BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan dunia otomotif di Indonesia dari tahun-ketahun mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya permintaan akan kendaraan bermotor baik itu sepeda motor maupun mobil di Indonesia1. Meningkatnya tingkat penjualan kendaraan bermotor di Indonesia, tidak terlepas dari suatu lembaga pembiayaan yang dalam hal ini membantu masyarakat dalam penyediaan modal, kepada pengusaha/seseorang yang membutuhkan agar dapat mengembangkan usahanya, tanpa harus membayar tunai, tetapi dapat diangsur dalam jumlah tertentu dan dalam waktu yang mereka kehendaki khususnya bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor, khususnya mobil yaitu dengan sistem kredit jadi tanpa harus membayar dengan cara tunai, sehingga meringankan bagi masyarakat yang ingin memiliki sebuah kendaraan bermotor khususnya mobil. Di Indonesia usaha lembaga pembayaan tersebut lebih dikenal dengan nama leasing. Usaha leasing di Indonesia mulai timbul sejak tahun 1974, dengan adanya surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian Dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974,
1
ZAENAL MUTAQIN,
Kredit Mobil Semakin Mudah, Sindo, 2 maret 2007, Hal. IV
1
2
Nomor: 32/M/SK/2/1974, tertanggal 7 februari 1974. sebagai salah satu sistem, usaha leasing relatif masih muda usianya. Seperti diketahui leasing merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan. Dilain pihak, Bank melakukan usahanya dalam bidang pembiayaan juga. Sepintas lalu bidang ini (bidang yang sama) seolah-olah dilaksanakan oleh dua instansi yang berbeda. Di dalam kenyataannya memang pembiayaan yang dilakukan oleh usaha leasing tidak sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank. Leasing Business sebagai suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan, dianggap penting peranannya dalam peningkatan perekonomian nasional. Usaha leasing dalam perwujudannya adalah membiayai penyediaan barang-barang modal, yang akan dipergunakan oleh suatu perusahaan ataupun perseorangan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, yang disertai hak pilih (hak opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing. Dana merupakan salah satu sarana penting dalam rangka pembiayaan, karena untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya para pelaku bisnis membutuhkan dana yang tidak sedikit, salah satu sumber dana yang dapat diharapkan adalah pinjaman kredit dari Bank, sedangkan pinjaman kredit yang dapat diberikan oleh Bank harus melalui berbagai persyaratan maupun prosedur
3
yang kadang oleh para pelaku bisnis dianggap terlalu rumit dan membutuhkan waktu lama. Kalangan perbankan selama ini diandalkan sebagai satu-satunya sumber dana dimaksud, sehingga keberadaan dana masih dianggap langka (belum memadai). Namun sekarang dengan adanya usaha leasing, mudah-mudahan kelangkaan dana secara berangsur-angsur dapat diatasi. Sehingga untuk mempermudah pengusaha untuk memperoleh pinjaman modal guna menambah barang modal untuk mengembangkan usahanya, sangat diperlukan adanya suatu lembaga pembiayaan seperti Bank yang dapat menjadi alternatif lain untuk mendapatkan dana dengan prosedur yang relatif singkat dan mudah akan tetapi berdaya guna. Dalam Surat Keputusan Bersama Mentri Keuangan, Mentri Perindustrian Dan
Mentri
Perdagangan
Nomor:
KEP-122/MK/IV/2/1974,
Nomor:32/M/SK/2/1974, pasal 1 tentang perizinan usaha leasing, memberi definisi mengenai leasing yaitu yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama ini dengan leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala dan disertai dengan hak pilih (optio) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang
4
modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.2 Leasing adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan antara lembaga pembiayaan (lessor) dengan seseorang/ pengusaha (lessee) dan bekerja sama dengan pihak supplier/ dealer, dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak OPSI (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak OPSI (operating lease) untuk di gunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. 3 Perjanjian leasing ini sepintas mirip dengan perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran. Tetapi apabila ditelaah maka ternyata tidak sama. Adapun persamaan antara perjanjian leasing dengan perjanjian jual beli dengan angsuran adalah : Bahwa pembayaran imbalan jasa dari lessee kepada lessor, atau pembeli kepada penjual adalah dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perbedaan antara perjanjian leasing dengan perjanjian jual beli dengan angsuran adalah :4
2 3
HASARUDIN RAHMAN, Legal Drafting, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 1992, Hal. 202 ABDULKADIR MUHAMMAD, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan
aditya bakti, Bandung, 1992, Hal. 144 4 ACHMAD ANWARI, Leasing Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, Hal. 19
, PT. citra
5
Dalam perjanjian leasing: a. Lessor adalah pihak yang menyediakan dana dan membiayai seluruh pembelian barang tersebut. b. Masa leasing biasanya ditetapkan sesuai dengan perkiraan umur kegunaan barang. c. Pada akhir masa leasing, lessee dapat menggunakan hak OPSI-nya (hak pilih), untuk membeli barang yang bersangkutan, sehingga hak milik atas barang beralih pada lessee. Dalam perjanjian jual beli dengan angsuran : a. Harga pembelian barang sebagian kadang dibayar oleh pembeli. Jadi penjual tidak membiayai seluruh harga beli barang yang bersangkutan. b. Jangka waktu dalam perjanjian tidak memperhatikan baik pada perkiraan umur kegunaan barang maupun kemampuan pembeli mengangsur harga barang. c. Pada akhir masa perjanjian, hak milik atas barang dengan sendirinya beralih kepada pembeli, yaitu pada saat barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Dengan adanya lembaga pembiayaan secara otomatis memudahkan para pengusaha dalam mengembangkan usahanya, antara lain dalam hal ini adalah para pengusaha dibidang otomotif, di mana perkembangan dunia otomotif di indonesia dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang cukup signifikan,
6
hal ini yang membuat persaingan antara pemegang hak penjualan kendaraan bermotor di indonesia saling berlomba dalam memberikan kemudahan kepada konsumen (lesssee), baik itu dalam penyediaan unit kendaraan maupun kemudahan dalam pembeliannya. Seperti halnya dengan PT. ASTRA International Cabang Surakarta, dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelaksanaan perjanjian leasing, maka PT ASTRA International juga membuka jasa pelayanan keuangan, atau lebih dikenal dengan lembaga pembiayaan (lessor), dalam
usaha
penyediaan
barang
modal/barang
konsumsi,
dan
dalam
mempermudah pelaksanaan perjanjian leasing mobil. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar. Sebagai pihak konsumen (lessee), dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak lessor (lembaga pembiayaan) dapat terjadi risiko. maka sampai sejauh mana pihak lessee bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian leasing yang telah disepakati oleh para pihak. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB LESSEE DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING Surakarta)”.
MOBIL (Studi di PT. ASTRA International Cabang
7
B. Pembatasan Masalah Untuk memberi arah yang jelas agar penelitian tidak menyimpang dari pokok masalah yang dituju serta untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam pembahasan maka penulis memberikan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah tentang tanggung jawab lessee, apabila terjadi risiko dalam proses pelaksanaan perjanjian leasing mobil, kepada pihak lembaga pembiayaan (lessor), dalam hal ini PT. ASTRA International Cabang Surakarta. Pelaksanaan perjanjian leasing mobil tentunya tidak terlepas dari peristiwa yang menyebabkan lessee harus bertanggung jawab,
kepada PT.
ASTRA International Cabang Surakarta, yang akan disusun lebih jelas dalam perumusan masalah dibawah ini.
C. Perumusan Masalah Berdasarkan judul penelitian diatas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut: 1. Bagaimana proses perjanjian leasing mobil di PT. ASTRA International Cabang Surakarta ?. 2. Bagaimana tanggung jawab lessee dalam pelaksanaan perjanjian leasing mobil di PT. ASTRA International Cabang Surakarta ?
8
D. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui bagaimana proses perjanjian leasing mobil di PT. ASTRA International cabang Surakarta. 2. Mengetahui bagaimana tanggung jawab lessee dalam pelaksanaan perjanjian leasing mobil di PT. ASTRA International cabang Surakarta.
E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Untuk mendapatkan masukan yang berharga sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis serta dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada khususnya. 2. Manfaat Praktis Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab lessee dalam pelaksanaan perjanjian leasing mobil (Studi di PT ASTRA International Cabang Surakarta).
9
F. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.5 Dalam setiap kegiatan atau penelitian ilmiah harus digunakan suatu metode penelitian yang tepat agar memperoleh hasil penelitian yang tepat pula, sehingga memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas tinggi. Agar dalam pelaksanaan penulisan ini mengandung bobot, maka diperlukan suatu metode penelitian sebagai jalan atau cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga hasil penelitian dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. 1. Metode pendekatan Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan sosiologis atau empiris, sebab penelitian ini membahas tentang efektifitas hukum. Pada penelitian sosiologis atau empiris, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.6 2. Jenis Penelitian Dilihat dari sifat dan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan metode penelitian secara deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu metode
5
SOERJONO SOEKANTO,
6
Ibid, hal. 52
Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1985, Hal. 45
10
penelitian yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang bentuk-bentuk peristiwa dan tanggung jawab lessee dalam pelaksanaan perjanjian leasing mobil di PT. ASTRA International Cabang Surakarta. Dengan
menggunakan
metode
ini
diharapkan
penulis
dapat
mengetahui, memperoleh gambaran jelas mengenai gambaran umum PT. ASTRA International cabang Surakarta, bagaimana tanggung jawab yang di berikan khususnya dalam pelaksanaan perjanjian leasing mobil. Juga faktorfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan leasing mobil. 3. Lokasi Penelitian Penelitian ini mengambil lokasi di PT. ASTRA International Cabang Surakarta, yang terletak di Jl. Adi Sucipto No.23 Colomadu Karanganyar. PT. ASTRA International Cabang Surakarta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan non-automotif, dan juga sebagai perusahaan yang membuka jasa pembiayaan atau lembaga pembiayaan (lessor). 4. Sumber Data a. Data Sekunder Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang meliputi berbagai dokumen resmi dan arsip-arsip yang berkaitan dengan materi penelitian.
11
b. Data Primer Data yang berupa keterangan-keterangan yang dimaksudkan untuk lebih memperjelas data sekunder, yang diperoleh dari pihak karyawan dan pimpinan PT. ASTRA International Cabang Surakarta. 5. Metode Pengumpulan Data Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua cara, yaitu: a. Studi Kepustakaan Dengan cara mencari, menginventarisir berbagai dokumen resmi, arsip, dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait dengan materi penelitian. b. Wawancara Wawancara intensif dan mendalam dengan para pihak yang dipandang mengetahui objek yang diteliti, yaitu kepada karyawan serta pimpinan yang berwenang di PT. ASTRA International Cabang Surakarta. c. Kuesioner Pada penelitian Survei, penggunaan kuisioner merupakan hal yang pokok untuk pengumpulan data. Hasil kuesioner tersebut akan terjelma dalam angka–angka, tabel–tabel, analisa statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian.7
7
MASRI SINGARIMBUN & SOFYAN EFFENDI,
Metode Penelitian Survai, Jakarta, LP3ES, 1985, Hal 131
12
6. Metode Analisis Data Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif yang dimulai dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang doktrin, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu-kesatuan, sehingga pada akhirnya dapat diketahui hukum in concretnya.
G. Sistematika Skripsi Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan penulisan hukum, maka penulis akan sertakan sistematika penulisan skripsi ini. Kerangka skripsi bagi penulis akan memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai materi pembahasan dalam skripsi, sehingga akan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi dan maksud skripsi secara jelas. Adapun susunannya adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Pembatasan Masalah C. Rumusan Masalah D. Tujuan Penelitian E. Manfaat Penelitian F. Metode Penelitian
13
G. Sistematika Penulisan Hukum BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Mengenai perjanjian 1. Istilah Dan Definisi perjanjian 2. Lahirnya Perjanjian 3. Syarat Sahnya Perjanjian 4. Jenis-Jenis Perjanjian 5. Asas Perjanjian 6. Hapusnya Perjanjian 7. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah 8. Prestasi, Wanprestasi dan Akibatnya B. Tinjauan Umum Mengenai Laesing 1. Istilah dan Definisi Leasing 2. Jenis Leasing 3. Subjek dan Objek Dalam Leasing 4. Peran dan Manfaat Leasing 5. Pengaturan Leasing Di Indonesia 6. Mekanisme Leasing Di Indonesia
14
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Tinjauan Singkat Lokasi Penelitian. 2. Proses Perjanjian Leasing Mobil di PT. ASTRA International Cabang Surakarta. 3. Tanggung Jawab Lessee Dalam Pelaksanaan Perjanjian Leasing Mobil di PT. ASTRA International Cabang Surakarta. B. Pembahasan 1. Proses Perjanjian Leasing Mobil di PT. ASTRA International Cabang Surakarta. 2. Tanggung Jawab Lessee Dalam Pelaksanaan Perjanjian Leasing Mobil di PT. ASTRA International Cabang Surakarta, Serta Masalah-Masalah Yang Timbul dan Cara Penyelesaian.
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
