BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Keadaan saat ini dimana moralitas masyarakat telah dihegomoni oleh perkembangan budaya negatif yang membuat prilaku seseorang melawan norma
yang berlaku dimasyarakat, Pengaruh budaya negative bukan hanya menghegomoni manusia dewasa, akan tetapi di kalangan anak-anak pun telah menjadi korban degradasi moralitas tersebut. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 dalam wadah kesatuan Negara republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan Suasana yang menunjang, kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju terciptanya tujuan pembangunan tersebut. Pembangunan nasional tidak terlepas dari kehidupan manusia sebagai motor utama pengeraknya. Sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama yang harus digarap, karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia, akan menjadi modal yang sangat penting untuk berkompetisi dalam era globalisasi saat ini.
Kualitas sumber daya manusia meningkat apabila individu dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat seiring perkembangannya komunikasi dan trasportasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa era globalisasi membawa dampak positif dan negatif terhadap kehidupan suatu bangsa. Berbagai informasi positif dan negatif yang datang dari berbagai negara di seluruh dunia mudah diterima dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Di sinilah peran manusia sangat dibutuhkan untuk dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Peran ideologi Pancasila penting digunakan sebagai filter terhadap berbagai pengaruh yang datang dari luar tentu saja yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. masa remaja adalah masa yang kritis, masa puber, masa yang berat dan berbahaya, karena masa ini di pandang sebagai masa persiapan dewasa. Remaja perlu dibekali segala ketahanan, baik mental, moral, pendidikan, kepribadian dan keyakinan agama. Ketahanan inilah yang dapat dijadikan benteng pertahanan untuk menangkal berbagai cobaan dan godaan yang menimpanya. Hal ini sangat penting mengingat pemuda adalah pemimpin di masa depan (leader for tomorrow). Masalah Narkotika sudah merupakan masalah nasional, karena masalah Narkotika sudah ada dimana-mana. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau
desa di Republik ini yang steril dari Narkotika. Disadari atau tidak, Narkotika sudah ada di sekeliling kita. Penyalahgunaan obat-obatan sebagai salah satu gajala sosial dalam masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar, baru mulai tampak dan menjadi sebutan orang yang makin senter di mana-mana sekitar tahun 1969. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya oleh remaja yang dalam hal ini termasuk pelajar, Penyalahgunaan narkotika tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar. karena Akibat dari penyalahgunaan narkotika pada remaja di hari ini akan terasa akibatnya pada hari esok bagi remaja sebagai generasi penerus. Rusaknya generasi penerus berarti rapuhnya ketahanan nasional suatu bangsa. Penyalahgunaan obat-obatan di kota-kota besar di Indonesia ternyata mempunyai corak yang lain yang belakangan ini menyerang anak-anak atau remaja usia muda. Di mana hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat merisaukan, mengingat mereka adalah generasi yang menjadi harapan kita untuk meneruskan kelangsungan hidup bangsa dan Negara secara hormat. Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya adalah merupakan ancaman nasional yang perlu ditanggulangi sedini mungkin karena merupakan ancaman terhadap peradaban manusia yang pada akhirnya akan membahayakan stabilitas nasional bahkan mengancam pertahanan dan keamanan Negara, Ancaman penyalahgunaan obatobatan terlarang tersebut dapat menjadi
„kerikil tajam‟ bagi kelancaran pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia, sehingga perlu ditanggulangi oleh pemerintah maupun masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat adiktif lainnya merupakan masalah besar yang harus dihadapi oleh banyak negara di dunia. Masalah ini tidak dapat ditanggulangi secara sepenggal-sepenggal tetapi harus merupakan gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menghadapi “umat yang sesat”. Dalam hal ini pemerintah telah menaruh perhatian yang sangat besar dan serius untuk menanggulangi penyalahgunakan narkotika, dan bahan-bahan adiktif lainnya, khususnya di kalangan pelajar atau remaja. Dari kalangan tertentu seperti BNN tidak bosan mengadakan seminar, symposium, lokakarya, dan sebagainya, untuk mendapatkan masukan guna menunjang usaha dan upaya pemerintah. Peranan masyarakat, keluarga, sekolah, dan juga lingkungan sekitar sangat penting guna menunjang dan mencegah bahaya penyalahgunaan obat-obatan tersebut, terutama narkotika yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya sejak tahun 1992 PBB telah mencanangkan suatu gerakan “Kampanye hidup sehat dan produktif, serta menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya”. Langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat-zat adiktif lainnya secara regional maupun internasional telah dilakukan yang dikoordinir oleh badan-badan PBB dengan dukungan dana yang cukup besar untuk
memperkecil kegiatan-kegiatan produksi gelap narkotika dan zat adiktif lainnya, untuk memutus mata rantai peredaran gelap dari daerah produsen ke konsumen serta upayaupaya yang diarahkan untuk penanganan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan penulisan hukum yang diberi judul: KAJIAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Pada Satuan Narkotika Polres Sumber) B. Ideantifikasi masalah Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan agar mudah terarah serta mendalam pembahasannya sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam proses pemeriksaan, terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak?
C. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak. b. Supaya mengetahuai hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh penyidik, dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang dilakukan Oleh anak. D. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan mamfaat dan kegunaan sebagai berikut: 1. Mamfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para pihak yang membutuhkan pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai proses penyidikan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak. 2. Mamfaat Praktis a. Memberikan masukan pada para pihak yang terkait dalan proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. b. Dengan adanya
penelitain ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam memahami bagaimana proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak E. Kerangka Pemikiran Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Pembahasan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) eks WvS dalam teks asli berbahasa Belanda menggunakan istilah strafbaar felt dan delict. Kedua istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah yang beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal
yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum. Pengertian tindak pidana terdapat dalam RUU KUHP Pasal 15 ayat (1), yaitu tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam teori hukum pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Sementara itu unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yang terdiri atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaankeadaan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Jika salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh jerat hukum. Selain unsur-unsur tindak pidana, dalam teori hukum terdapat juga syarat-syarat pemidanaan. Menurut Soedarto, syarat-syarat pemidanaan dibedakan menjadi dua, yakni syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, serta syarat yang berkaitan dengan orangnya atau pelaku. Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Sementara itu syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang yaitu yang berupa kesalahan dengan unsurunsurnya meliputi mampu bertanggung jawab dan ada kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
1
(tidak ada alasan pembenar. Kemudian mengenai tujuan pemidanaan, dalam ilmu hukum pidana dikenal tiga macam teori tentang tujuan pemidanaan yaitu Pertama, teori pembalasan (retributive/absolute). Menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. Kedua, teori relative atau tujuan. Menurut teori ini, penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain (prevensi khusus dan prevensi umum). Ketiga, teori gabungan. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak 2
pidana. Jadi pada hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pemidanaan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai. Secara normatif, hukum positif Indonesia telah memberikan perhatian yang khusus bagi seorang anak yang dalam hal ini adalah pelajar yang terlibat perkara pidana narkotika, baik menyangkut hak-hak anak, bentuk-bentuk tindakan/pidana/hukuman yang dapat diberikan, tata cara beracara dalam perkara 1
Sudaryono dan Natangsa surbakti,
anak, tata cara pembinaan, tempat pembinaan, dan yang lainnya. Hal ini bertujuan agar kehidupan seorang anak dianggap masih panjang, dan masa depan anak nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan menentukan berlangsungnya suatu bangsa. F. Metode Penelitian Metode pendekatan Penelitian ini difokuskan pada masalah pokok tentang proses penyidikan tindak pidana narkotika, yang dilakukan oleh anak, berangkat dari fokus penelitian ini maka metode penelitian yang diinginkan adalah metode penelitian hukum normativ atau metode penelitian dokrinal atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, di samping itu penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, atau penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.
Jenis Data Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, dimana mencakup di dalamya buku-buku dan peraturan perundang undangan yang terkait dengan topik penelitian. Teknik Pengumpulan Data
Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, dan observasi secara langsung dilapangan, sementara data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan fasilitas media internet. 3. Analisis Data Data yang terkumpul baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder, di analisi secara empiris kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang penyebab, makin maraknya tindak pindana narkotika, khususnya di wilayah kota cirebon. G. Lokasi Penelitian Lokasi dalam penyusunan skrispi tentang kajian yuridis proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak pada SATUAN NARKOTIKA POLRES SUMBER H. Sistematika Penulisan BAB I : Yaitu pendahuluan yang merupakan dasar dari penulisan ini yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuaan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian dan sistematika penulisan. BAB II : Yaitu merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari ruang lingkup tindak pidana diantaranya: pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana anak, dasar hukum tindak pidana anak. Landasan hukum
penyalahgunaan narkotika yang meliputi: pengertian tindak pidana narkotika, bentukbentuk tindak pidana narkotika, sanksi yang di berikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dasar hukum tindak pidana narkotika. BAB III : Yaitu berisi uraian mengenai gambaran singkat obyek penelitian yang di uraikan secara deskriptif di antaranya: dekripsi satuan narkotika polres sumber, dasar hukum dalam pelaksanaan tugasnya, pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di polres sumber, yang meliputi penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan berkas perkara yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak guna kepentingan proses selanjutnya. BAB IV : yaitu memuat analisis atau pembahasan terhadap identifikasi masalah diantaranya: pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di polres sumber antara lain, proses pemeriksaan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di polres sumber. Penyelesaian penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di polres sumber. Serta hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan yang dihadapi polres sumber dalam mengatasi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak
BAB V : Yaitu memuat kesimpulan bagaimana kajian yuridis tentang proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di polres sumber, dan saran dari penulis mengenai proses pemeriksaan yang kongkrik dan praktis secara yuridis.
