BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Hutan mempunyai jasa yang sangat besar bagi kelangsungan makhluk hidup terutama manusia. Hutan adalah paru-paru dunia yang dapat menyerap karbondioksida dan menyediakan oksigen bagi kehidupan dimuka bumi ini.Jadi, jika terlalu banyak hutan yang rusak, tidak akan ada cukup oksigen untuk pernapasan. Berdasakan UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Luas hutan di Indonesia terus berkurang, kebakaran hutan terjadi karena beberapa hal yaitu: 1.
Penebangan pohon-pohon secara membabi buta untuk diambil kayunya.
2.
Pembukaan hutan untuk dijadikan lading dengan cara dibakar sehingga acap kali menimbulkan kebakaran hutan.
3.
Penggalian tambang yang merusak hutan dan tidak mengindahkkan aturan yang ada.1 Hutan dirambah, ditebang dan diambil kayunya, digali dan dirusak dengan alasan
bahwa di hutan tersebut ditemukan sumber minyak, batu bara dan lain-lainnya sebenarnya hanya ada satu alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebutuhan 1
http://hunt.student.umm.ac.id/2010/01/22/manfaathutan/
1
2
ekonomi tersebut alasannya bisa berbagai macam mulai dari sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sampai untuk memenuhi kantung uang segelintir oknum yang tidak puas dengan kekayaannya. Padahal jika hutan terus dirusak maka akan terjadi bebrapa kerugian yaitu: a. Hilangnya sumber air. b. Hilangnya sumber kehidupan bagi binatang-binatang yang hidup di hutan belantara seperti gajah, orang utan, badak bercula satu dan lain-lainnya. c. Hilangnya sumber oksigen, karena hutan adalah diibaratkan sebagi paru-paru dunia. d. Terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor dan lain-lain yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi yang cukup besar.2 Kerusakan tak sengaja seperti kebakaran hutan yang tiap tahun di musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan yang tak bisa terelakan menambah luasnya kerusakan hutan yang entah kapan bisa di reboisasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu. Hutan sebagai paru-paru dunia bahkan ada yang menyebutnya sebagai jantung dari buni kita ini, selayaknya mendapat perhatian ekstra ketat. Hutan juga harus mendapat perlindungan dan pembelaan jika ada orang-orang atau siapa saja yang akan merusak atau melakukan penebangan baik resmi maupun liar. Kebijakan pemerintah seharusnya pro terhadap kelestarian hutan, bukan seperti sekarang ini yang belum memikirkan terhadap perlindungan hutan secara maksimal. Banyak malah dari para pejabat dan birokrat yang menyelewengkan kekuasaannya untuk memberikan izin kepada para pengusaha hutan yang nakal yang mengeruk keuntungan pribadi dengan mengeksploitasi hutan secara membabi buta. Akibatnya dapat dipastikan kerusakan dan
2
Ibid
3
penggundulan hutan makin luas dan makin merajalela. Hutan gundul butuh waktu lama menumbuhkannya, rasa prihatin dan bersedih atau hanya sekedar bersimpati atas gundulnya hutan-hutan di Indonesia akibat pembukaan lahan untuk pertanian, pabrik, perumahan atau bahkan pembalakan liar tidak tidak akan serta merta mengembalikan hijaunya dan rimbunnya hutan-hutan yang telah gundul itu. Perlu usaha keras dan sungguh-sungguh dari semua pihak untuk melakukan reboisasi yaitu penanaman atau penghijauan hutan kembali. Hutan yang lebat dengan pohon-pohon besar yang telah tumbuh dan hidup berpuluh tahun bahkan beratus-ratus tahun yang lalu, ini sedikit demi sedikit telah gundul.Hutan gundul tidak mudah menumbuhkan kembali. Tanah yang telah mengalami kegundulan dan gersang bahkan telah hilang unsur hara dalam tanah, sehingga sulit untuk ditanami kembali.Hutan alami tidak memerlukan perawatan sehingga tidak memerlukan biaya. Sedangkan untuk menanami hutan yang telah gundul diperlukan biaya yang tak sedikit dan memerlukan perawatan dan kesabaran. Kadang pohon yang telah ditanam mati karena tidak dirawat setelah dilakukan penanaman kembali. Bahkan diperlukan waktu yang lama untuk menumbuhkan hanya sebatang pohon saja. Hal-hal itulah kadang membuat proyek reboisasi sering gagal total dan bahkan sisa-sia, telah menghabiskan dana yang banyak tapi taka ada hasilnya. Kadang proyek reboisasi juga hanya akal-akalan saja untuk mendapatkan kucuran dana. Alhasil proyek hanya dijalankan setengah hati dan kegagalan sudahlah pasti karena niatnya hanya ingin memperoleh keuntungan semata. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi jika pemerintah dan masyarakat sma-sama sadar akan pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia.3
3
Ibid
4
Melestarikan lebih baik daripada reboisasi, seharusnya niat yang tulus dari pemerintah dan masyarakat harus ditanamkan demi kelestarian hutan di negeri ini. Pemerintah dan masyarakat harus sadar bahwa melakukan pencegahan kerusakan hutan atau melakukan pelestarian lebih mudah dibanding dengan melakukan reboisasi. Reboisasi memang harus tetap dilakukan bagi hutan-hutan yang telah gundul. Tapi pencegahan terhadap kerusakan hutan yang lebih luas lagi harus segera dihentikan. Melakukan pelestarian lebih baik dan hanya diperlukan ketegasan dari pemerintah terhadap pelaku perusakan hutan dan menanamkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya hutan bagi keseimbangan alam dalam menjaga kelangsungan kehidupan makhluk yang ada di muka bumi ini. Dalam pelestarian hutan pemerintah harus proaktif dan berperan sebagai motor penggerak dan sebagai pelindung hutan yang utama. Hal-hal berikut ini mesti dilakukan oleh pemerintah. Ketegasan pemerintah dalam kebijaksanaan yang diambil haruslah memikirkan kelestarian hutan. Pemerintah dan para penegak hukum juga harus memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku pembalakan liar dan para cukong yang berada dibalik pelaku pembalakan liar itu. Pemerintah juga harus menindak tegas orang-orang yang telah melakukan pencurian sumber daya hutan serta para pelaku perusak hutan. Hukum tak pandang bulu, walaupun seorang pejabat kepala daerah yang melakukan harus dihukum seberat-beratnya. Penegakan hukum inilah yang jadi pangkal masalah sehingga pembalak liar dan para backing yang merupakan penegak hukum itu sendiri, cukong dan bahkan kepala daerah tetap melenggang bebas walaupun sudah jelas terbukti melakukan pengrusakan hutan dengan memeberi izin yang menyalahi aturan kelestarian hutan. Kebijakan pemerintah atau birokrasi pemerintahan masih banyak menggunakan kertas-kertas.Hal ini sangat
5
tidak mendukung erhadap kelestarian hutan. Apalagi setelah reformasi dengan kebijakan PILKADA yang menggunakan kertas-kertas itu. Belum lagi kebijakan ujian-ujian yang diselenggarakan untuk kelulusan sekolah dan juga masuk perguruan tinggi dan kedinasan, semua menggunakan kertas-kertas. Apalagi kertas-kertas yang digunakan sehari-hari untuk dokumen dan surat-surat di kantor-kantor pemerintah yang tak terhitung lagi berapa tiap tahun yang dihabiskan. Semua itu bisa dikurangi dengan menggunakan kebijakan penerapan e-government yang mengaplikasikan birokrasi online. Hal-hal yang dulu menggunakan kertas ini, niscaya penggundulan hutan untuk bahan baku kertas bisa diminimalisir bahkan dapat dihilangkan.4 Dengan melakukan pelestarian maka ekonomi kehutanan berkurang akibat dihentikannya penebangan hutan untuk industri furnitur, kertas dan bahan bangunan. Sebagai penggantinya pemerintah bisa menggalakan pariwisata hutan. Jika dikelola dengan professional maka wisata alam dan hutan ini akan menambah devisa negara di sektor pariwisata dan akan menambah pemasukan kas negara. Tak perlu pesimis bahwa wisata hutan tak diminati, bahkan para turis mancanegara lebih senang berwisata di hutan-hutan Indonesia ini. Pemerintah harus menerapkan kebijakan bahwa semua hutan adalah hutan lindung, yang wajib dilindungi dan dilestarikan. Tindak berat kepada siapa saja yang melakukan penebangan liar di setiap hutan di negeri ini. Dengan kebijakan ini maka kerusakan hutan bisa dikurangi sedikit demi sedikit.Pemerintah harus melakukan reboisasi yang tepat sasaran dan harus melakukan pengawasan dan perawatan setelah dilakukan reboisasi. Perawatan pohon yang ditanam memerlukan dana yang tidak sedikit. Apalagi untuk melakukan pemupukan dan penyiraman setiap pohon yang ditanam. Ini
4
http://green.kompasiana.com/penghijauan/2013/04/03/peranan-pemerintah-dan-masyarakat-dalampelestarian-dan-reboisasi-hutan-di-Indonesia-542498.html
6
erat kaitannya dengan keberhasilan proses reboisasi itu sendiri. Tak jarang pohon yang telah ditanam dirusak oleh orang yang tak bertanggung jawab atau bahkan pohon yang baru bersemi dimakan oleh hewan-hewan liar atau malah hewan-hewan ternak milik masyarakat. Jika tidak dilakukan pengawasan dan perawatan reboisasi tidak akan berhasil dengan maksimal. Selain pemerintah, masyarakat juga harus berperan aktif dalam melakukan pelestarian dan penghijauan hutan kembali (reboisasi). Tanpa peran serta dan dukungan masyarakat maka kelestarian hutan juga tidak dapat dikendalikan. Berikut ini beberapa peran masyarakat yang cukup penting dalam pelestarian hutan di Indonesia: 1.
Seperti yang telah diuraikan diatas maka hutan sebagai paru-paru dunia dan bumi ini bergantung pada hutan sebagai penjaga suhu bumi agar tetap stabil (global warming). Dimana jika hutan ini habis maka suhu bumi tidak stabil sehingga kerusakan ekosistem yang lain akan susul-menyusul. Masyarakat harus tahu hal itu dan sejak dini anak-anak dan remaja harus di didik untuk sadar lingkungan dan kelestarian hutan. Orangtua dan guru harus terus mengkampanyekan pentingnya hutan agar tertanam dalam bawah sadar mereka bahwa kerusakan hutan akan juga merusak kelangsungan hidup manusia. Jika kesadaran itu sudah tumbuh maka, masyarakat akan saling bekerja sama menjaga kelestarian hutan dan segera melapor atau mencegah dengan sendirinya jika ada orang-orang yang hendak merusak atau menebang pohon-pohon di hutan sekitar mereka.
2.
Bagi masyarakat petani harus dihindari pembukaan lahan hutan untuk pembuatan ladang yang berpindah-pindah. Ini juga penyebab kerusakan hutan yang mungkin masih sering terjadi terutama di daerah-daerah terpencil.
7
3.
Masyarakat terutama generasi muda diharapkan mempunyai kebiasaan menanam pohon dilingkungan tempat tinggalnya. Baik dipekarangan rumah atau dipinggirpinggir jalan desa. Kebiasaan ini perlu dipupuk sejak dini. Memang sulit hal ini diterapkan didaerah perkotaan. Tapi kebiasaan ini masih bisa diterapkan di desadesa dan digalakan untuk masyarakat desa.
4.
Masyarakat juga diminta untuk menjaga lingkungan tempat tinggal dengan menjaga kebersihan lingkungan. Menghemat penggunaan air bersih dan tidak mencemari sumber-sumber air bersih seperti sungai dan danau dan lain-lain. Masyarakat juga harus kreatif memanfaatkan teknologi daur ulang untuk menjadikan sampahsampah organik sebagai pupuk dan juga menggunakan kertas daur ulang untuk menghindari penggunaan kertas.5 Berbagai peraturan telah dibuat untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan ini.
Mulai dari tingkat Undang-Undang, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sampai dengan setingkat Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.6
5 6
http://fiksi.kompasiana.com/cermin/2013/03/27/pelestarian-hutan-di-Indonesia-546513.html Ibid
8
Melihat
kondisi
hutan
Indonesia
sekarang
masuk
pada
fase
sangat
mengkhawatirkan.Maka dari itu hutan harus terjaga keberadaannya. Berikut ini beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hutan, yaitu sebagai berikut: a.
Melakukan reboisasi Reboisasi adalah salah satu alternative untuk melestarikan hutan.kita dapat menanam kembali hutan-hutan yang sudah rusak, sedangkan hutan akan tetap terjaga keberadaannya.
b.
Menerapkan sistem tebang pilih Pemerintah harus menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Hal ini dapat mengurangi penebangan hutan secara liar dan dala jumlah besar-besaran. Selain itu sistem ini juga berguna untuk masyarakat agar tidak sembarangan dalam melakukan penebangan hutan.
c.
Menerapkan sistem tebang tanam Sistem ini sangat berguna bagi pelestarian hutan. Sistem penebangan hutan yang kemudian diganti dengan menanam hutan yang telah ditebang agar hutan tetap terjaga keberadaannya.
d.
Melakukan penebangan secara konservatif Penebangan secara konservatif adalah penebangan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak produktif lagi. Jangan sampai pohon yang masih muda dan produktif di tebang.
e.
Menerapkan
larangan
penebangan
hutan
memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya.7
7
http:/id.wikipedia.org?wiki/Hutan
secara
sewenang-wenang
dan
9
Selain masyarakat yang harus menjaga kelestarian hutan, pemerintah juga harus ikut terlibat dalam pelestarian hutan. Pemerintah harus ikut turun tangan dalam pelestarian hutan ini.Sebaiknya, pemerintah juga memberikan sanksi yang berat bagi para pelakunya, yang bisa membuat mereka jera dan tidak melakukan kesalahan mereka lagi. Melestarikan hutan adalah salah satu hal yang harus kita lakukan. Jika hutan rusak maka dampaknya akan kita rasakan. Maka dari itu kita harus bisa menjaga dan merawat hutan kita, karena hutan adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Melakukan pelestarian hutan sama dengan menyelamatkan ekosistem dari hutan itu sendiri, ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup di duatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan itu terjadi oleh adanya arus materi dan energi yang terkendalikan oleh arus informasi antara komponen dalam ekosistem itu. Masing-masing komponen mempunyai fungsi atau relung, selama masing-masing komponen itu melkukan fungsinya dan bekerja sama dengan baik, keteraturan ekosistem itupun terjaga. Keteraturan ekosistem menunujukan ekosistem tersebut ada dalam suatu keseimbangan tertentu.8 Dari uraian-uraian tersebut kita bisa melihat bahwa unsur-unsur yang ada dalam lingkungan hidup tidak secara tersendiri melainkan secara terintegrasi sebagai komponen yang berkaitan dalam suatu sistem. Wajarlah dengan menyelamatkan hutan kita berarti menyelamatkan lingkungan, hutan yang mempunyai multi fungsiakan meyelamatkan semua komponen kehidupan di bumi ini bila kita melestarikannya. Manfaat pelestarian hutan bagi lingkungsan sangat banyak, secara global hutan merupakan paru-paru dunia dan dapat mengurangi pemanasan suhu bumi, mencegah kekeringan saat kemarau dan mencegah banjir dan longsor saat musim hujan. 8
http://miraclekidx.blogspot.com/2012/09/5-upaya-melestarikan-hutan.html
10
B. RUMUSAN MASALAH Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian itu dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaiamana peranan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi dalam melestarikan hutan menurut Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2009 Tentang fungsi dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi? 2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi dalam melestarikan hutan di kota Tarakan?
C. TUJUAN PENELITIAN Tujuan objektif dan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah: 1. Mengetahui mengenai peranan dan fungsi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi dalam melestarikan hutan menurut Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi tata kerja organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi. 2. Mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun faktor pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melestarikan hutan di kota Tarakan.
D. TINJAUAN PUSTAKA Kalimantan kaya akan sumber daya mineral. Nama Kalimatan untuk pulau ini mungkin memang mengacu kepada intan, berlian dan terutama hutan. Alasan-alasan untuk konservasi hutan dan pengelolaan yang bijaksana untuk penggunaan yang berkelanjutan tidak dapat dibantah lagi. Peranan hutan sangat banyak sekali. Hutan
11
menjamin dan melindungi stabilitas tanah, serta meningkatkan kesuburannya. Hutan berpengaruh terhadap mutu dan jumlah aliran air. Hutan mempengaruhi iklim setempat dan iklim dunia, dan bertindak sebagai pembersih dengan menghilangkan bahan pencemar dari udara, termasuk karbondioksida. Hutan juga menyediakan mata pencaharian bagi penduduk setempat dan menyediakan berbagai hasil yang berharga untuk pangan, kayu, bahan bangunan, obat-obatan dan kegunaan-kegunaan lainnya.Selain itu hutan meningkatkan kualitas kehidupan dan menyediakan kesempatan untuk rekreasi, penelitian dan pariwisata. Berbagai manfaat ini dapat dilihat dan dihargai pada waktu sekarang. Namun demikian, hutan dapat pula memberi banyak manfaat untuk masa mendatang. Hutan merupakan simpanan sumber plasma nutfah. Beberapa jenis pohon buah-buahan dan banteng telah membuktikan nilainya untuk pembudidayaan. Pengalaman di masa lampau menunjukan, bahwa banyak jenis pohon hutan yang sampai sekarang belum dimanfaatkan, barangkali belum ditemukan ternyata merupakan sesuatu yang berharga di masa mendatang untuk penggunaan yang sekarang belum diketahui. Selain itu, selama hutan dibiarkan tidak terganggu atau dipanen secara berkelanjutan dengan cara yang ekologis, kesempatan penggunaan lahan di masa mendatang akan tetap terbuka. Sekali hutan mengalami kerusakan dan dibuka, keanekaragaman ekologinya serta lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali akan terjadi. Hanya 3% hutan Borneo temasuk dalam daerah pelestarian yang direncanakan oleh pemerintah sebagai cagar alam dan suaka margasatwa (Mackinnon dan Mackinnon 1986). Luas hutan yang dilindungi di Kalimantan haris diperbesar dan perlindungan dan pengelolaan taman nasional dan cagar alam yang ada harus ditingkatkan untuk melestarikan keragaman hayati di bagian warisan nasional Indonesia yang sangat kaya.9 9
Mackinnon Kathi, dkk, Seri Ekologi Kalimantan: Seri Ekologi Indonesia Buku III, Prenhalindo Jakarta, 2000, Hlm.
12
Pengaturan mengenai lingkungan hidup khususnya setelah Indonesia mempunyai ketentuan (setidaknya) sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) tak dapat dielakan lebih bersifat sentralistik, dalam arti fokus dari instrumen pengaturan itu bersifat terpusat.Hal itu disebabkan kebijakan unitifikasi didalam system hukum di Indonesia yang menghendaki hanya ada satu sistem hukum hukum yang mengabdi kepada kepentingan hukum dari seluruh rakyat Indonesia. Pada sisi lain menjadi kenyataan objektif pula bahwa Indonesia ini memiliki sub tatanan sosial di daerah-daerah sebagai refleksi dari keberagaman kultur. Multi kultural adalah kenyataan objektif yang didalam kenyataannya tidak dapat diabaikan begitu saja ketika menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, sosial politik serta ekonomi. Selama ini untuk masalah-masalah yang secara riil ada di daerah masih belum memperoleh pengaturan secara lebih spesifik dalam arti sesuai dengan kondisi riil didaerah. Berbagai ketimpangan muncul ketika solusi yang diterapkan untuk penyelesaian masalah ternyata terasa asing bagi kawasan tertentu yang tidak memiliki akar masalah sebagai dasar solusi yang diterapkan itu. Pengelolaan hutan, eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, dan berbagai masalah pengelolaan sember daya alam adalah contoh. Untuk dan atas nama kesatuan sistem hukum, penyelesaian yang dipatok dan dilaksanakan harus diterima sebagai refleksi dari nilai keadilan dan kepastian hukum di tanah air berdasarkan parameter yang sifatnya makro.10 Di dalam perkembangannya secara umum ketika pencemaran dilakukan dalam permasalahan Otonomi Daerah tak dapat disangkal bahwa di dalam perkembangannya selama ini Otonomi Daerah dinilai lebih menitik beratkan pada paradigma sentarlistik 443 10 Wahidin Samsul, Kebutuhan Perangkat Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: 75 Tahun Prof.Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML.(Otonomi Daerah), cet. 1-Jakarta: Universitas Indonesia, 2001, Hlm. 39
13
bahwa daerah adalah bagian dari pusat. Oleh karena daerah adalah bagian dari pusat maka selama ini secara tidak langsung adaparadigma demarjinalisasi yang menjadi kenyataan tak terelakkan dari praktek penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan mengemukannya hubungan yang bersifat sentralistik antara daerah pada suatu sisi dan pusat pada sisi lain di berbagai dimensi struktural.11 Sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Tap Nomor: III/MPR/2000 dasar hukum yang harus dijadikan sebagai pijakan dalam pelaksanakan Otonomi Daerah adalah Tap No: IV/MPR/2000 tenang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Kendatipun dalam Tap dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga disebut adanya pembangunan daerah akan tetapi untuk GBHN dipandang sebagai petunjuk teknis bagi presiden selaku Kepala Pemerintahan. Dasar pijakan dalam pelaksanaannya, Tap Nomor:
IV kiranya harus
dijadikan sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Keluarnya Tap ini didasari atas penilaian terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah yang selama ini belum dilaksanakan secara baik dalam arti belum diberdayakan atas prinsip keadilan dan perimbangan yang benar dalam masalah keuangan. Penanganan Otonomi Daerah dinilai telah gagal dengan implikasi timbulnya ketidakpuasan dan ketersinggungan rasa keadilan seperti tercermin dalam tuntutan unuk memisahkan diri serta tuntutan agar Otonomi Daerah dilaksanakan secara benar. Titik berat kebijakan Otonomi Daerah itu dilaksanakan untuk sasaran tertentu yaitu: 1.
Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di Daerah.
11
Wahidin Samsul, op.cit, Hlm. 40
14
2.
Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dalam kewenangan an keuangan.
3.
Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
4.
Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.12 Menurut Pasal 2 PP Nomor 15 Tahun 2000 ini kewenangan pemerintah pusat
yang mempresentasikan kewenangan Negara Kesatuan mencakup kewenangan dalam bidag politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Ini adalah kewenangan dasar yang merefleksikan otoritas pemerintah pusat atas wilayah Negara sebagai penjabaran dari ketentuan yang ada di atasya. Begitupula ketentuan yang dijabarkan, yaitu di dalam Undang-undang juga merefleksikan prinsip yang sama yaitu ketentuan yang lebih tinggi. Kewenangan bidang lain itu meliputi berbagai kebijakan yang bersifat nasional terinci di dalam 25 (dua puluh lima) bidang. Di antara ke 25 bidang itu, salah satunya bidang Lingkungan Hidup (vide Pasal 2 Ayat (3) Angka 18 PP 15 Tahun 2000). Di dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa kewenangan pemerintah pusat di dalam bidang lingkungan meliputi: a.
Penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian lingkungan;
b.
Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut diluar 12 (dua belas) mil;
c.
Penilaian analitis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif kepada masyarakat luas dan atau menyangkut pertahanan keamanan, yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah provinsi,
12
Wahidin Samsul, loc.cit
15
kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan Negara lain, di wilayah laut di bawah 12 (dua belas) mil dan berlokasi di lintas batas Negara; d.
Penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapn pedoman tentang pencemaran lingkungan hidup;
e.
Penetapan pedoman tentang konservasi sumber daya alam.13 Kewenangan provinsi di dalam bidang lingkungan hidup dinyatakan di dalam
Pasal 3 Ayat (5) Angka 16 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2000 yaitu: a. b. c. d.
e. f.
Pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota; Pengaturan pengeolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumbr daya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten/Kota. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatankegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota. Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota. Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional.14 Berdasarkan prinsip otonomi yang bermakna kemandirian, kewenangan
selebihnya dari yang dari yang disebutkan di atas, baik kewenangan pusat maupun provinsi itu merupakan kewenangan Kabupaten / Kota adalah residu dari kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan provinsi. Sedangkan rincian dari residu dimaksud ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang harus dipegang didalam hirarkhi peraturan perundang-undangan. Diantara yang terpenting adalah bahwa peraturan yang ada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan tingkat atasnya. Bahkan peraturan perundang-undangan di tingkat atasnya.15
14
Wahidin Samsul, Op., cit. Hlm. 55 Loc. cit
15
16
Mencermati kewenangan yang menjadi dasar kinerja dari Pusat dan Provinsi dalam Otonomi Daerah masalah-masalah lingkungan hidup sebagaimana disebut diatas tentu menimbulkan berbagai masalah yang berfokus pada soal “penafsiran” atas kewenangan yang diatur. Pada praktiknya, kewenangan tersebut lebih sering dipandang dari sudut ekonomis. Ketika suatu urusan berkenaan dengan masalah lingkungan hidup menguntungkan dari sisi ekonomi, akan menjadi perebutan kewenangan atas obyeknya dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bahkan masyarakat yang merasa paling berhak atas obyek yang akan membawa pengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup tersebut. E. METODE PENELITIAN 1. Obyek Penelitian Peran Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi dalam melestarikan hutan menurut Perwal Nomor 15 Pasal 4 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi. 2. Subyek Penelitian Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan / staff yang mewakili 3. Lokasi Penelitian Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan 4. Jenis Data a. Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan.
17
b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang iperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dapat berupa: 1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti peraturan pemerintah serta hasil penelitian. 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti bibliogarfi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 5. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi, teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan terhadap pihak terlibat atau tidak terlibat. b. Studi pustaka, teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. 6. Metode Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode yang dalam proses penyelidikannya meninjau dan membahas obyek penyelidikan dan menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis, yaitu menjelaskan suatu masalah dengan uraian-uraian hukum yang berlaku saat ini, sedang aspek non yuridis hanya digunakan sbagai penunjang bahan dan data yang sudah terkumpul selanjutnya diidentifikasi dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kaidah hukum yang berlaku. Analisa data dilakkan secara deskriptif
18
kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dari data primer akan diurutkan secara sistematis, logis, realistis menurut pola deduktif.
