BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Dalam suatu organisasi hakekatnya memiliki sumber daya manusia

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Dalam suatu organisasi hakekatnya memiliki sumber daya manusia yang seharusnya dapat digali pada setiap potensi masing-masing individu. Serta dalam pengelolaan individu harus memiliki dan mengetahui bagaimana kinerja pada tiap-tiap individu agar bekerja sesuai dengan tujuan pada bagianbagian fungsi terkait. Organisasi merupakan suatu sistem yang didalam terdapat suatu kegiatan manusia yang bekerja secara bersama-sama. Melalui organisasi serta koordinasi antar setiap individu untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi serta tanggung jawab pada masingmasing bagian dalam suatu organisasi atau suatu institusi. Organisasi juga membutuhkan suatu koordinasi pada tiap-tiap fungsinya agar semua tujuan yang ingin dicapai dapat menghasilkan hasil yang maksimal untuk organisasi tersebut. Umumnya pada tiap-tiap individu memiliki potensi dan kapasitas yang berbeda-beda sehingga hasil yang diperoleh oleh setiap pegawai pun sesuai dengan potensi yang masing-masing mereka ketahui dalam segi pengetahuan, pengalaman serta bagaimana kepribadian seseorang tersebut. Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik

1

Pengaruh Budaya Organisasi…, Lisworo Nur Fitriyana, Fakultas Psikologi, UMP, 2017

2

Indonesia. Organisasi atau suatu instansi yang bergerak dalam keamanan negara adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah pimpinan Presiden dan dipimpin langsung oleh Kapolri serta berada dibawah tanggung jawab seorang Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ; 2. Menegakkan hukum ; 3. dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi pegangan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa para anggota kepolisian harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi tentang “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasan peradilan umum”. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan berbagai fungsinya terbagi atas beberapa daerah hukum. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedangkan organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Kepolisian sektor) di wilayah kecamatan.


3

Kepolisian di sektor Purwokerto Utara merupakan suatu organsiasi yang berada dalam lingkup daerah hukum Polda Jawa Tengah dan Polres Banyumas. Organisasi ini memiliki peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi tentang “Peraturan ketera kepolisian adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi karena tanpa dukungan disiplin personil yang baik, maka organisasi akan sulit dalam mewujudkan tujuannnya. Menurut Sosiady & Ermansyah (2014) bahwa kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kedisiplinan adalah salah satu metode yang diterapkan dalam lingkungan kepolisian, karena kedisplinan merupakan salah satu titik pusat dalam pendidikan militer. Kedisiplinan merupakan salah satu kriteria yang dapat dijadikan sebagai landasan atau dasar bagi kelancaran pembentukan pemberdayaan dan pengembangan sebuah instansi, termasuk kepolisian menurut Mildawati (dalam Octaviani, Rustam dan Rohmatun, 2011). Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjelaskan pelanggaran disiplin yang terjadi khususnya pada anggota kepolisian pada tahun 2016

terjadi

pelanggaran disiplin sebanyak 6.662 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 2.772 kasus. Selain itu pelanggaran kode etik profesi Polri tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 1.041 kasus menjadi 1.671 kasus. Ada peningkatan sebanyak 61 persen. Hukuman yang dikenakan


4

kepada anggota kepolisian pun bervariasi. Ada sanksi teguran, mutasi, hingga pemberhantian secara tidak hormat (Kompas, 2016) Untuk meningkatkan kedisiplinan yang ada dalam organisasi kepolisian khususnya para anggota kepolisian yang berada dalam daerah hukum kepolisian terdapat beberapa macam faktor yang dapat meningkatkan ketaatan dalam aturan para anggota kepolisian. Salah satu faktor dalam peningkatan ketaatan dalam peraturan dari anggota kepolisian adalah meningkatkan kedisiplinan anggota kepolisian di sektor agar dapat memberikan manfaat bagi anggota kepolisian di sektor untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Anoraga (2009) bahwa disiplin kerja adalah suatu sikap, perbuatan untuk selalu mentaati tata tertib dan didalamnya terdapat faktor waktu dan kegiatan atau perbuatan. Sinambela (2016) disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan pegawai menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan pimpinan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah perilaku mereka mengikuti aturan main yang ditetapkan. Rahardi (dalam Varentina, 2015) Pembuatan peraturan disiplin bagi anggota kepolisian bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Kredibilitas dan komitmen anggota kepolisian adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum


5

dan pemelihara keamanan. Sehingga dalam pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan didiplin didasarkan pada kesadaran serta komitmen pada instansi. Peraturan disiplin bagi anggota kepolisian di sektor disamping mengatur tata kehidupan dalam pelaksanaan tugas juga mengatur tata kehidupan anggota kepolisian selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan disiplin anggota kepolisian di sektor memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban seorang anggota polisi tidak laksanakan, atau terjadi pelanggaran atas larangan. Sehingga kedisiplinan kepolisian mencakup dalam bagaimana mengatur tata kehidupan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan pemeliharaan keamanan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu perwira anggota kepolisian di sektor Purwokerto Utara diperoleh hasil bahwa ada anggota kepolisian di sektor tersebut yang datang terlambat saat apel, sehingga saat pimpinan apel sudah memulai apel ada anggota kepolisian di sektor yang baru datang. Selain itu anggota kepolisian di sektor juga terkadang juga mereka pulang tidak sesuai waktu kerja yang berlaku, mereka biasanya pulang lebih awal dari rekan kerja lainnya. Sehingga menimbulkan ada anggota lainnya yang ikut serta untuk segera pulang terlebih mereka yang sedang bekerja melihat rekan lainnya yang sudah lebih dahulu pulang. Permasalahan yang didapatkan dari anggota itu sudah biasa dilakukan karena perilaku tersebut termasuk perilaku individual yang dilakukan oleh


6

orang-orang tertentu, sehingga menjadi biasa bagi mereka yang melakukannya dan itu semua tidak ada dalam organisasinya tersebut. Oleh sebab itu merupakan salah satu nilai-nilai untuk membentuk suatu budaya. Menurut Owens (dalam Tika, 2014) Budaya adalah suatu sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang berinteraksi dengan orang dalam suatu organisasi, struktur organisasi dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Munandar, (2012) bahwa budaya organisasi adalah cara berfikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi sehingga merupakan suatu mental dasar dari organisasi yang merupakan pencerminan dari modal kepribadian organisasi itu sendiri. Selanjutnya menurut Amnuai (dalam Tika, 2014) bahwa budaya organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan diwariskan guna mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah internal. Adapun budaya yang seharusnya menjadi pegangan dan kunci karakteristik oleh seorang anggota kepolisian di sektor adalah Catur Prasetya yang berarti Catur adalah empat dan Prasetya adalah janji yaitu setiap anggota Polri dalam bekerja harus berpedoman kepada keempat janji. Adapun keempat isi dalam Catur Prasetya “Sebagai insan bhayangkara kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat bangsa dan negara untuk: 1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan ; 2. Menjaga keselamatan jiwa raga harta benda


7

dan hak azazi manusia ; 3 Menjamin kepastian berdasarkan hukum ; 4. Memelihara perasaan tentram dan damai”. Selain itu juga terdapat Tribrata yang berbunyi “Kami Polisi Indonesia” 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ; 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ; 3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kepolisian sektor Purwokerto Utara bahwa didapati saat sedang piket malam berlangsung mereka yang sedang piket tertidur tidak secara bergantian, dalam hal ini tidak ada yang standby untuk menjaga keamanan hingga dikhawatirkan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan pada waktu rawan dimalam hari. Selain itu ada laporan dari masyarakat yang seharusnya diketahui oleh pimpinan namun anggota yang menerima laporan dari masyarakat ini seharusnya segera diberi tahukan kepada atasannya, namun ada anggota yang tidak segera mungkin memberi tahukan laporan tersebut hingga dikawatirkan bahwa sebagai atasan yaitu kapolsek dan wakapolsek yang menjadi wakilnya tidak mengetahui hal tersebut dan perilaku tersebut terjadi secara berulang pada anggota kepolisian di sektor. Selain itu anggota kepolisian di sektor terkadang dalam membuat surat tidak sesuai dengan prosedur pembuatan, terdapat kesalahan dalam proses pembuatan surat-surat. Dalam pembuatan laporan pun terkadang anggota kepolisian sektor salah dalam penyusunan format urutannya sehingga


8

itu dapat membentuk perilaku mereka yang terlihat nyata dengan perilaku yang tetap. Terkait dengan peraturan-peraturan yang ada didalam lingkup kepolisian sektor sendiri, anggota kepolisian di sektor menjelaskan bahwa anggota sebenarnya sudah paham dan mengetahui apa yang sebenarnya peraturan-peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dalam kepolisian di sektor tersebut namun watak, cara berperilaku atau kepribadian anggota tersebutlah yang membuat mereka acuh pada peraturan yang ada sehingga mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada institusi ditempat mereka bekerja. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Priyanto, (2010) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah salah satunya nilai, karena kerja dengan disiplin bagi anggota bukan suatu yang mudah, banyak faktor yang mempengaruhi kerja. Demikian pula tuntutan-tuntutan yang yang harus dilakukan semakin tinggi nilai kerja, maka banyak faktor dan tuntutan yang harus dipenuhi dan dijalankan. Robbin & Sanghi (dalam Shahzad, Lukman & Khan, 2012). Budaya dapat didefinisikan sebagai sistem umum berupa nilai-nilai yang dapat diperkirakan, bahwa seseorang menggambarkan budaya organisasi yang sama bahkan dengan latar belakang yang berbeda pada tingkat yang berbeda dalam organisasi. Berdasarkan

latar

belakang diatas,

bahwa

budaya

organisasi

memberikan identitas pada anggotanya untuk berperilaku sesuai prinsip dan nilai organisasi. Apabila prinsip dan nilai organisasi dapat dimaknai dan dipahami anggota organisasi dengan baik dan benar, maka akan terwujud perilaku yang sejalan dengan prinsip nilai organisasi, sehingga muncul perilaku disiplin kerja yang baik pada anggota organisasi. Sedangkan disiplin


9

merupakan suatu perilaku yang konsisten yang dilakukan secara berulang sehingga terbentuk suatu pola kebiasaan. Perilaku dan kebiasaan yang terpola tersebut kemudian membentuk suatu budaya. Suatu pola perilaku atau kebiasaan kerja yang dibudayakan dalam suatu organisasi disebut budaya organisasi (Pribadi & Herlena, 2016). Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan penelitian dan mengetahui lebih jauh mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja pada anggota kepolisian di sektor Purwokerto Utara.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja pada anggota kepolisian sektor Purwokerto Utara Polres Banyumas?” C. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja pada anggota kepolisian sektor Purwokerto Utara Polres Banyumas D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis Hasil penelitian ini secara teoritis dapat digunakan sebagai kajian dalam ilmu psikologi dan khususnya dapat mengembangkan berbagai macam teori dibidang psikologi industri itu sendiri.


10

2. Manfaat praktis Hasil penelitian ini memberikan masukan kepada kepolisian sektor Purwokerto Utara agar dapat mengetahui bagaimana kedisiplinan anggota kepolisian sektor dan mengetahui bagaimana budaya organisasi sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kedisiplinan kerja anggotanya serta mengetahui apa yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab mereka.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Dalam suatu organisasi hakekatnya memiliki sumber daya manusia

Recommend Documents