BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang di usahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.1 Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan keterampilan yang khusus lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri di negara sendiri. 1
H.Zainal Askin.dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012, hal.1.
Kedua, nilai upah buruh yang terlalu kecil didalam Negeri. Dari berbagai survey tentang masalah tenaga kerja menyebutkan bahwa upah buruh yang ada di Indonesia merupakan upah yang paling murah jika dibandingkan oleh Negara-negara Asia lainnya. Dengan upah yang tergolong sangat kecil jelas tidak akan dapat mencukupi kebutuhan keluarga dalam keseharian. Apalagi mengingat hampir semua harga barang-barang kebutuhan pokok selalu naik setiap tahunnya. Di satu pihak penghasilan buruh tetap. Sementara harga kebutuhan meningkat. Akibatnya, tuntutan pengeluaran yang besar untuk mencukupi kebutuhan keluarga sudah tidak sebanding lagi dengan penghasilan yang diraih. Dengan adanya informasi kerja di Luar Negeri dengan gaji yang besar sebagai Buruh Migran telah memberikan daya tarik yang kuat bagi Tenaga Kerja Wanita untuk beralih pekerjaan dari Pekerja Tradisional menjadi Pekerja Modern sebagai Buruh Migran. Definisi Buruh Migran atau Pekerja Migran atau lebih sering di artikan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Luar Negeri, arti umumnya adalah orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tinggal yang bersifat tetap untuk keperluan bekerja. Guna keperluan bekerja tersebut, pekerja Migran akan menetap di tempat bekerja tersebut dalam kurun waktu tertentu.2 Disamping faktor penarik yang ada di Luar Negeri yang menjanjikan upah yang lebih tinggi daripada di Indonesia, maka faktor yang paling berpengaruh adalah
2
Definisi Buruh Migran, Diakses dari http://buruhmigran.or.id/2012/09/20/apa-definisiburuh-migran, pada hari jumat, 12 juni 2015, pukul 02.00 WIB.
faktor pendorong yang ada di dalam Negeri, yaitu belum terpenuhinya salah satu Hak dasar warga Negara yang paling penting yaitu pekerjaan seperti yang telah disebutkan dalam UU 1945 pasal (27) ayat 2. Bekerja di Luar Negeri menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Adanya Buruh Migran Perempuan ini tak lepas dari peran PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) untuk Merekrut, Mendidik, Dan Menempatkan Pekerja Buruh Migran sesuai ke Ahlian, Bakat, dan minat Calon Pekerja Buruh Migran ke Negara tujuan dengan syarat bahwa PPTKIS sudah memiliki: 1. izin tertulis berupa surat ijin pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia (SIPPTKI) dari menteri, 2. Memiliki surat izin pengerahan (SIP) dalam perekrutan dari menteri, 3. Mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggung jawan dibidang ketenagakerjaan dalam menyampaikan informasi perekrutan, untuk menciptakan tenaga kerja yang profesional dalam bekerja di Luar Negeri. Arus migrasi terbanyak Buruh Migran perempuan Indonesia khususnya Kabupaten Semarang adalah ke Hong kong, Taiwan, Singapura, dan Malaysia sebagai kawasan Asia Pasifik yang sangat membutuhkan tenaga kerja Informal (Pembantu rumah tangga, Perawat manusia lanjut usia, Pengasuh anak, dan Pekerja taman) di bandingkan tenaga Formal. Agar
tercipta
jaminan
kehidupan
keamanan,
ketentraman,
kenyamanan, serta kesejahteran bagi pekerja perempuan di dalam Negeri
sendiri maupun di Luar Negeri maka di perlukan Hukum yang mengatur.3 Hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Hukum Ketenagakerjaan adalah seluruh peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.4 Karena setiap manusia itu lahir merdeka dan ditakdirkan hidup merdeka yang harus mendapat jaminan dan perlindungan Hukum dari Negara, terutama Hak atas hidup, bebas dari perbudakan dan perhambaan, Hak untuk bekerja, Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh dan Hak atas standar hidup yang pantas.5 Demi terciptanya Payung Hukum untuk Buruh Migran khususnya Perempuan dan agar terciptanya tenaga kerja yang Profesional dan legal, maka Pemerintah Daerah melimpahkan wewenangnya kepada instansi/ Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi di tingkat Daerah khususnya Kabupaten Semarang untuk berperan melayani, mengawasi, mendidik dan menangani 3
Ana Sabhana Azmy, Negara Dan Buruh Migran Perempuan (Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, h.66 4 Diakses dari http://lauretta15lawsource.blogspot.com/2013/06/definisi-dasar-hukumketenagakerjaan.html, pada hari Sabtu, tanggal 23 mei 2015, pukul 20.00 WIB. 5 Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), Restu Agung, Jakarta, 2009, h.1.
berbagai permasalahan ketenagakerjaan dalam melindungi Hak-hak pekerja perempuan di dalam Negeri maupun di Luar Negeri sebagai Buruh Migran Indonesia, melalui Peraturan Bupati Kabupaten Semarang No 90 Tahun 2011 tentang Tugas poko, fungsi , dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dalam melayani dan melindungi Buruh Migran memiliki Tugas Pokok : a) Melaksanakan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon tenaga kerja indonesia (TKI), serta pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon tenaga kerja indonesia (TKI); b) Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan tenaga kerja indonesia (TKI) di kabupaten semarang; c) Menerbitkan rekomendasi izin pendiriian kantor cabang perusahaan pengerah tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS) di kabupaten semarang; d) Menerbitkan rekomendasi paspor tenaga kerja indonesia (TKI) di kabupaten semarang berdasarkan asal/alamat calon tenaga kerja indonesia (TKI); e) Menyebarluaskan sistem informasi penempatan tenaga kerja indonesia (TKI) dan pengawasan penyetoran dana perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di kabupaten semarang; f) Memfasilitasi penelitian dan pengesahan perjanjian, serta sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan tenaga kerja indonesia (TKI) ke luar negeri di kabupaten semarang; g) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI); h) Menerbitkan rekomendasi perizinan tempat penampungan di kabupaten semarang; i) Memfasilitasi kepulangan tenaga kerja indonesia (TKI) j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja;
k) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja;6 Selain itu bentuk-bentuk perlindungan, berupa sifat peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Wanita di atur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), terutama yang terdapat dalam Bab 10 ( X ) yang mengatur mengenai Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, Serta Peraturan Mentri No 3 tahun 1989, dan Keputusan Mentri No 224 tahun 2003. Secara khusus pekerja perempuan juga memiliki perlindungan Hukum. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita diatur dalam Pasal (76) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dapat dikelompokan menjadi tiga (3) kategori kebijakan, yaitu yang di arahkan pada perlindungan: 1. Fungsi reproduksi, seperti istirahat haid, melahirkan/gugur kandungan kesempatan menyusui anak (kebijakan yang bersifat protective) 2. Peningkatan kedudukan dan peran serta pekerjaan wanita, seperti larangan PHK pada wanita karena menikah atau hamil (kebijakan yang bersifat corrective) 3. Kesetaraan hak dan kewajiban (gender) antara pekerja laki-laki dan wanita (kebijakan yang bersifat non-discriminative).7 Sendangkan keseriusan pemerintah dalam merlindungi buruh Migran Indonesia dapat dilihat melalui kebijakan pemerintah yang tercermin dalam, 6
Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tugas pokok, Fungsi, dan Rincian tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang. 7 Drs. Mohd. Syaufii Syamsuddin, “Norma perlindungan dalam Hubungan industrial,” Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004, h.81.
Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dengan adanya Peraturan ini di harapkan agar terpenuhinya perlindungan Hak-hak para pekerja migran indonesia seperti yang di atur dalam Pasal (8) Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa setiap calon TKI/TKW memiliki Hak dan Kesempatan yang sama untuk: 1) Bekerja di luar negeri 2) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri 3) Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri 4) Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya 5) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan 6) MEmperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang di peroleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan 7) Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan selama penempatan di luar negeri 8) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal, 8 Yang kemudian di jabarkan lebih lanjut dalam: 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No PER05/MEN/III/ 2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif
8
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
dan Tata Cara Penjatuhan sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 2. Permen Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No PER14/MEN/X/ 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No PER20/MEN/X/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 29 Tahun 2013
tentang
Penyelenggaraan
Pelayanan
Pemeriksaan
Kesehatan Calon TKI 5. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor PER05/MEN/III/ 2009 tentang Pelaksanaan Penyiapan Calon TKI Untuk Bekerja Di Luae Negeri. 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Nomor PER16 /MEN/VIII/ 2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan Calon Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta. 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Nomor PER17/MEN/VII/ 2009 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
8. Peraturan Mentri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada TKI 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/VIII/ 2009 tentang Bentuk, Persyaratan, dan Tata Cara Memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri.9 Tujuan perlindungan terhadap Tenaga Kerja antara lain di maksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Selain itu, perlindungan ditunjukan pula untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja, guna mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Dengan terpenuhinya Hak-hak dan perlindungan dasar bagi semua tenaga kerja, pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Namun pada kenyataanya, masih banyak perusahaan besar yang belum memenuhi Hak pekerja perempuan seperti menyediakan angkutan khusus bagi pekerja yang pulang larut malam dan memberikan makanan minuman bergizi. Serta permasalahan Buruh Migran perempuan yang terus menerus ada di setiap tahun permasalahan dari dalam Negeri sendiri, di tempat pekerjaan, samapai kepulangan ke Negeri asal selalu ada masalah yang muncul di
9
Zaeni Asyhadie, HUKUM KERJA (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.225-226.
antaranya adanya Pencaloan, Perdagangan manusia, Kondisi di tempat Penampungan, Penempatan kerja, Posisi tawar yang rendah, Diskriminasi. Sedangkan permasalahan di Luar Negeri: Tidak di gaji, Penahanan dokumen oleh majikan, Penganiayaan, Meninggal dunia, Pemerkosaan, Jeratan hukum, Pendeportasian bahkan Penelantaran. Hal ini kerap terjadi kepada Pekerja Indonesia khususnya para Pekerja Buruh Migran Perempuan yang di karenakan latar belakang meraka yang kwalitas jenjang Pendidikanya yang rendah hanya SMP, SMA bahkan terkadang ada pula SD serta berkembangnya pandangan ideologi partiarki di masyarakat yang selalu mengagap bahwa wanita itu adalah mahluk yang lemah, tak bertanggung jawab dan lain-lain. Hal ini di sebabkan minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat Desa mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah yang melindungi hak – hak Pekerja Buruh Migran di dalam Negeri maupun di Luar Negeri sehingga mereka tidak tau tindakan yang akan mereka ambil jika memperoleh suatu permasalahan, Kesempatan ini banyak di manfaatkan oleh Opnum-opnum
tertentu
untuk
mengeruk
keuntungan
besar
yang
mengakibatkan permasalahan Buruh Migran tak kunjung usai. Sebagai contoh dapat dilihat dari banyaknya Calon Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Semarang yang proses perekruttanya menjadi Buruh Miggran sebagian besar melalui jasa Sponsor/Calo, Sponsor adalah individu yang bertindak sebagai perantara bagi Calon Buruh Migran yang berhubungan dengan PPTKIS. Ada spongsor yang mendapatkan surat tugas dari PPTKIS ada juga yang tidak menggunakan surat, sponsor di lapangan memungut
bayaran atas jasanya kepada Buruh Migran Indonesia dan PPTKIS. Pencalooan ini sering terjadi pada Calon Buruh Migran kususnya di tempattempat pelosok Desa di Kabupaten Semarang karena latar belakang SDM yang rendah dan minimnya informasi yang masuk dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi di pelosok Desa mengakibatkan banyaknya Calo/sponsor yang masuk Merekrut Tenaga kerja secara langsung, yang berdampak rawan pemerasan menimpa calon Buruh Migran dan belum ada Sertifikasi Kopentensi kerja10 untuk Buruh Migran Perempuan yang bekerja di sektor informal dari Kabupaten Semarang jelas hal ini akan menguntungkan pihak PPTKIS dan merugikan Buruh Migran karena Sertifikasi kompetensi kerja merupakan tanda bukti bahwa telah lulus uji kopetensi kerja dan layak bekerja sebagai Buruh Migran yang Profesional sesuai minat bakat dan kemampuan sesuai standart yang telah di tentukan, hal ini di atur dalam Pasal (22)
tentang pelatihan dan pendidikan kerja
PER.14/MEN/X/2010. Minimnya pengalaman dan tingkat pengetahuan mengakibatkan mereka yang menjadi calon Buruh Migran tidak sadar atas Hukum yang berlaku, tidak mengetahui informasi apa yang menjadi kewajiban dan Hakhak Pekerja perempuan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenaga kerjaan yang wajib di penuhi oleh perusahaan. Sekalipun dalam keadaan demikian mereka tetap saja menaati segala ketentuan pemberi kerja
10
kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
yang telah diberikan tanpa mencoba untuk melawan karena mereka merasa posisi mereka berada dalam posisi yang lemah. Dalam kedudukan yang demikian ini sulit diharapkan mereka akan mampu melakukan bargaining power menghadapi pemberi kerja.11 Masalah ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan, antara kepentingan tenaga kerja dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan kepentingan masyarakat. Meskipun sudah ada berbagai macam aturan mengenai ketenagakerjaan yang telah dibuat oleh pemerintah, diharapkan bahwa setiap aturan ini dapat diberlakukan dengan lebih tegas dan dijalankan secara maksimal agar dapat menciptakan suatu kesejahteraan dan kestabilan dalam
bidang
perekonomian.
Harus
dipahami
bahwa
kesejahteraan
pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.12 Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam Skripsi dengan judul “PERAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN
SEMARANG
DALAM
11
Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan Indonesia, cet.1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,1995, h.6. 12
Pasal 1 ayat 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH MIGRAN PEREMPUAN”. A. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian di atas, di rumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran yang sudah di lakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan perlindungan terhadap Buruh Migran Perempuan ? 2. Hambatan apa saja yang di temui Dinas Sosial tenaga Kerja dan Trasmigrasi dalam melakukan perlindungan terhadap Buruh Migran Perempuan ?
B. TUJUAN PENELITIAN Dalam suatu kegiatan penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut 1. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dalam melakukan perlindungan terhadap Buruh Migran Perempuan. 2. Untuk mengetahui hambatan yang di temui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kabupaten
Semarang
perlindungan terhadap Buruh Migran Perempuan.
dalam
melakukan
3. Untuk
mengetahui
penyelesaian
permasalahan
Buruh
Migran
Perempuan yang di lakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.
C. MANFAAT PENELITIAN 1. Manfaat Teoretis Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan penggambaran ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum ketanagakerjaan dan Hukum perlindungan perempuan. 2. Manfaat Praktis Memberikan masukan bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka melakukan perlindungan terhadap Buruh Migran Perempuan. 3. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitianpenelitian sejenis untuk tahap berikutnya
D. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian eksploratoris (menjelajah), karena penelitian ini merupakan penelitian awal.13 2. Jenis Pedekatan Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian ini hanya bertujuan untuk menggambarkan penerapan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri beserta peraturan lain yang terkait dengan perlindungan TKI. 3. Sumber Data a. Data Primer Adalah data yang di peroleh secara langsung dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PPTKIS, dan Buruh Migran Perempuan. Adapun respondennya adalah sebagai berikut : 1) Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang bagian Pengawasan, Pembekalan
13
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, Penerbit Universitas Indonesia (UIPRES), Jakarta, 1986
serta perlindungan atau jaminan yang diberikan kepada Buruh Migran. 2) PPTKIS
(Pelaksana
Penempatan
Tenaga
Kerja
Indonesia Swasta) dalam hal penyelenggaraan pelatihan kerja sebagai pembekalan dan pengiriman tenaga kerja ke Luar Negeri. 3) Mantan/ Calon Buruh Migran Perempuan, dalam hal sebagai peserta pelatihan kerja atau Tenaga Kerja Wanita yang pernah bekerja di Luar Negeri, yang memiliki pengalaman kerja di Luar Negeri baik dalam kerja maupun perlindungan yang diberikan. 4) BP3TKI
(Balai
Pelayanan
Penempatan
dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dalam hal instansi penyelesaian kasus – kasus Buruh Migran di tingkat Provinsi. b. Data Sekunder Data yang diperoleh dari Arsip – arsip, Buku – buku yang berkaitan dengan permasalahan Tenaga Kerja Wanita baik yang menyangkut mengenai pembekalan dan Hak Tenaga Kerja ataupun permasalaham Gender dalam ketenagakerjaan yang disebut sebagai data pendukung.
4. Teknik Pengumpulan Data a. Studi Kepustakaan Dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan beserta
pedoman
buku-buku
lainnya
yang
menunjang
penelitian. b. Wawancara Wawancara dimaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat, secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut dengan responden) dengan berbicara langsung (face to face) dengan orang tersebut.14 Wawancara ini ditujukan kepada Pegawai Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Bagian Pengawasan Buruh Migran di Kabupaten Semarang dan serta mantan Buruh migran Perempuan.
5. Unit Amatan Peraturan-peraturan yang terkait dengan ketenagakerjaan, seperti ; a. Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan b. Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta peraturan lainya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
14
Suyanto dan Sutinah (Metode penelitian sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan), Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 55-56 dan 69.
c. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tugas pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang. d. Pegawai bagian Pengawas Buruh Migran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang e. PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) 6. Unit Analisis Unit Analisis dalam penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang Terhadap Buruh Migran Perempuan.
E. SISTEMATIKA PENULISAN 1. BAB I : Pada Bab ini berisikan uraian orientasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Meliputi : a. Latar Belakang Masalah b. Rumusan Masalah c. Tujuan Penelitian d. Manfaat penelitian e. Metode Penelitian
2. BAB II : Pada Bab ini berisikan, a. Kerangka Teoretis b. Hasil Penelitian, dan c. Analisis 3. BAB III : Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran penulis.
