BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Lembaga pendidikan merupakan salah satu sektor industri yang berperan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Lembaga pendidikan merupakan salah satu sektor industri yang berperan penting dalam pembangunan suatu bangsa.1 Penyelenggaraan pendidikan merupakan pranata sosial yang kuat untuk memberdayakan warga negara berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu secara proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah secara dinamis.2 Penyelenggara pendidikan ada 2 (dua), yakni pemerintah dan masyarakat.3 Satuan pendidikan tinggi yang dikelola oleh pemerintah disebut Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan yang dikelola oleh masyarakat disebut Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.4 Setiap lembaga pendidikan tinggi memiliki kewenangan untuk merekrut dan mengangkat dosen sebagai kebutuhan. Pengangkatan dosen oleh Perguruan Tinggi Swasta dilakukan dan diikuti dengan adanya perjanjian atau kesepakatan kerja bersama (KKB).5 Masing-masing Perguruan Tinggi Swasta mengatur dan membayar gaji para dosen dengan nilai yang besarnya ditetapkan berdasarkan kemampuan, beda

1

Pasal 31 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3 Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 4 Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 5 Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 2

1 Universitas Sumatera Utara

halnya dengan dosen Perguruan Tinggi Negeri. Dosen Perguruan Tinggi Negeri berstatus pegawai negeri sipil,6 gajinya ditentukan oleh pemerintah. Ikatan hukum antara dosen dan Perguruan Tinggi Swasta secara formil menimbulkan hubungan kerja dimana dalam melaksanakan hak dan kewajiban tunduk pada syarat kerja yang disepakati. Hubungan kerja selalu diformulasikan dalam perjanjian kerja yang secara singkat memuat syarat kerja, hak dan kewajiban.7 Hubungan hukum dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja apabila dalam menjalankan hubungan tersebut terdapat 3 (tiga) unsur pokok, yaitu pekerjaan, upah dan perintah.8 Sebagai imbalan kerja, selain wajib membayar gaji para dosen yang nilainya ditentukan dalam Perjanjian Kerja (PK) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).9 Sejatinya hubungan kerja antara dosen dengan lembaga tempat bekerja akan berlangsung sampai usia pensiun. Seorang dosen dinyatakan memasuki usia pensiun pada usia 65 tahun apabila tidak diperpanjang sampai usia 70 tahun.10 Tetapi dalam praktek hubungan kerja sering berakhir sebelum memasuki usia pensiun. Oleh karena itu, alasan pemberhentian dosen sebagaimana diuraikan dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dapat pula diberlakukan untuk lembaga pendidikan yang dikelola oleh PTS. Dosen dapat diberhentikan secara hormat dan tidak hormat. Pemberhentian secara

6

Pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 8 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 9 Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 10 Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 7

Universitas Sumatera Utara

hormat dan tidak hormat terhadap dosen tertuang didalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Guru dan Dosen. Apabila merujuk pada hukum positif ketenagakerjaan maka dari segi masa berlakunya perjanjian kerja dibagi 2 (dua) yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).11 PKWT yang didasarkan pada jangka waktu membatasi bahwa PKWT hanya dapat dilakukan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan bahwa perjanjian diadakan untuk waktu 2 (dua) tahun dan boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Apabila masa kerja 3 (tiga) tahun telah berakhir para pihak masih memungkinkan melanjutkan hubungan kerja selama 2 (dua) tahun dengan cara memperbaharui PKWT dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah PKWT berakhir. Kelanjutan hubungan kerja 2 (dua) tahun hanya dapat dibuat satu kali PKWT. Dengan demikian, PKWT dapat berlangsung dalam waktu maksimal 5 (lima) tahun. PKWT yang dilaksanakan sesuai hukum positif demi hukum mengakhiri hubungan kerja dengan tanpa pesangon. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) merupakan hubungan kerja permanen. Sistem PKWTT tidak mengatur batas waktu hubungan kerja. Dengan kata lain, PKWTT tidak mengatur secara pasti waktu berakhirnya hubungan kerja. Apabila pengusaha mengakhiri hubungan kerja bukan karena kesalahan pekerja maka wajib membayar uang pesangon.

11

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan


Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Sesuai dengan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-undang Guru dan Dosen, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.12 Setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diundangkan muncul persepsi yang berbeda terhadap putusan Mahkamah Agung. Beberapa PTS yang salah satunya adalah Universitas Khatolik Parahyangan menjadi tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengajukan eksepsi atas gugatan PHK yang diajukan oleh dosen. Dalam eksepsi, PTS mengatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang secara absolut mengadili gugatan dosen PTS. Pengadilan Hubungan Industrial menolak eksepsi seperti itu dan mengatakan berwenang untuk mengadili. Sejalan dengan itu, hakim kasasi (judex jurix) pada Mahkamah Agung menolak eksepsi Universitas Khatolik Parahyangan dan menguatkan putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung dengan menyatakan PHI berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan pemutusan hubungan kerja

12

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen


antara Andang Handaka Setyadi selaku dosen melawan Universitas Khatolik Parahyangan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 048 PK/Pdt.Sus/2010).13 Memperhatikan dasar pertimbangan hakim yang mengadili gugatan tersebut ternyata defenisi perusahaan dan pengusaha yang tedapat dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sangat mempengaruhi konstruksi berpikir hakim.

Melalui

pendekatan

penafsiran

(Interpretative

approach)14

hakim

memposisikan PTS masuk dalam pengertian perusahaan dan pengusaha dan memerintahkan Universitas Khatolik Parahyangan melalui putusan Peninjauan Kembali Perdata Khusus membayar segala hak dosen yang di PHK tersebut. Berdasarkan uraian

diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan

judul, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG DI-PHK”

13

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 048 PK/Pdt.Sus/2010 Interpretative :interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata Undang-Undang (Leterlijk), Interpretasi Gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk Undang-Undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi holistic tematis sistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie, 1997, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara,Jakarta: Ind.Hill.Co, hal 17-18 14


B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai: 1. Bagaimanakah sistem perjanjian kerja yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen ? 2. Bagaimanakah keabsahan kontrak kerja terhadap dosen yang tidak memenuhi kualifikasi akademik minimum sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen.? 3. Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara PHK Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dosen Universitas Khatolik Parahyangan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 048 PK/Pdt.Sus/2010) ?

C. Tujuan Penelitian Bertitik tolak dari pokok permasalahan yang dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem perjanjian kerja yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan dosen. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan kontrak kerja terhadap dosen yang tidak memenuhi kualifikasi akademik minimum Undang-undang Guru dan Dosen. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengadili perkara PHK Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dosen Universitas


Khatolik Parahyangan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 048 PK/Pdt.Sus/2010).

D. Manfaat Penelitian Pada umumnya suatu penulisan yang dibuat diharapkan dapat memberikan manfaat, begitu juga yang diharapkan dari penulisan penelitian ini. Manfaat penulisan ini adalah : 1.Secara Teoritis Hasil Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, Masyarakat luas dan dosen Perguruan Tinggi Swasta yang di PHK. 2. Secara Praktis a. Menambah wawasan ilmiah bagi mahasiswa, khususnya mengenai kedudukan dosen dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. b. Memberikan informasi ilmiah dan pembelajaran kepada para pihak-pihak yang terkait seperti Dosen dan Perguruan Tinggi Swasta.

E. Keaslian Penelitian “Perlindungan hukum bagi dosen perguruan tinggi swasta yang di-PHK”, yang diangkat menjadi judul tesis ini belum pernah ditulis sebelumnya di Fakultas Hukum perpustakaan Universitas Sumatera Utara, kalaupun ada, penulis yakin substansi pembahasannya berbeda. Penulisan tesis ini disusun melalui referensi


beberapa buku, media elektronik, media cetak. Maka penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya secara ilmiah. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yaitu : 1. Tesis atas nama M.Fajrin Pane, NIM : 067005017, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau Dari Undang-undang No.13 Tahun 2003” 2. Tesis atas nama Asrina Mardhia, NIM : 07005046, dengan judul “Analisis Terhadap Status Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing

Dalam

Undang-undang

No.13

tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelusuran judul di atas, judul dan permasalahan dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan yang telah ada sebelumnya. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa penelitian ini asli, murni, dan belum

pernah

diteliti

oleh

peneliti

terdahulu

sehingga

peneliti

dapat

mempertanggungjawabkan hasil penelitian ini di sidang terbuka untuk umum. F. Kerangka Teori dan kerangka Konsep 1. Kerangka Teori Penelitian ini memerlukan adanya kerangka teoritis, Ronny H.Soemitro berpendapat bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran pemikiran teoritis. Teori memberi penempatan kedudukan yang penting untuk merangkum dan memahami masalah


secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjuk kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakannya.15 Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, si penulis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, yang mungkin ia setujui ataupun yang tidak disetujuinya dan ini merupakan masalah eksternal bagi pembaca. Menurut Kaelan M.S., kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional dan suatu penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis yang artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.16 Untuk mengkaji mengenai penelitian ini, terdapat teori yang digunakan sebagai pisau analisis dari penelitian ini yaitu hukum perjanjian dan perlindungan hukum. Dalam hukum perdata dikenal adanya perjanjian kerja, istilah bahasa belanda disebut Arbeidsoverenkoms yang dapat diartikan dalam beberapa pengertian.17 Salah satu pengertian dari perjanjian kerja dalam KUHPerdata terdapat dalam Pasal 1601 a yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak

15

Ronny H.Soemitro, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta:Penerbit Ghalia,1982), hal 37 M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 1994 ), hal 80 17 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Edisi Revisi, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002), hal 23 16


lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah”. Di dalam pembentukan perjanjian kerja dengan perjanjian lainnya memiliki pedoman yang sama yaitu Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Selain itu, dalam membuat suatu perjanjian baik itu perjanjian kerja atau kontrak istilah Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda) sebagai aturan bahwa persetujuan yang dibuat oleh manusia-manusia secara timbal balik pada hakekatnya bermaksud untuk dipenuhi oleh para pihak dan jika perlu dapat dipaksakan yang secara hukum mengikat. Asas kekuatan mengikat adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam. Asas kekuatan mengikat kontrak ini mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam kontrak yang mereka buat.18 Asas hukum ini disebut juga asas pacta sunt servanda yang secara konkrit dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang 18

M.Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori,Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayan Hukum Perikatan,Bandung:Mandar Maju,2012) , hal 23


memuat kekuatan imperatif, yaitu : “semua kontrak yang dibuat sesuai dengan Undang-undang

yang

berlaku

sebagai

undang-undang

bagi

mereka

yang

membuatnya”. Kekuatan imperatif dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengarahkan pemahaman bahwa sebenarnya setiap subjek hukum (orang atau badan hukum) dan sesama subjek hukum lainnya dapat melakukan perbuatan seolah-olah sebagai pembentuk undang-undang dengan menggunakan kontrak. Oleh karena itu, kontrak dianggap sebagai sumber hukum perikatan selain undang-undang sebagaimana halnya pembentuk undang-undang. Kontrak yang mengikat merupakan suatu janji yang serupa dengan undang-undang yang dipandang sebagai perintah pembuat undang-undang. Jika kepastian terpenuhinya kesepakatan dan kontraktual ditiadakan, maka akan menghancurkan sistem perjanjian. Oleh sebab itu, kesetiaan pada janji yang diberikan merupakan bagian dari persyaratan yang dituntut akal budi alamiah. Selanjutnya teori perlindungan hukum19, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan pada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif, maupun yang represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu dimana konsep hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.20 Perlindungan hukum bagi pekerja sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja. Secara yuridis dalam memberikan 19

Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya:Bina Ilmu,1987), hal 30 20 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen edisi revisi, (Jakarta:Grasindo, 2006), hal 21


perlindungan bahwa setiap pekerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, temasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat.21 Perlindungan yang diberikan juga tidak membedakan antara pekerja kontrak ataupun pekerja tetap. Perlindungan pekerja ini bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah dan tanpa ada tekanan atau perbedaan dari pekerja kontrak maupun pekerja tetap. 2. Kerangka Konsepsi Kerangka konsepsional atau konstruksi secara internal yang berguna untuk mendapat stimulasi atau dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan kepustakaan. Kerangka konsepsional dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan beberapa konsep yang berhubungan dengan judul dalam penelitian sebagai berikut : 1. Dosen disebut sebagai pendidik.22 Dosen sebagai ahli, dengan mendeskripsikan : “Secara umum, para ahli di Indonesia tersebar dalam berbagai kegiatan kerja di bidang hukum sebagai hakim, jaksa, pengacara, notaris, dan atau dosen disebut “ahli hukum” atau “sarjana hukum” apabila yang diingat adalah gelar 21

Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2003), hal 60 22 W.J.S Poerwadarminta (Penyusun), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai pustaka, Edisi ketiga,2003), hal 301


akademisnya23. Dosen adalah : ”pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.24 2. Perguruan swasta adalah usaha-usaha dari masyarakat yang secara langsung mengelola dan menyelenggarakan pendidikan formal. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dalam bentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. 3. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai keuntungan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.25 4. Pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak. 26 5. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.27

23

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah kajian Sosiologi Hukum, Cetakan kedua (Malang:Bayumedia Publishing,2008), hal 211 24 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 25 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 26 Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004


6. Perguruan tinggi swasta, adalah perguruan tinggi yang pengelolaan dan regulasinya dilakukan oleh swasta.28 G. Metode Penelitian 1. Jenis dan Sifat Penelitian Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Jenis penelitian normatif, yang dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum yang terjadi pada perlindungan hukum terhadap dosen swasta yang di-PHK. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada, yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap dosen PTS yang di PHK. 2. Pendekatan Penelitian Dilihat dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)29 dan pendekatan kasus. Pendekatan undang27

Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Abdullah Sulaiman, Desentralisasi Penyelenggaraan pendidikan Tinggi hukum Dalam bingkai Otonomi Daerah, dalam propatria Jurnal Hukum Vol.I. No.2 September 2007-Februari 2008, (Jakarta:Pusat Kajian Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta), hal 166 29 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 93 28


undang (statute approach) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap dosen PTS dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundangundangan (statute approach) dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan praktis maupun akademis. Pendekatan Undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang Undang Dasar dengan Undang-undang atau regulasi dengan praktek nyata yang terjadi. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan penelaah terhadap kasuskasus yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani

terhadap putusan

pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Bahan Hukum Data sekunder diperoleh melalui studi atau literatur, data sekunder tersebut meliputi: a. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat atau data pokok dari permasalahan yang akan diteliti, yaitu Undang Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 14 Tahun


2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen dan KUHPerdata b. Bahan Hukum Sekunder Sumber hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, internet, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap dosen perguruan tinggi swasta yang di PHK. c. Bahan Hukum Tersier Sumber Hukum Tertier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Prosedur pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah dilakukan persiapan secara matang. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan melalui tahap penelitian, dengan cara studi kepustakaan (Library research).30 Studi perpustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. 30

M.Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta:Ghalia Indonesia, Cet ke-5, 2003), hal 27


Sementara itu, sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Untuk menghimpun bahan hukum sekunder, maka dibutuhkan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang digolongkan sebagai bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis bahan hukum yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yuridis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.31 Dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Sebagai dasar pentingnya perlindungan terhadap dosen serta perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

31

Ibid, hal 28


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Lembaga pendidikan merupakan salah satu sektor industri yang berperan

Recommend Documents