BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masyarakat
di
Pulau
Bangka
pada
dasarnya
menggantungkan
perekonomiannya pada sektor pertanian, perkebunan dan nelayan. Semenjak ditemukan timah mulai terjadi kegiatan penambangan, sehingga sebagian masyarakat banyak yang bekerja di sektor ini melalui perusahaan tambang. Seriring kebijakan penambangan timah rakyat pada era reformasi 1998, maka semakin
banyak
masyarakat
yang
beralih
ke
pekerjaan
penambangan
inkonvensional dan meninggalkan kegiatan di sektor pertanian, perkebunan dan nelayan (Harliyana, 2008). Namun akhir-akhir ini, dengan menurunnya ketersediaan bahan tambang dan terbatasnya lahan untuk pertambangan rakyat, masyarakat mulai kehilangan sumber ekonominya. Hal ini berarti masyarakat di Kabupaten Bangka sudah mulai memasuki masa pascatambang. Kondisi kesejahteraan masyarakat masa pascatambang hendaknya jangan mengalami penurunan dari kondisi sebelumnya. Pada masa pascatambang akan banyak tenaga kerja produktif kehilangan pekerjaan, jangan sampai penutupan kegiatan tambang menciptakan pengangguran baru. Investasi sektor pertambangan termasuk jenis investasi pada sumberdaya yang bersifat unrenewable atau tidak dapat diperbaharui. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pascatambang maka perlu alternatif investasi pada sektor yang renewable atau dapat diperbaharui seperti sektor pertanian terutama sektor perkebunan.
1
2
Perusahaan PT. Gunung Pelawan Lestari (PT. GPL) sebagai investor masuk ke Kabupaten Bangka atas undangan dari pihak Pemda agar ikut berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit pada tahun 2004. Pada saat itu sudah menjadi kewenangan Pemda dalam era otonomi membuat kebijakan-kebijakan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui investasi sektor perkebunan kelapa sawit, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, menyerap tenaga kerja dan adanya pemberdayaan
masyarakat sekitarnya.
Pemerataan kesejahteraan dicapai antara lain melalui distribusi pendapatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan PIR-inti plasma dan CSR perusahaan. Menurut Soelarno (2007), tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sangat wajar, mengingat sektor tersebut merupakan lapangan usaha padat karya yang memerlukan banyak tenaga kerja. Sektor ini membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat keahlian yang relatif rendah, namun dalam jumlah tenaga kerja yang sangat besar. Peluang bekerja bagi tenaga kerja ini telah menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga memiliki dampak fiskal yaitu penerimaan bagi Kabupaten Bangka dari sumber daya alam atau Penerimaan Asli Daerah (PAD) serta sumbangan kontribusi Product Domestic Regional Brutto (PDRB) melalui sektor ini. Sumberdaya lahan yang cukup luas di Kabupaten Bangka adalah lahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Timah. Lahan WIUP PT. Timah ada yang masih berupa lahan utuh dan lahan terganggu atau lahan pascatambang.
3
Selain memanfaatkan lahan milik masyarakat, perkebunan kelapa sawit PT. GPL juga memanfaatkan lahan WIUP PT. Timah yang diatur berdasarkan perjanjian/MoU atau kesepakatan keduanya. Lahan WIUP PT. Timah yang menjadi lahan perkebunan kelapa sawit berada di wilayah perkebunan PT. GPL di Desa Mapur, Desa Silip dan Desa Gunung Muda. PT. GPL sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mulai menanam pada tahun 2006 saat ini sudah menikmati hasil produksinya. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dampak kegiatan perkebunan kelapa sawit oleh PT. GPL terhadap perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan mendeskripsikan peran serta kebijakan para stakeholders dalam kegiatan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian masyarakat Kab. Bangka yang memasuki masa pascatambang timah, sehingga perlu adanya keberlanjutan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat sekitarnya. 1.2. Rumusan Masalah Masyarakat di Kabupaten Bangka sudah tidak dapat mengandalkan perekonomiannya pada sektor pertambangan karena cadangan bahan tambang timah yang akan segera habis. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2012, saat ini terjadi pergeseran struktur ekonomi. Nilai sub sektor tanaman
perkebunan yang direpresentasikan oleh komoditi kelapa sawit dan karet melebihi nilai komoditi sub sektor pertambangan yang direpresentasikan oleh komoditi timah. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah perusahaan swasta yang bergerak di sub sektor perkebunan kelapa sawit.
4
Perkebunan kelapa sawit memberikan nilai tambah yang besar karena juga akan menimbulkan industri pengolahan (agroindustri), yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal yang berarti berdampak terhadap kesejahteraannya. Kebijakan Pemerintah Daerah melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan investasi sektor swasta, perlu dikaji dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar yang merupakan wilayah pertambangan. Hal ini terkait dengan pengaruhnya terhadap alternatif perekonomian masyarakat pada masa pascatambang. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat dapat berkelanjutan melalui sektor alternatif selain tambang. Pembangunan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan dapat terwujud apabila terjadi kemitraan antar stakeholders yang terdiri dari Pemerintah Daerah, perusahaan swasta dan masyarakat melalui pemberdayaan. Masing-masing stakeholders perlu menjalankan perannya sebagai aktor dalam pemberdayaan tersebut sesuai dengan kapasitasnya. 1.3. Pertanyaan Penelitian Dari uraian rumusan masalah, maka peneliti membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimanakah
dampak
kegiatan
perkebunan
kelapa
sawit
terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat? 2. Bagaimanakah peran stakeholders dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit?
5
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegiatan perkebunan kelapa sawit sebagai
alternatif
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
pada
masa
pascatambang? 1.4. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mendeskripsikan dampak kegiatan perkebunan kelapa sawit terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Mendeskripsikan peran stakeholders dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perkebunan kelapa sawit sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pascatambang. 1.5. Manfaat Penelitian 1.
Bagi Pemerintah, penelitian ini merupakan bahan evaluasi Pemda untuk mengoptimalkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pascatambang melalui pemberdayaan masyarakat.
2.
Bagi masyarakat, penelitian ini merupakan sarana pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi dalam pembangunan desa.
3.
Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam pengembangan ilmu perencanaan wilayah pada daerah pertambangan, khususnya mengenai alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pascatambang.
6
1.6. Batasan Penelitian Ruang lingkup bahasan penelitian ini dibatasi pada proses dan dampak kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan PT. GPL terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Juga dibahas peran stakeholders (Pemda, Swasta dan Masyarakat) dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perkebunan kelapa sawit sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan pada masa pascatambang, yang terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Data penelitian
berupa
data
primer,
didapat
berdasarkan
indikator/variabel
kesejahteraan dan persepsi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan serta wawancara mendalam kepada stakeholders terkait. Wilayah penelitian meliputi 4 desa yang wilayahnya terdapat lahan perkebunan kelapa sawit PT. GPL yaitu Desa Mapur dan Desa Silip di Kecamatan Riau Silip serta Desa Gunung Pelawan dan Desa Gunung Muda di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kep. Bangka Belitung. Analisis dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dibatasi pada proses terjadinya perubahan, perubahan kondisi perekonomian masyarakat seperti perubahan jenis mata pencaharian, pendapatan, penguasaan lahan pertanian dan jenis tanaman, pengeluaran dan kemampuan menabung. Perubahan sosial yang terjadi seperti adanya pendatang, tingkat penyerapan tenaga kerja lokal dan interaksi sosial masyarakat sekitar. Juga dibahas kesempatan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pendapatan, peluang berusaha, kelembagaan ekonomi, pemanfaatan sumberdaya lahan, dan kontribusi perusahaan.
7
Analisis peran stakeholders dari pihak perusahaan, dibatasi pada peran perusahaan
dalam
penyerapan
tenaga
kerja,
perubahan
pendapatan,
pemberdayaan, pemanfaatan lahan pascatambang, dan pengembangan perusahaan. Analisis peran Pemda dibatasi pada kebijakan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit dari sektor perizinan, pertambangan, tenaga kerja, perkebunan, dan perencanaan pembangunan daerah yang terkait masa pascatambang. 1.7. Keaslian Penelitian Beberapa penelitian yang terkait dengan dampak kegiatan pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan fokus, lokus dan modus serta tujuan yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti diuraikan dalam Tabel 1.1 berikut ini :
8
Tabel 1.1. Keaslian Penelitian Peneliti Judul
Tujuan
Metode
Zulfikar (2009) Perubahan Kondisi sosial Ekonomi Masyarakat Perdesaan di Kawasan Pertambangan (kasus pada wilayah perdesaan sekitar kawasan pertambangan PT. ANTAM di Kab. Pomala Sulawesi Utara) 1. Mengkaji kegiatan pertambangan dan peran perusahaan dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat perdesaan di kawasan pertambangan; dan 2. Mengkaji perubahan sosial ekonomi masyarakat perdesaan di kawasan pertambangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode survei dengan kuesioner terhadap 207 responden pada 2 daerah sampe dan wawancara mendalam untuk mendukung pernyataan responden.
Wiwin Supriadi (2011) Perkebunan Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sambas.
Umi Maftuhah (2015) Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Masa Pascatambang (studi kasus perkebunan kelapa sawit PT. GPL di Kabupaten Bangka)
Melakukan pemantauan terhadap kebijakan perkebunan komoditi kelapa sawit yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat selama kurun waktu 20052011 sebagai sebuah langkah awal terhadap perumusan kebijakan yang lebih mandiri di masa depan.
1. Mendeskripsikan proses terjadinya dan dampak kegiatan perkebunan kelapa sawit terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Mendeskripsikan peran stakeholders dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait masa pascatambang. Penelitian ini bersifat studi kasus deskriptif karena berdasarkan fokus perumusan masalah pertama bahwa peneliti ingin mendeskripsikan fenomena sosial yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Penelitian studi kasus ini akan dilakukan di lokasi yang telah ditentukan, yaitu wilayah perkebunan sawit PT. Gunung Pelawan Lestari (PT. GPL), karena dalam metode studi kasus hanya membatasi penelitiannya pada wilayah dan komunitas tertentu.
Penelitian dilakukan secara verifikatif yaitu dengan memverifikasi penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan masalahmasalah yang berhubungan dengan tujuan penelitian seperti apa adanya.
Sumber : Ringkasan Penelitian Terkait, 2015
9
Penelitian mengenai dampak suatu kegiatan terhadap perubahan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini membahas lokasi penelitian yang berbeda dan mempunyai tujuan yang berbeda pula yaitu untuk mendeskripsikan proses terjadinya dan dampak dan peran stakeholders pada kegiatan perkebunan kelapa sawit. Lokasi penelitian ini merupakan wilayah perkebunan kelapa sawit PT. GPL di Kabupaten Bangka yang meliputi 4 (empat) desa. PT. GPL telah berupaya untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya yang mulai memasuki masa pascatambang. Fenomena masyarakat yang mulai memasuki masa pascatambang terlihat dari hasil dari kegiatan tambang rakyat yang semakin menurun dan pergeseran kontribusi PDRB dari sektor pertambangan ke sektor pertanian.
Pemberdayaan masyarakat
dilakukan PT. GPL melalui kemitraan PIR inti-plasma sebesar 60:40, sedangkan UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan menyatakan bahwa minimal pembangunan kebun inti-plasma adalah 80:20. Selain itu, perusahaan PT. GPL juga memanfaatkan sebagian lahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Timah yang memiliki wilayah yang luas, sebagai lahan perkebunan kelapa sawitnya. Dengan lokasi dan fenomena yang berbeda, tentu penelitian ini akan memberikan gambaran proses dan dampak yang berbeda dari suatu kegiatan pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
