BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia memuat perubahan yang signifikan. Salah satu kebijakan dari otonomi daerah diantaranya yaitu diadakannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini merupakan bagian dari proses demokrasi di daerah, pada Pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini, rakyat bisa menentukan pilihannya sendiri dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menempatkan rakyat sebagai pemegang kunci penentu kandidat mana yang layak menang dan yang harus disingkirkan. Peneliti senior The Indonesian Institute, Tata Prapti Ujiyati mengungkapkan, untuk merebut simpati rakyat sering kali kandidat harus membuktikan dengan berbagai cara bahwa dia merupakan orang paling berjasa, sehingga layak dipilih. Para gubernur dan mayor di Amerika misalnya rela memenuhi jadwal hari-harinya dengan kunjungan amal, temu wicara, dan kunjungan ke berbagai forum untuk menarik simpati masyarakat daerahnya (Mubarok,2005). Pemilukada secara langsung ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-undang
1
Nomor 5 Tahun 1947 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah wujud dari keinginan untuk menjalankan sistem pemerintahan demokrasi di daerah ataupun di Indonesia. Sehingga Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan salah satu penentu dari proses demokratisasi di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pranata penting dalam tiap Negara demokrasi, termasuk Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Pemilihan Kepala daerah tidak hanya bertujuan untuk memilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun lebih dari itu Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia dimana demokrasinya sedang berkembang maka Pemilihan Kepala Daerah menekankan proses demokratisasi yang lebih baik dan mendalam. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, dan kinerja Panitia yang telah ditetapkan oleh KPUD yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari proses Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Walaupun partai politik merupakan penentu dari pasangan calon peserta Pemilukada namun proses dari rekrutmen tersebut
2
tidak terlepas dari peran serta masyarakat, dan masyarakat pula yang menentukan siapa nantinya yang menjadi orang nomor satu di daerah. Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di setiap daerah berbeda-beda, dan beragam, ada yang tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi ada juga yang rendah, yang dipengaruhi status sosial, status ekonomi, dan afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Pemilihan Kepala Daerah yang terjadi di berbagai daerah juga sarat dengan keadaan dan situasi politik yang ada di masing-masing daerah. Banyaknya politik aliran yang di anut oleh masyarakat juga ikut meramaikan situasi dalam proses Pemilukada. Seperti halnya yang ada di desa Wonokampir kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo, dimana masyarakatnya memiliki berbagai aliran dalam agama Islam. Maka terasa perlu untuk diadakan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yaitu “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Desa Wonokampir Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Tahun 2010”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Desa Wonokampir Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 ?”
3
Rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat mengenai Pemilihan Kepala Daerah? 2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan Kampanye Pilkada? 3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat paa saat hari H (Pencoblosan)? 4. Apakah faktor-faktor yang menentukan pilihan masyarakat terhadap para peserta Pilkada? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada langsung di desa Wonokampir, kecamatan Watumalang, kabupaten Wonosobo tahun 2010. Tujuan tersebut hendak dicapai dengan tujuan antara lain sebagai berikut; 1. Mendeskripsikan pemahaman masyarakat mengenai Pemilihan kepala Daerah. 2. Mendeskripsikan
partisipasi
masyarakat
pada
saat
kampanye
Pemilihan Kepala Daerah. 3. Mendeskripsikan
partisipasi
masyarakat
pada
saat
hari
H
(Pencoblosan). 4. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menentukan pilihan masyarakat terhadap peserta Pemilukada.
4
1.4 Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. 2. Manfaat Praktis a. Bagi peneliti memberikan wawasan pengetahuan mengenai partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada secara langsung. b. Bagi Program Studi PPKn memberikan data konkrit mengenai partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada secara langsung kaitannya dengan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. c. Bagi
masyarakat
peningkatan
memberikan
partisipasi
politik
pengetahuan mereka
politik
dalam
guna
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era demokrasi. 1.5 Penjelasan Istilah Untuk menjaga salah pengertian dalam penelitian ini. Maka diperlukan adanya suatu penjelasan istilah. Skripsi ini berjudul : “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Desa Wonokampir Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 “ 1. Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan
5
jalan memilih pemimpin Negara dengan secara langsung maupun secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Miriam Budiardjo, 1998). Sedangkan menurut Ramlan Surbekti (1999) memberikan rumusan partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sejalan dengan pemikiran para ahli maka partisipasi politik merupakan tindakan mengambil bagian atau keikutsertaan dalam sebuah proses pilotik 2. Masyarakat merupakan sejumlah kelompok manusia yang hidup dalam lingkungan yang sama dan memiliki cita-cita yang sama. Hal ini sejalan dengan pemikiran Harold J. Laski menurutnya bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan – keinginan mereka bersama (Budiardjo, 2001). 3. Pemilihan Kepala Daerah Langsung merupakan proses pemilihan pemimpin Pemerintahan Daerah yang dilakukan sendiri oleh yang berhak tidak diwakilkan ke yang lain. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Juliansyah (2007) bawa Pilkada adalah proses untuk memilih Kepala Daerah (1) Mengisi jabatan politik yang kosong, (2) Menyelesaikan permasalahan daerah, (3) Memajukan kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan.
6
