BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan wilayah memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan wilayah memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis, ekonomi, bahkan politik. Hampir semua jenis bencana alam, non alam dan bencana sosial telah menimbulkan korban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak sarana dan prasarana publik yang ada, pengungsian ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Mengindentifikasi daerah beresiko tinggi rawan bencana yang ada di wilayah Kabupaten Barru dan menyusun pilihan tindakan yang perlu mendapat prioritas utama, dukungan sarana dan prasarana dibutuhkan dalam memajukan pembangunan perekonomian pasca kejadian bencana alam maupun bencana sosial, sehingga memberikan acuan kepada Pemerintah Kabupaten Barru dan lembaga pemerintah agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu terkoordinasi dan menyeluruh. Dengan demikian, penyusunan rencana strategis

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Barru dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama lima tahun ke depan dengan program/kegiatan yang disusun berdasarkan hasil indentifikasi dan analisis kebutuhan masyarakat.` 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Strategis, landasan hukum yang digunakan sebagai acuan sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015

2

2.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kosupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);


3

8. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 9. Permendagri nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 11. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nmor 050/2020/Sj Tanggal 11 Agustus 2005, tentang petunjuk penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 12. Peraturan Pemerintah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2208, Nomor 26); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 55); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru. 16. Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 84); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2011.

1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru 2010 – 2015 disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi aparat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru disusun dengan tujuan sebagai berikut : 1.

Menyiapkan Satu kerangka acuan resmi bagi aparat

2.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru 2010 – 2015 disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi aparat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan.


4

1.4 Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas dan Fungsi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan, 3.2. Isu-Isu Strategis BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3. Strategi dan Kebijakan BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 7.1. Pedoman Transisi 7.2. Kaidah Pelaksanaan


5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru mempunyai tugas: a. menetapkan pedom an dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan

bencana berdasarkan peraturan perundangundangan; c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah

setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru mempunyai fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan

pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu dan menyeluruh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru terdiri dari : a. Kepala b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana c.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.


6

A. Kepala a.

Kepala

BPBD

dijabat

secara

rangkap

(ex-officio)

oleh

Sekretaris Daerah. b.

Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.

c.

Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.

B. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana a. Unsur pengarah penanggulangan bencana yang selanjutnya d i s e b u t U n s u r P e n g a r a h b e r a d a d i b a w a h d a n bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD. b. Tugas dan fungsi unsur pengarah: 1)

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir 1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi : a)

perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

b)

pem ant aua n;

c)

evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c.

Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.

d. Keanggotaan 1) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD. 2) Anggota unsur pengarah berasal dari: a) lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait

dengan penanggulangan bencana. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015

7 b) masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh

masyarakat di daerah. 3) Jumlah Anggota Unsur Pengarah Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) a n g g o t a , t e r d i r i d a r i 5 ( l i m a ) p e j a b a t instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah. C. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana a. Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut dengan unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. b. U nsur pel aksana m em punyai tugas m elaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi. c. Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari. d. Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas; 1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Barru; 2) Sekretariat Unsur Pelaksana; 3) Bidang/Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 4) Bidang/Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan 5) Bidang/Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.


8

Struktur Organisasi :

KEPALA BADAN

UNSUR PENGARAH -Instansi Terkait -- Profesional/ahli

UNSUR PELAKSANA KEPALA KEPALA PELAKSANA SEKRETARIS SUBBAG UMUM

B. Penc. & Kesiagaan Seksi Pencegahan Seksi Kesiapsiagaan

SUBBAG PROGRAM

B. Kedaruratan & Log

SUBBAG KEUANGAN B. R. R.

Seksi Kedaruratan

Seksi Rehabilitasi

Seksi Logistik

Seksi Rekonstruksi

KELOMPOK JABATAN/ FUNGSIONAL/ SATUAN TUGAS


9

2.2 Sumber Daya SKPD Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru, terdiri dari 18 orang PNS dan 6 orang tenaga honorer, adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut: a. Pegawai Negeri : Golongan

Laki-Laki

IV/b

1

1

IV/a

1

1

III/d

3

3

III/c

Perempuan

Jumlah

1

1

2

4

III/b

2

III/a

2

2

II/d

-

-

II/c

2

2

II/b

1

1

II/a

3

3

I/d

-

-

I/c

-

-

I/b

-

-

I/a

-

-

Jumlah

15

3

18


10


11

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan pembangunan daerah berhubungan dengan sumber daya manusia dan kerjasama atara lembaga daerah yang terkait. Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana, meliputi: 1. Kesiapan menghadapi bencana masih kurang

Kesiapan mengahadapi bencana masih kurang sehingga tingginya jumlah korban jiwa maupun kerugian material yang ditimbulkan oleh bencana, kinerja yang belum optimal seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat masih terlihat. 2. Program-program pembangunan mengenai bencana masih kurang

Masih sedikit program – program pengurangan resiko bencana yang terencana dan terprogram, serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan rawan bencana. 3. Data dan Informasi secara terinci tentang ancaman bencana belum lengkap

Kurang lengkapnya data dan informasi mengenai kebencanaan, terutama di daerahdaerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi, untuk menyusun upaya-upaya pengurangan risiko kebencanaan. 3.2. Aspek Daya Saing Daerah Permasalahan pembangunan pada aspek Daya Saing Daerah, meliputi: 1. Belum berkembangnya kerjasama antar SKPD

Belum berkembangnya kerjasama antara SKPD ditandai oleh masih terbatasnya jumlah nota kesepahaman, dan ketidak lanjutan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi, Selain itu juga ditandai oleh masih terbatasnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga atau organisasi yang menyangkut kebencanaan.


12 2. Masih tingginya potensi wilayah banjir dan wilayah kekeringan

Masih tingginya potensi wilayah banjir dan wilayah kekeringan ditandai oleh semakin meluasnya wilayah banjir , ditandai oleh meningkatnya sedimentasi pada daerah aliran sungai, dan berkurangnya pohon dalam hutan. 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis Secara umum bencana yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja berupa pelestarian sumberdaya alam, pemeliharaan kualitas lingkungan yang baik,

sistem

penanganan

bencana,

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

kebencanaan,kerjasama antara SKPD yang bermitra dengan kebencanaan, akuntabilitas pengelolaan kebencanaan. Tantangan: mempertahankan fungsi hutan, kualitas sumberdaya alam yang masih baik, dan pemulihan sumberdaya alam yang telah mengalami degradasi. Selain itu juga diperhadapkan pada pengembangan sistem dan kelembagaan penanganan bencana, perbaikan tata kelola kebencanaan. Peluang : Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana, penyediaan sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien, antisipasi dan kesiapan dalam mitigasi pemulihan sumberdaya alam yang telah mengalami degradasi, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Kebencanaan, meningkatkan kerjasama antara SKPD yang bermitra dengan kebencanaan.


13

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Visi :

“Terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang berazaskan pembangunan

berlandaskan

hukum

dan

norma

adat/istiadat

bernafaskan keagamaan” Visi tersebut memberi gambaran dan aspirasi wujud pembangunan yang diidamkan oleh masyarakat Kabupaten Barru, yaitu : 1. Penyelenggaraan sistem penanggulangan bencana dan masyarakat secara optimal dalam

penyelenggaran

penanggulangan

bencana

yang

dilandasi

oleh

kebersamaan, kemitraan, keberdayaan dan keterpaduan serta nilai-nilai budaya dan norma serta adat istiadat yang diwarisi masyarakat Kab. Barru. 2. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana dan masyarakat yang berlandaskan keagamaan. Selanjutnya dengan visi tersebut di atas, maka dirumuskan MISI Misi: 1. Mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 2. Melakukan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi dan mental masyarakat.


14

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan : 1. Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam 2. Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Sasaran: 1. Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien 2. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan antisipasi penanganan bencana melalui pengembangan pembangunan dengan kesiagaan penanganan bencana yang didukung oleh regulasi, sistem pengawasan, dan kerjasama atara SKPD terkait. Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang terkait dengan penanganan bencana diarahkan pada (1) melestarikan sumberdaya alam (2) mengembangkan pemeliharaan kualitas lingkungan (3) menciptakan sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien (4) memelihara keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dan (5) meningkatkan penanganan wilayah banjir dan wilayah kekeringan.


15

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi) pada hakekatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analistis, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah – langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pengembangan misi dan atau pencapaian visi yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya organisasi yang meliputi, program dan kegiatan. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Rencana program dan kegiatan dalam RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut: 1.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 4.4. Pengadaan

logistik

dan

obat-obatan

bagi

penduduk

di

tempat

penampungan sementara 4.5. Penyiapan dana siap pakai/dana On call


16

4.6. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 4.7. Pengadaan Tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana 4.8. Pengadaan Sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam 2.

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. 2.1.

Koordinasi penyusunan Profile daerah Rawan bencana

2.2.

Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai dan Rehabilitasi Jalan Pesisir Pantai SMP 4 Mallusetasi, dan bronjong di Kel. Bojo Baru

2.3.

Tanggul Pengendali Banjir di Desa Bojo (Bojo-Lojie); Kec.Mallusetasi

2.4.

Tanggul

Pengendali

Banjir

di

Lingk.

Liangnge

Desa

Bojo;

Kec.Mallusetasi 2.5.

Rehabilitasi Jalan Poros Nepo-Pakka dan Pembangunan Bronjong ; Kec.Mallusetasi

2.6.

Penggantian Jembatan S. Joncongan ; Kec.Mallusetasi

2.7.

Pembangunan Tanggul abrasi pantai Pantai Wiringtasi; Kec. Soppeng Riaja

2.8.

Pembangunan Jembatan Ruas Ajakkang - Latappareng; Kec. Soppeng Riaja

2.9.

Pembangunan Talud Ruas Takkalasi – Jolengge ; Kec. Balusu


17

2.10. Tanggul Pengendali Banjir - Sungai Takkalasi Dusun PissiE; Desa Madello; Kec.Balusu 2.11. Pembangunan Tanggul abrasi pantai Palie; Desa Madello; Kec. Balusu 2.12. Pembangunan Bronjong Lapasu; Desa Balusu; Kec. Balusu 3.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.9.

Penyediaan jasa Surat Menyurat

4.10. Penyediaan alat tulis Kantor 4.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.12. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.13. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.14. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.15. Penyediaan makanan dan minuman 4.16. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.17. 4.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.1.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.2.

Penyusunan laporan semesteran

4.3.

Penyusunan laporan akhir tahun

4.4.

Penyusunan RKA dan DPA

4.5.

Monitoring dan Evaluasi


18

5.

6.

7.

Program Peningkatan sarana dan aparatur 5.1.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5.2.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

5.3.

Pengadaan peralatan gedung kantor

5.4.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.5.

Pengadaan meubeleur

5.6.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5.7.

Pengadaan kendaraan dinas pada kantor BPBD Kab. Barru

5.8.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program peningkatan disiplin aparatur 6.1.

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

6.2.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

6.3.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 7.1.

Pendidikan dan pelatihan formal

7.2.

Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif BPBD Kabupaten Barru dapat dilihat pada table lampiran


19

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja BPBD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2010-2015, ditampilkan dalam table 6.1 di bawah ini : Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

(1) 1

2

3

Indikator

(2) Dipertahankannya persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani sebesar 100% pada tahun 2009 dan 2015 Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015 Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2010 (3)

Target Capaian Setiap Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 (4) (5) (6) (7) (8)

0

3

0

1

0

0

3

2

1

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

1

(9)

7

1

30

30

37


100

20

BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 7.1. PEDOMAN TRANSISI 1.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2016 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya.

2.

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

berkewajiban

pula

menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi tahun 2016 ke dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru tahun 2010-2015.


21

7.2. KAIDAH PELAKSANAAN 1.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban dan masyarakat serta dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan programprogram dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya.

2.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban berkewajiban untuk

menyusun

pendahuluan,

rencana

gambaran

strategis

pelayanan

yang

memuat

tentang

SKPD,

isu-isu

strategis

berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2010 - 2015. 3.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 dengan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban.


22


23


24


25


BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan wilayah memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana

Recommend Documents