BAB I PENDAHULUAN
1.1 GLOBALISASI DAN PAHAM RADIKAL DI KHAWATIRKAN DANDIM 0718 PATI
MuriaNewsCom, Pati – Globalisasi, paham radikal dan sederet isme baru menjadi bidikan Dandim 0718/Pati Letkol Inf Andri Amijaya Kusuma. Pasalnya, globalisasi dan paham radikal dinilai berpotensi merusak konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). - See more at: Karena itu, pihaknya mencoba berkomunikasi dengan banyak pihak untuk mengetahui peta Kabupaten Pati. ”Terus terang saja, saat ini Indonesia dilanda arus globalisasi besarbesaran. Banyak paham baru berdatangan yang tidak sesuai dengan semangat NKRI. Ini harus kita waspadai,” kata Andri kepada MuriaNewsCom, Jumat (11/3/2016). - See more at: Ia meminta kepada warga Pati untuk mendampingi putera-puterinya untuk selalu waspada dengan gelombang globalisasi. ”Globalisasi itu baik, tapi kalau tidak dicerna mana yang bermanfaat buat kita itu berbahaya. Warga Pati mesti jeli untuk menghadapi perubahan zaman yang bisa menggerus tradisi dan budaya baik Nusantara,”tambahnya. Sementara itu, Ketua Pepabri Pati Soekarno mengaku bangga dengan upaya Dandim yang mendekati golongan purnawirawan untuk dijadikan bahan pertimbangan. ”Saya lihat 1
Dandim yang baru ini menguasai sosial, politik, budaya, dan hak asasi manusia. Kami berharap bisa menjaga keamanan wilayah Pati,” tuturnya. Purnawirawan yang mengalami pergantian Dandim sebanyak 15 kali tersebut mengatakan, generasi militer muda saat ini harus bisa menguasai segala bidang, termasuk teknologi informasi. Zaman semakin berubah. Teknologi terus berkembang pesat. Penguasaan teknologi menjadi bagian dari upaya mengamankan NKRI dengan baik. ”Kalau dulu orang militer harus berhadapan dengan penjajahan fisik, saat ini orang militer juga dihadapkan penjajahan yang tidak tampak. Makanya, harus menguasai segala bidang,”pesanny – See more at: http://www.murianews.com/2016/03/11/74800/globalisasi-dan-paham-radikaldikhawatirkan-dandim-0718-pati.html#sthash.GjxYhwTa.dpuf
PERMASALAHAN
Penyelewengan ideologi dengan timbulnya paham radikal yang bertentangan dengan pancasila di negara Indonesia sebagai akibat dari Globalisasi ANALISIS Masalah diatas telah melanggar batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila yaitu a. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan masyarakat sebab radikalisme sendiri adalah suatu paham yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk memaksa orang lain agar menerima. b. Mempercayai paham tersebut. Selain itu paham ini juga melanggar aturan yaitu keterhubungannya dengan paham liberalisme. c. Stabilitas nasional juga terancam karena paham ini menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis. d. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. e. Stabilitas sosial yang dinamis.
1.2 LATAR BELAKANG 2
Ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila. Ideologi pancasila ini dijadikan sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam mengembangkan Negara Indonesia dalam berbagai aspek. Dengan ideology inilah bangsa Indonesia bisamencapaikemerdekaan dan bertambah maju baik dari potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Pncasila sebagai ideology nasional artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa untuk menata atau mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud Ideologi yang dianut oleh Negara (pemerintah dan rakyat) Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Inonesia secara keseluruhan. Permasalah
tentang Ideologi Pancasila bukan hanya sebuah
permasalahan yang berkadar kefilsafatan karena bersifat cita-cita dan normatif namun juga bersifat praktis karena menyangkut operasionalisasi dan strategi. Hal ini karena ideology Pancasila juga menyangkut hal-hal yang mendasar suatu ajaran yang menyeluruh tentang makna dan nilai-nilai hidup, ditentukan secara kongkrit bagaimana manusia harus bertindak. 1.3 RUMUSAN MASALAH Dengan memperhatikan ulasan singkat latar belakang di atas, maka dapat disusunlah rumusan masalah sebgai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bagaimana pengertian Ideologi? Bagaimana makna Ideologi Bagi Negara? Bagaimana perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi lain? Bagaimana Pancasila sebagai Ideologi tertutup? Bagaimana Ideologi pancasila dalam kehidupan ekonomi, budaya, sosial? Bagaimana Pancasila sebagai Ideologi dalam ketatanegaraan dalm kehidupan
politik, kehidupan pertahanan keamanan? 7. Bagaimana realisasi nasionalisme setelah merdeka? 1.4 TUJUAN Tujuan penulisan makalah ini adalah : 1. 2. 3. 4. 5.
Untuk mengetahui pengertian Ideologi. Untuk mengetahui makna Ideologi Bagi Negara. Untuk mengetahui perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi lain. Untuk mengetahui Pancasila sebagai Ideologi tertutup. Untuk mengetahui Ideologi pancasila dalam kehidupan ekonomi, budaya, sosial. 3
6. Untuk mengetahui Pancasila sebagai Ideologi dalam ketatanegaraan dalm kehidupan politik, kehidupan pertahanan keamanan.
4
BAB II PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN IDEOLOGI 1. ARTI IDEOLOGI Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk idea dan logos, yang berasal dari bahasa Yunani eidos dan logos. secara sederhana ideologi berarti suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam – dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Dalam arti kata luas istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita – cita, nilai – nilai dasar, dan keyakinan – keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam artian ini ideologi disebut terbuka. Dalam arti sempit ideologi adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nila- nilai yang mau menentukaqn dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Dalam artian ini disebut juga ideologi tertutup. Kata ideologi sering juga dijumpai untuk pengertian memutlakkan gagasan tertentu, sifatanya tertutup di mana teori – teori bersifat pura – pura dengan kebenaran tertentu, tetapi menyembunyikan kepentingan kekuasaan tertentu yang bertentangan dengan teorinya. Dalam hal ini ideologi diasosiasikan kepada hal yang bersifat negatif. Ideologi juga di artikan sebagai ajaran,doktrin,teori,atau ilmu yang di yakini kebenarannya,yang di susun secara sistematis dan di beri petunjuk pelaksanaan nya dalam
menanggapi
dan
menyelesaikan
masalah
yang
di
hadapi
dalam
bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara(bahan penataran BP-7 pusat , 1993).suatu pandangan hidup akan meningkat menjadi suatu falsafah hidup,apabila telah mendapat landasan berpikir maupun motifasi yang lebih jelas,sedangkan krestalisasi nya kemudian membentuk suati ideologi.keterikatan ideologi dengan pandangan hidup akan membedakan ideologi suatu bangsa dengan bangsa lain. Dalam praktek orang menganut dan mempertahan kan ideologi karena memandang ideologi itu sebagai cita cita,ideologi merumuskan cita cita hidup.oleh sebab itu,menurut gunawan setiardca(1993)ideologi dapat di rumuskansebagai seperangkat ide asasi tentang manusia danseluruh realitas,yang dijadikan pedoman dan cita cita hidup.
5
Ideologi berada satu tingkat lebih rendah dari filsafat.berbeda dengan filsafat,yang digerakan oleh kecintaan kepada kebenaran dan sering tanpa pamrih apapun juga,maka ideologi di gerakan oleh tekad untuk mengubah keadaan yang tidak di inginkan,menuju ke arah keadaan yang di inginkan.dalam ideologi sudah ada suatu komitmen,sudah terkandung wawasan masa depan yang di kehendaki dan hendak di wujud kan dalam kenyataan. Jika filsafat merupakan kegemaran dan sebagian kecil orang saja,karena memang tidak semua orang mempunyai kecendrungan pribadi mencari kebenaran tertinggi itu,maka ideologi di minati oleh lebih banyak manusia menurut edward shils(lihat BP-7 pusat,1991:382-384),salah seorang pakar mengenai ideologi,jika manusia sudah mencapai taraf perkembangan intelektual tertentu,maka kecendrungan menyusun ideologi ini merupakan suatu ciri dasar kemanusiaannya.manusia sebagai makhluq berfikir akan selalu semakin cerdas dan semakin terdidik sebagai warga masyarakat,semakin meningkat kebutuhan nya akan wawasan idelogi.oleh karna itu,ideologi merupakan wawasan yang hendak di wujud kan,maka ideologi selalu berkonotasi politik.ideologi hampir selalu ber sumber dari nilai nilai filsafat yang mendahuluinya dan menghubungkan nya dengan politik yang menangani dunia nyata yang
dasar bagaimana mewujudkan ideologi itu ke dalam kenyataan,kusus nya
dengan membangun kekuatan yang diperlukan serta untuk mempergunakan kekuatan itu untuk mencapai tujuan. Dewasa
ini
ideologi
telah
menjadi
suatu
pengertian
yang
kompleks.pertumbangan akhir akhir ini menunjukan terjadinya pembedaan yang makin jelas antara ideologi,filsafat,ilmu,dan teologi.ideologi di pandang sebagai pemikiran yang timbul karena pertimbangan kepentingan.di dalam ideologi orang tidak mempermasalahkannilai kebenaran internal nya ideologi di pandang sebagai belief syistem, sedangkan ilmu filsafat, ataupun teologi merupakan pemikiran yang bersifat refleksif, kritis, dan sistematik, dimana pertimbangan utamanya adalah kebenaran pemikiran.karena perbedaan itu ideologi disebut suatu sistempemikiran yang sifatnya tertutup. (pranaka,1985:372). Dalam perkembangan itu ideolagi mempunyai arti yang berbeda. pertama, ideolagi diartikan sebagai
weltanschuung ,
yaitu pengetahuan yang mengandung pemikiran - pemikiran besar, cita - cita besar, mengenai sejarah, manusia, masyarakat, negara (science of ideas). Dalam pegertian ini kerap kali ideologi disamakan artinya dengan ajaran filsafat .kedua,ideologi 6
diartikan sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris ,ditunjukan dan tumbuh berdasarkan pertimbangan kepentingan tertentu dan karena itu ideologi cenderung bersifat tertutup .ketiga,ideologi diartikan sebagai suatu belief system dan karena itu berbeda dengan ilmu ,filsafat,ataupun teologi
yang
secara
formal
merupakan
suatu
knowledge
system(bersifat
reflektif,sistematis dan kritis). 2. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL Ideologi adalah istilah yang sejak lam telah dipakaidan menunjukan beberapa arti. Semua itu menurut Destutt de tracy pada tahun 1796,memakai istilah ideologi dengan pengertian scince of ideas,yaitu suatu proam yang di harap kan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat francis.namun,napoelon mencemoohtan sebagai hayalan belaka yang tidak punya arti praktis.ideologi semacam itu adalah impian semata yang tidak akan menemui kenyataan riil.namun demikian,ideologi mempunyai arti orientasi yang menempatkan seseorang dalam lingkungan ilmiah dan sosial.dalam orientasi ini ideologi mempunyai pandangan tentang alam,masyarakat ,manusia dan segala realitas yang dijumpai serta di alami semasa hidup nya. Terdapat empat tipe ideologi(BP-7 Pusat,1991:384),yaitu sebagai berikut, a. Ideologi konser fativ,yaitu ideologi yang memelihara keadaan yang ada(status quo),setidak tidak nya secara umum,walaupun membuka kemungkinan perbaikan dalam hal hal teknis. b. Kontra ideologi,yaitu melegitimasikan penyimpangan yang ada dalam masyarakat sebagai yang sesuai dan malah di anggap baik c. Ideologi reformis,yaitu berkehendak untuk mengubah keadaan. d. Ideologi revolusioner yaitu ideologi yang bertujuan mengubah seluruh syistem nilai masyarakat itu. Suatu ideologi yang sama dalam perjalanan yang cukup panjang biasa berubah tipe. Ideologikomunis yang pernah bersifat revolusioner sebelum berkuasa,menjadi sangat konserfatif setelah para pendukung nya berkuasa dalam perjalanan sejarah pancasila sebai ideologi mengandung sifat reformis dan revolusioner. Kita mengenal berbagai istilah ideologi, seperti ideologi negara, ideologi bangsa, dan ideologi nasional. Ideologi negara khusus dikaitkan dengan pengaturan 7
penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan ideologi nasional mencakup ideologi negara dan ideologi yang berhubungan dengan pandangan hidup bangsa. Bahi bangsa indonesia, ideologi nasionalnya tercemin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Ideologi nasional bangsa indonesia yang tercermin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi erjuangan, yaitu yang sarat dengan jiwa dan semangat perjuamgam bangsa untuk mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (Bahan penataran. BP-7 Pusat, 1993). Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan (kemerdekaan adalah haksegala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan). Alinea kedua mengandung cita-cita bangsa indonesia (Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur). Alinea ketiga memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa). Alenia keempat memuat tugas negara/tujuan nasional,penyusuna undang-undang dasar negara pancasila. Pembukaan UUD 1945 yang mengandung pokok-pokok pikiran yang dijiwai Pancasila, dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945. Denga kata lain, Pokok-pokok pikiran ang terkandung dalam oembukaan UUD 1945 itu tidak lain adalah Pancasila, yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal dari Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memenuhu persyaratan sebagai ideologi yang memuat ajaran, doktrin, teori, dan atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk pelaksanaannya (BP-7 Pusat, 1993). Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum, dan negara indonesia, yang bersumber dari kebudayaan Indonesia.
B. MAKNA IDEOLOGI BAGI NEGARA 1. TEORI PESEORANGAN (INDIVIDUALISTIK)
8
Sarjana-sarjana yang membahas teori individualistic adalah Herbert Spencer (1820-1903) dan Horald J. Laski ( 1893-1950). Pada intinya, menurut teori ini, Negara adalah masyarakat hokum (legal contrac). Hal ini mempunyai pengertian bahwa Negara dipandang sebagai organisasi kesatuan pergaulan hidup manusia yang tertinggi. Dengan semangat renaissance, manusia telah menemukan kembali kepribadiannya. Manusia sebagai individu hidup bebas dan merdeka, tidak ada yang dibawah oleh orang lain, semua dalam kedudukan dan taraf yang sama. Individu itu selalu hendak menonjolkan diri sebagai aku. Dia pusat kekeuasaan dan selalu berusaah memperbesar kekuasaanya. Oleh karena itu, individu saling berhadapan, senantiasa mengadu tenaga dalam perebuta kekuasaan (Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1983). Negara dipandang sebagai hasil perjanjian masyarakat(social contract) dari individu-individu yang bebas, sehingga hak-hak orang seorang (hak asai) adalah lebih tinggi kedudukannya daripada Negara yan merupakan hasil bentukan individuindividu bebas tersebut. Cara pandang individualistis ini sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Soepomo di dalam rapat BPUPKI, tidak kita pilih atau tidak kita ikuti. Cara pandang individualistis ini mendapat pertentangan di dalam sejarah kenegaraan di Eropa dari kelompok sosialis-komunis yang di pelopori oleh Marx, Engels, dan Lenin. 2. TEORI GOLONGAN (CLASS THEORY) Teori ini diajarkan, antara lain oleh Karl Mark (1818-1883). Menurut Karl Marx, Negara merupakan penjelmaan dari pertentangan-pertentangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat oleh mereka yang kuat untukmenindas golongan ekonomi yang lemah. Yang dimaksud dengan golongan ekonomi yang kuat adalah mereka yang memiliki alat-alat produksi. Negara akan lenyap dengan sndirinya kalau dalam masyarakat sudah tidak ada lagi perbedaan terjadi dalam sejarah perkembangan masyarakat yang meliputi tiga fase, yaitu fase borjuis, fase kapitalis, dan fase sosialis-komunis. 3. TEORI KEBERSAMAAN (INTEGRALISTIK) Teori integralistik semula diajarkan oleh Spinoza, Adam Muhler dan lain-lain yang mengemukakan bahwa Negara adalah suatu susunan masyarakat yang integral di antara semua golongan dan semua bagian dari seluruh anggota masyaraka. Persatuan masyarakat itu merupakan persatuan masyarakat yang organis. Dari segi integritas antara pemerintah dan rakyat, Negara memikirkan penghidupan dan kesejahteraan bangsa seluruhnya, Negara menyatu dengan rakyat 9
dan tidak memihak pada salah satu golongan dan tidak pula menganggap kepentinga pribadi yang lebih diutamakan, melainkan kepentingan dan keselamatan bagsa serta Negara sebgai satu kesatuan yang tidak daoat dipisah-pisahkan. Soepomo menganggap teori integralistik paling sesuai dengan bangsa Indonesia yang masyarakatnya beraneka ragam. Juga secara kenyataan, teori ini telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia semenjak dahulu di desa-desa seperti kebiasaan pemimpin yang selalu bermusyawarah dengan rakyatnya. Hal ini lebih tegas dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa Negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan serta menerima paham Negara kesatuan. Alinea ketiga menyatakan bahwa Negara adalah suatu keadaan kehidupan berkelompoknya bangsa Indonesia yang atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Negara dalam cara pandang integrakistik Indonesia, tidak akan memiliki kepentingan sendiri (kepentingan penerintah) terlepas atau bahkan bertentangan dengan kepentingan orang-orang (rakyat), di dalam Negara semua pihak mempunyai fungsi masing-masing dalam suatu kesatuan yang utuh yang oleh Prof. Soepomo disebutkan sebagai sautu totalitas. Kesatuan atau integritas yang di citacitakan dalam UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam Ketetapan MPR tentang GBHN. Pancasila bersifat integralistik karena : 1. Mengandung semangat kekeluargaan dalam kebersamaan, 2. Adanya semangat kerja sama (gotong royong), 3. Memelihara persatuan dan kesatuan, dan 4. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. C. PERBANDINGAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAIN Pancasila berbeda dengan ideologi- ideologi lainnya, seperti kapitalisme dan komunisme. Kedua ideologi ini telah terlebih dahulu lahir sebagai pemikiran filosofis, yang kemudian dituangkan dalam rumusan ideologi dan setelahnya baru diwujudkan dalam konsep-konsep politik. Jangka waktu yang dilalui keseluruhan proses ini bisa sampai puluhan tahun. Manifesto komunis, misalnya diumumkan pada tahun 1841 sebagai pernyataan ideologis dari falsafah Marxisme. Konsep politiknya diwujudkan pada tahun 1917, dalam Revolusi Oktober di Rusia. Ada jarak waktu selama 76 tahun antara ideologi dan politik. Kapitalisme, yang lahir lebih dahulu, menjalani proses
10
yang lebih panjang. Rangkaian pemikir falsafah menyampaikan hasil renungannya terlebih dahulu, yang kemudian diwujudkan dalam tatanan hidup bernegara. Proses yang dilalui pancasila sedikit khusus, praktis sebelum ada pemikiran filosofis sebelum tahun 1945 yang secara sistematis menguraikan pemikirannya secara mendalam mengenai ideologi untuk negara yang hendak dibentuk, pemikiran mengapa kita merdeka, tetapi belum ada wawasan terpadu mengenai bagaimana konsepsi masa depan yang hendak dibangun itu. Pemikiran demikian baru timbul setelah para pemimpin kita bermusyawarah secara intensif di penghujung Perang Dunia ke II, secara eksplisit oleh ketua BPUPKI Dr. Radjiman: Apa dasar negara yang hendak kita bentuk? Pertanyaan itu dijawab dengan mencari nilai-nilai dasar yang sama dalam kemajemukan budaya masyarakat kita. Dengan demikian, penerimaan Pancasila pertama-tama dirumuskan sebagai konsensus politik, yang didasarkan kepada nilai kultural masyarakat (BP-7 Pusat, 1991:385). 1. IDEOLOGI LIBERALISME Inggrislah yang memulai timbulnya liberalismeyang diakibatkan oleh alam pemikiran yang disebut zaman pencerahan (aufklarung) yang mengatakan bahwa manusia memberikan penghargaan dan kepercayaan besar pada rasio. Rasio dianggap sebagai kekuatan yang menerangi segala sesuatu di dunia ini. Manusia bisa berbuat banyak berdasarkan rasio yang dimilikinya. Zaman yang dihadapi oleh asyarakat pada abad ke-18 adalah zaman yang benar-benar membuka pintu baru yang memungkinkan manusia bisa memperoleh kehidupan yang sama sekali baru. Pengertian baru bukan hanya bidang ekonomi dan politik, tetapi juga dalam pemikiran dan seluruh sistem yang ada dalam kehidupan abad ke-19 dan selanjutnya. Liberalisme akan membawa suatu sistem, yaitu kapitalisme. Liberalisme melihat manusia sebagai makhluk bebas. Kebebasan manusia merupakan milik yang sangat tinggi dengan membawa unsur-unsur esensial, yaitu rasionalisme, materialisme, dan empirisme, serta individualisme. Ajaran libelarisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya. Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar (intrinsic), yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup ditengah-tengah kekayaan materiil yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Ancaman dari paham
11
liberalisme hampir tidak dapat digolongkan dalam uraian sejarah sebagaimana tergambar dalam ancaman golongan komunis. Ancaman libelarisme sangat terselubung dan secara tidak sadar dapat tertanam dalam cara berpikir dan bertindak masyarakat tertentu di Indonesia. Paham libelarisme selalu mengkaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi manusia yang menyebabkan paham tersebut memiliki daya tarik yang kuat dikalangan masyarakat tertentu. Hal tersebut tidak sesuai dengan pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kpentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat (BP-7 1993: 73-74) 2. IDEOLOGI SOSIALISME Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx (1818-1883), tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah dibidang sosial dan ekonomi. Ajaran Marx kemudian ditambah dengan pandangan Engels dan Lenin, sehingga ajaran komunis melandaskan para teori Marxisme-Leninisme. Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan. Oleh karena itu, komunisme tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan agama dikatakannya sebagai racun bagi masyarakat. Ajaran tersebut jelas bertolak belakang dengan ajaran pancasila. Masyarakat komunis tidak bercorak nasional, masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini tercermin dari seruan Marx yang terkenal : “Kaum buruh diseluruh dunia bersatulah”. Komunis juga menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Secara tegas menyatakan bahwa nasionalisme adalah suatu yang fundamental. Bukan nasionalisme yang sempit, tetapi nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas, yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan hapusnya pembagian kerja. Perombakan masyarakat menurut ajaran komunis hanya mungkin dilakukan oleh kaum proletar dengan jalan mengadakan revolusi. Setelah revolusi berhasil, maka kaum proletar sajalah yang akan memegang tampuk pimpinan pemerintahan dan menjalankan pemerintahan secara diktator yang mutlak (diktator proletar). D. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA 1. ARTI IDEOLOGI TERBUKA 12
Ciri khas ideologi terbuka ialah bahwa nilai – nilai dan cita – citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendir. Dasarnya dari consensus masyarakat, tidak diciptakan oleh Negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat, masyarakat dapat menemukan dirinyadi dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan melainkan dibutuhkan. Nilai – nilai dasar menurut pandangan Negara modern bahwa Negara modern hidup dari nilai – nilai dan sikap – sikap dasarnya. Ideologi
terbuka
perkembangan zaman
adalah
ideologi
yang
dapat
berinteraksi
dengan
dan adanya dinamika secara internal. Sumber semangat
ideologi terbuka itu, sebenarnya terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, yang menyatakan, “…Terutama bagi Negara baru dan Negara muda lebih baik hokum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan – aturan pokok, sedangkan aturan –aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang – undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya dan mencabutnya.” Selanjutnya dinyatakan, “…Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya bernegara ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan” Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsadah hidup bangsa. Dengan demikian, ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Hal ini adalah suatu prasyarat bagi suatu ideologi. Berbeda halnya dengan ideologi yang dimpor, yang akan bersifat tidak wajar (artifisial) dan sedikit banyak memerlukan pemaksaan oleh kelompok kecil manusia (yang mngimpor ideologi tersebut). Dengan demikian, ideologi tersebut bersifat tertutup. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat suatu ideologi terbuka. Sekalipun suatu ideologi itu bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri, hal mana merupakan suatu yang tidak nalar. Suatu ideologi sebagai suatu rangkuman gagasan – gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiksi atau saling bertentangan dalam aspek – aspeknya, pada hakikatnya berupa suatu tata nilai, dimana nilai dapat kita rumuskan sebagai hal 13
ilwal buruk baiknya sesuatu, yang dalam hal ini ialah apa yang dicita – citakan (Padmo Wahyono, 1991 : 39 - 40) 2. FAKTOR PENDORONG KETERBUKAAN IDEOLOGI PANCASILA Faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila (BP-7 Pusat, 1993), adalah sebagai berikut. a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat b. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologiyang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. c. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau d. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai – nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentukpola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Kita mengenal ada tiga tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah, nilai instrumental sabagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan nilai praktis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Nilai – nilai Pancasila dijabarkan dalam norma – norma dasar Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Nilai atau norma dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945ini tidak boleh berubah atau diubah, karena itu adalah pilihan dan hasil consensus bangsa yang
disebut
kaidah
pokok
dasar
negara
yang
fundamental
(Staatsfundamentealnorm). Perwujudan atau pelaksanaan nilai – nilai instrumental dan nilai – nilai praktis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya. 3. SIFAT IDEOLOGI Kebenaran pola pikir seperti terurai diatas adalah sesuai dengan sifat ideologi yang memiliki tiga dimensi penting (BP-7 Pusat, 1993) sebagai berikut a. Dimensi Realitas Nilai – nilai yang terkandung di dalam dirinya, bersumber dari nilai – nilai riil yang hidup dalam masyarakat, sehingga tertanam dan berakar di dalam masyarakat terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul – betul merasakan dan menghayati bahwa nilai- nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dengan begitu nilai – nilai dasar ideologi itu tertanam dan
14
berakar di dalam masyarakatnya. Menurut pandangan Alfian (BP-7 Pusat, 1991 : 192) Pancasila mengandung dimensi realita ini di dalam dirinya. b. Dimensi Idealisme Mengandung cita – cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegar. Cita – cita tersebut berisi harapan yang masuk akal , bukanlah lambungan angan – angan yang sama sekali tidak mungkin direalisasikan. Oleh karena itu, dalam suatu ideologi yang tangguh biasanya terjalinberkaitan yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi realita dan dimensi idealism yang terkandung di dalamnya. Logikanya, Pancasila bukan saja memenuhi dimensi kedua dari suatu ideologi, tetapi sekaligus juga memenuhi sifat keterkaitan yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi pertama (dimensi realita) dengan dimensi kedua (dimensi idealisme) c. Dimensi Fleksibilitas Melalui pemikiran baru tentang dirinya, ideologi itu mempersegar dirinya, memelihara dan memperkuat relevansinya dariwaktu ke waktu. Dari itu dapat kita simpulkan bahwa suatu ideologi terbuka, karena bersifat demokratis, memiliki apa yang mungkin dapat kita sebut sebagai dinamika internal yang mengandung dan merangsang mereka yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran – pemikiran baru tentang dirinya tanpa khawatir atau menaruh curiga akan kehilangan hakikat dirinya. Melalui itu kita yakin bahwa relevansi ideologi kita akan makin kuat, jati dirinya akan makin mantap dan berkembang. Sejalan dengan itu kita yakini bahwa Pancasila memiliki dimensi ketiga, yaitu dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yang juga diperlukan oleh suatu ideologi guna memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa (Alfian, 1991 : 195) 4. BATAS BATAS KETERBUKAAN IDEOLOGI PANCASILA Sungguhpun demikian, keterbukaan ideologi Pancasila ada batas – batasnya yang tidak boleh dilanggar, yaitu sebagai beriku. a. Stabilitas nasional yang dinamis b. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme c. Mencegah berkembangnya paham liberal d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat e. Penciptaan norma yang baru harus melalui consensus E. IDEOLOGI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN EKONOMI 1. IDEOLOGI PANCASILA
15
Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang mẹnadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Pancasila yang merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa telah dianggap mampu membawa seluruh bangsa Indonesia menuju ke arah kehidupan yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, meskipun belum sepenuhnya mencapai tahap masyarakat yang adil dan makmur, yang tata tentrem karta raharja. 2. PENERAPAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM EKONOMI. Pancasila dasar negara dapat “diterapkan” dalam kehidupan ekonomi bangsa, negara dan masyarakat sebagai berikut : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakan oleh rangsanganrangsangan ekonomi, sosial dan moral. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. 4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari úaha bersama. 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adanya imbangn yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan sosial. Dalam melaksanakan sistem ekonomi usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, kita mengenal tiga pelaku utamanya yaitu koperasi, usaha negara, dan usaha swasta. Dari segi pandangan disiplin nasional yang harus atau wajib dipatuhi, kita bisa menyatakan bahwa masing-masing pelaku ekonomi tersebut mempunyai etika kerja diri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Dengan demikian dapat disimpilkan bahwa setiap pelaku ekonomi yaitu koperasi, usaha negara dan usaha swasta masing-masing memiliki landasan etika dalam melaksanakan misi tugasnya dalam perekonomian nasional. Demikian dalam kenyataan, penegakkan etika bangsa di bidang ekonomi dan bisnis memang tidak terlalu mudah. Kecenderungan orang dan masyarakat bisnis untuk bersaing secara
16
sengit yang berarti menyingkirkan asas kekeluargaan, sering lebih nampak khususnya dengan banyaknya contoh gẹala monopoli, oligopoli, dan konglomerasi yang menonjolkan keuntungan usaha sendiri dengan mengecualikan orang lain. 3. IDEOLOGI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BUDAYA Sebagai bentuk pemahaman tentang kenyataan ideologi berbeda dari pandangan hidup, karena ideologi lebih eksplisit dan tegas dalam perumusannya. Ideologi dalam hal ini berbeda pula dari ilmu pengetahuan yang merupakan hasil dari analisa objektif terhadap fakta dan kebenarannya dapat diuji. Ideologi juga mempunyai siat futuristik, karena memberikan gambaran masa depan yang utopis. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan. Kecenderungan ini dari satu pihak dapat membawa orang pada harapan yang kurang realistik. Oleh karenanya perlu untuk selalu berdialog dengan kenyataan yang ada. KEBUDAYAAN Kebudayaan telah didefinisikan dengan berbagai cara. Tylor pada tahun 1871 mendefinisikan
kebudayaan
sebagai
keseluruhan
kompleks
yang
memuat
pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat kebiasaan, dan segala kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Keseluruhannya merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Tetapi kebudayaan sekaligus juga merupakan suatu proses yang menstransformir sifat dan tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebagian besar perilaku manusia merupakan sesuatu yang di peroleh manusia dalam kehidupannya. Jadi hal itu merupakan hasil dari budaya. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek kebudayaan, kebudayaan bukan hanya merupakan suatu tata nilai yang merupakan cerminan dari infra struktur, tetapi suatu totalitas dari objek. Kebudayaan dapat di gambarkan sebagai terdiri dari berbagai lapis. Paling sedikit dapat di bedakan tiga lapis budaya : 1. Lapisan pertama adalah “alat-alat” yaitu segala sesuatu yang di ciptakan manusia untuk mencapai tujuan yang di kehendakinnya. 2. Lapisan kedua adalah “etos” masyarakat yaitu kompleks kebiasaan dan sikapsikap manusia terhadap waktu, alam dan kerja. 17
3. Lapisan ketiga adalah “inti” atau “hati” dari kebudayaan yaitu pemahaman diri masyarakat atau cara bagaimana masyarakat menafsirkan dirinya, sejarah dan tujuannya. KECENDERUNGAN MASA KINI Perkembangan kebudayaan Indonesia tidak terlepas dari trend atau kecenderungan masa kini, baik itu kecenderungan nasional maupun internasional dalam berbagai bidang kehidupan. Selayang pandang dapat kita sebut berbagai kecenderungan masa kini, yaitu : a. Perubahan yang teramat cepat menandai dunia zaman sekarang. Kebudayaan ini di sebut sebagai kebudayaan pra figuratif. b. Kecenderungan kedua ialah terjadinya globalisasi berbagai kekuatan, politik termasuk proliferasi senjata nuklir, ekonomi dan bahkan kultural.apalagi teknologi informasi yang canggih telah memacu juga tersebarnya pengaruh tersebut. Ini berarti bahwa Indonesia akan terjamaah juga oleh pengaruh berbagai kekuatan mondial tersebut. c. Kecenderungan lain yang dapat diamati ialah munculnya berbagai “counterculture” sebagai reaksi terhadap homogenisasi budaya yang merupakan akibat dari globalisasi pengaruh tersebut.mereka menghendaki suatu gaya hidup yang baru, karena suatu identifikasi secara utuh dengan kemajuan industrial dirasa perlu dipertanyakan. d. Trend lain yang dapat kita amati adalah berbagai bentuk kekerasan, dalam skala besar (G30S/PKI dan peristiwa yang mengikutinya) atau dalam skala kecil. Hal ini mengundang pertanyaan-pertanyaan yang fundamental. Seperti, manakah faktor-faktor kekerasan tersebut ? e. Sebagai hasil dari pembangunan sendiri, meningkatlah harapan dan tuntutan masyarakat. Yang pertama adalah tuntutan akan pendidikan, karena pendidikan di masa depan akan merupakan penentu dari alokasi peran dalam masyarakat. Yang kedua adalah tuntutan akan hak-hak politik sebagai warga negara. Hal itu merupakan akibat pula dari meningkatnya pendidikan umum dan pendidikan politik. f. Kecenderungan lain baik dari tingkat global maupun tingkat nasional adalah disparitas pendapatan dan taraf hidup yang belum berhasil diciutkan. Hal ini akan tetap merupakan keprihatinan sebagaimana telah banyak diulas oleh banyak pakar. 18
DIMENSI BUDAYA DARI POLITIK Pancasila sebagai ideologi di sini berperan sebagai referensi bagi pembentukan identitas baru sebagai warganegara. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kategori baru yang mengatasi batasan-batasan berdasarkan agama tertentu. Kemanusiaan menunjukkan pada nilai universal. Kedua prinsip ini mencerminkn peralihan dari lingkup yang partikularistik kepada yang universalistik, sebagai gejala dari modernisasi. Prinsip persatuan Indonesia menunjuk kepada referensi kelompok yang baru dan ikatan yang baru. Sedangkan Kerakyatan dan Keadilan Sosial merupakan prinsip yang di tuntut dari status baru sebagai warga negara yang sama. INDUSTRALISASI SEBAGAI PROSES BUDAYA GBHN 1988 mengetengahkan bahwa industrialisasi yang pada hakikatnya merupakan proses pembangunan masyarakat industri menyangkut peningkatan kualitas serta pendayagunaan potensi manusia Indonesia, sehingga peranan pendidikan serta pembaharuan tata nilai masyarakat dan pranata sosial sangat penting artinya.dengan kata lain, industralisai bukan hanya proses ekonomis melulu, tetapi juga proses budaya. Industralisasi mengandaikan beberapa prasyarat budaya, yang menyangkut perubahan-perubahan dalam lapis kebudayaan kedua, yaitu etos dan bahkan menyentuh lapisan ketiga dari kebudayaan (pengertian diri manusia). Dengan lain perkataaan, dibutuhkan suatu kebudayaan industrial, yaitu suatu siatem-sistem nilai yang memolakan atau melembagakan interaksi individu dalam masyarakat industrial. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Kebudayaan manusia dewasa ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang teramat cepat. Ada yang mencirikan sebagai kebudayaan “sosio-teknik” yaitu kebudayaan dimana ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan manusia untuk mengendalikan tidak hanya alam, tetapi juga institusiinstitusi sosial, seperti ekonomi, pendidikan, ilmu dan penelitian serta politik. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya membutuhkan prasyarat budaya, tetapi juga membawa berbagai perubahan sosial budaya. Dampak tersebut dapat menyangkut segi luar dari kebudayaan, tetapi juga yang lebih mendalam, yaitu 19
kosmologi atau pandangan mengenai alam semesta, seperti misalnya dari pandangan yang sakral kepada yang sekular (tidak dalam arti jelek, tetapi sebagai kenyataanyang bisa di olah oleh manusia). ASPEK BUDAYA DARI PROFESI Bersama dengan perkembangan industrialisasi berkembang pula berbagai macam profesi dalam masyarakat. Di Indonesia istilah profesi dipakai sebagai kata yang sinonim dengan “pekerjaan”. Dalam arti yang teknis “profesi” merupakan suatu “occopation”, yaitu pekerjaan dengan peran kemasyarakatan yang dengan jelas dirumuskan dan memenuhi beberapa syarat antara lain : a. Adanya pendidikan dan latihan yang formal dengan standard tertentu. b. Adanya cara-cara yang terlembaga untuk menguji terpenuhinya syarat-syarat pendidikan dan latihan serta kompetensi dari individu-individu yang menjalani latihan atau pendidikan. c. Adanya pengetahuan dan keterampilan yang di kuasai. d. Adanya cara-cara terlembaga yang menjamin agar kompetensi itu digunakan dalam masyarakat secara bertanggung jawab. PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL Kalau pancasila untuk kehidupan berbangsa dan bernegara sudah sejak semula diusahakan sejak dibentuknya Republik Indonesia, maka baru setelah tahun 1978 disadari oleh para pemimpin masyarakat, bahwa pancasila perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Republik Indonesia tidak akan dapat hidup dengan lestari dan jaya apabila Pancasila hanya menjadi jiwa bangsa dan negara saja dan tidak meresap ke dalam jiwa masyarakatnya. Kalau kita melihat pada manusia-manusia yang hidup bersama sebagai masyarakat, kehidupan mereka itu dapat kita amati dan kita fahami tanpa menghubungkannya dengan pengertian negara. Sudah barang tentu setiap masyarakat didalam zaman modern sekarang hidup di bawah naungan suatu negara. Akan tetapi untuk memahami kehidupannya sebagai masyarakat kita memusatkan perhatian pada hubungan antar manusia dan antar kelompok di dalamnya. Untuk melestarikan hubungan itu secara rukun dan damai dengan sendirinya timbul nilai-nilai sosial yang kemudian dikonsolidasikan menjadi kaedah-kaedah sosial yang disusul dengan 20
terbentuknya lembaga-lembaga sosial yang oleh para ilmuwan sosial dinamakan juga pranata-pranata sosial. Dengan perkataan lain manusia-manusia yang hidup bersama cukup lama itu menumbuhkan suatu kebudayaan yang berfungsi untuk melestarikan kehidupan mereka dan menciptakan kebahagiaan bersama bagi para anggotanya. Dengan demikian pengertian masyarakat selalu dihubungkan dengan kebudayaan. PEMBUDAYAAN PANCASILA Istilah pembudayaan Pancasila ke dalam masyarakat Indonesia kedengarannya agak ganjil oleh karena pada waktu persiapan serta perumusannya pada tahun 1945 senantiasa di tegaskan bahwa ke lima sila itu merupakan hasil penggalian dari kebudayaan Indonesia. Dari keterangan ini orang dapat mengira, bahwa tidak perlu lagi usaha pembudayaan ke dalam masyarakat Indonesia. Berhubung dengan adanya pendapat yang demikian itu maka kita harus menyadari bahwa di dalam kebudayaan yang ada di Indonesia ada ratusan. Dari ratusan unsur-unsur budaya itu dipilih hanya lima saja yang kemudian dirangkaikan menjadi lima sila atau Pancasila. Dalam rangkaian yang baru ini ke-lima sila itu mendapat arti yang baru yang peerlu di pahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh masyarakat di dalam mana terdapat ratusan suku yang kebudayaannya masing-masing menunjukkan perbedaan dengan kebudayaan suku lainnya. PENYEBARAN PANCASILA Agar Pancasila di kenal dan dan di pahamioleh masyarakat umum perlu diadakan usaha penyebar luasannya, seperti juga untuk falsafa, ideologi, dan ajaran budaya lainnya bagi Pancasila terbuka saluran informasi yang melewati pemerintah, sekolah, masyarakat dan keluarga. Keempat saluran inilah saluran-saluran pokok yang tersedia di dalam masyarakat kita pada dewasa ini. Saluran informasi lewat pemerintah selalu bersifat formal dan biasnya mengandung masalah-masalah umum yang ada di dalam masyarakat. Kalau informasi itu terbit dalam bentuk produk hukum maka biasannya di dalamnya dimuat ancaman hukuman terhadap pelanggarannya. Proses pelaksanaan ancaman hukuman itu hanya dapat dianggap syah apabila dilakukan oleh aparat negara yang berwewenang dan menurut prosedur yang diatur menurut hukum pula. Namun di samping hukum itu informasi dari pemerintah juga dapat berbentuk peraturan dan petunjuk untuk 21
keterbitan administratif. Perlu juga di sebut disini cara penyebaran Pancasila oleh pemerintah dalam bentuk latihan pegawai dan penataran di berbagai bidang, terutama penataran P-4. PANCASILA DALAM ZAMAN PEMBANGUNAN Pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dewasa ini diartikan sebagai Pengamalan Pancasila. Dalam hubungan antara pembangunan dan Pancasila dan ditinjau dari sudut sosiologi maka masa pembangunan ini memberi kesempatan yang amat menguntungkan sekali bagi Pancasila untuk memberi pengaruh yang mendalam dan mendasar pada sistem nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Seperti yang diungkapkan para ilmuwan sosial, para ahli filsafat dan juga para pejabat tingkat tinggi di dalam Pemerintah, pembangunan nasional mengandung arti pembaharuan. Lain daripada itu pembangunan dan pembaharuan dengan sendirinya membawa perubahan-perubahan sosial budaya. PANCASILA DALAM MASA ANOMIE Di dalam proses perubahan-perubahan sosial budaya dapat di bedakan antara perubahan-perubahan yang memang di sengaja, malahan mungkin direncanakan dan dipersiapkan, dan perubahan-perubahan yang terjadi dengan sendirinya tanpa di duga lebih dahulu oleh masyarakat, mungkin tidak diinginkan tetapi tidak dapat di cegah. Pancasila merupakan dasar filsafat untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dari niat yang terkandung didalam Pancasila itu dapat disimpulkan, bahwa pancasila dengan sengaja hendak dijadikan pangkal tolak untuk melkukan perubahan sosial budaya kearah yang sudah ditentukan itu. Dengan perkataan lain Pancasila diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai kekuatan sosial. Dalam fungsi itu Pancasila diharapakan menjadi sumber pedoman đialam periode panjang yang penuh dengan “anomie” untuk menentukkan nilai-nilai sosial budaya yang harus diterima baikdan nilai-nilai sosial budaya yang harus kita tinggalkan. F. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DALAM KETATANEGARAAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK, KEHIDUPAN PERTAHANAN KEAMANAN Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Ketatanegaraan 22
1. ARTI NEGARA Cara pandang Indonesia tidak sekedar melihat negara secara organis, melainkan sebagaimana disepakati kemudian seperti dirumuskan didalam alenia ketiga Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa negara adalah suatu keadaan kehidupan berkelompoknya bangsa Indonesia yang atas berkat rakhamat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Cara pandang bangsa Indonesia tentang negara ataupun sifat hakekat negara menurut bangsa Indonesia. Sebenarnya cara pandang bangsa Indonesia tentang negara yang integralistik ini tidak saja terbatas didalam bernegara. Bangsa Indonesia beranggapan bahwa kehidupan berkelompok dapat dalam bentuk bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Sehingga juga didalam kehidupan berkelompok lainnya tersebut kita bercara pandang integralistik pula. Hal ini akan dijelmakan dalam tatanan kehidupan yang membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai suatu perangkat tata nilai. 2. TERJADINYA NEGARA Secara teoritis, maka suatu negara dianggapada apabila telah dipenuhi ketiga unsur negara yaitu, pemerintahan yang daulat, bangsa dan wilayah. Namun di dalam praktek pada zaman modern, teori yang universal ini di dalam kenyataannya tidak diikuti orang. Banyak yang beraanggapan bahwa pengakuan dari bangsa lain, memerlukan mekanisme yang memungkinkan hal itu dan hal ini adalah lazim disebut proklamasi kemerdekaan suatu negara. Dikaji rumusan pada Alenia kedua Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan suatu proses atau rangakaian tahaptahap yang berkesinambungan. Indonesia bernegara mendasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang didasarkan (pelaksanaannya) pada kemanusiaan yang adil dan berdab. Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 3. PEMBENARAN ADANYA NEGARA RI Menurut bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan di dalam Alenia pertama Pembukaan UUD 1945, maka perlunya ada Negara Republik Indonesia ialah karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan harus kita hapuskan.
23
Secara teoritis hidup berkelompok baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara seharusnya tidak mencerminkan eksploitasi sesama manusia (penjajahan) harus berperikemanusiaan dan harus berperikeadilan. Inilah teori pembenaran paling mendasar daripada bangsa Indonesia tentang bernegara. Perbedaan konsep tentang negara yang dilandasi oleh pemikiran ideologis adalah penyebab utamanya, sehingga perlu kita fahami filosofi ketatanegaraan tentang makna kebebasan atau kemerdekaan suatu bangsa dalam kaitannya dengan ideologinya. 4. TUJUAN BERNEGARA Bernegara didalam sistem feodal adalah penguasaan atas tanah, tidak perlu penjelasan lagi. Sampai sekarangpun masih kita jumpai warisangelar-gelar feodalistik yang dikaitkan dengan nama ataupunsebutan wilayah. Tujuan bernegara adalah konsep yang lebih tua daripada Negara Hukum ialah konsep bahwa negar bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum atau res publica. Semua negara yang berbentuk Republik adalah untuk kepentingan umum bukan kepentingan dinasti atau untuk kepentingan golongan. Kepentingan umum menurut bangsa Indonesia secara ketatanegaraan yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasla tujuan negara kita. Di dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 dirumuskan unsur daripada masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila tersebut secara dinamis. Dengan demikian masyarakatadil dan makmur berdasarkan pancasial ialah secar ketatanegaraan tidak lain ialah terselenggaranya unsur yang secar dinamis berkesinambungan. 5. TATA ORGANISASI Tata organisasi
merupakan
hal
yang
fundamental
dari
kehidupan
ketatanegaraa. Tata organisasi permasalahannya: 1. Bentuk Negara Bentuk negara ialah penjelmaan daripada organisasi negara secara nyata di masyarakat. Bangsa indonesia memilih bentuk negara yang dinamakan Republik yang sebagaimana telah diuraikan merupak suatu pola yang mengutamakan pencapaian kepentingan umum bukan kepentingan perseorangan ataupun kepentingan golongan. 2. Bentuk Pemerintahan Bentuk pemerintahan adalah pola yang menentukan hubungan antara lembaga negara dalam menentukan gerak kenegaraan. Interelasi antara lembaga tinggi negara ini dapat menentukan pola pengambilan keputusankenegaraan dan inilah yang secara teknis ketatanegaraan disebut bentuk pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945. 6. TATA JABATAN 24
Masalah tata jabatan muncul karena adanya anggapanbahwa di dalam organisasi negara yang tetap adalah jabatannya sedangkan pelakunya dapat berubah. Permasalahan tata jabatan dirinci dalam beberapa sub masalah yaitu masalah perwakilan (sistem dan lembaganya), masalah penggolongan penduduk, masalah alat perlengkapan negara. 7. TATA HUKUM Ketatanegaraan tidak dapat dipisahkan dari analisa tata hukum, bahkan aliran yuridis. Analisa tata hukum meliputi konstitusiatau hukum dasar, fungsi-fungsi kenegaraan, hak dan kewajiban konstitusional warga negara dan penduduk dan konsep negara hokum 8. TATA NILAI Tata nilai yang terinci dan terkait padatatanan kehidupan kenegaraan. Tatanan kehidupan diberi petunjuk idealismenya sesuai dengan ideologi pancasila. Penjabaran nilaimenjadi suatu keharusan agar diperoleh suatu gambaran yang lebih kongkrit daro setiap ntatanan sehingga memudahkan pembangunan setiap bidangnya. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DALAM KEHIDUPAN POLITIK Berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik tentunya yang di maksudkan adalah bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita. Pancasila memiliki tiga dimensi yang diperlukannya untuk menjadi suatu ideologi yang relevam dari zaman ke zaman bagi bangsa kita. Melalui dinamika internal pancasila memotivasi atau merangsang kita untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan hakekat yang tergantung di dalam dirinya. Dengan demikian pancasila akan berkembang sebagai suatu ideologi yang hidup dan tetap relevam dari zaman ke zaman. Proses pembudayaan dan pengalaman ideologi juga ikut dibantu oleh kemauan dan keberanian melakukan evaluasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi dengan pengalaman empiris dalam praktek kehidupan perpolitikan seharihari. Pancasila sesungguhnya sudah mulai dirasakan sebagai ideologiyang hidup oleh sebagian masyarakat, terutama oleh mereka yangtelah berhasil mendalami atau 25
membudayakan serta memiliki sikap kritis terhadap praktek-praktek kehidupan perpolitikan yang mereka ketahui atau anggap tidak sesuai atau mungkin justru bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DALAM KEHIDUPAN PERTAHANAN KEAMANAN Ada perbedaan disamping ada persamaan antara falsafat dan ideologi. Falsafah adalah upaya manusia tanpa akhir untuk mencari kebenaran terdasar dari segala fenomena, dan sudah merasa puas jika ia merasa menemukan kebenaran-kebenaran terdasar itu. Ahli filsafat pada dasarnya adalah pengamat yang cermat dan tekun terhadap segala gejala, dan tidak melibatkan diri secara langsung kepada fenomena tersebut. Falsafah bisa dipandang sebagai sekedar hasil keinginan tahu, tetapi juga bisa sebagai dasar intelektual untuk memandang segala sesuatu itu secara tertib, koheren dan konsisten untuk menata segala sesuatu itu secara rapi. Dalam artian falsafah sudah turun satu tingkat kearah kenyataan dan kebenaran terdasar. Ideologi menurut Edward Shils mempunyai ciri sebagai rumusan yang lekas mengenang berbagai masalah, bersifat mengikat bagi para penganutnya dan berkisar pada satu nilai dasar sebagai inti. Sifatnya komprehensif meliputi sembilan ciri yaitu rumusannya lugas, terintegrasi secara sengaja disekitar satu kepercayaan moral atau kognitif, mengakui kaitannya dengan pola masa lampau dan sekarang, menutup masuknya unsur atau variasi baru, keharusan untuk melaksanakannya dalam sikap dan perbuatan, adanya rasa senang kepada ideologi, keharusan adanya konsensus dari semua pengikutnya, diundangkan secara legal dan dihubungkan satu badan yang didirikan untuk menegakkan pola kepercayaan itu. Ideologi mempunyai manfaat dan mudarat. Manfaat ideologi adalah sifatnya yang komprehensif dan konsisten. Mudaratnya adalah sifatnya yang sudah komprehensif itu sendiri, yang cenderung menutup diri terhadap segala hal yang tidak sesuai dengan sistem nilai yang di anutnya. Sifat dinamik Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara di jabarkan oleh Presiden Soeharto kedalam ideologi dengan menegaskan bahwa Pancasila adalah 26
sebagai ideologi terbuka. Penegasan yang disampaikan sejak tahun 1985 ini amat penting untuk mencegah kemudaratan yang bisa ditimbulkan oleh pengembangan Pancasila ke taraf ideologi yaitu ancaman dogmantisme yang bertentangan sifat Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara itu sendiri. Pembahasan
mengenai
Pancasila
sebagai
ideologi
dalam
kehidupan
pertahanan dan keamanan dikaitkan dengan pemikiran sejajaran angkatan. Bersenjata Republik Indonesia sejak saat awal kehadirannya dengan berbagai nama d tahun 1945. Ideologi dalam kehidupan pertahanan keamanan tidak hanya tumbuh dalam kalangan ABRI tetapi juga dalam kalangan di luar ABRI seperti dikalangan politisi dan intelektual. POSISI MILITER DALAM KEHIDUPAN KENEGARAAN Secara umum inti dari kehidupan pertahanan keamanan adalah militer yaitu salah satu profesi tertua yang bisa di sifatkan sebagai “ experts in violence”. Tidaklah lazim dunia militer ini dikaitkan dengan pemikiran yang bersifat filsafati atau ideologi. Sejak tahun-tahun pertama orde baru pelaksanaan Pancasila di arahkan kepada pembangunan nasional untuk mencapai sasaran yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesehjateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. ABRI tidak mengaembangkan sendiri pendalaman terhadap pancasila sebagai nilai
dasar,
tetapi
memusatkan
perhatian
pada
upaya
pengamalan
dan
pengamanannya. Namun ABRI sadar, bahwa banyak masalah keamanan mempunyai akar dalam bidang ideologi, politik, ekonomi serta sosial budaya. Untuk dapat menangani masalah keamanan serta masalah kesejahteraan yang dapat mempunyai dampak kepada masalah keamanan itu, ABRI telah mengembangkan nilai-nilai instrumental Pancasila yang berintikan kerjasama dan komunikasi yang erat dengan golongan-golongan lainnya dalam masyarakat. Tantangan penjabaran Pancasila yang dihadapi ABRI adalah mencari keseimbangan yang serasi antara tugas pengamanan di satu pihak dengan tugas 27
memberi peluang dan dorongan untuk berkembangnya kreatifitas dan prakasa masyarakat untuk pembangunan di pihak lain. G. REALISASI NASIONALISME SETELAH MERDEKA Perjalanan sejarah membuktikan bahwa kemerdekaan politik tidak secara mudah direalisasikan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandankan pada 17 Agustus 19545 tidak serta merta memberi kebebasan dan kedaulatan pada bangsa Indonesia merealisasi diri sebagai bangsa yang merdeka. Banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat Indonesia untuk merealisasi diri sebagai bangsa yang merdeka. Selama proses sidang PPKI, menentukan waktu dan tempat pembacaan teks proklamasi, sehingga menentukan kontribusi dan pimpinan pemerintah tidak dapat dilakukan secara bebas. Tentara pendukung jepang yang secara de facto masih menguasai terus mengawasi dan membatasi tindakan pemimpin Indonesia. Sebagai pihak yang kalah, pasukan jepang ditugaskan oleh pihak sekutu untuk menjaga stabilitas dan status quo. Dalam konteks itulah usaha awal yang dilakukan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia untuk merealisasikan kemerdekaan banyak berhadapan dengan pasukan pendudukan jepang. Untuk lebih mendalam lagi inilah wujud nasionalisme pada era orde lama, orde baru, dan reformasi. NASIONALISME PADA MASA ORDE LAMA Fase perjalanan bangsa sudah cukup panjang, meski tidak sepanjang masa kolonial. Pasca proklamasi 17 agustus 1945 adalah masa pembentukan pilar-pilar pemerintahan revolusioner yang kemudian di kenal dengan orde lama. Periode ini berlangsung mulai dari 17 agustus 1950 sampai 6 juli 1959 dibawah pemerintahan presiden Soekarno. Pada era ini, presiden soekarno telah mengikrarkan suatu wilayah dari Sabang sampai Merauke dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstelasi politik dalam negeri yang begitu cepat berubah tidak menggoyahkan presiden sebagai pemimpin besar Revolusi. Pada percaturan politik luar negeri, Bung Karno telah berhasil menjadi kampium dunia yang disegani kawan maupun lawan. Gerakan non 28
Blok dan konfrensi Asia-Afrika adalah salah satu bukti keperkasaan dalam percaturan politik internasional. Kekuasaan Bung Karno berakhir pasca diterbitkan Supersemar ( yang penuh dengan kontrofersi), dengan dilantiknya Jendral Suharto sebagai Presiden RI ke 2 oleh MPRS pada tanggal 27 Maret 1968. Nasinalisme pada era orde lama (Bung Karno) dapat disimpulkan sebagai berikut: Bung Karno menginginkan suatu ’nation character building’karakter politik nasionalisme Indonesia adalah anti imperialisme, anti kolonialisme, sekaligus properdamaian. Tujuan nasionalisme ala Bung Karno adalah membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa besar, yang sanggup menyelesaikan masalah sendiri. Bung
Karno
menggelorakan
sentimen
nasionalisme
dengan
sesuatu
yang
”mengangkat” martabat bangsa dan dengan progresif mengisi karakter nasionalisme Indonesia. Bung Karno merumuskan politiknya sebagai ”anti nekolim”, yang membuatnya dekat dengan blok Timur dan sejalan dengan PKI. NASIONALISME PADA MASA ORDE BARU Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia.orde baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.Dalam jangka waktu tesebut ,ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di Negara ini.Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Indonesia dalam kekuasaan rezim Orde Baru berlaku tatanan pemerintahan kediktatoran-militer yang anti demokrasi, anti national, anti HAM, anti hukum dan keadilan, yang menumpas ideal nasionalisme Indonesia. Kekuasaan demikian, yang berlangsung selama 32 tahun dan menggunakan pendekatan kekerasan, telah mematikan inisiatif dan kreativitas rakyat, memperbodoh rakyat. Di sisi lain tindakan rezim Orba tersebut
menumbuhkan
kebencian rakyat mendasar, terutama rakyat luar Jawa yang merasakan kekayaan alamnya dijarah dan kebudayaannya dieliminir. Maka tidaklah salah kalau dikatakan terjadi penjajahan oleh rezim Orba atau rezim Soeharto. Kolonialisme Orba ini meskipun hanya 32 tahun (suatu jangka waktu relatif pendek jika dibandingkan dengan penjajahan kolonialisme Belanda) menjajah Indonesia tapi kerusakan yang diakibatkannya telah menimbulkan krisis yang luar biasa, kemelaratan dan kesengsaraan rakyat yang tak terhingga. Dari situasi yang demikian itu rakyat daerah luar Jawa merasakan ketidak adilan yang sangat mendalam, yang mengakibatkan 29
tumbuhnya benih-benih gerakan disintegrasi dalam negara Indonesia. Di samping itu konflik yang bernuansa SARA, misalnya antara suku Dayak dengan suku Madura (di Kalimantan), antara ummat Kristen dengan ummat Islam (di Maluku dan Sulawesi), penganiayaan fisik dan pengrusakan harta benda etnik Tionghoa (di Jakarta) dll. Adalah contoh retaknya bangunan nasionalisme Indonesia. Berikut ini nasionalisme pada masa Orde Baru secara garis besar meliputi: 1. Orba menafsirkan nasionalisme dengan corak sentralisme birokratik yang jauh lebih ekstrim dari masa sebelumnya. 2. Dengan legitimasi memulihkan stabilitas nasional, orde ini mempunyai dua ciri pokok: secara ekonomi membuka kran modal asing, secara politik menjalankan otoritarianisme yang militeristik. 3. Pengendalian politik sipil oleh militer, pemasungan kebebasan berorganisasi dan berekspresi, dan sentralisme pemerintahan yang luar biasa mengendalikan politik daerah telah mengkorup Indonesia sebagai ’proyek bersama’. 4. Nasionalisme orde baru adalah sesuatu yang anti dialog dan anti demokrasi. Kendali politik birokratis-militeristik ini telah menempatkan ’State’ menjadi apa yang dalam istilah Hobbesian sebagai Leviathan, sesuatu yang besar dan menakutkan. Orde ini juga telah menciptakan militer sebagai kasta politik terpenting dan mengecilkan peran masyarakat sipil. Sentralisme rezim otoriter militeristik à pergolakan daerah seperti Aceh, Timor Timur dan Papua menjadi sangat gelap, berdarah-darah, dan menyisakan trauma politik yang panjang 5. strategi integrasi nasional gaya Suharto adalah mengencangkan kendali birokrasi dan militer sebagai agen nasionalisme. NASIONALISME PADA MASA REFORMASI. Pada tahun 1998, istilah reformasi menjadi demikian popular untuk menamai sebuah peristiwa pergerakan massa rakyat yang menuntut agar dibentuk sebuah pemerintahan baru. Pemerintahan yang sehat dan demokratis. Peristiwa reformasi dilatarbelakangi berbagai faktor yang demikian komplek dann saling terkait antara faktor ekonomi,sosial,politik,dan hubungan internasional. Dan puncaknya terjadi pada tnggal 12 mei 1998 yang dikenal dengan peristiwa Trisakti sehigga memaksa Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Masa reformasi ini berlangsung dari tahun 1998 hingga sekarang. Di era reformasi 30
seperti saat ini, kesadaran Nasionalisme sedang mengidap banyak masalah berat, yang memerlukan pembenahan secara serius yang berpotensi menimbulkan disintegrasi karena memudarnya rasa kebanggaan bagi bangsa. Hal ini kemungkinan disulut oleh menguatnya sentimen kedaerahan dan semangat primordialisme pascakrisis. Suatu sikap yang sedikit banyak disebabkan oleh kekecewaan sebagian besar anggota dan kelompok masyarakat bahwa kesepakatan bersama (contract social) yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan dan perikemanusiaan dan musyawarah kerap hanya menjadi retorika kosong. Sedangkan semangat nasionalisme pada era reformasi diartikan sebagai suasana batin yang melekat dalam diri setiap individu sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari bangsa dan negara yang diimplementasikan dalam bentuk kesadaran dan perilaku yang cinta Tanah Air, kerja keras untuk membangun, membina, dan memelihara kehidupan yang harmonis dalam rangka memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban harta, benda bahkan raga dan jiwa dalam membela bangsa dan negara. Perlunya paham nasionalisme di era reformasi seperti sekarang ini dikarenakan: 1. Memiliki tugas untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi bangsa besar 2. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga status kebangsaan, dan identitas & kebanggaan nasional 3. Banyak tantangan setelah kemerdekaan à Sektor Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya, Pertahanan à dari dalam dan luar negeri 4. Menghargai hasil pengorbanan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan
31
BAB III PENUTUP
3.1 KESIMPULAN Pada zaman yang modern ini, perkembangan globalisasi tidak asing lagi bagi kita. Segala informasi atau perilaku masyarakat dunia bisa dengan mudah masuk dalam ranah Indonesia. Tentunya dengan globalisasi ini akan ada efek negative dan positif. Dan sudah seharusnya kita sebagai orang yang terkena efek dari globalisasi harus bisa selektif dalam menghadapi masalah ini. Kita harus jeli untuk menghadapi perubahan zaman yang bisa menggerus tradisi dan budaya baik Nusantara, Seperti paham – paham yang tidak sesuai dengan paham ideology nasional yang sangat mudah untuk masuk ke Indonesia, seperti paham liberal, dan lain - lain. Tidak cukup kita melawan penjajah dengan cara fisik saja, namun untuk sekarang kita juga sangat perlu melawan penjajah yang tak tampak seperti globalisasi ini, dan itu dibutuhkan pemahaman yang cukup tentang ideology bangsa kita agar bisa memilah mana yang harus kita anut dan tinggalkan. 3.2 SARAN Pembuatan makalah ini sangat jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan sumber yang kami peroleh. Sehingga isi dari makalah ini masih bersifat umum, oleh karena itu kami harapkan agar pembaca bisa mecari sumber yang lain guna membandingkan dengan pembahasan yang kami buat, guna mengoreksi bila terjadi kelasahan dalam pembuatan makalah ini.
32
DAFTAR PUSTAKA
Syarbaini, Syahrial. 2002. Pendidikan Pancasila di Perguruan Negeri. Jakarta : Ghalia Indonesia Oesman, Oetojo. Alfian. 1992. Pancasila sebagai Ideologi. Jakarta : Perum Percetakan Negara R.I Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma http://www.murianews.com/2016/03/11/74800/globalisasi-dan-paham-radikal-dikhawatirkandandim-0718-pati.html#sthash.GjxYhwTa.dpuf 10:30 14 April 2016
33
