BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kesehatan
merupakan
investasi
untuk
mendukung
pembangunan
denganupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan nasional merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkesinambungan. Upaya besar bangsa Indonesia dalam meluruskan kembali arah pembangunan nasional yang telah dilakukan menuntut reformasi total kebijakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terus-menerus yang merupakan kemajuan danperbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai 1 Tujuan
pembangunan
kesehatan
adalah
meningkatkan
kesadaran,
kemauan,dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat. 2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya disebut KTR) Kota Medan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Amanat Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 yang mewajibkan tiap daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok disambut baik oleh beberapa daerah di Indonesia termasuk salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara dengan menyusun Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya masing-masing. Daerah-daerah tersebut antara lain adalah Kota Medan, yang menetapkan PERDA tentang Kawasan Tanpa Rokok. Institusi yang telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok umumnya adalah institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan puskesmas, institusi pendidikan seperti SD, SLP dan SLTA, serta beberapa perusahaan swasta seperti Bank, hotel dan plaza (pusat perbelanjaan). Disusunnya kebijakan tersebut
1 2
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2014 Ibid
menunjukkan
komitmen
kuat
masyarakatnya dari bahaya rokok.
Pemerintah
Daerah
dalam
melindungi
3
Masalah tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi Pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat aturan yang ketat tentang rokok namun dilain pihak ada kelompok masyarakat yang terancam keberlangsungan hidupnya apabila aturan tersebut dijalankan, karena ada ratusan ribu orang yang mengantungkan hidupnya pada industri rokok. Industri rokok menyerap begitu banyak tenaga kerja yang mayoritas adalah para wanita yang tidak lain yaitu untuk membantu perekonomian keluarga selain itu juga ada petani tembakau yang akan dirugikan apabila industri rokok ditutup. Apalagi beberapa waktu yang lalu salah satu ormas islam mengharamkan produk rokok, positif memang namun masih dilematis. Pemerintah meningkatkan
mempunyai
kesehatan
tanggung
masyarakat
jawab
namun
juga
untuk harus
melindungi
dan
memperhatikan
kesejahteraan para buruh pabrik rokok dan petani tembakau. Oleh karena itu sebagai jalan keluar maka pada tahun 2014 Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Perda No 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Perda ini tidak bermaksud melarang orang untuk merokok hanya saja mengatur supaya orang tidak merokok di sembarang tempat. Apabila berada ditempat umum atau tempat kerja yang termasuk kawasan terbatas merokok, maka seseorang dapat merokok asalkan di tempat khusus merokok yang telah disediakan. Penyediaan tempat khusus morokok wajib dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab kawasan tersebut. Dibentuknya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok merupakan landasan hukum untuk setiap orang atau badan guna mendapatkan hak yang sama untuk kawasan tanpa rokok yang sehat, dan setiap orang atau badan melaksanakan kewajiban untuk memelihara, dan menjalankan peraturan yang telah dibuat guna menjaga kelestarian lingkungan hidup. 3
TCSC-IAKMI. Bunga Rampai Fakta Tembakau Permasalahannya di Indonesia 2009, Tobacco Control Support Center (TCSC)-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Jakarta,2010
Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah diidentifikasi sebagai strategi intervensi utama pengendalian penyakit tidak menular. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, promosi, dan atau mempromosikan produk tembakau. 4 Dampak asap rokok sudah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Banyak penelitian mempubilkasikan bahaya asap rokok bagi si perokok maupun bagi orang yang berada disekitarnya. Kebiasaan merokok merupakan perilaku yang sulit untuk diubah karena efek kecanduan yang ditimbulkan dari nikotin, namun disadari untuk dapat mengurangi dampak negatifnya terutama terhadap lingkungan, demi kesehatan masyarakat, harus ada kebijakan efektif yang diambil, salah satunya dengan penerapan KTR. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran KTR ada dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif seperti teguran, bila tak diindahkan akan diperintahkan meninggalkan KTR. Sanksinya berbentuk denda sebesar Rp10 juta atau penjara 15 hari bagi pengelola yang membiarkan orang merokok di KTR. Kemudian denda sebesar Rp5 juta bagi yang masih mempromosikan dan menjual rokok di KTR dan denda Rp50 ribu bagi yang merokok di lingkungan KTR. "Tapi sanksi ini akan bisa diberlakukan pada awal 2017 nanti. Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan kawasan tanpa rokok, seperti Jakarta, Bogor, Palembang, Yogyakarta, dan Padang Panjang. Universitas yang telah menerapkan kawasan tanpa rokok adalah Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga. Dalam lingkungan universitas, fenomena yang tampak dari mahasiswa adalah kecendrungan untuk berperilaku merokok di daerah umum di area kampus. Mahasiswa tersebut cenderung berkumpul dengan teman-temanya saat merokok pada saat jam kosong kuliah dan setelah makan. Adanya fenomena perilaku kolektif dari perilaku merokoknya. Apabila dalam kelompok tersebut satu mahasiswa merokok maka mahasiswa yang 4
Ibid
lain akan merokok pula begitu juga dengan para pegawai dan dosen yang merokok diwilayah kampus. Hal ini disebabkan adanya hukumanonimitas. Padahal dengan kondisi tersebut sangat mengganggu orang lain yang bukan perokok. Rokok merupakan salah satumasalah publik yang mengemuka dimasyarakat. Bagi perokok aktif tentupaparan asap rokok sama sekali tidakmenjadi
masalah
dalam
kehidupannya.Namun
asap
rokok
sangat
merugikankesehatan perokok pasif sepertimenyebabkan berbagai penyakit(kanker paru-paru, penyakit jantung,asma) dan mengganggu masyarakatlainnya yang ingin menjalani kehidupandengan pola hidup sehat. Seharusnyakebebasan kita akan sesuatu haldibatasi dengan kebebasan orang lain.Untuk mengatasi permasalahan bahayarokok bagi masyarakat tidak hanyamenjadi tugas dinas kesehatan saja tapi juga memerlukan
campur tangan
darilembaga pendidikan,
penegak
hukum,LSM dan kelompok kepentinganlainnya. Namun itu semua masih belumcukup masih butuh ahli kebijakan public. Saat ini provinsi yang ditengarai berhasil dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok adalah Jawa TImur dengan kota Surabaya, melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Kawasan Tanpa Rokok. sementara itu di Kota Medan, hal ini masih sampai pada Rancangan Peraturan Daerah yang sudah bergulir sejak sekian lama namun belum juga memperoleh hasil. Masih menjalani pembahasan yang alot. 5 Bahkan terjadi penolakan dari Raperda tersebut dengan pernyataan bahwa peraturah
ini
disinyalir adalah
upaya pemerintah
Kota Medan
untuk
menghilangkan hak konstitusi masyarakat yang mengkonsumsi rokok dan mengkebiri para produsen/penjual rokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada pula tuntutan untuk menyediakan Kawasan Khusus Merokok untuk para perokok. Sebenarnya hal ini tidak salah memang, jadi kebijakan yang di ambil tidak sepihak. Intinya adalah, komitmet dan sikap saling menghargai satu sama lain. Jika perokok merasa haknya di ambil dengan (nanti) adanya Peraturan Kawasan Tanpa 5
Nur-Akmal.Blogspot.Com/2013/06/Dilema-Perda-Kawasan-Tanpa-Rokok.Html (diakses tanggal 25 April 2015)
Rokok, maka perokok juga harus menghargai para non perokok untuk merasa terbebas dari asap rokok yang mengepul kemana-mana. Jadi sebagai warga Negara yang baik kita patut untuk menjaga kenyamanan orang lain, karena asap rokok itu bagi sebagian orang sangat mengganggu. Perokok pasif, dan merasa sangat terganggu apabila ketika sedang dalam angkutan umum ada orang merokok dan dengan santainya mengepulkan asap kemana-mana. Jadi seharusnya kita mendukung KTR ini, untuk menghargai para non perokok. Lagi pula tetap diberikan ruangan untuk bebas merokok, karena hanya ada beberapa tempat yang disebut sebagai KTR. Ini juga membantu masyarakat untuk mencegah perokok pemula seperti anak-anak dan remaja. Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilaksanakan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar yang ada pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok. Kota Medan harusnya mampu menerapkan KTR dengan baik mengingat hal ini merupakan amanat dari undang undang dengan bersikap lebih tegas, dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari ancaman perokok aktif sehingga budaya dan kebiasaan masyarakat tersebut dalam hal ini kebiasaan merokok mempengaruhi terciptanya aturan tentang larangan merokok di tempat umum dengan dibuatnya kawasan tanpa rokok.
Berdasarkan latar belakang di atas merasa tertarik memilih judul Penerapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Hukum Administrasi Negara (STUDI DI KOTA MEDAN)
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskanlah beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas antara lain : 1. Bagaimana pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok? 2. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 3. Apa kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah kota Medan nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok b. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok c. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah kota Medan nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok
2. Manfaat Penulisan Adapun manfaat hasil penelitian skripsi ini terhadap rumusan permasalahan yang sudah diuraikan dapat dibagi menjadi dua jenis manfaat, yaitu: a. Manfaat teoritis 1) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum .
2) Memberikan kontribusi berupa kajian akademik bagi peneliti lain yang melakukan penelitian hukum kawasan tanpa rokok b. Manfaat praktis 1) Memberikan sumbangan kepada para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. 2) Untuk melatih penulisan hukum dalam mengungkap permasalahan tertentu sacara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang pernah penulis terima selama kuliah
D. Keaslian Penulisan Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai Penerapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Hukum Administrasi Negara (Studi Di Kota Medan). Oleh karena itu, penulisan skripsi ini merupakan ide asli, adapun tambahan ataupun kutipan dalam penulisan ini bersifat menambah penguraian penulis dalam skripsi ini. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini adalah ide penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademik. E. Tinjauan Kepustakaan 1. Peraturan daerah Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah” Perda
berdasarkan
ketentuan
Undang-undang
tentang
Pemerintah
Daerahadalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten / Kota”Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi / Kabupaten / Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah 6 Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati / Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati / Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati / Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan
2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikotadisampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati / Walikota untuk disahkan. 7 3. Kawasan Tanpa Rokok
6 7
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah http://id.wikipedia.org/wiki/peraturan_daerah (diakses tanggal 27 April 2015)
Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi,
menjual,
mengiklankan,
dan/atau
mempromosikan
produk
tembakau. 8 4. Kebijakan Publik Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai -nilai tertentu, dan proyek-proyek tertentu. 9 Menurut pandangannya, kebijakan merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia, kemudian memecahkan masalah -masalah tertentu Kebijakan publik merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut. 10
F. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 11 Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini, bermaksud 8
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 1 angka 9 9 Nugraha, dkk. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003, hal 3 10 Thoha, Miftah. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal 62-63 11
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 1.
untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 2. Sifat penelitian Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematik, faktual dan akurat. 12 3. Sumber data Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh
pihak
lain
dengan berbagai cara atau metode. 13 Data sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut: a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait. Misalnya Undang-Undang 1945, Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat sarjana, yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. c. Bahan hukum tertier, yang mencakup bahan yang memberi petunjukpetunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat ensiklopedia lengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. 4. Teknik pengumpulan data
12
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada 2007), hal. 42 13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, O p . c i t , hal. 33.
a. Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (library research) melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis dan penelusuran situs internet maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. b. Studi lapangan (field research). Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan dan melakukan penelitian lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan wawancara dengan informan.
5. Analisis data Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis.Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan member kesimpulan. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. 14 6. Sistematika Penulisan Tiap bab terdiri dari setiap sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : 14
Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 54.
BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
BAB II
PENGATURAN MENGENAI KAWASAN TANPA ROKOK Bab ini berisikan tentang Pengertian Kawasan Tanpa Rokok, Pengawasan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok
BAB III
PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Kota Medan, Kawasan-kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan, Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Sanksi Administratif terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
BAB IV
KENDALA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Bab ini berisikan tentang Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Upaya dalam mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok dari keseluruhan isi. Kesimpulan bukan merupakan rangkuman ataupun ikhtisar. Saran
merupakan upaya yang diusulkan agar hal-hal yang dikemukakan dalam pembahasan permasalahan dapat lebih berhasil guna berdaya guna.
