1
BAB I PEMBUKAAN
A. Latar Belakang Masalah Pada saat ini bahaya, kerusakan dan kerugian adalah kenyataan yang harus dihadapi manusia di dunia. Sehingga kemungkinan terjadi risiko pada kehidupan yang menyebabkan kerugian sangat besar adanya. Pada umumnya manusia tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi, dan keadaan tersebut menyertai kita di dalam melaksanakan kegiatan seharihari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu itu secara langsung menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko.1 Risiko merupakan suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan. Risiko sendiri memiliki sujumlah definisi atantara lain :2 a. Kesempatan timbulnya kerugian (The change of loss); b. Kemungkinan timbulnya kerugian (The possibility of loss); c. Penyebaran dari hasil yang diperkirakan (The dispersion of actual from expected result); d. Kemungkinan suatu hasil akhir berbeda dengan diharapkan (The probability of any outcome different from expected one).
1 Sri Rejeki hartono, 1997, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm2. 2 A. Juanidi Ganie, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.
2
Risiko tersebut dapat terjadi baik kepada harta kekayaan kita maupun jiwa/tubuh kita, sehingga manusia dengan segala akal pikirannya selalu berusaha dengan segala upaya untuk menanggulangi risiko yang timbul. Salah satunya ialah dengan menghindari kerugian dengan cara mengalihkan atau membagi risiko kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk mengambil risiko. Hal seperti itu, saat ini sering dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perasuransian. Keberadaan lembaga asuransi di Indonesia sudah eksis semenjak penjajahan Belanda yang dipengaruhi oleh banyaknya perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, dimana pada awalnya kegiatan asuransi terbatas untuk melindungi kepentingan bangsa-bangsa eropa yang melakukan kegiatannya di Indonesia. Sejarah mencatat perusahaan asuransi pertama kali beroprasi di Indonesia adalah Semarang Sea yang berdiri tahun 1816.3 Perjanjian asuransi antara penerima risiko dengan pihak yang menanggung risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun bagi pembangunan negara. Orang yang menjadi nasabah asuransi akan merasa tenteram karena mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam perusahaan asuransi 3
Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia (Cetakan Pertama), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 34-35.
3
dapat di usahakan dan di gunakan sebagai dana untuk pembangunan hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat. Di pihak lain, risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan juga dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi lain. Lebih dari itu, sistem asuransi ini sudah berkembang luas di Indonesia, sekarang asuransi tidak hanya dikelola oleh perusahaanperusahaan asuransi swasta, melainkan juga sudah oleh badan hukum bentukan pemerintah. Sebagai contoh Dana Sosial yang dijalankan sesuai dengan unsur perjanjian asuransi jiwa oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Sleman. Dalam progam kerja tahunan KORPRI Kabupaten Sleman terdapat Dana Sosial seperti asuransi jiwa bagi para anggotanya.4 Pasal 246 KUHD, asuransi atau petanggungan dijelaskan sebagai sebuah perjanjian, dimana penaggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Dari pengertian pasal tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa sesuatu dapat dikategorikan sebagai asuransi apabila memenuhi unsur-unsur : 1. Sepakat mengadakan perjanjian antara para pihak, 2. Adanya peralihan risiko dari seorang tertanggung kepada penanggung, 4
http://KORPRI.slemankab.go.id/program-kerja diakses pada 18 Mei 2015 pada Pukul 16.35 WIB
4
3. Adanya premi dari tertanggung kepada penanggung, adanya peristiwa tidak tertentu/belum pasti, 4. Adanya ganti kerugian sebagai kewajiban penanggung kepada tertanggung atas peristiwa yang terjadi. Dana Sosial yang diselenggarakan oleh KORPRI Kabupaten Sleman menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan pada asuransi terutama asuransi jiwa. Unsur-unsur asuransi seperti yang tertuai pada Pasal 246 KUHD diaplikasikan KORPRI Kabupaten Sleman pada pelaksanaan Dana Sosial. Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman Nomor : 7/DP. Kab. Sleman/IV/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Dana Sosial sebagai dasar hukum pada pelaksanaan Dana Sosial tersebut mencantumkan syaratsyarat yang menggunakan unsur-unsur perjanjian asuransi dalam parktiknya. Lalu apakah Dana Sosial tersebut dapat disebut sebagai asurasnsi, khususnya asuransi jiwa? Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian :
Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya
5
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Perbedaan pengertian asuransi dari dua (2) ketentuan diatas adalah pada Pasal 246 KUHD adalah tidak mensyaratkan pihak dalam perjanjian hukum adalah sebuah perusahaan asuransi (penanggung). Sementara pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasunrasian yang bisa menjadi pihak penanggung adalah hanya berbatas pada perusahaan asuransi, artinya tidak semua bisa menjadi pihak penanggung dalam perjanjian asuransi. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan bahwa bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah: “Perseroan terbatas, Koperasi, atau Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.” Sedangkan jika melihat pengertian beberapa ahli, secara materiil asuransi dapat diartikan antara dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak yang lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugiaan, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan akan saat terjadinya risiko yang diperjanjikan. Kewajiaban dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung.5
5
Wirjono Prodjodikoro, 1986, Hukum Asuransi di Indonesia, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.
6
Seperti yang sudah dijelaskan diatas, peyelengaraan Dana Sosial oleh KORPRI Kabupaten Sleman sesuai dengan perjanjian asuransi. Akan tetapi bentuk organisasi KORPRI apakah termasuk salah satu yang bisa menjadi perusahaan asuransi? Hal tersebut menjadi pertanyaan yang menarik,
apakah
penyelenggaraan
Dana
Sosial
tersebut
dapat
dikategorikan sebagai asuransi, dan apakah KORPRI Sleman dapat menyelenggarakan usaha asuransi? Lebih lanjut, menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
Nomor
40
Tahun
2014
tentang
Perasuransian,
menyebutkan bahwa, setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari OJK.6 Lalu apakah apabila Dana Sosial yang dikelola oleh KORPRI Kabupaten Sleman sudah mendapatkan izin menjalankan usaha asuransi dari OJK? Atas dasar pertanyaan-pertanyaan tersesbut, peneliti melakukan penelitian dan menuliskannya dalam sebuah Penelitian Hukum yang berjudul “Tinjauan Asuransi Jiwa pada Pelaksanaan Dana Sosial Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Sleman”.
B. Perumusan Masalah 1.
Bagaimanakah pelaksanaan progam Dana Sosial KORPRI Kabupaten Selman?
2.
Apakah pelaksanaan Dana Sosial KORPRI Kabupaten Sleman dapat dikategorikan sebagai asuransi jiwa, ditinjau dari Kitab
6 Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).
7
Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian?
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui pelaksanaan Dana Sosial pada KORPRI Kabupaten Sleman b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Dana Sosial pada KORPRI Kabupaten Sleman sesuai dengan asas-asas pada usaha asuransi jiwa seperti yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). c. Untuk mengetahui apakah Dana Sosial pada KORPRI Kabupaten Sleman dapat dikategorikan sebagai asuransi jiwa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.
2.
Tujuan Subjektif
Untuk memperoleh data dalam hal penyusunan penelitian penelitian hukum sebagai salah satu syarat memeperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
8
D. Keaslian Penelitian Untuk melihat keaslian penelitian, Peneliti telah melakukan penelusuran penelitian pada berbagai referensi dan hasil penelitian pada media cetak dan elektronik serta penelusuran Peneliti secara kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Berdasarkan penulusaran, peniliti menemukan Penelitian hukum yang memiliki beberapa kesamaan dengan peniliti lakukan, yaitu : 1.
Pelaksanaan Santunan Persalinan Asuransi Kesehatan Gadjah
Mada Medical Center Health Center (GMC HC) Bagi Peserta PNS Ciitas Akademika Uniersitas Gadjah Mada oleh Agung Rahmat Dianto. Penelitian hukum ini mempunyai kesamaan tema yaitu mengenai pemberian santunan asuransi. Namun pihak penangggung dan tertanggung pada Penelitian hukum ini berbeda. Pada Penelitian hukum ini meniliti pelaksanaan persalinan asuransi kesehatan yang dilakukan oleh GMC HC kepada PNS civitas akademika UGM, sedangkan peneliti meniliti Dana Sosial yang dilaksanakan KORPRI Kabupaten Sleman. Oleh karena itu Penelitian tentang “Tinjauan Asuransi Jiwa pada Pelaksanaan Dana Sosial KORPRI Kabupaten Sleman”, adalah karya asli peniliti.
Dengan
demikian
keslian
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
penelitian
ini
dapat
9
E. Kegunaan Penilitian Ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh dalam penelitian ini, antara lain : 1.
Manfaat akademis a. Merupakan sarana dalam melakukan Penelitian hukum sebagai persyaratan kelulusan perkuliahan di Progam Strata Satu (S1) Reguler Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; b. Sarana untuk mempertajam daya analisis dari peneliti dalam menganalisis data secara ilmiah. c. Mengaplikasikan teori yang telah diperoleh ketika mengikuti kegiatan belajar di perkuliahan. d. Perwujudtan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada Masyarakat.
2.
Manfaat Praktis Dengan adanya Penelitian Hukum ini, diharapkan mampu memberi gambaran mengenai status Dana Soaial KORPRI Kabupaten Sleman.
