1
BAB I MUKADDIMAH 1.1.
LATAR BELAKANG
Pembangunan adalah proses perubahan yang berkesinambungan. Sebagai
proses
perubahan
yang
berkesinambungan,
pembangunan
membutuhkan perencanaan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara hasil yang telah dicapai dengan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pengawasan di masa yang akan datang. Guna memberikan arah yang jelas bagi pencapaian cita-cita dan harapan yang dinginkan di masa depan, maka diperlukan sebuah dokumen Visi dan Misi, yakni gambaran keadaan yang dinginkan di masa depan, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Selain itu, Visi dan Misi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan juga harus mempertimbangkan urusan yang menjadi batas kewenangan serta mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan. Visi dan misi diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai dalam kepemimpinan sebelumnya, maupun permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangannya ke depan dapat terjamin keberlanjutannya secara sistematis. Karenanya, Visi dan Misi harus mencakup berbagai aspek penting kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan daerah, yang akan menuntun
proses
menuju
tatanan
pembangunan yang hendak dicapai. 2
kehidupan
masyarakat
dan
taraf
Visi dan Misi yang selanjutnya akan menjadi acuan utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan 2013-2018 diarahkan
untuk
mendukung
dan
mempercepat
pencapaian
tujuan
pembangunan daerah sebagaimana yang Visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulawesi Selatan 2008-2028 yakni menjadi wilayah terkemuka di Indonesia. Visi dan Misi ini juga merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi dan Misi ini disusun dengan memuat substansi Strategi Pembangunan Daerah,
1.2.
MAKSUD DAN TUJUAN Dalam konsep Pembangungan Jangka Menengah, Visi dan Misi disusun dengan maksud mencari pemecahan solutif antisipatif terhadap kebutuhan Propinsi Sulawesi Selatan untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. Lebih konkrit, Visi dan Misi ini merupakan upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain (swasta) untuk terlibat di dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut,
maka Visi dan Misi Sulawesi
Selatan ini ditujukan untuk : 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Sulawesi Selatan 3
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat. 3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Sulawesi Selatan 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 5. Menjaga
kesinambungan
pembangunan
Sulawesi
Selatan
yang
dilaksanakan per-lima tahunan. Visi dan
Misi ini akan dilengkapi dengan Isu–Isu Strategis serta
Program yang mampu merealisasikan Visi dan Misi yang sudah ditetapkan.
4
BAB II ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS Analisis
isu-isu
strategis
disusun
berdasarkan
dokumen
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulawesi Selatan 2008-2028. Terdapat sejumlah isu-isu strategis, berdasarkan perkembangan lingkungan strategis, yang akan turut menentukan upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan. Isu isu tersebut sangat mendasar untuk dijadikan strategi dalam mendukung keberadaan agenda utama pembangunan lima tahun, yaitu : 2.1. Kualitas Hidup Kualitas hidup penduduk Sulawesi Selatan dapat diukur dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan serta Indeks Daya Beli. Selain itu, kualitas hidup juga dapat dilihat pada Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Pada akhir tahun 2011 Indeks Pembangunan Manusia Propinsi
Sulawesi Selatan masih berada di
bawah rata- rata nasional dengan inilai 71,62 (Nasional 72,27) bahkan berada pada urutan ke 19 dari 33 Propinsi di Indonesia. Meskipun mengalami peningkatan dibanding lima tahun sebelumnya (peringkat ke 23) pencapaian ini masih jauh dari dibawah target RPJMD Sulawesi Selatan untuk menjadi 10 terbaik pada tahun 2013. Gambaran umum kondisi pendidikan di Sulwesi Selatan dapat dilihat pada capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada semua jenjang pendidikan serta angka melek huruf.
5
APK SD Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 108, 57 atau berada di bawah capaian nasional 111,68. APK pada tingkat SLTP baru mencapai 75,05 atau masih berada di bawah capaian nasional 80,59. Pada tingkat SLTA APK baru mencapai 67,71, namun demikian angka ini telah di atas rata-rata nasional yang telah dicapai 62, 85. APM SD mencapai 92,86 atau berada di bawah capaian nasional yang telah mencapai 94,76. APM SLTP 62,32 berada di bawah capaian nasional 67,73, sedangkan APM SLTA 42,75 juga masih dibawah capaian nasional yang telah ,mencapai 45,59. Angka Melek Huruf (AMH) baru mencapai 87,75 %. Ini berarti pada tahun 2010 masih terdapat 12,25% atau
terdapat lebih 1 juta penduduk Sulawesi
Selatan masih berstatus buta aksara atau belum dapat membaca dan menulis. Angka rata-rata lama sekolah yang ideal adalah 12 tahun. Namun bila diperhatikan angka rata-rata lama sekolah Sulawesi Selatan , baru mencapai 7,84 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Sulawesi Selatan hanya pernah atau sedang duduk di kelas 1 SLTP. Pada bidang pendidikan kejuruan, masalah yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana praktek, maupun tenaga guru yang menguasai teknologi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesempatan kerja. Kondisi seperti di atas sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan Program Pendidikan Gratis Sulawesi Selatan yang telah diterapkan 5 tahun pada periode sebelumnya dengan dana ratusan milyar setiap tahun anggaran. Pada bidang kesehatan, permasalahan utama yang masih dihadapi penduduk Sulawesi Selatan adalah akses untuk mendapatkan layanan kesehatan 6
berkualitas yang masih sulit, mahal dan tidak berkeadilan.
Terbatasnya akses
untuk mendapatkan layanan kesehatan dan masih tingginya biaya pelayanan kesehatan ini lebih disebabkan cakupan ‘layanan gratis’ yang diselenggarakan Pemerintah Propinsi ( dengan dukungan Kabupaten Kota) memiliki banyak limit atau batasan. Komponen yang digratiskan hanya pada pelayanan kesehatan pada tingkat dasar dan pelayanan kelas III.
Sistem Kesehatan Propinsi juga belum berjalan. Sistem rujukan belum memberikan kepuasan dan kemudahan kepada publik. Dari 413 buah Pusat Kesehatan Masyarakat, baru 50% diantaranya yang memberikan Pelayanan Rawat Inap, selebihnya masih merupakan puskesmas non perawatan atau hanya memberikan pelayanan rawat jalan. Bahkan untuk menjangkau akses pelayanan kesehatan rujukan di ibukota propinsi, masyarakat dari salah satu Desa di Kabupaten terjauh harus mengeluarkan biaya Rp 18 Juta untuk membayar biaya ambulans sekali jalan.
Tingkat cakupan jumlah penduduk yang telah memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) masih sangat rendah. Gerakan bersama untuk mengurangi angka kesakitan melalui kegiatan preventif dan promotif masih kurang. Sementara itu, keterlibatan dan partisipasi pihak swasta/BUMN dan BUMD dalam pembangunan khususnya CSR belum optimal. Pada ketersediaan tenaga medis dan non medis, Sulawesi Selatan masih juga menghadapi keterbatasan dan kekurangan Dokter Ahli pada hampir semua rumah sakit umum daerah rujukan. Keterbatasan ini menyebabkan tingkat kepuasan akan pelayanan di Rumah Sakit bertipe D dan C pun masih rendah.
7
Data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa capaian Pembangunan Kesehatan Sulawesi Selatan belum menunjukkan angka yang menggembirakan.
2.2. Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Sulawesi Selatan dengan potensi pertanaman pangan yang besar seharusnya menjadi daerah yang dapat mewujudkan mandiri pangan. Tapi, masalah ketahanan pangan, apalagi kemandirian pangan tidak dapat diwujudkan. Padahal, dengan potensi yang besar,
menggerakkan roda ekonomi Sulawesi
Selatan dengan menguasai serta mengandalkan ketersediaan pangan adalah sebuah keniscayaan, di tengah kriris pangan yang sedang menjadi ancaman dunia. Permasalahan yang terjadi pada bidang ketahanan pangan adalah kesejahteraan petani pangan yang relatif rendah. Kesejahteraan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor dan keterbatasan, diantaranya yang utama adalah Sebagian petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya, Luas lahan petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi, Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan, Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih 8
baik, Infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai, Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar (bargaining position) yang sangat lemah dan Ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidaktahuan petani sendiri.
2.3. Ketersediaan Infrastruktur Ketersediaan
infrastruktur
yang
memadai
sangat
diperlukan
untuk
mempercepat proses pemerataan pembangunan ekonomi daerah. Pada saat ini infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaan, pertanian dan transportasi masih tergolong minim dibandingkan kebutuhan publik. Permasalahan ini mengakibatkan high cost economy sulit dihindarkan, yang pada ujungnya menyebabkan daya saing Sulawesi Selatan tidak optimal, iklim investasi kurang baik, serta produktivitas masyarakat menjadi rendah. Ketersediaan Infrastruktur kebinamargaan di Sulawesi Selatan, masih menghadapi berbagai masalah. Selain ketersediaan infrastruktur jalan yang tidak merata antar wilayah dan daerah. Dari 32.432 km total panjang jalan, hanya 53% dalam kondisi baik, selebihnya 47% masih perlu mendapatkan pembenahan yang serius karena sebagian besar dalam kondisi rusak. Tidak meratanya alokasi anggaran maupun alokasi dukungan Propinsi terhadap daerah Kabupaten / Kota menyebabkan masih sangat banyak titik-titik wilayah yang terisolir sebagai akibat keterbatasan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama di wilayah-wilayah perbatasan propinsi dan perbatasan antar Kabupaten. Keterbatasan infrastruktur juga dialami di wilayah-wilayah kepulauan. Kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih masih
9
menjadi permasalahan umum di beberapa wilayah kepulauan di Sulawesi Selatan. Infrastruktur pertanian terutama jaringan irigasi masih jauh dari kebutuhan dan ketersediannya pun tidak merata. Daerah Kabupaten/Kota pada wilayah dan bagian
tertentu
masih
minim
prasarana
irigasi
yang
diperlukan
untuk
meningkatkan produksi dan produktivitas. Sejumlah infrastruktur pertanian yang dibangun dengan anggaran propinsi maupun melalui anggaran lain atas fasilitasi pemerintah propinsi, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, karena tidak melalui perencanaan yang matang pada tingkat propinsi dan tidak berdasarkan kebutuhan Kabupaten / Kota. Infrastruktur transportasi tidak mengalami kemajuan yang berarti selama lima tahun terakhir. Waktu dan jarak tempuh antara Ibukota Propinsi dengan ibukota Kabupaten terjauh masih membutuhkan waktu 12 Jam. Infrastruktur
Transportasi
laut
dapat
mendorong
pertumbuhan
dan
pergerakan ekonomi, membuka akses pemasaran dan perdagangan antar daerah dan antar propinsi. Namun demikian, perhatian terhadap upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya fasilitas kepelabuhanan masih rendah. Pelabuhan Soekarno – Hatta di Makassar misalnya, membutuhkan rata-rata waktu antri untuk mendapat kesempatan bongkar muat 28 hari, yang disebabkan oleh keterbatasan prasarana pelabuhan yang memadai. Hal ini sangat mengganggu iklim investasi dan aktivitas perdagangan. Selain itu, sejumlah pelabuhan di pesisir utara dan Selatan Sulawesi Selatan belum optimal berfungsi untuk mendukung geliat pertumbuhan ekonomi antar daerah di Sulawesi Selatan maupun antara Sulawesi Selatan dengan propinsi lainnya.
10
2.4 Ekonomi Daerah Dalam beberapa tahun terakhir propinsi Sulawesi Selatan mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga diiringi dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Sulawesi Selatan. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan adanya pemerataan yang baik. Tingkat kemiskinan masih tinggi, di Sulawesi Selatan, pada tahun 2011 masih terdapat 10, 27 % rumah tangga miskin. Ekonomi Sulawesi Selatan yang masih didominasi dan digerakkan oleh sektor pertanian, menghadapi masalah terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana, lahan dan air pertanian.
Lahan pertanian
belum dilayani dengan
fasilitas irigasi yang memadai baik irigasi teknis maupun semi teknis. Sampai saat ini baru sekitar 30 persen lebih areal persawahan yang dialiri irigasi teknis. Selain itu, masalah lain yang dihadapi adalah lemahnya Status dan Kecilnya Luas Penguasaan Lahan serta Tekanan Degradasi dan Alih Fungsi Lahan, Sistem Perbenihan dan Perbibitan Belum Berjalan Optimal, Terbatasnya Akses
petani
terhadap
sumber
permodalan,
Lemahnya
Kapasitas
dan
Kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, rendahnya nilai tukar petani (NTP), tekanan globalisasi pasar dan liberalisasi perdagangan, belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian, kebijakan fiskal dan moneter belum mendukung berkembangnya usaha pertanian, kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.
11
Sampai saat ini, petani telah mampu menyiapkan produksi yang berlimpah, tetapi akses pemasaran hasil pertanian tidak memiliki jaminan harga yang layak sehingga cenderung menjadi salah satu hambatan besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Produksi pertanian belum dapat dipacu secara cepat dan cenderung tidak efisien karena mekanisasi pertanian belum berjalan dengan baik. Petani pengguna alat dan mesin pertanian seperti traktor dan hand traktor masih amat kecil dibandingkan jumlah petani yang ada. Biaya sarana produksi pun sangat tinggi, disebabkan oleh mahalnya harga pupuk, pestisida bahkan bibit. Permasalahan ini makin dipersulit oleh kebijakan Pemerintah Pusat untuk memonopoli penyediaan bibit baru, yang berakibat menyulitkan petani di daerah untuk mendapatkan bibit unggul secara cepat dan murah. Persoalan-persoalan seperti di atas menyebabkan meskipun produksi hasil hasil pertanian sering ‘diklaim’ surplus, tetapi petani tetap saja miskin. Keberhasilan pembangunan bidang pertanian juga sangat bergantung pada kemampuan SDM pertanian, dan kelembagaan tani serta metode penyuluhannya. Namun hal tersebut nampaknya belum terwujud, salah satu penyebabnya masih rendahnya kapasitas dan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani secara baik dan benar. Model kelembagaan tani serta metode penyuluhannya pun masih menggunakan pola lama yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Permasalahan pertanian lainnya yang tidak kalah pelik adalah masalah kepastian hukum terhadap kepemilikan dan pemanfaatan lahan pertanian. Alih fungsi lahan masih terjadi meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya, tetapi 12
pemerintah belum tegas dalam menerapkannya. Hal ini juga disebabkan karena belum adanya upaya untuk menjamin konsistensi dan singkronisasi pemanfaatan ruang antar daerah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Pada sub sektor peternakan, masalah yang dihadapi adalah rendahnya daya saing produksi ternak Sulawesi Selatan, sehingga Sulawesi Selatan yang memiliki potensi besar sebagai suplier ternak kini menjadi stagnan atau tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan, terdapat kecederungan Sulawesi Selatan mengimpor ternak dari luar Sulawesi Selatan. Kondisi seperti ini cukup memprihatinkan karena di masa lalu Sulawesi Selatan telah dikenal sebagai salah satu lumbung ternak dan suplier ternak ke seluruh daerah di Indonesia. Pada bidang kelautan dan perikanan, permasalahan yang dihadapi masih tingginya kasus konflik nelayan antar kabupaten/Kota bahkan antara propinsi dengan propinsi tetangga. Konflik antar nelayan disebabkan oleh klaim wilayah penangkapan ikan oleh para nelayan setempat sehingga nelayan dari daerah lain tidak boleh mencari ikan di wilayah tersebut. Propinsi Sulawesi Selatan masih belum menunjukkan konsistensi
dan
optimalisasi pengelolaan komoditi unggulan. Penanganan komoditi yang masih bersifat parsial belum tertangani secara menyeluruh dari hulu sampai hilir sehingga proses produksi berjalan sendiri sendiri sampai ke pasar. Pada
bidang
industry,
belum
ada
sinergi
antar
daerah
dalam
pengembangan sektor ini. Kabupaten/kota cenderung jalan sendiri-sendiri dalam mengembangkan industri dan tidak pernah terbangun jaringan kerja yang positif antar kabupaten yang difasilitasi propinsi dalam upaya pengembangan industri 13
agar mampu menghasilkan barang / produk yang memiliki kualitas dan daya saing yang baik. Tidak sedikit industri kecil menengah mengalami kesulitan dan harus berhenti akibat tidak memiliki pola hubungan jaringan yang baik dalam penyediaan bahan baku maupun pemasaran. Keberhasilan pembangunan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah wirausahawan baru yang mandiri. Upaya meningkatkan jumlah wirausahawan atau mendukung berkembangnya jiwa enterpreneur masyarakat
belum
nyata
dan
tidak
berkelanjutan.
Jiwa
saudagar
(enterpreneurship) Warga Sulawesi Selatan yang menjadi ciri khas budaya Sulawesi Selatan di masa lampau, kini amat surut. Hal ini dibuktikan dengan jumlah usahawan/pengusaha yang masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah ideal 5 % dari total jumlah penduduk. Potensi energi dan sumber daya mineral di Sulawesi Selatan cukup besar dan menyebar dihampir semua kabupaten. Masalahnya adalah sebagian besar potensi tersebut belum dieksplorasi dan apalagi dieksploitasi. Sistem energi Sulawesi Selatan masih bertumpu sepenuhnya pada energi listrik yang dipasok oleh beberapa pembangkit listrik dengan kapasitas terbatas, sementara kebutuhan akan energi di Sulawesi Selatan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Suplay energi listrik masih rendah dibandingkan kebutuhan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk antisipasi kebutuhan industri. Masih terdapat 20-30% persen rumah tangga di Sulawesi Selatan belum menikmati listrik. Terkait dengan issu energi ini, sesungguhnya potensi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya optimal dikelola atau dimanfaatkan seperti batubara, gas
14
alam, geothermal, PLTA, serta potensi energi yang dapat diperbaharui seperti tenaga matahari dan angin. Masalah
utama
yang
dihadapi
Sulawesi
Selatan
dalam
bidang
ketenagakerjaan, adalah peningkatan angka pengangguran setiap tahunnya. Pertumbuhan angkatan kerja, belum seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja
atau angkatan kerja tidak dapat terserap pada lapangan kerja yang
tersedia. Permasalahan lainnya ialah tingkat ketrampilan tenaga kerja yang rendah, dibandingkan kebutuhan pasar kerja. Pelatihan kerja belum dilakukan secara komprehensif, belum melibatkan koordinasi antara sektor, serta belum diiringi dengan peningkatan kemampuan berwirausaha serta pemberian fasilitas permodalan dan peralatan pascapelatihan. Pada bidang ketenagakerjaan, masalah lain yang dihadapi Sulawesi Selatan adalah rendahnya perlindungan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang bekerja di luar Propinsi Sulawesi Selatan, khususnya di negara tetangga Malaysia. Selama ini, tertib administrasi bagi calon tenaga kerja belum dapat dikatakan baik, sehingga setiap saat rentan dengan permasalahan. Kerusakan hutan dan lahan di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu issu pokok lingkungan di daerah ini. Kawasan hutan negara tahun seluas 2.402.436 ha terus menerus mendapat tekanan dari penduduk sekitarnya. Luas lahan kritis di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat seluas 682.784,29 ha atau sekitar 15 % dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan. Lahan-lahan kritis tersebut tersebar dalam kawasan hutan seluas 369.956,55 ha dan diluar kawasan hutan seluas 312.827,74 ha.
15
Kerusakan ekosistem DAS merupakan salah satu issu pokok di Sulawesi Selatan. Yang menarik adalah, penanganan DAS selama ini belum dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Propinsi dengan melibatkan dua atau tiga Kabupaten yang dilewati DAS tersebut.
Akibatnya, keberhasilan untuk
menyelamatkan DAS sulit untuk diukur apalagi untuk diklaim telah berhasil. Akibat kerusakan ekosistem DAS di daerah ini telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan seperti banjir, kekeringan, meluasnya lahan kritis, erosi, longsor dan lain-lain. Masalah lingkungan utama lainnya di Sulawesi Selatan, adalah kerusakan berbagai ekosistem di wilayah pesisir dan laut, seperti kerusakan ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang dan ekosistem esturia yang berakibat pada terjadinya abrasi pantai, instrusi air laut dan penurunan produksi ikan, terutama ikan-ikan karang. Apabila hal ini tidak segera ditanggulangi maka akan berakibat pada menurunnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang kegiatannya terkait dengan perikanan Tidak adanya sistem pengamanan ekosistem mangrove yang memadai menyebabkan kerusakan mangrove terus berlangsung hingga sekarang. Luas areal mangrove di Sulawesi Selatan saat ini telah berkurang, hingga kini yang tersisa seluas 103.089 Ha. Kerusakan ekosistem terumbu karang di perairan laut Sulawesi Selatan telah berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Terumbu karang banyak dirusak oleh masyarakat yang menangkap ikan dengan cara pengeboman. Kerusakan terumbu karang di Sulawesi Selatan sampai tersebar di Kabupaten Bone, Pangkep, Barru, Sinjai, Bulukumba, Selayar, Takalar dan Pare-pare.
16
2.5 Sosial, Budaya dan Agama Di bidang sosial, kemajuan teknologi informasi maupun proses modernisasi yang sedang berlansung telah memberikan dampak negatif dalam semangat kekeluargaan serta kesetiakawanan sosial yang sesunguhnya adalah ciri khas Sulawesi Selatan.
Banyak nilai yang sejak dulu diyakini dan dipraktekkan
mengalami pergeseran bahkan mengalami kemunduran. Sementara di lain sisi, permasalahan dan upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan Kesejahteraan Sosial belum menemukan bentuknya yang melembaga. Pada bidang kehidupan keagamaan, perhatian pemerintah propinsi terhadap kesejahteraan para pemimpin/pelayan ummat, yang setiap saat melayani dan mendukung aktivitas tumbuh kembangnya kehidupan keagamaan keagamaan sangat kurang kalau tidak dapat disebut hampir tak ada. Perhatian terhadap para pemimpin/petugas penyelenggaraan kehidupan dan ibadah pada semua agama akan menjadi salah satu jaminan bahwa kehidupan keagamaan dapat terpenuhi dan berjalan dengan lancar. 2.6 Pemerintahan dan Politik
Pada aspek pemerintahan, issu utama yang penting adalah pola dan praktek
hubungan
antara
Gubernur
Kepala
Daerah
Propinsi
dengan
Bupati/Walikota yang sepenuhnya belum dapat dianggap harmonis dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Pemerintah Propinsi belum menempatkan diri secara tepat sesuai fungsi, peran dan kedudukan yang ada.
17
Fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Propinsi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota
belum
efektif
berjalan,
dan
kadang-kadang
Pemerintah
Kabupaten/Kota tidak merasakan arti penting keberadaan Pemerintah Propinsi untuk memperjuangkan pemenuhan kebutuhan rakyat di daerah. Bahkan, banyak program propinsi yang seharusnya dibiayai oleh pemerintah propinsi tetapi justru dibebankan pembiayaannya kepada daerah dengan porsi yang lebih besar pada kabupaten/kota. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, belum sepenuhnya dapat terwujud. Tingkat keluhan masyarakat atas pelayanan publik masih cukup tinggi. Harapan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi belum sepenuhnya dapat dicapai, terbukti dengan banyaknya kasus yang harus berhadapan dengan proses hukum. Di bidang politik, fungsi partai politik untuk menjadi lembaga pendidikan politik belum berjalan dengan baik. Suasana Pemilihan Kepala Daerah dalam berbagai tahapannya, masih sering diwarnai ketidakpuasan oleh pihak yang kalah. Jejak-jejak perpecahan rentan terjadi pada setiap event politik yang berlansung. Issu strategis lainnya dalam bidang politik adalah belum terwujudnya harapan dan tuntutan untuk pembentukan sejumlah Kabupaten di Sulawesi Selatan.
Perhatian, pengawasan dan pengawalan, agar maksud dan cita-cita
pembentukannya dapat diwujudkan sekaligus dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan rakyat.
18
BAB III VISI dan MISI
Berdasarkan kondisi rill saat ini, dan dengan mempertimbangkan hasil analisis lingkungan strategis, serta harapan untuk melakukan perubahan di masa yang akan datang, maka ditetapkan Visi Pembangunan Sulawesi Selatan 2013-2018 sebagai berikut:
3.1
VISI : Adapun Visi yang telah ditetapkan untuk Lima Tahun ke depan adalah : SULAWESI SELATAN TERDEPAN, MANDIRI DAN MAPAN Terdepan berarti Sulawesi Selatan sebagai Tiga Propinsi Terbaik dalam Inovasi Pelayanan Publik, yakni pelayanan hak dasar terutama pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Mandiri berarti Sulawesi Selatan menjadi propinsi mandiri pangan dan penyanggah kebutuhan pangan nasional, mandiri energi serta mandiri untuk mengelola potensi lokal Sulawesi Selatan guna meningkatkan kesejahteraan. Mapan berarti bahwa Sulawesi Selatan menjadi Propinsi yang maju dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita yang berada di atas rata-rata nasional dihasilkan dari pengelolaan potensi unggulan daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengembangan wirausaha.
19
3.2. MISI Berdasarkan Visi Misi diatas, maka dirumuskan misi, yaitu Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yaitu : 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Pendididikan, Kesehatan dan kehidupan keagamaan 2. Meningkatkan pemerataan ketersediaan Infrastruktur 3. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Propinsi Mandiri Pangan 4. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam, Energi dan Sumber Daya Mineral, 5. Meningkatkan kualitas produksi, pengolahan, daya saing dan akses pemasaran potensi unggulan daerah. 6. Meningkatkan dan mendorong semangat kewirausahaan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan. 7. Meningkatkan efektivitas manajemen dan tata kelola pemerintahan
3.2 TUJUAN 1. 2. 3. 4.
Meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan Pendidikan Meningkatkan akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Meningkatkan Ketersediaan infrastruktur dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi 5. Mengurangi ketimpangan kemajuan antar wilayah dan daerah 6. Meningkatkan kemampuan produksi untuk menjamin ketersediaan pangan 7. Mengembangkan sistem distribusi pangan berkualitas dengan harga terjangkau 8. Mewujudkan industri berbasis potensi lokal, berkualitas dan berdaya saing 9. Meningkatkan pendapatan masyarakat 10. Mengoptimalkan jaringan dan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan produksi dan pemasaran potensi lokal 11. Menciptakan dan mendorong lahirnya wirausahawan muda, mandiri dan tangguh serta berdaya saing 12. Menjadikan pemerintah propinsi sebagai perekat dan simpul kerjasama antar kabupaten/kota 13. Meningkatkan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
3.3. SASARAN
1. Meningkatnya akses dan kualitas Pelayanan Pendidikan 2. Meningkatnya akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama 20
4. Meningkatknya ketersediaan infrastruktur dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi 5. Terwujudnya pemerataan kemajuan antar wilayah dan daerah yang berkeadilan 6. Meningkatnya produksi dan produktivitas untuk menjamin ketersediaan pangan 7. Terwujudnya sistem distribusi pangan berkualitas dengan harga terjangkau 8. Terciptanya industri berbasis potensi lokal, berkualitas dan berdaya saing 9. Meningkatnya pendapatan masyarakat 10. Terwujudnya jaringan dan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan produksi dan pemasaran potensi lokal 11. Terciptanya wirausahawan muda, mandiri dan tangguh serta berdaya saing 12. Terwujudnya pemerintah propinsi sebagai perekat dan simpul kerjasama antar kabupaten/kota 13. Meningkatnya efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
3.4. PROGRAM STRATEGIS
Untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas, maka ditetapkan beberapa program strategis sebagai berikut :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4. 5. 7. 8.
Program Macca ( Masyarakat Cerdas, Cakap dan ber Akhlak). Pendidikan Bermutu dan bebas biaya SD, SLTP, SLTA negeri maupun swasta Pemberantasan Buta Aksara Terpadu (Berbakat) 2000 Beasiswa Pendidikan Guru Andalan ke Strata 2 (Bidik Gatra 2) Insentif bagi petugas pelayanan rumah ibadah Program Layanan Kesehatan Berkualitas dan Gratis Paripurna Program Dokter Keluarga - Satu dokter Satu desa Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dokter Ahli Rumah Sakit Daerah Infrastruktur (Jalan dan Jembatan) merata dan berkualitas Air bersih, listrik dan sanitasi untuk pesisir dan pulau-pulau kecil Saribattang (Sejuta Irigasi Bangkitkan Pertanian Tangguh) Pengelolaan SDA, energi dan sumber daya mineral untuk pemenuhan kebutuhan dan ketahanan energi 9. Dua Puluh Tiga Ribu (23.000) hand traktor untuk petani 10. Penyediaan bibit dan pupuk tepat waktu tepat sasaran dan terjangkau 11. Bangga-beternak (pembangunan dan pengembangan peternakan berbasis teknologi peternakan) 12. Produk unggulan lokal, kreatif dan berdaya saing 13. Agrobisnis terintegrasi dan industrialisasi potensi lokal 14. Jaminan harga hasil produksi
21
15. Sawerigading (Seratus Ribu Wirausahawan Energik, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing) 16. Pengembangan model pariwisata berbasis pemberdayaan sektor informal 17. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu 17. Rialebbiri (Reformasi Untuk Aparatur Yang Lebih Baik dan Bebas dari Korupsi) Reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur bersih bebas korupsi 18. Sipakatau-sipakalebbi (koordinasi pembinaan kabupaten kota untuk sistim pemenuhan kebutuhan daerah yang lebih baik)
3.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta program strategis diperlukan strategi dan kebijakan umum yang akan ditempuh pemerintah propinsi Sulawesi Selatan pada semua bidang untuk mengarahkan dan mendorong pencapaian semua program strategis. Strategi dan kebijakan umum tersebut adalah sebagai berikut : 1. Memastikan terciptanya pola hubungan yang adil dan bermartabat serta harmonis antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten kota dengan penekanan utama pada terpenuhinya kebutuhan kabupaten/kota atas fasilitasi dan pembinaan pemerintah propinsi 2. Memperteguh posisi dan peran pemerintah propinsi sebagai wakil pemerintah pusat serta memperkuat fungsi fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi antar pemerintah kabupaten/ kota 3. Memastikan terbentuknya jaringan kemitraan dan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, NGO, Organisasi Profesi dan bisnis dalam mengelola dan menggerakakan potensi lokal dan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan 4. Memastikan keberpihakan anggaran terhadap upaya pemerataan pembangunan dan pemenuhan hak dasar masyarakat di Kabupaten/Kota 5. Memastikan terciptanya iklim investasi yang baik, pelayanan publik yang prima, serta ketersediaan infrastruktur yang cukup untuk memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai Pusat Pelayanan dan Keunggulan di KTI 6. Memastikan berjalannya pemerintahan secara efektif, dan efisien melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan upaya percepatan perwujudan agenda dan road map reformasi birokrasi
22
3.6. NILAI-NILAI Untuk mencapai Visi dan Misi, mencapai tujuan dan menggapai sasaran serta menyukseskan program-program, maka dikembangkan nilai – nilai, yang menjiwai dan mengisipirasi serta mengawal perjalanan pencapaian Visi dan misi ini. Nilai-nilai yang dikembangkan adalah nilai yang digali dari kearifan lokal Sulawesi Selatan yang dipadukan dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nilai – nilai tersebut adalah : o Tegas (Getteng) o Jujur (Lempu, Lambusu) o Berkata Benar ( Ada Tongeng – Kana Tojeng) o Adil, Merata dan tak berpihak (Temmapasilaingeng) o Saling Menghargai (Sipakatau Sipakalebbi) o Unggul o Komunikatif o Berdaya Saing o Ikhlas
23
BAB IV PENUTUP
Visi dan Misi ini akan terwujud dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, Swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Pers, NGO, cendekiawan, tokoh masyarakat/pelajar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan wanita, mahasiswa, kelompok profesi dan bisnis,
serta dukungan seluruh Warga
Sulawesi Selatan. Semoga Visi dan Misi ini bermanfaat bagi kita semua. Sulawesi Selatan Jaya - Untuk Indonesia Raya Sejahtera.
Makassar, 13 September 2012 Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
1. Andi Rudiyanto Asapa,SH,LLM.......................................
2. Drs.H.Andi Nawir Pasinringi, MP ....................................
24
