BAB I KETENTUAN UMUM 2 RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK 3 BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 4

DAFTAR ISI KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : KEP/120/M.PAN/9/2004 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA

1

BAB I

KETENTUAN UMUM

2

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

3

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

4

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

5

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

6

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

13

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DALAM JABATAN

16

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEBERHENTIAN DARI JABATAN

17

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

18

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

19

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

19

BAB VIII

LAMPIRAN

21

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : KEP / 120 / M.PAN / 9 / 2004 TENTANG.

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan. Tugas. Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004. dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menko Wasbang PAN Nomor 13/KEP/MK.WASPAN/4/1999

tentang

Jabatan

Funsional

Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999;

2.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

21

Tahun

1994

tentang

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 6.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

27

Tahun

1994

tentang

Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan

Pemindahan

dan

Pemberhentian

Pegawai

Negeri Sipil; 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 12. Keputusan

Presiden

Nomor

103

Tahun

2001

tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

Memperhatikan:

1.

Usul Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. dengan surat Nomor 160/I/KT.504/B2/2004 tanggal 18 Juni 2004.

2.

Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-14/V.81-1/87 tanggal 25 Agustus 2004.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG

JABATAN

FUNGSIONAL

PENYULUH

KELUARGA

BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Program Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat Program KB nasional, adalah upaya peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, menuju keluarga berkualitas. 2. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yng berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional. 3. Penyuluhan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Penyuluhan KB nasional, adalah kegiatan penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas. 4. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pelayanan KB, adalah kegiatan pemberi fasilitas kepada keluarga dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam mewujudkan keluarga berkualitas. 5. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PKB dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. 6. Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja PKB.

BAB II RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2 (1) Jabatan fungsional PKB termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan. (2) Instansi Pembina Jabatan fungsional PKB adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN.

Pasal 3 (1) PKB, adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional program KB pada instansi pemerintah. (2) PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4 Tugas pokok PKB adalah melakukan penyuluhan keluarga berencana nasional dan pelayanan keluarga berencana.

BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5 Unsur dan Sub Unsur kegiatan PKB. terdiri dari : 1. Pendidikan, meliputi : a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar; b. Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang keluarga berencana dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). 2. Penyuluhan KB nasional, meliputi : a. Persiapan Penyuluhan; b. Pelaksanaan penyuluhan; c. Pembinaan generasi muda.

3. Pelayanan Keluarga Berencana. meliputi : a. Persiapan Pelayanan; b. Pelaksanaan pelayanan; c. Pengembangan model pelayanan. 4. Pengembangan profesi, meliputi : a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB; b. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di didang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB; c. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB; d. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB; 5. Penunjang tugas PKB. meliputi : a. Pengajar / pelatih di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB; b. Berperan serta dalam seminar / lokakarya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB; c. Keanggotaan organisasi profesi PKB; d. Keanggotaan / kepengurusan kelembagaan masyarakat; e. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan; f. Pembinaan generasi muda; g. Keanggotaan Tim Penilai jabatan fungsional PKB; h. Perolehan gelar Kesarjanaan lainnya; i. Perolehan penghargaan / tanda jasa.

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6 (1) Jabatan fungsional PKB terdiri dari PKB terampil dan PKB ahli. (2) Jenjang jabatan PKB terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi, adalah : a. PKB Pelaksanaan Pemula; b. PKB Pelaksana; c. PKB Pelaksana Lanjutan; d. PKB Penyelia.

(3) Jenjang jabatan PKB ahli dari yang terendah sampai dengan tertinggi, adalah : a. PKB Pertama; b. PKB Muda; c. PKB Madya. (4) Jenjang pangkat PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai jenjang jabatan, adalah : a. PKB Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ; b. PKB Pelaksana, terdiri dari : 1. Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b; 2. Pengatur, golongan ruang II/c; 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. c. PKB Pelaksana Lanjutan, terdiri dari : 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. d. PKB Penyelia, terdiri dari : 1. Penata, golongan ruang III/c; 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. (5) Jenjang pangkat PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sesuai Jenjang jabatan, adalah : a. PKB Pertama, terdiri dari : 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; 2. Penata Muda Tingkat I. golongan ruang III/b. b. PKB Muda, terdiri dari : 1. Penata, golongan ruang III/c; 2. Penata Tingkat I. golongan ruang III/d. c. PKB Madya. terdiri dari : 1. Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b : 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) adalah jenjang pangkat dan Jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing Jenjang jabatan.

(7) Penetapan Jenjang jabatan PKB untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat

yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak setara dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5).

BAB V RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7 (1) Kegiatan PKB terampil sesuai dengan Jenjang jabatan adalah sebagai berikut : a. PKB Pelaksana Pemula : 1.

Melakukan pendataan KB;

2.

Melakukan pengisian form pendataan Mutasi Data Keluarga (MDK);

3.

Membuat peta pendataan Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan (IMP) dan Organisasi Mon Pemerintah (0RMOP) tingkat desa/kelurahan;

4.

Membuat penomoran IMP;

5.

Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB kepada masyarakat secara perorangan;

6.

Melakukan fasilitas kepada kader;

7.

Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat desa/kelurahan;

8.

Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik;

9.

Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan dalam kegiatan KB keliling/Posyandu.

10. Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina Keluarga UPPKS).

b. PKB Pelaksana : 1.

Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat desa/kelurahan;

2.

Melaksanakan

pendataan

KB

dengan

mengolah

data

wilayah

desa/kelurahan; 3.

Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja;

4.

Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat kecamatan;

5.

Menyusun rencana operasi bulanan KB tingkat desa/kelurahan;

6.

Mengembangkan media KIE KB dalam bentuk spanduk atau umbul-umbul;

7.

Menjadi Tim lomba KB nasional, tingkat desa/kelurahan;

8.

Menjaga stand dalam setia pameran KB nasional;

9.

Melakukan fasilitas kepada kelompok KB / KS;

10. Menjadi peserta mini lokakarya; 11. Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat kecamatan; 12. Mendapatkan akseptor / peserta asuransi KB; 13. Membuat laporan hasil pelayanan KB Keliling/Posyandu; 14. Melakukan rujukan medis ke tempat pelayanan kesehatan; 15. Melakukan pelayanan terpadu dan pendapingan kegiatan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS).

c. PKB pelaksanaan Lanjutan : 1.

Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat kecamatan;

2.

Melaksanakan pendataan KB dengan menyajikan hasil pengolahan data desa/kelurahan;

3.

Membuat laporan pendataan di wilayah kerja;

4.

Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat desa/kelurahan;

5.

Melakukan persiapan pendataan IMP dan ORNOP dalam membuat rencana kerja tingkat kecamatan;

6.

Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal tingkat desa/kelurahan;

7.

Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat desa/kelurahan;

8.

Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Kecamatan;

9.

Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk transparan;

10. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk media sederhana; 11. Melakukan KIE KB nasional kepada masyarakat secara kelompok; 12. Menyiapkan sarana KIE dengan mobil penerangan (Mupen) KB; 13. Menjadi Tim lomba KB nasional tingkat kecamatan; 14. Melakukan fasilitas kepada Sub PPKBD; 15. Melakukan fasilitas kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat desa/kelurahan; 16. Menyusun materi rakor/raker KB tingkat desa/kelurahan; 17. Menjadi penyaji dalam mini lokakarya; 18. Memberikan pembekalan dan informasi kepada kader;

19. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan KB kepada kader; 20. Membimbing kegiatan pendewasaan usia perkawinan.

d. PKB Penyelia : 1.

Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan;

2.

Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat kecamatan;

3.

Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal tingkat kecamatan;

4.

Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat kecamatan;

5.

Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk poster;

6.

Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk leaflet atau billboard;

7.

Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk media tradisional di pedesaan;

8.

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB tingkat kecamatan;

9.

Menjadi Tim Penilai lomba KB nasional tingkat kecamatan;

10. Melakukan fasilitas kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat kecamatan; 11. Menyusun materi rakor / raker KB tingkat kecamatan; 12. Menfasilitasi terlaksananya pelayanan KB oleh LSOM; 13. Memberikan pembekalan dan informasi kepada masyarakat/tokoh formal; 14. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi di desa/kelurahan; 15. Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di desa/kelurahan; 16. Melakukan pelayanan KB pada momentum strategi; 17. Memberikan orientasi keterampilan kader IMP/POKTAN;

(2) Kegiatan PKB ahli sesuai dengan jenjang jabatan, adalah sebagai berikut : a. PKB Pertama : 1.

Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat Kabupaten/Kota;

2.

Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah kecamatan dan Kabupaten/Kota;

3.

Melaksanakan pendataan KB dengan verifikasi/validasi data;

4.

Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja tingkat Kabupaten/Kota;

5.

Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat Kabupaten/Kota;

6.

Menyiapkan instrumen pendataan KB dengan menguji coba instrumen;

7.

Mengevaluasi pencapaian KB tingkat desa/kelurahan;

8.

Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan advokasi/bahan KIE tingkat kecamatan;

9.

Menyusun rencana operasinal bulanan KB tingkat Kabupaten/Kota;

10. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk banner; 11. Melakukan KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB; 12. Melakukan uji coba materi dan media advokasi KIE KB nasional; 13. Mendesain pameran KB nasioanal di tingkat kecamatan; 14. Melakukan fasilitas kepada PPKBD; 15. Menjadi peserta pada rakor/raker KB nasional tingkat Propinsi; 16. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi tingkat kecamatan; 17. Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di tingkat Kabupaten/Kota; 18. Melakukan pengemabnagn wawasan pelayanan terpadu (Bina Keluarga. UUPKS); 19. Melakukan prakonseling KB; 20. Memantau dan mengevaluasi pelayanan KB tingkat Kabupaten/Kota; 21. Melakukan uji coba pengembangan model teknis penyuluh an K3 nasional dan pelayanan KB;

b. PKB Muda : 1.

Melaksanakan pendataan KB dengan menginterprestasi dan analisis data;

2.

Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal tingkat Kabupaten/Kota;

3.

Menyiapkan instrument pendataan KB dengan merencanakan instrument;

4.

Mengevaluasi pencapaian KB tingkat kecamatan;

5.

Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan advokasi/bahanKIE tingkat Kabupaen/Kota;

6.

Mengembangkan media KIE KBnasional dalam bentuk asesoris;

7.

Melakukan KIE KB melalui surat kabar/majalh atau radio;

8.

Melakukan penyuluhan massa tentang KB nasional;

9.

Melakukan pendekatan kepada ORNOP tingkat Kabupaten/Kota;

10. Menjadi tim penilai lomba KB nasional tingkat Kabupaten/Kota; 11. Menyiapkan materi pemeran KB nasional; 12. Melakukan fasilitas kepada POKTAN; 13. Melakukan fasilitas kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat Kabupaten/Kota; 14. Menyusun materi rakor/raker KB tingkat Kabupaten/Kota; 15. Menjadi peserta pada rakor/raker KB nasional tingkat nasional; 16. Membentuk institusi masyarakat pedesaan/POKTAN; 17. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontasepsi tingkat Kabupaten/Kota; 18. Melakukan konseling KB; 19. Membuat umpan balik hasil analisis pelayanan KB tingkat Kabupaten/Kota; 20. Mengembangkan model KB nasional;

c. PKB Madya 1.

Melaksanakan pendataan KB nasional dengan penyajian hasil analisis data, kecamatan dan Kabupaten/Kota;

2.

Menyiapkan instrument pendataan KB;

3.

Mengevaluasi pencapaian KB tingkat Kabupaten/Kota;

4.

Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk : video, lagu, sandiwara, audio, CD dan film;

5.

Melakukan KIE KB melalui televise;

6.

Memberikan

advokasi

kepada

tokoh

formal

dan

informal

tingkat

Kabupaten/Kota; 7.

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;

8.

Mendesain jenis lomba KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;

9.

Mendesain pameran KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;

10. Mengembangkan institusi masyarakat pedesaan/POKTAN; 11. Mengembangkan model teknis penyuluh KB nasional dan pelayanan KB; 12. Mengevaluasi pengembangan model KB nasional;

(3) PKB yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, pengabdian pada masyarakat dan penunjang tugas PKB diberikan angka kredit masing-masing untuk PKB Pelaksana Pemula samapai dengan PKB Penyelia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk PKB Pertama sampai dengan PKB Madya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II

Pasal 8 Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat PKB sesuai jenjang jabatanya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2) maka PKB satu tingkat diatas atau satu tingkat di bawah jenjang jabaannya dapat melaksanakan tugas tersebut berdasarkan surat penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;

Pasal 9 Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan, sebagai berikut : 1. PKB yang melaksanakan tugas satu tingkat diatas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II; 2. PKB ynag melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebear 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II;

Pasal 10 (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari : a. Unsur utama; b. Unsur penunjang; (2) Unsur utama, terdiri dari : a. Pendidikan; b. Penyuluhan KB nasional; c. Pelayanan KB; d. Pengembanagn profesi; (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukukng pelaksanaan tugas PKB sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 angka 5;

(4) Rincian kegiatan PKB dan angka kreditnya dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untu PKB terampil adalah sebagaiman tersebut dalam lampiran I dan untuk PKB ahli adalah sebagaiman tersebut dalam lampiran II;

Pasal 11 (1) Jumalah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat/jabatan PKB terampil sebagaiamana tersebut dalam lampiran III dan untuk PKB ahli sebagaiman tersebut dalam lampiran IV, dengan ketentuan: a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsure utama; b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsure penunjang; (2) Untuk kenaikan jabaan/pangkat setingkat lebih tinggi untuk menjadi PKB Madya pangkat Pembina Tingkat I, gol ruang IV/b sampai dnegan Pembina Utama Muda gol ruang IV/c diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit harus dari kegiatan pengembangan profesi; (3)

PKB yang telah memiliki angka kredit melebihi anka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Kelebihan angka kerdit tersebutdapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya;

(4)

Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka PKB yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan; a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan; b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

(5)

PKB yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di syaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi;

(6)

PKB yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya.

Pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurangkurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang diisyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi; (7) PKB Penyelia pangka Penata Tingkat I. golongan ruang III/d setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurangkurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi; (8)

PKB Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi;

Pasal 12 (1)

PKB yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah dalam bidang KB nasional, angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut : a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu;

(2)

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b; sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang;

BAB VI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13 (1)

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap PKB diwajibkan mencatat dan menginvertarisir seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

(2)

Apabila dari hasil catatan dan inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarki PKB dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

(3)

Penilaian dan penetapan angka kredit PKB dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.

Pasal 14 (1)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit PKB. adalah : a. Kepala BKKBN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya bagi PKB Madya. b. Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi keluarga berencana bagi PKB Pelaksana Pemula sampai dengan PKB Penyelia dan PKB Pertama sampai dengan PKB Muda di lingkungan masingmasing.

(2)

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit bagi PKB Madya, maka Kepala BKKBN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya dapat memberi kuasa/delegasi wewenang kepada Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi.

(3)

Dalam menjalankan kewenangannya pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dibantu oleh : a. Tim Penilai jabatan PKB Pusat bagi Kepala BKKBN atau Pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya yang selanjutnya disebut TIM Penilai Pusat. b. Tim Penilai jabatan PKB Propinsi bagi Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi apabila diberi kuasa/delegasi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perwakilan Propinsi. c. Tim Penilai jabatan PKB Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi keluarga berencana yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 15 (1)

Anggota Tim Penilai PKB adalah PKB dengan susunan sebagai berikut : a. Seseorang Ketua merangkap anggota; b. Seseorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. Seseorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota;

(2)

Persyaratan untuk menjadi AnggotaTim Penilai adalah : a. Menduduki pangkat/jabatan serendah-rendahnya sama dengan pangkat/jabatn PKB yang dinilai; b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilaki prestasi kerja PKB; c. Dapat aktif melakukan penilaian;

(3)

Masa tugas Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun;

(4)

Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi. Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain sepanjang memenuhi syarat; a. Memiliki kompetensi untuk menilai PKB; b. Menduduki pangkat/jabatan serendah-rendahnya sama dengan PKB yang dinilai; c. Dapat aktif melakukan penilaian;

(5)

Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum ada Pegawai Negeri Sipil yanag memenuhi syarat Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dilakukan Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat atau Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Perwakilan Propinsi.

(6)

Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh : a. Kepala BKKBN untuk Tim Penilai Pusat/Tim Penilai Perwakilan Propinsi; b. Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yabg ditunjuk yang membidangi keluarga berencana untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 16 (1)

Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut. dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan;

(2)

Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 17 Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai, ditetapkan oleh Kepala BKKBN selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan PKB.

Pasal 18 Usul penetapan angka kredit PKB diajukan oleh : 1.

Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi keluarga berencana kepada Kepala BKKBN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya atau Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi apabila diberi kuasa/delegasi untuk angka kredit PKB Madya di lingkungan masing-masing.

2.

Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan (serendah-rendahnya eselon III) kepada Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang

membidangi keluarga berencana untuk angka kredit PKB Pelaksana Pemula sampai dengan PKB Penyelia dan PKB Pertama sampai dengan PKB Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 19 (1)

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat PKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh PKB yang bersangkutan. BAB VII PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DALAM JABATAN

Pasal 20 Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan PKB adalah Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 (1)

Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan PKB terampil. adalah : a. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan II/a; c. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional bidang keluarga berencana; d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2)

Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan PKB ahli, adalah : a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1)/Diploma IV (D IV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda , golongan ruang III/a; c. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional bidang keluarga berencana; d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DPS sekurang-kurang bernilai baik dalam 1 (satu) terakhir.

(3)

Penetapan jenjang jabatan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama

dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. (4)

Kualifikasi pendidikan untuk jabatan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala-BKKBN selaku pimpinan Instansi Pembina jabatan PKB.

Pasal 22 Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan PKB dilakasanakan sesuai dengan formasi jabatan PKB, yang ditetapkan oleh Kepala DAerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur Negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 23 (1)

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan PKB dapat dipertimbangkan dengan ketendtuan sebagai berikut : a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ; b. Memiliki pengalaman dibidnag penyuluh KB sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DOS sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2)

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri SIpil sebagaimana dimaksud dlama ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan PKB ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3)

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB VIII PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 24 (1)

PKB Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda. golongan ruang II/a sampai dengan PKB Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan PKB Pertama. pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PKB Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2)

PKB Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara

dari

jabatannya

apabila

setiap

tahun

sejak

diangkat

dalam

pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluh KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi. (3)

PKB Madia, pangkat Pembian Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluh KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi.

(4)

Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKB dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila : a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tungkat berat berupa penurunan pangkat; b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan PKB; d. Menjalani cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; e. Sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 25 (1)

PKB yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB :

(2)

Pengangkatan kembali dalam jabatan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan PKB, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 26 PKB diberhentikan dari jabatannya, apabila : 1.

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

2.

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau ayat (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

3.

Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 27 Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28 Prestasi kerja PKB yang telah dilakukan sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menkowasbang PAN Nomor 13/KEP/MK.WASPAN/4/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya.

BAB X KENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29 Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengentahuan, pengalaman dan pengembangan karier, PKB dapat dipindahkan kejabatan structural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

Pasal 30 PKB tingkat terampil yang mendapatkan ijasah Sarjana (S I) / Diploma IV, dapat diangkat dalam jabatan PKB tingkat ahli apabila ijasah yang diperoleh/dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dan memenuhi angka kredit minimal untuk PKB tingkat ahli.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31 Apabila terdapat perubahan yang mendasar sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 32 Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 33 Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menkowasbang PAN Nomor 13/KEP/MK. WASPAN/4/1999

tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga

Berencana dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 2 September 2004

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

ttd

Feisal Tamin

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR

: KEP/120/M.PAN/9/2004

TANGGAL

: 2 SEPTEBER

RENCANA KEGIATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO 1 I

UNSUR

SUB UNSUR

2 PENDIDIKAN

BUTIR

3 A. Pendidikan sekolah dan memperoleh

4

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

PELAKSANA 7

1

Sarjana Muda / Diploma III

Ijazah

60

Semua jenjang

2

Diploma II

Ijazah

40

Semua jenjang

3

SLTA / Diploma I

Ijazah

25

Semua jenjang

1

Lamanya lebih dari 961 jam

Sertifikat

15

Semua jenjang

bidang keluarga Berencana serta

2

Lamanya antara 941 s/d 960 jam

Sertifikat

9

Semua jenjang

memperoleh Surat Tamat dan

3


Sertifikat

6

Semua jenjang

Pelatihan (STTPL)

4


Sertifikat

3

Semua jenjang

5


Sertifikat

2

Semua jenjang

6


Sertifikat

1

Semua jenjang

Sertifikat

1,5

ijazah/gelar B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di

C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II

NO

UNSUR

1

2

II

PENYULUHAN KB NASIONAL

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

7

Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat : a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan

Rencana Rencana

0.016 0.040

Melaksanakanpendataan KB :

Laporan

0.108

PKB Pelaksana PKB Pelaksana Lanjutan PKB Pelaksana Pemula PKB Pelaksana Lanjutan PKB Pelaksana Lanjutan PKB Pelaksana Lanjutan PKB Pelaksana Pemula PKB Penyelia PKB Pelaksana Lanjutan

SUB UNSUR

BUTIR

3 A. Persiapan Penyuluhan

4 1.

2.

a.

Melakukan Pendataan KB

0.016

b.

Mengolah data wilayah Desa / Kelurahan

Laporan

0.040

c.

Penyajian hasil pengolahan data desa/kelurahan

Laporan

0.135

3.

Melakukan pengisian form pendataan MDK

Laporan

0.080

4. 5.

Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan Membuat laporan pendataan di wilayah kerja

Peta Laporan

0.030 0.030

6.

Melakukan sosialsiasi hasil pendataan tingkat a. Desa/Kelurahan

Laporan

0.030

Laporan

0.060

Rencana Rencana

0.016 0.040

7.

b. Kecamatan Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP a. Membuat rencana kerja tingkat 1) Desa / Kelurahan 2) Kecamatan

PELAKSANA

PKB Pelaksana Lanjutan PKB Penyelia

PKB Pelaksana PKB Pelaksana Lanjutan

NO 1

UNSUR 2

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

7

Laporan

0.030

2) Kecamatan Melakukan pendekatan kepada IMPR dan ORNOB tingkat a. Desa / Kelurahan

Laporan

0.060


Institusi

0.020

b. Kecamatan Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat: a. Desa / Kelurahan

Institusi

0.040

Peta

0.012

Peta Laporan

0.016 0.006

Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat : a. Desa / Kelurahan b. Kecamatan

Rencana Rencana

0.016 0.030

PKB Pelaksana PKB Pelaksana Lanjutan

Mengembangkan media KIE KB Nasional dalam bentuk : a. Transparan

Substansi

0.030

Lembar

0.160


SUB UNSUR

BUTIR

3

4 b.

8.

9.

Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal tingkat : 1) Desa / Kelurahan

b. Kecamatan 10. Membuat penomoran IMP B. Pelaksanaan Penyuluhan

1.

2.

b.

Poster

PELAKSANA

PKB Pelaksana Lanjutan PKB Penyelia PKB Pelaskana Pemula PKB Pelaksana PKB Pelaksana Pemula

NO 1

UNSUR 2

SUB UNSUR

BUTIR

3

4

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

7

PELAKSANA

c.

Spanduk

Unit

0.020

PKB Pelaksana

d.

Umbul-umbul

Unit

0.020

PKB Pelaksana

e.

Leaflet

Lembar

0.240

PKB Penyelia

f.

Media trtadisional di pedesaan

Macam

0.200

PKB Penyelia

g.

Billboard

Unit

0.240

PKB Penyelia

h.

Media sederhana

Unit

0.120

PKB Pelaksana Lanjutan

3.

Melakukan KIE KB Nasional kepada masyarakat secara : a.

Perorangan

Laporan

0.006

PKB Pelaskana Pemula

b.

Kelompok

Laporan

0.030


4.

Menyiapkan sarana KIE dengan mobil penerangan

Laporan

0.060

(MUPEN) KB 5.

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan


Laporan

0.120

PKB Penyelia

KIE KB tingkat Kecamatan 6.

Menajdi tim lomba KB Nasional tingkat : a.

Desa/Kelurahan

Laporan

0.048

PKB Pelaksana

b.

Kecamatan

Laporan

0.180


7.

Menjaga stand dalam setiap pameran KB nasional

Laporan

0.32

PKB Pelaksana

NO 1

UNSUR 2

SUB UNSUR

BUTIR

3

4

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

7

Laporan

0.080

PKB Penyelia

PKB Pelaksana Pemula PKB Pelaksana PKB Pelaksana Lanjutan

8.

Menjadi tim penilai setiap jenis lomba KB Nasional

9.

Melakukan fasilitasi kepada : a. Kader

Laporan

0.009

b. c.

Laporan Laporan

0.012 0.030

Laporan

0.030

b. Kecamatan 11. Menyusun materi Rakor / Raker KB tingkat a. Desa/ Kelurahan

Laporan

0.060

Naskah

0.040

b. Kecamatan 12. Memfasilitasi terlaksananya pelayanan KB oleh LSOM 1. Menjadi peserta dalam nilai lokarnya sebagai a. Penyaji

Naskah LSOM

0.080 0.180

Makalah

0.060

Laporan

0.012

Laporan

0.030

PELAKSANA

tingkat kecamatan

Kelompok KB/KAS Sub PPKBD

10. MElakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat : a. Desa/ Kelurahan

III.

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

A. Persiapan Pelayanan

2.

b. Peserta Memberikan pembekalan dan informasi kepada : a. Kader

PKB Pelaksana Lanjutan PKB Penyelia PKB Pelaksana Lanjutan PKB Penyelia PKB Penyelia

PKB. P. Lanjutan PKB Pelaksana PKB. P. Lanjutan

NO 1

UNSUR 2

SUB UNSUR 3

B. Pelaksanaan Pelayanan

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

4

5

6

7

b. Masyarakat c. Tokoh formal Menyiapkan sarana dan prasarna pelayanan KB kepada kader Membimbing kegiatan pendewasaan usia perkawinan Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrrasepsi di tingkat Desa/Kelurahan Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat : a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik

Laporan Laporan Unit Pelayanan

0.080 0.080 0.030

Laporan

0.030

Laporan

0.120

PKB Penyelia PKB Penyelia PKB Pelaksana Lanjutan PKB Pelaksana Lanjutan PKB Penyelia

Laporan Laporan Laporan

0.009 0.024 0.009

Tiap orang

0.012

Unit

0.012

Laporan LSOM

0.008 0.180

PKB Pelaksana Pemula PKB Pelaksana PKB Pelaksana

Orang

0.240

PKB Penyelia

Laporan Laporan

0.080 0.006

PKB Penyelia PKB Pelaksnaa Pemula

BUTIR

1 2. 3

4

5. 6. 7

Mendapatkan akseptor / peserta asuransi KB Menjadi peserta dalam pelayanan Tim KB keliling / Posyandu : a. Menyiapkan sarana dan prasana pelayanan

b. Membuat laporan hasil pelayanan Melakukan rujukan medis ketempat pelayanan kesehatan 9 Mengidentifikasi dan menseleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di tingkat Desa/ Kelurahan 10 Melakukan pelayanan KB pada momentum strategis 11 Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS) 8

PELAKSANA

PKB P. Pemula PKB Pelaksana PKB Pelaksana Pemula PKB Pelaksana

NO 1

IV

UNSUR 2

PENGEMBANGAN PROFESI

SUB UNSUR 3

A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB NAsional dan Pelayanan KB

BUTIR 4 12 Melakukan pelayanan dan pendampingan kegiatan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS) 13 Memberikan orientasi keterampilan kader IMP / POKTAN 1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB NAsional dan pelayanan KB yang dipubliaksikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey evaluasi di bidang penyuluhan KB Nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui LOPO 3 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluh KB Nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitykan dan diedarkan secara nasional b. Dalam makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

7

Laporan

0.012

PKB Pelaksana

Laporan

0.240

PKB Penyelia

Setiap buku

12.5

Semua Jenjang

Setiap makalah

6

Semua Jenjang

Setiap buku

8

Semua Jenjang

Setiap makalah

4

Semua Jenjang

Setiap buku

7

Semua Jenjang

Setiap makalah

3.5

Semua Jenjang

PELAKSANA

NO 1

UNSUR 2

SUB UNSUR

BUTIR

3

4 4

5

6

B. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB Nasiopnal dan pelayanan KB

1

2

3

Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluh KB nasional dan pelayana KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah Membuat tulisan ilmiah popular di bidang penyuluhan KB NAsional dan pelayanan KB yang disebarluaskan melalui media masa Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB Nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah Menerjemahkan / menyadrukan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB Nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterrbikan dan diedarkan secara Nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI Menerjemahkan / menyadrukan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB Nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterrbikan dan diedarkan secara Nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

7

Setiap buku Setiap makalah Setiap karya

7 3.5

Semua Jenjang Semua Jenjang

Setiap naskah

2

Semua Jenjang

Setiap buku

2.5

Semua Jenjang

Setiap buku

3

Semua Jenjang

Setiap majalah

1.5

Semua Jenjang

Setiap naskah

1.5

Semua Jenjang

PELAKSANA

Setiap majalah

NO 1

VI

UNSUR 2

PENUNJANG TUGAS PKB

SUB UNSUR

BUTIR

3

4

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

7

PELAKSANA

C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB

Membuat buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB NAsional dan pelayanan KB

Setiap naskah

2

Semua Jenjang

D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyulkuhan KB NAsional dan pelayanan KB

Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB NAsional dan pelayanan KB

Setiap karya

5

Semua Jenjang

A. Pengajar / pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB Nasional dan pelayanan KB

Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawau

Setiap 2 jam pelajaran

0.04

Semua Jenjang

Setiap kali Setiap kali Setiap kali

3 2 1

Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

Setiap kali Setiap kali

1 0.5


Setiap tahun

1

Semua Jenjang

B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang penyuluhan KB Nasional; dan pelayanan KB

C. Keanggotaan dalam organisasi profesi

1

Mengikuti seminar / lokakarya setiap kali sebagai: a. Pemasaran b. Pembahas/moderator/narasumber c. Peserta 2 Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota Menjadi anggota dalam organsiasi profesi sebagai : a.

Pengurus

b.

Anggota

Menjadi Anggota / pengurus BPMD, Koperasi, dll 1

Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam

Setiap tahun

0.5

Semua Jenjang

Setiap tahun

0.25

Semua Jenjang

Setiap penugasan

0.035

Semua Jenjang

NO 1

UNSUR 2

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

4

5

6

7

Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, karang karuna Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Sarjana D.IV b. Sarjana Muda / Diploma III c. Diploma II Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun lebih b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (Sepuluh) tahun

Setiap tahun

0.035

Semua Jenjang

Setiap tahun

0.25

Semua Jenjang

Setiap tahun Setiap tahun

1 0.5


Setiap ijazah/gelar Setiap ijazah/gelar Setiap ijazah/gelar

5 3 1


Setiap penghargaan Setiap penghargaan Setiap penghargaan

3 2 1


SUB UNSUR

BUTIR

3 2

F. Pembinaan generasi muda G. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional H. Perolehan gelar kerjasama lainnya

I. Perolehan piagam penghargaan

PELAKSANA


Feisal Tamin

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR

: KEP/120/M.PAN/9/2004

TANGGAL

: 2 SEPTEBER 2004

RINCIAN KEGIATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO 1 I

UNSUR

SUB UNSUR

2 PENDIDIKAN

BUTIR

3 A. Pendidikan sekolah dan memperoleh

4

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

PELAKSANA 7

1

Doktor (S.3)

Ijazah

150

Semua jenjang

2

Pasca Sarjana (S.2)

Ijazah

100

Semua jenjang

3

Sajrana / Diploma IV

Ijazah

75

Semua jenjang

1


Sertifikat

15

Semua jenjang

bidang keluarga Berencana serta

2


Sertifikat

9

Semua jenjang

memperoleh Surat Tamat dan

3


Sertifikat

6

Semua jenjang

Pelatihan (STTPL)

4


Sertifikat

3

Semua jenjang

5


Sertifikat

2

Semua jenjang

6


Sertifikat

1

Semua jenjang

Sertifikat

2

ijazah/gelar B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di

C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III

NO

UNSUR

1

2

II


SUB UNSUR

BUTIR

3 A. Persiapan Penyuluhan

4 1.

Menyusun renana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat Kabupaten / Kota

2

Melaksanakan pendataan KB :

3

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

Rencana

0.060

PKB Pertama

PELAKSANA 7

a.

Mengolah data wilayah Kecamatan / Kabupaten / Kota

Laporan

0.150

PKB Pertama

b.

Verifikasi / Validasi data

Laporan

0.150

PKB Pertama

c.

Interpretasi dan Analisis data

Naskah

0.300

PKB Muda

d.

Penyajian hasil analisis data KEc.Kabupaten / Kota

Naskah

0.180

PKB MAdya

Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP : a.

Membuat rencana kerja tingkat Kab/Kota

Rencana

0.060

PKB Pertama

b.

Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal tingkat Kabupaten/Kota

Laporan

0.120

PKB Muda

4

Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat Kabupaten/Kota

Peta

0.030

PKB Pertama

5

Menyiapkan instrument pendataan KB a. Merancang instrument b. Uji Coba Instrumen c. Menyusun Pedoman Mengevaluasi pencapaian KB tingkat

Instrumen Laporan Naskah

0.300 0.150 0.360

PKB Muda PKB Pertama PKB Madya

6

a.

Desa/Kelurahan

Laporan

0.060

PKB Pertama

b.

Kecamatan

Laporan

0.120

PKB Muda

c.

Kabupaten / Kota

Laporan

0.180

PKB Madya

NO 1

UNSUR 2

SUB UNSUR

BUTIR

3

4 7

b.

1

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

7

PELAKSANA

Menyusun isi pesan KB Nasional a.

B. Pelaksanaan Penyuluhan

SATUAN HASIL

Bahan advokasi tingkat : 1)

Kecamatan

Naskah

0.060

PKB Pertama

2)

Kabupaten / Kota

Naskah

0.120

PKB Muda

Bahan KIE tingkat 1)

Kecamatan

Naskah

0.060

PKB Pertama

2)

Kabupaten / Kota

Naskah

0.120

PKB Muda

Rencana

0.060

PKB Pertama

Menyusun rencana operiasonal bulanan KB tingkat Kabupaten / Kota

2.

Mengembangkan Media KIE KB Nasional dalam bentuk : a.

Video

Naskah

0.900

PKB Madya

b.

Lagu

Naskah

0.450

PKB Madya

c.

Sandiwara

Naskah

0.900

PKB Madya

d.

Asesoris

Unit

0.120

PKB Madya

e.

Audio

Naskah

0.270

PKB Madya

f.

Neon Sign

Unit

0.240

PKB Madya

g.

CD

Unit

0.450

PKB Madya

h.

Benar

Unit

0.060

PKB Pertama

i.

Film

Naskah

1.800

PKB Madya

NO 1

UNSUR 2

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

4

5

6

Melakukan KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB 4. Melakukan KIE KB melalui : a. Surat kabar / majalah b. Rdio d. Televisi 5. Melakukan penyuluhan massa tentang KB Nasional 6. Melakukan pendekatan kepada organsiasi non pemerintah (omop) tingkat Kab/Kota 7. Melakukan uji coba materi dan media advokasi dan KIE KB Nasional 8. Memberikan advokasi kepada tokoh formal dan informal tinghkat kabupaten.kota 9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB Nasional tingjkat Kabupaten/Kota 10. Mendesain lomba KB Nasional tingkat Kabupaten /

Laporan

0.060

PKB Pertama

Naskah Laporan Laporan Laporan Laporan

0.060 0.060 0.180 0.080 0.060

PKB Muda PKB Muda PKB Madya PKB MUda PKB MUda

Laporan

0.150

PKB Perrtama

Laporan

0.180

PKB Madya

Laporan

0.090

PKB Madya

Naskah

0.450

PKB Madya

Laporan

0.240

PKB Muda

Naskah Naskah Naskah

0.060 0.180 0.300

PKB Pertama PKB Madya PKB Muda

SUB UNSUR

BUTIR

3 3.

PELAKSANA 7

Kota 11. Menjadi tim penilai setiap jenis lomba KB Nasional tingkat Kabupaten/Kota 12. Mendesain pameran KB Nasional : a.

Mendesain pameran tingkat :

b.

1) Kecamatan 2) Kabupaten/Kota Menyiapkan materi pamerah

NO 1

III

UNSUR 2


SUB UNSUR 3

A. Pelaksanaan Pelayanan

BUTIR 4 13. Melakukan fasilityasi kepada : a. PPKBD b. Poktan 14 Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat Kabupaten/Kota 15 Menyusun materi rakor/raker KB tingkat Kabupaten / kota 16 Menjadi peserta pada Rakor / Raknernas KB Nasional tingkat a. Propinsi b. Nasional 17. Membentuk institusi masyarakat pedesaan / POKTAN 18 Mengembangkan institusi masyarakat pedesaan / POKTAN 1. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi di tingkat : a. Kecamatan b. Kab/Kota 2 Mengidentifikasi dan menseleksi calon penerima bantuan pelayanan terpoadu di tingkat Kab/Kota 3 Melakukan pengembangan wawasan pelayanan terpadu (BIna Keluarga, UPPKS) 4 Melakukan pra konseling KB 5 Melakukan konseling KB

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

7

Laporan Laporan Laporan

0.030 0.060 0.060

PKBN Pertama PKBN Pertama PKBN Pertama

Naskah

0.120

PKBN Pertama

Laporan Laporan Institusi /POKTAN

0.130 0.360 0.480


Institusi /POKTAN

0.360

PKBN Pertama

Laporan Laporan Orang

0.030 0.060 0.120


Konsep

0.060

PKBN Pertama

Keluargga Keluargga

0.020 0.040

PKBN Pertama PKBN Muda

PELAKSANA

Institusi /POKTAN

NO 1

UNSUR 2

SUB UNSUR 3

B. Pengembangan Model Pelayanan

IV


BUTIR

A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang penyuluhan KB Nasional dan Pelayanan KB

4

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

7

PELAKSANA

6

Memantau dan mengevaluasi pelayanan KB tingkat Kab/Kota

Laporan

0.030

PKB Pertama

7

Membuat umpan balik hasil analisis pelayanan KB tingkat Kab/Kota

Laporan

0.040

PKB Muda

1

Mengembangkan model KB Nasional

Model

0.600

PKB Muda

2

Mengembangkan model teknis penyuluhan KB nasional

Model

0.900

PKB Madya

3

Melakukan uji coba pengembangan model teknis penyuluh KB nasional dan Pelayanan KB

Laporan

0.800

PKB Pertama

4

Mengevaluasi pengembangan model KB Nasioonal

Laporan

0.600

PKB Madya

1

Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan

Setiap buku

12.5

Semua Jenjang

Setiap majalah

6

Semua Jenjang

Setiap buku

8

Semua Jenjang

Setiap majalah

4

Semua Jenjang

2

a. b.

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

NO 1

UNSUR 2

SUB UNSUR

BUTIR

3

4 3

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

Setiap Buku

7

Semua Jenjang

Setiap Makalah

4

Semua Jenjang

Setiap Buku

7

Semua Jenjang

Setiap Makalah

3.5

Semua Jenjang

Setiap karya

2

Semua Jenjang

Setiap naskah

2.5

Semua Jenjang

PELAKSANA 7

Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan a.

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. 4

Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan a.


b. 5


Membuat tulisan ilmiah popular di bidang penyuluhan KB NAsional dan pelayanan KB yang disebarluaskan melalui media masa

6

Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB Nasional dan pelayana KB pada pertemuan ilmiah

NO 1

UNSUR

SUB UNSUR

2

BUTIR

3 B. Penerjemah/penyeaduran buku dan

4 1.

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

Setiap buku

7

Semua Jenjang

Setiap Makalah

3.5

Semua Jenjang

Setiap buku

3

Semua Jenjang

Setiap Makalah

1.5

Semua Jenjang

Setiap makalah

1.5

Semua Jenjang

Setiap naskah

2

Setiap karya

5

PELAKSANA 7

Menerjemahkan / menyadurkan buku atau karya

bahan lainnya di bidang penyuluhan

ilmiah dalam bidang penyuluhan KB Nasional dan

KB Nasional dan pelayanan KB

pelayanan KB yang dipublikasikan a.


b. 2.


Menerjemahkan / menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB Nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan

3.

a.

Dalam bentuk buku

b.

Dalam bentuk makalah

Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan

C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk

Membuat buku pedoman / petunjuk pelaksanaan /

pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang

petunjuk teknis di bidang KB Nasional dan

penyuluhan KB Nasional dan

pelayanan KB

pelayanan KB D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB Nasional dan pelayanan KB

Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB Nasional dan pelayanan KB

Semua Jenjang

NO 1 VI

UNSUR 2 PENUNJANG TUGAS PKB

SUB UNSUR

BUTIR

3

4

A. Pengajar / pelatih yang berkaitan

Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

dengan bidang penyukluhan KB

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

7

Setiap 2 jam

0.04

Semua Jenjang

PELAKSANA

pelajaran

nasional dan pelayanan KB B. Peran serta dalam seminar / lokakarya

1.

Mengikuti seminar / lokakarya setiap kali sebagai

dalam bidang penyuluhan KB nasional

a.

Pemasaran

Setiap kali

3

Semua Jenjang

dan pelayanan KB

b.

Pembahas/moderator/narasumber

Setiap kali

2

Semua Jenjang

c.

Peserrta

Setiap kali

1

Semua Jenjang

Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua

Setiap kali

1.5

Semua Jenjang

b.

Setiap kali

1

Semua Jenjang

2.

C. Keanggotaan dalam organusasi profesi

D. Keanggotaan / kepengurusan

Anggota

Menjadi anggota dalam organisasi profesi sebagai : a.

Pengurus

Setiap tahun

1

Semua Jenjang

b.

Anggota

Setiap tahun

0.50

Semua Jenjang

Setiap tahun

0.25

Setiap penugasan

0.35

Setiap tahun

0.35

Semua Jenjang

Setiap tahun

0.25

Semua Jenjang

Menjadi anggota / pengurus BPM, Koperasi, dll

kelembagaan masyarakat E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan

1

Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana

Semua Jenjang

alam 2

Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita dan anak

F. Pembinaan Generasi Muda

Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna

NO 1

UNSUR 2

SUB UNSUR

BUTIR

3 G. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional H. Perolehan Gelar Kesarjanaan lainnya

I. Perolehan Piagam Penghargaan

4

SATUAN HASIL

ANGKA

(Tiap)

KREDIT

5

6

7

PELAKSANA

Menjadi anggota Tim Penilai JAbatan Fungsional 1.

Ketua/Wakil Ketua

Setiap tahun

1

Semua Jenjang

2.

Anggota

Setiap tahun

0.50

Semua Jenjang

Setiap Ijazah/gelar

15

Semua Jenjang

Memperoleh Ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Doktor (S.3)

1.

2

b.

Pasca Sarjana (S.2)

Setiap Ijazah/gelar

10

Semua Jenjang

c.

Sarjana /D.IV

Setiap Ijazah/gelar

5

Semua Jenjang

Penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya a.

30 (tiga puluh) tahun lebih

Setiap penghargaan

3

Semua Jenjang

b.

20 (dua puluh) tahun

Setiap penghargaan

2

Semua Jenjang

c.

10 (Sepuluh) tahun

Setiap penghargaan

1

Semua Jenjang

Setgiap gelar

15

Semua Jenjang

Memperoleh gelar kehormatan


Faisal Tamin

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : KEP/120/M.PAN/9/2004 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2004

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENYULUH KELUARGA BERENCANA TERAMPIL NO

1

2

UNSUR

UTAMA a. Pendidikan b. Penyuluhan KB Nasional c. Pelayanan KB d. Pengembangan Profesi PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas PKB Jumlah

PROSENTASI

≥ 80%

≤ 20% 100%

JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA TERAMPIL Pel. Pelaksana Pelaksana Penyelia Pemula Lanjutan II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d 20 32 48 64 80 120 160 240

5

8

12

16

20

30

40

60

25

40

60

80

100

150

200

300


Faisal Tamin

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : KEP/120/M.PAN/9/2004 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2004

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI NO.

1

2

UNSUR

UTAMA a. Pendidikan b. Penyuluhan KB Nasional c. Pelayanan KB d. Pengembangan Profesi PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas PKB Jumlah

PROSENTASI

≥ 80%

≤ 20% 100%

JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI Pertama Muda Madya III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c 80 120 160 240 320 440 560

20

30

40

60

80

110

140

100

150

200

300

400

550

700


Faisal Tamin

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004 NOMOR : 34 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang

Menimbang :

a. bahwa

dengan

Pendayagunaan

ditetapkannya Aparatur

Keputusan Negara

Menteri

Nomor

:

KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya ; b.

bahwa

untuk

tertib

adminstrasi

dalam

pelaksanaannya

dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya.;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok

Kepegawaian

sebagaimana

telah

diubah

dengan

1992

tentang

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ; 2.

Undang-undang

Nomor

10

Perkembangan

Kependudukan

Tahun dan

Pembangunan

Keluarga Sejahtera ; 3.

Undang-undang

Nomor

22

Tahun

1999

tentang

Pemerintah Daerah ; 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian

Sementara

Pegawai

Negeri Sipil ; 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa

kali

diubah

terakhir

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ; 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenanagn

Pemerintah

dan

Kewenangan

Provinsi

sebagai Daerah Otonom ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengakatan. Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; 16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil : 17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas,

Fungsi,

Kewenangan.

Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 ; 18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/120/M.PAN/9/2004

tentang

fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

Jabatan dan Angka

kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN

BERSAMA

KEPALA

BADAN

KOORDINASI

KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.

Program Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat program KB nasional adalah upaya peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan

keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan

keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, menuju keluarga berkualitas.

2.

Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan has secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluh, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional.

3.

Penyuluh Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Penyuluh KB nasional, adalah kegiatan penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarag berkualitas.

4.

Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pelayanan KB, adalah pemberian fasilitas kepada keluarga dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

5.

PKB terampil, adalah PKB yang mempunyai kualifikasi teknik yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahhuan teknis dan prosedur kerja dibidang penyuluh KB nasional dan pelayanan KB.

6.

PKB ahli, adalah PKB yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan tehnik analisis dibidang penyuluh KB nasional dan pelayanana kB.

7.

Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja PKO.

8.

Angka kredit, adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PKB dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jbatannya.

9.

Instansi Pembina jabatan fungsional PKB, adalah instansi ynag secara fungsional bertanggung jawab dalam kegiatan penyuluh KB nasional dan pelayanan KB dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN.

BAB II USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2 (1)

Usul penetapan angka kredit PKB disampaikan setelah menurut perhitungan PKB yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dan dibuat sesuai contoh formulir sebagai berikut : a. Lampiran I.a sampai dengan Lampiran I.d untuk PKB tingkat terampil. b. Lampiran II.a sampai dengan Lampiran II.c untuk PKB tingkat terampil.

(2)

Setiap usul penetapan angka kredit PKB dilampiri dengan : a. Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluh KB nasional dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III. b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan KB nasional dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV. c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembanagn profesi dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V. d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas PKB dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI. e. Salinan atau fotocopy ijasah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima (apabila ada) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(3)

Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat ditetapkan selamabtlamabatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat, sebagai berikut : a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambatlambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambatlambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan

Pasal 3 (1)

Setiap usul penetapan angka kredit bagi PKB harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada Lampiran I atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/120/M.PAN/9/2004.

(2)

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat ynag berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagimana tersebut pada Lampiran VII, dengan ketentuan :

a. Asli Pentetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan ; dan b. Tembusan disampaikan kepada : (1)

PKB yang bersangkuatn ;

(2)

Pimpinan Unit Kerja yang bersangkuan ;

(3)

Sekretaris Tim Penilai yang bersangkuatn ;

(4)

Pejabat yang berwenang menetakan angka kredit ;

(5)

Kepala Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan ;

(3)

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), amak pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaiman

ditentukan

dalam

Pasal

14

ayat

(1)

Keputusna

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004. (4)

Dalam rangka pengendalian dan tertib adaminstrasi penetapan angka kredit, maka specimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangktan.

(5)

Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka specimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB II TIM PENILAI

Pasal 4 (1)

Syarat pengangkatan untuk menjai Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004, yaitu : a. Sekurang-kurang

menduduki

jabatn/pangkat

setingkat

jabatan/pangkat PKB yang dinilai ; b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja PKB ; dan c. Dapat aktif melakukan penilaian.

dengan

(2)

Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3)

Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(4)

Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi seluruhnya atau sebagian dari PKB, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompentisi dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.

Pasal 5 (1)

Tugas pokok Tim Penilai Pusat, adalah : a. Membantu Kepala BKKBN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya, dalam menetapkan angka kredit bagi PKB Madya. b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2)

Tugas pokok Tim Penilai Perwakilan Propinsi, adalah : a. Membantu Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi apabila diberi kuasa/delegasi, dalam menetapkan angka kredit bagi PKB Madya di wilayahnya. b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi apabila diberi kuasa/delegasi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3)

Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah : a. Membantu Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidang keluarga berencana dalam menetapkan angka kredit bagi PKB Pelaksana Pemula sampai dengan PKB Penyelia dari PKB Pertama sampai dengan PKB Muda di lingkungan masing-masing. b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi keluarga berencana yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 6 (1)

Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja PKB dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Perwakilan Propinsi.

(2)

Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan pengganti Anggota Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(3)

Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

(4)

Tata kerja dan tata cara Tim Penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh Kepala BKKBN selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan PKB.

Pasal 7 (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretaris Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sektaris yang secara yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian. (2) Sekretaris Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaiman ditentukan dalam pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004.

Pasal 8 (1)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

(2)

Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan tanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

(3)

Tugas Pokok Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 9 (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam asal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat PKB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kenaikan jabatan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan, apabila : a. Sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam jabatan terakhir ; b. Memenuhi angka kredit yang ditenukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi ; c. Setiap unsur penilain prestasi kerja atau pelaksanaan pekerja dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan, apabila : a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir ; b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ; dan c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (4) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan PKB Madya pangkat Pembina Timhkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda,

golongan

ruang

IV/c

ditetapkan

oleh

Presiden

serta

mendapat

pertimbangan teknis dari Kepala BKN. (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaiaan Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi : a. PKB Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan II/a untuk menjadi PKB Pelaksana panngkat Pengatur Muda Tingkat I. golongan ruang II/b sampai dengan PKB Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ; dan

b. PKB Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang I II/b sampai dengan PKB Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan PKB Muda pangkat Penata Tingkat I. golongan ruang III/d untuk menjadi PKB Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. (7) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 10 PKB tingkat terampil yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan II/d ke bawah apabila memperoleh ijasah Strata 1 (S1)/Diploma IV, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan jabatan PKB tingkat ahli, dengan ketentuan : 1. Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar harus sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan PKB yang ditetapkan oleh Kepala BKKBN ; 2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir ; 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baikdalam 1 (satu) tahun terakhir ; dan 4. Sekurang-kurangnya memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

Pasal 11 (1) PKB yang memiliki agka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. (2) Apabilla kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka PKB yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir ; dan b. Setiap unsure penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai dalam 1 (satu) tahun terakhir. (3) PKB yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut yang berasal dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (30, berlaku juga bagi PKB yang naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama.

BAB V PANGANGKATAN, PEMBEBASA SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 12 Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan PKB, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan ketentuan, sebagai berikut :

1. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dlaam jabatan PKB ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII ; 2. Untuk pembebasan sementara dari jabatan PKB ditetapkan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX ; 3. Untuk pemberhentian dari jabatan PKB ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X ;

Pasal 13 (1) Untuk menjamin tingkat kinerja PKB dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka dalam pengangkatan PKB harus memperhitungkan keseimbangan anatar bebean kerja dengan jumlah PKB sesuai jenjang jabatannya.

(2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) maka pengangkatan PKB di lingkungan Satuan Organisasi Pemerintah Daerah harus didasarkan pada formasi jabatan pKB yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur Negara dan berdasarkan Kepala BKN.

Pasal 14 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan PKB tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 15 (1) PKB Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda. golongan ruang II/a sampai dengan PKB Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan PKB Pertama. pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PKB Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) PKB Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara

dari

jabatannya

apabila

setiap

tahun

sejak

diangkat

dalam

jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluh KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi. (3) PKB Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara

dari

jabatannya

apabila

setiap

tahun

sejak

diangkat

dalam

jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluh KB nasional dan pelayanan KB, dan/atau pengembangan profesi. (4) Pembebasan sementara bagi PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3), didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara dengan menggunakan surat peringatan yang dibuat sesuai lampiran XI.

(5) Disamping dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), PKB dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat ; atau b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ; atau c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan PKB ; atau d. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya ; atau e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. (6) PKB yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a. selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya. (7) PKB yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e. selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku apabila : a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir ; dan b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 16 PKB diberhentikan dari jabatannya apabila : 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hokum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat ; atau 2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ; atau 3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) atau ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN Pasal 17 (1) PKB yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat

berupa

penurunan pangkat,dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut tealh berakhir. (2) PKB ynag dibebaskan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. (3) PKB yang ditugaskan secara penuh di luar jabatannya dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan PKB. (4) PKB yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan Negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kemabali dalam jabatan PKB. (5) PKB yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB.

Pasal 18 PKB yang diangkat kembali dalam jabatan PKB sebagaimana dimakasud pada Pasal 17, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 19 (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan PKB atau perpindahan

jabatan

dapat

dipertimbangkan

setelah

memenuhi

syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004. (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedang jenjang jabatan PKB ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoelh dari kegiatan unsur utama dan unsure penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabt yang berwenang.

(3) Bagi PKB yang karena perpindahan jabatan memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan PKB yang diperolehnya

dapat mengajukan keniakan

jabatan setingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20 PKB yangs sedang dibebaskan sementara karena : 1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil) ; atau

2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan PKB ; atau 3. cuti di luar tanggungan Negara,

apabila mencaapi batas usia pensiua Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peratuaran perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

Pasal 21 (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola piker dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan PKB, BKKBN selaku Instansi Pembina jabatan PKB wajib melaksanakan sosialisais dan fasilitsi kepada Pejabat berkepentingan dan PKB. (2) Untuk meningkatakan kemampuan PKB secara professional sesuai kompetensi jabatan, BKKBN selaku Insatansi Pembina, anatara lain melakukan :

a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fugsional bagi PKB ; b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi PKB ;

c. Penetapan standar kompetensi PKB ; d. Penyusunan pedoman formasi jabatan PKB ; e. Penegmbanagn system informasi jabatan PKB : dan f. Fasilitas penyusunan dan penetapan etika profesi PKB.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22 Petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kepala BKKBN dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau snediri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 23 Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini dilampirkan

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

KEP/120/M.PAN/9/2004 sebagaiaman tersebut pada Lampiran XII.

Pasal 24 Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 131/HK-104/H1/1999 dan Nomor 171 TAHUN 1999, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25 Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 26 Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 3 September 2004

KEPALA

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Ttd

HARDIJANTO

Ttd

SUMARJATI ARJOSO

LAMPIRAN 1.a.

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 280/HL.007/B.2/2004 NOMOR : 34 TAHUN 2004 TANGGAL : 3 September 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA REDIT JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA PEMULA NOMOR : Masa penilaian tanggal …………………. s/d. ………………………………. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama NIP Nomor Seri KARPEG Tempat dan tanggal lahir Jenis Kelamin Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya Pangkat / golongan ruang/TMT Jabatan MAsa Kerja Golongan Lama Baru Unit Kerja

KETERANGAN : : : : : : : : PKB Pelaksana Muda : :

NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2 UNSUR UTAMA

I.

PENDIDIKAN A.

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 1. Sarjana Muda / Diploma III 2. Diploma II 3.

B.

C. JUMLAH

SLTA / Diploma I

Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana memperoleh SuratTandaTamat Pendidikandan Pelatihan (STTPP) 1. Lamanya lebih dari 961 jam 2.


3.


4.


5.


6.


Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II

ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 3 4 5 6 7 8

NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

II.


1.

Melakukan pendataan KB;

2.

Melakukan pengisian form pendataan Mutasi Data Keluarga (MDK);

3.

Membuat peta pendataan IMP dan organisasi non pemerintah (ORNOP) tingkat desa/kelurahan;

4.

Membuat penomoran IMP;

5.

Membuat Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB kepada masyarakat secara erorangan;

6.

Melakukan fasilitasi kepada kader.

JUMLAH III.


1.

Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat desa/kelurahan;

2.

Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik;

3.

Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan dalam kegiatan tim KB Keliling / Posyandu;

4.

Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS).

JUMLAH


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

IV.

KEGIATAN PENYULUH KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DIATAS JENJANG JABATANNYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dst

JUMLAH


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

V.

PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. 1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Membuat-karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah.


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

5.

Membuat tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebarluaskan melalui media massa. 6. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah. B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. 1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah itmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah. 3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan. C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyutuhan KB nasionat dan pelayanan KB. Membuat buku pedoman/petunjuk petaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan petayanan KB. Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. JUMLAH UNSUR UTAMA


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

VI

PENUNJANG TUGAS PKB A. Pengajar/ petatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihanpegawai B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan Kb nasional dan pelayanan KB. 1 . Mengikuti seminar/ lokakarya setiap kati sebagai: a. Pemrasaran b. Pembahas/ moderator/ narasumber c. Peserta 2. Mengikuti / berperan serta sebagai detegasi itmiah sebagai a. Ketua b. Anggota C.

Keanggotaan dalam organisasi profesi. Menjadi anggota dalam organisasi profesi sebagai a.

Pengurus

b.

Anggota

D.

Keanggotaan /kepengurusan ketembagaan masyarakat Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi dll.

E.

Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan 1.


2.

Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, karang taruna


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

F.

Pembinaan generasi muda Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna.

C.

Keanggotaan datam Tim Penitai jabatan fungsionat. Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional.

H.

a.

Ketua/Wakil ketua

b.

Anggota

Perolehan getar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah/getar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya

I.

a.

Sarjana / D IV

b.

Sarjana Muda/ Diploma III

c.

Diploma II

Perotehan piagam penghargaan Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: a.


b.


c.

10 (seputuh) tahun

JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG


LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI 1. 2. 3. ………, Tanggal…………………. Pejabat Pengusul

NIP. Catatan Tim Penilai ………, Tanggal…………………. Pejabat Pengusul

NIP. Catatan Pejabat Penilai ………, Tanggal…………………. Pejabat Pengusul

NIP.

LAMPIRAN 1.b.


DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA REDIT JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA NOMOR : Masa penilaian tanggal …………………. s/d. ………………………………. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


KETERANGAN : : : : : : : : PKB Pelaksana : :

NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2 UNSUR UTAMA

I.

PENDIDIKAN A.


B.

SLTA / Diploma I

Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana memperoleh SuratTandaTamat Pendidikandan Pelatihan (STTPP)

C.

1.


2.


3.


4.


5.


6.



JUMLAH


ANGKA KREDIT MENURUT NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

II

PENYULUHAN KB NASIONAL 1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat desa/kelurahan; 2. Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah desa/kelurahan; 3. Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja tingkat desa/kelurahan; 4. Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat kecamatan; 5. Menyusun rencana operasionat bulanan KB tingkat desa/keturahan; 6. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk spanduk 7. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk umbul-umbul 8. Menjadi Tim lomba KB nasional, tingkat desa/kelurahan 9. Menjaga stand dalam setiap pameran KB nasional; 10. Melakukan fasilitasi kepada kelompok KB/KS. JUMLAH

III

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA 1. Menjadi peserta dalam mini lokakarya sebagai peserta 2. Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat kecamatan; 3. Mendapatkan akseptor/peserta asuransi KB; 4. Menjadi peserta dalam pelayanan Tim KB Keliling/Posyandu dan membuat laporan \ hasil pelayanan. 5. Melakukan rujukan medis ke tempat pelayanan kesehatan; 6. Melakukan pelayanan dan pendampingan kegiatan terpudu (Bina Keluarga, UPPKS). JUMLAH

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1 IV.

2 KEGIATAN PENYULUH KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DIATAS JENJANG JABATANNYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dst JUMLAH

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1

2

V

PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. 1. Membuat karya tubs /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Membuat-karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah.

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1

2

5.

Membuat tutisan itmiah poputer di bidang penyultan KB nasionat dan pelayanan KB yang disebartuaskan melatui media massa. 6. Menya mpaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyutuhan KB nasionat dan pelayanan KB pads pertemuan itmiah. B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan taimya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. 1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya Kmiah datam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedadmn secara nasionat. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh UPI. 2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah. 3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan. C. Pembuatan bular pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan petayanan KB. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasionat dan petayanan KB. D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasionat dan pelayanan KB. JUMLAH UNSUR UTAMA

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1

2

VI

PENUNJANG TUGAS PKB A. Pengajar/ pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar/melatih pads pendidikan dan petatihan pegawai B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan Kb nasional dan pelayanan KB. 1 . Mengikuti seminar/ tokakarya setiap kati sebagai: a. Pemrasaran b. Pembahas/moderator/narasumber c. Peserta 2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai a. Ketua b. Anggota C. Keanggotaan dalam organisasi profesi. Menjadi anggota dalam organisasi profesi sebagai a. Pengurus b. Anggota D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan masyarakat Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi dll. E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan 1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam 2. Memfasilitasi prang jompo, kesejahteraan wanita, karang taruna

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1

2

F.

Pembinaan generasi muda Membina generasi muda datam pramuka, karang taruna.

G.

Keanggotaan dalam Tim Penitai jabatan fungsional. Menjadi anggota Tim Penitai jabatan fungsional.

H.

a.

Ketua/Wakil ketua

b.

Anggota


I.

a.

Sarjana / D IV

b.


c.

Diploma II

Perolehan piagam penghargaan Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: a.


b.


c.

10 (sepuluh) tahun


INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8




NIP.

LAMPIRAN 1.c.


DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA REDIT JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA NOMOR : Masa penilaian tanggal …………………. s/d. ………………………………. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama NIP Nomor Seri KARPEG Tempat dan tanggal lahir Jenis Kelamin Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya Pangkat / golongan ruang/TMT Jabatan Masa Kerja Golongan Lama Baru Unit Kerja

KETERANGAN : : : : : : : : PKB Pelaksana : :

NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2 UNSUR UTAMA

I.

PENDIDIKAN A.


B.

SLTA / Diploma I


C.

1.


2.


3.


4.


5.


6.



JUMLAH


ANGKA KREDIT MENURUT NO 1 II

UNSUR YANG DINILAI 2 PENYULUHAN KB NASIONAL 1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat kecamatan; 2. Melaksanakan pendataan KB dengan menyajikan hasil pengolahan data desa/kelurahan; 3. Membuat laporan pendataan di wilayah kerja; 4. Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat desa/kelurahan; 5. Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dalam membuat rencana kerja tingkat kecamatan; 6. Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal Tingkat desa/kelurahan; 7. Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat desa/kelurahan; 8. Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Kecamatan; 9. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk transparan; 10. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk media sederhana; 11. Metakukan KIE KB kepada masyarakat secara kelompok; 12. Menyiapkan sarana KIE dengan mobil penerangan (Mupen) KB; 13. Menjadi tim lomba KB nasional tingkat kecamatan; 14. Metakukan fasilitasi kepada Sub PPKBD; 15. Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah Tingkat desa/kelurahan; 16. Menyusun mated rakor/raker KB tingkat desa/kelurahan. JUMLAH

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1 III

2

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA 1.

Menjadi peserta dalam mini lokakarya sebagai penyaji

2.

Memberikan pembekalan dan informasi kepada kader

3.

Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan KB kepada kader

4.

Membimbing kegiatan pendewasaan usia perkawinan

JUMLAH IV

KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL PELAYANAN KB UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DIATAS/SATU TINGKAT DIBAWAH JENJANG JABATANNYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. dst

JUMLAH

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1

2

V

PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB 1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasit penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Membuat-karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan valuasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oteh LIPI. 3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau utasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasional dan petayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam makatah ilmiah yang diakui oleh UPI. 4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah. 5. Membuat tulisan itmiah poputer di bidang penyutuhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebartuaskan melalui media massa.

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1

2

6.

B.

C.

D.

JUMLAH

Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. 1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya itmiah datam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah. 3. Membuat abstraksi tulisan yang dibuat dalam penerbitan. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1

2

VI

PENUNJANG TUGAS PKB A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan Kb nasional dan pelayanan KB. 1 . Mengikuti seminar/ lokakarya setiap kali sebagai: a. Pemasaran b. Pembahas/moderator/narasumber c. Peserta 2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai a. Ketua b. Anggota C. Keanggotaan dalam organisasi profesi. Menjadi anggota dalam organisasi profesi sebagai a. Pengurus b. Anggota D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan masyarakat Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi dll. E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan 1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam 2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, karang taruna

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1

2

F.


G.


H.

a.

Ketua/Wakil ketua

b.

Anggota


I.

a.

Sarjana / D IV

b.


c.

Diploma II



b.


c.

10 (sepuluh) tahun


INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8




NIP.

LAMPIRAN 1.d.


DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA REDIT JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PENYELIA NOMOR : Masa penilaian tanggal …………………. s/d. ………………………………. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


KETERANGAN : : : : : : : : PKB Penyelia : :

NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2 UNSUR UTAMA

I.

PENDIDIKAN A.


B.

SLTA / Diploma I


C.

1.


2.


3.


4.


5.


6.



JUMLAH


NO

UNSUR YANG DINILAI

1 II

2 PENYULUHAN KB NASIONAL 1. Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan; 2. Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat kecamatan; 3. Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal tingkat kecamatan; 4. Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat kecamatan; 5. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk poster; 6. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk leaflet; 7. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk media tradisional di pedesaan: 8. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk billboard; 9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB tingkat kecamatan; 10 Menjadi Tim Penilai setiap jenis lomba KB nasional tingkat kecamatan; 11 Melakukan fasilitasi kemitraan Instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat kecamatan. 12. Menyusun mated rakor/raker KB tingkat kecamatan; 13. Memfasilitasi terlaksananya pelayanan KB oleh LSOM. JUMLAH

III

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA 1. Memberikan pembekalan dan informasi kepada masyarakat; 2. Memberikan pembekalan dan informasi kepada tokoh formal; 3. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi di tingkat desa/kelurahan;


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2 Mengidentifikasi dan menseleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di tingkat Desa/Kelurahan 5. Melakukan pelayanan KB pada momentum strategi 6. Memberikan orientasi ketrampilan kader IMP / POKTAN JUMLAH IV KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL PELAYANAN KB UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DIATAS/SATU TINGKAT DIBAWAH JENJANG JABATANNYA 1. 4.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. dst JUMLAH


NO 1 V

UNSUR YANG DINILAI 2 PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB 1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasit penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Membuat-karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan valuasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oteh LIPI. 3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau utasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasional dan petayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam makatah ilmiah yang diakui oleh UPI. 4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah. 5. Membuat tulisan itmiah poputer di bidang penyutuhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebartuaskan melalui media massa. 6. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah


NO 1

UNSUR YANG DINILAI 2 Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. 1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya itmiah datam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah. 3. Membuat abstraksi tulisan yang dibuat dalam penerbitan. C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. JUMLAH PENUNJANG TUGAS PKB A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan Kb nasional dan pelayanan KB. 1 . Mengikuti seminar/ lokakarya setiap kali sebagai: a. Pemasaran

B.

VI


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

C.

D. E. F. G.

H.

I.

2 b. Pembahas/moderator/narasumber c. Peserta 2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai a. Ketua b. Anggota Keanggotaan dalam organisasi profesi. Menjadi anggota dalam organisasi profesi sebagai a. Pengurus b. Anggota Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan masyarakat Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi dll. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan 1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam 2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, karang taruna Pembinaan generasi muda Membina generasi muda datam pramuka, karang taruna. Keanggotaan dalam Tim Penitai jabatan fungsional. Menjadi anggota Tim Penitai jabatan fungsional. a. Ketua/Wakil ketua b. Anggota Perolehan getar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah/getar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya a. Sarjana / D IV b. Sarjana Muda/ Diploma III c. Diploma II Perolehan piagam penghargaan Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:


NO 1

UNSUR YANG DINILAI 2 a. 30 (tiga puluh) tahun lebih b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG





NIP.

LAMPIRAN II.a.


DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA REDIT JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PERTAMA NOMOR : Masa penilaian tanggal …………………. s/d. ………………………………. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


KETERANGAN : : : : : : : : PKB Pertama : :

NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2 UNSUR UTAMA

I.

PENDIDIKAN A.

B.

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 1.

Doktor (S.3)

2.

Pasca Sarjana (S.2)

3.

Sarjana / Diploma IV


C.

1.


2.


3.


4.


5.


6.



JUMLAH


NO 1 II

UNSUR YANG DINILAI 2 PENYULUHAN KB NASIONAL 1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan/wilayah kerja tingkat

Kabupaten/Kota; 2.

Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah kecamatan/Kabupaten/Kota;

3.

Melaksanakan pendataan KB dengan verifikasi/validasi data;

4.

Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dalam membuat rencana kerja tingkat Kabupaten/Kota;

5.

Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat Kabupaten/Kota;

6.

Menyiapkan instrumen pendataan KB dengan menguji coba instrumen;

7.

Mengevaluasi pencapaian KB tingkat desa/kelurahan;

8.

Menyusun isi pecan KB nasional untuk bahan advokasi tingkat Kecamatan;

9.

Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan KIE tingkat Kecamatan;

10. Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Kabupaten/Kota; 11. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk banner; 12. Metakukan KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB; 13. Melakukan uji coba mated dan media advokasi dan KIE KB nasional; 14. Mendesain pameran KB nasional di tingkat kecamatan; 15. Melakukan fasilitasi kepada PPKBD; 16. Menjadi peserta pada rakor/rakernas KB nasional tingkat Propinsi. JUMLAH


NO

UNSUR YANG DINILAI

1 III

2 PELAYANAN KELUARGABERENCANA 1. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi di tingkat Kecamatan; 2. Mengidentifikasi dan menseleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di tingkat Kabupaten/Kota; 3. Melakukan pengembangan wawasan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS); 4. Melakukan pra konseling KB; 5. Memantau dan mengevaluasi pelayanan KB tingkat Kabupaten/Kota; 6. Melakukan uji coba pengembangan model teknis penyuluhan KB Nasional dan pelayanan KB. JUMLAH


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

IV.

KEGIATAN PENYULUH KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DIATAS JENJANG JABATANNYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dst JUMLAH


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

V

PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB 1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasit penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Membuat-karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan valuasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oteh LIPI. 3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau utasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasional dan petayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam makatah ilmiah yang diakui oleh UPI. 4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah.


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

5.

Membuat tulisan itmiah poputer di bidang penyutuhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebartuaskan melalui media massa. 6. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. 1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya itmiah datam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah. 3. Membuat abstraksi tulisan yang dibuat dalam penerbitan. C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. JUMLAH


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

VI

PENUNJANG TUGAS PKB A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan Kb nasional dan pelayanan KB. 1 . Mengikuti seminar/ lokakarya setiap kali sebagai: a. Pemasaran b. Pembahas/moderator/narasumber c. Peserta 2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai a. Ketua b. Anggota C. Keanggotaan dalam organisasi profesi. Menjadi anggota dalam organisasi profesi sebagai a. Pengurus b.

Anggota

D.

Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan masyarakat Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi dll.

E.

Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan 1.


2.

Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, karang taruna


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

F.


G.


H.

a.

Ketua/Wakil ketua

b.

Anggota


I.

a.

Sarjana / D IV

b.


c.

Diploma II



b.


c.

10 (sepuluh) tahun






NIP.

LAMPIRAN II.b.


DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA REDIT JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA MUDA NOMOR : Masa penilaian tanggal …………………. s/d. ………………………………. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


KETERANGAN : : : : : : : : PKB Muda : :

NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2 UNSUR UTAMA

I.

PENDIDIKAN A.

B.


Doktor (S.3)

2.

Pasca Sarjana (S.2)

3.



C.

1.


2.


3.


4.


5.


6.



JUMLAH



UNSUR YANG DINILAI

1

2

II

PENYULUHAN KB NASIONAL 1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat Kabupaten/Kota; 2. Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dalam membuat rencana kerja tingkat Kabupaten/Kota; 3. Menyiapkan instrumen pendataan KB dengan merancang instrumen; 4. Mengevaluasi pencapaian Ketingkat kecamatan; 5. Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan advokasi tingkat Kabupaten/Kota; 6. Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan KIE tingkat Kabupaten/Kota; 7. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk asesoris; 8. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk neon sign; 9. Melakukan KIE KB melalui surat kabar/majalah; 10. Melakukan KIE KB melalui radio; 11. Melakukan penyuluhan massa tentang KB nasional; 12. Melakukan mendekatkan kepada ORNOP tingkat Kabupaten/Kota; 13. Menjadi tim penilai setiap jenis lomba KB nasional tingkat Kabupaten/Kota; 14. Mendesain pemeran KB nasional dalam menyiapkan materi pameran; 15. Metakukan fasititasi kepada POKTAN; 16. Melakukan fasititasi kemitraan instansi pemeriut2h dan non pemerintah tingkat Kabupaten / Kota; 17. Menyusun materi rakor/ raker KB tingkat Kabupaten / Kota;

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8

ANGKA KREDIT MENURUT NO 1

UNSUR YANG DINILAI 2

18. Menjadi peserta pada rakor/rakeras KB nasional tingkat Nasional; 19. Membentuk institusi masyarakat pedesaan/POKTAN. JUMLAH PELAYANAN KELUARGA BERENCANA 1. Mengindentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi di tingkat Kabupaten/ Kota; 2. Melakukan konseling KB; 3. Membuat umpan batik hasil analisis pelayanan KB tingkat Kabupaten/Kota; 4. Mengembangkan model KB nasional JUMLAH III

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8

NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

IV.

KEGIATAN PENYULUH KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DIATAS JENJANG JABATANNYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dst JUMLAH


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

V

PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB 1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Membuat-karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan valuasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau utasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasional dan petayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam makatah ilmiah yang diakui oleh UPI. 4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah.


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

5.

Membuat tulisan itmiah poputer di bidang penyutuhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebartuaskan melalui media massa. 6. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. 1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya itmiah datam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah. 3. Membuat abstraksi tulisan yang dibuat dalam penerbitan. C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. JUMLAH


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

VI

PENUNJANG TUGAS PKB A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan Kb nasional dan pelayanan KB. 1 . Mengikuti seminar/ lokakarya setiap kali sebagai: a. Pemasaran b. Pembahas/moderator/narasumber c. Peserta 2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai a. Ketua b. Anggota C. Keanggotaan dalam organisasi profesi. Menjadi anggota dalam organisasi profesi sebagai a. Pengurus b. Anggota D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan masyarakat Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi dll. E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan 1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam 2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, karang taruna F. Pembinaan generasi muda Membina generasi muda datam pramuka, karang taruna.


NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

G.


H.

a.

Ketua/Wakil ketua

b.

Anggota


I.

a.

Doctor (S3)

b.

Pasca Sarjana (S2)

c.

Sarjana / D.IV



b.


c.

10 (sepuluh) tahun






NIP.

LAMPIRAN II.c.


DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA REDIT JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA MADYA NOMOR : Masa penilaian tanggal …………………. s/d. ………………………………. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


KETERANGAN : : : : : : : : PKB Madya : :

NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2 UNSUR UTAMA

I.

PENDIDIKAN A.

B.


Doktor (S.3)

2.

Pasca Sarjana (S.2)

3.



C.

1.


2.


3.


4.


5.


6.



JUMLAH


ANGKA KREDIT MENURUT NO 1 II

UNSUR YANG DINILAI 2 PENYULUHAN KB NASIONAL 1. Melaksanakan pendataan KB dalam penyajian hasil analisis data kecamatan/ Kabupaten/ Kota; 2. Menyiapkan instrumen pendataan KB dalam menyusun pedoman; 3. Mengevaluasi pencapaian KB tingkat Kabupaten/Kota; 4. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk video; 5. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk lagu; 6. Mengembangkan media KIE RB nasional dalam bentuk sandiwara; 7. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk audio; 8. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk CD: 9. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk film; 10. Metakukan KIE KB melalui televisi; 11. Memberikan advokasi kepada tokoh formal dan informal tingkat Kabupaten/Kota; 12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB nasional tingkat Kabupaten/Kota; 13. Mendesain jenis lomba KB nasional tingkat Kabupaten/Kota; 14. Mendesain pameran KB nasional dengan mendesain pameran tingkat Kabupaten/ Kota; 15. Mengembangkan institusi masyarakat pedesaan/POKTAN. JUMLAH

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1

2

III. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA 1. Mengembangkan model teknis penyuluh KB nasional dan pelaynan KB 2. Mengevaluasi pengembangan model KB Nasional JUMLAH IV.

KEGIATAN PENYULUH KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DIATAS JENJANG JABATANNYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1

2 13. 14. 15. Dst JUMLAH

V

PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB 1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Membuat-karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan valuasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau utasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasional dan petayanan KB yang dipublikasikan

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1

2

a.

B.

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam makatah ilmiah yang diakui oleh UPI. 4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyutuhan KB nasionat dan petayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah. 5. Membuat tulisan itmiah poputer di bidang penyutuhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebartuaskan melalui media massa. 6. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. 1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya itmiah datam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah. 3. Membuat abstraksi tulisan yang dibuat dalam penerbitan.

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1

2

C.

VI

Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. JUMLAH PENUNJANG TUGAS PKB A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan Kb nasional dan pelayanan KB. 1 . Mengikuti seminar/ lokakarya setiap kali sebagai: a. Pemasaran b. Pembahas/moderator/narasumber c. Peserta 2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai a. Ketua b. Anggota

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1

2

C.

D. E.

F.

Keanggotaan dalam organisasi profesi. Menjadi anggota dalam organisasi profesi sebagai a. Pengurus b. Anggota Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan masyarakat Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi dll. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan 1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam 2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, karang taruna Pembinaan generasi muda Membina generasi muda datam pramuka, karang taruna.

G.


H.

a.

Ketua/Wakil ketua

b.

Anggota

Perolehan getar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah/getar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya a.

Doctor (S3)

b.

Pasca Sarjana (S2)

c.

Sarjana / D.IV

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8


UNSUR YANG DINILAI

1

2

I.



b.


c.

10 (sepuluh) tahun


INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8




NIP.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan ruang / TMT Jabatan Unit Kerja

: : : : :

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………

: : : : :

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………

Menyatakan bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan ruang / TMT Jabatan Unit Kerja

Telah melakukan kegiatan penyuluhan KB nasional : NO

URAIAN KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL

TANGGAL

SATUAN HASIL

JUMLAH VOLUME KEGIATAN

JUMLAH ANGKA KREDIT

KETERANGAN/ BUKTI FISIK

1. 2. 3. 4. 5. dst

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Atasan Langsung,

Nama Jelas

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN KB NASIONAL Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan ruang / TMT Jabatan Unit Kerja

: : : : :

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………

: : : : :

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………




TANGGAL

SATUAN HASIL


JUMLAH ANGKA KREDIT


1. 2. 3. 4. 5. dst


Nama Jelas

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan ruang / TMT Jabatan Unit Kerja

: : : : :

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………

: : : : :

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………




TANGGAL

SATUAN HASIL


JUMLAH ANGKA KREDIT


1. 2. 3. 4. 5. dst


Nama Jelas

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PKB Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan ruang / TMT Jabatan Unit Kerja

: : : : :

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………

: : : : :

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………




TANGGAL

SATUAN HASIL


JUMLAH ANGKA KREDIT


1. 2. 3. 4. 5. dst


Nama Jelas

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PKB TINGKAT TERAMPIL/AHLI *) INSTANSI :……………………MASAPENILAIANTANGGAL:…………………S/DTANGGAL ……… A.

KETERANGAN PERORANGAN

1. 2. 3. 4. 5.

NAMA NIP NOMOR SERI KARPEG JENIS KELAMIN PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA

6. 7. 8.

PANGKAT/GOL. RUANG/TMT JABATAN PKB MASAKERJAGOLONGAN LAMA BARU 9. UNITKERJA B. PENETAPANANGKAKREDIT 1. UNSUR UTAMA a. Pendidikan 1). Pendidikan Sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar

LAMA

BARU

JUMLAH

2). Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang penyuluhan dan pelayanan KB nasional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat b. Kegiatan penyuluhan KB nasional c. Kegiatan pelayanan KB nasional d. Pengembangan profesi JUMLAH UNSUR UTAMA 2. UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas PKB JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG C. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM jabatan ............................................................................... pangkat ..................................... TMT ……………………………………………………………………………………..

Ditetapkan di : ....................................... Pada tanggal : ........................................ Nama Jelas NIP. Asli disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di ………………………… Tembusan disampaikan kepada 1. PKB yang bersangkutan; 2. Pimpinan Unit Kerja PKB yang bersangkutan; 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit; 5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan. *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

KEPUTUSAN …………………………………………………. NOMOR : ………………………………………….. TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KAI/PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PKB

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 25 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/ .../M.PAN/.... /2004 tanggal .................................. 2004, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara .............................................. dalam jabatan PKB.

b.

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 7Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5.

KeputusanMenteriPendayagunaanAparaturNegaraNomorKEP/.../M.PAN/..../2004

6.

Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi KeLuarga Berencana Nasional dan Kepata Badan Kepegawaian Negara Nomor .......................... dan Nomor ; MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

:

Terhitung mulai tanggal :………………………………………………………………………. …………………………………mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil a. Nama : …………………………………………… b. NIP : …………………………………………… c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : …………………………………………… d. Unit Kerja : …………………………………………… dalam jabatan…………………..……………….dengan angka kredit………… (…………………………)

Kedua

:

………………………………………………………………………………………………..

Ke tiga

:

……………………………………………………………………………………………….. .........................

Keempat

:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipit yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal

Nama jelas NIP

Tembusan 1. 2. 3. 4. 5. *)

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *). Pejabat Instansi lain yang berkepentingan. Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

KEPUTUSAN …………………………………………………. NOMOR : ………………………………………….. TENTANG PEMBESARAN SEMENTARA DARI JABATAN PKB DALAM JABATAN PKB Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

bahwa Saudara : ……………………………NIP ……………….. Pangkat : ……….. golongan ruang : ………………………….berdasarkan keputusan dari……………… dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan PKB. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….

1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 7Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorKEP/.../M.PAN/..../2004

6.

Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor .......................... dan Nomor ; MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

:

Terhitung mulai tanggal : ……………………………….…………………, membebaskan Sementara Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : …………………………………………… b. NIP : …………………………………………… c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : …………………………………………… d. Unit Kerja : …………………………………………… dalam jabatan…………………..……………….dengan angka kredit………… (…………………………)

Kedua

:

Saudara………………………..dapat diangkat kembali dalam jabatan…………….. apabila telah ………………………………………………

Ketiga

:

………………………………………………………………………………………………. ………………………………….

Keempat

:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal

Nama jelas NIP

Tembusan 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *). 5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan. *)Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR: 379/HK-010/F2/2004 TENTANG PETUNJUKTEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL Menimbang

:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) butir b Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 200 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan Pedoman dan Standar dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah ; b. bahwa untuk keberlangsungan pelaksanaan Program Keluarga Berencana dilapangan yang salah satu aspek pendukungnya adalah aspek sumber daya manusia yang potensial dan selama ini dilaksanakan dengan baik oleh Penyuluh Keluarga Berencana (yang disingkat dengan Penyuluhan KB) ; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam tangka desentralisasi. Daerah Kabupaten/Kota di beri tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab menangani sebagian urusan Pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuiuh KB dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencan Nasional.

Meningat

:

1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ; 2. Undang–Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang–Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 3848 ) ; 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi. Kewenangan. Susunan Organisasi dan Tata Kerjja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2004 6. Keputusan Menteri Bersama antara BBKN dengan BKN Nomor Kep/I/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan KB dan Angka Kreditnya ; 7. Surat Keputusan Bersama antara BKKBN dengan BKN Nomor 280/HK-007/B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan KB dan Angka Kreditnya. 8. Surat Edaran Mendagri Nomor 476/720/Sj tanggal 18 Maret 2004 tentang jabatan Fungsional PKB. MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama :

Kedua

:

Ketiga

:

Keempat

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyulh KB dan Angka Kreditnya sebagaimana dalam dictum pertama adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ; Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini ; Petunjuk Teknis, Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya ini merupakan acuan bagi Pusat dan Daerah untuk ; melaksanakan penilaian ankga kredit bagi Penyuluhan KB dalam pengelolaan program KB nasional. Secara khusus dalam pengelolaan program KB nasional. Secara khusus dalam implementasinya dirancang sebagai landasan bagi setiap kabupaten/kota untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan Penyuluhan KB di kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan program KB nasional ;

Kelima

:

Keenam

:

Ketujuh

:

Setiap kabupaten/kota dapat menjabarkan dan menetapkan lebih lanjut pelaksanaan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing – masing dengan Keputusan Bupati/Walikota,sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini Segala ketentuan yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 14 Oktober 2004 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL Kepala

TTD

Dr. Sumarjati Arjoso, SKM

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sejalan dengan arah kebijakan desentralisasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan Keputusan Presiden RI No 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewewenangan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang kemudian disempurnakan dengan Keppres Nomor: 09 Tahun 2004 mengatakan bahwa sebagian kewenangan penyelenggaraan Program KB diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sejak 1 Januari 2004. Melalaui penyerahan ini di maksudkan agar pemerintaha kabupaten/kota menaruh perhatian yang lebih besar dengan memberikan prioritaskepada pelaksanaan Program KB Nasional sehingga dapat menjaga dan mempertahankan keberhasilan yang selama ini telah diperoleh. Karena keberhasilan pelaksanaan Program KB Nasional telah memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa satu aspek yang menunjang keberhasilan tersebut adalah adanya petugas lapangan sebagai penggerak program KB dilini lapangan yaitu Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut dengan penyuluhan KB. Agar keberhasilan dapat dipertahankan dan bahkan lebih ditinggkatkan, Penyuluh KB dituntut untuk terus melakukan pengembangan kompetensinya dalam berbagaibidang keahlian untuk meningkatkan kinerjanya. Pengembangan kompetensi Penyuluhan KB akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh iklim dan lingkungan yang kodusif termasuk landasan hukum yang memperkuat keberadaannya. Dengan adanya SK Menpan Nomor: KEP/I/120/M.PAN/9/2004 tanggal 2 september 2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya, maka diperlukan adanya Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya yang dapat dijadikan acuan oleh Tim Penilai Akreditasi Penyuluh KB maupun untuk Penyuluh KB. Petunjuk Teknis ini memuat hal – hal teknis yang belum terakomodir dalam SK Menpan dan SKB antara BKKBN dengang BKN tersebut. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan proses pembinaan

dan pengembangan karier tersebut dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, konsisten dan kontinyu – melalui tatacara yang tepat. B. TUJUAN 1. Umum Menigkatkan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kb dan Tim Penilai dalam penetuan nilai awal, penetapan angka kredit, penjenjangan Jabatan dan penyetaraan kegiatan serta pengangkatan dan pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 2. Khusus a. Membentuk Tim Penilai oleh pejabat yang berwewenang sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. b. menentukan dana menetapkan nilai akreditasi untuk jabatan Fungsional Penyuluh KB. c. Melaksanakan penjenjangan jabatan dan penyetaraan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahlian Penyuluh KB yang bersangkutan. d. Mengangkat dan memberhentikan Pejabat Fungsional Penyuluh KB. C. RUANG LINGKUP 1. Sasaran a. Penyuluh Keluarga Berencana. b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh KB. c. Perangkat Daerah Pengelola Program Kb (PDPPKB). d. BKKBN Propinsi e. Badan Kepegawaian Daerah (BKD). f. Bupati/Walikota.

Kabupaten/Kota

2. Jangkauan Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. PENGERTIAN 1. Program Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat Program KB Nasional adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera menuju keluarga berkualitas. 2. Pembangunan lain adalah kegiatan sector/subtansi pembangunan lain diluar Program KB Nasional yang berada dalam nomenkltur institusi pengelola Program KB Nasional di kabupaten/kota.

BAB II

RANGKAIAN KEGIATAN A. PEMBENTUKAN TIM PENILAI Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh KB terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut 1. Ketua merangkap anggota. 2. Wakil ketua merangkap anggota. 3. Sekretaris merangkap anggota. 4. Anggota 4 orang. Jumlah anggota Tim Penilai selurhnya maksimal 7 orang (ganjil) Sekretaris secara fungsional baik di Pusat, Propinsi maupun di kabupaten/kota dijabat oleh pejabat di bidang Kepegawaian. Pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai adalah : 1. Kepala BKKBN untuk Tim Penilai Pusat. 2. Kepala BKKBN Propinsi untuk Tim Peniali Propinsi. 3. Bupati/Walikota untuk tim Penilai Kabupaten/Kotamadya. B. PENENTUAN NILAI AWAL Penentuan nilai awal jabatan fungsional Penyuluh KB, keputusan pengangkatannya didasarkan atas ijazah yang memiliki dan bagi mereka yang telah mempunyai pengalaman dibidang program KB nasional dapt diperhitungkan nilai angka kreditnya yang meliputi : 1. Unsur Utama (pendidikan, penyuluhan KB nasional, pelayanan KB dan pengembangan Profesi). 2. Unsur Penunjang (kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh KB).

C. PENJENJANGAN JABATAN DAN PENYETARAAN KEGIATAN. 1. Jenjang Jabatan : Jenjang Jabatan Fungsional a. Penyuluh KB Terampil. Penyuluh KB Terampil adalah Penyuluh KB yang mempunyai latar belakan pendidikan/ijazah minimal SLTA/D1. pangkat serendah– rendahnya Pengatur Muda (II/a) ditambah dengan kualifikasi pendidikan (bidang studi) disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing–masing. Penyuluh KB Terampil pangkat maksimal hanya sampai dengan Penata Tingkat I (III/d). Apabila Penyuluh KB Terampil tersebut tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SI maka yang bersangkutan tidak bisa disesuaikan menjadi Penyuluh KB ahli walaupun golongan telah mencapai III/d. namun jabatannya adalah Penyuluh KB Penyelia . Apabila yang bersangkutan melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah SI atau sederajat maka yang bersangkutan bisa diangkat menajdi Penyuluh KB Ahli. Pangkat sesuai decngan pangkat terakhir yang memiliki dan jabatan Penyuluh KB Muda (lihat contoh). b. Penyuluh KB ahli Penyuluh KB Ahli adalah Penyuluh KB yang berpendidikan minimal Sarjana (SI), pangkat/ golongan ruang (III/a), dengan kualifikasi pendidikan (bidang studi) sesuai kebutuhan daerah masing masing. Untuk Penyuluh KB ahli pangkat maksimal yang dapat dicapai adalaha Pembina Utama Muda (IV/c),(lihat contoh). 2. Penentuan Jabatan Untuk menentukan Jabatan Penyuluh KB Terampil dan Penyuluh KB Ahli digunakana angka kredit yang berasal dari pendidikan dan pengalaman kerja yaitu: Penyuluh KB Terampil pendidikan minimal SLTA/D1. a. b. c. d. e.

Penyuluh KB Ahli pendidikan minimal S1. Kegiatan penyuluhan Program KB nasional Kegiatan Pelayanan KB Nasional. Kegiatan Pengembangan Profesi. Kegiatan Pendukung yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwewenang menetapkan angka kredit.

3. Penyetaraan Kegiatan Mengingat beraneka ragamnya nomenklatur institusi pengelola Program KB di kabupaten/kota, maka tugas Penyuluh KB ruang lingkupnya tidak terbatas pada program KB saja. Tetapi tugas penyuluhan yang dilakukan sesuai dengan nomenklatur insitusi pengelola program KB dimana Ia bertugas. Namun kegiatan penyuluhan tesebut belum seluruhnya tercantum secara rinci pada

Lampiran I dan II Keputusan Mendri Pendatagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/120/M.PAN/9/2004 tanggal 2 september 2004 tentang Jabatan Fungsional PKB dan Angka Kreditnya. Oleh karenaitu kegiatan Penyuluh KB yang meliputi (pendidikan & latiha, penyuluhan, pelayanan, pengembangan profesi dan penunjang) subtansi pembangunana lainnya yang telah dicatat pada buku visum, agar dapat diusulkan penetapan angka kreditnya setara dengan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun batasan subtansi pembangunan lain adalah kegiatan sesuai dengan nomenklatur instansi pengelola program KB nasional Kabupaten/Kota. 4. Bobot Penilaian kegiatan subtansi pembangunan lainnya. Apabila seorang Penyuluh KB melakukan pendidikan & latihan, penyuluhan, pelayanan, pengembangan profesi dan penunjang) subtansi pembangunan lainnya atau kegiatan diluar Program KB Nasional, bobot penilainannua adalah 80% dari nilai yang telah ditetapkan.

Kegiatan Kegiatan Program KB Nasional Pembangunan lainnya 100 % 80% Contoh : Binker Penyuluh KB Ahli melakukan penyuluhan masa tentang akte kelahiran selama bulan Juli–Desember 2003 sebanyak 12 kali, maka nilai yang diperoleh adalah : 12 x 0.080 x 80% = 0.768 Apabila melakukan kegiatan yang sama dengan subtansi Program KB Nasional maka perolehan angka kreditnya adalah : 12 x 0.080 x TOO % 0.96. D. PENGANGKATAN Persyaratan pengangkatan jabatan Fungsional Penyuluh KB : 1. Memiliki sertifikat Latihan Dasar Umum Penyuluhan KB (*baru dan alih tugas) 2. Penyuluh KB alih tugas : a. Lulus seleksi. b. Memenuhi persyaratan Pendidikan yang telah ditetapkan. c. Memiliki pengalaman dibidang KB sekurang–kurangnya 2 (dua) tahun. d. Usia 5 tahun sebelum batas usia pensiun. e. DP3 dua tahun terakhir baik. 3. Pengangkatan kembali jabatan Fungsional Penyuluh KB : - Telah selesai pembebasan sementara E. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN.

Penyuluh KB dapat diberhentikan sementara dari jabatan fungsional apabila : a. Tidak bisa mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Penyuluh KB Terampil pangkat maksimal III/d tidak bisa mengumpulkan angka kredit minimal 10 untuk unsure utama setiap tahun. c. Penyuluh KB Ahli pangkat maksimal IV/c tidak bisa mengumpulkan angka kredit minimal 20 untuk unsur utama setiap tahun. d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat. e. Diberhentikan sementara dari PNS. f. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penyuluh KB. g. Cuti diluar tanggungan Negara. h. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. i. Pengangkatan kembali sebagai Penyuluh KB dari pemberhentian sementara dibatasi hanya sebanyak 2 kali.

Penyuluh KB diberhentikan dari jabatan fungsional apabila : 1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 2. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (tidak termasuk hukuman penurunan pangkat).

BAB III

LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN A. PERSIAPAN Dalam rangka mempelancar pelaksanaan tugas dan pencapaian angka kredit bagi para pejabat Fungsional Penyuluh KB, maka perlu dibentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh KB. Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwewenang, dalam hal ini adalah Kepala BKKBN untuk Tim Penilai Pusat. Kepala BKKBN Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi dan Bupati/Walikota yang didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelolaan Program KB di tingkat Kabupaten/Kota. 1. Susunan Keanggotaan Tim Penilai Terdiri dari : a. Tingkat Pusat. 1) Ketua 2) Wakil Ketua 3) Sekretaris 4) Anggota

: Kepala Biro Kepegawaian. : Direktur Institusi dan Peran Serta. : Kepala Bagian Pengembangan Pegawai. : - Direktorat Institusi dan Peran serta - Direktorat Jaminana dan Pelayanan KB

-

Pejabat Fungsional (Widyaiswara,Auditor)

b. Tingkat Propinsi. 1) Ketua : Sekretaris BKKBN 2) Wakil Ketua : Kepala Bidang KS dan PK 3) Sekretaris : Eselon IV yang menagani Kepegawaian. 4) Anggota : - Penyuluh KB Kabupaten/Kota - Pejabat Fungsional (widyaiswara, Auditor) - Eselon IV yang menangani pelayanan KB. c. Tingkat Kabupaten/Kota. 1) Ketua : Kepala Perangkat DAerah Pengelola Program KB (PDPPKB) 2) Wakil Ketua : Pejabat eselon III atau IV yang membawahi Kepegawaian 3) Sekretaris : Pejabat Eselon IV staf yang menangani Kepegawaian. 4) Anggota : - Penyuluh KB - Pejabat yang menangani Kepegawaian daerah. - Eselon III atau IV yang membidangi KB -

Eselon III atau IV yang membidangi KS

Apabila terdapat anggot Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti Anggota Tim tersebut. Bilamana Tim Penilai mengalami kesulitan menetapkan prestasi kerja Penyuluh KB yag diusulkan, maka Ketua Tim Penilai dapat melakukan konsultasi dengan para ahli yang menguasai bidang teknis yang diperlukan. 2. Persyaratan Menjadi Tim Penilai Anggota Tim Penilai baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah Penyuluh KB Terampil atau Penyuluh KB Ahli dan pejabat lain dilingkungan BKKBN dengan ketentuan sebagai berikut : a. Jabatan Sturktural/fungsional dengan pangkat serendah-rendahnya sama dengan Jabatan atau pangkat Penyuluh KB yang dinilai. b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh KB. c. Dapat aktif melakukan penilaian prestasi kerja Penyuluhan KB. d. Bukan Pejabat Fungsional Penyuluh KB yang sedang dinilai. 3. Sekretariat a. Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya di bentuk Sekretariat Tim Penilai yang di pimpin oleh seorang Sekrtaris secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

b. Sekretariat Tim Penilai yang ditetapkan bersamaan dengan Tim Penilaian Jabatan Fungsional Penyuluhan KB. c. Tugas Sekretariat : 1) Mengumpulkan, mencatat dan menyimpan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Penyuluh KB. 2) Menyelenggarakan rapat Tim Penilai minimum 2 x setahun. 3) Mendistribusikan DUPAK ke Tim Penilai. 4) Mengumpulkan hsail penilaian dan menyampaikan ke pimpinana untuk ditetapkan. 5) Memeberiakan Feedback kepada yang bersangkutan. 6) Mengingatkan kepada Penyuluh KB yang tidak mengirimkan DUPAK selama 4 periode berturut-turut. 4. Masa Kerja Tim Penilai. Masa kerja/masa Jabatan Tim Penilai baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya, namun setiap bulan keanggotaan Tim Penilai tersebut dapat dilakukan peninjauan kembali.

5. Pendelegasian Tim Penilai. Untuk kelancaran penilaian angka kredit bagi Penyuluh Kb Madya. BKKBN Pusat dapat mendelegasikan wewenangnya sebagai penilai kepada Kepala BKKBN Propinsi untuk menetapkan angka kredit Penyuluh KB Madya golongan IV/a, IV/b dan IV/c

B. PELAKSANAAN 1. Penetuan Nilai awal dan Penetapan Angka Kredit. Setiap pengangkatan pertama Pejabat Fungsional Penyuluh KB perlu ditetapkan Nilai Awal yang terdiri dari : a. Unsur Pendidikan 1) SLTA/D1 nilai awal : 25 AK. 2) Diploma II niali awal : 40 AK. 3) Sarjana Muda/Diploma III nilai awal : 60 AK. 4) Sarjana/Diploma IV nilai awal : 75 AK. 5) Pasca Sarjana (S2) nilai awal : 100 AK. 6) Doktor (S3) nilai awal : 150 AK. b. Unsur Penyuluhan c. Unsur Pelayanan d. Unsur Pengembangan Profesi e. Unsur Penunjang Nilai dari semua unsure ditetapkan oleh Tim Penilai berdasarkan bukti – bukti Kegiatan yang ada. Contoh Kasus :

a. Pengangkatan yang belum memiliki pengalaman : Sudarman pendidikan SMU, pangkat Pengatur Muda (II/a). Pengalaman kerja 2 tahun. Ingin menjadi Penyuluh KB. Yang bersangkutan belum memiliki bukti–bukti prestasi kerja (pelatihan, Penyuluhan dan kegiatan lainnya) sehingga yang bersangkutan sewaktu diangkat menjadi Penyuluh KB mempunyai nilai angka kredit 25 AK. Dengan jabatan Penyuluh KB Pelaksana Pemula. b. Pengangkatan yang tidak melanjutkan pendidikan : Sunarto, Penyuluh KB pendidikan SMU. Pangkat Penata Tk.I (III/d). nilai angka kredit kerakhir 300 AK. Yang bersangkutan tidak melanjutkan keperguruan tinggi. Maka ia tidak bisa disesuaikan menjadi Penyuluh KB ahli walaupun golongan telah mencapai III/d dan tidak bisa naik pangkat lagi. c. Pengangkatan yang melanjutkan pendidikan : Bikner Pardede, Penyuluh KB pendidikan SMU, pangkat Penata Tk.I (III/d) nilai angka kredit terakhir 260 AK, yang bersangkutan melanjutkan studi dan bidang studi diambil sesuai dengan bidang tugasnya dan mendapat ijazah S1. maka jabatan Penyuluh KB disesuaikan menjadi Penyuluh KB Muda dengan golongan yang sama dan angka kredit yang sama, namun pangkat maksimal bisa mencapai IV/c. 2. Tata Cara Pengumpulan dan Pengusulan DUPAK. a. Mencatat semua kegiatan dalam buku visum. b. Mengumpulkan bukti–bukti kelengkapan kegiatan. c. Mengelompokkan bukti–bukti kegiatan sesuai dengan unsur dan sub-unsur. d. Memebuat daftar keterangan kegiatan sesuai formulir yang ditentukan. e. Melampirkan bukti–bukti kegiatan sesuai dengan rincian pada lampiran Juknis Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh KB. f. Membuat DUPAK yang disetujui dan diusulkan oleh atasan langsung. g. Mengirimkan DUPAK ke Tim Penilai. 3. Periode Penetapan Angka Kredit. Penetapan Angka Kredit Penyuluh KB dilakukan 2(dua) kali dalam 1(satu) tahun, yaitu setiap bulan Januari dan bulan Juli tahun yang bersangkutan. a. Penilaian yang penetapannya bulan Januari yaitu penilaian untuk kegiatan yang telah dilakukan pada bulan Juli s/d Desember tahun sebelumnya. b. Penilaian bulan Juli yaitu untuk penilaian kegiatan yang telah dilakukan pada bulan Januari s/d Juni pada tahun yang bersangkutan.

4. Jenjang Jabatan.

Penyuluh KB terampil : a) Penyuluh KB Pelaksana Pemula

:

(II/a)

1) Penyuluh KB Pelaksana

:

(II/b. II/c. II/d).

2) Penyuluh KB Pelaksana Lanjutan

:

(III/a. III/b).

3) Penyuluh KB Penyelia

:

(III/c. III/d)

1) Penyuluh KB Pertama

:

(III/a. III/b)

2) Penyuluh KB Muda

:

(III/c. III/d)

3) Penyuluh KB Madya

:

(IV/a. IV/b. IV/c)

b) Penyuluh KB Ahli :

Nilai angka kredit masing–masing Jenjang jabatan dapat di lihat pada lampiran 2.

5. Penilaian Angka Kredit Tugas Limpah Tugas Limpah adalah Tugas yang dibebankan kepada Pejabat Fungsional Penyuluh KB yang tidak mempunyai tugas pokok tersebut, namun harus melakukannya karena du tempat tugasnya tidak ada Penyuluh KB yang mempunyai tugas sesuai dengan tugas yang ada. Tugas limpah dapat diberikan kepada Pejabat Penyuluh KB yang pangkatnya setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah dengan disertai Surat Tugas dari pejabat yang berwenang. Penyuluh Kb yang melaksanakan tugas limpah akan mendapat nilai kredit sebagai berikut : a. Setiap Penyuluh KB Terampil atau Penyuluh KB Ahli yang melaksanakan tugasnya diatas jenjang jabatannya. Maka perolehan angka kreditnya adalah 80 % dari setiap angka kredit butir kegiatan yang dilakukan. b. Setiap Penyuluh KB Terampil atau Penyuluh KB Ahli yang melaksanakan tugasnya dibawah jenjang jabatannya maka perolehan angka kreditnya ditetapkan sama dengan nilai kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan. Penetapan prosentase ini didasarkan atas pertimbangan : 1. Tugas Penyuluh KB yang setingkat lebih tinggi pangkatnya dilaksanakan oleh Penyuluh KB yang lebih rendah pangkatnya , hasilnya dinilai tidak setara kualitasnya bila dilaksanakan oleh Penyuluh KB yang seharusnya sehingga dinilai 80% dari angka kredit yang ditetapkan. 2. Tugas penyuluh KB yang setingkat lebih rendah pangkatnya dilaksanakan oleh Penyuluh KB yang lebih tinggi dianggap setara atau lebih tinggi kualitasnya dengan hasil yang dicapai

oleh Penyuluh KB yang digantikannya sehingga dinilai 100% dari angka kredit yang ditetapkan. Contoh Kasus. a. Penyuluh KB yang melakukan tugas limpah : a) Dra. Indrawati adalah Penyuluh KB Muda golongan III/c. dia mendapat tugas melakukan evaluasi pengembangan model KB nasional (angka kredit yang ditetapkan 0.600). Tugas tersebut seharusnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional Penyuluh KB Madya. Maka Dra. Indrawati untuk kegiatam tersebut diatas mendapat perolehan Angka Kredit 80% x 0.600 = 0,48. b) Tanti adalah Penyuluh KB Penyelia golongan III/c. dia mendapat tugas untuk melaksanakan kegiatan menjadi Tim lomba K3 tingkat Kecamatan angka kredit yang ditetapkan 0.80). tugas tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Penyuluh KB Pelaksana Lanjutan (III/b) Sdr.Tanti untuk kegiatan tersebut diatas mendapat perolehan Angka Kredit tetap = 0,080. b. Penyuluh KB yang menerima Pembebasan Semnetara : a) Suprapti Penyuluh KB ahli dan Alimah Penyuluh KB Terampil. Dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Sehingga untuk sementar tidak menerima tunjangan dan akan diangkat kembali jika yang bersangkutan telah dapat memenuhi angka kreditnya. b) Bajuri Penyuuh KB Terampil Penyelia dengan Pangkat maksimum Penata tingkat I. golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam Jabatan/ pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kreditnya sekurang-kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB nasional dan/atau pengembangan profesi. c) Drs. Markus Penyuluh KB Ahli Madya, dengan pangkat maksimum Pembina Utama Muda. Golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kreditnya sekurang-kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB nasional, dan/atau pengembangan profesi.

6. Kenaikan Jabatan (penjelasan SKB antara BKKBN dengan BKN nomor 280/HK-007/B.2/2004 dan Nomor 34 tahun 2004 tanggal 3 september 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya). Contoh Kenaikan Jabatan sebelum kenaikan pangkat.

Purwanto, Penyuluh KB Pertama golongan ruang III/b. mempunyai angka kredit terakhir 250 AK, kenaikan pangkat berikutnya kurang 6 (enam) bulan. Berdasarkan angka kredit tersebut, maka yang bersangkutan dapat dinaikkan menjadi Penyuluh KB Muda dengan golongan tetap III/b. 7. Pengangkatan Kembali. Penyuluh KB Terampil atau Penyuluh KB Ahli dapat diangkat kembali dalam jabatannya apabila : a. Telah sesuai melaksanakan tugas diluar jabatan fungsional Penyuluh KB. b. Telah selesai menjalani hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat

sedan

atau

berat

berupa

penurunan

pangkat

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980. c. Telah selesai dari tugas belajar lebih dari 6 bulan. d. Telah selesai melakukan cuti diluar tanggungan Negara dan diangkat kembali pada insatansi semula. e. Penyuluh KB yang diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh KB ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang di miliki. 8. Umpan Balik. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh Penyuluh KB, diumpan balikkan setiap periode kepada Penyuluh KB yang bersangkutan.Untuk periode Januari-Juni paling lambat, disampaikan pada bulan September.Sedangkan untuk bulan Juli – Desember paling lambat disamapaikan pada bulan Maret. Dalam umpan Balik diinformasikan secara rutin perolehan angka kredit lama dan baru serta beberapa kekurangan, atau sudah memenuhi untuk kenaikan pangkat.

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI Dalam rangka mengetahui perkembangan dan pelaksanaan tugas Penyuluhan KB dan angka kreditnya perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut: 1. Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Instansi Pembina Penyuluhan KB (BKKBN) secara berjenjang.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh instansi Pembina Penyuluh KB (BKKBN) secara periodik. Berdasarkan informasi dan masukan Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Propinsi.

BAB IV

PENUTUP

Buku pegangan ini adalah merupakan penjabaran teknis dari Keputusan Bersama antara Kepala BKN dengan Kepala BKKBN Nomor 280/HK007/B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 3 September 2004 tentang Juklak Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya. Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Bagi Penyuluh Keluarga Berencana ini, adalah sebagai buku pegangan Tim Pembina, Tim Penilai, maupun bagi Penyuluh KB dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan di lapangan khususnya bagi Tim Penilai dalam melakukan penilaian prestasi kerja melalui Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh KB diharapkan tetap dapat mengacu pada buku pegangan ini. Mengingat kedudukan, tugas dan fungsi Penyuluh KB berada di Pemerintah daerah kabupaten /kota, dilain pihak momenklatur institusi pengelola daerah program KB sangat beragam, maka apabila ditemukan hasil prestasi kerja Penyuluh KB yang sangat spesifik dan tidak terakomodir dalam buku ini hendaknya tetap dinilai kesepakatan Tim Penilai. Setiap kabupaten/kota dapat menjabarkan lebih lanjut Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh KB ini. Sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya ini.

MEKANISME AKREDITASI PENYULUH KB

Pejabat Penetapan Angka Kredit

Tim Penilai Rancangan PAK

4

Rapat Penilaian

5

Hasil PAK

Sekretariat DUPAK

1

6

Umpan Balik PAK

Pejabat Pengusul Penyuluh

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Setiap bulan Januari dan Juli DUPAK diajukan ke Sekretariat Tim Penilai oleh: Penyuluh KB Madya oleh Bupati/Walikota atau Kepala PDPPKB. Penyuluh KB Terampil sampai dengan PKB Ahli Muda oleh pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian. Sekretariat meneruskan DUPAK kepada 1im Penilai untuk dibahas dalam rapat penilaian. Tim Penilai menyerahkan hasii peniiaian ire Sekretariat. Sekretariat menyampaikan rancangan PAK yang belum ditandatangani kepada Pejabat Penetap Angka Kredit. Hasil Penetapan Angka Kredit (PAK Pk n .M ear KB disampaikan ke Sekretariat. Sekretariat mengumpan balikkan PAK ke Penyuluh KB.

Keterangan PDPPKB : Perangkat Daerah Pengelola Program KB Kabupaten/Kota. Pejabat Penetap adalah Kepala BKKBN Pusat atau Kepala BKKBN Propinsi untuk Penyuluh KB Ahli Madya dan atau Kepala PDPPKB urrtuk Penyuluh KB Terampil sampai dengan Penyuluh KB Ahli Muda.

Lampiran : 2 JENJANG JABATAN DAN ANGKA KREDIT

NO

1

JABATAN

ANGKA KREDIT

PENYULUH KB TERAMPIL: a. Penyuluh KB Pelaksana Peniula b. Penyuluh KB Pelaksana c. Penyuluh KB Pelaksana

II/a

25

II/b

40

II/c

60

II/d

80

III/a

100

f. Penyuluh KB Pelaksana Lanjutan

III/b

150

g. Penyuluh KB Penyelia

I II/c

200

h. Penyuluh KB Penyelia

HIM

d. Penyuluh KB Pelaksana e. Penyuluh KB Pelaksana Lanjutan

2

PANGKAT

300

PENYULUH KB AHLI a. Penyuluh KB Pertama

III/a

100

b. Penyuluh KB Pertama

Ill/b

150

c. Penyuluh KB Muda

III/c

200

d. Penyuluh KB Muda

III/d

e. Penyuluh KB Madya

IV/a

400

f, Penyuluh KB Madya

IV/b

550

g, Penyuluh KB Madya

IV/c

700

300

Lampiran : 3-1 PENJELASAN JUKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUHAN KB TERAMPIL NO I

UNSUR PENDIDIKAN

SUB UNSUR A.

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

B.

Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang keluarga berencana serta memperoleh surat tanda tamat dan pelatihan (STTPL)

C. A. II

PENYULUH KB NASIONAL

Pendidikan dan PElatihan Prajabaran

BUTIR

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT 60 40 25

1. Sarjana Muda/Diploma III 2. Diploma II 3. SLTA/Diploma I

Ijazah Ijazah Ijazah

1. Lamanyalebihdari961 jam 3. Lamanya antara 481 s/d 940 jam 4. Lamanya antara 161 s/d 480 jam 5. Lamanya antara 81 s/a 160 jam 6. Lamanya antara 30 s/d 60 jam

Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat

15 6 3 2 1

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Sertifikat

1,5

PELAKSANA Semua jenjang semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang semua jenjang Semua jenjang semua jenjang Semua 3enjang

Persiapan Penyuluhan 1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat a. Desa/kelurahan

0,016

PKB Pelaksana

Jadwal yang memuat tentang (lokasi sasaran, waktu pelaksanaan, pelaksana, penyutuhan KB dan embangunan lainnya

0,040

PK Pelaksana Lanjutan

Jadwal yang memuat tentang (lokasi sasaran, waktu pelaksanaan, pelaksana, penyuluhan KB dan pembangunan lainnya

0,108

PKB Pelaksana Pemula

0,016

PKB Pelaksana

b. Kecamatan

2. Melaksanakan pendataan KB a. Melakukan pendataan KB b. Mengolah data wilayah desa/kel c. Penyajian hasil pengolahan data desa/kelurahan 3. Melakukan pengisian form pendataan MDK 4. Membuat peta wilayah kerja hash pendataan

Format laporan berisi tentang lokasi, waktu, pelaksanaan, pelaksana pendataan KB danpembangunan lainnya Format laporan berisi tentang rekapitulasi hasil pendataan (Rek desa, Rek Kec,. pendataan KB dan Program KB Nasional serta pembangunan lainnya) Laporan naratif berisi tentang format penyajian hasil pendataan datam bentuk (grafik/tabel), dimana tentang KB dan pembangunan lainnya Laporan naratif berisi tentang formulir MDK ang sudah dikerjakan dan atau tentang kegiatan pembangunan lainnya Laporan naratif tentang jumlah peta yang telah dikerjakan, tentang Program KB Nasional dan

0,040


0,135


0,080

PKB Penyeia

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT

PELAKSANA

pembangunan lainnya 5. Membuat laporan pendataan di wilayah kerja

Laporan naratif tentang pendataan wilayah kerja yang sudah dikerjakan, dari persiapan, pelaksanaan dan hasil tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,030


Laporan naratif tentang lokasi, waktu, peserta, penyaji, tanggapan dan hasilnya tentang. Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,030


Laporan naratif tentang lokasi, waktu, peserta, enyaji, tanggapan dan hasilnya tentang program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,060

PKB Penyelia

Laporan naratif berisi tentang format penyajian hash pendataan dalam bentuk apa (grafik), dimana, tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,016

PKB Pelaksana

Laporan naratif berisi tentang format penyajian hash pendataan dalam bentuk apa (grafik). dimana, tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,040


Laporan naratif berisi tentang sasaran, lokasi, waktu, mated, hasil yang diperoleh tentang pogram KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,030


6. Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat: a. Desa/kelurahan b. Kecamatan

7. Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP: a. Membuat rencana kerja tingkat: 1) Desa/kelurahan 2) Kecamatan b. Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh format 1) Desa/kelurahan

2) Kecamatan

Laporan naratif berisi tentang sasaran, lokasi, waktu, materi, hasil yang diperoleh tentang Program KB Nasional dan pernbangunan lainnya

0,060

PKB Penyelia

Laporan naratif hasil pendekatan IMP berisi tentang jumlah Institusi lokasi, materi, hasil yang diperoleh tentang Program KB Nasional pembangunan lainnya.

0,020

PKB Pelaksanma Lanjutan

8. Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat a. Desa/kelurahan

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR b. Kecamatan

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT

PELAKSANA

Laporan naratif hasil pendekatan IMP berisi tentang jumlah Institusi lokasi, mated, hasil yang diperoleh tentang Program KB Nasional pembangunan lainnya.

0,040

PKB Penyelia

a. Desa/kelurahan

Laporan naratif berisi tentang format penyajian seta IMP/keluarga bentuknya apa (grafik) dimana disajikan tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,012


b. Kecamatan

Laporan naratif berisi tentang format penyajian eta IMP bentuknya apa (grafik) dimana disajikan tentang Program KB Nasional pembangunan lainnya.

0,016

Laporan naratif berisi tentang jumlah Institusi ang telah diberi nomor, tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,006

Rencana adalah jadwal yang memuat tentang lokasi sasaran, waktu pelaksanaan sesuai dengan Rencana operasional yang ada tentang program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,016

Rencana adalah jadwal yang memuat tentang lokasi sasaran, waktu pelaksanaan sesuai dengan Rencana operasional yang ada tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,030


a. Transparan

Laporan naratif tentang pembuatan Media KIE dengan topik bahasan dalam bentuk transparan yang setara dengan itu seperti "Flip Chart"

0,060


b. Poster

Poster tentang Topik bahasan atau jadwal tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya.

0,160

PKB Penyelia

9. Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat

10. Membuat penomoran IMP

8. Pelaksana Penyuluh

PKB Pelaksana


1. Menyusun rencana operasional bulanan KB nasional tingkat a. Desa/kelurahan

b. Kecamatan

PKB Pelaksana

2. Mengembangkan media KIE KB nas. dalam bentuk:

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT 0,020

PELAKSANA PKB Pelaksana

c. Spanduk

Spanduk tentang: Topik bahasan tentang program KB Nasional dan pembangunan lainnya

d. Umbul-umbul

Umbul-umbul dengan topik bahasan tentang program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,020

PKB Pelaksan

e. Leaflet

Leaflet dengan topik bahasan tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,240

PKB Pelaksana

f. Media tradisional di pedesaan

Media tradisional dengan topik bahasan tentang program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,200

PKB Penyelia

g. Bilboard

Bilboard dengan topik bahasan tertentu tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,240

PKB Penyetia

h. Media sederhana

7 Macam media sederhana tentang topic tertentu seperti pembuatan tugu, ban bekas pot dan lain-lain, tentang Program KB Nas. Dan pembangunan lainnya

0,120


Laporan naratif yang berisi tentang jumlah tempat dan hasil serta Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,006


b. Kelompok

Laporan naratif yang berisi tentang jumlah, kelompok, mated, tempat dan hasil tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,030


4. Menyiapkan sarana KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB

Laporan naratif yang berisi tentang tempat dan sarana Mupen yang diperlukan, tentang Program KB Nas. dan pembangunan lainnya

0,060


5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan WE nasional tingkat kecamatan

Laporan naratif berisi tentang kegiatan yang telah dilakukan, hasil yang telah dicapai dan perubahan sikap serta saran-saran, tentang Program KB Nas. dan pembangunan lainnya.

0,120

PKB Penyelia

laporan naratif tentang keikutsertaan sebagai tim lomba KB/Nasional tingkat desa, dilampirkan foto copy surat tugas atau SK, tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,048

PKB Pelaksana

3. Melakukan KIE KB nasional kepada masyarakat secara a. Perorangan

6. Menjadi Tim lomba KB nasional tingkat:

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR a. Desa/kelurahan b. Kecamatan 7. Menjaga stand dalam setiap pameran KB nasional 8. Menjadi tim penitai setiap jenis lomba KB nasional tingkat kecamatan 9. Melakukan fasilitasi kepada a. Kader b. Ketompok KB/KS

c. Sub-FPKBD

10.Metakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat: a. Desa/kelurahan b. Kecamatan 11.Menyusun mated Rakor/Kaker KB nasional tingkat: a. Desa/keturahan b. Kecamatan 12.Memfasititasi terlaksananya pelayanan KB oteh LSOM

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT

PELAKSANA

Laporan naratif bedsi tentang keikutsertaannya sebagai Tim lomba KB Nasional dan pembangunan lainnya tingkat kecamatan dilampirkan foto copy.

0,080


Laporan naratif tentang keikutsertaannya sebagai enjaga stand pameran Program KB Nasional pembangunan lainnya dilampirkan foto copy.

0,032

PKB Pelaksana

Laporan naratif tentang keikutsertaannya sbgtim penilai lomba Program KB Nasional dan pembangunan lainnya dilampirkan foto copy surat tugas dan SK

0,080

PKB Penyelia

Laporan naratif, petaksanaan fasilitasi berisi tentang empat, sasaran, mated, hash yang diperoleh dilampirkan fotocopy surat tugas dan SK. tentang Program KB Nasional dan jembangunan lainnya

0,009


Laporan naratif, pelaksana an fasititasi berisi tentang tempat, sasaran, mated, hasil yang diperoteh ditampirkan fotocopy surat tugas dan SK. tentang Program KB Nasional dan rembangunan lainnya Laporan naratif, pelaksanaan fasilitasi beris tentang tempat. sasaran mated, hasil yang diperoleh ditampirkan fotocopy surat tugas dan SK. tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,012

PKB Pelaksana

0,030


Laporan naratif berisi tentang: tempat, mated. hasil kemitraan, tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,030

PKB Petaksanma Lanjutan

Laporan naratif berisi tentang: tempat, mated, hash kemitraan. tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,060

PKB Penyetia

Foto copy naskah tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,040


Foto copy naskah tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,080

PKB Penyelia

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT 0,180

PKBPenyelia

Laporan naratif berisi tentang tokasi, waktu, petaksana dan draf mated penyajian tentang program KB Nas. dan pembangunan tainnya

0,060


Laporan naratif bedsi tentang lokasi. waktu. petaksana dan dan surat tugas, tentang program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,012

PKB Pelaksana

Laporan naratif bedsi tentang lokasi. waktu, petaksanaan, mated yang dipersiapkan, tentang program KB Nasionat dan pembangunan lainnya Laporan naritif berisi tentang lokasi, waktu. elaksanaan, materi yang dipersiapkan, tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,030


Laporan naratif tentang jumlah LSOM yang difasititasi, waktu. jenis pelayanan, tempat petayanan dan Program KB Nasional dan pembangunan tainnya III

PELAYANAN KB NASIONAL

A. Persiapan Pelayanan

1. Menjadi peserta dalam mini lokakarya sebagai: a. Penyaji b. Peserta 2. Memberikan pembekalan dan informasi kepada a. Kader

b. Masyarakat

0,135


Laporan naratif berisi tentang lokasi. waktu, pelaksanaan. materi yang dipersiapkan tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,080

PKB Pengelia

1. Menyiapkan sarana dan prasarana KB kepada kader

Laporan tentang persiapan pelayanan yang meliputi lokasi, waktu. jumlah dokter. bidan. alkon dan sarana lainnya. tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,030

PKB Pelaksanma Lanjutan

2. Membimbing kegiatan pendewasaan usia perkawinan (PUP)

Laporan tentang bimbingan PUP meliputi lokasi waktu. peserta dan materi.

0,030


Laporan tentang identifikasi sasaran analisis dan menyusun rencana kebutuhan alkon tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,060

PKB Penyelia

Laporan tentang penyaluran alat kontrasepsi meliputi jumlah dan sarana pendukung kegiatan tingkat desa dan kecamatan tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,016

Laporan tentang penyaluran alat kontrasepsi meliputi

0,040

c. Tokoh formal

B. Pelaksanaan Pelayanan

PELAKSANA

3. Mengidentifikasi sasaran , menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat 4. Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat: a. Desa/kelurahan b. Kecamatan

PKB Pelaksana

PKB Pelaksana

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR 5. Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik 6. Mendapatkan akseptor/peserta asuransi KB 7. Menjadi peserta dalam pelayanan Tim KB keliling/posyandu: a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan b. Membuat iapuran hasii pelayanan

VI


A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyutuhan dan pelayanan KB nasional Untuk kesemuanya dalam penentuan angka kredit jika dikerjakan oleh tim atau lebih 1 orang :

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT

jumlah dan sarana pendukung kegiatan tingkat desa dan kecamatan tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya Laporan tentang data pelayanan KB di klinik meliputi jumlah. waktu, lokasi dan sarana

PELAKSANA Lanjutan

0,030


Laporan tentang jumlah akseptor peserta asuransi KB dan peserta pembangunan lainnya Laporan tentang peserta pelayanan Tim KB keliling/posyandu meliputi sarana. Prasarana dan hasil pelayanan tentang Program KB Nas. an pembangunan lainnya Laporan tentarg peserta pelayanan Tim KB ketiting/posyandu meliputi sarana, prasarana dan hasii pelayanan tentang Program KB Nasionat dan pembangunan lainnya

0,008

PKB Pelaksana

8. Melakukan rujukan medis ketempat petayanan kesehatan

Laporan tentang ruiukan medis ketempat petayanan dan rujukar, pembangunan lainnya

0,032

PKB Pelaksana

9. Mengdentifikasi dan menseteksi talon penerirria bantuan pelayanan terpadu 10.Melakukan pelayanan KB pada momentum strategis

Laporan tertang jumttan penerima bantuan pelayanan terpadu dan penerima bantuan pembangunan lainnya

0,240

PKB Penyetia

Laporan tentang pelayanan KB pada momentum strategis dan pembangunan lainnya

0,080

PKB Penyetia

11.Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS) 12.Melakuka n pelayanan dan pendampingan kegiatan terpadu (Bina keluarga. UPPKS) 13.memberikan orientasi ketrampilankader IMP/POKTAN

Laporan tentang penyusunan laporan pelayanan terpadu serta Program KB Nasional dan sembangunan lainnya

0,00


Laporan tentang pelaksanaan pelayanan dan pendampingan kegiatan terpadu/kader dan pembangunan lainnya

0,012

PKB Pelaksana

Laporan tentang pemberian orientasi ketrampilan kader IMP/Poktan/kader pembangunan lainnya

0,240

PKB Penyelia

12,5

Semua jenjang

1. Membuat karya tulis/karya itmiah hasii penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan dan pelayanan KB nasional yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

Buku ini merupakan laporan hasil penelitian yang dilengkapi dengan : 1) Proposal penelitian 2) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit

NO

UNSUR

SUB UNSUR penulis utama = 50 % penulis pembantu = 40 %

BUTIR nasional

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT

kerja 3) Telah diseminarkan 4) Penerbit Nasional 5) Buku Asli 6) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

PELAKSANA

Semua jenjang 6

b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Foto copy majalah ilmiah yang memuat tentang makalah dimaksud tentang Program KB Nas. dan pembangunan lainnya

2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hash penelitian, pengkajian. Survey dan evaluasi di bidang penyuluhan dan pelayanan KB nasional yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Buku merupakan laporan hasil penelitian yg dilengkapidengan 1) Proposal Penelitian 2) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja 3) Telah diseminarkan 4) Pencetak buku 5) Buku asli 6) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

8

Semua jenjang

b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oteh LIPI

Foto copy majalah ilmiah yang memuat tentang makatah dimaksud, tentang Program KB Nas. an pembangunan lainnya

4

Semua jenjang

7

Semua jenjang

3. Membual karya lulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan dan pelayanan KB nas. yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Buku merupakan tinjauan kajian hasil penelitian orang lain/referensi ilmiah tentang penyuluhan pelayanan KB yang dilengkapi dengan: 1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja 2) Telah diseminarkan 3) Penerbit Nasional 4) Buku asli

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT

PELAKSANA

5) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya b. Dalam makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 4. Membuat karya tutis/karya ilmiah berupa tinjauan atau utasan ilmiah dengan gagasan sendiri datam bidang penyutuhan dan petayanan KB nas. yang tidak dipublikasikan a. Datambentukbuku

b. Dalam bentuk makatah

B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyutuhan dan petayanan KB nasional

Foto copy majalah ilmiah yang memuat tentang makalah dimaksud. tentang Program KB Nas. dan pembangunan lainnya).

Buku merupakan tinjauan/kajian hasil penetitian, orang lain/referensi ilmiah tentang penyutuhan petayanan KB yang dilengkapi dengan 1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja 2) tetah diseminarkan 3) Pernyataan telah digunakan diperpustakaan 4) Buku asli 5) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya Makalah asti dilengkapi dengan : 1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja 2) Telah diseminarkan 3) Telah dipergunakan diperpustakaan 4) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

5. Membuat tutisan ilmiah poputer di bidang penyutuhan dan petayanan KB nasional yang disebartuaskan melatui edia massa

Foto copy media massa yang memuat tulisan dimaksud tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan dan pelayanan KB nasional pada pertemuan ilmiah 1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan dan pelayanan KB nas. yang dipubtikasikan a. Dalam bentuk buku yang

Naskah asli dilengkapi dengan : 1) Undangan 2) jadwal 3) Surat keterangan telah dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah. 4) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya Bukuasti dilengkapi dengan: 1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit

3,5

Semua jenjang

7

Semua jenjang

3,5

Semua jenjang

2

Semua jenjang

2,5

Semua jenjang

7

Semua jenjang

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR diterbitkan dan diedarkan secara nasional

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT

PELAKSANA

kerja 2) Naskah/copy yang diterjemahkan/disadur 3) PenerbitNasional 4) Telah diseminarkan 5) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalani bidang penyuluhan dan pelayanan KB nas. yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku

b. Dalam bentuk makatah

b. Foto copy majalah yang memuat tentang makatah dimaksud, tentang Program KB Nasionat dan pembangunan lainnya

Buku asli dilengkapi dengan : 1) Kata pengantar dan pimpinan instansi unit kerja 2) Naskah/copy yangditerjemahkan/disadur 3) Telah diseminarkan 4) Telah digunakan diperpustakaan 5) Tentang Program KB nasional dan pembangunan (ainnya Makatah anti dilengkapi dengan : 1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja 2) Naskah/copy yang diterjemahkan/disadur 3) Telah diseminarkan 4) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan

Foto copy penerbit yang memuat tentang abstraksi dimaksud, tentang Program KB Nas.dan pembangunan lainnya

C. Pembuatan buku pedoman petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan dan pelayanan KB nasionat

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di idang penyuluhan dan pelayanan KB nasional

D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan dan pelayanan KB

Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan dan

Buku asli dilengkapi dengan: 1. Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja nasional 2. Surat tugas 3. Pernyataan telah digunakan secara nasional dan pimpinan instansi nasional 4) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya Laporan naratif tentang karya dimaksud dilengkapi dengan:

3,5

Semua jenjang

3

Semua jenjang

1,5

Semua jenjang

1,5

Semua jenjang

3

Semua jenjang

5

Semua jenjang

NO

V

UNSUR

PENUNJANG TUGAS PKB

SUB UNSUR

BUTIR

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT

PELAKSANA

nasional

pelayanan KB nasional

1. Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja 2. Telah didemonstrasikan 3. Mendapal pengakuan dari pihak yang berkompeten 4) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan danpetayanan KB nasional

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

Surat permintaan, jadwal dan mated, tentang program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,04

Semua jenjang

B. Peranserta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang enyuluhan dan pelayanan KB nasional nasional

1. Mengikuti seminar/ lokakarya setiap Kali sebagai: Surat permintaan jadwal tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

3

Semua jenjang

b. Pembahas/moderator/ narasumber

Surat permintaan jadwal tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

2

Semua Jenjang

c. Peserta

Surat permintaan jadwal tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

1

Semua jenjang

Surat tugas tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

1

Semua jenjang

Surat tugas tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,5

Semua jenjang

a. Pengurus

Surat keputusan, Kartu anggota, tentang program KB Nasional dan pembangunan lainnya

1

b. Anggota

0,5

Semua jenjang

0,25

Semua jenjang

0,035

Semuajenjang

a. Pemrasaran

C. Keanggotaan dalam organisasi profesi

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai: a. Ketua b. Anggota Menjadi anggota dalam organisasi profesi sebagai:

Semua jenjang

D. Keanggotaan/kepengurusan kelembagaan masyarakat

Menjadi anggota/pengurus BPMD. koperasi dan lain-lain

Surat keputusan, Kartu anggota, tentang program KB Nasional dan pembangunan lainnya Surat Keputusan, kartu anggota SuratKeputusan.kartuanggota

E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan

1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam

Surat tugas dan tentang Program K.B Nas. dan pembangunan lainnya

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT 0,035

PELAKSANA Semua jenjang

2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, karang taruna

Surat Keputusan surat tugas

F. Pembinaan generasi muda

Membina generasi muda dalam pramuka karang taruna

Surat keputusan, kartu anggota

0,25

Semua jenjang

G. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional sebagai 1. Ketua/Wakil ketua

Surat Keputusan, kartu anggota

1

Semua jenjang

2. Anggota

Surat Keputusan. kartu anggota 0,5

Semua jenjang


5 3 1

Semua jenjang Semua jenjang

1. Satya Lancana Karya Satya a. 30 (tiga puluh) tahun lebih b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun

Foto copy surat piagam penghargaan Foto copy surat piagam penghargaan Foto copy surat piagam penghargaan

3 2 1

Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

2. Penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya a. Tingkat Nasional/ Internasional

Copy penghargaan tentang Program KB Nas. dan pembangunan lainnya

6

Semua jenjang

Copy penghargaan tentang Program KB Nas. dan pembangunan lainnya Copy penghargaan tentang Program KB Nas. dan pembangunan lainnya

3

Semua jenjang

H. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

I. Perolehan piagam penghargaan

Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya: 1. Sarjana/ Diploma IV 2. Sarjana Muda/ Diploma III 3. Diploma II Memperoleh penghargaan jasa.

b. Tingkat Propinsi c. Tingkat Kabupaten/Kota

1

Semua jenjang

3. Wilayah binaan Penyuluh KB mendapatkan penghargaan a. Tingkat asional/Internasional


Semua jenjang

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT

PELAKSANA

b. Tingkat Propinsi

Copy penghargaan tentang Program KB Nas dan pembangunan lainnya

Semua jenjang

c. Tingkat Kabupaten/Kota


Semua jenjang Jakarta, Nopember 2004 Sekretaris Utama BKKBN

Drs. Lalu Sudarmadi, MPIA

Lampiran : 4-1 PENJELASAN JUKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB AHLI NO I

UNSUR PENDIDIKAN

SUB UNSUR A.

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

B.

Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang keluarga berencana serta memperoleh surat tanda tamat dan pelatihan (STTPL)

C.

II

PENYULUH KB NASIONAL

A.

Pendidikan dan PElatihan Prajabaran

BUTIR

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT 200 150 100

PELAKSANA

1. Doktor (S3) 2. Pasca SArjana (S2) 3. Sarjana Diploma IV


1. Lamanyalebihdari961 jam 2. Lamanya antara 941 s/d 960 jam 3. Lamanya antara 481 s/d 940 jam 4. Lamanya antara 161 s/d 480 jam 5. Lamanya antara 81 s/a 160 jam 6. Lamanya antara 30 s/d 60 jam

Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat

15 9 6 3 2 1

Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III

Sertifikat

2

Semua jenjang

1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat kab/kota

Jadwal kegiatan pendataan Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0 060

PKB Pertama

a. M e n g o l a h data wilayah kec./kab/kota

Rek RW. Desa. tentang Program KB Nas. Dan pembangunan lainnya

0 150

PKB Pertama

b. Verifikasi/validasidata

Laporan tingkat dusun tentang KB dan pembangunan lainnya

0,150

PKB Pertama

c. Interprestasi dan analisisdata

Laporan naratif analisa data tentang program KB Nas. dan pembangunan lainnya

0,300

PKB Muda

Laporan naratif penyajian hasil pendataan (dalam bentuk tabel) tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,180

PKB Madya

Jadwal kegiatan tentang Program KB Nas. dan pembangunan lainny Notulen dan laporan kegiatan tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,060

PKB Pertama

Semua jenjang Semua jenjang

Persiapan Penyuluhan

2. Melaksanakan pendataan KB

d. Penyajian hasil analisis data kec./kab/kota 3. Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP a. Membuat rencana kerja tingkat kab./kota b. Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat. tokoh formal, informal tingkat kab. /kota

0,120

PKB Muda

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR 4. Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat kab. /kota 5. Menyiapkan instrumen pendataan KB: a. Merancang Instrumen

ANGKA KREDT 0,030

Peta IMP dan atau peta basil pendataan eluarga

PELAKSANA PKB Pertama

Format laporan bei st tF ntang lokasi, waktu pelaksanaan, pelaksana pendataan KB dan pembangunan lainnya

0,300

PKB Muda

b. Uji coba instrument

Jadwal yang memuat tentang lokasi, sasaran, waktu petaksanaan, penyuluhan KB dan pembangunan lainnya

0,150

PKB Pertama

c. Menyusun pedoman

Format laporan berisi tentang rekapitulasi hasit pendataan KB dan pembangunan lainnya

0,360

PKB Madya

Laporan naratif berisi tentang kegiatan yang telah dilakukan, hasil yang telah dicapai tentang Program KB Nasional dan pembangunan ainnya

0,060

PKB Pertama

b. Kecamatan

Laporan naratif berisi tentang kegiatan yang telah dilakukan, hasil yang telah dicapai tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,120

PKB Muda

c. Kabupaten/Kota

Laporan naratif berisi tentang kegiatan yang telah dilakukan, basil yang telah dicapai tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,180

PKB Madya

Laporan naratif yang berisi tentang jumlah tempat dan hasil, tentang PKBN dan pembangunan lainnya

0,060

PKB Pertama

Laporan naratif yang berisi tentang jumlah. tempat dan hasil, tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

01 20

PKB Muda

Laporan naratif yang berisi tempat dan sarana, entang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,060

PKB Pertama

Laporan naratif yang berisi tempat dan sarana, tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,120

PKB Muda

Rencana kerja tentang pembangunan lainnya

0,020

PKB Pertama

6. Mengevatuasi pencapaian KB TK: a. Desa/kelurahan

7. Menyusun isi pesan KB nasional untuk: a. Bahan advokasi tingkat: 1) Kecamatan 2) Katupaten/Kota

b. Bahan KIE tingkat 1) Kecamatan 2) Kabupaten/Kota

8. Pelaksanaan Penyuluhan

SATUAN HASIL

1. Wenyusun rencana operasional bulanan KB nasional tingkat kab./kota

Program

KB

Nas.

Dan

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT

2. Mengembangkan media KIE Kb nasional dalam bentuk: a. Video

Video tentang topik bahasan, tentang Program KB Nas dan pembangunan lainnya

0,900

PKB Madya

b. Lagu

Lagu tentang topik bahasan dan Program KB Nasional serta pembangunan lainnya

0,450

PKB Madya

c. Sandiwara

Sandiwara tentang topik bahasan, tentang program KB Nas.dan pembangunan lainnya

0,900

PKB Madya

d. Asesoris

Asesoris tentang topik bahasan, tentang program KB dan pembangunan lainnya

0,120

PKB Muda

e. Audio

Audio tentang topik bahasan, tentang program KB dan pembangunan lainnya

0,270

PKB Madya

f. Neon sign

Neon sign tentang tpik bahasan, tentang program KB dan pembangunan lainnya

0,240

PKB Muda

g. CD

CD tentang topik bahasan, tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,450

PKB Madya

h. Banner

Banner tentang topik bahasan, tentang program KB dan pembangunan lainnya

0,060

PKB Pertama

i. Film

Film tentang topik bahasan, tentang Program KB dan pembangunan lainnya

1,800

PKB Madya

Laporan kegiatan tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,060

PKB Pertama

5. Melakukan KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB 4. Melakukan KIE KB nasional melatui: a. Surat kabar/majalah

PELAKSANA

Copy surat kabar/majalah tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,060

PKB Muda

b. Radio

Naskah KIE radio tentang Program KB Nas. dan pembangunan lainnya

0,060

PKB Muda

c. Televisi

Naskah KIE Tetevisi tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,180

PKB Madya

Laporan kegiatan penyutuhan tentang Program KB Nas dan pembangunan lainnya

0,080

PKB Muda

5. Melakukan penyuluhan massa tentang KB Nasionat

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT

PELAKSANA

6. Metakukan pendekatan kepada organisasi non pemerintah (ornop)tingkat kab. /kota 7. Metakukan uji coba materi dan media advokasi dan KIE KB nas. 8. Memberikan advokasi kepada tokohformal dan informal tingkat

Visum kegitatan tentang Program KB Nas. dan pembangunan lainnya

0,060

PKB Muda

Laporan kegiatan tentang Program KB Nas dan pembangunan lainnya

0,150

PKB Pertama

Visum kegiatan tentang Program KB Nas. dan pembangunan lainnya

0,180

PKB Madya

9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB nasionat tingkat desa/kecamatan

Laporan kegiatan tentang Program KB Nas. dan pembangunan lainnya

0,090

PKB Madya

10.Mendesain Jenis lomba KB nasional tingkat kab. / kota

Visum kegiatan dan Laporan tentang lomba• lomba KB dan pembangunan lainnya

0,450

PKB Madya

11.Menjadi tim penilai setiap jenis lomba KB nasional tingkat kab. / kota

Surat tugas atau surat keterangan/SK ttg Lomba KB dan pembangunan lainnya

0,240

PKB Muda

Visum dan Laporan tentang pameran Program KB Nas. dan pembangunan lainnya

0,060 0,180

PKB Pertama PKB Madya

Visum dan Laporan tentang pameran program KB Nas.dan pembangunan lainnya Visum tentang fasilitasi Program KB Nas. Dan pembangunan lainnya

0,300

12.Mendesain pameran KB nasional: a. Mendesain pameran tingkat: 1) ecamatan 2) Kabupaten/Kota b. menyiapkan materi pameran 13. Melakukan fasititasi kepada a. PPKBD b. POKTAN 14.Metakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah 15.Menyusun mated rakor/raker KB nasional tingkat kab. /kota 16.Menjadi peserta pada rakor/ rakernas KB nasional tingkat: a. Propinsi b. Nasional

PKB Muda 0,030

PKB Pertama

Visum tentang fasilitasi Program KB Nas. Dan pembangunan lainnya

0,060

PKB Muda

Visum tentang fasilitasi Program KB Nas. Dan pembangunan lainnya

0,060

PKB Muda

Notuten tentang mated pembangunan lainnya

Dan

0,120

PKB Muda

Laporan tentang rakor/rakernas Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,120

PKB Pertama

Laporan tentang rakor/rakernas Program KB Nasional

0,360

PKB Muda

Program

KB

Nas.

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT

PELAKSANA

dan pembangunan lainnya

III

PELAYANAN KB NASIONAL

A. Pelaksanaan Pelayanan

17.Membentuk institusi masyarakat pedesaan/POKTAN

Visum tentang Program pembangunanlainnya

dan

0,480

PKB Muda

18.M e n g e m b a n g k a n Institusi masyarakat pedesaan/POKTAN 1. Mengidentifikasi s a s a r a n , menganatisisdan menyusun rencana kebutuhan slat a. Kecamatan

Visum tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,360

PKB Madya

Laporan tentang persiapan pelayanan yang meliputi lokasi, waktu, jumlah dokter, bidan, atkon dan sarana lainnya tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya.

0,030

PKB Pertama

Laporan tentang persiapan petayanan yang meliputi lokasi, waktu, jumlah dokter, bidan alkon dan sarana lainnya tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya.

0,060

PKB Muda

Laporan tentang persiapan pelayanan yang meliputi lokasi, waktu, jumlah dokter, bidan, alkon dan sarana lainnya tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya Visum konseling pelayanan KB tentang Program KB Nasional dan pembangunan Lainnya

0,120

PKB Pertama

b. Kabupaten/Kota

2. Mengidentifikasi dan menseleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu 3. Melakukan pengembangan wawasan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS)

V


8. Pengembangan model pelayanan

KB

Nasionat

0,060

PKB Pertama

4. Melakukan pra konseling KB nasional2. Melakukan konseling KB nasional

Visum konseling pelayanan KB tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

0,020

PKB Pertama

6. Memantau dan mengevaluasi pelayanan KB nasional tingkat kab/kota

Visum konseling pelayanan KB tentang Program KB Nasional dan pembangunan Lainnya

0,040

PKB Muda

7. Membuat umpan batik hasit analisis pelayanan KB nasional

Laporan atau visum tentang Program KB Nasional dan pembangunan Lainnya

0,030

PKB Pertama

1. Mengembangkan model KB nas.

Laporan atau visum tentang Program KB Nasional dan pembangunan Lainnya

0,040

PKB Muda

2. Mengembangkan model teknis penyuluhan dan pelayanan KB nas.

Laporan, surat keterangan tentang pembangunan KB nasional secara terintegrasi dan Program KB Nasional dan pembangunan

0,600

PKBMuda

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT

PELAKSANA

lainnya 4. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang penyuluhan dan pelayanan KB nasional

3. Meakukan uji coba pengembangan model teknis penyuluhan dan elayanan KB

Laporan, surat keterangan tentang pembangunan KB nasional secara terintegrasi dan program KB Nas. ti: pembangunan Lainnya

0,900

PKBMadya

4. Mengevaluasi pengembangan model Kb nasional

Laporan, keterangan tentang Program KB Nasional dan pembangunan Lainnya

0,800

PKB Pertama

1. Membuat karya tutis/ilmiah hash penelitian. pengkajian, survey dan evatuasi di bidang penyuluhan dan pelayanan KB nasional yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbit kan dan diedarkan secara nas.

Laporan, keterangan tentang Program KB Nasionat dan pembangunan Lainnya

0,600

PKB Madya

12,5

Semua jenjang


Buku ini merupakan laporan hasil penelitian yang ditengkapi dengan 1) Proposal penelitian 2) Kata pengantar dari pimpinan instansi unitkerja 3) Telah diseminarkan 4) Penerbit nasional 5) Buku asli 6) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya Foto copy majalah ilmiah yang memuat tentang makalah dimaksud tentang Prog. KB Nasional dan pembangunan lainnya

6

Semua jenjang

Buku ini merupakan laporan hasil penelitian yang dilengkapi dengan 1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja 2) Telah diseminarkan 3) Penerbit nasional 4) Buku asli 5) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

8

Semua jenjang

2. Membuat karya tulis/ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan dan pelayanan KB nasional yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR b. Dalam majalah ilmiah yang diakui den LIPI 3. Membuat karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan dan pelayanan KB nasional yang dipublikasikan

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT

Foto copy majalah ilmiah yang memuat tentang makalah dimaksud tentang Prog. KB Nasional dan pembangunan lainnya

PELAKSANA

4

Semua jenjang

7

Semua jenjang

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nas

Buku ini merupakan tinjauan kajian hasil penelitian orang lain/referensi ilmiah tentang penyuluhan pelayanan KB yang dilengkapi dengan: 1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja 2) Telah diseminarkan 3) Pencetak buku 4) Buku ash 5) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan (ainnya


Foto copy majalah ilmiah yang memuat tentang akalah dimaksud tentang Program KB Nas dan pembangunan tainnya

4

Semua jenjang

Buku ini merupakan tinjauan kajian hash penelitian orang lain/referensi ilmiah tentang penyuluhan pelayanan KB yang dilengkapi dengan: 1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja 2) Tetah diseminarkan 3) Telah digunakan diperpustakaan 4) Buku asli 5) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan tainnya

7 .

Semua jenjang

3,5

Semua jenjang

2

Semua jenjang

4. Membuat karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau utasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan dan pelayanan KB nasional yang tidak ipublikasikan a. Dalam bentuk buku

b. Dalam bentuk makalah

5. Membuat tulisan ilmiah populer

Makalah ash dilengkapi dengan : 1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja 2) Tetah diseminarkan 3) Telah dipergunakan di perpustakaan 4) Tentang Progreun KB Nasional dan pembangunan lainnya Foto copy media massa yang memuat tulisan dimaksud

NO

UNSUR

SUB UNSUR

b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan dan pelayanan Kb nasional

BUTIR

SATUAN HASIL

di bidang penyuluhan dan elayanan KB nasional yang disebarluaskan melalui media massa

dan tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan dan pelayanan Kb nasional pada pertemuan ilmiah

Naskah asli dilengkapi dengan : a. Undangan b. Jadwal r.. Surat keterangan telah dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah dan d. Tentang Program KB dan pembangunan lainnya

ANGKA KREDT

2,5

PELAKSANA

Semua jenjang

1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan dan pelayanan KB nasional yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nas..

Buku asli dilengkapi dengan: 1) Kata pengantar dart pimpinan instansi unit kerja 2) Telah diseminarkan 3) Tetah dipergunakan di perpustakaan 4) Naskah/copy yangditerjemahkan/disadur 5) Tentang Program KB Nasionat dan pembangunan lainnya.

b. Dalam majalah ilmiah yang diakui deh LIPI

7

Semua jenjang

Foto copy makalah yang memuat tentang makalah dimaksud tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya.

3,5

Semua jenjang

Buku asti dilengkapi dengan : 1) Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja 2) Tetah diseminarkan 3) Telah dipergunakan di perpustakaan 4) Naskah/copy yang diterjemahkan/disadur 5) Tentang Program KB Nasionat dan pembangunan lainnya.

3

Semua jenjang

2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan dan pelayanan KB nasional yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku

b. Dalam bentuk makalah

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR

SATUAN HASIL Makalah asli dilengkapi dengan : 1) Kata pengantar dart pimpinan instansi unit kerja 2) Telah diseminarkan 3) Naskah/copy yang diterjemahkan/ disadur 4) Tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya.

3. Membuat abstraksi tulisan yang Dimuat dalam penerbitan

Foto copy penerbit yang memuat tentang abstraksi dimaksud dan tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

Membuat buku pedoman/ juklak/juknis di bidang penyuluhan dan pelayanan KB nasional

Buku asti di lengkapi dengan : 1. Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja 2. Surattugas 3. Pernyataan telah digunakan secara nasional dari pimpinan instansi nasional

Menemukan teknotogi tepat guna di bidang penyuluhan dar pelayanan KB nasional

Laporan naratif tentang karya dimaksud dilengkapi dengan 1. Kata pengantar dari pimpinan instansi unit kerja 2. Telah didemonstrasikan 3. Mendapat pengakuan dari pihak yang berkompoten dan 4. Tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan dan pelayanan KB nas.

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pagawai

Surat permintaan, jadwal dan mated tentang Program KB Nasional dan Pembangunan lainnya

B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya lalam bidang penyuluhan dan pelayanan KB nasional

1. Mengikuti seminar/ lokakarya setiap kalisebagai: a. Pemrasaran

C. Pembuatan buku pedoman/ juklak/ juknis dibidang penyuluhan dan pelayanan KB nas.

D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan dan petayanan Kb nasional

V

PENUNJANG TUGAS PENYULUH

ANGKA KREDT 1,5


1,5

Semua jenjang

2

Semua jenjang

5

Semua jenjang

0,04

Semua jenjang

Surat tugas, jadwal tentang Program KB Pembangunan lainnya

3

Semua jenjang

b. Pembahas/moderator/ narasumber

Sertifikat, surat tugas tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

2

Semua jenjang

c. Peserta

Sertifikat, surat tugas tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

1

Semua jenjang

2. Mengikuti/berperan serta

NO

UNSUR

SUB UNSUR

C. Keanggotaan dalam organisasi profesi D. Keanggotaan / kepengurusan kelembagaan masyarakat E. P e l a k s a n a a n k e g i a t a n kemasyarakatan F. Pembinaan generasi muda D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan Fungsionat H. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

BUTIR

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT 1,5


sebagai delegasi ilmiah sebagai a. Ketua

Surat keterangan atau surat keputusan ataukartu anggota tentang Program KB Nasional danpembangunan lainnya

b. Anggota

Surat keterangan atau Surat keputusan atau kartu anggota tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

1

Semua jenjang

1. Pengurus


1

Semuajenjang

2. Anggota


0,50

Semua jenjang

Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi. dan lain-lain 1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam 2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita dan anak. Membina generasi muda dalam pramuka dan karang taruna

Surat keputusan atau kartu anggota atau Surat keterangan

0,25

Semua jenjang I

Surat tugas atau Surat keterangan

0,35

Semuajenjang

Surattugasdansuratketerangan

0,35

Semua jenjang

Surat Keputusan, Surat Tugas atau Surat keterangan

0,25

Semuajenjank

1

Semua jenjang

0,50

Semua jenj:.,ig

15 10 5

Semuajenjang Semua jenjang Semua jenjang

Menjadi anggota dalam organisasi profesisebagai:

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan fungsional 1. Ketua/Wakil Ketua 2. Anggota

Surat Keputusan dan Kartu Anggota Surat Keputusan dan Kartu Anggota

Memperoleh ijazah, gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya 1. Doktor(S,3) 2. Pasca Sarjana(S.2) 3. Sarjana/Diploma IV I. Perolehan piagam penghargaan

1. Penghargaan tanda jasa Satya

Fotocopyijazah Foto copy ijazah Foto copy ijazah

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR Lancana Karya Satya a. 30 tahun b. 20 tahun c. 10 tahun

SATUAN HASIL

ANGKA KREDT

PELAKSANA

Foto copy surat Piagam Penghargaan

3 2 1

Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

Penghargaan

15

Semua jenjang

Copy penghargaan tentang Program KB Nasional dan pembangunan tainnya

6

Semua jenjang

b. Tingkat Propinsi

Copy penghargaan tentang Program KB Nasional dan pembangunan lainnya

3

Semua jenjang



2

Semua jenjang


4

Semua jenjang

b. Tingkat Propinsi


3

Semua jenjang



2

2. Memperoleh gelar kehormatan Akademis 3. Penghargaan dari pemerintah tas prestasi kerjanya a. Tingkat Nasional/Internasional

4. Wilayah binaan Penyuluh KB mendapatkan penghargaan a. Tingkat Nasional/Internasional

Semua jenjang

Jakarta, Nopember 2004 Sekretaris Utama BKKBN

Drs. Lalu Sudarmadi, MPIA

Lampiran II

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 28 TAHUN 2005 Tanggal : 28 Desember 2005

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang :

bahwa dengan dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional jenjang ahli, dipandang perlu mengubah Lmapiran I dan atau II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Nomor 3890) ; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Nomor 4437) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembar Negara Nomor 3098) setelah beberapa kali diubah terakhir dnegna Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17 ) ;

:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Nomor 3547) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Nomor 4015)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Nomor 4332). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembar Negara Nomor 4017), sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Nomor 4193). 7. Peraturan Pemerintah Nomoe 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembar Negara Nomor 4019); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengakatan. Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Nomor 4263); 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil : 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara ; 11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusna Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Memperhatikan

: Pertimbangan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor WK26-30/V50-8/93 tanggal 29 April 2005. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS ETENTUAN LAMPIRAN I DNA ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PETUNJUK JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA. Pasal I Mengubah ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Angka Kreditnya khususnya sub unsur pendidikan sekolah dnegan memperoleh ijasah/gelar, sehingga seluruhnya berubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Unsur pendidikan ijazah Doktor menjadi 200 angka kredit, ijazah Pasca Sarjana menjadi 150 angka kredit, dan ijazah Sarjana/DIV menjadi 100 angka kredit“. Pasal II Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

: Jakarta : 1 Juni 2005

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Ttd TAUFIQ EFFENDI


KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR TANGGAL

: 28 TAHUN 2005 : 28 DESEMBER 2005


PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang :

bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur ketentuan pelaksanaanya dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Nomor 3890) ; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Nomor 4437) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembar Negara Nomor 3098) setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

:

Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17 ) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Nomor 3547) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Nomor 4015)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Nomor 4332) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembar Negara Nomor 4017), sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Nomor 4193) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembar Negara Nomor 4019); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengakatan. Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Nomor 4263) ; 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ; 10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departement, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 ; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang PerubahanAtas Ketentuan Lampiran I dan atau II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENATANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PETUNJUK JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan fungsional dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut dalam Lampran I Peraturan ini. Pasal 2 Untuk memperjelas pelaksanaan Peraturan ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Perturan ini. Pasal 3 Apabila dalam melaksanakan Peraturan ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tanggal 1 Juni 2005

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005

Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ttd

Prapto Hadi

Lampiran I

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 28 TAHUN 2005 Tanggal : 28 Desember 2005

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN A. UMUM 1. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu 2. Jabatan Karier, adalah jabatan structural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan. 3. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 4. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 5. Jabatan Fungsional Tertentu, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 6. Penetapan jabatan dab angka kredit jabatan fungsional dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN Ketentuan dalam peratuaran ini sebagai petunjuk bagi instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam penetapan pemberian Angka kredit khususnya sub unsur pendidikan formal dengan memperoleh ijazah/gelar bagi jabatan fungsional tertentu.

C. PENGERTIAN Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Angka Kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat. 2. Pendidikan Formal, adalah jalur pendidikan yang terstuktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 3. Instansi Pembina jabatan fungsioanl, adalah Instansi yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Pengangkatan Pertama, adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke jabatan fungsional tertentu menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. 5. Pengangkatan melalui perpindahan jabatan, adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan structural ataupun jabatan fungsional lain kedalam jabatan fungsional tertentu. Contoh : 1. Seorang Pegawai Negeri Sipil ¾ Nama : Nining ¾ NIP : 260006810 ¾ Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 3 April 1978 ¾ Pendidikan : Diploma III ¾ CPNS : 1 Maret 2004 ¾ PNS : 1 Mei 2005 ¾ Pangkat/Golru : Pengatur, II/c ¾ Jabatan : --¾ Unit Kerja : Biro Kepegawaian pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan di usulkan untuk diangkat dalam jabaatn Analis Kepegawaian.

Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut : Ijazah Diploma III Diklat Prajabatan Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS : - Perencanaan Kepegawaian - Pembina Kepegawaian Penunjang tugas Analis Kepegawaian Jumlah

: 60 : 1,5 : 3,02 : 2,03 : 1 67,55

Saudari Nining dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian tingkat terampil jenjang Analis Kepegawaian Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dengan angka kredit 67,55.

2. Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dlaam jabatan fungsional tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kompetensi jabatan fungsionlanya ; b. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a ; c. Setiap unsur penilai pelaksana pekerja dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

II. TATA CARA PERHITUNAGN ANGKA KREDIT Penetapan pemberian besaran angka kredit sebagaimana tersebut pada angka Romawi II hanya berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dan bagi pejabat fungsional yang memperoleh peningkatan pendididkan/ijazah. A. Pejabat fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah penghitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut : a. SLTA/Diploma I memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Diploma II mendapat tambahan angka kredit 15 ; b. SLTA/Diploma I memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana Muda/Diploma III mendapat tambahan angka kredit 35 ; c. SLTA/Diploma I memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana (S1) mendapat tambahan angka kredit 75 ; d. Diploma II memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana Muda/Diploma III mendapat tambahan angka kredit 20 ; e. Diploma II memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana (S1) mendapat tambahan angka kredit 60 ; f. Sarjana Muda/Diploma III memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana (S1) mendapat tambahan angka kredit 40 ; g. Sarjana (S1)/Diploma IV memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Magister (S2) mendapat tambahan angka kredit 50 ; h. Magister (S2) memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Doktor (S3) mendapat tambahan angka kredit 50 ;

Contoh 1 : seorang Pegawai Negeri Sipil Nama : Roby NIP : 260004600 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 6 September 1959 Pendidikan : SLTA CPNS : 1 Maret 1983 PNS : 1 Me1984 Pangkat/Golru : Penata, III/c TMT 1 April 2002

Jabatan

: Analis Kepegawaian Penyelia TMT 1 Maret 2002 Unit Kerja : Biro Kepegawaian Pada bulan Mei 2004 yang bersangkutan memperoleh Ijazah Diploma III Adminstrasi Kepegawaian Negara. Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut : Ijazah SLTA : 25 Ijazah Diploma III : 60 Angka kredit yang diperhitungkan : 35 Saudara Roby mendapatkan tambahan angka kredit untuk pendidikan adalah 35 angka kredit. Ijazah SLTA : 25 Ijazah Diploma III : 35 Pelaksanaan tugas pokok sampai dengan akhir penilaian, telah mendapatkan angka kredit sebagai berikut : - Perencanaan Kepegawaian : 105,02 - Pembina Kepegawaian : 75,03 Penunjang tugas Analis Kepegawaian : 5,00 Jumlah

245,05

Saudara Roby telah mengumpulkan angka kredit kumulatif 245,05. Contoh 2 : seorang Pegawai Negeri Sipil ¾ Nama : Drs. Slamet ¾ NIP : 260004500 ¾ Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 6 September 1959 ¾ Pendidikan : Sarjana (S1) Tahun 2004 ¾ CPNS : 1 Maret 1983 ¾ PNS : 1 Mei 1984 ¾ Pangkat/Golru : Penata, III/c TMT 1 April 2002 ¾ Jabatan : Analis Kepegawaian Muda TMT 1 Maret 2002 ¾ Unit Kerja : Biro Kepegawaian Pada bulan Oktober 2005 yang bersangkutan memperoleh peningkatan pendidikan/Ijazah Magister (S2) Manajemen Sumber Daya Aparatur. Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut : Ijazah Sarjana (S1) : 100 Ijazah Magister (S2) : 150 Angka kredit yang diperhitungkan : 50 Saudara Drs. Slamet mendapatkan tambahan angka kredit untuk pendidikan adalah 50 angka kredit. Ijazah SLTA Ijazah Diploma III Diklat fungsional tingkat ahli Pelaksanaan tugas pokok selama

: 50 : 75 : 2

di Biro Kepegawaian : - Perencanaan Kepegawaian - Pembina Kepegawaian - Ketatausahaan Kepegawaian Penunjang tugas Analis Kepegawaian Jumlah

: 45,02 : 53,03 : 5,00 : 5,00 255,17

Saudara Drs. Slamet telah mengumpulkan angka kredit kumulatif 255,17. B. Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional melalaui pengangkatan pertama setelah berlakunya peraturan ini. tingkat terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsionaltingkat terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Berijazah paling rendah SLTA/Diploma I sesuai dengan kompetensi fungsionalnya; b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaab dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Contoh : seorang Pegawai Negeri Sipil ¾ Nama : Nining ¾ NIP : 260006810 ¾ Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 3 April 1978 ¾ Pendidikan : Diploma III ¾ CPNS : 1 Maret 2004 ¾ PNS : 1 Mei 2005 ¾ Pangkat/Golru : Pengatur, II/c ¾ Jabatan : --¾ Unit Kerja : Biro Kepegawaian pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan di usulkan untuk diangkat dalam jabaatn Analis Kepegawaian. Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut : Ijazah Diploma III : 60 Diklat Prajabatan : 1,5 Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS : - Perencanaan Kepegawaian : 3,02 - Pembina Kepegawaian : 2,03 Penunjang tugas Analis Kepegawaian : 1 Jumlah

67,55

Saudari Nining dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian tingkat terampil jenjang Analis Kepegawaian Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dengan angka kredit 67,55 2. Pegawai Negeri Sipil yanga akan diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional ; b. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a ; c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Contoh : seorang Pegawai Negeri Sipil ¾ Nama : Drs. Tuparno ¾ NIP : 2600006809 ¾ Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 3 April 1976 ¾ Pendidikan : Sarjana (S1) ¾ CPNS : 1 Maret 2004 ¾ PNS : 1 Mei 2005 ¾ Pangkat/Golru : Penata, III/a ¾ Jabatan : --¾ Unit Kerja : Biro Kepegawaian pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan di usulkan untuk diangkat dalam jabaatn Analis Kepegawaian.

Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut : Ijazah Sarjana (S1) : 100 Diklat Prajabatan : 2 Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS : - Perencanaan Kepegawaian : 7,02 - Pembina Kepegawaian : 3,03 Penunjang tugas Analis Kepegawaian : 1 Jumlah

113,05

Saudara Drs. Tuparno dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian tingkat ahli jenjang Analisis Kepegawaian Pertama pagkat Penata Muda, golongan ruang III/a dengan angka kredit 113,05. C. Pengangkatan melalui perpindahan jabatan Pegawai Negari Sipil yang akan diangkat dalam jabatan fungsional melalui perpindahan jabatan. Persyaratan Pengangkatan melalui Perpindahan Jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Memenuhi syarat ketentuan pengangkatan jabatan fungsional tingkat terampil atau tingkat ahli ; b. Memiliki pengalaman dalam bidangnya paling kurang 2 (dua) tahun ;

c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun atau 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan yang diduduki. d. Setia unsur penilaian pelaksanaan pekerja dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari jabatan structural atau jabatan fungsional lainnya, pangkat ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki sedangkan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan besarnya angka kredit yang diperoleh dari pendidikan dan tugas pokok, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang tugas Analisis Kepegawaian sewaktu bertugas pada unit tersebut

Contoh : seorang Pegawai Negeri Sipil ¾ Nama : Drs. Sudarja ¾ NIP : 260004809 ¾ Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 3 April 1960 ¾ Pendidikan : Sarjana (S1) ¾ CPNS : 1 Maret 1984 ¾ PNS : 1 Mei 1986 ¾ Pangkat/Golru : Penata, III/c TMT 1 April 2002 ¾ Jabatan : Pengadministrasi ¾ Unit Kerja : Biro Kepegawaian pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan di usulkan untuk diangkat dalam jabaatn Analis Kepegawaian. Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut : Ijazah Sarjana (S1) : 100 Diklat Prajabat : 2 Pelaksanaan tugas pokok selama Di Biro Kepegawaian : - Perencanaan Kepegawaian : 25,02 - Pembina Kepegawaian : 23,03 Penunjang tugas Analis Kepegawaian Jumlah

: 5,00 : 155,05

Saudara Drs. Sudarja dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian tingkat ahli, jenjang Analisis Kepegawaian Pertama pagkat Penata, golongan ruang III/c dengan angka kredit 155,05. D. Perpindahan jabatan dari tingkat terampil ke tingkat ahli. 1. Persyaratan perpindahan jabatan dari tingkat terampil ke tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Telah menduduki pangkat minimal Penata Muda, Golongan Ruang III/a ; b. Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan ; c. Telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan ; d. Telah lulus diklat fungsional tingkat ahli,

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tingkat terampil telah memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke atas, dan memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah sebelum tanggal 1 Juni 2005 dan belum dinilai angka kreditnya, maka apabila yang bersangkutan akan pindah jabatan dari tingkat terampil menjadi tingkat ahli, pengangkatan kedalam jabatan fungsional tingkat ahli selain ijazah yang diperoleh harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan bagi jabatan fungsional tersebut, juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditentukan untuk menduduki jabatan fungsional tingkat ahli. Contoh : 1 seorang Pegawai Negeri Sipil ¾ Nama : Rakimin ¾ NIP : 260005700 ¾ Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 2 September 1971 ¾ Pendidikan : SLTA ¾ CPNS : 1 Maret 1990 ¾ PNS : 1 Mei 1991 ¾ Pangkat/Golru/TMT : Pengatur TK I, II/d TMT 1 April 2002 ¾ Jabatan : Analisis Kepegawaian Pelaksana TMT 1 Desember 2001 ¾ Unit Kerja : Biro Kepegawaian pada awal bulan Mei 2005 yang bersangkutan memperoleh Ijazah Sarjana Administrasi Kepegawaian. Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut : Pendidikan Ijazah SLTA : 25 Ijazah Sarjana (S1) : 100 Angka kredit yang diperhitungkan : 75 Saudara Drs. Rakimin mendapatkan tambahan angka kredit untuk pendidikan adalah 75 angka kredit. Saudara Drs. Rakimin dapat dipindahkan dalam jabatan fungsional Analisis Kepegawaian tingkat ahli apabila sudah mencapai pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan dan persyaratan lain melalui pencapaian angka kredit tambahan dari peningkatan Pendidikan/ijazah. Ijazah SLTA : 25 Ijazah Sarjana (S1) : 75 Diklat fungsional tingkat ahli : 2 Pelaksanaan tugas pokok sampai dengan akhir penilaian, telah mendapatkan angka kredit adalah sebagai berikut : - Perencanaan Kepegawaian : 25,02 - Pembina Kepegawaian : 35,03 Penunjang tugas Analis Kepegawaian : 2,00 Jumlah

: 164,05

Setelah saudara Drs. Rakimin naik pangkat Penata Muda Golongan ruang III/a, da telah lulus diklat fungsional tingkat ahli maka dapat diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian tingkat ahli dengan

Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a jabatan Analis Kepegawaian Pertama, dengan Angka Kredit 164,05. Contoh : 2 seorang Pegawai Negeri Sipil ¾ Nama : Dadang ¾ NIP : 260004502 ¾ Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 11 Juli 1959 ¾ Pendidikan : Diploma II Tahun 1998 ¾ CPNS : 1 Maret 1983 ¾ PNS : 1 Mei 1984 ¾ Pangkat/Golru/TMT : Penata, III/c TMT 1 April 2002 ¾ Jabatan : Analisis Kepegawaian Penyelia TMT 1 Maret 2002 ¾ Unit Kerja : Biro Kepegawaian pada awal bulan Oktober 2005 yang bersangkutan memperoleh Ijazah Sarjana Administrasi Negara. Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut : Pendidikan Ijazah Diploma II : 40 Ijazah Sarjana (S1) : 100 Angka kredit yang diperhitungkan : 60 Saudara Drs. Dadang mendapatkan tambahan angka kredit untuk pendidikan adalah 60 angka kredit. Ijazah Diploma II Ijazah Sarjana (S1) Diklat fungsional tingkat ahli Pelaksanaan tugas pokok di Biro Kepegawaian : - Perencanaan Kepegawaian - Pembina Kepegawaian - Ketatausahaan Kepegawaian Penunjang tugas Analis Kepegawaian Jumlah

: 50 : 60 : 2

: : : :

65,02 63,03 25,12 5,00

: 270,17

Saudara Drs. Dadang dapat diangkat dalam jabatan Kepegawaian tingkat ahli, jenjang Analis Kepegawaian Muda, dengan Angka Kredit 270,17. Contoh : 3 seorang Pegawai Negeri Sipil ¾ Nama : Tatang ¾ NIP : 260004501 ¾ Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 6 Oktober 1959 ¾ Pendidikan : Diploma III Tahun 1999 ¾ CPNS : 1 Maret 1983 ¾ PNS : 1 Mei 1984 ¾ Pangkat/Golru/TMT : Penata, III/c TMT 1 April 2002 ¾ Jabatan : Analisis Kepegawaian Penyelia TMT 1 Maret 2002

¾ Unit Kerja

: Biro Kepegawaian

pada awal bulan Oktober 2005 yang bersangkutan memperoleh Ijazah Sarjana Administrasi Negara. Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut : Pendidikan Ijazah Diploma III : 60 Ijazah Sarjana (S1) : 100 Angka kredit yang diperhitungkan : 40

Saudara Drs. Tatang mendapatkan tambahan angka kredit untuk pendidikan adalah 40 angka kredit. Ijazah Diploma III : 50 Ijazah Sarjana (S1) : 40 Diklat fungsional tingkat ahli : 2 Pelaksanaan tugas pokok di Biro Kepegawaian : - Perencanaan Kepegawaian : 65,02 - Pembina Kepegawaian : 63,03 - Ketatausahaan Kepegawaian : 25,12 Penunjang tugas Analis Kepegawaian : 5,00 Jumlah

: 250,17

Saudara Drs. Tatang dapat diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian tingkat ahli, jenjang Analis Kepegawaian Muda, dengan Angka Kredit 250,17. Contoh : 4 seorang Pegawai Negeri Sipil ¾ Nama : Roby ¾ NIP : 260004600 ¾ Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 6 September 1959 ¾ Pendidikan : Diploma III Tahun 2000 ¾ CPNS : 1 Maret 1983 ¾ PNS : 1 Mei 1984 ¾ Pangkat/Golru/TMT : Penata, III/c TMT 1 April 2002 ¾ Jabatan : Analisis Kepegawaian Penyelia TMT 1 Maret 2002 ¾ Unit Kerja : Biro Kepegawaian pada awal bulan Juni 2005 yang bersangkutan memperoleh Ijazah Sarjana Administrasi Negara. Perhitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut : Pendidikan Diploma III : 60 Pendidikan Sarjana : 100 Angka kredit yang diperhitungkan

: 40

Saudara Roby mendapatkan tambahan angka kredit untuk pendidikan adalah 40 angka kredit. Ijazah Diploma III Ijazah Sarjana Diklat Tingkat Ahli Pelaksanaan tugas pokok sampai dengan akhir penilaian, telah mendapatkan angka kredit adalah sebagai berikut : - Perencanaan Kepegawaian - Pembinaan Kepegawaian Penunjang tugas Analis Kepegawaian

: 60 : 40 : 2

: 105,02 : 75,03 : 5,00

Jumlah

: 287,05

Saudara Drs. Roby dapat diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian tingkat ahli, jenjang Analis Kepegawaian Muda, dengan Angka Kredit 287,05. III. PENUTUP Demikian, apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat dikoordinasikan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2005 Kepala Badan Kepegawaian Negara Ttd

Prapto Hadi

Contoh A1

PENETAPAN ANGKA KREDIT Nomor :

/

/

/

Masa Penilaian : 1 Januari 2005 s/d 31 Juni 2005

Instansi : Badan Kepegawaian Negara I

II

III

KETERANGAN PERORANGAN 1 Nama 2 NIP 3 Nomor Seri KARPEG 4 Pangkat / Golongan Ruang / TMT 5 Tempat dan Tanggal Lahir 6 Jenis Kelamin 7 Pendidikan Tertinggi 8 Jabatan Fungsional / TMT 9 Masa Kerja Golongan

Lama Baru

Roby 26004600 E.222023 Penata, III/c 1 April 2002 Jakarta, 6 September 1959 Pria Diploma III Analisis Kep. Penyelia / 1 Maret 2002 22 th 00bl

10 Unit Kerja Biro Kepegawaian BKN PENETAPAN ANGKA KREDIT 1 UNSUR UTAMA LAMA BARU JUMLAH A 1) Pendidikan Formal 25 35 60 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) B Perencanaan Kepegawaian 105.02 105.02 C Pembinaan Kepegawaian 75.02 75.03 D Ketatausahaan Kepegawaian E Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama 205.05 35 240.05 2 UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas AnaKepegawaian 5 5 Jumlah Unsur Penunjang 5 5 Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang 210.05 35 245.05 DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ANALISIS KEPEGAWAIAN MUDA / PANGKAT PENATA GOLONGAN RUANG III/c TMT………….

ASLI disampaikan dengan hormat kepada : Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Ditetapkan di :

TEMBUSAN : 1. Analisis Kepegawaian yang bersangkutan 2. Pimpinan unit kerja Analisis Kepegawaian yang bersangkutan 3. Pejabat lain yang dipandang perlu

……………………………..

Pada tanggal

:

…………………………….. __________________________________ NIP

Contoh A2


/

/

/

Masa Penilaian : 1 Januari 2005 s/d 31 Oktober 2005


II

III


Lama Baru

Drs. Salmet, M.Si 26004500 E.222021 Penata, III/c 1 April 2002 Jakarta, 6 September 1959 Pria Magister (S2) Analisis Kep. Penyelia / 1 Maret 2002 22 th 00bl

10 Unit Kerja Biro Kepegawaian BKN PENETAPAN ANGKA KREDIT 1 UNSUR UTAMA LAMA BARU A 1) Pendidikan Formal 75 50 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat 2 Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) B Perencanaan Kepegawaian 45.02 C Pembinaan Kepegawaian 53.03 D Ketatausahaan Kepegawaian 25.12 E Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama 200.17 50 2 UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas AnaKepegawaian Jumlah Unsur Penunjang 5 Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang 205.17 50 DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ……………. / PANGKAT………………./TMT……………………….


Ditetapkan di :


……………………………..

Pada tanggal

JUMLAH 125 2

:

…………………………….. __________________________________ NIP

45.02 53.03 25.12 250.17 5 255.17

Contoh B.1


/

/

/

Masa Penilaian : 1 Januari 2005 s/d 31 Juli 2005


II

III


Lama Baru

Nining 260006810 E.222222 Pengatur, III/c 1 Maret 2003 Jakarta, 3 April 1978 Wanita Diploma III Pengadministrrasian 1 th 2 blnl

10 Unit Kerja Biro Kepegawaian BKN PENETAPAN ANGKA KREDIT 1 UNSUR UTAMA LAMA BARU JUMLAH A 1) Pendidikan Formal 60 60 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat 1.5 1.5 Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) B Perencanaan Kepegawaian 3..02 3.02 C Pembinaan Kepegawaian 2.03 2.03 D Ketatausahaan Kepegawaian E Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama 66.55 66.55 2 UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas AnaKepegawaian Jumlah Unsur Penunjang 1 1 Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang 67.55 67.55 DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN ANGKAT DALAM JABATAN ANALISIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA / PANGKAT PENGATUR GOLONGAN RUANG II./c/TMT 1 AGUSTUS 2005


Ditetapkan di :


……………………………..

Pada tanggal

:

…………………………….. __________________________________ NIP

Contoh B.2


/

/

/

Masa Penilaian : 1 Januari 2004 s/d 31 Juli 2005


II

III


Lama Baru

Drs. Tuparno 260006809 E.222221 Penata Muda, II/a 1 Maret 2004 Jakarta, 3 April 1976 Pria Sarjana Pengadministrrasian 1 th 2 blnl

10 Unit Kerja Biro Kepegawaian BKN PENETAPAN ANGKA KREDIT 1 UNSUR UTAMA LAMA BARU JUMLAH A 1) Pendidikan Formal 100 100 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat 2 2 Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) B Perencanaan Kepegawaian 7.02 7.02 C Pembinaan Kepegawaian 3.03 3.03 D Ketatausahaan Kepegawaian E Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama 112.05 112.05 2 UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas AnaKepegawaian Jumlah Unsur Penunjang 1 1 Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang 113.05 113.05 DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA / PANGKATY PENTA MUDA, GOLONGAN RUANG III/a/ TMT 1 AGUSTUS 2005


Ditetapkan di :


……………………………..

Pada tanggal

:

…………………………….. __________________________________ NIP

Contoh C


/

/

/

Masa Penilaian : 1 Oktober 1999 s/d 31 Juli 2005


II

III


Lama Baru

Drs. Sudarja 260004809 E.222221 Pengatur, III/c 1 Maret 2002 Jakarta, 3 April 1980 Pria Sarjana Pengadministrrasian 1 th 2 blnl

10 Unit Kerja Biro Kepegawaian BKN PENETAPAN ANGKA KREDIT 1 UNSUR UTAMA LAMA BARU JUMLAH A 1) Pendidikan Formal 100 100 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat 2 2 Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) B Perencanaan Kepegawaian 25..02 25.02 C Pembinaan Kepegawaian 23.03 23.03 D Ketatausahaan Kepegawaian E Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama 150.05 150.05 2 UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas AnaKepegawaian Jumlah Unsur Penunjang 5 5 Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang 115.05 115.05 DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN ANGKAT DALAM JABATAN ANALISIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA / PANGKAT PENGATUR GOLONGAN RUANG II./c/TMT 1 AGUSTUS 2005


Ditetapkan di :


……………………………..

Pada tanggal

:

…………………………….. __________________________________ NIP

Contoh D.1


/

/

/



II

III


Lama Baru

Drs. Rakimin 260005700 E.222022 Penata, II/d 1 April 2002 Jakarta, 6 September 171 Pria Sarjana Analisis Kep. Pelaksana / 1 Des 2002 22 th 00bl

10 Unit Kerja Biro Kepegawaian BKN PENETAPAN ANGKA KREDIT 1 UNSUR UTAMA LAMA BARU JUMLAH A 1) Pendidikan Formal 25 75 100 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat 2 2 Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) B Perencanaan Kepegawaian 25.02 25.02 C Pembinaan Kepegawaian 35.03 35.03 D Ketatausahaan Kepegawaian E Pengembangan Profesi 85.05 Jumlah Unsur Utama 77 162.05 2 UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas AnaKepegawaian 2 2 Jumlah Unsur Penunjang 2 2 Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang 87.05 77 164.05 DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM ANALISIS KEPEGAWAIAN PERTAMA / PANGKAT PENATA MUDA, GOLONGAN RUANG III/a TMT……………………….


Ditetapkan di :


……………………………..

Pada tanggal

:

…………………………….. __________________________________ NIP

Contoh D.2


/

/

/



II

III


Lama Baru

Drs. Dadang 26004502 E.222021 Penata, III/c 1 April 2002 Sukabumi, 11 Juli 1959 Pria Sarjana Analisis Kep. Penyelia / 1 Maret 2002 22 th 00bl

10 Unit Kerja Biro Kepegawaian BKN PENETAPAN ANGKA KREDIT 1 UNSUR UTAMA LAMA BARU JUMLAH A 1) Pendidikan Formal 50 60 110 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat 2 2 Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) B Perencanaan Kepegawaian 65.02 65.02 C Pembinaan Kepegawaian 63.03 63.03 D Ketatausahaan Kepegawaian 25.12 25.12 E Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama 205.17 60 265.17 2 UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas AnaKepegawaian Jumlah Unsur Penunjang 5 5 Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang 210.17 60 270.17 DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ANALISIS KEPEGAWAIAN MUDA / PANGKAT PENATA GOLONGAN RUANG III/c TMT……………………….


Ditetapkan di :


……………………………..

Pada tanggal

:

…………………………….. __________________________________ NIP

Contoh D.3


/

/

/



II

III


Lama Baru

Drs. Tatang 260004501 E.222021 Penata, III/c 1 April 2002 Sukabumi, 6 September 1959 Pria Sarjana Analisis Kep. Penyelia / 1 Maret 2002 22 th 2 bl

10 Unit Kerja Biro Kepegawaian BKN PENETAPAN ANGKA KREDIT 1 UNSUR UTAMA LAMA BARU JUMLAH A 1) Pendidikan Formal 500 40 90 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat 2 2 Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) B Perencanaan Kepegawaian 65.02 65.02 C Pembinaan Kepegawaian 63.03 63.03 D Ketatausahaan Kepegawaian 25.12 25.12 E Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama 205.17 40 245.17 2 UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas AnaKepegawaian Jumlah Unsur Penunjang 5 5 Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang 210.17 40 250.17 DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ANALISIS KEPEGAWAIAN MUDA / PANGKAT PENATA GOLONGAN RUANG III/c TMT……………………….


Ditetapkan di :


……………………………..

Pada tanggal

:

…………………………….. __________________________________ NIP

Contoh D.4


/

/

/

Masa Penilaian : 1 Juli 2005 s/d 31 Oktober 2005


II

III


Lama Baru

Drs. Roby 260004600 E 222023 Penata, III/c 1 April 2002 Jakarta, 6 September 1959 Pria Sarjana Analisis Kep. Penyelia / 1 Maret 2002 22 th 2 nl

10 Unit Kerja Biro Kepegawaian BKN PENETAPAN ANGKA KREDIT 1 UNSUR UTAMA LAMA BARU JUMLAH A 1) Pendidikan Formal 60 40 100 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat 2 2 Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) B Perencanaan Kepegawaian 105.02 105.02 C Pembinaan Kepegawaian 75.03 75.03 D Ketatausahaan Kepegawaian E Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama 240.05 40 282.05 2 UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas AnaKepegawaian 5 5 Jumlah Unsur Penunjang 5 5 Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang 245.05 40 287.05 DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN KEPEGAWAIAN MUDA / PANGKAT PENATA GOLONGAN RUANG III/c TMT……………………….


Ditetapkan di :


……………………………..

Pada tanggal

:

…………………………….. __________________________________ NIP

KEMENTRIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor Sifat Lampiran Peihal

: : : :

B/1750/D.II.PAN/09/2005 Biasa Pelaksanaan Peraturan Men.PAN Nomor PER/60/M.PAN/6/2005

Jakarta, 21 September 2005

Kepada Yth. Kepala Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional di Jakarta Berkenaan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri PAN Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan II Keputusan M.PAN tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, agar dalam pelaksanannya tidak menimbulkan berbagai interprstasi yang berbeda, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Perubahan angka kredit khusus untuk sub unsur Pendidikan Sekolah dengan memperoleh ijasah/gelar sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut di atas hanya berlaku untuk ijazah yang pada saat peraturan tersebut ditetapkan belum dinilai. 2. Perolehan ijasah yang lebihj tinggi S2 dan atau S3 yang relevan dengan kompetensi /bidang tugas fungsionalnya diperhitungkan penuh, karena merupakan unsur utama jabatnan fungsional. Perolehan angka kredit merupkan pengurangan berdasarkan angka kredit untuk unsur pendidikan tersebut pada ketentuan yang baru. Misalnya pejabat fungsional memperoleh S2 yang relevan dengan bidang tugas fungsionalnya maka perolehan angka kredit untuk sub unsur pendidikan tersebut adalah 50 (150100). 3. Sedangkan perolehan gelar kesarjanaan/ijasah dengan bidang tugas fungsionalnya) karena fungsional, angka kreditnya untuk Doktor (S3) untuk Sarjana (S1) = 5. 4. Petunjuk pelaksanaan sebagaimana Peraturan Kepala BKN.

lainnya yang diakriditasi (tidak relevan merupakan unsure penunjang tugas = 15 ; Pasca Sarjana (S2) =10 ; dan Men PAN ini idatur dengan Peraturan

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih . Deputi Men.PAN Bidang SDM Aparatur Ttd Ridwan Kamarsyah Tembusan Yth : Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor Lampiran Peihal

: 348/KT.504/B2/04 : 2(dua) set : Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Jakarta, 17 maret 2004

Jabatan Fungsioanl Penyuluh KB Kepada Yth. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia Dengan hormat, Seiringan denagn penyerahan sebagai kewenangan pelaksanaan program KB Nasional kepada Pemerintah Kab/Kota sesuai dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, dan mengingat pentingnya peran petugas Penyuluh KB di lapangan baik untuk program KB Nasional maupun pembangunan secara keseluruhan serta sesuai dengan himbauan Menteri Dalam Negeri dalam sanmbutan beliau selaku Ketua Tim Kerja Pusat KEPRES : 157/2000 pada penyerahan P31 instansi vertical BKKBN kepada Pemda Kab/Kota pada saat ini sebagai ujung tombak pelaksanaan Program KB Nasional kiranya dapat dipertahankan kedudukannya dan dimanfaatkan sebaikbaiknya sesuai denga keahlian mereka. Sekaitan dengan hal tersebut diatas, maka untuk kelancaran tugas dan penilaian angka kredit jabatan fungsioanl Penyuluh KB, BKKBN sebagai Pembina menganggap perlu melakukan revisi Keputusan MENKO WASBANGPAN No. 13/Kep/MK, Waspan/IV/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya serta JUKLAK Jabatan Fungsional Penyuluh KB No. 131/HK.104/III/1999. Sambil menunggu selesainya revisi Keputusan Menko Wasbangpan dan Juklak menegnai Jabatan fungsional Penyuluh KB tersebut diatas, maka untuk kelancaran penilaian angka kredit Jabatan Fungsioan Penyuluh KB, kami menunjuk surat Kepala Badaan Kepegawaian Negara No. C.26-14/V.14-26/99 tanggal 11 Oktober 2000 terlampir) perihal penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsioanl dan surat Kepala Badaan Kepegawaian Negara No. C.26-W.16-31/99 tanggal 22 Nopember 2000 (terlampir) perihal Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional, untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian angka kredit pejabat fungsional penyuluh KB. Dengan acuan di atas untuk kelancaarn tugas dan penilain angka kredit jaabatn fungsional Penyuluh KB, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Tatap memfungsikan Tim Penilai Jabaatn Fungsioanl yangs elama ini sudah ada sesuai denagn SK BKKBN Propinsi (apabila anggota tim telah beralih tugas dan fungsinya, agar tetap berkoordiansi untuk tetap menjalankan tugastugasnya). 2. ntuk Pemerintah Daerah Kab/Kota yanga sudah ada perangkat daerah, hasil penilaian ANgaka kredit sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh pimpinan instansi daerah (Kepaal Dinas/Badan/kantor) yang menangani bidang KB dan KS dimana fungsi dan tugasnya terkait langsung dengan jabatan fungsional Penyuluh KB.

3. Untuk Pemerintah Daerah Kab/Kota yang belum ada perangkat daerah yang menangani bidang KB dan KS dan yang menjalani fungsi dan tugasnya terkait langsung dengan jabatan fungsional Penyuluh KB, maka sambil menunggu keetntuan lebih lanjut pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat ditetapkan oleh Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Kab/Kota yang membidangi kepegawaian.

4. Untuk Daerah Pengembanagn Pemda Kab/Kota tetap memfungsikan Tim Peniali Jabaatn Fungsional yang selama ini sudah ada (Kab/Kota induk) sesuai dnegan SK Kepala BKKBN Propinsi, sedangkan hasil penilaian angka kredit sebagai mana dimaksud ditetapkan oleh Pimpinana perangkat instansi Daerah (Kepala Dinas/Badan/Kantor) yang menanganibidang KB dan KS dimana fungsi dan tugasnya terkait langsung dengan jabatan fungsional Penyuluh KB. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjsamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKBN

ttd dr. Sumarjati Arjoso, SKM Tembusan Yth. 1. Para Pejabat EselonI BKKBN 2. Deputi Menpan Bidang ADM Aparatur 3. Deputi Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian BKN 4. Sekwilda Propinsi seluruh Indonesia 5. Kepala BKKB Propinsi Seluruh Indonseia 6. Kepala Biro Kepegawaian Pemda Tk. I Propinsi Seluruh Indonesia 7. Kepala Kantor Regional BKN setempat 8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 9. Sekda Kab/Kota Seluruh Indonesia 10. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Perangakat Daerah Pengelola KB dan KS

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta,

1

Agustus

2005 Nomor Sifat

: 411.4/1940/SJ :

Kepada Yth. 1. Gubernur, Bupati dan Walikota

Lampiran : Kabupaten Perihal : Intensifikasi Pengelolaan Program KB

2.

Pimpinan

DPRD

Propinsi,

dan Kota di Seluruh Indonesia

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa Presiden Republik Indonesia pada berbagai kesempatan telah memberikan arahan tentang pentingnya Program Keluarga Berencana (KB). Arahan Presiden tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa meskipun pelaksanaan program KB Nasional telah dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) dasawarsa dan telah berhasil menurunkan tingkat fertilitas, yaitu dari rata-rata 5,6 anak per wanita usia subur pada tahun 1970 menjadi 2,6 anak per wanita usia subur pada tahun 2003, namun karena jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 215 juta jiwa, maka jumlah kelahiran bayi setiap tahun masih sekitar 4,2 juta jiwa. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, tanpa diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dasar dan pendapatan ekonomi keluarga yang memadai, akan menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang besar hanya akan membawa manfaat apabila memiliki kualitas yang tinggi. Sebaliknya jika kualitas penduduk rendah, maka penduduk yang banyak hanya akan menjadi beban pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut : 1. Memberikan dukungan terhasdapProgram Keluarga Berencana sebagai program prioritas dalam pembangunan di daerah. 2. Mempertimbangkan secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing daerah terhadap adanya satuan perangkat daerah pengelola program KB serta memfungsikan secara maksimal pegawai eks. BKKBN Kabupaten/Kota termasuk PPLKB/PLKB sesuai dengan kompetensi dan pengalaman kerja mereka masing-masing. 3. Memberikan perhatian utama (prioritas) pada keluarga miskin dan rentan yang memiliki angka kelahiran yang tinggi. 4. Memberikan dukungan anggaran Program Keluarga Berencana yang memadai pada APBD.

5. Mengkoordinasi pelaksanaannya di Kabupaten dan Kota di provinsi masing-masing. Demikian dosampaikan pelaksanaannya.

untuk

maklum,

dan

mendapat

perhatian

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd H. MOH. MA’RUF

serta

Tembusan Yth : 1. Bapak Presiden RI (sebagai laporan) 2. Bapak Wakil Presiden RI 3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI 4. Menteri Kesehatan RI 5. Kepada BKKBN.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA : B/1719/M.PAN/09/2005 Jakarta, 16 September

Nomor 2005 Lampiran : Perihal : Pengisian Formasi Tenaga Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB). Kepada Yth. Para Gubernur Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia

Sesuai dengan arahan Presiden RI di berbagai kesempatan dalam acara yang bersifat nasional terutama dalam bidang Keluarga Berencana, arahan Presiden tersebut di dasarkan atas pertimbangan, mengingat jumlah penduduk Indonesia sekitar 215 juta (nomor 4 terbesar di dunia) kendati angka kelahiran di Indonesia saat ini terus menurun sebagai dmpak keberhasilan program KB dalam menurunkan tingkat fertilitas (TFR), yaitu dari rata-rata 5,6 anak per wanita usia subur pada tahun 1970 dapat diturunkan menjadi 2,3 anak per wanita usia subur pada tahun 2003. namun setiap tahun masih terjadi sekitar 4,2 juta kelahiran, sehingga menurunnya angka kelahiran belum diikuti dengan menurunnya angka pertambahan penduduk, dengan demikian program KB tetap diperlukan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran. Untuk itu Presiden RI menyampaikan bahwa program KB agar terus digalakkan oleh pemerintah untuk itu saya minta kepada jajaran BKKBN dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan program ini sampai ke desa-desa. Program KB tidak saja berkaitan dengan pembangunan keluarga sejahtera, tetapi terkait secara langsung dengan peningkatan pendapatan bruto nasional sebagai salah satu tolok ukur meningkatnya kemakmuran suatu bangsa. Sehubungan hal tersebut diatas dan sebagaimana kita ketahui keberhasilan program KB tidak terlepas dari peran tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang selama ini merupakan ujung tombak program KB pada tingkat lini lapangan mengingat tenaga PKB saat ini semakin berkurang akibat pension dan mtasi. Idealnya setiap PKB ini membina 1 desa/kelurahan namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan, maka untuk pemenuhan tersebut diharapkan saudara dapat memprioritaskan tenaga PKB dalam pengusulan formasi 2005 yang diambilkan dari pagu tenaga teknis lainnya yang telah saudara terima. Demikian disampaikan untuk maklum, dan perhatian kita bersama. Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara Deputi Aparatur Tembusan Yth 1. Men. PAN, sebagai laporan ; 2. Menko Kesra ; 3. Menteri Dalam Negeri ; Kepala BKKBN

Men.

PAN

Bidang

Ttd Ridwan Kamarsyah

SDM

BADAN KERJASAMA KABUPATEN SELURUH INDONESIA d/h PANGGILAN

JENIS

DARI KEPADA YTH PERIHAL LAMPIRAN TEMBUSAN YTH

KLASIFIKASI NOMOR

: : : : :

NOMOR

FORMULIR BERITA

Reguler : ………………………..

DERAJAT

KETUA UMUM BKKSI PARA BUPATI SELURUH INDONESIA SELAKU ANGGOTA BKKSI HIMBAUAN TTG INTEENSIFIKASI PENGELOLAAN PROGRAM KB 1 . MENTERI DALAM NEGERI R.I SEBAGAI KETUA DEWAN KEHORMATAN BKKSI 2. MENTERI PENDAYAGIJNAAN APARATUR NEGARA R.I 3. MENTERI KESEHATAN R.I 4. KEPALA BKKBN 5. GUBERNUR SELURUH INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN BKKSI 6. DEWAN PENGURUS BKKSI

: : 015/ORK/DP-BKKSI/1-2006

TGL : 25 JANUARI 2006

BERSAMA INI DGN HORMAT KAMI SAMPAIKAN BHW SESUAI DENGAN ARAHANI PRESIDEN R.1 TTG PENTINGNYA PROGRAM KELUARGA BERENCANA GARING KB PD BERBAGAI KESEMPATAN KMA MENGGINGAT JUMLAH PENDUDUK INDONESIA SEKITAR 215 JUTA (NOMOR 4 TERBESAR DI DUNIA) MESKIPUN ANGKA KELAHIRAN DI INDONESIA SAAT INI TERUS MENURUN SBG DAMPAK KEBERHASILAN PROGRAM KB DLM MENURUNKAN TINGKAT FERTILITAS GARING CFR KMA YAITU DR RATA2 5,6 ANAK PERWANITA SUBUR PD TAHUN 1970 DPT DITURUNKAN MENJADI 2,6 ANAK PER WANITA USIA SUBUR PD TAHUN 2003 TTK NAMUN SETIAP TAHUN MASIH TERDAPAT SEKITAR 4,2 JUTA KELAHIRAN KMA SEHINGGA MENURUNNYA ANGKA KELAHIRAN BLM DIIKUTI DGN MENURUNNYA ANGK ' PERTAMBAHAN PENDUDUK KMA DGN DEMIKIAN PROGRAM KB TETAP DIPERLUKAN D[A l U PAYA MENGENDALIKAN ANGKA KELAHIRAN TTK SHBG DGN HALS TERSEBUT PEMERINTAH KABUPATEN SELAKU ANGG INDONESIAGARING BKKSI HALS SBB TTK A BERSAMA INI KAMI SAMPAIKAN KEPADA OTA BADAN KERJASAMA KABUPATEN SELURUH INDONESIA GARING BKKSI HALS SBB TTK DUA. AAA

TTK

DAPAT MEMBERIKAN KOMITMEN DAN DUKUNGAN THD INTENSIFIKASI PENGELOLAAN PROGRAM KB DGN MEMANFAATKAN PROGRAM KB SBG SALAH SATU PROGRAM PRIORITAS SEBAGAIMANA SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 411.4/1940/SJ KMA TGL 1 AGUSTUS 2005 PERIHAL INTENSIFIKASI PENGELOLAAN PROGRAM KB TTK

BBB

TTK

MEMBERIKAN PENINGKATAN JUMLAH DAN KUALIFIKASI PENYULUH KB GARING PKB DI LINI LAPANGAN KMA SESUAI DGN SURAT MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA KMA NOMOR B/1719/M.PAN/09/2005 KMA TGL 16 SEPTEMBER 2005 PERIHAL PENGISIAN FORMASI TENAGA FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA GARING PKB TTK

CCC

TTK

DAPAT MENINGKATKAN KOMITMEN TOKOH AGAMA KMA TOKOH MASYARAKAT KMA ORGANISASI PROFESI SERTA LSM TERHADAP PROGRAM KB DAN KEPENDUDUKAN DI DAERAH MASING2 TTK

DDD

TTK

DAPAT MEMBERIKAN OPERASIONAL DLM PE DESA2TTK KOMITMEN DAN DUKUNGAN POLITIS DAN OPERASIONAL DALAM PELAKSANAAN OPERASIONAL PROGRAM KB DI DESA 2 TTK

DUM DAN ATAS PERHATIAN DAN KERJASA MAAN DIUCAPKAN TERIMA KASIH TTK HBS No. Kode PENGIRIM NAMA JABATAN TANDA TANGAN

: BKKSI : DRS. H. AZIKIN SOLTHAN, MSI : KETUA UMUM BKKSI :

Waktu Terima Kirim

Lalu Lintas

Paraf Operator

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR : 28/HK-010/B5/2007 TENTANG VISI, MISI DAN GRAND STRATEGI BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL Menimbang :

a. bahwa program keluarga berencana nasional merupakan upaya pokok dalam mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya ; b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga berencana nasional adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelola program keluarga berencana nasional, serta untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dipandang perlu menetapkan visi, misi dan Grand Strategi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Mengingat

:

1. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475) ; 2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559) ; 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Tahun 2004-2009 ; 6. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 ; 7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN Nomor 10/HK.010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN ; 8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN Nomor 70/HK.010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Propinsi dan Kabupaten/Kota ; 9. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 401/HK-010/D5/2005/ tentang Rencana Strategi (RENSTRA) Program Keluarga Berencana Tahun 2005-2009 ; 10. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 182/HK-010/D5/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Propinsi Kepulauan Riau dan Propinsi Sulawesi Barat ; 11. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 159/HK.010/B5/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Propinsi Irian Jaya Barat ;

MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG VISI, MISI DAN GRAND STRATEGI BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL Pasa 1

(1)

Visi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagai pengemban mandat penyusun kebijaksaan dan pelaksanaan Program KB adalah : SELURUH KELUARGA IKUT KB.

(2)

Visi tersebut merupakan kondisi ideal yamh ingin dan harus diupayakan dicapai melalui pengelolaan Program KB Nasional.

Pasal 2 (1)

Misi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional adalah : MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA.

(2)

Misi tersebut merupakan semangat luhur yang menjadi dasar dan menjiwai setia upaya dalam mewujudkan Visi melalui pengelolaan Program KB Nasional. Pasal 3

Dalam mengelola Program KB Nasional, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasioanal menetapkan : PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KB, sebagai filosofi yang merupakan cara pandang dan kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi. Pasal 4 Dalam mengelola Program KB untuk mewujudkan Visi dan Misi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, menggunakan nilai-nilai yang mewarnai gerak pembangunan Program KB Nasional : (1) CERDAS

:

“Bertindak dengan cepat, tepat, efektif dan efisien”.

(2) ULET

:

“Mampu bertahan dan pulih dengan cepat dalam kondisi sulit”.

(3) KEMITRAAN :

“Membangun jejaring dan bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan”. Pasal 5

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diupayakan melalui Grand Strategi : (1)

Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB, dengan sasaran : a. Setiap desa/kelurahan memiliki tokoh agama/tokoh masyarakat yang melakukan advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE) KB ; b. Setia desa/kelurahan memiliki Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) yang berperan aktif sebagai fasilitator KB desa ; c. Seluruh desa/kelurahan, terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, mendapatkan pelayanan KB bermutu ; d. Setiap Kecamatan memiliki Pusat Informasi & Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) yang aktif ; e. Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi.

(2)

Menata Kembali Pengelolaan Program Keluarga Berencana, dengan sasaran : a. Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas ; b. BKKBN menerapkan system informasi yang up-to-date ; c. Setiap BKKBN propinsi mencapai sasaran program KB di wilayahnya ; d. Pengelola Program KB di setiap propinsi mendapat fasilitas, advokasi, dan supervise dari BKKBN Pusat ; e. Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja; f. Setiap kabupaten/kota memiliki dinas KB yang dikukuhkan Peraturan Daerah.

(3)

Memperkuat Sumber Daya Manusia Operasional Program KB, dengan sasaran: a. Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih ; b. Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB ; c. Seluruh petugas KB memenuhi standar kompetensi dengan jumlah yang memadai.

(4)

Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalaui Pelayanan KB, dengan sasaran : a. Seluruh keluarga yang memiliki balita menjadi anggota aktif Bina Keluarga Balita (BKB) ; b. Setiap keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I anggota UPPKS memiliki usaha ekonomi produktif ; c. Setiap kecamatan memiliki kelompok percontohan Bina Keluarga Remaja (BKR) ; d. Setiap kabupaten/kota memiliki kelompok percontohan Bina Lingkungan Keluarga.

(5)

Meningkatkan Pembiayaan Program KB, dengan sasaran : a. Program KB memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah ; b. Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin ; c. Di setiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi swasta dengan harga terjangkau ; Pasal 6

Visi, Misi dan Grand Strategi dalam Peraturan ini merupakan arah, acuan dan rujukan bagi petugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan para pengelola program Keluarga Berencana Nasional dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional ;

Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 30 Januari 2007 ----------------------------------------------------KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Ttd

dr. SUGIRI SYARIEF, MPA.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dengan Peraturan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, diberikan tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana setiap bulan. Pasal 3 Besarnya tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini. Pasal 4 (1) Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007. (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana. Pasal 5 Pemberian tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 64 Tahun 2007 TANGGAL : 28 Juni 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Lambock V. Nahattands

BAB I KETENTUAN UMUM 2 RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK 3 BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 4

Recommend Documents