BAB I
A. LATAR BELAKANG MASALAH Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun terseir. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat timbullah jasa pembiayaan yang ditawarkan baik oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam dunia perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang kekurangan dana (lacks of funds) dengan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) 1. Dengan demikian, lembaga perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank, melayani kebutuhan pembiayaan serta
melancarkan
mekanisme
sistem
pembayaran
bagi
semua
sektor
perekonomian. Bank yang terdapat di Indonesia sekarang ini tidak hanya yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional saja. Prinsip bank berdasarkan syari’ah merupakan salah satu bentuk jasa perbankan, yang baru mendapatkan pengakuan secara formil yuridis setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sehingga bank berdasarkan prinsip Islam ini mempunyai fungsi yang sama seperti bank konvensional yang telah ada yaitu sebagai lembaga perantara pihak-pihak yang kekurangan dana dengan pihak-pihak yang kelebihan dana (intermediary financial institution). Hanya saja yang membedakan adalah dalam cara pengoperasiannya, dimana bank syari’ah tidak mengenal sistem bunga dan menggunakan sistem bagi hasil bagi para nasabahnya 2.
1
Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Cet. Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. xi 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, hal. 5.
Penerapan prinsip ..., Indah Fajarwati, FH UI, 2011
Ide dasar pengembangan prinsip syariah pada perbankan didasari oleh keinginan umat muslim untuk menjadi muslim yang kaffah. Dengan benar-benar menjalankan syariah islam dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Dengan adanya doktrin dalam syariah islam yang mengatakan bahwa bunga bank adalah haram karena termasuk riba. sehingga perlu alternatif operasional perbankan yang berdasarkan syariah. Pada bank syari’ah menggunakan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (Profit and Loss Sharing principle atau PLS principle). Seperti juga pada bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank, bank syari’ah juga memberikan jasa-jasa lain, seperti jasa kiriman uang, pembukaan letter of credit, jaminan bank, dan jasa-jasa lain, yang biasanya diberikan oleh bank konvensional. 3 Konsep dari sistem ekonomi syari’ah adalah, meletakkan nilai-nilai islam sebagai konsep dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin.4 Lembaga perbankan dalam syariah islam dilandaskan pada kaidah dalam ushul fiqih yang menyatakan bahwa “maa laa yatimm al-wajib illa bi hi fa huwa wajib” yang berarti sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah termasuk melakukan kegiatan ekonomi adalah wajib adanya,oleh karena pada saat ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun menjadi wajib untuk diadakan. 5
3
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukan nya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, 1999, hlm.1. 4 Muhamad Amin Suma, Ekonomi Syariah Suatu Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional, Jurnal Hukum Bisnis, Agustus 2002. 5 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Ffikih dan Keuangan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 14-15.
Penerapan prinsip ..., Indah Fajarwati, FH UI, 2011
Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: 1. Produk penyaluran dana (financing); 2. Produk penghimpunan dana (funding); 3. Produk Jasa (service). Prinsip penyaluran dana pada bank syariah terdiri dari:6 1. Jual beli, yang terdiri dari: a. Murabahah b. Istishna’ c. Salam 2. Sewa beli, yang terdiri dari: a. Ijarah b. Ijarah Muntahiya Bittamlik 3. Bagi hasil, yang terdiri dari: a. Mudharabah b. Musyarakah 4. Pelengkap, yang terdiri dari: a. Hiwalah. b. Rahn. c. Qardh. d. Wakalah. e. Kafalah. Salah satu jasa perbankan syari’ah yang ditawarkan adalah jasa pembiayaan Ijarah, pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan Ijarah juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan Ijarah mempunyai keistimewaan
dibandingkan
dengan
jenis
pembiayaan
syari’ah
lainnya.
keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada bank syari’ah, sehingga pengusaha tidak 6
Dasar-dasar Perbankan Syari’ah, LPPI Direktorat bidang syari’ah.
Penerapan prinsip ..., Indah Fajarwati, FH UI, 2011
dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan Ijarah lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti Mudharabah dan Musyarakah. Pembiayaan ijarah dengan akad sewa-menyewa di bank syari’ah merupakan akad yang sangat fleksibel dalam penerapannya sangat meringankan dan memberi kemudahan bagi para nasabahnya, nasabah yang memerlukan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan konsumtif atau bisnis tetapi tidak harus memiliki barang tersebut secara permanen atau membutuhkan barang tetapi tidak dapat membelinya maka dapat menggunakan akad ijarah muntahiya bit tammlik adalah janji pemindahan kepemilikan diawal akad ijarah akad pemindahan kepemilikan dilakukan setelah masa ijarah selesai. Dengan sistem kepemilikan diakhir masa sewa, hubungan hukum antara bank syari’ah dengan nasabahnya dalam pembiayaan ijarah dengan prinsip bagi hasil didasarkan atas akad atau perjanjian pemberian pembiayaan. Dalam transaksi sewa-menyewa pada bank syariah tidak ada peralihan hak milik, artinya jika masa sewa berakhir maka barang objek sewa dikembalikan pada pemilik sewa sehingga pada umumnya tidak membutuhkan jasa suatu lembaga pembiayaan. Oleh karena Ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang beranggapan bahwa ijarah sama dengan leasing, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mengacu pada pada sewa-menyewa, karena perbankan umum dalam aktivitasnya tidak boleh melakukan leasing, maka perbankan syariah hanya menerapkan Ijarah Muntahiyyah Bittamlik yaitu perjanjian untuk memanfaatkan (sewa) barang antara bank dengan nasabah dan pada saat akhir masa sewa, maka nasabah wajib membeli barang yang telah disewanya.
Penerapan prinsip ..., Indah Fajarwati, FH UI, 2011
Pembiayaan ijarah terdapat risiko yang harus diantisipasi oleh bank syari’ah, walaupun mekanisme dalam pembiayaan ini sangat sederhana. Kelalaian yang disengaja oleh nasabah seperti kurang lancar, diragukan, dan macet, hal ini dapat menimbulkan masalah yang serius dalam hal pendanaan terhadap usaha nasabah. Hal ini yang dapat mengakibatkan bank mengalami kerugian karena dihadapkan kepada masalah angsuran yang macet. Selain risiko yang diakibatkan oleh nasabah dalam menjalankan pembiayaan ini, juga terdapat risiko yang dapat diakibatkan oleh intern dari bank syari’ah itu sendiri yaitu dari bagian yang menangani masalah pembiayaan. Disini mereka dalam menangani nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa dengan sengaja tidak menjalankan prinsip kehati– hatian dengan benar sehingga hal ini juga dapat merugikan bank syariah yang telah dipercaya oleh umat dalam menyimpan dananya. Oleh karena itu pihak bank syari’ah harus dengan tegas menerapkan prinsip kehati-hatian.7 Prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) merupakan salah satu prinsip yang harus ada di dalam setiap bank baik yang beroperasi secara konvensional maupun syari’ah. Dikatakan demikian karena prinsip ini merupakan perwujudan dari seluruh kegiatan lembaga perbankan. Secara formil yuridis prinsip kehatihatian diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undangundang No. 21 Tahun 2008 selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dalam pelaksanaannya prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam rambu-rambu kesehatan bank (Prudentials Standard) dan harus dijalankan sesuai yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Penetapan rambu-rambu kesehatan bank bertujuan agar bank sebagai intermediary financial institution yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan selalu dalam keadaan sehat 8.
7
Widjanarto, Sekali Lagi : Soal kehati-hatian (Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan masalah Kredit Bermasalah) Infoarta Pratama, Jakarta, 1997, hal.14. 8 Sutan Remy Sjahdeini, Loc-cit, hal.171
Penerapan prinsip ..., Indah Fajarwati, FH UI, 2011
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dipilihlah judul “PENERAPAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN
(PRUDENTIAL
BANKING)
TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN IJARAH DI BANK X”
B. POKOK PERMASALAHAN Berdasarkan
latar
belakang
yang
telah
diuraikan
maka
pokok
permasalahan yang akan diteliti adalah: 1. Bagaimanakah penerapan prinsip prudential banking dalam pelaksanaan pembiayaan Ijarah di Bank X? 2. Bagaimanakah akibat hukum atas pelanggaran terhadap prinsip prudential banking dalam pelaksanaan pembiayaan Ijarah?
C. METODE PENELITIAN Dalam penulisan ini perlu dilakukan serangkaian penelitian guna memperoleh data, dan data tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan informasi atas pokok permasalahan yang telah diutarakan tersebut. Metode yang dipakai dapat dijadikan pedoman untuk mencari kebenaran dari data-data tersebut sehingga memperoleh kebenaran secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada dan pola pikir yang logis. 9 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dengan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu: 1) Data primer, dilakukan dengan cara: a) Wawancara, yang bisa berupa
wawancara bebas maupun
terpimpin.
9
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia/UI-Press 1986), hlm.7.
Penerapan prinsip ..., Indah Fajarwati, FH UI, 2011
b) Daftar pertanyaan (questioner) yang bisa berupa pertanyaan terbuka maupun tertutup. 2) Data Sekunder, dilakukan dengan cara: Studi kepustakaan. yakni penulis melakukan penelitian dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan dari peraturan perundang – undangan, buku, laporan, jurnal, artikel dari Koran dan/atau majalah dengan maksud memperoleh data sekunder yang dipakai untuk menjelaskan teori dan dasar hukum yang melatar belakangi pembahasan yang berkaitan dengan materi dalam penelitian ini. Adapun data-data sekunder yang akan dipergunakan oleh penulis yakni berupa : a)
Bahan Hukum Primer Yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat masyarakat yang berkaitan erat dengan topik permasalahan.
b)
Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku buku, makalah dan data pendukung lainnya.
c)
Bahan Hukum Tersier Yakni bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia hukum.
Analisis Data Bahan Hukum: Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara
kualitatif.
Penerapan prinsip ..., Indah Fajarwati, FH UI, 2011
D. SISTEMATIKA PENULISAN Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyajian penelitian, maka penulis akan menyusun secara sistematis mengenai pembahasan tesis yang mempunyai urutan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini memberikan penjelasan mengenai landasan-landasan pikiran penulisan yang akan dilakukan. Landasan ide ini menyangkut beberapa hal, seperti latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penelitian.
BAB II
”PENERAPAN
PRINSIP
KEHATI
–
HATIAN
(PRUDENTIAL BANKING) TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN IJARAH DI BANK X” Bab ini berisikan materi-materi mengenai pembiayaan akad Ijarah, serta analisis mengenai pelaksanaan pembiayaan akad Ijarah dalam praktek perbankan syari’ah, penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam pelaksanaannya dan akibat hukumnya. BAB IV
PENUTUP Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini, yang terdiri dari dua bagian, yakni bagian pertama mengenai kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan bagian kedua merupakan saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Penerapan prinsip ..., Indah Fajarwati, FH UI, 2011
