BAB I ADVOKASI (Bung Hatta) a. Apa itu advokasi?

BAB I

ADVOKASI “Perjuanganku melawan penjajah lebih mudah, tidak seperti kalian nanti. Perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri”. (Bung Hatta)

a. Apa itu advokasi? Secara umum konsepsi advokasi menurut pengertian dalam kamus mengatakan bahwa asal kata advokasi berasal dari kata Avocate: Yaitu kegiatan-kegiatan untuk membela dengan aksi bersimpati, aksi menggalang bantuan dan pertolongan, berupa dukungan argumentasi yang dapat

Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 1

diterima oleh publik/umum dari seorang yang membela, yang menjadi korban, atau dari orang-orang atau pihak lain yang mendukung alasanalasan kasus, termasuk dari pihak pengacara/advokat. Dari pengertian tersebut, maka advokasi dapat dilaksanakan oleh orangorang/kelompok masyarakat yang menjadi korban dengan dukungan pihak lain yang tidak hanya dari seorang pengacara/advokat melainkan dengan masyarakat, kaum buruh, politikus, kelompok-kelompok masyarakat disemua lapisan. Namun idealnya, advokasi tetap dilaksanakan dengan berbasis perjuangan dari kelompok masyarakat korban, yakni masyarakat yang menderita dampak atas hak (asasi atau hukum) baik secara laten maupun manifest. Pendek kata kerja-kerja advokasi adalah kerja untuk menggalang dukungan sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak untuk membangun kekuatan untuk suatu tujuan tertentu. b. Apa tujuan Advokasi? Untuk Mendapatkan komitmen pembelaan dan pendampingan agar terjamin hak-hak konstitusional seseorang atau masyarakat secara demokratis dan adil. Karena dalam relasi kekuasaan antar actor institusional, mestinya ada jembatan institusional agar masyarakat dapat menentukan prioritas-prioritas kebijakan pemerintah yang dinyatakan dalam kebijakan.


c. Bagaimana Melakukan Advokasi? Beberapa hal yang harus dilakukan dalam melakukan advokasi1: 1. Mengumpulkan dan merumuskan isu Isu dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya media massa. Isu yang diangkat berkenan dengan permasalahan masyarakat secara luas. Advokasi dapat dilakukan oleh siapa saja. Aktivis NonGovernment Organization (NGO), kelompok masyarakat korban, para peneliti lapangan, aktivis media dan lain-lain yang selama ini memilikiperhatian terhadap permasalahan buruknya lingkungan, timpangnya gender, terabaikannya hak-hak sipil, carut-marutnya pendidikan, lemahnya keberdayaan ekonomi, buruknya pelayanan umum, pertanian yang terbengkalai dan lain-lain dapat serta merta turut dalam advokasi kebijakan publik. 2. Menyiapkan alat sebagai bahan Advokasi Alat yang dimaksud dapat berupa data-data pendukung, misalnya aturan-aturan yang terkait (Undang-Undang, Perda, APBD dll), datadata dari hasil penelitian. Bahan-bahan tersebut penting sebagai argumentasi dalam melakukan advokasi. Oleh karena itu, advokasi kebijakan memerlukan basis data dan informasi yang kuat, analisis yang tajam dan obyektif, kepekaan yang tinggi atas kebutuhan masyarakat dan input yang memadai atas kebijakan-kebijakan terdahulu.

1

Tim Ciba. 2006. Teknik Analisis dan Advokasi Anggaran. Jakarta: CiBa dan FES, hal 22


3. Mengidentifikasi Aktor-aktor kunci Aktor-aktor kunci berasal dari eksekutif, legislative, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh-tokoh lain dibelakang layar yang mempunyai pengaruh. 4. Memetakan Potensi dan Ancaman Analisis potensi dan ancaman penting dilakukan untuk membantu kita agar lebih sipa dalam melakukan advokasi. Disamping itu, juga untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan. 5. Menentukan pilihan strategi /cara-cara advokasi Apakah advokasi akan dilakukan dengan kooperatif(bekerjasama) atau konfrontatif (tidak bekerjasama), apakah akan reaktif. Pilihan metode yang dapat digunakan diantaranya lobby, berkoalisi, kampanye, atau demonstrasi dan menggunakan pendekatan hukum. 6. Melaksanakan Agenda Advokasi Agenda Advokasi dilakukan sesuai momentum dan disesuaikan dengan jadwal yang telah direncanakan. 7. Melakukan monitoring (pemantauan) dan evaluasi Monitoring dan evaluasi penting dilakukan untuk menyusun ulang rencana yang telah dilaksanakan. d. Strategi Advokasi 10 elemen Strategi Advokasi 1. Rumuskan Masalah 2. Kembangkan rangkaian tujuan dan sasaran akhir 3. Identifikasi target yang dilibatkan Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 4

4. Identifikasi kelompok lain yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak dari kampanye advokasi 5. Formulasikan pesan Advokasi dan identifikasi media yang diperlukan untuk menyampaikan pesan kepada target 6. Siapkan rencana tindakan dan jadwal kegiatan 7. Identifikasi sumber daya yang diperlukan: manusia, keorganisasian, dan keuangan 8. Masukan dukungan dari perilaku utama, ormas lain, masyarakat umum dan pemerintah 9. Identifikasi kriteria dan indikator pengawasan dan evaluasi 10. Menerima keberhasilan, kegagala dan menentukan langkah berikutnya.


BAB II

KORUPSI “Dimanakah ketentraman bisa ditemukan diantara berjuta manusia jika setiap genggam nasi yang masuk mulut harus dibayar dengan martabat mereka? Akan teruskah dibiarkan sebuah bangsa yang pernah mengukir keluhuran, keagungan diabad-abad lampaunya, merosot menjadi rombongan tukang catut, pencopet, pencuri, penipu dan menghabiskan sisa sejarahnya seperti kawanan serigala, saling mengakali dan saling menelan?” -Mahasiswa Indonesia: Amarah Suci, Editorial Mahasiswa Indonesia

Korupsi sampai saat ini masih menjadi persoalan besar yang dihadapi bangsa ini. Salah satu penyebab mengapa persoalan korupsi tidak kunjung selesai adalah karena korupsi masih menjadi isu elitis. Masyarakat awam tidak cukup mengerti tentang seluk neluk permasalahan korupsi itu; mulai dari bentuk, pelaku, dampak, dan aturan (hukum) korupsi. Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 6

Karena korupsi Negara telah rugi triliunan rupiah. Kerugian akibat korupsi mengakibatkan persoalan turunan lainnya; kemiskinan akut, infrastruktur yang tidak memadai, pelayanan pendidikan yang tidak berkualitas dan pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami apa itu korupsi sehingga kita mampu melawan dan memberantasnya. a. Apa itu Korupsi? Kata “Korupsi” berasal dari bahasa latin “Corruptio”; “Corruption, corrupt” dalam bahasa inggris. Korupsi secara harfiah bermakna kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam beberapa versi lain, disebutkan bahwa (Muhammad Ali, 1998): 1. Korup berarti busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya; 2. Korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan 3. Koruptor berarti pelaku atau orang yang melakukan korupsi. Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam


jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

b. Apa Saja Bentuk-Bentuk Korupsi? Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi (UU Tipikor), korupsi dapat dikelompokan ke dalam beberapa bentuk; 1. Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Setiap perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara adalah korupsi. Contoh: “Dalam sebuah proyek pembangunan Rumah Sakit, seorang pejabat pembuat komitmen melakukan pengadaan (pembelian) alat-alat kesehatan dengan harga jauh lebih tinggi dari harga normal. Setelah dilakukan pendalaman ternyata terdapat kesepakatan-kesepakatan di luar mekanisme yang berlaku antara pejabat pembuat komitmen tersebut dengan pihak penyedia barang dan jasa (CV/Perusahaan penyedia barang dan jasa), sehingga dari perbuatan tersebut keuangan Negara telah dirugikan.”

2. Suap Menyuap Memberikan/menjanjikan sesuatu (uang/barang) kepada Penyeleggara Negara, PNS, Hakim, Advokat untuk kepentingan tertentu, sesuai dengan jabatannya, adalah Korupsi dalam bentuk suap menyuap. Pihak pemberi maupun penerima dalam hal ini adalah koruptor. Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 8

Contoh: “Guna memuluskan rencana pembangunan gedung baru, sebuah CV/Perusahaan memberikan/menjanjikan sejumlah uang kepada Pejabat Negara, sehingga CV/perusahaan tersebut dapat dengan lancar mendirikan gedung baru mereka tanpa halangan.”

Contoh lain, misalnya: “Sebuah CV/perusahaan A, berjanji akan memberikan sejumlah uang kepada seorang pejabat Negara dengan syarat CV/perusahaan tersebut memenangkan tender pengerjaan proyek pemerintah berupa pembangunan Gedung Olahraga Nasional.”

3. Penggelapan dalam Jabatan Seorang pegawai negeri sipil atau selain pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan, melakukan korupsi jika ia menggelapkan uang atau surat berharga. Contoh: “Seorang Kepala sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bukan untuk keperluan/kepentingan pembiayaan pelaksanaan operasional sekolah, akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi/orang lain yang sama sekali tidak sesuai dengan peruntukan dana BOS.” Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 9

4. Pemerasan Seorang Penyelenggara Negara, PNS, melakukan tindakan korupsi jika ia memaksa seseorang, dengan cara melawan hukum, agar memberikan sesuatu. Contoh: “Seorang Penegak Hukum (Polisi) memaksa seorang tersangka untuk memberikan Uang agar proses penyidikan dapat dihentikan.”

5. Perbuatan curang Setiap Orang melakukan korupsi jika ia berbuat curang dalam pengadaan barang dan jasa, maupun pembangunan proyek. Contohnya: “Seorang pemborong mengurangi kualitas aspal dalam proses pembangunan jalan sehingga kualitas jalan buruk. Akibat selanjutnya adalah Jalan cepat sekali rusak.”

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Seorang PNS atau penyelenggara Negara melakukan korupsi ketika ia, baik langsung maupun tidak langsung, sengaja turut serta dalam kegiatan pemborongan/ pengadaan proyek yang ada dalam tanggungjawabnya. Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 10

Contoh: “Seorang kepala Dinas (yang ternyata adalah direktur/pemilik CV atau perusahaan tertentu) memenangkan CV/perusahaan miliknya dalam tender pengerjaan proyek yang ada dalam lingkup kerja kedinasannya.”

7. Gratifikasi Pemberian Hadiah dan sejenisnya kepada PNS atau penyelenggara Negara dengan tanpa melihat kepentingan yang ada adalah Korupsi. Seorang PNS atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah dari seseorang harus melaporkan hadiah tersebut kepada KPK, agar KPK dapat menetukan apakah hadiah tersebut termasuk gratifikasi atau tidak. c. Apa dampak korupsi? Pada tahun 2013-2015 KPK telah melihat potensi kerugian Negara, akibat berlangsungnya korupsi, yang mencapai 100 triliun. Kerugian Negara akibat korupsi selanjutnya akan berpengaruh pada kerugian-kerugian lain yang sangat nyata dan parah serta merata di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan akut, layanan pendidikan dan kesehatan yang lamban tidak berkualitas dan mahal, Infrastruktur yang seadanya dan beberapa dampak lainnya. Tingginya angka pengangguran juga merupakan salah satu dampak korupsi. Daerah yang kaya sumber daya alam dan pariwisata misalnya, Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 11

sangat dimungkinkan penduduknya miskin (semiskin-miskinnya) karena penguasa potensi kekayaan daerah mereka adalah kaum pendatang yang kaya raya, pengusaha dan pemerintah setempat. Penduduk asli hanya mendapatkan remah-remah. Selain kerugian materiil, korupsi juga berdampak pada kerugian nonmateriil, misalnya Korupsi pertambangan yang mengakibatkan kerusakan bahkan bencana alam. Karena besar dan parahnya dampak yang diakibatkan inilah, seluruh dunia sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Bahkan, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang membenarkan perilaku Korupsi. d. Pentingnya melakukan pengawasan terhadap Korupsi Karena dampak korupsi yang luar biasa, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat diserahkan hanya kepada aparat penegak hukum saja. Selain itu, berbicara korupsi bukan hanya berbicara tentang penegakan hukum saja, upaya lain yang masuk dalam kategori pemberantasan korupsi melalui gerakan sosial juga harus dilakukan. Dalam hal ini peran serta masyrakat menjadi sangat penting; misalnya masyarakat harus pula aktif melakukan pengawasan terhadap setiap proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

serta

melakukan

pengawasan

dan

evaluasi

atas

penyelenggaraan pelayanan publik.


Bab III

Korupsi Pelayanan Publik

Salah satu versi korupsi yang penting untuk diawasi adalah korupsi di sektor pelayanan publik, khususnya layanan publik dasar. Penting, karena layanan publik dasar adalah layanan yang tidak bisa tidak harus didapatkan oleh masyarakat. Ketercukupannya menjadi syarat bagi kesejahteraan masyarakat. Korupsi pada sektor ini merupakan perbuatan yang paling melukai hak asasi manusia.


a. Apa itu pelayanan Publik? Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik meliputi pelayanan pendidikan ditingkat PAUD sampai perguruan tinggi, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan di puskesmas/rumah sakit, pelayanan perizinan, pelayanan kelistrikan, layanan infrastruktur jalan dan beberapa pelayanan publik lainnya b. Mengapa Negara memberikan pelayanan kepada Masyarakat? Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai (pengaturan dan pengelolaannya) oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Selain itu, Negara juga telah diberikan mandat untuk melakukan pengelolaan terhadap Pajak yang dibayar oleh masyarakat. Seluruh sumber daya tersebut selanjutnya dikelola, diolah dan distribusikan untuk kepentingan masyarakat secara untuh. Salah satunya adalah dalam bentuk pemberian layanan kepada masyarakat. Pendeknya, Negara dalam hal ini Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan (menyediakan dan memenuhi) kebutuhan masyarakat (publik), diminta maupun tidak.


c. Apa saja Hak dan Kewajiban Penyelenggara Layanan? 1. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; 2. menyusun,

menetapkan,

dan

mempublikasikan

maklumat

pelayanan; 3. menempatkan pelaksana yang kompeten; 4. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; 5. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; 6. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; 7. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; 8. memberikan

pertanggungjawaban

terhadap

pelayanan

yang

diselenggarakan; 9. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; 10. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik; 11. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan 12. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi


pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d. Apa Hak Masyarakat dalam Pelayanan Publik? 1. mengetahui dan ikut membahas kebenaran isi standar pelayanan (Standar hasil kesepakatan warga dengan unit layanan (Puskesmas, sekolah, dll) terkait biaya, alur pengurusan layanan, waktu buka dan lain lain); 2. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; 3. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; 4. mendapat perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; 5. memberitahukan

kepada

pimpinan

penyelenggara

untuk

memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; 6. memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; 7. mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan

dan/atau

tidak

memperbaiki

pelayanan

kepada

penyelenggara dan ombudsman; 8. mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Pembina penyelenggara dan ombudsman; dan 9. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 16

e. Apa Pentingnya melakukan pengawasan pelayanan Publik? Untuk menjaga dan memastikan agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan standar pelayanan yang telah disusun oleh petugas layanan dan disepakati oleh masyarakat pengguna dan disahkan oleh dinas terkait. Maka penting bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan pelayanan Publik. Contoh: Setiap unit layanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit wajib menyosialisasikan (memasang di tempat terbuka atau mudah dilihat) standar pelayanan (SP). Masyarakat yang datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk berobat atau mengantar keluarga untuk berobat atau disebut pengguna layanan, memunyai hak untuk mengingatkan petugas puskesmas atau rumah sakit jika SP tidak dipajang atau dipajang namun di tempat yang tidak terlihat. Hal ini karena standar pelayanan adalah tolok ukur kualitas dalam pemberian layanan. Jika pelayanan tidak sesuai dengan SP maka, masyarakat bisa memberikan complain atau keberatan atas layanan yang diberikan. Mengapa demikian? Karena dengan memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan kualitas yang tertera dalam SP berarti petugas layanan telah melakukan korupsi.

f. Apa saja bentuk-bentuk korupsi Pelayanan Publik? Pada dasarnya korupsi pelayanan publik sama dengan bentuk korupsi secara umum. Yang menjadi pembeda hanyalah dominus litis/tempat terjadinya korupsi. Korupsi pelayanan publik misalnya adalah korupsi yang Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 17

terjadi di sektor Pelayanan Publik. Misalnya pemerasan dan pungutan liar di sektor pendidikan; mark up dalam proses penyediaan alat kesehatan di sektor kesehatan, dan pembiaran terhadap adanya calo yang berkeliaran di sekitar kantor Dinas administrasi kependudukan dan lain sebagainya.


Bab IV

POS Pengaduan

a. Membuka POS Pengaduan Berkenaan dengan tempat mengadu, melapor atau menyampaikan keberatan (complain) atas korupsi yang terjadi, sebenarnya penyelenggara layanan dalam hal ini pemerintah wajjib menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Namun kenyataannya, hingga kini jarang sekali ditemukan adanya sarana penerimaan pengaduan yang ramah dan mudah diakses oleh masyarakat. Jika ada pun, masyarakat enggan atau takut mengadukan korupsi secara langsung kepada penyelenggara karena beberapa hal, misalnya laporan tidak ditanggapi, Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 19

ditanggapi namun lambat, bahkan diancam atau diintimidasi. Dengan demikian, perlu ada sarana pengaduan atau pelaporan berbasis masyarakat. Maksudnya adalah pos pengaduan atau pelaporan yang dibentuk dan dilaksanakan oleh masyarakat. 1. Apa itu Pos Pengaduan? Pos pengaduan adalah media atau tempat untuk menjaring pengaduan dari masyarakat. Pos pengaduan sebenarnya hanyalah salah satu model yang dapat dipakai dalam menggalang partisipasi masyarakat untuk mau dan berani mengadu atau melapor. 2. Apa Pentingnya Membuka Pos Pengaduan? Pos pengaduan penting dibuka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka berhak mengadukan segala bentuk korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Pos pengaduan juga penting untuk tujuan mendekatkan masyarakat terhadap mekanisme mengadu itu sendiri. Harapannya, masyarakat yang pada awalnya menganggap bahwa ‘mengadu’ itu sulit, ribet dan dapat menimbulkan masalah baru, menjadi berani dan mau mengadu. Melalui pos pengaduan: 1) Masyarakat dapat dengan mudah mencari, memperoleh, dan memberikan

informasi

mengenai

aturan

dan

mekanisme

penyelenggaraan pelayanan publik; sehingga dengan informasi yang mereka dapatkan 2) Masyarakat berani dan mampu mengupayakan terselenggaranya serta mengakses pelayanan yang adil, berkualitas dan terjangkau sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku; Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 20

3) Masyarakat dapat dengan leluasa dan tenang dalam melaporkan tentang kondisi, kualitas dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik; 4) Pos pengaduan juga penting sebagai media pendampingan dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat pengadu, dalam hal ini ada kode etik untuk melindungi keamanan pengadu; 5) Data yang masuk dalam pos pengaduan diolah dan dianalisa untuk selanjutnya digunakan sebagai sarana dalam melakukan hearing secara bertanggung jawab (berbasis data atau bukti) guna lebih mendorong penyelenggara layanan atau pemerintah untuk melakukan perbaikan layanan. 3. Kepada Siapakah Pengaduan Disampaikan? Pengaduan yang telah terkumpul dan teranalisa selanjutnya disampaikan baik kepada penyelenggara pelayanan publik di tiap-tiap unit (di rumah sakit, puskesmas sekolah, PLN, PDAM, dinas pendidikan, dinas Capil, dsb.) maupun kepada pihak-pihak di luar penyelenggara layanan (Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota). 4. Siapa saja yang dapat mengadu? Setiap orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang dirugikan atas pelaksanaan pelayanan publik atau oleh pihak lain yang


menerima kuasa untuk mewakilinya berhak untuk menyampaikan aduan (melapor atau mengadu). 5. Siapa saja yang dapat diadukan? 1. Penyelenggara

yaitu

instansi/lembaga/dinas

yang

tidak

melaksanakan kewajiban dan/melanggar larangan; dan 2. pelaksana (petugas) yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayana. 6. Macam-Macam Pos Pengaduan

Pos Pengaduan Berbasis Co Warga

POS Pengaduan

Pos Pengaduan Keliling Pos Pengaduan Online Berbasis Lembaga


b. Mengelola POS Pengaduan 1. Apa itu Pengelolaan Pos Pengaduan? Manajemen Pos Pengaduan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang mengatur penerimaan, penganalisaan dan penyampaian laporan serta pendampingan pelapor. Karena kondisi lapangan yang tidak pernah pasti, dan bahkan berbeda di tiap-tiap wilayah, maka diperlukan manajemen pos pengaduan yang fleksibel dan optimal untuk berbagai macam kondisi dan keterbatasan baik dalam sisi sumber daya, sumber dana, maupun waktu. 2. Bagaimanakah Cara Mengelola Pos Pengaduan? Ada dua komponen utama yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan pos pengaduan. Komponen pertama adalah struktur organisasi pos pengaduan dan kedua adalah mekanisme kerja pos pengaduan. a) Struktur Organisasi Struktur organisasi pos pengaduan dibuat secara fleksibel sesuai dengan luas wilayah pengaduan (sektor dan daerah aduan) serta ketersediaan sumberdaya baik waktu, tenaga maupun dana. Semakin luas wilayah pengaduan maka semakin besar dan kompleks struktur organisasi pengaduan. Sebaliknya, semakin sempit area pengaduan maka semakin sederhana struktur organisasi pengaduan. Komponen minimal struktur organisasi pos pengaduan adalah Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 23

1) Koordinator Pengaduan 2) Penerima pengaduan 3) TIM Analisa data aduan 4) Pendamping pengaduan. Adapaun deskripsi tugas masing-masing komponen tersebut adalah: 

Koordinator Pengaduan bertugas untuk: 1) Mengoordinir kerja masing-masing komponen dalam pelaksanaan pos pengaduan; 2) Memimpin rapat koordinasi kasus untuk memutuskan apakah pengaduan dapat ditindaklanjuti atau tidak beserta penentuan model tindak lanjut;



Penerima pengaduan bertugas untuk: 1) Menerima pengadu; 2) Memberi bukti tanda terima laporan kepada pengadu 3) Mencatat pengaduan yang disampaikan baik secara langsung dan tidak langsung pada buku daftar pengaduan; 4) Memberi saran atau konsultasi jika pengaduan dinilai dapat diadvokasi sendiri oleh pengadu; 5) Menyampaikan informasi terkait hasil pengaduan yang terekap dalam forum rapat kasus; 6) Menyampaikan

informasi

perkembangan

(feedback)

penanganan kasus pada pengadu;


7) Berkoordinasi langsung dengan koordinator manakala menerima pengaduan yang membutuhkan penanganan atau tindak lanjut segera 

Tim Analisa bertugas untuk: 1) Memilah pengaduan berdasarkan informasi, data, fakta dan bukti yang diperoleh. 2) Menganalisis data pengaduan, apakah memang ada dugaan pelanggaran prosedur atau lainnya; 3) Membuat laporan dan rekomendasi atas analisis kasus; 4) Menghubungi pelapor untuk kelengakapan informasi, data dan bukti pelaporan; 5) Melakukan verifikasi, observasi atau investigasi untuk melengkapi data dan bukti pelaporan tersebut



Pendamping Kasus/aduan bertugas untuk: 1) Melaporkan dan mengawal kasus pada lembaga terkait; 2) Mendampingi

pelapor

untuk

melaporkan

dugaan

pelanggaran kepada lembaga terkait; Seringkali pos pengaduan tidak memiliki sumberdaya manusia yang cukup untuk memenuhi komponen organisasi ini. Namun demikian, pos pengaduan tetap dapat dijalankan dengan cara beberapa atau semua komponen tersebut dirangkap oleh beberapa atau bahkan satu orang saja.


3. Bagaimana Mekanisme Kerja Pos Pengaduan?

PENGADU

Diserahkan kepada Divisi Terkait

Penerima Aduan

Melakukan Komunikasi dengan Pengadu Untuk tambahan Bukti

Mengajak Pengadu untuk menyusun Strategi Advokasi

Melakukan Pengkajian Awal

Melakukan Pengkajian lanjut

Advokasi Litigasi

Advokasi Non Litigasi


c. Mengelola Aduan 1. Apa Itu pengelolaan Aduan? Pengelola aduan adalah bagaimana aduan ditabulasi, dianalisa dan dimonitoring sehingga dapat disampaikan/dilaporkan secara layak kepada pihak terkait (Penegak hukum, Ombudsman, Penyelenggara Layanan, dewan dll.). 2. Apa Pentingnya melakukan Pengelolaan Aduan? Kegiatan pengelolaan aduan sangat penting. Karena dengan pengelolaan aduan yang baik akan memudahkan proses tindaklanjut dan

penyusunan

strategi

penanganan/pendampingan/advokasi

terhadap aduan yang ada. Jika aduan tidak dikelola dengan baik maka proses/tindak lajut dari penanganan aduan akan terhambat. 3. Bagaimana Cara Melakukan Mengelola Aduan? Pengelolaan aduan dapat dilakukan dengan membangun data base yang baik dan sistematis. Misalnya, dengan cara menyusun daftar aduan, barang bukti yang telah diperoleh, nama pengadu, perkembangan aduan, pendamping pengaduan dll. Dalam hal ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang khusus diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap aduan.


Contoh: N

No Aduan

Tanggal

Nama

Nama

Alamat

Barang

Status

Pendamping

aduan

Aduan

Pengadu

Pengadu

bukti

Aduan

aduan/PJ

002/PPP/V

10-05-

Pungutan

Soleh

Jl

Kwitansi

Proses

Divisi

/2015

2015

liar

Analisis

Pelayanan

o 1.

di

Sekolah

Tanjung Kec.

Publik

Sukun


d. Melayani Pengadu 1. Apa itu melayani pengadu? Melayani merupakan serangkaian kegiatan memberikan kenyamanan, keamanan dan memberikan perlindungan bagi pengadu. Selain itu melayani pengadu juga berarti memberikan pendidikan (informasi dan saran) kepada pengadu berkenaan dengan persoalan yang sedang dialami oleh pengadu. 2. Apa Pentingnya Melayani Pengadu? Harus dipahami bahwa dalam penangan aduan kita tidak boleh mengambil alih secara penuh persoalan yang ada. Kita harus mengajak pengadu untuk terlibat dalam advokasi, hal itu dilakukan sebagai cara untuk mendidik pengadu terhadap persoalan yang dihadapi. Dan pada akhirnya pengadu tersebut mampu menyelesaikan persoalannya sendiri dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh warga lain di sekitarnya. Sangat penting memberikan layanan kepada pengadu, hal tersebut agar pengadu lebih leluasa, nyaman dan aman dalam menyampaikan aduan. 3. Bagaimana Cara Melayani Pengadu? Pemberian layanan kepada pengadu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, melindungi identitas pengadu (optional); kedua, mengajak pengadu untuk terlibat dalam advokasi kasus terkait; Ketiga, mengumpulkan para Pengadu dalam sebuah forum yang dilakukan Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 29

secara rutin untuk membahas persoalan-persoalan yang sering dihadapi warga dan bagaiman cara agar persoalan tersebut selesai.


e. Sekilas tentang Whistel Blower System Agar kasus korupsi dapat ditangani dengan baik dan diselesaikan dengan baik maka salah satu cara yang dapat dapat ditempuh adalah menggunakan pendekatan system Whistelblower. 1. Siapakah Whistelblower Itu? Whistleblower seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai whistleblower, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar. Kriteria pertama, whistleblower menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media masa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media masa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Kriteria kedua, seorang whistleblower merupakan orang ‘dalam’, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau dia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang whistleblower kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi. Dengan demikian, seorang whistleblower benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisir yang diduga


melakukan kejahatan, di perusahaan, institusi publik, atau institusi pemerintah. 2. Sistem Pelaporan dan Perlindungan Whistelblower Lembaga atau badan pelayanan publik di sektor pemerintahan cukup rawan melakukan praktik penyalahgunaan wewenang, pelanggaran, atau tindak pidana. Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik administrasi dan keuangan pada lembaga pemerintahan sangat penting. Pelaporan dapat dilakukan kepada beberapa lembaga Pengawas, KPK PPATK, seperti Kompolnas, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Ombudsman, LPSK dll. Berikut beberapa hal untuk seseorang dapat menjadi whistleblower: 

Menaati persyaratan atau aturan lembaga yang menangani laporan whistleblower.



Tidak mengungkap laporan atau kesaksian kepada lembaga lain atau pihak lain selama whistleblower berada dalam program perlindungan whistleblower di lembaga tersebut.



Mampu memberikan laporan yang didasari oleh apa yang dialami, didengar, dan dilihat. Jika dimungkinkan, whistleblower juga dapat melengkapi laporan dengan bahan-bahan atau petunjuk awal sebagai dasar investigasi laporan oleh lembaga perlindungan whistleblower.



Memiliki niat baik atau tidak, bukan merupakan persyaratan yang penting. Artinya, whistleblower tidak harus memiliki tujuan atau niat baik dalam mengungkapkan laporan atau kesaksian yang ia ketahui. Dengan sistem pelaporan whistleblower yang jelas, diharapkan semakin banyak muncul whistleblower yang benar-benar berani mengungkap suatu dugaan pelanggaran atau tindak pidana di lembaga-lembaga pemerintah, Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 32

termasuk dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang jauh lebih besar daripada yang telah dilaporkan

3. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.


Bab V

Pengorganisasian Masyarakat

a. Konsep Pengorganisasian 1. Pengorganisasian Masyarakat “Mengorganisir rakyat sebenarnya adalah suatu akibat logis saja dari analisis tentang apa yang terjadi dalam masyarakat kita secara menyeluruh (Jo Han Tan, 2003)” Pengorganisasian rakyat ini dilakukan sebagai rekasi terhadap praktik-praktik diskriminasi penguasa terhadap rakyat, ketidakadilan


maupun bentuk-bentuk kerugian sosial, ekonomi yang dialami oleh rakyat atas praktik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, monopoli kekuasaan oleh pejabat, maupun pengurasan sumber daya alam untuk kepentingan sekelompok kecil masyarakat. Mengorganisir masyarakat, bukan suatu proyek yang hanya mementingkan kepentingan pribadi melainkan suatu kerja sosial yang bersumber dari kepentingan bersama. Pengorganisasian

Masyarakat

(Community

Organizing/CO)

sesungguhnya adalah sebuah pemikiran dan pola kerja membangun masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera dan adil dari sebelumnya dengan mengacu pada harkat dan martabat kemanusiaan seutuhnya. Pengorganisasian masyarakat, tidak hanya berfokus pada masyarakat tradisional yang ada dipedesaan, akan tetapi juga berfokus pada masyarakat diperkotaan yang lebih menitikberatkan pada permasalahan diskriminasi dan ketidakadilan di dalamnya, semisal buruknya kebijakan, diskriminasi pelayanan, alokasi anggaran pembangunan yang tidak prorakyat maupun program pemerintah yang tidak tepat sasaran. Sehingga, pengorganisasian masyarakat dilakukan dengan tuntutan yang bersifat nyata; seperti pelayanan kesehatan yang baik, pelayanan air bersih, pendidikan gratis dan tidak ada pungli disekolah-sekolah, maupun pengurusan administrasi kependudukan yang tidak rumit dan bebas pungli. Jadi, pengorganisasian masyarakat bukan sekedar agenda mobilisasi massa, melainkan proses pertemanan atau belajar bersama


dengan masyarakat atau suatu komunitas untuk melahirkan kesadaran dan melakukan gerakan perubahan bersama.

2. Prinsip-Prinsip Pengorganisasian Masyarakat Dalam melakukan pengorganisasian masyarakat, prinsip yang harus dipegang oleh pengorganisir (Community Organizer) adalah: 

Membangun pertemanan/persahabatan dengan komunitas atau masyarakat.



Bersedia belajar dari kehidupan masyarakat.



Membangun komunitas atau masyarakat dengan berangkat dari apa yang ada atau dimiliki oleh komunitas tersebut.



Tidak berpretensi untuk menjadi pemimpin dan “tetua” dari komunitas tersebut.



Mempercayai bahwa komunitas memiliki potensi dan kemampuan untuk membangun dirinya sendiri hingga tuntas.

b. Tahapan Melakukan Pengorganisasian Masyarakat “Datanglah kepada rakyat, hiduplah bersama mereka, belajarlah dari mereka, cintailah mereka, mulailah dari apa yang mereka tahu; bangunlah dari apa yang mereka punya; tetapi pedamping yang baik adalah, ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan, rakyat berkata, “Kami sendirilah yang mengerjakannya” (Lao Tse, 700 sm)


Kerja perubahan sosial berbeda dengan kerja-kerja karitatif atau kerja dengan pendekatan penyelesaian masalah. Pengorganisasian adalah kerja perubahan sosial, sebuah proses yang membutuhkan tahapan perencanaan yang komprehensif, menyeluruh dan yang utama melahirkan kesadaran masyarakat. Pengorganisasian merupakan sebuah upaya bersama masyarakat untuk mendorong relasi kuasa sosial dari situasi membelenggu dan menindas menjadi relasi kemanusiaan. Dalam melakukan pengorganisasian, seorang pengorganisir meletakkan posisinya hanya sebagai pendamping. Ingat, bahwa seorang pendamping masyarakat akan bisa melakukan pengorganisasian jika ia terlibat langsung kedalam kehidupan masyarakat, dan hanya demikianlah proses

pengorganisasian

bisa

dimulai.

Secara

sederhana

daur

pengorganisasian dapat dirumuskan sebagi berikut:

6. Melakuka n evaluasi tindakan

5. Melakukan tindakan bersama

1. Mulai dari masyarak at

4. Capai pengetahua n kesadaran bersama

2. Mengajak masyaraka t berfikir kritis

3. Lakukan analisis pemahama n bersama

Skema 2.1 Daur Pengorganisasian Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 37

Tahap Pertama: Memulai Melakukan Pendekatan

Kepada

Masyarakat 

Membangun hubungan awal dengan masyarakat setempat



Memulai berdialog dan mengajak warga membicarakan kondisi mereka



Memulai melakukan kegiatan bersama masyarakat, misalnya kegiatan simpan pinjam untuk mendukung ekonomi masyarakat maupun pelatihan keterampilan bagi perempuan dan sebagainya



Proses

entry

forum

atau

masyarakat

bisa

melalui

permasalahan/kasus yang dialami oleh masyarakat maupun resmi melalui stakeholder suatu kelompok Tahap kedua: Mengajak Masyarakat Berfikir Kritis 

Memfasilitasi proses yang sedang dilakukan oleh masyarakat



Melakukan identifikasi situasi dan kondisi masyarakat, instrumen yang digunakan untuk analisa sosial dapat menggunakan metode Pemetaan partisipatif (melakukan pemetaan kondisi bersama masyarakat; gambar 1)



Penggalian informasi awal adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengorganisir, dimulai sejak dalam tahap pertemanan. Pengorganisir harus sudah mulai menggali informasi dan mencatatnya, informasi awal ini dilakukan untuk analisa sosial yang nantinya digunakan untuk memahami permasalahan yang ada di masyarakat




Melakukan diskusi awal terkait situasi dan kondisi keseharian masyarakat sebagai langkah awal menyadarkan masyarakat



Perlu juga diingat bahwa dalam hal menfasilitasi yaitu berada dalam keadaan tenang, tidak ada konflik dan ketakutan. Maka seorang perngorganisir harus megikuti mereka (masyarakat) dan dalam keadaan darurat dukung mereka dan panduan/pandangan bukan perintah.

Gambar 2.1 Pemetaan partisipatif Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 39

Tahap ketiga: Lakukan Analisis Bersama 

Forum diskusi merupakan media saja, inti dari kegiatan ini adalah melakukan penyadaran kritis kepada masyarakat akan masalah yang terjadi



Variasi diskusi bersama muncul dalam praktik di lapangan; 1. Diskusi informal tanpa perijinan resmi, dari rumah ke rumah 2. Pertemuan resmi seijin aparat setempat



Model diskusi yang dipilih sangat bergantung kepada isu atau masalah yang akan dibahas

Ingat! Materi atau isu apa yang akan dibicarakan menentukan siapa yang akan diundang 

Pekerjaan penting yang harus dilakukan sebelum melakukan diskusi forum adalah mengidentifikasi siapa motor penggerak yang akan dilibatkan, dengan mengamati keaktifan, antusias masyarakat maupun kesungguhan masyarakat. Karena, kontak person atau CO warga yang kita miliki belum tentu tepat dalam kerja-kerja pengorganisasian yang dilakukan.



Munculnya

motor

penggerak

akan

memudahkan

dalam

menggerakkan masyarakat maupun melakukan penyadaran. Karena motor penggerak adalah masyarakat yang setiap harinya tinggal bersama masyarakat dan masalahnya. Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 40

Tahap Keempat: Merancang dan Menyusun Strategi Bersama Masyarakat Setelah komunitas mengenali masalah dan memutuskan untuk menyelesaikan salah satu masalah yang ada, maka seorang pengorganisir harus sudah mulai mengajak orang-orang untuk melakukan perancangan kegiatan awal. Jelas, dalam tahap perancangan kegiatan awal ini harus sudah ada komitmen dari warga untuk melakukan perubahan, untuk menyelesaikan solusi yang ada secara berkelompok. Perlu diingat juga bahwa kegiatan awal ini dapat juga digunakan untuk menguji komitmen, baik pengorganisir maupun warga yang terlibat. Dalam proses ini ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu : 1. Penguatan komunitas dan penyebaran masalah bersama; melakukan pertemuan rutin (bisa berbentuk forum warga maupun yang lain). Tujuan pertemuan rutin ini adalah menyebarluasnya masalah yang ada dan sebab akibatnya agar menjadi masalah bersama masyarakat, sehingga solidaritas dan dukungan dari semua elemen masyarakat (ibu rumah tangga, aparat desa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat dll) terhadap masalah ini muncul. Dalam proses penguatan masyarakat ini, pengorganisir seringkali harus membawakan informasi-informasi atau pengetahuan baru yang berhubungan dengan permasalahan.


2. Proses Perencanaan (pembagian tugas dan peran); Hal terpenting dalam proses perencanaan adalah insiatif aksi dari masyarakat. Perencanaan yang dilakukan pun disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Seorang pengorganisir tidak boleh mengambil peran dan tugas melebihi masyarakat. Tahap kelima: Melakukan Tindakan (Aksi Sosial) 

Tahap ini merupakan sebuah proses di mana sesungguhnya sebuah komunitas atau rakyat di mana pun berada akan mengalami dan menentukan sebuah proses perubahan. Sebuah Proses perjuangan yang akan dilakukan sendiri oleh sebuah komunitas dan memperlihatkan kekuatan sesungguhnya dari rakyat tersebut. Hal ini sangat penting karena pengalaman dan pelajaran pertama ini akan juga menentukan gerakan selanjutnya.



Implementasi

kegiatan

adalah

sebuah

titik

yang

sangat

menentukan, di mana keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan ini akan mempengaruhi semangat komunitas. 

Dengan melakukan sebuah aksi, kita akan segera mengetahui tindakan-tindakan yang akan diambil oleh kelompok kita sendiri atau lawan kita. Bagaimana kelompok kita menghadapi tantangan sesungguhnya yang mungkin akan membuat frustasi dan juga kita akan segera mengetahui bagaimana penindas rakyat tersebut merespon aksi kita.



Contoh aksi-aksi yang bisa dilakukan masyarakat : a. Aksi turun jalan Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 42

b. Teatrikal c. Dialog dengan wakil rakyat d. Aksi mogok kerja e. Hearing (dengar pendapat) f. Konferensi pers g. Membuat Petisi h. Menutup jalan raya i. Panggung rakyat j. Dialog Media k. Mengirimkam surat himbauan l. Permohonan informasi publik m. dll. Ingat! Pelaksanaan aksi sosial bergantung pada masalah dan kebutuhan masyarakat, tidak melulu melakukan hal yang anarkis. Tahap Keenam: Membangun Organisasi untuk Keberlangsungan dan Keberlanjutan 

Berilah pandangan bahwa dengan sistem organisasi yang baik akan memberikan keberlanjutan pengorganisasian



Organisasi hanya sebuah wadah bukan tujuan; wadah untuk berkumpul, wadah untuk melakukan diskusi, wadah untuk merancang tindakan, wadah untuk tukar pikiran, wadah untuk regenerasi kader


Tahap Ketujuh: Evaluasi 

Pengorganisir menfasilitasi orang kampung yang telah melakukan aksi untuk melihat kembali kejadian-kejadian yang telah dialaminya; mengundang orang-orang yang berperan atau bahkan orang yang tidak pernah terlibat sekalipun dalam aksi yang telah dilakukan.



Masyarakat harus merenungkan dan memikirkan kembali aksi-aksi yang telah dilakukan, karena tanpa melakukan pemikiran dan perenungan kembali proses aksi semacam ini tidak akan pernah menjadi sebuah pelajaran yang lengkap dan tidak akan pernah dapat membangkitkan kesadaran bersama. Aksi yang telah dilakukan harus dianalisa kembali, mana yang baik dan buruk atau mana yang berhasil dan gagal.

c. Alternatif Strategi Melakukan Pengorganisasian Pengorganisasian

masyarakat

merupakan

agenda

menumbuhkan

kesadaran masyarakat untuk melahirkan tindakan, dalam bagian ini menjelaskan beberapa pengalaman strategi pengorganisasian yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch (MCW) di Malang. Strategi dan pendekatan

yang

digunakan

dalam

melakukan

pengorganisasian

masyarakat yaitu: 1. Memunculkan Comunity Organizer (CO) lokal dan Comunity

Organizer (CO) internal


Pertama, memunculkan Comunity Organizer (CO) lokal yang berasal dari masyarakat atau warga di wilayah/lokasi pengorganisasian dilakukan. CO lokal merupakan kontak person/orang kunci (sebagai pintu masuk) dalam masyarakat. Menentukan kontak person dari masyarakat yang akan diproyeksikan menjadi CO lokal adalah cara untuk memudahkan masuk forum, mengakses informasi, membuat jadwal pertemuan maupun mengordinir masyarakat lain untuk pertemuan rutin. Kedua, memunculkan Comunity Organizer (CO) yang berasal dari internal

lembaga

(Lembaga

swadaya

masyarakat/Organisasi

Kemasyarakatan/organisasi agama dll) untuk menjadi fasilitator maupun pendamping masyarakat Baik CO lokal maupun CO inernal harus berkontribusi dan bersinergi dalam melakukan pengorganisasian masyarakat. Mereka harus bersama-sama melakukan pendampingan kepada masyarakat.

Gambar 3.1 Peran fasilitator


2. Melakukan kunjungan rutin ke warga Kunjungan kepada warga secara rutin merupakan strategi awal yang digunakan untuk mencari kontak person; aktor/stakeholder/pengurus RT/RW/ketua PKK maupun lainnya, yang bisa dijadikan pintu masuk ke masyarakat atau forum. Selain kunjungan rutin, ada strategi lain yang bisa diterapkan yaitu live in (tinggal bersama masyarakat). Kunjungan rutin bisa juga menjadi strategi untuk: a) mempererat pertemanan antar CO lokal dengan CO internal maupun dengan masyarakat, b) mengidentifikasi masalah c) mengidentifikasi perkembangan forum maupun masyarakat d) memperluas jaringan warga yang diorganisir e) menjaring aktor masyarakat Strategi live-in/tinggal bersama masyarakat lebih mudah dilakukan jika pengorganisir berasal dari warga setempat dan melakukan aktivitas sehari-sehari, misalnya bekerja. Jika pengorganisir tersebut tinggal di sebuah kampung apalagi terpencil, maka pengorganisir perlu mengambil langkah untuk menjadi warga setempat dan bekerja di tempat tersebut. 3. Mengorganisir kerja-kerja pengorganisasian a) Forum Warga Forum warga merupakan wadah untuk mengidentifikasi  masalah  aktor (CO warga yang dijadikan sekutu; pemikir, penggerak atau warga yang memiliki jaringan luas diwilayahnya) maupun Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 46

 peningkatan kapasitas mengenai pengetahuan dasar hak warga negara dan hak berpartisipasi dalam pembangunan. Pengorganisir menjadikan wadah forum warga untuk melakukan pertemuan rutin bersama masyarakat. Forum ini potensial untuk dijadikan sebagai wadah pendidikan kritis. b) Sekolah Rakyat Sekolah rakyat merupakan wadah peningkatan kapasitas baik pengetahuan maupun kemampuan keterampilan dalam advokasi bagi CO warga/ aktor warga maupun motor penggerak; masyarakat yang memiliki antusias, keseriusan, keaktifan maupu kesungguhan dalam pengorganisasian. Ingat! Sekolah rakyat adalah bagian dari sebuah proses regenarasi kader untuk melakukan pengorganisasian dari masyarakat. c) Sekretariat Bersama Wadah untuk berkumpul bersama, semua penggerak dalam pengorganisasian (aktor warga maupun internal lembaga) untuk saling berbagi pengalaman dalam pengorganisasian, evaluasi proses pengorganisasian, maupun berbagi peran dalam pendampingan. d) Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui pendekatan ekonomi masyarakat dalam bentuk koperasi warga. Cara ini menjadi efektif ketika berada pada masyarakat yang kondisi ekonominya menengah ke bawah. Koperasi warga ini menjadi wadah berkumpul bagi warga untuk melakukan kegiatan simpan pinjam. Namun pertemuan ini dimanfaatkan juga untuk melakukan pendidikan Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 47

kritis dengan mendiskusikan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. e) Pelatihan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Kegiatan pelatihan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mudah untuk dilakukan oleh seorang pengorganisir. Media ini efektif digunakan untuk mengumpulkan masyarakat dan menarik simpati mereka. Ketika pelatihan ini sudah berjalan secara efektif, mulai perlahan seorang pengorganisir bisa melakukan pendidikan kritis di dalamnya. d. Partisipasi Sebagai Aksi Sosial Di masa lalu partisipasi lebih merupakan instrumen pemerintah untuk memobilisasi sumber daya lokal guna mendukung program pembangunan dan sebagai instrumen untuk mengontrol organisasi yang ada di masyarakat. Karena mengalami bias, partisipasi masyarakat tersebut tidak mampu mewujudkan tujuan ideal konsep demokrasi. Menumbuhkan

kesadaran

masyarakat untuk berpartispasi

dalam

pembangunan menjadi salah satu gagasan melakukan pengorganisasian masyarakat. Negara telah menyediakan banyak ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Namun, ruang-ruang yang disediakan tersebut seperti telah dibajak oleh kalangan elit. Wakil rakyat yang telah dipilih tidak selalu mewakili kepentingan terwakil, melainkan kepentingan pasar/ pemodal. Maka partisipasi masyarakat yang tinggi akan mendorong terwujudnya kebijakan yang adil, pro rakyat, dan tidak diskriminasi. Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 48

Dalam masyarakat terdapat tiga tingkatan partisipasi, tingkatan ini menggambarkan kondisi suatu masyarakat. Pengorganisasian masyarakat salah satu jalan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan hingga mencapai tingkatan tangga partisipasi pengawasan oleh masyarakat. Konsep tangga partisipasi Arnstein (1969) memberikan gagasan bagi para pengorganisir untuk melihat tingkat masyarakat maupun komunitas.


No

Tangga Partisipasi

1.

Manipulasi (Manipulation)

2.

Terapi (Therapy)

3.

Informasi (Informing)

4.

Konsultasi (Consultation)

5.

Mendiamkan (Placation)

6.

Kemitraan (partnership)

7.

Delegasi (Delegated power)

Tingkat Kelompok Partisipasi

Karakteristik

Pemerintah memilih dan mendidik sejumlah orang sebagai wakil dari publik. Fungsinya, ketika pemerintah mengajukan berbagai program, maka para wakil publik tadi harus selalu menyetujuinya. Sedangkan publik Nonsama sekali tidak diberitahu tentang Partisipasi hal tersebut. Pemerintah sedikit memberitahu kepada publik tentang beberapa programnya yang sudah disetujui oleh wakil publik. Publik hanya bisa mendengarkan. Pemerintah menginformasikan macam-macam program yang akan dan sudah dilaksanakan. Namun hanya dikomunikasikan searah, Partisipasi publik belum dapat melakukan dorongan komunikasi umpan-balik secara (Tokenism) langsung. Pemerintah berdiskusi dengan banyak elemen publik tentang pelbagai agenda. Semua saran dan kritik didengarkan. Tetapi pemerintah yang kuasa memutuskan, apakah saran dan kritik dari publik dipakai atau tidak. Pemerintah berjanji melakukan berbagai saran dan kritik dari publik. Namun janji tinggal janji, pemerintah diam-diam menjalankan rencananya semula. Pemerintah memperlakukan publik selayaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam merancang dan mengimplementasi aneka kebijakan Partisipasi publik. Berdasarkan Pemerintah mendelegasikan Kekuatan beberapa kewenangannya kepada


Masyarakat (power of citizen) 8.

Masyarakat Mengontrol (Citizen control)

publik. Contoh, publik punya hak veto dalam proses pengambilan keputusan. Publik yang lebih mendominasi ketimbang Pemerintah. Bahkan sampai dengan mengevaluasi kinerja mereka. Partisipasi publik yang ideal tercipta di level ini.

Tabel 4.1 Tangga Partisipasi Arstein


e. Cerita Pengorganisasian di Malang Raya 1. Forum Warga Pengadu (MTsN 2 Kota Malang) Di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan kedungkandang Kota Malang sekelompok warga wali murid Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 merasa gelisah, mereka merasa dirugikan dengan adanya pungutan liar berupa tarikan sumbangan dengan besaran nominal tertentu oleh pihak sekolah. MTsN 2 menarik uang pungutan kepada siswa kelas VII. Salah satunya yaitu uang tarikan yang diistilahkan sebagai uang jariyah untuk siswa baru sebesar Rp. 2.000.000-3.000.000 per orang. Uang pungutan berkedok uang jariyah itu diangsur sebanyak empat kali dan harus lunas dalam waktu satu tahun. Sekolah juga mewajibkan para siswa untuk membeli seragam di sekolah sebesar Rp. 1 juta untuk 5 seragam. dan membayar uang syariah sebesar Rp. 70.000 per bulan serta uang pembangunan masjid sebesar Rp. 500.000. Mula-mula, salah seorang penggerak kelompok, Imam Buchori (warga RT 08 RW 01 Kelurahan Madyopuro) mengadukan kebijakan sekolah yang dirasa memberatkan dan diskriminitif tersebut kepada Malang Corruption Watch (MCW). Bersama 10 teman walimurid lainnya, ia mendatangi kantor MCW yang bertempat di Jl. Joyosuko Metro 42 A, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. MCW kemudian

mengoordinasikan

aduan

tersebut

kepada

Forum

Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) yang concern terhadap isu-isu pendidikan di Malang Raya, khususnya di Kota Malang.


Malang Corruption Watch dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan melakukan pendampingan ke walimurid MTsN. Pertemuan dilakukan secara rutin sebagai agenda pendidikan kritis warga, dengan mendiskusikan berbagai hal yang dapat mendukung penyelesaian masalah yang akan dilakukan oleh walimurid.

Dalam salah satu

pertemuannya, pendamping (pengorganisir) menfasilitasi walimurid untuk menyusun prioritas rencana tindak lanjut. Di antaranya; (1). Membentuk Forum Pengadu MTsN 2 Kota Malang, (2). Advokasi kasus pungutan yang dilakukan oleh pihak MTsN 2 Kota Malang. Dalam Advokasi kasus yang dilakukan, walimurid bersama dengan pengorganisir menyusun beberapa aktifitas yang meliputi: pertama, Hearing dengan kepala sekolah. Kedua, audiensi dengan kementerian agama Kota Malang. Ketiga, Konferensi Pers. Hasil dari advokasi tersebut adalah Forum Pengadu MTsN 2 Kota Malang tersebut telah berhasil melakukan advokasi kasus berupa dikembalikannya seluruh uang pungutan kepada walimurid yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pasca keberhasilan advokasi kasus yang dilakukan oleh Forum Pengadu MTsN 2 kota malang, walimurid tidak berhenti beraktifitas. Mereka tetap melakukan pemantauan pendidikan di Kota Malang. Melalui kegiatan forum warga mereka bersama pendamping atau pengorganisir berupaya meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka mengenai isu pelayanan publik serta memperluas jaringan dengan mengajak walimurid lain untuk bergabung.


2. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Terbentuknya forum ini berawal dari kegelisahan masyarakat Malang yang mengeluhkan buruknya kebijakan dan layanan pendidikan yang dirasa diskriminatif dan tidak transparan. Kegelisahan tersebut muncul dari tanggapan, saran dan kritikan sekelompok masyarakat melalui siaran umum Radio Republik Indonesia (RRI) Malang dalam sebuah dialog rutin tentang ‘persoalan pendidikan’. Salah satu pembicaraan di dalamnya membahas tentang maraknya pungutan liar yang mereka jumpai di lingkungan sekolah, penahanan ijazah, hingga terjadinya diskriminasi berupa penganiayaan terhadap siswa. Merasa perlu untuk melakukan gerakan masyarakat peduli pendidikan, akhirnya pada tahun 2003 para pendengar ini membentuk Forum Pendengar Setia RRI Malang. Forum tersebut aktif diadakan dua atau tiga bulan sekali untuk membahas masalah yang mereka temukan di lapangan, baik itu berupa aduan walimurid maupun info permasalahan pendidikan melalui surat kabar/koran maupun TV lokal. Forum ini menjadi kebutuhan khusus bagi mereka untuk melakukan kajian pendidikan dan kerja-kerja pendampingan pengadu. Dampaknya, forum ini mendapat banyak respon (baik positif maupun negatif) dari beberapa kalangan, baik itu masyarakat umum atau bahkan mendapatkan tanggapan langsung dari pemangku kebijkan; Dinas Pendidikan, DPRD dan Walikota Malang. Pada Tahun 2006, mereka bertemu dengan Malang Corruption Watch (MCW) melalui sebuah kasus pendidikan, MCW memfasilitasi kerjakerja pendampingan mereka. Pada tahun itu juga, kemudian mereka Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 54

berinisiatif untuk memperkuat kerja-kerja pendampingan warga dengan mengubah status dan pola kerja Forum Pendengar Setia RRI menjadi Forum Masyarakat Peduli Pedidikan. Forum ini secara independen melakukan kerja-kerja pengorganisasian dan advokasi pendidikan di Malang Raya. 3. Forum Koperasi Warga Muharto Di kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Malang, suatu kelompok perempuan yang dinamakan Forum Warga Koperasi Muharto didirikan dan dikelola sendiri oleh mereka. Pendekatan awal dilakukan oleh seorang warga bernama Bu Nurul, beliau merupakan Community Organization (CO) lokal. Selanjutnya, Bu Nurul mulai mengajak beberapa ibu-ibu untuk mendirikan koperasi warga. Koperasi ini dijadikan sebagai wadah untuk membangun kesadaran warga untuk memperjuangkan hakhaknya. Koperasi warga adalah pintu awal yang digunakan oleh CO lokal untuk membuka ruang partisipasi di wilayahnya. Selama satu tahun anggota forum berjumlah 10 orang. Bu Nurul membuat peraturan bahwa masyarakat yang ingin bergabung dalam koperasi ini, harus mengikuti tiga kali kegiatan koperasi warga. Peraturan dibuat agar warga tidak hanya berorientasi pada ekonomi saja. Karena aktifitas yang dilakukan dalam forum koperasi warga adalah mendiskusikan masalah-masalah yang dialami warga, peningkatan pengetahuan tentang hak-hak dasar warga negara maupun pelayanan publik.


Maka, forum ini bukan semata-mata didirikan untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat, namun sebagai wadah berkumpulnya warga untuk berdiskusi. Sampai saat ini warga yang tergabung dalam forum koperasi telah mampu melakukan advokasi kasus pelayanan publik meliputi; advokasi pendidikan, advokasi permasalahan adminduk dan sebagainya.


Bab VI

Pengawasan (Monitoring) APBD

a. Apa itu APBD? 1. Defenisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah daerah baik kota/kabupaten ataupun provinsi merupakan perangkat yang melaksanakan tugas-tugas untuk pengurusan negara dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah daerah menetapkan salah satu instrumen anggaran yang disebut APBD. APBD merupakan dokumen perencanaan keuangan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu satu tahun. Sehingga seluruh kegiatan pemerintah daerah akan tercantum di dalam dokumen tersebut. apabila sebuah kegiatan tidak tercantum dalam APBD maka haram hukumnya pemerintah mengerjakan kegiatan tersebut. Menurut UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat aturan berkenaan dengan asas yang harus dianut dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, yaitu asas tertib, taat regulasi, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat untuk masyarakat. Apakah asas tersebut diatas telah dilaksanakan? Apakah APBD sudah mencerminkan asas patut,


adil dan bermanfaat untuk masyarakat? Tentunya hal tersebut harus kita kaji dan kita cermati bersama. Persetujuan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan wujud demokrasi dalam menyusun anggaran. Sehingga melalui saluran politik warga ke anggota dewan diharapkan APBD mengakomodir kepentingan publik.

Namun apakah praktiknya demikian? Apakah rakyat memiliki kuasa untuk mengusulkan aspirasi dalam APBD? Fakta yang sering terjadi adalah “tidak!”. Selama ini, rakyat belum memiliki kuasa untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam proses penyusunan dan pengawasan APBD. Bahkan, ada kesan bahwa aspirasi rakyat seringkali diabaikan dalam penyusunan dan pengawasan APBD. Dalam hal ini, terdapat beberapa masalah yang menyebabkan “pengabaian terhadap aspirasi dan keterlibatan rakyat” terjadi. Yang pertama dan paling utama adalah karena rakyat tidak memahami cara untuk terlibat baik dalam proses penyusunan maupun pengawasan. Kedua, APBD seringkali dimonopoli oleh elit pemerintah dan DPRD untuk kepentingan kelompok atau bahkan pribadi. Ketiga, saluran politik rakyat ke anggota dewan mampet, sehingga aspirasi rakyat tidak sampai ke telinga anggota dewan. Selain menjadi penyebab jauhnya APBD dari maksud menyejahterakan hidup rakyat, ketiga faktor tersebut juga menjadi cikal bakal terjadinya korupsi anggaran. Dalam hal ini, monopoli penyusunan APBD adalah hulu dari kecurangan yang bermuara pada praktik korupsi anggaran. Padahal idealnya, APBD digunakan untuk pelayanan publik seperti Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 58

kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, pasar dan fasilitas lainnya. Dengan subsidi APBD, seharusnya keseluruhan pelayanan dasar tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara berkualitas dan terjangkau. Stigma Masyarakat tentang APBD yang merupakan dokumen rahasia harus mulai dihilangkan. Karena APBD merupakan produk hukum berbentuk peraturan daerah, dan berhak diketahui oleh semua orang. Pengawasan pelaksanaan anggaran harus dimulai dengan mempelajari dokumen APBD. Akses dokumen APBD diperbolehkan menurut UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat meminta dokumen APBD melalui surat permohonan yang ditujukan kepada bagian hukum sekretariat daerah, sekretariat DPRD atau pejabat pengelola informasi publik yang berwenang dalam daerah. Sementara partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD juga dijamin dalam Undang-undang dan mekanisme yang dilalui dalam penyusunan. Hal ini secara lebih rinci akan dijabarkan pada pembahasan berikutnya. 2. Mengapa masyarakat perlu memantau penyusunan dan pelaksanaan APBD? Anggaran Negara baik APBD maupun APBN bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Sehingga, uang rakyat yang dibayarkan melalui pajak PBB, PPN, pajak listrik, retribusi parkir, retribusi pasar dan lain sebagainya akan masuk ke kas negara yang kemudian akan dibelanjakan. Singkatnya APBD bersumber dari rakyat sehingga harus dimaksimalkan pembelanjaannya untuk kepentingan rakyat. Ketika Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 59

terjadi penyimpangan anggaran, yaitu

anggaran

lebih banyak

digunakan untuk kepentingan pejabat, maka masyarakat akan dirugikan. Untuk itulah masyarakat perlu mengawasi anggaran. Sebagai contoh, apabila anggaran lebih banyak digunakan untuk pembelian mobil dinas/jabatan daripada subsidi obat-obatan dan pembelian alat kesehatan, maka pelayanan kesehatan untuk masyarakat lebih minim. Sementara itu, fasilitas pejabat semakin mewah. Korupsi Anggaran juga menjadi hal yang patut diawasi oleh masyarakat. Anggaran sangat rawan dikorupsi oleh orang yang dekat atau memiliki saluran (akses) dengan kekuasaan. Korupsi anggaran juga sangat merugikan kepentingan masyarakat. Sebagai ilustrasi: Apabila terdapat jembatan yang seharusnya dibangun menggunakan anggaran 30 Milyar namun dikorupsi sehingga menjadi 20 milyar saja, maka pasti kualitas jembatan tidak akan bagus. Jembatan akan mudah keropos, rusak, dan ambruk. Jembatan yang seharusnya bisa digunakan 5 tahun hanya bisa digunakan 2 tahun. Dan apabila roboh masyarakat yang dirugikan karena harus menggunakan akses yang lebih jauh dan akan mengeluarkan biaya tersendiri. Dalam beberapa kasus nyata di daerah,

akibat

jembatan

rusak,

masyarakat

setempat

harus

menyebarang sungai sehingga dapat membahayakan keselamatan.


b. Membedah APBD? 1. Bagaimana cara membaca postur anggaran dan melihat apakah

anggaran yang direncanakan sudah memenuhi asas yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya Selain ketelitian dan kejelian, tentunya ada keterampilan khusus agar kegiatan membedah anggaran dapat menghemat waktu sehingga advokasi dan pengawasan anggaran dapat dilakukan dengan efektif pula. Bab ini akan menjelaskan secara singkat struktur dan proses pembuatan APBD agar masyarakat, yang awam terhadap APBD sekalipun, dapat dengan mudah melakukan pengawasan anggaran. a) Fungsi anggaran APBD, sesuai dengan UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, memiliki 6 fungsi yaitu: 1) Fungsi otorisasi: Anggaran harus menjadi dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. 2) Fungsi perencanaan: Anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. 3) Fungsi pengawasan: Anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4) Fungsi alokasi: Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 61

5) Fungsi distribusi: Kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6) Fungsi stabilisasi: Anggaran menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

b) Struktur anggaran APBD berbentuk produk hukum yaitu peraturan daerah yang kemudian dijabarkan melalui peraturan walikota/bupati. Struktur anggaran adalah gambaran tentang uang yang masuk ke dalam kas daerah dan uang keluar untuk dibelanjakan. Terdapat pula gambaran terkait dengan surplus atau defisit anggaran atas transaksi yang direncanakan. APBD menggunakan sistem penganggaran terpadu sehingga terdapat tiga akun utama dalam anggaran Sesuai PP nomor 58 tahun 2005, yaitu: 1) Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih daerah. Terdapat tiga pendapatan daerah yang kemudian akan dijabarkan menjadi masing-masing pos pendapatan sebagaimana tabel berikut. Kode

Pendapatan daerah

Jumlah

rekening 1.1

Pendapatan asli daerah

1.1.1

pajak daerah

1.1.2

retribusi daerah


1.1.3

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1.1.4

lain-lain PAD yang sah.

1.2

Dana perimbangan

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/bukan pajak

1.2.2

Dana alokasi umum

1.2.3

Dana alokasi khusus

1.3

Lain-lain

pendapatan

daerah

yang sah 1.3.1

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda lainnya

1.3.2

Lain lain penerimaan

Pendapatan daerah secara umum terbagi menjadi tiga macam yaitu Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah sebagaimana dirincikan di atas adalah penerimaan yang langsung dikelola oleh daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, retribusi IMB, retribusi parkit dan lain-lain. Sementara dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang ditransferkan ke pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah. Sementara lain-lain pendapatan adalah di luar kedua pos penerimaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan


2) Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sehingga kas daerah akan keluar untuk membiayai kegiatan pemerintah dan tidak

ada keuntungan/laba yang kembali ke kas. Belanja

daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian berikut: Belanja menurut jenisnya Kode

Belanja daerah

jumlah

rekening 2.1

Belanja tidak langsung

2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Belanja bunga

2.1.3

Belanja subsidi

2.1.4

Belanja hibah

2.1.5

Belanja bantuan sosial

2.1.6

Belanja

bagi

hasil

kepada

prov/kab/kota dan pemerintah desa 2.1.7

Belanja bantuan keuangan kepada prov/kab/kota dan pemerintah desa

2.1.8

Belanja tidak terduga

2.2

Belanja langsung

2.2.1

Belanja pegawai


2.2.2

Belanja barang/jasa

2.2.3

Belanja modal

Belanja, menurut tabel di atas, dapat dibagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga ada atau tidaknya kegiatan yang dilakukan maka belanja ini akan tetap dikeluarkan. Contoh: Walau pun PNS tidak sedang menjalankan program atau kegiatan di dinasnya, pemerintah daerah harus mengeluarkan belanja pegawai berupa gaji kepada PNS tersebut.

sementara belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Contoh: Pemerintah daerah akan membangun jalan raya dan ada pos belanja untuk membeli aspal, pasir, membayar tukang, sewa alat berat dan konsultan. Apabila kegiatan ini tidak terlaksana maka uang belanja tidak bisa dikeluarkan.

Selain menurut jenisnya, dalam dokumen APBD, belanja juga dibagi berdasarkan urusan dan organisasi. Belanja menurut organisasi adalah belanja yang dibagi menurut SKPD atau dinas terkait. Sementara belanja menurut urusan adalah belanja yang dibagi berdasar urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Belanja Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 65

menurut urusan pemerintah daerah ini didasarkan pada satu urusan pemerintah daerah tidak hanya dikerjakan oleh satu dinas saja. Sebagai contoh urusan kesehatan tidak hanya dilakukan oleh dinas kesehatan, bisa saja dilakukan oleh BKKBN, PKK, dinas sosial dll. Urusan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:                        

pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik;


Sementara urusan pilihan pemerintah daerah ada 8 sebagai berikut 

kelautan dan perikanan;



pertanian;



kehutanan;



energi

dan

sumber daya mineral; 

pariwisata;



industri;



perdagangan



ketransmigras ian.


3) Pembiayaan adalah transaksi keuangan untuk menutup kekurangan pendapatan daerah atau memanfaatkan kelebihan pendapatan daerah. Kode

Pembiayaan daerah

Jumlah

rekening 3.1

Penerimaan pembiayaan daerah

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA)

3.1.2

Pencairan dana cadangan

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

3.1.5

Penerimaan

kembali

pemberian

pinjaman 3.1.6

Penerimaan piutang daerah

3.2

Pengeluaran pembiayaan daerah

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

3.2.2

Penyertaan modal (investasi) Pemda

3.2.3

Pembayaran pokok utang

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

Tentunya dalam perencanaan APBD ada kemungkinan daerah kekurangan pendapatan karena banyaknya kebutuhan yang harus Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 68

dipenuhi. Sehingga pembiayaan adalah pos yang digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut; bisa dari pinjaman ke daerah lain, pencairan dana cadangan dan lainnya. Bagitu pula ketika daerah memiliki kelebihan pendapatan. Pos pembiayaan juga digunakan untuk melakukan investasi daerah. c. Siklus ABPD APBD memiliki siklus dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan proses audit. Secara keseluruhan 4 proses ini dilalui dalam waktu 2,5 tahun. Berikut adalah rincian dari setiap siklus yang dilalui. 1) Penyusunan APBD Tahap penyusunan merupakan tahapan pertama yang dapat menjadi ruang partisipasi publik dalam mengusulkan kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan rakyat. Proses penyusunan dimulai sejak awal kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa (Musrenbang). Pada kegiatan musrenbang kelurahan/desa, tokoh masyarakat akan berkumpul untuk merumuskan kegiatan beserta anggaran pembangunan kelurahan/desa yang akan didanai oleh APBD. Musrenbang

biasanya

diikuti

oleh

perangkat

desa,

BPD,

LPMD/LPMK, RW/RT, PKK, karang taruna dan tokoh masyarakat. Setelah rumusan tersebut selesai di tingkat desa/kelurahan, maka akan dilanjutkan di tingkat musrenbang kecamatan. Pada tingkatan ini rumusan musrenbang desa/kelurahan akan dipertimbangkan dan dibahas kembali. Forum ini dihadiri pula oleh perangkat kecamatan, badan perencanaan daerah, perwakilan dinas, perwakilan perangkat desa Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 69

dan anggota DPRD dapil terkait. Rumusan dari musrenbang kecamatan akan di bawa ke forum SKPD/dinas yang mendapat usulan terkait program atau kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. Proses musrenbang ini dilaksanakan di awal tahun anggaran. Sehingga usulan masyarakat akan dipertimbangkan untuk penyususunan anggaran tahun berikutnya. Contoh: Musrenbang yang dilaksanakan pada Januari 2015 akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2016. Atau bila mendesak maka akan didanai melalui perubahan anggaran keuangan yang dilakukan di pertengahan tahun.

Hasil dari musrenbang ini akan diolah oleh bappeda sebagai masukan dalam penganggaran dan idealnya didistribusikan ke dinas yang berkaitan dengan usulan masyarakat. Selain melalui musrenbang, dinas juga membuat draft usulan program maupun kegiatan sesuai dengan rencana strategis dinas terkait. Pembuatan rancangan program/kegiatan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun untuk 5 tahun yang kemudian diturunkan menjadi rencana strategis dinas setiap tahunnya. Pemerintah daerah juga diharuskan membuat rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun untuk mencapai tujuan dalam RPJMD. Setelah kedua draft tersebut selesai maka akan dilaksanakan forum SKPD yang akan membahas kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Kebijakan umum Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 70

anggaran berisi tentang kebijakan untuk menentukan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendukung kebijakan tersebut. Sementara prioritas plafon anggaran adalah patokan yang diberikan kepada dinas untuk maksimal anggaran yang dibelanjakan. Hasil dari KUA dan PPAS harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Setelah dua dokumen ini disetujui maka Penyusunan anggaran di dinas akan dilakukan. Penyusunan ini juga harus memperhatikan hasil-hasil dari musrenbang yang dilakukan oleh desa/kelurahan dan kecamatan. Sehingga apa yang akan dilakukan oleh dinas akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyusunan progam/kegiatan dan anggaran dinas akan dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD yang nantinya akan disatukan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD akan diserahkan ke DPRD untuk dibahas kembali dan disetujui sebagai peraturan daerah tentang APBD. 2)

Pelaksanaan anggaran Setelah APBD disahkan oleh DPRD dalam bentuk perda maka terdapat legitimasi hukum untuk melaksanakan kegiatan dan program dalam dokumen tersebut. pelaksanaan anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran bersangkutan. Sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak dapat melampaui anggaran terkait kecuali dirancang untuk multiyears. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan dokumen dalam APBD. Dalam artian apabila terdapat kegiatan yang tidak dicantumkan maka tidak dapat dilaksanakan dan didanai. Begitu pula dalam pendapatan, pemerintah daerah berupaya untuk Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 71

memaksimalkan target pendaptan agar dapat dibelanjakan tahun berikutnya. Terdapat macam-macam belanja yang harus dicermati oleh masyarakat agar tepat sasaran dan tepat guna. 3) Pertanggungjawaban dan pelaporan Pada akhir tahun anggaran pemerintah daerah harus membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan selama satu tahun. Kepala daerah membuat Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ). LKPJ memuat kinerja dan capaian yang telah dicapai termasuk pelaksanaan APBD dalam satu tahun. Selain LKPJ pemerintah daerah harus membuat laporan keuangan yang telah diatur sesuai standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui aset, realisasi anggaran dan arus kas daerah yang telah dilaksanakan. 4) Proses audit Audit keuangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah selesai tahun anggaran terkait dan telah adanya laporan keuangan pemerintah daerah. BPK melalukan audit biasanya pada bulan Februari-April setelah tahun anggaran selesai. Hasil dari audit ini boleh diakses oleh publik dengan surat permohonan informasi kepada BPK. Hasil audit ini cukup diperlukan untuk melakukan pengawasan kinerja anggaran pemerintah daerah. d. Permasalahan Anggaran dan Pengawasan Publik Anggaran daerah menjadi hal yang sangat rawan untuk disalahgunakan atau dikorupsi. Sering kali anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan publik malah digunakan untuk segelintir orang demi Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 72

kepentingan kelompok bahkan pribadi. Proyek-proyek pemerintah dipotong untuk pelicin pencairan dan deal antara kontraktor dan pemerintah untuk mendapat proyek. Betapa tidak APBD kabupaten/kota di Jawa Timur rata-rata mencapai 1,5 trilyun. Tentunya hal ini menjadi lahan basah untuk dikorupsi. Lemahnya pengawasan masyarakat juga menjadi keuntungan aktor yang memanfaatkan celah dalam anggaran. APBD adalah hasil yang dikumpulkan dari pajak rakyat dan kekayaan alam indonesia yang sudah semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat harusnya merasa dirugikan apabila anggaran dikorupsi. Untuk itu, masyarakat harus melakukan pengawasan anggaran dan harus melek kebijakan. Terdapat beberapa hal yang patut diawasi oleh masyarakat dalam proses penyusunan APBD hingga mempelajari hasil audit dan laporan keuangan daerah. 1. Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya belanja langsung dan tidak langsung adalah hal pertama yang perlu dan mudah untuk diamati. Karena belanja ini menunjukkan seberapa sensitif anggaran memperhatikan kepentingan publik. Dalam belanja tidak langsung terdapat beberapa akun yang selalu memakan anggaran yang cukup besar seperti gaji, hibah dan bansos. Beban yang paling mendasar dan besar dalam anggaran adalah beban untuk menutup gaji pegawai negeri maupun honorer. Hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, proporsi beban melebihi 50%.


Namun apakah pelayanan yang diberikan oleh para abdi negera ini dirasakan memuaskan? Kebanyakan pelayanan publik dinilai masih kurang dari segi pegawainya. Selain itu belanja hibah dan bansos adalah dua hal yang perlu dicermati dengan baik karena kewenangannya dibawah kepala daerah langsung. Terdapat kemungkinan anggaran ini digunakan untuk orang atau pun kelompik yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Sementara itu, belanja langsung menunjukkan pembangunan yang konkret untuk masyarakat seperti pengadaan barang jasa dan belanja modal. Usulan masyarakat melalui musrenbang akan diusulkan dalam belanja langsung ini. Sehingga perbandingan dua belanja besar ini akan mencerminkan sensitifitas anggaran dengan kesejahteraan publik. Perbandingan kedua hal tersebut adalah hal yang sangat sederhana. Terdapat cara yang lebih tajam untuk melihat sensitivitas anggaran terhadap kesejahteraan rakyat. Yaitu dengan cara melihat anggaran yang digunakan untuk kepentingan dinas dan kepentingan masyarakat. Di dalam belanja dinas misalnya, seringkali terdapat kebutuhan operasional dinas seperti pengadaan ATK, meubelair, perangkat komputer, pengadaan kendaraan, dan kebutuhan lain yang bersifat konsumtif dinas. Hal ini tentunya dapat dibandingkan dengan anggaran di dinas terkait untuk kepentingan masyarakat. Dan apakah pengadaan yang dilakukan oleh dinas dilakukan secara berulang-setiap tahunnya. Selain cara tersebut, cara lain yang bisa dilakukan masyarakat adalah mendorong pemerintah untuk lebih sensitif menganggarkan program dan kegiatan yang lebih menguntungkan kepentingan publik. Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 74

Pengawasan masyarakat terkait dengan belanja operasional dinas dapat dilakukan dengan melakukan pendataan aset yang dimiliki oleh dinas dan kelayakan aset tersebut. Sehingga, terdapat argumentasi yang logis bahwa

belanja

operasional

tersebut

tidak

dibutuhkan

dan

dipertengahan tahun bisa mengajukan usulan agar anggaran tersebut dialihkan ke program dan kegiatan lain. 2. Anggaran yang Tidak Dibutuhkan Masyarakat Anggaran adalah instrumen yang digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga mekanisme yang ideal dipraktikan adalah mendengarkan aspirasi masyarakat dari bawah. Sebagaimana yang telah dijelaskan terdapat mekanisme musrenbang yang dimulai dari kelurahan/desa sampai ke pemerintah daerah. Namun sering kali usulan-usulan ini diabaikan dan tidak diperhatikan. Pemerintah daerah lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan anggaran sebagaimana tercantum dalam rencana strategis SPKD dan abai terhadap kebutuhan masyarakat. Sering kali program dan kegiatan yang didanai APBD justru tidak memiliki nilai manfaat untuk masyarakat dan pada akhirnya mangkrak. Dalam artian lain anggaran yang disahkan hanya sebagai ajang proyek. Contoh: Masyarakat membutuhkan pembangunan saluran air di lingkungan tempat tinggalnya. Namun dalam anggaran yang didapatkan adalah pembangunan jalan. Bahkan terdapat mega proyek dengan anggaran milyaran rupiah yang sebenarnya tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini


didasarkan pada ego sektoral pemerintah atau bahkan proyek pesanan pemerintah.

3. Dobel Anggaran Dobel anggaran atau double account adalah mata anggaran ganda yang terdapat pada suatu APBD. Sehingga kegiatan yang sama dilaksanakan di tempat yang sama namun dianggarkan melalui dua mata anggaran yang berbeda kode rekeningnya. contoh: No rekening

Uraian

Jumlah

1.03-1.03.01-31-

Identifikasi

11

bangunan pada kawasan perumahan

pelanggaran 53.000.000

Dana PAD

dan

permukiman di Kec. xxx 1.03-1.03.01-31-

Identifikasi

13

bangunan pada kawasan perumahan

pelanggaran 53.000.000

PAD

dan

permukiman di Kec. xxx Berikut adalah kegiatan yang sama di tahun anggaran yang sama namun terdapat dua akun dengan kode rekening yang berbeda. Sehingga kegiatan tersebut akan dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Hal ini perlu direview apakah perlu melakukan identifikasi pelanggaran bangunan 2 kali dalam setahun? Contoh: Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 76

No Kode rekening 1

uraian

Anggaran

1.03 1.03.01 16 Pembangunan saluran 540.000.000 133

air Jl. Mawar Gg II RW 04 Kel. Lowokwaru

2

1.03 1.03.01 16 73

Pembangunan saluran 540.000.000 air Jl. Mawar Gg II RW 04 Kel. Lowokwaru

Pada contoh di atas terlihat bahwa dalam satu tahun anggaran yang sama terdapat 2 akun pembangunan jalan di ruas yang sama persis alamatnya. Tentunya ini adalah hal yang tidak logis. Mengingat pembangunan jalan adalah belanja modal yang berusia ekonomis lebih dari satu tahun. Namun dalam tahun yang sama dianggarkan 2 kali dengan kode rekening yang berbeda. Selai modus tersebut, terdapat modus lain dalam penganggaran ganda, anggaran yang ganda tidak dilakukan pada tahun anggaran yang sama namun di dua tahun anggaran berturut-turut. Apalagi pada proyek pembangunan infrastruktur yang seharusnya memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun. Sebagai contoh pada ruas jalan yang sama dibangun 2 kali pada tahun anggaran 2015 dan 2016. Masyarakat seharusnya bisa dengan mudah menganalisa dan meneliti satu per satu akun dalam APBD untuk menemukan apakah terdapat dobel anggaran. Sehingga masyarakat dapat mengusulkan kepada anggota DPRD agar menunda anggaran tersebut untuk dicairkan dan Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 77

mengusulkan agar dihapus salah satu akunnya dan dialihkan ke kegiatan lain yang lebih dibutuhkan.

4. Anggaran Dipecah-pecah Hal yang pernah ditemui oleh beberapa pengawas anggaran adalah adanya pemecahan proyek anggaran yang sebenarnya bisa dijadikan satu. Sebagai contoh, terdapat rencana pembangunan komplek jalan melati yang terdiri dari melati 1 sampai 7 dan setiap melati terdapat gang a-e. Sebenarnya dalam penganggaran pembangunan jalan tersebut dapat dilakukan dalam satu akun. Namun demikian, pernah terjadi praktik pemecah anggaran. Pemecahan anggaran tersebut dilakukan agar tidak terjadi proses lelang. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa, proyek pekerjaan konstruksi dengan nilai di bawah 200 juta dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung yaitu dengan menunjuk kontraktor secara langsung. Hal inilah yang sering dijadikan kongkalikong antara pemerintah dengan kontraktor untuk memecah proyek. Jalan melati yang terdiri dari 35 ruas jalan, misalnya, dipecah-pecah per ruas jalannya menjadi 200 jutaan. Padahal seharusnya dapat dibangun dengan sekali akun senilai 7 milyar dan harus dilelang. Modus memecah anggaran seringkali dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Sehingga harus dilihat apakah terdapat kesepakatan atau kongkalikong antara pemerintah daerah dan kontraktor. Modus Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 78

ini sangat merugikan masyarakat

apabila terdapat deal untuk

memotong anggaran sebagai bentuk suap. 5. Realisasi Serapan Anggaran Realisasi anggaran adalah hal yang sangat sering diperbincangakan dalam ranah keuangan daerah. Banyak pemerintah daerah di Indonesia yang serapan anggarannya rendah. Terutama pada anggaran belanja langsung berupa belanja barang/jasa dan modal. Tentunya rendahnya serapan anggaran ini mengindikasikan tidak terdistribusikannya anggaran untuk masyarakat. Karena belanja langsung adalah belanja yang lebih mengarah pada alokasi untuk publik. Sementara serapan belanja tidak langsung utamanya gaji pegawai selalu terealisasi dengan baik. Hal ini sangat merugikan karena pegawai yang digaji malah tidak menunjukkan kinerja yang baik. Mekanisme keuangan pemerintah daerah diintegrasikan dengan sistem informasi yang termonitoring oleh direktorat jendral perimbangan keuangan daerah. Sehingga masyarakat dapar melakukan permohonan informasi kepada dirjen tersebut. Melakukan pemantauan serapan anggaran bisa diakses melalui situs www.djpk.go.id pada data series per tahunnya. Namun sering kali data ini tidak update atau tidak diperbaharui secara rutin. Masyarakat dapat melihat

serapan

belanja

pengadaan

barang/jasa

dengan

membandingkan situs portal sistem informasi pengadaan nasional yaitu www.sirup.lkpp.go.id dan lpse di setiap daerahnya. Serapan anggaran yang dapat dilihat dalam hal ini hanya terbatas pada pengadaan barang/jasa yang dilelang. Sehingga pengadaan barang/jasa


yang dilakukan dengan pengadaan langsung tidak dapat diperkirakan serapannya. Berikut ini, adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya membandingkan kedua sistem:  Pada portal www.sirup.lkpp.go.id pilihlah menu pencarian satker. Pada halaman akan muncul tabel sebagaimana gambar berikut:

 Pada kolom search (kanan atas) ketiklah daerah yang dimaksud untuk dipantau data penyerapannya (sebagai contoh: Kota malang) maka akan muncul kolom sebagai berikut:


 Klik daerah yang berada di kolom maka akan muncul SKPD yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Gambar sebagai berikut:


 Untuk menampilkan SKPD klik jumlah paket pada kolom penyedia. Maka semua paket pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh SKPD akan muncul. Anda tinggal mencari data pekerjaan yang dilelang dan salin ke catatan tertentu.  Langkah

berikutnya

adalah

www.lpse.malangkota.go.id)

membuka

masing-masing

situs

LPSE

daerah

yang

(contoh: akan

dibandingkan. Cari LPSE daerah anda di google bila kesulitan dengan memasukkan kata kunci LPSE+nama daerah. Maka akan keluar halaman sebagai berikut:

 Pada bagian kiri bawah klik cari pemenang lelang. Dan carilah paket lelang yang sudah selesai dilelang terkait dengan SKPD yang sudah dicatat pada www.sirup.lkpp.go.id tadi.


 Setelah itu bandingkan paket lelang yang direncanakan di sirup.lkpp.go.id dan paket lelang yang sudah selesai dilelang di LPSE. Anda dapat mengetahui seberapa efektif belanja pengadaan barang jasa yang dilelang oleh pemerintah daerah.  Pada situs www.sirup.lkpp.go.id sebagaimana cara yang sudah ditunjukkan, anda dapat melihat pekerjaan barang jasa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui SKPD-nya baik yang diserahkan melalui penyedia atau kontraktor maupun yang dilaksanakan secara swakelola. Pada situs LPSE masing-masing daerah dapat diketahui pula siapa saja kontraktor yang mengikuti lelang dan siapa pemenang lelang tersebut.

Melalui pengawasan serapan anggaran ini masyarakat dapat mendorong kinerja pemerintah utamanya di belanja barang jasa agar terlaksana dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Apabila serapannya rendah maka masyarakat dapat melakukan kampanye bahwa kinerja pemerintah kurang baik dalam belanja barang jasa. Serta dapat dijadikan bahan untuk audiensi dengan pemerintah atau DPRD agar meningkatkan kinerja anggarannya. Selain itu, masyarakat juga akan tahu belanja pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah sehingga dapat memantau lebih dini. 6. Mekanisme Pengawasan Proses Perencanaan Anggaran Pada proses perencanaan anggaran, keran partisipasi masyarakat dibuka

untuk

mengawasi.

Proses

manipulasi,

korupsi

dan

penyelewengan anggaran sangat mungkin disiasati sejak proses perencanaan. Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 83

Hal yang perlu diamati pertama kali adalah proses musrenbang di kelurahan/desa.

Apakah usulan

yang

dihasilkan

benar-benar

dibutuhkan oleh masyarakat. Pada tingkatan ini masih tingkat lobby politik untuk kepentingan masih rendah. Masuk pada tahap kedua di musrenbang kecamatan susasana kepentingan lebih kental terjadi. Karena dalam proses ini aktor yang terlibat lebih kompleks sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II. Usulan yang dirumuskan dalam musrenbang kecamatan harus diamati dari manakah datangnya. Karena sangat rawan usulan kegiatan tersebut adalah titipan kepentingan tertentu. Pada tingkat yang berikutnya di pemerintah daerah, masyarakat harus mendapatkan perkembangan informasi yang cepat. Terutama dalam mengakses KUA-PPAS yang dirumuskan oleh pemda dan DPRD. Kemudian apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan RPJMD? Baru setelah itu, memantau RAPBD yang dibahas oleh DPRD. Yang perlu diamati adalah apakah usulan dari masyarakat yang muncul dalam musrenbang muncul di RAPBD dan apakah terdapat program atau kegiatan yang mencurigakan, utamanya proyek dengan nilai besar?


BAB V

ADVOKASI PENDIDIKAN

"Pendidikan adalah senjata paling mematikan, karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia" ... - Nelson Mandela –

A. Filosofi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pendidikan merupakan investasi masa depan bangsa, dengan pendidikan sama artinya dengan menabung masa depan, jika hari esok kita ingin hidup sejahtera maka mulai hari ini harus sudah menabung, namun pendidikan jauh lebih penting, karna pendidikan adalah kunci dari hidupnya masa depan bangsa Pada masa penjajahan, pendidikan sangat sulit sekali diakses/dinikmati oleh masyarakat karna hanya anak orang kaya yang menikmati layanan pendidikan, dengan kejadian itu akhirnya membuat Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah-sekolah rakyat yang bisa dinikmati oleh masarakat yang kurang mampu, sehingga akhirnya lahirlah pejuang-pejuang tangguh kemerdekaan Hari ini sepertinya kejadian yang dahulu sudah mulai terjadi lagi, dimana banyak orang kurang mampu tidak bisa menikmati pendidikan karna biaya pendidikan yang mahal, padahal negara sudah mengelontorkan Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 85

bantuan berupa BOS, BOSDA, BSM dan DAK pendidikan, sehingga banyak warga yang kurang mampu tidak bisa bersekolah, alhasil banyak anak muda putus sekolah, kemiskinan semakin tinggi semuanya terjadi karna mereka tidak bisa bekerja lantaran tidak bersekolah Ingat.! Pendidikan adalah jalan emas untuk keberhasilan masa depan

Mulai hari ini, kita harus berjuang bersama-sama untuk merebut masa depan bangsa dengan menjadikan pendidikan dapat dinikmati oleh semua warga negara, perlu diketahui bahwasanya, konstitusi (UUD 1945) telah menjelaskan tentang tujuan dari terbentuknya negara ini: “..Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..,” Ya,

begitulah

bunyi

Undang-undang

dasar

1945

kita,

mencerdaskan kehidupan berbangsa, kalimat tersebut merupakan kalimat penekanan yang menjelaskan kepada kita bahwa tujuan terbentuknya negara ini salah satunya adalah untuk mencerdaskan masyarakatnya, agar nantinya bisa terlibat untuk membangun bangsa ini, namun tujuan tersebut akan terganggu jikalau pendidikan di negeri ini membutuhkan biaya yang mahal, sehingga warga negara tidak bisa bersekolah


Apalagi, kita warga negara setiap waktu sudah membayar pajak dan kekayaan sumberdaya alam kita sudah diambil oleh negara, sehingga sudah seharusnya negara mewujudkan kewajibannya untuk menyediakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh semua warga negaranya tanpa biaya mahal jika bisa pendidikan untuk semua jenjang sudah bisa gratis Maka dari itu, ayo masyarakat saling bersama-sama untuk menuntut haknya agar bisa mendapatkan layanan pendidikan tanpa biaya mahal atau pendidikan gratis dengan cara menjadi warga negara yang mengetahui peraturan dan mekanisme pendidikan gratis itu sendiri, nah salah satu caranya adalah warga negara harus mengetahui peraturannya. Bagaimana Amanat UUD 1945 tentang pendidikan? Seperti yang kita ketahui bahwa negara ini mempunyai empat pilar kebangsaan, nah salah satunya adalah UUD 1945, Undang-undang dasar 1945 adalah peraturan paling tinggi di Indonesia, sama seperti Al-Quran, Injil dan kitab suci yang lain, keberadaannya menjadi acuan bagi peraturan dibawahnya, sehingga jika ada peraturan dibawahnya bertentangan, maka peraturan itu gagal alias cacat hukum. Nah di UUD 1945 sudah ada pasal pendidikan, yaitu bab XIII tentang pendidikan yang memperkuat posisi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pasal-pasal tersebut seperti di bawah ini:  Setiap

warga

negara

berhak

mendapat

pendidikan

(Amandemen ke IV)


 Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Amandemen ke IV)  Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan

ketakwaan

serta

ahlak

mulia

dalam

rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang (Amandemen ke IV)  Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Amandemen ke IV) Nah, sudah jelas kan bahwa undang-undang tertinggi kita telah menjamin hak warga/masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan

pendidikan, serta menjelaskan tentang tanggungjawab negara untuk menjamin kepastian masyarakat untuk mendapat layanan pendidikan, dengan adanya jaminan dari undang-undang dasar 1945 diharapkan pemerintah dapat menjalankan kewajibannya untuk menyediakan layanan pendidikan dan masyarakat secara berani dapat menuntut haknya untuk mendapatkan pendidikan Dari perihal ini sudah cukup jelas, bahwa harus ada hubungan yang baik antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan untuk saling bekerjasama dalam rangka menjalankan amanat kemerdekaan ini Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 88

Apa itu Pendidikan? Setelah kita tahu tentang landasan hukum pendidikan di Undangundang dasar 1945, maka kita harus tahu juga apa itu pendidikan? Definisi tentang pendidikan sangat banyak sekali, akan tetapi berikut beberapa definis pendidikan:  Segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Soekidjo Notoatmodjo)  Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.

(Pusat Bahasa Departemen Pendidikan

Nasional)  Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003) Dari tiga definis pendidikan yang sederhana di atas, diharapakan masyarakat bisa mengetahui tentang pendidikan itu sendiri, sehingga Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 89

nantinya jikalau ada tetangga yang bertanya, nanti bisa dijawab oleh kita. Tujuan Pendidikan Selain kita harus definis pendidikan, kita juga perlu tahu sebenarnya apa sich tujuan dari pendidikan itu sendiri, nah dibawah ini ada beberapa tujuan umum dari pendidikan itu sendiri :  Menanamkan pengetahuan Bagaimana seseorang bisa mengetahui sesuatu  Menanamkan tingkah laku Bagaimana seseorang bika memiliki tingkah laku yang baik  Pembebasan individu Pendidikan menjadi sarana bagaimana manusia bisa terbebas dari segala bentuk penindasan sehingga nantinya bisa melakukan perubahan sosial yang lebih baik Contoh: Di desa kamu rata-rata masyarakatnya tidak pernah menikmati pendidikan, karna masyarakat menilai pendidikan tidak penting, nah.. pada suatu hari ada orang datang ke desa kamu berbahasa Indonsia, tapi masyarakat sana tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga semua bingung, tapi tiba-tiba datang anak SD yang baru kelas VI dan Ia bisa berbahasa Indonesia, sehingga Ia bisa paham tujuan orang luar desa kamu serta bisa menyampaikan pendapat”


Hikmah: Dengan adanya anak SD tersebutm akhirnya komunikasi bisa berjalan, disitulah sebenarnya fungsi dan ujuan dari pendidikan itu sendir Istilah-istilah dalam Pendidikan Kita Teman-teman, dalam sistem pendidikan nasional kita, ada beberapa istilah pendidikan yang perlu kita ketahui bersama, sehingga nantinya kita bisa tahu istilah tersebut, ini sangat berguna bagi kita agar kita tidak salah paham ketika berhadapan dengan penyelenggara pendidikan, berikut istilah pendidikan di Indonesia : PENDIDIKAN NASIONAL:

adalah pendidikan yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasiona PESERTA DIDIK adalah anggota masyarakat (Siswa-Siswi) yang berusaha

mengembangkan

potensi

diri

melalui

proses

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu


TENAGA KEPENDIDIKAN adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator) JENJANG PENDIDIKAN adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan (SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK,MA) SATUAN PENDIDIKAN adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (Dinas Pendidikan dan Sekolah) WAJIB BELAJAR adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah (ini point penting bagi warga negara) Nah, sudah lengkap kan, diatas merupakan istilah penting yang perlu kita ketahui sebagai warga negara, agar kita bisa mengawasi dan memberikan masukan kepada penyelenggara pendidikan Siapa yang menyelenggarakan pendidikan Sesuai dengan amanah Undang-undang dasar 1945, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 92

mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi sudah cukup jelas bahwa pendidikan itu diselenggarakan oleh negara bagi masyarakatnya. Adapun secara praktis pemerintah membentuk lembaga yang menangani pendidikan, lembaga tersebut adalah: 1. Kementrian

pendidikan,

yaitu

kementrian

yang

bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pendidikan di tingkat nasional 2. Dinas

Pendidikan

penyelenggara

yang

Provinsi,

adalah

satuan

bertanggungjawab

lembaga

terlaksananya

pendidikan pada tingkat Provinsi 3. Dinas pendidikan Kota/Kabupaten: adalah satuan lembaga penyelenggara

pendidikan

yang

bertanggungjawab

terlaksananya pada tingkat kota mapun kabupaten 4. Sekolah: adalah penyelenggara dan pelaksana pendidikan di tingkat masyarakat dimana masyarakat dapat memasukkan putra/putrinya untuk belajar di dalamnya


Lihat tabel struktur: Kementrian Pendidikan Menteri Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi Kepala Dinas Prov

Dinas Pendidikan Kota/Kab Kepala Dinas Kota/Kab

Sekolah Kepala Sekolah

Masyarakat Publik

Saling membantu, karna masyarakat adalah penerima layanan, apalagi Indonesia sudah melaksanakan manegemen berbasis sekolah dan masyarakat, sehingga masyarakat punya hak penuh untuk terlibat dalam kebijakan

Nah. kempat lembaga di atas adalah penyelenggara pendidikan yang bertanggungjawab untuk memastikan pendidikan nasional bisa terselenggara dengan baik, kempat lembaga di atas bekerja Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 94

sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tanggungjawab masingmasing. Setelah mengenali 4 lembaga di atas, ayo kita bersamasama dorong pendidikan Indonesia pendidikan yang tidak mahal dan berpihak kepada masyarakat lemah Pendidikan merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakannya bagi warga negaranya, sehingga yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan adalah Negara dengan membentuk lembaga penyelenggara pendidikan dibawah koordinasi kementerian pendidikan Bagaimana

sebenarnya

prinsip

penyelenggaraan

pendidikan? Negara kita, sudah mempunyai aturan main tentang penyelenggaraan pendidikan di negara ini, meskipun seringkali pemerintah masih belum melakukan secara maksimal, semuanya diatur di Undang-undang sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003, adapun aturannya sebagaimana berikut :  Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan

serta

tidak

diskriminatif

dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa  Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam


penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Undang-undang pendidikan di atas sangat bagus kan, sampai tidak boleh ada prilaku diskriminasi dalam pendidikan itu, prilaku diskriminasi yang dimaksud adalah membedakan siswa, walimurid karna kekurangan atau kelemahannya. Nah berdasarkan pasal dalam UU sisdiknas di atas kita harus berani mengatakan kepada penyelenggara pendidikan agar tidak melakukan diskriminasi dan melanggar hak asasi manusia Contoh :

Sekitar rumahmu ada sekolah yang bernama Taman Siswa, di sekolah Taman Siswa rata-rata siswanya adalah anak pejabat dan pengusaha, sehingga sumbangan dari walimuridnya sangat besar, akan tetapi ada 5 orang siswa yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi sehingga tidak bisa memberikan sumbangan ke sekolah, karna tidak memberi sumbangan ke sekolah akhirnya 5 siswa tersebut mendapat perlakuan yang berbeda dari guru dan kepala sekolahnya dengan nilai yang jelek. Nah, prilaku seperti diatas adalah prilaku diskriminatif, sehingga merugikan walimurid yang kurang mampu karna anaknya mendapat nilai yang jelek.


Apa hak dan Kewajiban Warga Negara dalam pendidikan? Setelah

kita

mengetahui

menyelenggarakan

pendidikan

terkait beserta

siapa

yang

bagaiamana

penyelenggaraaan pendidikan, kita juga mesti tahu bahwa sebenarnya UU sisdiknas telah mengatur terkait hak dan kewajiban warga negara terkait pendidikan, artinya UU Siskinas itu telah menyediakan bab dan pasal tentang hak dan kewajiban warga negara, untuk lebih lengkap kita ketahui, ini dia pasal-pasal tersebut :  Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu  Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus  Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus  Setiap

warga

negara

berhak

mendapat

kesempatan

meningkatkan pendidikan sepanjang hayat  Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Waaah.. ternyata hebat betul ya UU Sisdinas itu, coba bayangkan negara ini telah mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 97

negara dalam rangka menikmati layanan pendidikan, dari yang berkebutuhan khusus/inklusi(anak yang cacat fisik) dalam undangundang ini sudah diatur

bahwa mereka juga berhak mendapat

pendidikan, bahkan ini yang perlu kita tahu, Wajib Belajar 9 Tahun ternyata program wajib yang harus diikuti oleh setiap anak yang berusia 7-15 tahun harus bersekolah (yaitu wajib sekolah : dari kelas 1 Sekolah Dasar sampai kelas IX SMP), semua biaya untuk wajib belajar sudah ditanggung oleh pemerintah melalui APBN/APBD, sehingga tidak boleh ada pembayaran dalam bentuk apapun, jika ada, masyarakat gak usah takut untuk menolak atau melapor Contoh: Desa Sumbersari adalah desa yang penduduknya mempunyai anak yang berkebutuhan khusus (Inklusi/cacat fisik), sehingga banyak masyarakat yang selalu galau untuk menyekolahkan anaknya, padahal denger-denger kota Malang adalah kota layak anak. Sedangkan dari beberapa sekolah negeri di Malang tidak ada yang menyediakan fasilitas untuk berkebutuhan khusus, nah, menurut Undang-undang ini pemerintah (Walikota/Bupati, Dinas Pendidikan) wajib menyediakan sekolah fasilitas untuk orang berkebutuhan khusus, agar siswa yang butuh layanan tersebut bisa bersekolah juga,

Apakah Masyarakat bisa terlibat dalam merencanakan kebijakan sekolah? Jawabannya, Iya bisa dan harus terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam pendidikan di sekolah, agar nantinya kebijikan sekolah tidak hanya dimiliki oleh kepala sekolah, artinya masyarakat wajib terlibat dalam merencanakan Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 98

dan mengevaluasi kebijakan sekolah, adapun landasan hkumnya telah ada di UU Sisdiknas, ini lho pasalnya:  Masyarakat

berhak

berperan

serta

dalam

perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan Waah, ada semua kan peraturannya, makanya ayo bersama-sama kita terlibat dalam setiap kebijakan sekolah agar kebijakan sekolah menjadi kebijakan yang demokratis Apa kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah ? Ternyata, UU Sisdiknas tidah hanya menjelaskan hak dan kewajiban untuk warga negaranya lho, tapi beberapa bab dan pasal di UU Sisdiknas juga menjelaskan tentang kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk lebih mudahnya, kita lihat pasal-pasal itu disini:  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun Eeehh.. lengkap benar ya UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, benar-benar bisa kita manfaatkan untuk ikut terlibat Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 99

membangun dan mengawasi pendidikan, terutama yang paling penting tentang pembiayaan lho, Wajib belajar sudah dibiayai oleh negara, jadi masyarakat g usah bingung untuk bayar uang paguyuban, uang komite, uang rehab karn itu semua sudah tanggungjawab negara bukan masyarakat, mari kita tinggal masuk sekolah aja karna kita sudah membayarnya lewat pajak yang kita bayar, Asyiiiik.

Perhatian!!! Undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, adalah undang yang menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional, undang-undang adalah peraturan penting yang menjadi ladasan utama pelaksanaan pendidikan setalah Undang-undang dasar 1945. UU Sisdiknas ini disahkan pada tahun 2003, masyarakat bisa menggunakan undang-undang ini untuk menjadi pedoman agar bisa terlibat dalam mengawasi pelaksanaan pendidikan di Indonesia, terutama untuk memastikan program pendidikan wajib belajr 9 tahun

Setelah kita mengetahui beberapa isi dari UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003, kita perlu juga tahu tentang beberapa point penting di Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Berikut adalah istilah dan pasal penting dalam PP No 17 tahun 2010 Pendidikan

berbasis

masyarakat

adalah penyelenggaraan

pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi,


dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat Apa Fungsinya? Pendidikan berbasis masyarakat berfungsi memberikan ruang partisipasi/keterlibatan masyarakat untuk terlibat dalam mengelola pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga yang menetapkan kebijakan/keputusan sekolah bukanlah orang sekolah saja Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan Apa Fungsinya? Pendidikan memberikan

bertugas

menghimpun, menganalisis,

rekomondasi kepada

Menteri,

dan

gubernur,

bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan Komite

sekolah/madrasah

adalah

lembaga

mandiri yang

beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan Apa Fungsinya? Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 101

Hasil Monitoring MCW. Komite Sekolah seringkali menjadi kepanjangan tangan kepala sekolah, maka dari itu masyarakat harus mengawasi komite sekolah agar menjalankan fungsinya dengan baik, jika sering melanggar, maka segera laporkan!!

Tahu gak, siapa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pendidikan: Tahu donk.. mereka adalah :  Pemerintah; Pemerinta disini adalah pemerintah pusat, yaitu kementrian pendidikan, meraka tanggungjawabnya di level nasional gitu  pemerintah provinsi; Pemerintah provinsi adalah pemerintah ditingkat provinsi yaitu Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi  pemerintah kabupaten/kota; Meraka adalah Walikota dan dan dinas Pendidikan Provinsi  penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan Meraka adalah yayasan punya masyarakat yang mendirikan sekolah (seperti NU atau Muhammadiyah atau Swasta )  satuan atau program pendidikan (Sekolah )


Pendanaan Pendidikan Ini mengenai tanggungjawab pemerintah untuk mendanai pelaksanaanpendidikan Lalu, apa usaha pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi warga Negara? Sebagai langkah konkrit untuk mengusahakan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, pemerintah memberlakukan beberapa program pendanaan pendidikan, antara lain : 1. Program Bantuan Operasional Sekolah Kenapa ada dana BOS? Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberlakukan karena beberapa hal, diantaranya semakin banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, kenaikan harga BBM dan menurunnya daya beli masyarakat. Kesemua hal tersebut semakin mempersulit upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar 9 tahun yang digalakkan oleh pemerintah. Program dan BOS merupakan kelanjutan dari program PKPS-BBM (Program Kompensasi pengurangan Subsidi bahan Bakar Minyak) yang lebih dulu diberlakukan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan BOS dilakukan Dinas Pendidikan sedangkan Bantuan Operasional Madrasah adalah BOS dikelola Departemen Agama. Apa tujuan dari dana Bos? Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 103

Program bantuan operasional sekolah atau dana BOS bertujuan untuk membebaskan siswa yang tidak mampu dan meringankan beban siswa lain dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu mulai dari awal hingga tahun ke-9 program pendidikan dasar. Secara umum program dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu khususnya dalam program wajib belajar 9 tahun. Secara khusus program BOS bertujuan untuk : 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf Internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf Internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih. 2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. 3. Meringankan beban biaya operasi sekolah siswa di sekolah swasta. Siapa saja yang berhak mendapatkan dana BOS? Sasaran program BOS adalah siswa setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta di seluruh Propinsi di Indonesia. Besar biaya satuan


BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :  Rp. 580.000,- / Siswa / tahun…. / siswa / tahun bagi siswa SD / MI / SDLB Salafiyah / Sekolah agama non Islam setara SD (ditahun 2012).  Rp.710.000/siswa/tahun bagi siswa SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/Sekolah agama non Islam setra SMP (di tahun 2012) Dana BOS dapat dipakai untuk kebutuhan apa saja? a. Pembiayaan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru : biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. b. Pembelian buku teks pelajaran (diluar buku yang telah dibeli dari dana BOS Buku) dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan. c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remisial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya. d. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. e. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran, kopi, teh dan gula untuk kebutuhan seharihari di sekolah. Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 105

f. Pembiayaan langganan daya dan jasa listrik; air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. g. Pembiayaan perawatan sekolah,: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. h. Pembayaran

honorium

guru

honorer

dan

tenaga

kependidikan honorer. i. Pengembangan profesi guru; pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. j. Pemberian biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi biaya transportasi dari dan ke sekolah. k. Pembiayaan pengelolaan BOS; alat tulis kantor (ATK), pengadaan, surat menyurat dan menyusun laporan. l. Khusus untuk pesantren dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah. m. Bila seluruh komponen tersebut diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah. Catatan : Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 106

sekolah selain kewajiban jam mengajar, besarnya mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan pemerintah daerah. Dana BOS itu gak boleh sembarangan digunakan, ini lho larangan-larangnya: Harus diingat bahwa dana BOS tidak boleh digunakan untuk : a. Disimpan dalam jangka waktu yang lam adengan maksud dibungakan. b. Dipinjamkan kepada pihak lain. c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya bear, missal studi banding, studi tour dan sejenisnya. d. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan siswa. e. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. f. Membangun gedung/ruang guru. g. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. h. Menanam saham i. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah.


BOSDA (Bantuan Operasioanal Siswa Daerah) untuk apa ya? Apa itu Bosda? Bosda adalah bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari anggaran pemerintah daerah (ABD) yang ditujukan untuk mendukung dana BOS yang berasal dari pemerintah daerah (APBD) yang ditujukan untuk mendukung dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat. Untuk apa dana Bosda diberikan ? Dana Bosda diberikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kecil SD dan SMP Negeri/swasta; 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SLB swasta;



Untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di SD, SMP, SMA dan SMK negeri/swasta; pengalokasian anggaran Bosda ini pada umumnya bergantung terhadap kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

Apakah semua sekolah bisa menerima dana Bosda ? Tidak ! Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu sekolah dapat menerima dana BOS. Kriteria tersebut antara lain : 

Bosda untuk SD dan SMP Negeri dan Swasta : sekolah kecil (satu paralel) dengan rasio siswa/kelas di bawah 20.



Bosda untuk SMA dan SMK Negeri dan Swasta : siswa miskin maksimal 20% dari jumlah siswa keseluruhan.




Bosda untuk SLB Swasta (SDLB, SMPLB, SMALB) : semua SLB swasta

Berapa besar Bosda yang diberikan untuk setiap siswa ? Besaran BOSDA yang diterima minimal 20% dari total seluruh Anggaran pendapatan belanja daerah. Batasan angka 20% ini mengacu pada peraturan perundang-undangan no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Khusus tahun 2012 pengalokasian dana BOSDA di Malang raya yang ada di pemerintah kota Malang/ adapun total BOSDA tahun 2012 di kotao Malang untuk SD/MI SMP MTS : Rp. 27.911.028.000. Apa manfaatnya Bosda ? Bosda dimanfaatkan untuk beberapa hal, antara lain : 

Bosda SD, dan SMP digunakan untuk pembayaran kegiatan

operasional

sekolah

(personalia

dan

nonpersonalia) untuk meningkatkan kualitas pendidikan; 

Bosda SMA dan SMK untuk membebaskan/meringankan biaya operasional sekolah, yang ditanggung siswa kategori miskin/tidak mampu.



Apabila terdapat sisa dana yang diakibatkan efisiensi dan seluruh kegiatan operasional tercukupi, maka sisa dana dapat dimanfaatkan untuk membeli alat peraga pendidikan dan alat bantu pembelajaran dengan persetujuan dewan guru dan komite sekolah yang dituangkan dalam berita acara


BOSDA gak boleh digunakan sembarangan, ini lho larangannya. Tentu saja ada. Penggunaan Bosda dilarang apabila : -

Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;

-

Dipinjamkan kepada pihak lain ;

-

Untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;

-

Untuk membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;

-

Untuk membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi;

-

Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;

-

Untuk membangun gedung/ruangan baru;

-

Untuk membeli bahan yang tidak mendukung proses pembelajaran;

-

Untuk menanamkan saham;

-

Membiayai kegiatan/iuran rutin yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya (KKKS/MKKS dsb); dan

-

Untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana lain secara penuh/secara wajar


DAK (Dana Alokasi Khusus Pendidikan), apa ya? Mengapa ada dana DAK Dana DAK diberikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan memenuhi standar pelayanan minimal. Sasaran dana DAK adalah SD/SDLB negeri maupun swasta. Apa Sebenarnya Fungsi dana DAK ? Fungsi dana DAK untuk SD/SDLB adalah untuk : 1. Rehabilitasi Ruang kelas rusak berat dan perabotnya 2. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedan dan perabotnya 3. Pembangunan ruang kelas rusak sedang dan perabotnya. 4. Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya 5. Sarana peningkatan mutu Berapa besaran dana DAK yang diterima sekolah ? Di tahun anggaran 2012, dana DAK yang diberikan sebesar Rp. 10.0413 triliun, dengan proporsi alokasi nasional sebagai berikut : - Jenjang SD/SDLB

: 80% (Rp. 8.03304 triliun)

- Jenjang SMP

: 20% (Rp. 2.00826 triliun)

Dari sekian triliun jumlah dana DAK yang diterima, proporsi dana yang dikeluarkan oleh sekolah penerima adalah 80% untuk pembangunan prasarana pendidikan berupa rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan/atau rusak sedang, pembangunan ruang kelas baru. Sedangkan 20% lainnya digunakan untuk dana pembangunan perpustakaan dan pengadaan sarana Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 111

peningkatan mutu pendidikan, seperti pengadaan buku, alat peraga, dan TIK. Sekolah dengan kriteria apa yang dapat memperoleh dana DAK ? Kriteria umum SD/SDLB penerima DAK bidang pendidikan (tahun anggaran 2012) antara lain : 1. Diutamakan SD/SDLB yang berlokasi di daerah terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan negara lain. 2. SD/SDLB yang belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai Kegiatan apa saja yang terlarang untuk dibiayai dengan dana DAK ? Dana DAK tidak boleh digunakan untuk membiayai beberapa hal, antara lain : 1. Administrasi kegiatan 2. Penyiapan kegiatan fisik 3. Penelitian 4. Perjalanan dinas 5. Kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam petunjuk teknis penggunaan DAK pendidikan (TA 2012) untuk SD/SDLB seperti izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah, pematangan tanah konsultan dan sebagainya.


Catatan : Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dengan dana DAK sebagaimana dimaksud pada angka 1, pembiayaannya dibebankan dari anggaran/biaya umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain diluar dana pendamping.


Kejahatan Publik Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Apakah benar bahwa penyelenggaraan pendidikan sering diwarnai dengan kejahatan ? Ya ! Kejahatan juga terjadi dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Anak kita, anak tetangga kita, saudara kita, yang sedang mengenyam pendidikan, bisa kapan saja menghadapi kejahatan tersebut. Tidak hanya dijalanan, di kota-kota besar, belajar diinstansi pendidikan pun, diri kita bisa saja terancam. Siapa pelaku kejahatan publik di bidang pendidikan itu ? Pelakunya bisa siapa saja. Tetapi yang saat ini marak adalah, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Kommite Sekolah dan komite sekolah. Bahkan guru yang seharusnya menjadi figur dan teladan pun, bisa saja, menjadi pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan publik seperti apa yang seringkali terjadi di bidang pendidikan ? Ada beberapa contoh konkrit. Tetapi, yang saat ini sedang marak terjadi adalah pungli, bisnis buku, dan penahanan ijazah? Berikut ini penjelasan tentang macam-macam contoh kejahatan pendidikan yang ingin dan harus kita tahu bersama, agar kita bisa selamat dari pelanggaran tersebut


1. Pungli Pungli atau pungutan liar adalah berbagai macam tarikan yang dibebankan oleh sekolah kepada siswa sebagai pembiayaan berbagai macam kegiatan. Pungli terjadi karena tidak adanya partisipasi dan transparansi masyarakat dalam

penyusunan

RAPBS

(Rencana

Anggaran

Pendapatan Belanja Sekolah). Pungutan yang dikeluarkan oleh sekolah dapat digolongkan sebagai pungutan liar apabila dikeluarkan tanpa persetujuan wali siswa (orang tua murid) dan mengandung paksaan dalam pembayarannya. Secara sederhana pungli itu terjadi karena tidak ada dasar hukumnya. Pungli dapat dimisalkan dengan kisah berikut ini : Di ruang rapat SD Harapan 3 Malang, sedang terjadi sebuah rapat yang cukup serius. Rapat tersebut dihadiri oleh Pak Syueb Selaku kepala sekolah, komite sekolah, dan enam orang guru. Rapat tersebut membahas tentang rencana pembangunan gapura sekolah yang menelan biaya sebesar Rp. 10.000,-. Untuk menutupi biaya pembangunan tersebut, Pak Syueb selaku kepala sekolah memutuskan untuk menarik dana partisipasi siswa. Setiap siswa dari semua kelas diharuskan untuk membayar sebesar Rp. 25.000.00-. Selanjutnya beliau menghimbau para guru untuk menyampaikan keputusan tersebut kepada siswa di kelas mereka masing-masing. Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 115

Uang tarikan pembangunan gapura yang digambarkan dalam cerita di atas dapat disebut pungli. Alasannya adalah, karena alasan tersebut dilakukan dan disetujui secara sepihak oleh kepala sekolah dan para guru. Terbukti, dalam rapat tersebut wali murid atau orang tua siswa tidak hadir. Kehadiran komite sekolah tidak lantas membuat tarikan tersebut sah atau bukan termasuk pungli. Komite sekolah tidak dapat dianggap sebagai perwakilan wali murid, dan tidak

dapat

mengakomodir

aspirasi

wali

murid.

Kenyataannya selama ini, beberapa komite sekolah bahkan menjadi perpanjangan guru dan kepala sekolah. Sehingga tarikan seperti contoh diatas tetap tergolong sebagai pungli, apabila tetap dikeluarkan. Perhatikan pula contoh di bawah ini : Di ruang rapat guru SD Harpaan 3 Malang, sedang terjadi sebuah rapat yang cukup serius. Rapat tersebut dihadiri oleh Pak Syueb selaku kepala sekolah, para guru, komite sekolah dan seluruh orang tua siswa, dari kelas satu hingga kelas enam. Rapat tersebut membahas tentang rencana pembangunan gapura sekolah yang menelan biaya sebesar Rp. 100.000.000,-. Untuk menutupi biaya pembangunan tersebut, Pak Syueb selakuk kepala sekolah mengusulkan untuk menarik dana dari sisw. Siswa yang berasal dari keluar mampu, dihimbau untuk membayar minimal Rp. 25.000,-.

Sedangkan

siswa

yang

tidak

mampu,


diperbolehkan membayar sesuai dengan kemampuan mereka. Setelah seluruh peserta rapat setuju dengan keputusan tersebut, Pak Syueb menghimbau para guru untuk menyampaikan keputusan tersebut kepada siswa di kelas mereka masing-masing. Pada contoh yang kedua, tarikan pembangunan gapura tidak termasuk sebagai pungli. Alasannya adalah, rapat menghadirkan dan mengakomodir usulan serta persetujuan para orang tua siswa. Selain itu besaran iuran yang dibayar disesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa dan tidak bersifat memaksa. Pada contoh yang kedua, tarikan pembangunan gapura tidak termasuk sebagai pungli. Alasannya adalah, rapat menghadirkan dan mengakomodir usulan serta persetujuan para orang tua siswa. Selain itu besaran iuran yang dibayar disesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa dan tidak bersifat memaksa. Dari kedua contoh derita diatas, dapat disimpulkan bahwa tarikan yang dibebankan kepada siswa dapat digolongkan sebagai pungli, apabila : a. Besaran tarikan diputuskan secara sepihak oleh sekolah tanpa melibatkan pendapat orang tua siswa. b. Mengandung

unsur

pemaksaan

dalam

hal

pembayaran Panduan Melakukan Advokasi-Pahami dan Lakukan Perubahan| 117

#. Lalu, tarikan apa sajakah yang bisa digolongkan sebagai Pungli ? Berdasarkan laporan FMPP (Forum Masyarakat Peduli Pendidikan), ada 48 tarikan yang berpotensi Pungli di kota dan kabupaten malang. Diantaranya : 1.

Uang Pendaftaran Masuk

2.

Uang Komite

3.

Uang Osis

4.

Uang Ekstrakurikuler

5.

Uang Ujian

6.

Uang Daftar ulang

7.

Uang Studi Tour

8.

Uang Les

9.

Uang Buku Ajar

10.

Uang Paguyuban

11.

Uang Syukuran

13.

Uang Infak

14.

Uang Foto Copy

15.

Uang Perpustakaan

16.

Uang Bangunan

17.

Uang LKS

18.

Uang Buku Paket

19.

Uang Bantuan Insidental


20.

Uang Foto

21.

Uang Perpisahan

22.

Uang sumbang Pergantian Kepala Sekolah

23.

Uang Seragam

24.

Uang Pembuatan Pager / Bangunan Fisik

25.

Uang Pembelian Kenang – kenangan

26.

Uang pembelian

27.

Uang Try Out

28.

Uang Pramuka

29.

Uang Asuransi

30.

Uang Kalender

31.

Uang Partisipasi Masyarakat untuk Peningkatan Mutu

Pendidikan 32.

Uang Koperasi

33.

Uang PMI

34.

Uang Dana Kelas

35.

Uang Denda Jika Siswa Melanggar Peraturan

36.

Uang UNAS

37.

Uang Ijazah

38.

Uang Formulir

39.

Uang Jasa Kebersihan

40.

Uang Dana Sosial

41.

Uang Jasa Penyeberangan Siswa

42.

Uang Map Ijazah

43.

Uang Legalisasi


44.

Uang Administrasi

45.

Uang Panitia

46.

Uang Jasa untuk Mendaftarkan Siswa ke Sekolah

47.

Uang Listrik

48.

Uang Gaji GTT( Guru Tidak Tetap)

Semua bentuk pungutan liar dengan beragam modusnya di atas, adalah pelanggaran terhadap UU dan Peraturan pendidikan yang ada, nah, masyarakat gak boleh takut untuk menolak jika ada pungutan, jika masih takut segera laporkan kepada Dinas Pendidikan, atau bisa kepada kami


CARA MELAPORKAN KASUS JIKA TERJADI

Masyarakat

Bawa Barang bukti (Kwitansi, surat himbauan dan DLL )

Datangi Dinas Pendidikan, jika takut, laporan ke RT/RW atau bisa langsung ke MCW Malang

Setelah melaporkan adanya masalah/pelanggaran di sekolah, jangan lupa terus ditanyakan dan dikontrol perkembanganya

Masyarakat jangan takut untuk melapor ketika terjadi pelanggaran, semua laporan yang dilaporkan dilindungi oleh undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, termasuk nama/identitas pelapor. Makanya... ayo terlibat dan peduli pendidikan untuk anak cucu kita


Lampiran Contoh Form Pengaduan Nama

:

Alamat

:

No Telp

:

Sektor Aduan :Kesehatan/Infrastuktur/Pendidikan/lainnya………………… Deskripsi Aduan: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Lampiran : Bukti/……… Tanggal, …../……/…….


Daftar Pustaka Gurning, Herdi dan Febri Hendri. Panduan Membuka dan Mengelola Pos Pengaduan Pelayanan Publik. Jakarta: Yappika Kristono, Rachmad dkk. 2012. Panduan Audit Sosial dan Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Kerelawanan. Malang: Malang Corruption Watch Tan, Jo Hann dan Roem Topatimasang. 2003. Mengorganisir Masyarakat. Jogjakarta: Insist Press Wicaksono, Ahc Wazir dan Taryono, Darusman. 2001. Praktik Pengorganisasian Masyarakat. Bogor: Simpul Belajar Pengorganisasian Masyarakat Wijayanto. 2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Media



BAB I ADVOKASI (Bung Hatta) a. Apa itu advokasi?

Recommend Documents