Bab Delapan
Kesimpulan Hasil temuan lapangan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, LKMS di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang positif pada tahun 2009-2014, hal ini dikarenakan jumlah lembaga keuangan mikro syariah di Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dalam hal peningkatan jumlah lembaga keuangan mikro syariah yang aktif dan penurunan lembaga keuangan mikro syariah yang tidak aktif, sehingga jika dilihat dari sisi status kelembagaannya, lembaga keuangan mikro syariah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan positif. Begitu juga dari segi omset dan asset, lembaga keuangan mikro syariah di Jawa Tengah juga mengalami perkembangan yang sangat baik karena omset dan asetnya yang sangat besar. Dari analisis kedua faktor tersebut yaitu faktor jumlah lembaga keuangan mikro syariah dan faktor omset serta aset lembaga keuangan mikro syariah menunjukan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat bagus. Temuan kedua adalah mengenai Perbandingan Sistem Bagi Hasil antara LKMS dan LKMK dalam hal: 1) Simpanan, di KSU BMT Rizky Prima anggota tidak dapat mengetahui besaran bonus atau bagi hasil dari simpanan mereka karena tergantung dari besaran simpanan anggota, proporsi yang disepakati, pendapatan yang diperoleh KSU BMT Rizky Prima, jumlah seluruh simpanan yang dapat dikumpulkan di KSU BMT Rizky Prima. 2).Pembiayaan, di KSU BMT Rizky Prima terdapat akad bagi hasil musyarakah (anggota yang mengajukan pembiayaan di KSU BMT Rizky Prima yang disepakati di awal adalah besaran proporsi bagi hasilnya, dan ketika proporsi disepakati maka itulah yang dijadikan acuan bagi hasil, jadi besaran bagi hasil adalah pendapatan bersih anggota dikalikan dengan 181
Keadilan Distributif: Studi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Tengah
proporsi, sehingga besaran bagi hasil setiap bulannya berbeda tergantung dari pendapatan anggota). Akad jual beli murabahah (KSU BMT Rizky Prima sebagai penjual menawarkan kepada anggota dan anggota menawar kepada KSU BMT Rizky Prima, ketika disepakati maka transaksi dianggap syah). Akad sewa ijarah (KSU BMT Rizky Prima sebagai perantara sewa menawarkan harga sewa kepada anggota, ketika anggota sepakat maka transaksi dianggap syah. 3) Bila anggota terlambat membayar , tidak dikenakan denda jika masih dalam bulan berjalan, ketika keterlabatan sudah masuk bulan selanjutnya dikenakan denda 1% dari pokok angsuran, yang akan dimasukkan ke dalam dana infaq. Sedangkan Sistem Bunga pada LKMK dalam hal : 1) Simpanan, di KSU Cari Makmur mengunakan sistem jasa atau bunga, besaran jasa atau bunga anggota dapat diketahui di awal, ketika pendapatan koperasi sedang naik maupun turun, anggota tetap mendapatkan besaran jasa atau bunga sebesar 1%. 2) Pembiayaan, di KSU Cari Makmur menggunakan konsep konvensional dengan penetapan jasa atau bunga flat rate, maka besaran bunga yang harus dibayar tidak ada tawar menawar, ketika anggota mengakses pembiayaan, maka angsuran tiap bulan sudah dapat diketahui dan sesuai dengan pokok angsuran dan besaran bunga atau jasa sebesar 2-2,8%, konsekuensinya adalah ketika anggota mengalami kerugian pun anggota tetap membayar angsuran. 3) Keterlambatan angsuran, dalam 1 hari maupun 20 hari dikenakan denda sebesar 2 % dari angsuran. Temuan lapangan ketiga dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan adanya kontribusi LKM Syariah terhadap usaha anggota dalam dimensi keadilan distributif. LKM KSU BMT Rizky Prima memiliki kontribusi dalam membantu mengatasi kemiskinan, yaitu dengan memberikan pinjaman modal dengan plafon yang sangat kecil untuk pengembangan usaha masyarakat miskin, serta membantu biaya pendidikan kepada orang miskin sehingga anak-anak mereka bisa bersekolah, dan memobilisasi dana zakat yang dikumpul dari pendapatan dana bagi hasil anggota. Karena Zakat sebagai sistem yang mendasar diharap dapat menjadi pemecahan masalah kemiskinan dalam menolong sesama masyarakat. Penelitian ini juga 182
Kesimpulan
menyimpulkan adanya sisi positif dari hubungan antara LKM Syariah dengan UKM atau jenis nasabah lainnya yaitu terbentuknya prinsip saling membutuhkan, saling membantu, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara LKM dan UKM. Temuan penelitian ini juga yang membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dapat menyajikan perbandingan perhitungan balas jasa kedua koperasi yang menggunakan sistem yang berbeda yaitu konvensional dan syariah. Sehingga penelitian ini dapat menyajikan kontribusi secara riil LKMS dalam ikut mewujudkan keadilan distributif dalam masyarakat dalam kaitannya dengan pemberian kesempatan yang lebih luas kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah untuk mengakses permodalan sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya guna peningkatan kesejahteraan mereka. Jika dihubungkan dengan perspektif konsep keadilan distributif menurut John Rawls, pemberian modal yang dilakukan oleh LKMS kepada kelompok sosial yang kurang beruntung dapat dipandang sebagai suatu bentuk pemberian kesempatan (opportunity) kepada kelompok ini agar memiliki akses terhadap sumber ekonomi yang pada gilirannya dapat mengkondisikan penciptaan keadilan di dalam masyarakat. Temuan keempat adalah implikasi kebijakan pemerintah terhadap LKMS di Jawa Tengah, menunjukan bahwa peran pemerintah dalam melakukan pendampingan bagi LKMS, dengan penyusunan studi kelayakan usaha yang dilanjutkan dengan pembiayaan bersama lembaga keuangan bagi 325 UMKM, serta memberikan bantuan hibah sarana dan prasarana produksi, melalui: Lembaga Penjaminan Dana Bergulir (LPDB) dalam bentuk dana bergulir, serta kredit bagi UMKM. Selain itu juga pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk memperbaiki kinerja para pengelola LKM Syari’ah maupun Konvensional. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dari pengurus atau pengelola UMKM, Dinas Koperasi melalui UPTD Balai Latihan Koperasi telah menyelenggarakan pelatihan bagi 1.150 pengurus atau pengelola UMKM dalam bidang: akuntansi, manejemen usaha kecil, 183
Keadilan Distributif: Studi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Tengah
kewirausahaan, keterampilan usaha produktif, dan achievement motivation training (AMT). Di samping melakukan pendampingan bagi LKMS, pemerintah juga menyediakan landasan hukum bagi operasional lembaga LKM Syariah maupun Konvensional dengan mengeluarkan UU No.1 tahun 2013 pasal 3 tentang lembaga keuangan mikro yang bertujuan: a) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat b) Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat c) Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Pemerintah memberikan bantuan untuk pengembangan usaha koperasi dan anggotanya, dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Adapun sasaran pemberian dana bantuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesempatan lapangan kerja, kewirausahaan di kalangan koperasi anggota, jumlah dan partisipasi anggota koperasi, kualitas dan kuantitas produk koperasi, serta pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat.
Implikasi Teoritis Merujuk teori keadilan distributif John Rawls yang tertuang dalam bukunya yang berjudul A Theory of Justice, bahwa setiap orang berhak memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar yang paling luas sesuai dengan kebebasan yang serupa untuk orang lain, maka dalam menentukan sejumlah dasar hak asasi seperti kehidupan, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan, seyogyanya menggunakan prinsip tersebut sebagai pedoman, tanpa memperhati-kan ras, agama, suku, jenis kelamin, kedudukan dan lain sebagainya. Salah satu hak dasar yang dimaksud yaitu hak mendapat keadilan distributif bagi hasil yang disesuaikan dengan masyarakat bawah. Sebagaimana hasil penelitian ini, sistem bagi hasil seharusnya dilakukan secara transparan, sehingga semua pihak (BMT dan UKM/nasabah) dapat mengevaluasi jalannya usaha secara bersama-sama. John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan 184
Kesimpulan
utama dalam institusi sosial. Masyarakat yang tertata dengan baik adalah jika dilihat dari segi peningkatan kesejahteraan anggotanya, namun secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan. Dalam hal ini prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh John Rawls bisa diterapkan dalam konteks peran LKMS dalam ikut membangun keadilan distributif di dalam masyarakat dalam hal: 1) LKMS maupun nasabah menerima dan mengetahui bahwa mereka menganut prinsip keadilan yang sama, yang dalam hal ini bersumber dari aturan-aturan dalam ekonomi syariah. 2) Lembaga keuangan syariah pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga dianggap adil ketika tidak ada pembedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial. 3) Adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan pada pembagian keuntungan dalam kehidupan sosial. Keadilan sosial di sini melibatkan persoalan tentang efisiensi, koordinasi dan stabilitas. Dalam hal ini, makna keadilan sebagai fairness bukan merupakan prinsip yang berdiri sendiri, melainkan melibatkan persoalan tentang bagi hasil atau margin serta bunga maupun jasa. Agar dapat menerapkan prinsip keadilan, maka seharusnya profesionalisme di bidang lembaga keuangan mikro syariah dikembangkan, usaha pencapaian keadilan bagi hasil disetarakan baik di daerah maupun kota, bagi anggota maupun calon anggota yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur/sejahtera.
Implikasi Kebijakan Berdasarkan temuan fakta-fakta di lapangan, pemerintah memiliki peran penting untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka keadilan distributif melalui pemberdayaan LKMS. Dalam hal ini LKMS perlu didorong untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi dengan memprioritaskan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks ini, perlu 185
Keadilan Distributif: Studi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Tengah
dipastikan agar jargon syariah tidak hanya dipakai sebagai slogan saja sebab animo masyarakat sudah sangat besar untuk dapat mengakses jasa modal dari LKMS. Permintaan pinjaman sangat banyak diajukan oleh masyarakat bawah (grass root). Meskipun jika dilihat dari volume permintaan jasa modal pada LKMS terhitung kecil-kecil, namun bila dijumlahkan secara keseluruhan cukup besar. Bila penerapan jasa atau bagi hasil sama rata akan membuat mereka susah untuk maju, dan pemberian modal sebaiknya ada hubungan yang sinergi antara UKM dan pengelola LKMS serta pemerintah selaku pengawas dalam kinerja LKMS yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah supaya dalam penyaluran dana bisa terkoordinir dengan baik sehingga jika terjadi penyimpangan, pemerintah bisa mengambil tindakan tegas bila ternyata masih ada LKMS (dan LKM Konvensional) yang menerapkan bunga atau jasa atau bagi hasil yang sangat tinggi. Begitu juga perlu diterapkan bunga atau pun bagi hasil yang sama antara LKMS dan LKM Konvensional supaya tidak ada perbedaan antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Dengan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pemerintah bisa membuat aturan atau keputusan yang adil terhadap masyarakat maupun LKMS, meskipun cara mengentaskan kemiskinan bisa dengan pemberian bantuan secara langsung, misalnya pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana. Namun saat ini masyarakat perlu pemberian kebebasan kemandirian supaya bisa keluar dari kemiskinan, dengan mematahkan mitos bahwa orang miskin sulit untuk mengembalikan hutang ke LKMS. Risiko pemberian pinjaman kepada masyarakat bawah sangat kecil dengan melihat banyaknya LKMS yang berkembang maju. Bila peneliti kolaborasikan dengan prinsip keadilan distributif ala John Rawls, maka peneliti sangat setuju manusia secara kodrati mempunyai rasa setia kawan yang kuat yang tidak begitu saja membiarkan sesamanya hidup menderita. Oleh karena itu usaha apapun untuk menjamin suatu kehidupan yang layak bagi mereka akan sangat diterima sebagai hal yang sah dan adil serta tidak memberatkan kedua belah pihak. Dengan demikian kesejahteraan dan keadilan akan terwujud. 186
Kesimpulan
Rekomendasi Berdasarkan hasil penelitian, dapat direkomendasikan beberapa hal yang perlu menjadi dasar pertimbangan bagi para perumus kebijakan (pemerintah) dalam mewujudkan keadilan distributif sebagaimana yang digagas oleh John Rawls. Pertama, Pengembangan secara optimal sistem bagi hasil atau profit and loss sharing system. Kedua, Penegakkan institusi zakat dalam rangka implementasi pelarangan riba perlu diiringi dengan pengembangan instrumen syariah lainnya sehingga dapat berjalan dengan baik. Ketiga, Pelarangan israf, yaitu suatu perbuatan yang sifatnya terlalu berlebihan, termasuk menarik jasa bagi hasil yang terlalu tinggi. Keempat, Pengembangan institusi mudharabah, yaitu adanya kerja sama antara pemilik dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Kelima. Mengupayakan agar margin yang diambil oleh penyedia jasa dalam sistem bagi hasil tidak melebihi sistem riba yang dikembangkan secara konvensional. Keenam, pemerintah memberi solusinya supaya BMT memiki status dan perundangan yang jelas, karena BMT masih menginduk pada perundangan koperasi walaupun berbeda mekanisme kerjanya.
187
