40
BAB 3 SEJARAH ORGANISASI DAN ANALISIS SISTEM
3.1
Sejarah Singkat Pada Tahun 1976 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Pemimpin-pemimpin Dunia tentang kependudukan. Walaupun demikian untuk menetapkan keluarga berencana sebagai program nasional, pemerintah sangat berhati-hati, karena masalah ini menyangkut masalah budaya bangsa. Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 26 Tahun 1968 tentang usaha pembentukan badan yang dapat menghimpun kegiatan keluarga berencana, Menteri Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan surat keputusan nomor 35/Kpts/Kesra/X/1968 tentang pembentukan Tim yang mengadakan persiapan bagi pembentukan suatu lembaga keluarga berencana. Setelah memulai pertemuan oleh Menteri Kesejahteraan Rakyat dengan beberapa Menteri serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha keluarga berencana, maka di bentuklah Lembaga Keluarga Berencana Nasional ( LKBN ) pada
tanggal
17
Oktober
1968
dengan
Surat
Keputusan
36/Kpts/Kesra/X/1968 yang berstatus sebagai lembaga semi pemerintah. Fungsi dari lembaga ini mencakup dua hal : 1. Mengembangkan keluarga berencana. 2. Mengelola segala jenis bantuan.
nomor
Sedangkan susunan organisasinya terdiri atas : 1. Badan Pertimbangan Keluarga Berancana Nasional (BPKBN). 2. Pimpinan Pelaksanaan Keluarga Berencana dari tingkat Pusat sampai tingkat II. Dilihat dari stuktur organisasinya, LKBN masih menonjol sifat kemasyarakatnya,
karena
saat
itu
fungsi
utamanya
adalah
untuk
mengembangkan keluarga berencana agar dapat dikenal dan diterima oleh masyarakat. Selama periode LKBN ini, proses pengenalan keluarga berencana kepada masyarakat berlangsung sangat memuaskan sehingga pemerintah berkesimpulan untuk menerima program keluarga berencana adalah sebagian dari pembangunan Lima Tahun Pertama. Satu tahun kemudian pemerintah memutuskan untuk mengambil alih program keluarga berencana menjadi program pemerintah seutuhnya. Dengan alasan tersebut, program Keluarga Berencana dijadikan program nasional. Sedangkan untuk mengelolanya dibentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan Keputusan Presiden nomor 8 tahun 1970. Dasar pertimbangan pementukan BKKBN ini adalah : 1. Program keluarga berencana nasional perlu ditingkatkan dengan lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas dan sumber yang tersedia. 2. Program perlu digiatkan dengan pengikutsertaan masyarakat maupun pemerintah secara maksimal.
41
3. Program ini perlu diselenggarakan secara teratur dan terencana demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam Keppres nomor 8 tahun 1970 itu disebutkan bahwa penanggung jawab umum penyelenggaran program keluarga berencana nasional ada di tangan Presiden dan dilakukan oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Dewan Pembimbing Keluarga Berencana Nasional. Pada Pelita I (tahun 1969 – 1974) daerah program keluarga berencana meliputi 6 propinsi yaitu Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur) dan Bali. Keenam propinsi tersebut merupakan perintis pertama dari program BKKBN. Kemudian secara berangsur - angsur dibentuklah BKKBN Propinsi, serta BKKBN Kabupaten/Kotamadya. Penyelenggaraan program di daerah berjalan sangat lancar dan dapat menggerakkan seluruh potensi daerah. Hal ini adalah berkat kebijaksanaan BKKBN Pusat, yang menitipkan program nasional ini kepada para Gubernur, dimana Gubernur dinyatakan sebagai penanggung jawab program. Demikian pula para Bupati untuk Kabupaten di daerahnya masing-masing. Dengan demikian secara organisatoris nampak adanya pendelegasian dari pusat ke daerah-daerah. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan program daerah, BKKBN Propinsi maupun BKKBN Kabupaten mendapat dukungan dari semua aparat pemerintah daerah. Faktor inilah yang merupakan kunci dari keberhasilan program.
42
3.1.1 Visi dan Misi 3.1.1.1 Visi Visi dari Program Keluarga Berencana Nasional adalah “Keluarga Berkualitas 2015”. Visi ini dimaksud untuk mewujudkan keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3.1.1.2 Misi 1. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas. 2. Menggalang
kemitraan
dalam
peningkatan
kesejahteraan,
kemandirian, ketahanan, keluarga dan kualitas pelayanan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 4. Meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-hak reproduksi. 5. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender dalam pelaksanaan program KB nasional. 6. Mempersiapkan pengembangan SDM potensial sejak pembuahan sampai dengan lanjut usia. 7. Menyediakan data dan informasi keluarga berencana berskala mikro untuk pengelolaan pembangunan, khususnya menyangkut upaya pemberdayaan keluarga miskin. 43
3.1.2 Tujuan BKKBN 3.1.2.1 Kuantitatif 1. Program pemberdayaan keluarga Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dengan peningkatan kesadaran dan kemampuan keluarga serta peningkatan serta perempuan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan rohani, pangan, sandang, papan, pendidikan, kesejahteraan termasuk KB bagi anggota laki-laki maupun perempuan. 2. Program kesehatan reproduksi remaja Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku positif remaja dalam kesehatan reproduksi. 3. Program Keluarga Berencana Program ini dimaksudkan untuk membantu pasangan atau perorangan dalam mencapai tujuan reproduksinya secara bertanggung jawab dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas. 4. Program penguatan kelembagaan dan jaringan KB Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian sekaligus meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta pemberdayaan keluarga, terutama yang
44
diselenggarakan oleh masyarakat dan juga dimaksudkan untuk meningkatkan mutu kinerja para petugas lapangan.
3.1.2.2 Kualitatif 1. Semakin mantapnya koordinasi, keterpaduan dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan KB/KR. 3. Meningkatnya kesadaran tentang kesehatan reproduksi bagi remaja dan keluarga. 4. Meningkatnya kelangsungan dan kemandirian ber-KB 5. Meningkatkan ketahanan keluarga. 6. Meningkatkan kualitas pengolahan program.
45
3.1.3
Struktur Organisasi BKKBN
KEPMENNEG PP/KA.BKKBN NO. 10/HK.010/B5/2001
BIRO TATA USAHA INSPEKTORAT PROGRAM INSPEKTORAT KEUANGAN DAN PERBEKALAN
BIRO KEPEGAWAIAN
INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO KEUANGAN DAN PERENCANAAN ANGGARAN BIRO PERLENGKAPAN DAN PERBEKALAN
INSPEKTORAT KETENAGAAN DAN ADMINISTRASI UMUM
BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
DEPUTI BID. INFORMASI KELUARGA DAN PEMADUAN KEBIJAKAN PROGRAM
DEPUTI BID. KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
DEPUTI BID. KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK
DIREKTORAT PENINGKATAN DAN PARTISIPASI PRIA
DIREKTORAT ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI
PUSAT PELATIHAN PEGAWAI DAN TENAGA KERJA
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
DIREKTORAT REMAJA DAN PERLINDUNGAN HAK‐HAK REPRODUKSI
DIREKTORAT INSTITUSI DAN PERAN SERTA
PUSAT PELATIHAN & KERJASAMA INTERNASIONAL KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA & KESEHATAN REPRODUKSI
DIREKTORAT ANALISIS DAN EVALUASI PROGRAM
DIREKTORAT JAMINAN DAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
PUSAT PELATIHAN GENDER DAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN
DIREKTORAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KETAHANAN NEGARA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
DIREKTORAT PEMADUAN KEBIJAKAN PROGRAM
DIREKTORAT KELANGSUNGAN HIDUP IBU,BAYI DAN ANAK
DIREKTORAT PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN KELUARGA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGMBANGAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BKKBN
46
DEPUTI BID. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
3.1.4
Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Teknologi Informasi BKKBN
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Teknologi Informasi BKKBN
47
3.1.5
Tugas Pokok, Fungsi , dan Kewenangan 3.1.5.1 Tugas dan Fungsi BKKBN Tugas pokoknya yaitu tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsinya yaitu : 1. Mengkaji dan menyusun kebijakan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 2. Mengkoordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN. 3. Membina kegiatan instalasi pemerintah, swasta, lembaga, social di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 4. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.
3.1.5.2 Kewenangan BKKBN Kewenangan yang dimiliki yaitu : 1. Menyusun rencana nasional makro dibidangnya. 2. Merumuskan
kebijakan
dibidangnya
untuk
mendukung
pembangunan secara makro. 3. Merumuskan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak.
48
4. Menetapkan sistem informasi dibidangnya. 5. Kewenangan lainnya yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan tertentu dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. b. Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.
3.1.5.3 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kepala BKKBN Kepala BKKBN memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut : 1. Memimpin
BKKBN
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang – undangan yang berlaku. 2. Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BKKBN. 3. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKKBN yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lainnya.
3.1.5.4 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Sekretariat Utama BKKBN Sekretariat
Utama
BKKBN
memiliki
tugas
untuk
mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program dan administrasi serta sumber daya di lingkungan BKKBN. 49
Sedangkan fungsi dan kewenangannya adalah : 1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan intregasi kegiatan di lingkungan BKKBN. 2. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BKKBN. 3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata
laksana,
kepegawaian,
keuangan,
kearsipan,
persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga BKKBN. 4. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan tugas BKKBN. 5. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BKKBN.
3.1.5.5 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Inspektorat Utama BKKBN Inspektorat Utama BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BKKBN. Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama. Fungsi dan kewenangan Inspektorat Utama adalah sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengawasan fungsional. 2. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional. 3. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan
50
3.1.5.6 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Deputi bid. KB dan Kesehatan Reproduksi Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Sedangkan fungsi dan kewenangannya adalah sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi. 2. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi. 3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Kepala BKKBN.
3.1.5.7 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Deputi bid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Deputi bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Sedangkan fungsi dan kewenangannya sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. 2. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. 51
3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan yang di tetapkan oleh Kepala BKKBN.
3.1.5.8 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Deputi bid. Pelatihan dan Pengembangan Deputi bidang Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan
kebijakan
di
bidang
pelatihan
dan
pengembangan. Sedangkan fungsi dan kewenangannya sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan BKKBN. 2. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan BKKBN. 3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKKBN.
3.1.5.9 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Deputi bid. Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program Deputi bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan program mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang informasi keluarga dan pemaduan kebijakan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera. Sedangkan fungsi dan kewenangannya sebagai berikut : 52
1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang informasi keluarga dan pemaduan kebijakan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera. 2. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang informasi keluarga dan pemaduan kebijakan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera. 3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Kepala BKKBN.
3.1.5.10 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Direktorat Pengolahan dan Teknologi Informasi Tugas Direktorat Pengolahan dan Teknologi Informasi adalah melaksanakan pengolahan data dan pengembangan teknologi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera. Sedangkan fungsi dan kewenangannya sebagai berikut : 1. Melaksanakan pengolahan data terpadu program keluarga berencana nasional dan pengembangan keluarga sejahtera. 2. Melaksanakan
pengembangan
sistem,
program
aplikasi
dan
infrastruktur teknologi informasi pengolahan dan komunikasi data. 3. Melaksanakan pengolahan dan pengendalian infrastruktur teknologi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera. 53
3.2
Analisis Sistem yang Berjalan 3.2.1
Topologi Jaringan Topologi jaringan di BKKBN mengunakan Hierarchical network design dimana setiap lapisan menyediakan fungsi – fungsi tertentu yang mendefinisikan perannya dalam jaringan secara keseluruhan. Dengan memisahkan berbagai fungsi yang ada di dalam sebuah jaringan, desain jaringan menjadi modular, memfasilitasi skalabilitas dan kinerja. bentuk Hierarchical network design terdiri dari tiga lapisan sebagai berikut: •
Access layer Pada lapisan ini interface nya harus end device, seperti PC, printer, dan IP telepon, untuk menyediakan akses ke seluruh jaringan. Access layer dapat termasuk router, switch, bridge, hub, dan wireless access point (AP). Tujuan utama dari access layer adalah untuk menghubungkan device ke jaringan dan pengendalian device mana saja diperbolehkan untuk berkomunikasi di dalam jaringan.
•
Distribution layer Distribution layer bertugas untuk mengagregat data yang diterima dari access layer switch sebelum dikirim ke core layer untuk di routing ke tujuan akhir. Distribution layer
mengontrol arus lalu
lintas jaringan dengan menggunakan kebijakan dan domain broadcast dengan melakukan fungsi-fungsi routing antara virtual
54
LAN (VLAN) yang didefinisikan pada access layer. VLAN memungkinkan untuk membagi lalu lintas pada sebuah switch menjadi beberapa subnetwork. •
Core layer Core layer adalah backbone dari internetwork. Core layer penting untuk menjaga keterkaitan antara distribution layer, core layer juga dapat terhubung ke Internet. Core layer membagi lalu lintas dari semua distribution layer
sehingga dapat meneruskan data dalam
jumlah besar dengan cepat.
Berikut ini adalah gambaran umum topologi jaringan BKKBN yang sedang berjalan saat ini :
55
56
Gambar 3.4 Topologi Jaringan Gedung Halim 2 BKKBN Pusat Pada jaringan gedung halim 2 di bagi dalam 4 lantai yang terdiri dari lantai dasar, lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Setiap lantai terdiri dari beberapa switch yang pembagiannya adalah sebagai berikut : • Pada lantai dasar terdapat 7 akses layer switch dengan menggunakan switch CISCO catalyst 3560 dan satu buah wireless yang terhubung ke distribution CISCO catalyst 5500. Semua komputer yang berada di 57
lantai dasar terhubung melalui router tersebut dan tamu yang datang dapat mengakses internet melalui wireless yang sudah ada. Pada lantai dasar juga terdapat 8 server yang tehubung ke DMZ switch yang terhubung ke firewall BKKBN dan terdapat 1 core layer switch yang menghubung ke gedung halim 1. Dan terdapat 2 buah router yang satu terhubung ke jaringan WAN BKKBN sedangkan router yang satu lagi menghubungkan ke jaringan ISP TELKOM. • Pada lantai 1 terdapat 2 buah switch CISCO catalyst 2950, 2 buah switch CISCO catalyst 3560 dan 1 buah wireless BKKBN yang terhubung ke distribution layer CISCO 5500. • Pada lantai 1 terdapat 2 buah switch CISCO catalyst 2950, 2 buah switch CISCO catalyst 3560 dan 1 buah wireless BKKBN yang terhubung ke distribution layer CISCO 5500. • Pada lantai 2 terdapat 1 buah switch CISCO catalyst 2950, 5 buah switch CISCO catalyst
3560 dan 3 buah wireless BKKBN yang
terhubung ke distribution layer CISCO 5500. • Pada lantai 3 terdapat 1 buah switch CISCO catalyst 2950 dan 1buah switch CISCO catalyst 3560.
58
Gedung Halim 1
Gedung halim 1
Gedung halim 1
Lantai 3
Lantai 2
Lantai 1 Lantai Dasar
Gambar 3.5 Topologi Jaringan Gedung Halim 1 di BKKBN Pusat
59
Pada gedung Halim 1 terdiri dari 4 lantai sama seperti pada gedung Halim 2. Pada lantai dasar terdapat 1 buah switch CISCO catalyst 3560 dan 1 buah wireless. Pada lantai 1 terdapat 1 buah switch CISCO catalyst 3560 dan 1 buah wireless yang terhubung ke distribution layer CISCO 5500. Pada lantai 2 terdapat 1 buah switch CISCO catalyst 3560 yang terhubung ke distribution layer CISCO 5500. Sedangkan pada lantai 3 terdapat 1 buah switch CISCO catalyst 3560, juga terdapat 2 buah distribution layer CISCO 5500 dan CISCO 4507. 2 buah distribution layer tersebut yang menghubungkan jaringan gedung Halim 1 ke gedung Halim 2.
3.2.2
Analisa Permasalahan BKKBN sebagai badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana memiliki perwakilan di setiap provinsi di seluruh Indonesia yang saling terhubung. Kebutuhan koneksi jaringan BKKBN pusat dengan BKKBN perwakilan daerah tersebut diperlukan dalam proses pertukaran data update penduduk yang telah mengikuti program keluarga berencanadalam rangka mensukseskan program pemerintah untuk menghambat pergerakan jumlah penduduk. Dengan kebutuhan pertukaran data tersebut sehingga dibutuhkan suatu teknologi jaringan yang handal untuk proses pemilihan saluran data trafik untuk menyeimbangkan beban trafik berbagai jalur dan titik di dalam jaringan. Tujuan akhirnya adalah untuk memungkinkan operasional jaringan yang
60
handal dengan mengoptimalkan penggunaan resource dan performa trafik di dalam jaringan BKKBN.
3.2.3
Analisa Bandwidth Internet Berdasarkan data pengunaan harian dan mingguan yang didapat dari jaringan BKKBN menggunakan network monitoring tool yaitu IPCop. Traffic jalur internet yang diambil dan ditampilkan oleh IPCop yaitu berupa daily graph dan week graph. IPCop merupakan salah satu dari sekian banyak network monitoring sistem open source yang digunakan untuk memonitor jaringan network ataupun sistem dan solusi pembuatan
grafik
network
yang
lengkap.
IPCop
menyediakan
pengumpulan data yang cepat, pola grafik advanced, metoda perolehan multiple data, dan fitur pengelolaan user di mana dengan menggunakan IPCop kita dapat mengatur penggunaan bandwidth in dan out nya. Dengan menggunakan IPCop penulis akan melakukan monitoring internal tentang bandwidth yang di gunakan di jaringan BKKBN yang berupa jaringan LAN, WAN, dan DMZ nya. Pada grafik , warna hijau menunjukan incoming traffic dan warna biru menunjukan outgoing traffic. Untuk grafik bagian horizontal menunjukan waktu yang diambil dengan interval 2 jam, dan untuk bagian vertikal menunjukan besarnya penggunaan bandwidth dengan interval bit per detik.
61
Berikut ini adalah hasil monitoring yang penulis lakukan pada jaringan BKKBN :
Gambar 3.6 Grafik Jaringan LAN Daily dan Weekly di BKKBN
Dari grafik gambar di atas didapatkan bahwa rata-rata penggunaan bandwidth in harian pada jaringan LAN BKKBN adalah 6.020 kBps, sedangkan rata-rata bandwidth out LAN hariannya adalah 16.202 kBps. Untuk rata-rata penggunaan bandwidth in LAN mingguan adalah 4.147 kBps, sedangkan rata-rata untuk penggunaan bandwidth out LAN mingguannya adalah 12.526 kBps.
62
Gambar 3.7 Grafik jaringan DMZ Daily dan Weekly di BKKBN
Dari grafik gambar di atas didapatkan bahwa rata-rata penggunaan bandwidth in harian pada jaringan DMZ BKKBN adalah 13.124 kBps, sedangkan rata-rata bandwidth out DMZ hariannya adalah 3.087 kBps. Untuk rata-rata penggunaan bandwidth in DMZ mingguan adalah 8.430 kBps, sedangkan rata-rata untuk penggunaan bandwidth out DMZ mingguannya adalah 2.376 kBps.
63
Gambar 3.8 Grafik Jaringan WAN Daily dan Weekly di BKKBN
Dari grafik gambar di atas didapatkan bahwa rata-rata penggunaan bandwidth in harian pada jaringan WAN BKKBN adalah 12.219 kBps, sedangkan rata-rata bandwidth out WAN hariannya adalah 14.295 kBps. Untuk rata-rata penggunaan bandwidth in WAN mingguan adalah 10.016 kBps, sedangkan rata-rata untuk penggunaan bandwidth out WAN mingguannya adalah 9.485 kBps. Perhitungan utilisasi dapat dilakukan dengan cara mengambil rata-rata incoming dan outgoing traffic yang ada dalam pengambilan data IPCop. Dari pengambilan data melalui IPCop didapatkan bahwa penggunaan bandwidth di jaringan BKKBN masih kurang optimal. 64
3.2.4 Usulan Pemecahan Masalah Dari hasil analisis jaringan di atas, terlihat bahwa BKKBN memerlukan solusi untuk pemecahan masalah komunikasi data antara kantor pusat dengan Provinsi. Dengan solusi berikut ini di harapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada di dalam jaringan BKKBN tersebut. Sehubungan dengan permasalahan di atas diusulkan untuk menggunakan teknologi MPLS dan QoS dengan pertimbangan sebagai berikut :
1.
MPLS memiliki tingkat keamanan yang sangat baik tidak kalah dengan keamanan pada jaringan Frame Relay, ATM. Bagi klien yang sangat mengutamakan keamanan (misalnya perbankan), tingkat keamanan MPLS malah masih dapat ditingkatkan lagi melalui penggabungan MPLS dengan IPSec.
2.
Fleksibel karena seluruh klien dapat menggunakan perangkat dan konfigurasi software sejenis untuk bermacam-macam jenis layanan premium (seperti VoIP, internet, intranet, extranet, VPN Dial dan lain-lain). Semua layanan bisa diaktifkan hanya dengan perubahan parameter dikonfigurasi softwarenya.
3.
Tidak membutuhkan perangkat tambahan (seperti halnya IPSec via Internet) di sisi pelanggan – enkapsulation MPLS terjadi di dalam jaringan penyelenggara.
65
4.
MPLS memiliki kinerja yang baik dengan biaya investasi yang tidak terlalu mahal.
5.
MPLS dapat menyatukan jaringan antara kantor pusat dengan Provinsi menjadi satu WAN.
3.2.5 Rancangan Usulan Pemecahan Masalah Berdasarkan usulan pemecahan masalah diatas maka penulis melakukan perancangan topologi jaringan berbasis MPLS pada jaringan BKKBN. Perancangan topologi jaringan berbasis MPLS yang dilakukan meliputi kantor pusat BKKBN, kantor provinsi BKKBN, serta kantor kabupaten BKKBN. Berikut ini adalah rancangan topologi secara keseluruhan jaringan berbasis MPLS pada BKKBN :
Gambar 3.9 Rancangan Topologi Jaringan Berbasis MPLS Pada Jaringan BKKBN 66
67
Dalam
perancangan topologi jaringan kantor pusat BKKBN,
kami menambahkan sebuah router yang terhubung ke MPLS ISP. Router tersebut berfungsi sebagai LER untuk terhubung ke LSR ISP.
Gambar 3.11 Rancangan Topologi Jaringan BKKBN Provinsi Berbasis MPLS
Gambar 3.12 Rancangan Topologi Jaringan BKKBN Kabupaten Berbasis MPLS
68
