24
BAB 2 TINJAUAN TEORETIS
2.1
Tinjauan Teoretis
2.1.1
Standar Akuntansi Pemerintahan
2.1.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Kebijakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual mengacu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengamanatkan, pertama, pendapatan negara atau daerah adalah hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kedua, belanja negara atau daerah adalah kewajiban pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Media Kementerian Dalam Negeri RI, 2014). Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), dinyatakan entitas pelaporan dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis kas menuju akrual paling lama empat tahun setelah tahun anggaran 2010. Dalam hal ini, penerapan SAP berbasis
25
akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual (cash towards accrual) menjadi penerapan SAP berbasis akrual. Menurut Santosa dalam Media Kementerian Dalam Negeri RI menyatakan bahwa ada tiga manfaat dari basis akrual, antara lain memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai kewajiban pemerintah, serta mengevaluasi kinerja pemrintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Laporan keuangan yang telah dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan, para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman yang wajib dalam menyusun dan menyajikan
laporan
keuangan
dalam
pemerintahan,
baik
itu
termasuk
pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah guna mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintahan juga dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi atau pendapat antara penyusun, pengguna serta auditor.
2.1.1.2 Landasan Hukum Standar Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintahan di Indonesia dilandasi oleh standar akuntansi pemerintahan yang disertai dengan adanya pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), buletin teknis dan apabila memungkinkan disertai pula interpretasinya. Standar akuntansi pemerintahan dikukuhkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 1 Undang-Undang No. 71 Tahun 2010
26
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finasial berbasis akrual, serta mengakui pemdapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
27
2.1.2
Lingkup Akuntansi Pemerintahan
2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sementara itu akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan sosial dan proyek-proyek kerja sama sektor publik dan sektor swasta (Mursyidi, 2009:1). Bastian (2001) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.
2.1.2.2 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan meliputi (Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010): 1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan: a.
Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
28
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Sebagaimana
berlaku
dalam
lingkungan
keuangan
negara,
pemerintah menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada DPR/DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan,
pemerintah
melaksanakannya
dalam
batas-batas
apropriasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pemerintah bertanggung jawab
atas
pemyelenggaraan
keuangan
tersebut
kepada
DPR/DPRD. b.
Sistem
pemerintahan
otonomi
dan
transfer
pendapatan
antarpemerintah Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan
Republik
Indonesia
yaitu
pemerintah
pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang
cakupannya
lebih
sempit.
Adanya
pemerintah
yang
menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar
29
mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan. c.
Pengaruh proses politik Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagi kepentingan yang ada di masyarakat.
d.
Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak.
2. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian: a.
Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian
30
Anggaran
pemerintah
merupakan
dokumen
formal
hasil
kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan
untuk
melaksanakan
kegiatan
pemerintah
dan
pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi
deficit
atau
surplus.
Dengan
demikian,
anggaran
mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. b.
Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.
31
c.
Kemungkinan
penggunaan
akuntansi
dana
untuk
tujuan
pengendalian Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
yang lazim
diterapkan di
lingkungan
pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan
pengendalian
masing-masing
kelompok
dana
selain
kelompok dana umum (the general refund) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan laporan keuangan. d.
Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset yang digunakan pemerintah kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.
2.1.3
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
2.1.3.1 Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan
32
Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi: 1.
Penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.
2.
Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.
3.
Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar.
4.
Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagi acuan dalam hal terdapat masalah
akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar maka ketentuan standar diunggulkan relative terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselsesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan di masa depan.
2.1.3.2 Ruang Lingkup Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Menurut lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010, (Kerangka Konseptual:par 4-5) menyatakan bahwa kerangka konseptual membahas:
1.
Tujuan kerangka konseptual.
2.
Lingkungan akuntansi pemerintahan.
3.
Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna.
33
4.
Entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
5.
Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum.
6.
Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi, dan
7.
Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan dan pengukurannya.
2.1.4
Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna
2.1.4.1 Pengguna Laporan Keuangan Terdapat
beberapa
kelompok
utama
pengguna
laporan
keuangan
pemerintah, namun tidak terbatas pada (Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010, Kerangka Konseptual:par 17): 1.
Masyarakat.
2.
Wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa.
3.
Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.
4.
Pemerintah.
2.1.4.2 Kebutuhan Informasi Para Pengguna Laporan Keuangan Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi
34
kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaktidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut (Lampiran 1 PP no. 71 Tahun 2010, Kerangka Konseptual:par 18-20).
2.1.5
Entitas Akuntansi dan Pelaporan
35
Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan manyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: 1.
Pemerintah pusat.
2.
Pemerintah daerah.
3.
Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.
4.
Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat
pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan membentuk pertanggung jawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya (Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010, Kerangka Konseptual:par 21-23).
2.1.6
Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan
2.1.6.1 Peranan Pelaporan Keuangan
36
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menetukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upayaupaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 1.
Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaa sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2.
Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3.
Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan meneyluruh atas pertanggung
37
jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 4.
Keseimbangan Antargenerasi Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
5.
Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
2.1.6.2 Tujuan Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan pemrintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan (Lampiran 1 PP No. 71 tahun 2010, Kerangka Konseptual:par 26-27): 1.
Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2.
Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
38
3.
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasilnya yang telah dicapai.
4.
Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5.
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6.
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2.1.7
Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 (Kerangka Konseptual:par 30)
menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: 1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara.
2.
Undang-Undang di bidang keuangan negara.
3.
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
39
4.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah.
5.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
6.
Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah.
7.
Peraturan perundang-undangan lainyya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.
2.1.8 Unsur Laporan Keuangan Pemerintah Menurut lampiran 1 PP Nomor 71 Tahun 2010 (Kerangka Konseptual:par 60-83) laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan financial dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan financial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan ekuitas dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan financial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan financial. 1.
Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah
40
pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 2.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3.
Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4.
Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggara pemerintah dalam satu periode pelaporan.
5.
Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pnerimaan pusat/daerah selama periode tertentu.
6.
Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7.
Catatan atas Laporan Keuangan
41
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapanungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
2.1.9
Agenda Utama dalam Implementasi Reformasi Sektor Publik
2.1.9.1 Reformasi Manajerial Sumber Daya Manusia Menurut Harun (2009:12) dalam iklim reformasi sektor publik persoalan yang terkait dengan manajemen dan pengawasan sumber daya manusia dikelola pada tingkat individual organisasi sektor publik tertentu dibandingkan pendekatan terpusat pada tingkat kementerian seperti selama ini. Proses manajemen sumber daya manusia meliputi rekrutmen tenaga kerja, penilaian prestasi hingga kompensasi atas setiap karyawan sebuah unit sektor publik. Dengan memberi tanggung jawab yang lebih besar kepada setiap agen sektor publik untuk bertanggung jawab terhadap manajemen tenaga kerja, keputusan-keputusan organisasi tentang pengelolaan sumber daya manusia dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas setiap organisasi sektor publik.
42
2.1.9.2 Reformasi Manajemen Keuangan Harun (2009:12) menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri manajemen keuangan oraganisasi-organisasi pemerintah menjadi tema sentral dalam diskusi reformasi sektor publik. Manajemen keuangan sektor publik bertujuan untuk mencapai nilai yang lebih baik akan setiap unit mata uang atau rupiah pembelanjaan publik. Secara garis besar reformasi manajemen keuangan ini berintikan dua implikasi utama, yaitu: 1.
Pilihan akan apa, kuantitas dan kualitas serta sumber penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas suatu institusi sektor publik (misalnya, pelayanan kesehatan atau pelayanan kepolisian).
2.
Pertimbangan akan cara alternative atas penyediaan jasa-jasa sektor publik, sejak penyediaan pelayanan jasa sektor publik, misalnya pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya penyedian jasa yang paling efisien dan efektif dari dana yang dibelanjakan pemerintah atau konsumen.
2.1.10
Implementasi Akuntansi Akrual untuk Sektor Publik Akuntansi akrual dipandang popular dalam agenda reformasi sektor publik,
usaha ini memerlukan kesiapan tenaga kerja yang lebih terampil dalam tata buku pemerintahan. Ada juga kritik yang menjelaskan bahwa akuntansi akrual lebih cocok untuk dunia usaha karena sektor publik pada dasarnya lebih berorientasi terhadap pelayanan daripada untuk mencari laba.
43
Menurut Guthrie (1998) terdapat beberapa kategori sebagai bagian dari pemakaian akuntansi akrual untuk sektor publik di Australia, antara lain: 1.
Laporan keuangan berbasis akrual Berdasarkan model laporan keuangan berbasis akrual, penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dilakukan secara akrual. Laporan berbasis
akrual
seperti
ini
mencakup
informasi
akuntansi
yang
komprehensif atas aset dan kinerja aset selama setahun. 2.
Sistem manajemen berbasis akrual Hal ini menyangkut mekanisme internal suatu institusi sektor publik yang diperlukan untuk mencatat atas pendapatan, biaya-biaya, aset, dan utang.
3.
Laporan menyeluruh pemerintah Laporan menyeluruh pemerintah mencakup laporan keuangan suatu pemerintah pada wilayah hukum tertentu (negara bagian) yang menyajikan laporan konsolidasi dari semua entitas sektor publik dalam wilayah hukumnya.
4.
Anggaran akrual Secara tradisional pemerintah menyusun anggaran berdasarkan rencana realisasi kas yang akan terjadi. Melalui anggaran berbasis akrual, biaya depresiasi aset-aset yang dikuasai dan hak penerima pensiun karyawan sekarang yang akan diterima setelah mereka pensiun diakui sebagai biaya dalam anggaran sekarang.
44
2.2
Rerangka Pemikiran
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Penilaian Menyeluruh tentang Kesiapan Menuju Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang Diukur dengan: 1. Stimuli 2. Budaya Organisasi 3. Promotor Perubahan 4. Kendala Penerapan 5. Sikap Individu dalam Menerima Perubahan Gambar 1 Rerangka Pemikiran Penelitian
