BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Pada bagian ini dikemukakan beberapa definisi dari kerangka konsep dalam memahami

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Good Corporate Governance Pada bagian ini dikemukakan beberapa definisi dari kerangka konsep dalam memahami konsep dasar dari berbagai teori good corporate governance dan kinerja karyawan. Menurut Finance Committee on Comporate Governance Malaysia, mendefenisikan Comporate Governance adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas korporat dengan tujuan akhir menaikkan nilai saham dalam jangka panjang sembari memperhitungkan kepentingan stakeholder lain (Azwar, 2000). Sementara kelompok Negara maju yang tergabung dalam Organization for Ekonomic Coorporation and Devolopment (OECD) menggambarkan Corporate Governance sebagai “cara-cara manajemen perusahaan (para direktur) bertanggungjawab kepada pemiliknya (pemegang saham). Hal ini berarti bahwa pengelola perusahaan melaksanakan akuntabilitas dan trasparansi yang baik, sehingga kepentingan shareholders dan stakeholders terpenuhi secara baik” (Widilestariningtyas, 2000). Peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2000, merumuskan good governance yaitu: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. Good Corporate Governance ini dapat diterapkan apabila adanya empat faktor utama yang mendukung untuk dapat diterapkannya GCG, faktor pendukung yang dimaksud adalah

Universitas Sumatera Utara

akuntabilitas, transparansi, predictability dan partisipasi. Sebagaimana yang didefenisikan oleh Asia Development Bank (ADB) (Widilestariningtyas, 2000). “Corporate

Governance

berdasarkan

4

pilar

utama

yang

menopangnya,

yaitu:

Accountability, transparency, predictability dan participation. Accountability berarti tuntutan agar manajemen perusahaan memiliki kemampuan “Answerability” yaitu kemampuan untuk merespon pertanyaan dari stakeholder atas berbagai corporate action yang mereka lakukan. Transparency berarti tersedianya informasi yang akurat, relevan, dan mudah dimegerti yang dapat diperoleh secara low-cost. Predictability bararti perusahaan beroperasi dilokasi yang memiliki keteraturan hukum dan peraturan serta dalam konteks ekonomi memiliki kebijakan yang bersifat fair, effectif, dan uniform. Partisipasi, dibutuhkan untuk memperoleh data yang dapat dipercaya (reliable information) serta untuk meningkatkan peran serta stakeholder dalam proses checking atas kebijakan yang dilakukan perusahaan” (Azwar, 2000). Ada empat faktor utama yang mendukung GCG, maka GCG merupakan efektifitas perusahaan yang mempunyai tujuan untuk mendukung dan mendorong pengembangan perusahaan, pengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien. Menurut Institute on governance (1996), seperti dikutip Nisjar (1997), untuk menciptakan good governance perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut: 1.

Kerangka kerja tim (team work) antarorganisasi, departemen dan wilayah.

2.

Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan.

3.

Pemahaman dan komitmen terhadap memanfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.


4.

Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung risiko (risk taking) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistik dapat dikembangkan.

5.

Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan kepada asas pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional, dan tidak memihak (non-partisan).

2.2. Prinsip Good Corporate Governance Good Corporate Governance merupakan suatu proses transparansi didalam pengambalan keputusan, mengemukakan informasi dalam penyajian informasi kepada stakeholders, baik dimintak maupun tidak dimintak, mengenain kinerja operasional, keuangan dan resiko perusahaan. Tercapainya penerapan Good Corporate Governance yang mempengaruhi kinerja perusahaan, maka Good Corporate Governance mempunyai prinsip. Adapun prinsip-prinsip Good Corporate Governance

seperti yang dikemukan oleh Widilestariningtyas (2000)

secara umum adalah transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipasi. Menurut Surya dan Yustiavandana (2008), dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya Comporate Governance, maka prinsip Good Governance dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan budaya, dan tradisi masing-masing negara, seperti terlihat pada gambar berikut.

Fairness

Disclosure & GCG Transparancy Universitas Sumatera Utara

Gambar 2.1. Prinsip-prinsip Dasar Good Comporate Governance (GCG)

2.2.1. Disclosure & Transparancy Transparan secara harfiah adalah jelas (obvious) dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Transparansi mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut rumah sakit. Transparansi bisa dimulai dengan penyajian secara terbuka laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, kriteria yang terbuka tentang seleksi personil, informasi adanya seleksi, pengungkapan transaksi atau kontrak dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kedudukan istimewa, struktur kepemilikan, sampai kepada penyajian informasi tentang kemungkinan resiko yang dihadapi organisasi. Kepentingan manajemen dan karyawan juga akan terkait dengan prinsip transparansi, karena pada dasarnya mereka juga berhak untuk mengambil kondisi riil suatu perusahaan, apakah berada dalam keadaan sehat atau tidak. Sering kali perusahaan tidak transparansi baik terhadap pihak internal, maupun eksternal perusahaan, secara psikologis, karyawan dapat bekerja dengan kondisi yang lebih tenang dan lebih kondusif. Fakta menunjukkan ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pihak manajemen dan karyawan tidak


mengetahui adanya informasi tersebut, sehingga tidak dapat bersiap-siap. Hal ini jelas merugikan mereka semua (Surya, 2008). Suatu organisasi melalui implementasi prinsip transparansi, ada kejelasan perhitungan yang diberikan oleh perusahaan. Bukan saja hal tersebut akan lebih memuaskan bagi pihak manajemen dan karyawan, tetapi juga mengurangi risiko terjadinya pemogokan ataupun tuntutan yang berlebihan dari manajemen dan karyawan perusahaan, mengingat mereka telah mengetahui dasar-dasar yang diberikan untuk besar upah mereka. Dengan demikian penerapan prinsip GCG tidak sekedar dapat meningkatkan kepuasan pemegang saham dan kreditor, tetapi juga ingin meningkatkan kesejahteraan manajemen dan karyawan sebagai bagian integral dari stakeholders perusahaan (Surya, 2008). Transparansi publik masyarakat bahwa setiap pejabat publik berkewajiban membuka ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik (khususnya menyangkut dengan pengelolaan sumber daya publik) dengan membuka akses dan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat

2.2.2. Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat ditelusur sampai ke bukti dasarnya serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis.


Setiap karyawan dengan prinsip akuntabilitas, direksi dan dewan pengawas diberikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dimaksud, serta diawasi dan dikendalikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. Optimalisasi kinerja manajemen dan karyawan mendapat dukungan penuh dari penerapan prinsip akuntabilitas, yang dibutuhkan untuk menciptakan manajemen yang efektif dan efisien. Kebanyakan perusahaan kurang memperhatikan bagaimana manajemen perusahaan berjalan dan mempercayakan sepenuhnya kepada manajemen tersebut. Hal ini tidak tepat mengingat manajemen sendiri tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya mekanisme pengawasan yang andal. Berarti manajemen dan karyawan membutuhkan membutuhkan mekanisme check and balances yang dilakukan oleh komisaris. Mekanisme tersebut termasuk dalam pengecekan laporan keuangan secara berkala, pengawasan intensif terhadap semua lini manajemen, menentukan struktur dan besarnya manajemen yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan. Termasuk mencari sumber daya manusia yang bermutu dan benar-benar berguna bagi efektifitas perusahaan. Penerimaan karyawan tidak boleh didasarkan pada proses yang terbingkai dalam kerangka kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Intinya, manajemen dan karyawan harus dibimbing sedemikian rupa, sehingga mereka dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan baik (Surya, 2008). The oxford Advence Learner’s Dictionary menyatakan bahwa akuntabilitas adalah required or expected to give an explanation for one’s action. Artinya adalah, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya

terutama

di

bidang

administrasi

keuangan

kepada

pihak

yang

lebih

tinggi/atasannya.


Surya dan Yustiavandana (2008) menyatakan bahwa akuntabilitas ditunjukan untuk mencari jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai dan lain sebagainya. Akuntabilitas

dapat

dinyatakan

sebagai

kewajiban

untuk

memberikan

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindak seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggunjawaban. Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 2. Beberapa sistem secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 5. Jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katasilator perubahan manajemen instansi pemerintahan. Good governance principles yang selama ini menjadi acuan berbagai literatur yaituAsas kecermatan formal, fairplay, perimbangan, kepastian hukum formal, kepastian hukum amterial, kepercayaan, persamaan, kecermatan dan asas keseimbangan, dapat disarikan menjadi tiga hal


yaitu akuntabilitas publik, kapastian hukum (rule of law) dan transparansi publik (Mahmudi, 2007) Akuntabilitas publik masyarakat bahwa setiap pelaku dan tindakan pejabat publik, baik dalam membuat kebijakan (publik policy), mengatur dan membelajnakan keuangan negara maupun melaksanakan penegakan hukum haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahanperubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatanya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan. Implementasi kesemuanya sangat dibutuhkan sebagai syarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment). Pemerintahan akan mampu melaksanakan fungsi dalam kerangka good governance, bila diciptakan suatu sistem administrasi publik yang kooperatif dengan pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat. Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara manjer, pemegang saham, dewan komisaris dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kapada perusahaan dan pemegang saham.

2.2.3. Keadilan/ Kewajaran (Fairness) Fairness merujuk adanya perlakuan yang setara (equal) terhadap semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Penegakan


prinsip fairness ini terutama ditujukan terhadap pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Fairness juga perlu diperluas pada pola perlakuan kepada stakeholders lainnya, misalnya pola hubungan dengan karyawan. Keseimbangan hak pemilik mayoritas dan minoritas harus diperhatikan, sehingga tidak ada kelompok pemilik yang dirugikan. Demikian pula halnya dengan hak-hak karyawan, kreditur, serta pemasok dan langganan, harus ditetapkan secara jelas dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang terkait. Para anggota manajemen dan karyawan haruslah mendapat perlakuan yang seimbang dan wajar, sesuai dengan kedudukan masing-masing untuk mencapai suatu kinerja yang optimal. Sekali lagi prinsip fairness dari GCG memegang peranan penting untuk mengkonkretkan keseimbangan tersebut. Berbeda dengan kepentingan pemegang saham, keseimbangan bagi menajemen dan karyawan yang berupa pemberian upah yang disesuaikan dengan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian, kesejahteraan mereka dapat lebih terjamin dan implikasinya memungkinkan manajemen perusahaan berjalan dengan lebih baik. Kepentingan manajemen juga berkaitan dengan masalah kenaikan pangkat atau renumerasi dari manajemen karyawan. Hal ini penting karena sistem reward yang baik mampu meningkatkan motivasi kerja dan kinerja di suatu perusahaan. Tidak dapt dipungkiri bahwa perasaan dihargai merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia. Pemberian reward yang tepat akan menimbulkan semangat dari manajemen dan para karyawan untuk bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Diharapkan dapat tercipta suasana kerja yang berisikan sumber daya manusia yang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan dengan cara-cara yang wajar dan fair (Surya, 2008).


Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutatama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dengan keterbukaan informasi yang penitng serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.


2.2.4. Partisipasi atau responsibilitas (Responsibility) Partisipasi merupakan keterlibatan yang aktif, kalau pada suatu organisasi tentunya dari setiap pelaku organisasi dan stakeholders lain dalam menunjang peningkatan nilai organisasi. Dari definisi tersebut kita dapat memahami bahwa top manajemen (Kepala Biro), disebut sebagai pemegang kendali organisasi. Dengan demikian selain ketiga pihak tersebut dapat kita kategorikan sebagai bukan partisipan utama tetapi sebagai partisipan pendukung. Apa yang dilakukan oleh partisipan tentunya disebut partisipasi. Partisipasi yang dimaksud adalah pemenuhan tanggung jawab, hak, dan wewenang serta tindakan-tindakan lain yang yang patut diambil oleh seseorang sesuai jabatannya (Sedarmayanti, 2003). Suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yaitu kinerja yang diharapkan dengan penerapan konsep good corporate governance. Penerapan GCG dalam rangka mencapai organisasi rumah sakit yang bersih dan berwibawa serta mampu menyediakan pelayanan kepada masyarakat umum dengan lebih baik lagi dan memuaskan. Berdasarkan uraian di atas prinsip-prinsip GCG tersebut dapat dilihat dari sikap trasparansi, independensi, serta akuntabilitas dari seorang manajer sangat mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Dan ini merupakan tindakan dari perusahaan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Sedarmayanti, 2003)

2.3. Kinerja Kinerja karyawan dilihat dari kinerja Corperate Governance Internal perusahaan. Jika kinerja Corperate Governance Internal sudah baik, maka kinerja perusahaan baik dan


juga sebalikya, jika kinerja Corperate Governance Internal perusahaan tidak baik, maka kinerja perusahaanpun tidak baik (Mardjana, 2000). Sejak munculnya iklim yang lebih demokrasi dalam pemerintahan, kinerja instansi pemerintah semakin menjadi sorotan dan masyarakat mulai banyak menuntut nilai yang diperoleh atas pelayanan yang diberikan instansi pemerintah. Tuntutan tersebut diutarakan karena masyarakat masih merasa belum puas atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas belum dilakukan secara obyektif sampai saat ini. Hal tersebut disebabkan karena belum dilaksanakannya sistem pengukuran kinerja yang berisi keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah. Kata “Kinerja” merupakan istilah yang diberikan untuk kata “performance” di dalam bahasa Inggris, yang berarti pekerjaan/perbuatan. Dalam kamus Bahasa Indonesia (1995), pengertian kinerja diartikan sebagai sesuatu yang harus dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemauan kerja. Dalam pengertian lebih luas, kata-kata performance selalu digunakan dengan kata-kata seperti job performance atau work performance yang berarti hasil kerja atau prestasi. Dari beberapa pendapat tentang pengertian kinerja sebagai prestasi dan kemampuan kerja, maka umumnya para ahli manajemen memberikan pengertian yang sama antara kinerja dengan prestasi kerja, atau juga dengan produktivitas kerja (Dessler, 1994). Robbins (1996), mendefinisikan prestasi kerja karyawan sebagai hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Oleh karena itu prestasi kerja umumnya menyangkut dengan pekerjaan atau macam


pekerjaan manusia yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan kemampuan/ketrampilan serta lingkungan daripada pekerjaan tersebut. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum ketrampilan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional (Permana, 2005). Menurut Permana (2005), kinerja adalah penampilan hasil karya personil baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personil, penampilan hasil karya maupun struktur, tetapi juga pasa keseluruhan jajaran personil dalam organisasi. Kinerja merupakan suatu kesuksesan di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja sendiri dalam pekerjaan yang sesungguhnya tergantung kepada kombinasi antara kemampuan dan iklim kerja yang mendukungnya (Prihadi, 2004). Pada organisasi pelayanan kesehatan, sangatlah penting untuk memiliki instrumen penilaian kinerja yang efektif bagi tenaga kerja profesional termasuk tenaga administrasi. Proses evaluasi kinerja profesional menjadi bagian terpenting dalam upaya manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi secara efektif (Gibson, 1997). Tenaga administrasi yang berada di rumah sakit memiliki peranan yang sangat besar dalam penentuan keberhasilan organisasi pelayanan rumah sakit. Kinerja karyawan administrasi dalam usaha meningkatkan pelayanan rumah sakit menjadi faktor penentu


keberhasilan akhir dari pelayanan yang diterima oleh pasien dan keluarga pasien (Santoso Soeroso, 2003). Prestasi kerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh seseorang karyawan dalam periode tertentu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Jadi untuk menilai kinerja karyawan dibutuhkan penilaian kerja. Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi karyawan kepada organisasi selama periode tertentu. Melalui penilaian kinerja, karyawan mendapatkan informasi mengenai seberapa baik ia bekerja jika dibandingkan dengan standar organisasi. Dengan kata lain karyawan mendapatkan umpan balik atas kinerja mereka sebagai pedoman perilaku di masa depan. Sehingga diperlukan penilaian kinerja yang dilakukan secara benar dan tepat agar hasilnya dapat djadikan informasi terhadap fokus strategik organisasi (Santoso Soeroso, 2003). Pengertian kinerja menurut Simamora (1999), adalah : Suatu kemempuan orang atau kelompok untuk mencapai sesuatu yang hendak dicapai maupun prestasi yang akan diperhatikan pada orang maupun kelompok lain. Jika kinerja dikaitkan dengan pengertian prestasi yang diperlihatkan, maka dapat dilihat dari tingkat produksi, volume penjualan, meningkatkan sumber daya tenega kerjanya, efisiensi biaya produksi dan tingkat laba yang dihasilkan.

2.3.1. Indikator Kinerja Menurut Prawirosentono (1999) dalam rangka mengukur kinerja instansi dan mengukur kinerja perorangan sebagai pelaksana diperlukan menciptakan standar ukuran kinerja organisasi terlebih dahulu. Standar kinerja harus sesuai dengan tujuan organisasi diproyeksikan ke dalam standar kinerja para pelaku dan unit-unit organisasi tertentu.


Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja haruslah merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai. Menurut Robbins (1996) memberikan pengertian tentang kinerja sebagai kemampuan kerja seseorang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya kinerja berkenaan dengan usaha dan kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan masyarakat pada umumnya. Indikator dari kinerja karyawan sebuah rumah sakit dapat dinilai dari beberapa aspek, seperti dijelaskan berikut ini: 1. Disiplin dalam bekerja. Karyawan mempunyai tingkat disiplin dalam bekerja, baik pada saat datang ketempat kerja maupun pada saat pulang kerja 2. Kerjasama dalam tugas. Karyawan mampu melakukan kerjasama dengan karyawan lain dalam menyelesaikan setiap beban kerja yang sedang dihadapi oleh karyawan bersangkutan. 3. Target pekerjaan. Karyawan mampu menyelesaikan setiap target kerja yang telah dibebankan oleh pimpinan kepada karyawan bersangkutan. 4. Bertanggung jawab atas pekerjaan. Karyawan mampu bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan tanpa harus menunda-nunda pekerjaan. 5. Semangat dalam bekerja. Adanya dorongan yang menyebabkan melakukan pekerjan secara lebih giat, sehingga dengan demikian pekerjaan akan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih baik.


6. Sikap terhadap pekerjaan. Karyawan dapat menunjukkan sikap senang untuk hal-hal baru berkaitan dengan tugas. Dengan adanya tantangan dalam bekerja karyawan akan mampu menemukan hal-hal baru dalam meningkatkan kinerjanya. 7. Standar kerja. Seorang karyawan akan dapat memahami terhadap standar-standar kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan Dalam hal ini manajemen harus melihat kemampuan karyawan agar dapat memenuhi standar kerja yang telah ditentukan. 8. Ketekunan bekerja. Karyawan mampu membuat kesepakatan tentang tugas-tugas dan standar kerja dan mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dengan ketekunan. 9. Kecermatan. Karyawan mempunyai kemampuan dalam mengamati kondisi lingkungan kerja, dan memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap kondisi-kondisi di lingkungan kerjanya. Berdasarkan indikator tersebut diatas, maka penilaian kinerja karyawan bagian administrasi rumah sakit dapat dilakukan metode seperti yang telah disebutkan diatas, sehingga dengan penilaian tersebut akan diketahui bahwa seorang karyawan mempunyai kinerja yang baik, sedang atau justru tidak baik. Disiplin merupakan usaha-usaha mencapai tujuan perusahaan sering tidak tercapai secara maksimal jika karyawan dalam bekerja kurang mematuhi disiplin atau peraturanperaturan yang ditetapkan perusahaan. Handoko (1985) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Kemudian juga terdapat dua tipe kegiatan pendisiplinan yaitu :


a. Disiplin Preventif, maksudnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendorong agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah, sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri antara para karyawan. Dengan cara ini para karyawan menjaga disiplin diri mereka bukan semata-mata karena dipaksa manajemen. b. Disiplin Konektif, maksudnya kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan cobaan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan konektif sering berupa, suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan, sebagai contoh upaya peningkatan atau skorsing. Pendisiplinan merupakan suatu faktor yang diperlukan dalam suatu organisasi, dimana dalam membuat peraturan-peraturan tersebut harus tegas dan konsisten sehingga setiap peraturan yang dibuat dapat dipenuhi.

2.4. Landasan Teori Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

seperti yang dikemukan oleh

Widilestariningtyas (2000) secara umum adalah transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipasi. Surya dan Yustiavandana (2008) juga menjelaskan bahwa dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya Comporate Governance, maka prinsip Good Governance dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan budaya, dan tradisi masing-masing negara yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipasi. Tujuan utama penerapan prinsip GCG adalah mencapai optimalisasi kinerja, maka kepentingan manajemen dan karyawan haruslah mendapat perlakuan yang seimbang dan wajar sesuai dengan kedudukan masing-masing. Hal ini penting karena sistem reward yang


baik mampu meningkatkan motivasi dan kinerja disuatu organisasi. Seharusnya melalui prinsip GCG ada kejelasan perhitungan yang diberikan oleh organisasi perusahaan. Optimalisasi kinerja karyawan juga mendapat dukungan penuh dari penerapan prinsip akuntabilitas (Surya, 2008). Menurut Robbins (1996), Indikator dari kinerja karyawan sebuah rumah sakit dapat dinilai dari beberapa aspek, yaitu disiplin, kerjasama dalam tugas, target pekerjaan, bertanggung jawab atas pekerjaan, semangat dalam bekerja, sikap terhadap pekerjaan, standar kerja, ketekunan bekerja dan kecermatan.

2.5. Kerangka Konsep Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian ini maka dapat digambarkan kerangka konsep sebagai berikut :

Prinsip GCG Transparansi (x1) Akuntabilitas (x2)

Kinerja Karyawan Administrasi RS (y)

Keadilan (x3) Partisipasi (x4) Sumber : Surya dan Yustiapandana (2008), diolah.

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Pada bagian ini dikemukakan beberapa definisi dari kerangka konsep dalam memahami

Recommend Documents