BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1.
Konsep Zakat Tugas hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt adalah beribadah kepada-Nya. Cara beribadah kepada Allah dilakukan dengan (lebih menekankan melalui) jasmani (badaniyyah) saja atau dengan harta benda (maliyah) atau melalui keduanya. Salah satu bentuk ibadah dengan harta benda (maliyah) adalah zakat.
2.1.1. Definisi Zakat Secara etimologis, kata zakat berasal dari kata zakaa, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan dan beres. Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut UU No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. menurut Yusuf al-Qardhawi (2011 : 45), pengertian zakat secara etimologi syari’at: Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti. 16
Menurut istilah, zakat ialah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Didin Hafidhuddin mendefinisikan zakat yaitu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Dalam pengertian zakat tersebut tercakup pengertian zakat mal (zakat harta) dan zakat fitrah (zakat jiwa). Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (muzakki) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Definisi lain tentang zakat ialah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nipan Abdul Halim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat ialah suatu syariat yang mengajarkan kepada segenap kaum kaya yang penghasilannya
mencapai
nishab
(kadar
minimal)
tertentu
agar
mengeluarkan sebagian kecil dari penghasilannya itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada keterkaitan erat antara makna zakat secara bahasa dan istilah, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam konteks penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci itu disifatkan
17
untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Artinya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Kata suci itu jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Secara filosofis, fungsi zakat bagi manusia adalah membersihkan dari kesalahan dan kecurangan dalam meraih keinginan selama ini. Menurut istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Salah satu ajaran penting yang terdapat dalam agama Islam adalah urgensi zakat kaitannya dengan pengentasan kaum dhu’afa dan mustadzafiin. Sebagai sebuah dinamika keagamaan, zakat merupakan bentuk kesaksian manusia (syahadah al-insan) pada rukun Islam yang keempat dihadapan Allah yang muaranya tertuju pada dimensi kemanusiaan. 2.1.2.
Dasar Hukum Zakat Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat yaitu: 1. QS. al-Taubah ayat 103 “Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
18
2. QS.al-Baqarah ayat 43. “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku”.
3.
QS.al-Hajj ayat 78. “Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berpegangteguhlah kamu dengan tali Allah yang Dia merupakan Wali bagi kamu’.:
4. QS. Ali 'Imran ayat 180. .“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Berdasarkan beberapa ayat Alquran itu telah jelaslah bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Alquran telah mendeskripsikan zakat secara jelas dan gamblang.
Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat
merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Alquran selalu berdampingan dengan salat. Oleh karena itu, salat dan puasa tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi lain.
19
Istilahnya bahwa salat merupakan ibadah badaniyah dan zakat merupakan ibadah maliyah (harta). Salat merupakan hubungan vertikal murni kepada Allah, sedangkan zakat lebih bersifat horizontal dan sosial (ijtima’iyah). Begitu besarnya keterkaitan antara salat dan zakat, sehingga Ibn Katsir sebagaimana yang dikutip oleh Nipan Abdul Halim mengatakan bahwa amal seseorang itu tidak berguna, kecuali ia melaksanakan salat dan menunaikan zakat sekaligus. Kewajiban zakat didalamnya terdapat dimensi sosial dan dimensi ibadah yang menyatu secara integral. Inilah keunikan ajaran Islam, yang tidak menarik garis pemisah antara institusi sebagai ibadah di satu pihak dan konteks sosial di pihak lain. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan salat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. 2.1. 3. Prinsip, Fungsi, dan Tujuan Zakat Menurut Yusuf Al- Qardhawi (2011 : 34) mengenai prinsip, fungsi, dan tujuan zakat:
1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. 2.
Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
20
3.
Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4.
Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (hurr). 6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan. Secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuantujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit. Tujuan-tujuan itu antara lain: a. Menyucikan harta dan jiwa muzakki. b. Mengangkat derajat fakir miskin. c. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya. d. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. e. Menghilangkan sifat kikir dan dan loba para pemilik harta. 21
f. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin. g. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya. h. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta. i. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya. j. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah. k. Berakhlak dengan akhlak Allah. l. Mengobati hati dari cinta dunia. m. Mengembangkan kekayaan batin. n. Mengembangkan dan memberkahkan harta. o. Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan beribadat kepada Allah SWT. p. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. q. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. 2.2. Konsep tentang Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 2.2.1. Pengertian Pengelolaan Zakat Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan dan keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat :
22
a. pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Pasal 1 Ayat (1)) b. muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat (Pasal 1 Ayat (3)) c. mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat (Pasal 1 Ayat (4)) 2.2.2. Azas dan Tujuan Pengelolaan Zakat Agar tujuan sumber dana dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, maka dalam pengelolaan zakat tersebut harus berdasarkan iman dan taqwa agar dapat mewujudkan keadilan sosial, kemashlahatan keterbukaan dan kepastian hukum sesuai jiwa pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 4). Tujuan zakat menurut Kurnia (2008:9) adalah : Untuk mecapai keadlian sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.
23
Tujuan zakat dalam bidang moral menurut Kurnia (2008:9) adalah : Zakat dapat mengikis dari ketamakan dan keserakahan hati orang-orang kaya. Pada bidang sosial, zakat berfungsi menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan zakat. Adapun tujuan pengelolaan zakat paling tidak adalah meliputi hal berikut: a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat sesuai dengan tuntutan agama. b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahtraan masyarakat dan keadilan sosial. c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Pasal 5). 2.2.3. Organisasi Pengelola Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu kota Negara dibentuk oleh presiden atas usul menteri, sedangkan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berkedudukan di Ibu kota Prospinsi, Kabupaten dan Kecamatan dibentuk oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat atas usul kepala kantor Departemen Agama setempat. Di setiap kelurahan dan desa dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZ Kecamatan. Demikian pula BAZNAS dan BAZDA yang lain dapat dibentuk UPZ di instansi Pemerintah dan swasta sesuai dengan tingkatannya dan sesuai kebutuhan. Susunan dan tata kerja BAZ dan UPZ diatur lebih lajut dengan keputusan Menteri. Selain oleh BAZ, pengelolaan zakat juga dapat 24
dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dan keberadaannya dikukuhkan oleh pemerintah setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2.2.4. Persayaratan Lembaga Pengelola Zakat Mahmudi (2009 : 12) salah satu syarat pendirian LAZ adalah berbadan hukum yayasan. berdasarkan Undang-undang yayasan, struktur organisasi yayasan terdiri atas tiga unsur yaitu pembina pengurus dan pengawas. Yusuf AlQardhawi (Ibid : 551) menyatakan seorang amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut: 1. beragama Islam. 2. mukallaf. Yaitu orang yang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus ummat 3. memiliki sifat amanah atau jujur. 4. mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, akan mengundang kepercayaan dari masyarakat. 5. memiliki sebaikbaiknya.
kemampuan
untuk
melaksanakan
tugas
dengan
6. kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Di Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 581 Tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis antara lain adalah : a. b. c. d. e. f.
berbadan hukum ; memiliki data muzakki dan mustahiq ; memiliki program kerja yang jelas memiliki pembukuan yang baik ; melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit . Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi g. dari setiap lembaga pengelola zakat.
25
2.3.
Akuntansi
2.3.1.
Definisi Akuntansi Adapun definisi mengenai Akuntansi ,beberapa diantaranya : Menurut American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya” Menurut buku A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) “Proses mengidentifikasikan, mengukur, dan manyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternative dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya,” Menurut Accounting Principle Board (APB). “Akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif,”
2.3.2. Proses Akuntansi Akuntansi
(Kieso,2005);
yang
dialih
bahasakan Gina
Gania
merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari suatu periode ke periode berikutnya.Diawali dari pengumpulan dan pencatatan data-data transaksi keuangan sampai tersedianya laporan keuangan perusahaan. “ Akuntansi adalah sistem informasi yang mengindentifikasi,mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi suatu perusahaan kepada pihak yang berkepentingan.”
26
Adapun maksud dari identifikasi, pencatatan dan mengkomunikasikan menurut Kieso, yang dialih bahasakanoleh Gania ( 2005 ; 4 ) yaitu : Identifikasi adalah Proses mengindentifikasi dan pengukuran data yang relevan sesuai dengan aktifitas ekonomi suatu perusahaan. Pencatatan adalah Proses mencatat suatu kegiatan ekonomi perusahaan yang telah di identifikasi untuk menyediakan sejarah aktivitas keuangan suatu perusahaan. Pencatatan meliputi kronologi aktifitas kegiatan yang sistematis dan terukur dalam nilai mata uang.Dalam mencatat kegiatan ekonomi di klarifikasikan dan diringkas. Pengkomunikasian adalah Proses mengkomunikasikan atau melaporkan kegiatan ekonomi perusahaan yang telah di identifikasi dan dicatat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.Informasi keuangan dikomunikasikan melalui Laporan akuntansi, bentuk yang paling umum digunakan adalah laporan keuangan.Untuk melaporkan informasi keuangan menjadi berarti,akuntan melaporkan data yang harus dilaporkan sesuai standar prosedur yang berlaku.Informasi dari transaksi yang sama diakumulasi dan ditotal. Elemen paling penting saat mengkomunikasikan kegiatan ekonomi adalah saat akuntan memiliki kemampuan untuk menganalisa dan mengartikan informasi
yang
dilaporkan.
Analisa
tersebut
meliputi
penggunaan
ratio,persentase,grafik,bagan untuk menyoroti trend keuangan yang signifikan dan hubungannya.Mengartikan informasi keuangan meliputi menjelaskan fungsi,arti dan batasan dari data yang dilaporkan. 2.3.3. Pencatatan Akuntansi Dalam akuntansi metode pencatatan berbasis kas dan akrual sudah lama dibicarakan dan pada akhirnya ditetapkan dominan dasar akrual dan hanya transaksi tertentu saja yang menggunakan metode pencatatan kas.Pencatatan yang menggunakan metode kas biasanya transaksi tersebut masih bersifat fifty-fifty atau kemungkinan gagalnya lebih besar. Ada 2 (dua) macam pencatatan akuntansi menurut Kieso, yang dialih bahasakan
Gania 27
(2005:45) yaitu Basis Kas dan Basis Akrual, yang secara luas digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Basis Kas Pada akuntansi berbasis kas, pencatatan transaksi dilakukan apabila ada aliran uang sehingga kita tidak akan melakukan pencatatan suatu transaksi jika belum ada aliran uang yang diterima atau dikeluarkan. Pencatatan penerimaan pada kas atau bank apabila ada aliran uang ke dalam kas atau bank yang diperlakukan sebagai pendapatan dan pengeluaran kas atau bank apabila ada aliran uang ke luar dari kas atau bank diperlakukan sebagai beban atau biaya. Kelemahan akuntansi berbasis kas yaitu metode pencatatan ini kurang menggambarkan kejadian ekonomis laporan keuangan. Akuntansi basis kas banyak diterapkan oleh organisasi nirlaba karena alasan kepraktisan, tanpa mengetahui lebih dalam pengaruh atas penggunaan basis kas. Dengan pilihan basis kas banyak sekali kejadian transaksi yang terjadi tetapi belum dikeluarkan/diterima uangnya yang tidak dicatat dan rawan terhadap kesalahan. 2. Basis Akrual Akuntansi berbasis akrual adalah metode pencatatan suatu transaksi tanpa memperhatikan apakah terdapat aliran uang masuk atau keluar pada saat kejadian transaksi, pengaruh dari suatu kejadian transaksi langsung diamati pada saat terjadinya. Dalam sistem pencatatan berbasis akrual mau tidak mau harus diterapkan sistem alokasi yang umumnya dilakukan secara 28
subjektif arbitrer karena pembebanan biaya,pengakuan pendapat, dan prinsip "maching"nya
harus mematuhi prinsip "time
period".Artinya jika beban biaya adalah untuk mendapatkan penghasilan
atau
pada
periode
tahun
buku
yang
dilaporkan,kendatipun belum dibayar harus diperhitungkan karena memang sudah merupakan hak atau kewajiban entitas. Contohnya : Pengiriman invoice atau tagihan akan dicatat sebagai pengakuan pendapatan dan pembelian barang secara kredit akan dicatat sebagai bentuk pengakuan biayanya. Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), organisasi diasumsikan akan hidup terus (going concern) untuk jangka waktu yang panjang, sehingga pencatatan yang dilakukan harus menggunakan basis akrual. 2.3.4. Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan organisasi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi dapat dibuat oleh manajemen dengan merujuk pada PSAK. Dengan membuat kebijakan akuntansi sendiri, maka manajemen dapat mengatur halhal khusus sesuai dengan karakter dan dinamika organisasi. Namun, jika manajemen tidak membuat kebijakan akuntansi maka dapat atau dianggap menggunakan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK. Jadi baik organisasi nirlaba maupun organisasi bisnis, penyusunan dan penerapan kebijakan akuntansi hampir tidak berbeda. 29
Kebijakan akuntansi dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi : 1. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan. 2. Dapat diandalkan, dengan pengertian : a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan organisasi, b. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya, c. Netral yaitu bebas dari keberpihakan, d. Mencerminkan kehati-hatian e. Mencakup semua hal yang material 2.3.5. Laporan Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba (PSAK No. 45) Setelah transaksi dicatat secara harian dan diikhtisarkan pada waktuwaktu tertentu (bulanan), sistem akuntansi harus menghasilkan informasi akuntansi
yang
akan
didistribusikan
kepada
para
pihak
yang
berkepentingan. Informasi akuntansi disebut juga laporan keuangan. Komponen laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK no. 45 (2010,10) ada 4 (empat) macam yaitu : a. Laporan Posisi Keuangan, b. Laporan Aktivitas, c. Laporan Arus Kas, dan d. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi
30
dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak-pihak lain untuk menilai: (a) kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan (b) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.
Gambar 2.1 Laporan posisi keuangan
31
Laporan Aktivitas Tujuan dan fokus laporan aktivitas adalah difokuskan pada organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih dalam laporan posisi keuangan.Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, aktiva bersih terikat temporer, dan aktiva bersih tidak terikat dalam suatu periode Contoh laporan aktivitas
. Gambar 2.2 Laporan Aktivitas
32
Laporan Arus Kas Tujuan laporan arus kas: Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
Gambar 2.3 Laporan Arus Kas
33
2.3.6. Penyajian Laporan Keauangan Syariah (PSAK No. 101) PSAK
No.
101
bertujuan
untuk
mengatur
penyajian
dan
pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan - keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: (a) aset; (b) kewajiban; (c) dana syirkah temporer; (d) ekuitas; (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; (f) arus kas; (g) dana zakat; dan (h) dana kebajikan. 34
Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. 2.3.7. Laporan Akuntansi untuk Zakat (PSAK No. 109) PSAK No. 109 tentang zakat ini menjelaskan tentang aturan pengakuan,pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.PSAK ini tidak berlaku untuk organisasi syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak /sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101:
Penyajian Laporan
Keuangan Syariah. Karakteristik Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak
periodik), tarif zakat (qadar),
dan
peruntukannya.Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.
Pengakuan dan Pengukuran Zakat 35
Pengakuan awal Penerimaan
zakat
diakui
pada
saat
kas
atau
aset
lainnya
diterima.Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia,maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.
Pengukuran setelah pengakuan awal Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang
dana
amil
tergantung
dari
sebab
terjadinya
kerugian
tersebut.Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
Penyaluran zakat 36
Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. Infaq/Sedekah Pengakuan awal Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
Pengukuran setelah pengakuan awal Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/ sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/ sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.Amil dapat pula menerima aset nonkas yang 37
dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana. Penyaluran infaq/sedekah Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.Penyaluran infak / sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.Penyaluran infak / sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana
bergulir dicatat sebagai piutang
infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.
Dana Nonhalal 38
Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.
PENYAJIAN Amil menyajikan dana zakat , dana infak /sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). PENGUNGKAPAN Zakat Amil harus mengungkapkan hal - hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada (PSAK 109,8) : (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima; (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas; (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; (e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: i. sifat hubungan istimewa; ii. jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan iii. presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Infaq/Sedekah 39
Amil harus mengungkapkan hal - hal berikut terkait dengan transaksi infak / sedekah, tetapi tidak terbatas pada (PSAK109,9) : (a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas; (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak / sedekah , seperti persentase pembagian , alasan , dan konsistensi kebijakan; (c) kebijakan penyaluran infak / sedekah , seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima; (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada,maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya; (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah; (f) penggunaan dana infak / sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada , jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya; (g) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah; (h) rincian dana infak / sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan (i) hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: i. sifat hubungan istimewa; ii. jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan iii. presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Selain membuat pengungkapan di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut: (a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan (b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. 40
