BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1
Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dalam bukunya, Subandi (2014:87) mengatakan ada 3 faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Akumulasi Modal Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Investasi jenis ini sering diklasifikasikan sebagai investasi sektor produktif, yaitu berupa pabrik-pabrik, mesinmesin, dan lain-lain. Di samping itu ada investasi lainnya yang dikenal dengan sebutan infrastruktur sosial dan ekonomi berupa jalan raya, sanitasi, komunikasi, fasilitas irigasi. Ada juga investasi insani yang berupa pendidikan. Semua jenis investasi tersebut menyebabkan terjadinya akumulasi modal dimana akan menambah sumberdaya-sumberdaya baru atau meningkatkan sumberdaya yang ada, tetapi ciri-ciri utamanya adalah menyangkut suatu trade-off antara konsumsi sekarang dan konsumsi yang akan datang.
Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk dapat merangsang pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak angkatan kerja berarti semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.
Kemajuan Teknologi Kemajuan teknologi merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ada tiga macam klasifikasi kemajuan teknologi yaitu : netral, hemat tenaga kerja, hemat modal.
15
16
2.2
Teori Pertumbuhan Ekonomi Todaro dalam Subandi (2014:44) mengklasifikasikan teori-teori pertumbuhan
ekonomi yang ada dalam 4 pendekatan, yaitu : o Teori Pertumbuhan Ekonomi Linear. Didalam pendekatan ini terdapat teori Adam Smith yang membagi tahapan pertumbuhan menjadi 5 tahap, yaitu di mulai dari masa perburuan, masa berternak, bercocok tanam, perdagangan dan masa industri. Ada juga
teori Karl Marx
yang membagi evolusi
perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu dimulai dari feodalisme, kapitalisme¸ dan yang terakhir sosialisme. Didalam pendekatan ini juga terdapat teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan
oleh
W.W
Rostow,
dimana
menurut
Rostow
pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam 5 tahap, yang pertama masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerak menuju kematangan dan yang terakhir tahap konsumsi masa tinggi. o Teori Revolusi Ketergantungan Internasional (Dependensia) Teori dependensia berusaha menjelaskan penyebab keterbelakangan ekonomi yang dialami oleh negara-negara berkembang. Asumsi dasar teori ini adalah pembagian perekonomian dunia menjadi dua golongan, yang pertama adalah perekonomian negara-negara maju dan kedua adalah perekonomiann negara-negara sedang berkembang. o Teori Neo-Klasik Penganut teori ini berpendapat bahwa keterbelakangan tidak disebabkan oleh eksploitasi negara pusat kepada periferi, melainkan leih pada pengaruh intern dalam negara yang terbelakang tersebut. Besarnya campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, merebaknya korupsi, kurangnya investasi bidang ekonomi, serta kesalahan dalam mengalokasikan
sumber
daya,
keterbelakangan negara tersebut.
merupakan
sumber
utama
17
o Teori Perubahan Struktural Didalam pendekatan ini terdapat teori Boeke tentang dualisme sosial, teori pembangunan Arthur Lewis, teori pola pembangunan oleh Hollis Chenery, dan teori Harrod-Domar.
2.2.1 Teori Harrod-Domar Teori Harrod-Domar dikembangkan oleh dua ahli ekonomi sesudah Keynes, yaitu Evsey Domar dari Massachusetts Institute Of Technology dan Sir Roy F. Harrod dari Oxford University. Domar mengemukakan teorinya pertama kali pada tahun 1947 dalam Journal American Economic Review, sedangkan Harrod mengemukakan teorinya pada tahun 1939 dalam Economic Journal. Jadi teori tersebut sebenanrnya dikembangkan sendiri-sendiri, namun karena inti teori tersebut sama, maka sekarang dikenal sebagai teori Harrod- Domar. Teori Harrod Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Sedangkan Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi dalam
pertumbuhan
ekonomi.
Investasi
berpengaruh
terhadap
permintaan agregat, yaitu melalui penciptaan pendapatan dan terhadap penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi. Selama investasi neto tetap berlangsung pendapatan nyata dan output terus meningkat. Jadi apabila perkembangan ekonomi hendak dipertahankan dalam jangka panjang, maka investasi senantiasa harus diperbesar, agar pertumbuhan pendapatan dapat cukup menjamin penggunaan kapasitas produksi secara penuh atas stok modal yang sedang tumbuh.
18
2.3
Penanaman Modal Penanaman modal yang terdapat dalam suatu negara terbagi dalam 2 kategori :
penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal ini biasa juga disebut dengan investasi. Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, “penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.” Menurut Lusiana (2012:36), investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu (perseorangan) atau badan hukum dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya baik berbentuk uang tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak kekayaan intelektual, maupun keahlian. Sedangkan menurut Sornarajah (2003) dalam Lusiana (2012:38), “investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.” Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penanaman modal adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
2.3.1 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Lusiana (2012:58) PMDN merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan penanam modal dalam negeri. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha/hukum Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia ataupun badan usaha.
19
2.3.2 Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) Penanaman modal asing menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat (3) adalah “kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dalam negeri.” Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Modal asing adalah modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki pihak asing. David K. Eitemen dalam Lusiana (2012:23) mengemukakan sebuah teori dimana dalam teori tersebut diuraikan motif-motif yang mempengaruhi arus penanaman modal asing ke negara penerima modal. Motif-motif tersebut adalah motif strategis, motif perilaku, dan motif ekonomi. Didalam motif strategis dibedakan dalam hal : mencari pasar, mencari bahan baku, mencari efisiensi produksi, mencari pengetahuan dan mencari keamanan politik. Sedangkan yang dimaksud dengan motif perilaku merupakan rangsangan lingkungan eksternal dan yang lain dari organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok. Dan untuk motif ekonomi, motif ekonomi merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.
2.3.3 Jenis-jenis Penanaman Modal Menurut Lusiana (2012:39) pada dasarnya kegiatan penanaman modal diklasifikasikan atas dua kategori besar, yaitu : • Investasi Langsung Atau Penanaman Modal Jangka Panjang. Penanaman modal jangka panjang ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal, melakukan kerja
sama
operasi
tanpa
membentuk
perusahaan
baru,
mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam
20
perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial maupun memberikan lisensi dan lain-lain. • Investasi Tidak Langsung Atau Penanaman Modal Tidak Langsung. Penanaman modal tak langsung umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual-beli saham ataupun mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.
2.3.4 Asas-asas Penanaman Modal Didalam Undang-undang nomor 25 tahun 2007 pada pasal 3 ayat (1) asas-asas penanaman modal adalah •
Asas Kepastian Hukum Merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
•
Asas Keterbukaan Asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
•
Asas Akuntabilitas Asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
•
Asas Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara Merupakan asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan , baik antara penanaman modal
21
dalam negeri dan penanaman modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya. •
Asas Kebersamaan Asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
•
Asas Efisiensi Berkeadilan Asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan
efisiensi
berkeadilan
dalam
usaha
untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat.
•
Asas Berkelanjutan Asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan
melalui
penanaman
modal
untuk
menjamin
kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. •
Asas Berwawasan Lingkungan Asas penanaman modal yang dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
•
Asas Kemandirian Asas
penanaman
modal
yang
dilakukan
dengan
tetap
mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. •
Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional Merupakan asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi dalam kesatuan ekonomi nasional.
22
2.3.5 Tujuan Penanaman Modal Masih
didalam
Undang-undang
nomor
25,
adapun
tujuan
penyelenggaraan penanaman modal adalah i. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. ii. Menciptakan lapangan kerja. iii. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. iv. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. v. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. vi. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. vii. Mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riel dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. viii. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.3.6 Prinsip-prinsip Penanaman Modal Dalam bukunya, Lusiana (2012:80) menulis beberapa prinsip-prinsip penanaman modal dari WTO dan TRIMs yang telah menjadi bagian juga prinsip-prinsip penanaman modal di negeri ini. Umumnya prinsip-prinsip ini hampir sama dengan asas-asas penanaman modal yang ada. Prinsip-prinsipnya, yaitu •
Prinsip Non Diskriminasi Prinsip ini menyatakan bahwa kemudahan yang diberikan kepada suatu negara juga harus diberikan untuk negara lain. Prinsip ini juga tidak membedakan penanam modal asing maupun dalam negeri.
•
Prinsip Most Favoured Nation Prinsip kesetaraaan, prinsip ini menuntut perlakuan sama dari negara host country terhadap penanam modal dari negara asing
23
yang satu dengan penanam modal asing dari negara lainnya yang melakukan aktivitas dimana penanaman modal dilakukan. •
Prinsip National Treatment Prinsip yang mengharuskan negara host country untuk tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri di negara host country atau di suatu wilayah teritori negara tertentu; namun demikian PMA yang masuk ke suatu negara tertentu untuk mendapatkan perlakuan sama berdasarkan prinsip national treatment harus didirikan dan tunduk pada hukum yang berlaku di host country.
•
Prinsip Transparansi Prinsip transparansi mewajibkan semua anggota mempublikasikan seluruh peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan serta seluruh keputusan dan ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah yang berdampak kepada perdagangan jasa.
•
Prinsip Keberlangsungan Lingkungan Hidup Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijaksana akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk itu pandangan jangka pendek
yang berorientasi ekonomi harus diubah
menjadi
pandangan atau paradigm keberlanjutan yang bertumpu pada pemikiran perlunya keadilan antargenerasi. •
Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Didalam pasal 15 huruf b menentukan : ‘setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”
Jika
tidak
dilakukan
dapat diberikan sanksi
administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Yang dimaksud ‘tanggung jawab sosial
25
perusahaan’ adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Esensi dari penerapan prinsip good corporate governance terdiri atas empat aspek, yaitu - Responsibility, yakni kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip-prinsip korporasi yang sehat. - Accountability, kejelasan fungsi, struktur, sistem dan tanggung jawab organ perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan dengan efektif. - Fairness, perlakuan yang adil dan merata dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Transparancy, keterbukaan informasi di dalam proses pengambilan keputusan dan di dalam mengungkapkan informasi materiil dan yang relevan mengenai perusahaan.
2.3.7 Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal Lusiana (2012:91) menyatakan setiap penanam modal berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : o Menjamin mengenai tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; o Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian yang timbul jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; o Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat mencegah praktik monopoli dan hal-hal lainnya yang merugikan negara; o Menjaga kelestarian lingkungan hidup
25
o Menciptakan keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan; o Memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.4
Nilai Tukar Nilai tukar atau yang biasa disebut juga dengan kurs mencakup dua mata uang
dimana titik keseimbangan ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang yang dijadikan sebagai ukuran. Menurut Ekananda (2015:168), nilai tukar adalah “sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain.” Menurut Fabozzi dan Modigliani (1992) dalam Ekananda (2015:168) mendefinisikan bahwa kurs ialah sejumlah mata uang yang bisa ditukarkan dengan mata uang yang lain, atau harga suatu mata uang dilihat dari segi mata uang lain. Masih dalam Ekananda (2015:168) , Lindert (1994) mendefinisikan kurs adalah “harga mata uang suatu negara berhubungan dengan mata uang negara lain.” Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tukar adalah harga suatu mata uang yang diukur menurut mata uang negara lain yang bertujuan untuk dipertukarkan. 2.4.1 Jenis Nilai Tukar Ekananda (2015:178) , ada 5 jenis/istilah nilai tukar. Jenis/ istilah nilai tukar ini bukan merupakan cara untuk menentukan nilai tukar itu sendiri. Jenisjenis ini tidak lepas dari tujuan transaksi. Kelima jenis itu adalah • Nilai Tukar Nominal. Nilai tukar nominal adalah harga relatif mata uang diantara 2 negara, biasanya dinyatakan dalam nilai mata uang domestik per mata uang asing bukan dinyatakan dalam mata uang asing itu sendiri.
26
• Nilai Tukar Riil. Nilai ini merupakan harga relatif dari suatu barang di antara 2 negara. Nilai tukar ini juga dapat mengukur daya saing suatu negara dalam hal perdagangan internasional. • Nilai Tukar Efekif Riil. Merupakan pengukuran nilai tukar yang berdasarkan pada rata-rata nilai tukar suatu mata uang riil terhadap seluruh atau sejumlah mata uang asing. Dalam menghitung nilai tukar efektif digunakan suatu bobot atas suatu mata uang tertentu, bobont ini bisa berupa pangsa perdagangan suatu negara dengan negara lain. • Nilai Tukar Keseimbangan Fundamental. Fundamental
Equilibrium
Exchange
Rate
(FEER)
adalah
pengukuran nilai tukar yang berdasarkan pada fundamental suatu negara. Fundamental yang dimaksud disini adalah keseimbangan makroekonomi suatu negara dimana hal ini bisa membentuk suatu kerangka untuk menghitung nilai tukar. Perhitungan nilai tukar yang dimaksud disini adalah perhitungan pada saat terjadi keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang mendekati atau mencapai potensial output dengan tingkat pengangguran yang cukup rendah, sedangkan keseimbangan eksternal tercermin lewat pencapaian saving
dan
investment
dalam
tingkat
normal.
Pendekatan ini lebih bersifat normatif dan jangka menengahpanjang. • Nilai Tukar Keseimbangan Perilaku. Behavioral Equilibrium Exchange Rate (BEER) ialah nilai tukar yang diukur atas perilaku-perilaku pasar, baik yang bersifat fundamental maupun non-fundamental, seperti tingkat resiko suatu negara. Faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi nilai tukar adalah faktor-faktor yang mempengaruhi posisi perdagangan antara
27
home country dengan pasar dunia, faktor-faktor produktivitas sektor tradeable dan nontradeable , arus modal dan komposisi pangsa investasi dalam PDB.
2.4.2 Jenis Transaksi Nilai Tukar •
Transaksi Spot. Transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di pasar antarbank dikatakan spot apabila pembelian valuta asing dengan pengiriman dan pembayaran antarbank dilaksanakan setelah hari kerja kedua. Menurut Kuncoro (2001) dalam Ekananda (2015:181) pasar spot dibedakan tiga jenis transaksi : Cash, dimana pembayaran satu mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan pada hari yang sama. Tom, dimana pengiriman dilakukan pada hari berikutnya. Spot, dimana pengiriman diselesaikan dalam tempo 48 jam setelah perjanjian.
•
Transaksi Forward Outright. Transaksi forward dalam valuta asing merupakan transaksi dengan penyerahan pada beberpa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu, berdasarkan jumlah mata uang yang lain.
•
Transaksi Swap. Merupakan transaksi spot bersamaan dengan kontrak forward terkait yang pada akhirnya akan membalik transaksi spot tersebut.
•
Future. Future ialah sebuah kontrak dimana kontrak ini menyatakan volume standar suatu mata uang tertentu untuk ditukar pada tanggal jatuh tempo tertentu. Future umumnya digunakan oleh perusahaan multinasional untuk melindungi nilai posisi valuta asingnya.
28
2.4.3 Jenis-jenis Penentuan Nilai Tukar Masih menurut Ekananda (2015:222) , bahwa ada 4 jenis-jenis penentuan nilai tukar, yaitu •
Purchasing Power Parity (PPP). Paritas daya beli menghubungkan kurs valas dengan harga-harga komoditi dalam mata uang lokal di pasar internasional. Pada intinya, paritas daya beli menekankan pada hubungan jangka panjang antara kurs valas dan harga-harga komoditi secara relatif. Asumsi yang mendasari teori paritas daya beli ini adalah bahwa pasar komoditi merupakan pasar yang efisien dilihat dari alokasi, operasional, penentuan harga , dan informasi.
•
Trade Balance. Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar dihitung melalui pertukaran barang dan jasaa antarnegara. Artinya bahwa nilai tukar atau kurs antar dua mata uang dari dua negara ditentuak oleh besar-kecilnya perdagangan barang dan jasa yang berlangsung di antara dua negara tersebut.
•
Teori Pendekatan Moneter. Mendefinisikan bahwa nilai tukar merupakan harga mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang domestik. Dengan mengacu pada harga relatif, nilai tukar tersebut secara normatif akan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran relatif.
•
Portfolio Balance Approach. Model ini didasarkan pada anggapan bahwa penduduk akan mendiversifikasikan uangnya ke dalam beberapa bentuk portofolio sebagai tindakannya yang enggan untuk mengambil resiko. Uang yang ditabung ini bisa dimiliki dalam bentuk dua pilihan mata uang yaitu dalam mata uang domestik dan mata uang non-domestik. Portofolioportofolio ini secara agregat akan mempengaruhi pergerakan stok uang
yang
beredar
didalam
sistem
ekonomi
terbuka.
29
2.4.4 Sistem Penetapan Nilai Tukar Mekanisme penentuan kurs menurut Ambarini (2015:214) dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu free float dan managed float. 1.
Free Float (Mengambang Bebas). Dalam kategori ini kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi akan digunakan oleh pasar dalam mengevaluasi nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan. Jika inflasi berubah, maka nilai tukar mata uang akan berubah. Sistem ini juga biasanya disebut clean float.
2.
Managed Float (Mengambang Terkendali). Di kategori ini sistemnya mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem float yang dikelola dan yang disebut juga sebagai dirty float dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif.
2.5
Produk Domestik Regional Bruto Produk domestik regional bruto atau biasa disingkat PDRB merupakan jumlah
nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. (BI, t.t) Menurut peneliti, PDRB adalah jumlah produksi produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu. Sedangkan PDRB per kapita mengutip dari website pemerintah kabupaten asmat adalah “nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.” Hal ini berarti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut. (www.asmatkab.go.id) Berdasarkan pengertian diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa PDRB per kapita adalah hasil nilai dari PDRB yang dibagi dengan banyaknya penduduk di wilayah tersebut.
29
Dalam PDRB per kapita merupakan salahsatu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. (www.babelprov.go.id) Produk domestik regional bruto ini dibagi menjadi 2 dasar, ada yang berdasarkan harga konstan dan ada yang berdasarkan harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, biasanya digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Perhitungan PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu -
Pendekatan Produksi Dimana PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas produk-produk yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit tersebut dikelompokkan dalam 9 sektor. Sektor pertama terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan ; sektor kedua terdiri dari pertambangan dan penggalian; sektor ketiga industri pengolahan; sektor keempat listrik, gas dan air bersih; sektor kelima konstruksi; sektor keenam perdagangan, hotel dan restoran; sektor ketujuh pengangkutan dan komunikasi; sektor kedelapan keuangan ; dan sektor terakhir adalah jasa-jasa.
-
Pendekatan Pengeluaran Produk domestik regional bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor netto.
30
-
Pendekatan Pendapatan Menurut pendekatan pendapatan PDRB merupakan jumlah balas jasa sebelum pajak yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
2.6
Kerangka Pemikiran Nilai Investasi asing (X1) H-1
Nilai Investasi Dalam Negeri (X2)
H-2
Kurs
H-3
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Y)
(X3) H-4
Sumber : Penulis (2015) Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Keterangan : : Pengaruh secara individu : Pengaruh secara simultan
2.7
Hipotesis
Untuk T-1 H0 :
nilai investasi asing (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita (Y) pada tahun 2010-2014.
H1 :
nilai investasi asing (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita (Y) pada tahun 2010-2014.
31
Untuk T-2 H0 :
nilai investasi dalam negeri (X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita (Y) di Indonesia pada tahun 2010-2014.
H1 :
nilai investasi dalam negeri (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita (Y) di Indonesia pada tahun 2010-2014.
Untuk T-3 H0 :
kurs (X3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita (Y) pada tahun 2010-2014.
H1 :
kurs (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita (Y) pada tahun 2010-2014.
Untuk T-4 H0 :
nilai investasi asing (X1), nilai investasi dalam negeri (X2), kurs (X3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita (Y) pada tahun 2010-2014.
H1 :
nilai investasi asing (X1), nilai investasi dalam negeri (X2), kurs (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita (Y) pada tahun 2010-2014.
