BAB 14 PERWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG MAKIN KUKUH
A. KONDISI UMUM Keberhasilan menempatkan proses pembangunan kelembagaan politik demokrasi pada jalur dan arah yang benar selama tahun 2004 dan 2005 lalu, menuntut tanggung jawab yang tidak lebih ringan pada tahun 2006, yakni, pertama, tanggung jawab memelihara proses pembangunan kelembagaan politik demokrasi yang ada agar tetap pada jalur dan arah yang benar sesuai amanat Konstitusi; kedua, meningkatkan kualitas praktek-praktek kelembagaan yang ada agar makin mampu memenuhi harapan-harapan perbaikan dan perubahan yang ada dalam masyarakat. Berbagai wacana baru sudah berkembang di dalam masyarakat, berupa harapanharapan baru dan juga berbagai ketidakpuasan atas perkembangan dari proses-proses kelembagaan yang ada. Hal ini ditujukan baik terhadap lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pada sisi lain berbagai persoalan dalam penerapan otonomi daerah tidak jarang menimbulkan ekses tertentu dan sikap-sikap tidak sabar dari sebagian kelompok masyarakat. Proses perubahan kelembagaan utama demokrasi baik pada tingkat horizontal (checks and balances) maupun vertikal (desentralisasi) ini jelas masih menyisakan persoalan politik dan legalitas kelembagaan yang tidak ringan. Penyelesaian produk perundangan mengenai lembaga kepresidenan serta proses pemilihan kepala daerah berdasarkan perundang-undangan yang baru (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah) diharapkan akan mendapatkan perhatian yang cukup besar. Lebih jauh lagi, wacana yang cukup mendasar adalah harapan bagi perlunya penajaman pola kerjasama antara eksekutif dan legislatif, sehingga memperbesar kepastian politis dan memperkecil potensi kesalahpahaman yang berimplikasi negatif bagi kinerja kedua lembaga penting tersebut pada setiap persoalan yang timbul. Perlunya mekanisme kontrol politis dari parlemen seringkali belum mendapatkan keseimbangan dengan harapan bagi peningkatan efektivitas lembaga kepresidenan, serta berbagai dimensi perumusan dan penerapan kebijakan kelembagaan lainnya. Pada sisi yudikatif, lembaga yang diharapkan tetap memiliki kinerja bagus pada tahun 2006 adalah Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan konstitusional ini sudah memperlihatkan wibawa yang kuat pada usianya yang relatif muda. Dukungan dari eksekutif, legislatif dan masyarakat luas diharapkan dapat membentuk lembaga
Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu tonggak kelembagaan dalam mewujudkan demokrasi yang makin kukuh, terutama dalam perannya sebagai “pengawal konstitusi” (the guardian of constitution). Penyelesaian berbagai persoalan kelembagaan demokrasi yang ada, serta mempertahankan dan meningkatkan kinerja kelembagaan yang sudah mantap akan membantu menghasilkan dan melaksanakan kebijakan publik yang tepat yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang dihadapi.
B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Sasaran Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh adalah tetap terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilu nasional 2004 dan kinerja pemerintah tahun 2005, melalui beberapa capaian antara lain sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara negara dan peningkatan hubungan kerjasama yang konstruktif antar dan inter lembaga negara tersebut untuk memperbaiki kehidupan sosial politik masyarakat; 2. Peningkatan kualitas peran partai politik dan masyarakat sipil dalam mengawasi penyelenggaraan negara; 3. Berfungsinya secara penuh lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKR) dengan fokus pada penyelesaian beberapa kasus (1–2 kasus) pelanggaran HAM berat; 4. Terlaksananya sebagian besar (75 persen–80 persen) pemilihan umum kepala daerah secara langsung, aman dan demokratis; serta 5. Adanya peningkatan hak rakyat dalam memperoleh informasi yang proporsional, baik dan benar.
C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh pada tahun 2006 akan ditempuh melalui beberapa pokok arah kebijakan: 1. Mewujudkan pelembagaan demokrasi yang lebih kukuh melalui peningkatan capacity building lembaga-lembaga penyelenggara negara, pengembangan mekanisme kerjasama yang konstruktif di antara lembaga-lembaga tersebut; 2. Memperkuat peran masyarakat sipil (civil society) dan partai politik dalam kehidupan politik melalui fasilitasi peningkatan kualitas masyarakat sipil dan partai politik untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara; 3. Mewujudkan pelembagaan dan mendorong berjalannya rekonsiliasi nasional melalui pelembagaan lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
II.14 - 2
4. Memperkuat kualitas kelembagaan dan meningkatkan kemandirian pelaksanaan desentraliasi dan otonomi daerah melalui fasilitasi terselenggaranya pemilihan kepala daerah; dan 5. Fasilitasi pengembangan kebebasan media dalam pelayanan informasi masyarakat melalui upaya perbaikan peraturan perundangan yang terkait dengan pers dan media massa, pengembangan sumber daya manusia komunikasi, serta terjalinnya kerjasama dengan masyarakat komunikasi dan informasi.
II.14 - 3
D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 No. 1.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
Kegiatan Pokok antara lain : 1. Perumusan standar dan parameter politik terkait dengan hubungan checks and balances diantara lembagalembaga penyelenggara negara; 2. Peningkatan kemampuan lembaga eksekutif yang profesional dan netral; 3. Fasilitasi peningkatan kualitas fungsi dan peran lembaga legislatif DPR, DPD dan DPRD; 4. Perumusan kerangka politik yang lebih jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah; 5. Fasilitasi perumusan yang lebih menyeluruh terhadap semua peraturan
Kegiatan Pokok antara lain : 1. Perumusan pedoman, parameter dan standar kerja terkait dengan hubungan checks and balances antara lembaga-lembaga penyelenggara negara;
Sasaran Program Adanya peningkatan kualitas peran dan fungsi lembaga-lembaga politik dan sosial kemasyarakatan, dan terbangunnya fondasi kerjasama konstruktif antarlembaga-lembaga tersebut.
2.
Peningkatan capacity building lembaga-lembaga penyelenggara negara;
3.
Pengkajian untuk menyusun kerangka politik desentralisasi dan otonomi daerah;
4.
Pengkajian peraturan perundangan yang berkaitan dengan ketahanan keamanan negara;
II.14 - 4
Instansi Pelaksana Dep. Dalam Negeri, Deplu, KPU, DPR, MPR, BPN, DPD
Pagu Sementara (Juta Rupiah) 1.065.358,5
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
No.
6.
7.
8.
9.
perundangan yang berkaitan dengan ketahanan keamanan negara untuk mendorong profesionalisme Polri/TNI dan menjaga netralitas politik kedua lembaga tersebut; Promosi dan sosialisasi pentingnya independensi, kapasitas dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Judicial sebagai upaya memperkuat wibawa dan kepastian konstitusional dalam proses penyelenggaraan negara; Pelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; Fasilitasi pemberdayaan parpol dan masyarakat sipil yang otonom dan independen, serta yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan kebijakan publik; serta Fasilitasi pemberdayaan masyarakat agar dapat
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Sasaran Program
5.
Fasilitasi promosi dan sosialisasi independensi, kapasitas dan integritas Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial;
6.
Fasilitasi penguatan fondasi bagi pelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; Fasilitasi peningkatan kemampuan masyarakat sipil dan partai politik.
7.
II.14 - 5
Instansi Pelaksana
Pagu Sementara (Juta Rupiah)
No.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Sasaran Program
Instansi Pelaksana
Pagu Sementara (Juta Rupiah)
menerapkan budaya politik demokratis 2.
3.
Program Perbaikan Proses Politik
Program Perbaikan Proses Politik
Kegiatan Pokok antara lain : 1. Perumusan standar dan parameter penyelenggaraan debat publik yang berkualitas bagi calon pemimpin nasional; 2. Perumusan standar dan parameter uji kelayakan untuk merekrut pejabat politik dan pejabat publik; 3. Perwujudan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya memelihara dan meningkatkan komunikasi politik yang sehat, bebas dan efektif; serta 4. Pengembangan mekanisme konsultasi publik sebagai sarana dalam proses penyusunan kebijakan
Kegiatan Pokok antara lain : 1. Perumusan pedoman, parameter dan standar kinerja uji kelayakan pejabat publik dan politik;
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan Pokok:
Kegiatan Pokok:
2.
Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan menitikberatkan pada adanya peningkatan komunikasi yang sehat, bebas dan efektif; serta
3.
Kajian pengembangan mekanisme konsultasi publik.
Tersusunnya alternatif mekanisme seleksi kepemimpinan politik yang efektif.
Dep. Dalam Negeri
Meningkatnya peran pemerintah dan media massa dalam memenuhi hak rakyat untuk memperoleh informasi yang baik dan benar, serta meningkatnya kualitas sumber daya
Kepresidenan, Dep. Dalam Negeri, Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Komunikasi & Informatika, Badan
II.14 - 6
2.000,0
63.961,3
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
No. 1.
2.
3.
Fasilitasi peninjauan atas aspek politik peraturan perundangan yang terkait dengan pers dan media massa; Pengkajian dan penelitian yang relevan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas informasi dan komunikasi; serta Fasilitasi peningkatan profesionalisme di bidang komunikasi dan informasi.
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006 1.
2. 3. 4.
Sasaran Program
Fasilitasi peninjauan atas aspekaspek politik terhadap UU Penyiaran dan finalisasi UU Informasi Publik serta menyiapkan perangkat peraturan pelaksanaannya; Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi; Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; serta Meningkatkan kerja sama dengan lembaga informasi masyarakat dan media.
manusia bidang komunikasi dan informasi dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik
II.14 - 7
Instansi Pelaksana Koordinasi Survai dan Pemetaan Nasional, Arsip Nasional
Pagu Sementara (Juta Rupiah)
