1
BAB 1 PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Pada dasarnya, manusia hidup dalam ketidakpastian. Manusia dalam setiap kegiatannya selalu berhadapan dengan berbagai kemungkinan, baik kemungkinan yang positif maupun negatif. Adanya kemungkinan ini membuat manusia merasa hidupnya tidak pasti. Setiap manusia tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi setiap saat. Ada kalanya manusia beruntung tetapi tanpa diketahui mungkin saja manusia akan mengalami kerugian. Kemungkinan mengalami kerugian seperti tersebut di atas menimbulkan rasa tidak aman dalam diri manusia. Terhadap setiap kemungkinan menderita kerugian itu disebut risiko atau dengan perkataan lain risiko adalah suatu ketidakpastian peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman.1 Oleh karena itu, manusia mulai berusaha untuk mengatasi segala kemungkinan timbulnya kerugian dengan cara:2 1.
Menghindarkan (avoidance), maksudnya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapat kerugian.
1
Sri Rejeki Hartono, 1995, Hukum Perusahaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.
2
Ibid, hlm 69
2
2.
Mencegah (prevention), maksudnya mengadakan tindakan tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian.
3.
Mengalihkan (transfer), maksudnya kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya dialihkan pada pihak lain.
4.
Menerima (assumption or retention). Dalam menjalankan usaha wiraswasta kerugian dapat diderita baik
secara sengaja maupun tidak disengaja. Sebagai contoh dalam menjalankan suatu Persekutuan Komanditer (CV), kerugian dapat diderita terutama dari segi materiill. Kerugian yang diderita Persekutuan Komanditer dapat disebabkan oleh perwakilan CV yang tidak mematuhi Anggaran Dasar atau peraturanperaturan CV. Ada dua bentuk sekutu dari Persekutuan Komanditer, yang pertama sekutu komplementer, sedangkan yang kedua adalah sekutu yang bersifat pasif disebut sebagai sekutu komanditer. Berkaitan dengan Persekutuan Komanditer, hanya sekutu komplementer yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya dapat menagih sekutu komplementer, sebab sekutu inilah yang bertanggug jawab penuh. Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan (Pasal 19 ayat (1) KUHD), sedangkan yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga hanya sekutu komplementer. Dengan kata lain,
3
sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam, sedangkan sekutu komplementer bertanggung jawab ke luar dan ke dalam.3 Berdasarkan kenyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pelaksanaan hak dan kewajiban Perwakilan Persekutuan Komanditer (CV). Hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk menyusun penulisan hukum yang berjudul: PELANGGARAN CV. PADUAN SEJAHTERA TERHADAP KETENTUAN ANGGARAN DASAR CV ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL DI KOTA SAMARINDA. B.
Rumusan Masalah Bertolak dari paparan latar belakang masalah, dapat dirumuskan sebagai isu sentral dalam penelitian penulisan hukum ini yaitu: a. Pelanggaran apakah yang dilakukan oleh CV. Paduan Sejahtera? b. Bagaimana penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh CV.Paduan Sejahtera?
3
www.remidian-bahureksa.com, Persekutuan Komanditer (CV), diunduh tanggal 12/07/2013
4
C.
Tujuan Penelitian
1.
Tujuan Objektif Penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan hukum ini untuk mengetahui: a. Pelanggaran apakah yang dilakukan oleh CV. Paduan Sejahtera? b. Bagaimana penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh CV.Paduan Sejahtera?
2.
Tujuan Subjektif a.
Guna memenuhi tugas akhir penulisan hukum sebagai prasyarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; dan
b.
Agar
penulis
memperoleh
pengetahuan
dan
wawasan
mengenai
pelanggaran Persekutuan Komanditer (CV), khususnya CV. Elektrikal dan Mekanikal. D.
Keaslian Penelitian Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian tentang Persekutuan Komanditer (CV) sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian yang khusus membahas pelaksanaan kewajiban Perwakilan CV Elektrikal dan Mekanikal belum pernah dilakukan sebelumnya.
5
E.
Kegunaan Penelitian 1.
Bagi ilmu pengetahuan (kegunaan akademis) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perusahaah pada khususnya.
2.
Bagi pembangunan (kegunaan praktis) Penelitian ini dapat berguna dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat
mengenai
bentuk
pelaksanaan
hak
dan
kewajiban
Persekutuan Komanditer (CV) khususnya bentuk pelanggaran yang dilakukan CV. Elektrikal dan Mekanikal.
F.
Tinjauan Pustaka Dalam Persekutuan Komanditer (CV) sekutu yang bersifat aktiflah yang bertanggung jawab untuk semua permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban Persekutuan Komanditer. Pasal 19 KUHD menyatakan bahwa CV adalah pemitraan terdiri dari satu atau dua lebih mitra (sekutu) biasa dan satu atau dua lebih mitra (sekutu) diam (komanditer), yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang pemitraan. Mitra dalam kontribusinya hanya modal untuk
6
pemitraan, dan bertanggung jawab hanya sebesar konstribusinya. Kehadiran mitra diam adalah ciri utama dari CV.4 Hak dan kewajiban sekutu komanditer dalam perjanjian kerjasama dengan perusahaan pusat CV dianggap penting diterapkan. Dalam hal ini dijelaskan status sekutu komanditer adalah penting, berbeda dengan kreditor. Sedangkan kreditor menahan tagihan kepada CV meskipun setelah asset pemitraan dikosongkan. Mitra diam hanya mempunyai hak mengambil bagian asset pemitraan bila ada untung. Mitra diam mengambil kerugian juga keuntungan pemitraan, salahsatunya, ia untung atau rugi hanya sebatas konstribusinya. Sedangkan pada sekutu aktif (komplementer), hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama dengan perusaan pusat Persekutuan Komanditer (CV) berbeda, mereka harus bersifat aktif dalam menjalankan CV, tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban modal saja. Mereka selaku anggota yang aktif selaku pengurus sekaligus pemimpin, memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perusahaan sepenuhnya. Tiap – tiap komanditer yang ikut melakukan perbuatan pengurusan, yang
bekerja
dalam
CV
dan
mengijinkan
pemakaian
namanya,
bertanggungjawab secara solider atau bertanggungjawab untuk seluruhnya.
4
I. Gusti. Rai Widjaya, SH.M.A. 2000, HUKUM PERUSAHAAN Berbagai Peraturan danPelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha. Kesaint Blanc, Jakarta hlm.52
