BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sebagai negara yang berpaham walfare state, Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Dasar konstutisional bahwa Indonesia sebagai negara kesejahteraan diisyaratkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pada pembukaan tersebut disebutkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kewajiban bagi pemerintah itu tidak semata-mata melaksanakan tugas di bidang pemerintahan saja, tetapi juga melaksanakan kesejahteraan sosial atau untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.1 Tujuan nasional yang disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh pemerintah melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata diseluruh wilayah Indonesia dengan memaksimalkan potensi yang ada di masingmasing
daerah,
pemerintah
pusat
mengeluarkan
kebijakan
desentralisai.
Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang berkebalikan dengan sistem sentralisasi.2 melalui desentralisasi berarti pemerintah pusat
1 2
Ridwan, 2009, Hukum Administrasi Di Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 48 Siswanto Sunarno, 2005, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 52
1
2
menyerahkan wewenagnya kepada pemerintah daerah untuk menetapkan strategi, kebijakan dan program termasuk mengeluarkan peraturan daerah bagi kepentinganya sendiri. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terdapat di daerah. Salah satu permasalahan utama yang terdapat di daerah adalah penciptaan lapangan kerja bagi penduduk daerah. Sekarang ini banyak penduduk usia produktif di daerah yang tidak bekerja akibat kurang tersedianya lapangan pekerjaan di daerah, padahal ukuran paling fundamental bagi keberhasilan suatu pemerintahan dalam sebuah negara modern adalah seberapa jauhkah pemerintahan tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi kalangan warga masyarakat. 3 Penciptaan lapangan kerja merupakan masalah yang paling esensial karena dampak yang ditimbulkan bisa sangat beragam apabila tidak segera diatasi. Ditengah sulitnya pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, keberadaan industri kecil dan menengah di Indonesia dapat menjadi alternatif solusi bagi permasalahan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun kecil dalam skala jumlah pekerja, aset, dan omzet, namun karena jumlahnya yang sangat besar, industri kecil dan menengah ini tetap memegang peran yang penting dalam menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberadaan industri kecil menengah ditengah masyarakat daerah bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. mengingat
3
Syaukani “et.all”, 2002, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 222
3
banyaknya jumlah usia produktif di daerah, keberadaan industri kecil menengah sangat berguna untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengganguran. Hal tersebut tentunya harus mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah agar industri-industri kecil menengah yang ada di daerah dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai daerah tujuan pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun manca negara. Selain mengandalkan sektor pariwisata ternyata propinsi ini juga memiliki sektor pertanian dan sektor industri, walaupun bukan industri dalam skala yang besar akan tetapi sektor industri di Yogyakarta dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Yogyakarta sendiri terdiri dari empat Kabupaten yaitu Bantul, Gunung kidul, Kulonprogo, dan Sleman. Dari keempat Kabupaten tersebut Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai tingkat perkembangan industri yang relatif tinggi dibandingkan dengan Kabupaten yang lain. Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan Kota Yogyakarta dengan luas wilayah lebih kurang 506,85 km persegi, dibagi dalam 17 Kecamatan, 75 Desa, dan 933 Dusun. Jumlah penduduk Bantul pada tahun 2011 adalah 921.263 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 459.459 jiwa dan wanita sebanyak 461.804 jiwa, dimana tngkat kepadatan penduduknya sebesar 1.818/km2. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja tercatat 481.422 jiwa, sementara tahun 2011 menjadi 476.567 jiwa. Jumlah penganggur pada tahun 2010 sebanyak 30.139 jiwa, turun menjadi 29.219
4
jiwa pada tahun 2011.4 Perekonomian di Kabupaten Bantul bersumber dari tiga sektor secara berimbang yaitu pertanian, industri dan perdagangan. Sektor industri di Kabupaten Bantul mayoritas merupakan industri kecil. Jumlah industri kecil di Kabupaten Bantul sebesar 17.801 buah dengan mempekerjakan 77.600 orang, sementara industri besar/sedang sebesar 155 buah dengan tenaga kerja sebanyak 15.401 orang. Subsektor pada industri kecil yang menghasilkan produksi dalam jumlah yang besar antara lain yaitu industri pengolahan pangan, kimia dan bahan bangunan, sandang dan kulit, serta industri logam dan jasa.5 Berdasarkan hasil FGD (forum group discussion) yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan melibatkan narasumber yang kompeten dalam pengembangan industri kecil dan menengah, terpilih produk unggulan prioritas Kabupaten Bantul adalah produk berbasis kulit.6 Industri pembuatan produk berbasis kulit di Kabupaten Bantul menghasilkan produk fashion yang berbasis kulit seperti jaket, tas, ikat pinggang, dompet, alas kaki, dll. Sentra industri produk berbasis kulit di Kabupaten Bantul berada di dusun Manding desa Sabdodadi, disini para pengerajin produk kulit mendirikan showroom untuk menjual berbagai barang hasil produksi kerajinan kulit. Selain menghasilkan produk kulit untuk kebutuhan fashion, industri kerajinan kulit di Kabupaten Bantul juga terkenal dengan industri kerajinan kulit tatah sungging yang berada di dusun 4
Bappeda Kabupaten Bantul, Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah akhir tahun anggaran 2011 Kabupaten Bantul, dikutip pada htpp://bappeda.bantulkab.go.id pada tanggal 5 september 2012 pukul 17.45 WIB. 5 Madu Blog, Potensi ekonomi bantul dikutip pada http://di-yogyakarta.blogspot.com pada tanggal 5 september pukul 18.00 WIB. 6 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Bantul, Kajian Strategis Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Bantul.
5
Pucung dan Gendeng. Kerajinan kulit tatah sungging di desa pucung dan gendeng menggunakan bahan kulit sebagai media kreatif untuk menghasilkan berbagai produk kerajinan seperti wayang kulit, kipas, hiasan dinding, miniatur wayang, kaligrafi dll. Sebenarnya industri kerajinan kulit di Kabupaten Bantul sudah diterima dengan baik oleh pasar. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya pengunjung yang datang ke showroom milik para pengerajin kulit untuk membeli produk-produk kerajinan kulit mereka, selain itu hasil produk industri kerajinan kulit Kabupaten Bantul juga sudah dipasarkan ke distributor lokal (dalam negeri) maupun luar negeri (ekspor) seperti ke Korea, Jepang dan Amerika. Sayangnya akibat era globalisasi dan perdaganagan bebas, beberapa tahun belakangan ini industri kerajinan kulit di Kabupaten Bantul mulai mengalami kemunduran. Permasalahan yang terdapat pada industri kerajinan kulit di Kabupaten Bantul diantaranya
para
pengerajin
kulit
kesulitan
memperoleh
modal
untuk
mengembangkan usahanya, bahan baku produksi juga sulit diperoleh karena masih bergantung pada daerah lain dan mesin-mesin milik pengerajin sudah tidak memadai. Hal ini menyebabkan produk-produk kulit dari Kabupaten Bantul kesulitan dalam bersaing dengan produk-produk yang berasal dari luar negeri seperti produk kulit imitasi dari China yang banyak masuk ke Indonesia. Dengan harga yang relatif lebih murah, produk kulit imitasi dari China lebih diminati oleh masyarakat sehingga produk kerajinan kulit lokal khususnya dari Kabupaten Bantul mulai kehilangan pasar. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal ini tidak dapat membendung masuknya produk impor tersebut karena apabila hal tersebut dilakukan akan bertentangan dengan perjanjian (perdagangan WTO).
6
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, salah satu tujuan dari pembinaan dan pengembangan industri adalah untuk memberikan perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatankegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya.7 Atas dasar hal tersebut peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dan strategi yang tepat bagi pengembangan industri nasional sangat diperlukan agar industri dalam negeri khususnya industri kecil menengah dapat menghasilkan produk-produk yang inovatif dan berkualitas sehingga mampu bertahan dan bersaing dengan produk produk asing. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul yang berfungsi melaksanakan berbagai urusan pembangunan dan pengembangan industri di Kabupaten Bantul diharapkan mampu membuat program dan strategi yang tepat untuk pengembangan industri kerajinan kulit yang ada di Kabupaten Bantul. Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Bantul diharapkan mampu menjawab permasalahan dan mengembangkan industri kerajinan kulit Kabupaten Bantul menjadi industri unggulan di daerah Kabupaten Bantul. Bertolak atas latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat penulisan hukum yang berjudul :
7
undang-undang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian
7
“ PERAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DALAM STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN KULIT DI KABUPATEN BANTUL ”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis perlu untuk merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini. Masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah : 1. Bagaimanakah peran Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koprasi Kabupaten Bantul dalam strategi pengembangan industri kerajinan kulit di Kabupaten Bantul? 2. Kendala-kendala apa yang dialami Disperindagkop Kabupaten Bantul dalam pengembangan industri kerajinan kulit di Kabupaten Bantul? 3. Upaya apa yang dilakukan Disperindagkop Kabupaten Bantul untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk : 1 Mengetahui peran Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koprasi Kabupaten Bantul dalam strategi pengembangan industri kerajinan kulit di Kabupaten Bantul. 2 Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Disperindagkop dalam strategi pengembangan industri kerajinan kulit di Kabupaten Bantul
8
3 Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Disperindagkop dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi.
D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah suatu manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, baik bagi penulis, bagi pemerintah, bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut manfaat tersebut antara lain : 1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan terhadap bidang hukum administrasi negara, terutama yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah 2. Bagi pemerintah daerah khususnya Disperindagkop Kabupaten Bantul diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan dan pertimbangan dalam membuat
program-program
dan
kebijakan
yang
berkaitan
dengan
penggembangan industri kerajinan kulit di Kabupaten Bantul. 3. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang peran Disperindagkop Kabupaten Bantul dalam strategi pengembangan industri kerajinan kulit di Kabupaten Bantul. Bagi pelaku industri kerajinan kulit, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuaan tentang kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan oleh Disperindagkop guna mengembangkan industri kerajianan kulit di Kabupaten Bantul.
9
4. Bagi ilmu pengethuan penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai refernsi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum administrasi negara dan sebagai referensi penelitian sejenis.
E. Keaslian Penelitian Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penulisan hukum dengan judul “PERAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DALAM STRATEGI PENGEMBANGAN
INDUSTRI
KERAJINAN
KULIT
DI
KABUPATEN
BANTUL” belum ada yang meneliti sebelumnya. Namun ada beberapa penulisan yang memiliki kesamaan unsur, diantaranya adalah : 1 Berjudul “Peran Dinas Tata Kota dalam upaya pengembangan dan pelestarian obyek-obyek wisata di Kotamadya Yogyakarta . Yang diajukan oleh Jatmiko Widiarso. Bagian hukum administrasi negara tahun 1997.8 2 Berjudul
“Peran
Dinas
Pemukiman
Dan
Prasarana
Wilayah
(DESKIMPRASIL) Dalam program penataan dan Revitalisasi kawasan wisata pasar ngasem”. Yang diajukan oleh Novita NIM 01/150357/HK/15751 bagian hukum administrasi negara tahun 2005.9 Adapun perumusan masalahnya yaitu:
8
Jatmiko Widiarso, 1997, Peran Dinas Tata Kota dalam upaya pengembangan dan pelestarian obyekobyek wisata di Kotamadya Yogyakarta, Skripsi, FH UGM 9 Novita, 2005, Peran Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah (DESKIMPRASIL) Dalam program penataan dan Revitalisasi kawasan wisata pasar ngasem, Skripsi, FH UGM
10
a.
Bagaimanakah peran Dinas pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY dalam program penataan dan revitalisasi kawasan pasar ngasem yogyakarta, terutama dalam menjaring aspirasi dan peran serta masyarakat untuk menerapkan program Bottom Up Planning ?
b.
Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dalam pelaksanaan program penataan dan revitalisasi kawasan wisata pasar Ngasem Yogyakarta?
c.
Bagaimanakah upaya uantuk mengatasi kendala yang dihadapi agar program penataan dan revitalisasi kawasan pasar Ngasem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan?
3 Berjudul “Peran Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”. Yang diajukan oleh Yunarwanti. Bagian administrasi negara tahun 2005.10 4 Berjudul “Peran Dinas Tenagakerja Dan transmigrasi dalam mengurangai pengangguran di Kota Yogyakarta”. Yang diajukan oleh Iswahyuni Nugroho Wari bagian administrasi negara tahun 2006.11 5 Berjudul “Peranan Dinas Pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul. Yang diajukan oleh Suci Dwi Hapsari bagian hukum administrasi negara 2008.12 Adapun perumusan masalahnya yaitu
10
Yunarwanti, 2005, Peran Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, Skripsi, FH UGM 11 Iswahyuni Nugroho Wari, Peran Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, Skripsi, FH UGM 12 SucI Dwi Hapsari, 2008, Peranan Dinas Pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul, Skripsi, FH UGM
11
a.
Bagaimanakah peranan Dinas Pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul?
b.
Apakah kendala-kendala yang menghambat Dinas Pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah?
c.
Upaya apa yang dapat dilakukan Dinas pariwisata untuk mengatasi kendala tersebut agar pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan?
6
Berjudul “Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Pertanian Kota Yogyakarta Dalam Strategi Pengembangan Usaha Batik Skala Kecil Di Kota Yogyakarta”. Yang diajukan oleh Januar Stedi Alfani Bagian hukum administrasi negara 201313 Dari semua penelitian yang telah disebutkan diatas, penelitian yang dilakukan
oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek yang diteliti yaitu Peran Dinas Perindustrian Perdangangan Dan Koperasi Kabupaten Bantul Dalam Strategi Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Bantul. Selama penulis melakukan penelusuran belum ada penulisan hukum yang meneliti hal tersebut. Sehingga, dengan demikian penelitian penulisan hukum ini dapat dipastikan keasliannya.
13
Januar Stedi Alfani, 2013, Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Pertanian Kota Yogyakarta Dalam Strategi Pengembangan Usaha Batik Skala Kecil Di Kota Yogyakarta, Skripsi, FH UGM
