BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan umum di bidang kesehatan yang membutuhkan keberadaan suatu sistem yang handal dan cukup untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis kepada para pasien. Bukti pelaksanaan pelayanan medis yang berkualitas adalah adanya pelaksanaan rekam medik yang bermutu. Agar pelaksanaan pelayanan kesehatan terselenggara sesuai fungsinya diperlukan peran serta sumber daya manusia di bidang kesehatan terutama motivasi dalam melaksanakan pekerjaan. Pelayanan di rumah sakit memerlukan adanya dukungan dari berbagai faktor yang terkait, salah satunya melalui terselenggaranya rekam medis yang sesuai dengan standar yang berlaku. Sesuai yang dikemukakan Lembcke (1967) dalam Hatta (2003) seminar PORMIKI I dalam menilai mutu terlebih dahulu diketahui standar, norma, kriteria yang diukur dan seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan kualitas pelayanan buruk ataupun baik sebelum standar, norma, maupun kriteria pelayanan medis yang ditetapkan dilaksanakan. Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan, dan dokumen tentang identitas pasien, anamnese, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. rekam medis ini bersifat rahasia, aman dan berisi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Depkes RI, 1997).
Universitas Sumatera Utara
Sistem rekam medis di rumah sakit merupakan satu sistem administrasi dokumen tempat mencatat segala transaksi pelayanan medis yang diberikan oleh dokter, perawat ataupun teknisi. rekam medis dikelola berdasarkan struktur yang standar, dengan ketentuan sistem pelaksanaan dievaluasi untuk menghasilkan informasi dan memiliki standar kerahasiaan yang harus dijaga. Dokumen rekam medis pada prinsipnya disimpan baik di rumah sakit, sehingga mudah dapat dicari ulang untuk setiap keperluan informasi pelayanan terhadap pasien (Depkes RI, 2008). Dalam pasal 5 Permenkes No. 269/ 2008 dinyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Pengisian
pencatatan
rekam
medis
berdasarkan
Permenkes
RI
No.
269/Menkes/PER/II/2008, disebutkan ketentuan minimal yang harus dilengkapi oleh petugas pelayanan (terutama dokter). Setidak-tidaknya 7 (tujuh) butir (aspek pengisian), yang wajib dilengkapi oleh dokter, yaitu : (1) catatan pemeriksaan fisik pasien; (2) instruksi dan interprestasi pelayanan diagnosa kalau ada; (3) diagnosa pasien ketika masuk atau pulang dicatat jelas; (4) perintah terapi dan penulisan resep; (5) resume pasien pulang pada setiap dokumen dari pasien
di unit rawat inap;
(6) pengisian dokumen informed consent, dan (7) pembubuhan nama serta tanda tangan dokter pada setiap catatan yang dibuat dokter. Kepentingan
dari
pengisian
rekam
medis
antara
lain
untuk
:
(1) mempersiapkan kewajiban administratif organisasi yang tunduk pada undangundang terkait pengelolaan rumah sakit; (2) penunjang legal atas setiap pelayanan medis; (3) menjadi administrasi finansial rumah sakit; (4) mempersiapkan bahan layak riset; (5) bahan edukasi di rumah sakit; (6) bahan dokumen yang selalu siap
Universitas Sumatera Utara
dipakai; (7) menjadi media komunikasi dan informasi bagi keselarasan pelayanan pada pasien (Hanafiah dan Amir, 2008). Rumah sakit mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan rekam medis. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran paragraf 3 rekam medis Pasal 46 menyatakan : 1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran, wajib membuat rekam medis; 2) rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan kesehatan. Bila yang bersangkutan dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 79, maka dokter/dokter gigi dapat dipidana kurungan 1 tahun atau denda Rp 50.000.000,-. Pemerintah melalui Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) menekankan betapa pentingnya sistem rekam medis diadakan di setiap rumah sakit ataupun sarana pelayanan kesehatan lainnya bagi masyarakat. Mengingat pentingnya pengelolaan rekam medis, maka Perhimpunan Profesional Perekam medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) menerbitkan buku pedoman manajemen informasi kesehatan di sarana pelayanan kesehatan yang mempertegas kembali tentang perlunya pengembangan manajemen rekam medis. Menurut Hanafiah dan Amir (2008), rekam medis yang tidak lengkap dapat menimbulkan permasalahan (tuntutan) dari pasien kepada dokter maupun rumah sakit. Hal ini menjadikan terungkapnya aspek hukum rekam medis, bila catatan dan data terisi lengkap, maka rekam medis akan menolong semua pihak yang terlibat. Sebaliknya bila catatan yang ada tidak lengkap apalagi kosong pasti akan merugikan dokter dan Rumah Sakit. Penjelasan yang bagaimanapun baiknya tanpa bukti tertulis
Universitas Sumatera Utara
pasti sulit dipercaya. Untuk itu dokter wajib mengikuti peraturan pelaksanaan rekam medis yang dikeluarkan dan berlaku di rumah sakit. Menurut Depkes (1994) resume pencatatan rekam medis harus sesegera mungkin, kecuali untuk pasien rawat inap hingga kurang 48 jam. Menurut Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI (2006) tentang rekam medis, bahwa rekam medis yang lengkap dan akurat dapat digunakan sebagai referensi pelayanan kesehatan dasar hukum (mediko legal), menunjang informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan medis, riset medis dan dijadikan dasar menilai kinerja rumah sakit. Pengisian rekam medis juga merupakan indikator kinerja dokter sebagai petugas medis dalam melayani pasien di rumah sakit. Sudah saatnya penyelenggaraan rekam medis mendapat perhatian sungguh-sungguh karena akan menghasilkan informasi yang cepat, akurat dan tepat waktu. Menurut Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) (2006), permasalahan dan kendala utama dalam pelaksanaan rekam medis adalah dokter (tenaga medis) tidak menyadari sepenuhnya manfaat dan kegunaan rekam medis, baik dalam sarana pelayanan kesehatan maupun praktik perorangan, karena rekam medis dibuat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak tepat waktu. Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 79 menyatakan bahwa dipidana dengan hukuman paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Bila yang bersangkutan dengan sengaja tidak membuat rekam medis. Salah satu tujuan pemerintah menerbitkan Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 79 terkait tentang rekam medis adalah agar dokter termotivasi berkinerja dalam melengkapi pengisian rekam medis.
Universitas Sumatera Utara
Gibson et. al. (1997); Mathis dan Jackson (2002); Ilyas (2002), menyatakan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja karyawan memengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi, baik secara individu maupun kelompok dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Robins (2006); Hasibuan (2005); Sedarmayanti (2001), menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi kinerja seseorang adalah motivasi. Motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu, orang-orang yang termotivasi akan melakukan usaha yang lebih besar daripada yang tidak demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Menurut Herzberg (dalam Hasibuan, 2005), bahwa faktorfaktor yang memengaruhi motivasi seorang karyawan ada yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Dr. R.M. Djoelham merupakan salah satu Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kota Binjai, memiliki masalah dalam kelengkapan pengisian rekam medis. Hasil laporan data rekam medik tahun 2010 ditemui persentase ketidaklengkapan pengisian data rekam medis oleh dokter cukup besar, yaitu sebesar 40% pada pengisian diagnosa dan tanda tangan, dan resume hasil diagnosa terhadap pasien oleh dokter sebesar 25%. Dari gambaran diatas diketahui pelaksanaan pengisian rekam medik di Rumah Sakit Dr. R.M. Djoelham belum terlaksana dengan baik pasca diberlakukannya Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Selain itu penulis juga menelusuri pengisian berkas rekam medis di RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai dengan mengambil secara acak sebanyak 50 berkas rekam
Universitas Sumatera Utara
medis sebelum diberlakukannnya Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dari hasil survei tersebut terlihat bahwa persentase ketidaklengkapan pengisian data rekam medis cukup besar, yaitu sebesar 70%. Ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis tersebut sebagian besar pada catatan yang seharusnya diisi oleh dokter yang melakukan tindakan medis, seperti terapi lanjutan hanya di tuliskan dengan kalimat diteruskan saja, isi ringkasan pulang, serta nama dan tanda tangan dokter yang memberikan pelayanan. Dari hasil survei tersebut di atas diduga bahwa belum optimalnya kinerja dokter dalam pengisian rekam medis terkait dengan rendahnya motivasi dokter dan memengaruhi kualitas rekam medis. Beberapa penelitian tentang rekam medis seperti hasil penelitian Meliala (2004), mengungkapkan bahwa fenomena ketidaklengkapan dan ketidakakuratan masih terjadi pada 11 rumah sakit tersier di Korea. Berdasarkan hasil audit organsisasi kesehatan di Inggris melalui The Audit Commission on National Health Service mengungkapkan adanya permasalahan yang serius dalam pengelolaan rekam medis mulai pengisian sampai dengan penyimpanan. Hasil penelitian Sugiyanto (2006), mengungkapkan bahwa sebagian besar dokter menyatakan penyebab ketidaklengkapan pengisian data rekam medis pada lembar resume akibat dokter sibuk (91,6%), dokter menganggap data tidak perlu lengkap. Ketidaklengkapan pengisian rekam medis pada pelaporan mencapai 18,9%, formulir anamnesa sebesar 40,1% dan pemeriksaan fisik 29,8%. Penyebab ketidaklengkapan yang lain adalah dokter tidak mengetahui mana yang harus diisi mencapai 25%. Sebagian kecil dokter menyatakan perlu ada kompensasi mengisi data rekam medis di Rumah Sakit Ungaran.
Universitas Sumatera Utara
Penelitian Anggraini (2007), tentang hubungan motivasi dengan kinerja petugas rekam medik, menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi intrinsik (peluang untuk maju dan kepuasan kerja) dan ekstrinsik (keamanan dan keselamatan kerja, kondisi kerja dan prosedur kerja) dengan kinerja petugas rekam medik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar. Sementara hasil penelitian Purba (2008), mengungkapkan bahwa motivasi dokter dalam pengisian rekam medis rendah sebesar 56,9%. Variabel upah, kepastian dan keamanan kerja, benefit, peluang karier, status, peluang promosi berhubungan dengan motivasi dokter dalam pengisian rekam medis di RSUD Sidikalang. Demikian juga hasil penelitian Nugraheni (2009), terdapat pengaruh motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik terhadap kinerja paramedis keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambir Kediri. Upaya yang dilakukan di RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai terkait dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 631/MENKES/SK/IV/2005, direktur Rumah Sakit RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai dengan pembentukan Komite Medik dan Sub Komite Medik pada tahun 2004, namun kinerja dokter dalam melengkapi pengisian rekam medis belum optimal. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka perlu dikaji ” Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Dokter dalam Pengisian Rekam Medis Pasca diberlakukannya Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai.
Universitas Sumatera Utara
1.2 Permasalahan Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : apakah ada pengaruh motivasi terhadap Kinerja Dokter dalam Pengisian Rekam Medis Pasca diberlakukannya Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai. 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja dokter dalam pengisian rekam medis pasca diberlakukannya Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai. 1.4 Hipotesis Ada pengaruh motivasi terhadap Kinerja dokter dalam pengisian rekam medis pasca diberlakukannya Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai. 1.5 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 1. Manajemen RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai dalam pengambilan kebijakan tentang pengisian rekam medis pasca diberlakukannya Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai. 2. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan motivasi dan kinerja dokter dalam pelayanan kesehatan pasca diberlakukannya Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Universitas Sumatera Utara
