BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Anggaran merupakan salah satu komponen dalam melaksanakan suatu
program ataupun kegiatan. Sebelum melaksanakan kegiatan, harus ada perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Salah satunya dengan anggaran. Di lingkungan pemerintahan maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target dan sasaran yang ingin dicapai untuk kegiatan pada periode tertentu. Sistem anggaran sektor publik merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menentukan arah dari kebijakan pembangunan dan kualitas pelayanan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu sebagai suatu instrumen maka sistem anggaran sektor publik telah mengalami perkembangan yang sesuai dengan tuntutan dari reformasi sektor publik (Riyanto, 2006). Di lingkungan pemerintahan maupun di organisasi sektor publik anggaran merupakan hal yang rumit, berbeda dengan anggaran pada organisasi swasta yang mencari laba atau keuntungan. Pada sektor swasta anggaran merupakan hal yang dirahasiakan, namun hal ini tidak berlaku pada sektor publik, anggaran yang disusun harus diinformasikan kepada publik untuk dievaluasi dan diperbaiki pada periode yang akan datang. Transparansi ini mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dalam hal administrasi publik, termasuk untuk mengubah sistem anggaran. 1 19
Reformasi administrasi publik khususnya di bidang manajemen sektor publik diharapkan mampu meningkatkan efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas kinerja sektor publik (Riyanto, 2006). Riyanto (2006), mengatakan salah satu reformasi dalam manajemen sektor publik adalah membangun sistem akuntabilitas publik yang diharapkan mampu memperbaiki kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan amanat yang didapat dari stakeholders-nya. Reformasi ini diharapkan membawa manajemen pemerintahan ke arah good governance yang memperhatikan akuntabilitas serta efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terbitnya undang – undang di bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemerintah telah mengubah sistem anggaran dari Line Item Budgeting menjadi Anggaran Berbasis Kinerja. Anggaran Berbasis Kinerja adalah Suatu Anggaran yang menghubungkan anggaran pemerintah dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan manfaatnya. Performance based budgeting (Anggaran Berbasis Kinerja) dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektifitas dalam penggunaan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawaabkan secara transparan kepada masyarakat luas.
Dibandingkan dengan sistem anggaran yang lama yaitu line item budgeting anggaran berbasis kinerja lebih memberikan kepastian tentang jumlah anggaran yang akan digunakan, karena adanya standar biaya yang ada. Dalam sistem Line Item Budgeting penekanan utama adalah terhadap input, di mana perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat disbanding tahun sebelumnya dengan kurang menekankan pada output yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan (Sancoko, 2008). Dalam Line Item Budgeting pengeluaran – pengeluaran yang tidak terukur secara jelas jumlah yang dikeluarkan, hanya sebatas pada penambahan maupun pengurangan anggaran berdasarkan jumlah anggaran pada tahun sebelumnya, tidak adanya standar biaya menyebabkan anggaran ini kurang obyektif dan rawan dimanipulasi. Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang mengatur jalannya pemerintahan di Surabaya, sebagai sektor publik pemerintah kota Surabaya harus menyediakan layanan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga Surabaya, termasuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan hasil dari pengelolaan tersebut untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan pembangunan kota Surabaya. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan (Irafahmi, 2009). Pemerintah kota Surabaya dan SKPD kota Surabaya termasuk daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dan terdesentralisasi. Oleh karena itu, adanya desentralisasi pada
21
pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah harus menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta dilakukan secara tertib,taat pada peraturan dan bertanggung jawab (Asmoko, 2006). Pmerintah kota Surabaya terdiri dari SKPD yang membawahi bidang – bidang tertentu. Salah satunya adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) kota Surabaya. DPPK diserahi tugas oleh pemerintah kota Surabaya untuk melaksanakan sebagaian urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008). Salah satu fungsi dari DPPK kota Surabaya adalah perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu DPPK kota Surabaya bertugas untuk mengelola keuangan daerah dan memaksimalkan Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain – lain yang sah. Untuk melihat kemampuan instansi menjalankan otonominya, dapat diukur melalui efektivitas dan efeisiensi kinerjanya (Ronald dan Sarmiyatiningsih, 2010). Kinerja merupakan Suatu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi tujuan dan sasarannya ( Rasul, 2008). Kinerja juga merupakan Suatu gambaran keberhasilan atau kegagalan melaksanakan fungsi dan tugas pokok instansi. DPPK sebagai SKPD yang mengelola keuangan daerah harus dinilai efektivitas dan efisiensi kinerjanya dalam mengelola keuangan dan mencapai
target – target yang dicapai dalam memaksimalkan pendapatan. Efisien adalah Perbandingan
antara
input
dengan
output
kegiatan,
sedangkan
efektif
membandingkan antara output dan outcome yang dicapai (Bastian, 2006). Pada pemerintahan, hal yang kaitannya erat dengan kinerja adalah penganggaran, karena keberhasilan dari kinerja adalah menggunakan dana yang telah dianggarkan dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Anggaran telah menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi. Anggaran telah menggambarkan standar efektivitas karena memuat suatu anggaran yang dapat diinginkan dan standar efisiensi karena anggaran telah merinci banyaknya masukan yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan (Asmoko, 2006). Adanya proses penganggaran ini setidaknya kita dapat mengetahui dari mana sumber pendapatan, pembiayaan serta pertanggung jawabannya (Rasul, 2008). Anggaran pemerintah daerah tertuang pada APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan suatu daerah. DPPK membawahi bidang penganggaran dan pembendaharaan bertugas untuk merencanakan anggaran dan menangani urusan pemerintahan kota Surabaya. Anggaran di dalam APBD sumber dananya dari publik. Dana yang didapat dari masyarakat digunakan untuk membiayai program maupun kegiatan yang bermanfaat untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang jumlahnya terbatas harus dikelola secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tak terbatas. Oleh karena itu program dan harus disusun berdasarkan prioriras sesuai kebutuhan masyarakat.
23
Penganggaran berbasis kinerja pada pemerintahan merupakan cara yang tepat untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi anggaran. Anggaran kinerja yang berorientasi input, output dan outcome memungkinkan program yang akan disusun dan digunakan untuk mencapai hasil (outcomes) yang akan diinginkan. Program yang disusun berdasarkan anggaran kinerja prioritas yang berkaitan erat dengan visi, misi dan rencana srategis yang ingin dicapai. Sehingga hasil (outcomes) yang dicapai mencerminkan visi, misi suatu organisasi. Komponen anggaran berbasis kinerja adalah indikator kinerja, standar biaya dn pengukuran kinerja. Ketiga hal tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menilai input, output dan outcomes suatu program yang disusun berdasarkan kinerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Apabila efektivitas dan efisiensi kinerja telah tercapai maka akan tercipta akuntabilitas kinerja yang merupakan visi dari seluruh organisasi sektor publik. 1.2
Rumusan Masalah Masalah yang di teliti kemudian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian
sebagai berikut : 1) Bagaimana Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya ? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja ? 1.3
Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menentukan bukti sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui bagaimana Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Dinas Penadapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja. 1.4
Manfaat Penelitian Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi penggunanya,
antara lain : a. Kontribusi Praktis Hasil ini dapat di pakai sebagai acuan / pedoman bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sebagai alat yang dapat digunakan dalam mempertimbangkan dan mengambil kebijakan – kebijakan yang ada hubungannya dengan rasio keuangan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya tersebut.
b. Kontribusi Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan STIESIA Kota Surabaya, serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan
25
dalam penelitian selanjutnya sehingga peneliti berikutnya akan menjadi lebih baik. c. Kontribusi Kebijakan Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi sehingga mampu mengcover kondisi yang terkait dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja secara teoritis. 1.5
Ruang Lingkup Agar arah dalam
penulisan penelitian ini tidak terjadi
terjadi
kesalahpahaman serta menhindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis perlu membatasi pembahasan, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana. Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selama periode 2011-2012 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2011 sebagai pedoman untuk penyusunan anggaran.
BAB 2 TINJAUAN TEORITIS
