BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Ketika seseorang atau badan usaha membutuhkan pinjaman uang untuk membeli
produk atau menjalankan usahanya, maka pihak-pihak tersebut dapat memanfaatkan fasilitas keuangan salah satunya berupa kredit yang mana uang yang dipinjamnya tadi harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Definisi kredit menurut Undang-Undang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka watu tertentu dengan pemberian bunga.1 Setiap kredit yang telah disepakati oleh pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) maka wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Perjanjian mengandung makna bahwa adanya peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang yang lain untuk melaksanakan suatu hal.2 Dari perjanjian inilah lahir suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dari perikatan ini terdapat hubungan hukum yang menerangkan tentang hak dan kewajiban dua orang tersebut. Dalam perjanjian kredit mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak (kreditur dan debitur). Salah satu hak debitur adalah mendapatkan pinjaman dari kreditur dan kewajiban debitur untuk melunasi pinjaman tersebut. Pemberian kredit menjadi fungsi utama bank-bank, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.3 Pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya memberikan pendapatan atau keuntungan lebih banyak dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan lainnya yang ditawarkan karena selain harus mengembalikan 1
Indonesia [1], Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU No 7 Yahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Psl. 1 angka 11. 2
Prof. Subekti,S.H., Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), Hal. 1.
3
Indonesia [1], op. cit., Psl. 3.
Aspek hukum..., Permata Kusumadewi, FHUI, 2009
pinjaman yang telah diberikan kreditur, debitur juga harus membayarkan bunga dari pinjaman tersebut yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, wajar terjadi pemberian kredit secara terus-menerus secara berkesinambungan kepada nasabahnya. Masalah timbul ketika terjadi kredit bermasalah yang mana merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut adalah debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kredit tepat pada waktunya. Ketidakmampuan debitur membayar utangnya (kredit) berdampak negatif kepada para kreditur sebagai penyalur kredit.4 Namun ada upaya penanganan kredit yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit terdiri dari: rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Salah satu upaya tersebut selanjutnya dibahas dalam penulisan ini adalah restrukturisasi kredit/utang yang merupakan penghapusan perjanjian kredit yang lama untuk diperbarui dengan perjanjian kredit yang baru. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/Dir, tanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa restrukturisasi utang dapat dilakukan oleh Bank Umum dengan cara yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf c yaitu:5 1.
Penurunan suku bunga kredit
2.
Pengurangan tunggakan bunga kredit
3.
Pengurangan tunggakan pokok kredit
4.
Perpanjangan jangka waktu kredit
5.
Penambahan fasilitas kredit (Refinancing)
6.
Pengambilalihan asset debitor sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.
Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitor.
4
Suharnoko, S.H., MLI dan Endah Hartati, S.H., MH., Subrogasi, Novasi dan Cessie, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 74. 5
Ibid., hal. 75.
Aspek hukum..., Permata Kusumadewi, FHUI, 2009
Yang akan dibahas selanjutnya adalah tentang restrukturisasi utang melalui penambahan fasilitas kredit. Selanjutnya antara debitor dan kreditor mengadakan perjanjian penambahan fasilitas kredit (refinancing). Refinancing dapat diberikan oleh kreditor yang sama maupun kreditor yang berbeda dari perjanjian kredit awal. Jika kreditornya sama, maka perjanjian kredit yang baru dibuat untuk menyelamatkan perjanjian kredit yang lama yang diperbarui adalah jumlah pinjaman yang mana utang yang baru ditambahkan ke dalam jumlah utang yang lama sehingga jumlah utang dalam perjanjian kredit yang baru adalah merupakan akumulasi utang yang lama dan utang yang baru.6 Sedangkan perjanjian refinancing dengan kreditor yang baru adalah dimana debitor mengambil kredit yang baru dari kreditor yang lain untuk selanjutnya dari kredit yang baru tersebut digunakan debitor untuk melunasi utangnya kepada kreditor lama.7 Perjanjian refinancing sebagai bentuk kesepakatan antara debitor dan kreditor untuk menghapuskan perikatan yang lama dan menggantinya dengan perikatan yang baru menimbulkan konsekwensi hukum tersendiri. Para pihak dalam hal ini adalah kreditor dan debitor terdapat hubungan hukum yang didalamnya terkandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak.
1.2
Pokok Permasalahan Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah akibat hukum dari perjanjian penambahan fasilitas kredit (refinancing) terhadap keberadaan perjanjian kredit yang lama? b. Bagaimanakah hubungan hukum antara kreditor dan debitor dalam perjanjian penambahan fasilitas kredit (refinancing)? c. Bagaimanakah kedudukan jaminan dalam perjanjian kredit dengan adanya perjanjian penambahan fasilitas kredit yang dijalankan di Bank X?
1.3
Tujuan Penulisan
1.3.1 Tujuan Umum 6
Ibid., hal. 78.
7
Ibid., hal 77.
Aspek hukum..., Permata Kusumadewi, FHUI, 2009
Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek hukum dalam suatu perjanjian penambahan fasilitas kredit. Keberadaan perjanjian tersebut didasari oleh adanya perjanjian kredit antara kreditor dan debitor yang mana debitor dalam posisi keuangan yang sulit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Perjanjian penambahan fasilitas kredit ini lahir sebagai alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi debitor. 1.3.2 Tujuan Khusus Tujuan khusus penulisan ini adalah: 1.
Mengetahui akibat hukum dari perjanjian penambahan fasilitas kredit (refinancing) terhadap keberadaan perjanjian kredit yang lama.
2.
Mengetahui hubungan hukum antara kreditor dan debitor dalam perjanjian penambahan fasilitas kredit (refinancing).
3.
Mengetahui kedudukan jaminan dalam perjanjian kredit dengan adanya perjanjian penambahan fasilitas kredit dijalankan di Bank X.
1.4
Kerangka Konsepsional Dalam melakukan penelitian ini, digunakan beberapa konsep sebagai berikut:
1.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) selanjutnya ditulis KUHPerdata adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi.
2.
Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No 7 Yahun 1992 Tentang Perbankan.
3.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No.
31/150/KEP/Dir
tanggal
12
November
1998
Tentang
Restrukturisasi Kredit. 4.
Perikatan adalah hubungan hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian atau undang-undang.
5.
Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
6.
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
Aspek hukum..., Permata Kusumadewi, FHUI, 2009
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 7.
Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang telah disepakati.
8.
Restrukturisasi utang adalah penghapusan perjanjian kredit yang lama untuk diperbarui dengan perjanjian kredit yang baru.
9.
Refinancing atau penambahan fasilitas kredit adalah salah satu cara restrukturisasi utang dengan memperbarui jumlah pinjaman di mana jumlah utang yang baru ditambahkan ke dalam jumlah utang yang lama atau mengambil kredit yang baru untuk melunasi kredit yang lama.
10. Perjanjian Refinancing adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, yang mana kredit tersebut digunakan untuk melunasi kredit yang lama atau memperbarui jumlah pinjaman dalam hal kredit yang baru dijumlahkan ke dalam kredit yang lama. 11. Perjanjian Kredit Modal Kerja adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Bank sebagai kreditur dan debitur mengenai pemberian kredit untuk tujuan komersial agar perusahaan mampu menjalankan usahanya. 12. Adendum adalah bagian dari perjanjian yang menjelaskan mengenai penambahan atau pengembangan klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian awal.
1.5
Metode Penulisan Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif normatif dengan
maksud untuk mengetahui aspek hukum dari perjanjian penambahan fasilitas kredit (refinancing) dengan menganalisa dasar hukum, hubungan hukum, dan akibat hukumnya.
Aspek hukum..., Permata Kusumadewi, FHUI, 2009
Dalam hal ini, perjanjian refinancing merupakan perjanjian pokok yang menggantikan keberadaan perjanjian kredit. Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggambarkan sebab-sebab lahirnya perjanjian refinancing hingga akibat yang muncul dengan adanya perjanjian tersebut. Sedangkan jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu dengan melakukan identifikasi hukum yang tertulis dikaitkan dengan aspek hukum apa saja yang ada di perjanjian refinancing. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang menjadi fokus penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan. Kemudian juga data sekunder yang lain seperti buku, jurnal, artikel, hingga bahan-bahan di internet.
1.6
Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab yang akan disusun sebagai berikut:
1. BAB 1 - PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konsepsional, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
2. BAB
2
-
TINJAUAN
UMUM
TENTANG
PERJANJIAN
DAN
PERJANJIAN KREDIT Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang perjanjian dan dan perjanjian kredit. Tinjauan umum tentang perjanjian mencakup mengenai pengaturan perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlakunya perjanjian, berakhirnya perjanjian, dan jenis-jenis perjanjian. Sedangkan tinjauan umum tentang perjanjian kredit mencakup mengenai sejarah dan perkembangan perjanjian kredit, pengaturan perjanjian kredit, sifat hukum perjanjian kredit, unsur-unsur perjanjian kredit, dan bentuk-bentuk perjanjian kredit.
Aspek hukum..., Permata Kusumadewi, FHUI, 2009
3. BAB 3 -
PENAMBAHAN FASILITAS KREDIT SEBAGAI BENTUK
RESTRUKTURISASI UTANG Bab ini berisikan tentang klasifikasi kredit berdasarkan jangka waktu, berdasarkan jaminan, berdasarkan segmen usaha, berdasarkan tujuan, dan berdasarkan penggunaan; serta mengenai kredit bermasalah, penggolongan kredit bermasalah, pengindikasian kredit bermasalah, faktor-faktor penyebab kredit bermasalah, penanganan kredit bermasalah, penyelesaian kredit bermasalah, dasar hukum penyelamatan kredit bermasalah, dan restrukturisasi kredit
4. BAB 4 - ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENAMBAHAN FASILITAS KREDIT
Bab ini berisikan mengenai akibat hukum dari Perjanjian Penambahan Fasilitas Kredit dan hubungan hukum antara pihak dalam Perjanjian Penambahan Fasilitas Kredit.
5. BAB 5 - PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dari penulisan dan saran-saran dari penulis terkait dengan tema skripsi ini.
Aspek hukum..., Permata Kusumadewi, FHUI, 2009
