BAB 1 PENDAHULUAN. menuntut para pelaku bisnis melakukan banyak penyesuaian yang salah satu

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi dunia jelas dapat dibaca dari maraknya transaksi bisnis yang mewarnainya. Pertumbuhan ini menimbulkan banyak variasi bisnis yang menuntut para pelaku bisnis melakukan banyak penyesuaian yang salah satu mekanisme penyesuaiannya ditempuh dengan mengadakan kerjasama di antara para pelaku bisnis, karena tidak semua jenis bisnis dikuasai. Terlaksananya kerjasama tidak terlepas dari perjanjian atau yang lebih dikenal sebagai Perjanjian yang mendasari kerjasama tersebut. Untuk itu sudah sepatutnya para pelaku bisnis mengenal hal-hal dasar yang meliputi Perjanjian. 1 Mengenal Teori Perjanjian (sering disebut sebagai kontrak dalam pergaulan bisnis sehari-hari) diliputi oleh berbagai istilah yang bagi banyak pihak dapat menimbulkan kebingungan atau malah dianggap sama, padahal hakekatnya berbeda. Dalam Undang-undang pada pasal 1233 mengatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. 2 Perbedaan Kata perjanjian dan kata perikatan merupakan istilah yang telah dikenal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

1

http://duniapost.blogspot.com/2008/07/perjanjian-dan-memorandum.html, diakses pada tanggal 2 Desember 2008 2 J. Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), (Bandung : Alumni, 1999), Hal. 38.

1 Universitas Sumatera Utara

Pada dasarnya KUHPerdata tidak secara tegas memberikan definisi dari perikatan, akan tetapi pendekatan terhadap pengertian perikatan dapat diketahui dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum dengan mana,salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sekalipun dalam KUH Perdata definisi dari perikatan tidak dipaparkan secara tegas, akan tetapi dalam pasal 1233 KUH Perdata ditegaskan bahwa perikatan selain dari Undang-undang, perikatan dapat juga dilahirkan dari perjanjian. Dengan demikian suatu perikatan belum tentu merupakan perjanjian sedangkan perjanjian merupakan perikatan. Dengan kalimat lain, bila definisi dari pasal 1313 KUH Perdata tersebut dihubungkan dengan maksud dari pasal 1233 KUH Perdata, maka terlihat bahwa pengertian dari perikatan, karena perikatan tersebut dapat lahir dari perjanjian itu sendiri. Pada hakikatnya perjanjian berisi kehendak para pihak yang mengikatkan diri untuk melaksnakan sesuatu yang diperjanjikan. Dengan demikian sejak perjanjian dibuat, para pihak mempunyai hak dan kewajiban. 3 Pengertian perikatan dapat diketahui dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum dengan mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagai bahan perbandingan untuk membantu memahami perbedaan dua istilah tersebut, perlu dikutip pendapat Prof. Subekti dalam bukunya Hukum

3

Libertus Jehani, Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian, (Jakarta : Visimedia, 2008, Cetakan Keempat), Hal. 9

Universitas Sumatera Utara

Perjanjian mengenai perbedaan pengertian dari perikatan dengan perjanjian. Beliau memberikan definisi dari perikatan sebagai berikut: "Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu." Sedangkan perikatan selain mengikat karena adanya kesepakatan juga mengikat karena diwajibkan oleh undang undang, contohnya perikatan antara orangtua dengan anaknya muncul bukan karena adanya kesepakatan dalam perjanjian diantara ayah dan anak tetapi karena perintah undang-undang. 4 Sebagai ikatan hukum pengertian perjanjian atau agreement merupakan pertemuan keinginan (kesepakatan yang dicapai) oleh para pihak yang memberikan konsekuensi hukum yang mengikat kepada para pihak, untuk melaksanakan poinpoin kesepakatan dan apabila salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi, maka pihak yang wanprestasi tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal,

sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu parjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. 5

4

R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 1983), Hal. 23 Suharnoko, Hukum Perjanjian,Teori dan Analisa Kasus, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hal. 1 5


Sedangkan kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dan kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. 6 Perjanjian/Verbintenis adalah hubungan hukum/rechsbetrekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian mengandung hubungan hukum antara perorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Perjanjian atau perikatan diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam

perjanjian

jual-beli

tidak

terlepas

dari

Unsur-unsur

pokok

("essentialia") perjanjian jual-beli berupa barang dan harga. Sesuai dengan asas "konsensualisme" yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH perdata yang berbunyi: "Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar". Peraturan khusus tercantum didalam Bab kelima KUH Perdata mengatur tentang jual beli. Jual beli adalah suatu persetujuan timbal balik sifatnya yang harus

6

Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebasan Berkontrak, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hal 38


memenuhi ketentuan yang terdapat didalam pasal 1320 dibagian umum, meskipun ketentuan khusus ada yang mengatur lembaga tersebut. Persetujuan timbal balik yang saling menguntungkan menindaklanjuti MoU (Memorandum of Understanding) oleh PT. Sari Bumi Bakau dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dituangkan dalam perjanjian Kerja sama Jual-beli antara PT. Sari Bumi Bakau dengan Daewoo Logistic Indonesia. Perjanjian Jual-beli antara PT. Sari Bumi Bakau dengan Daewoo Logistic Indonesia dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat wilayah kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera utara demi kepentingan bersama. Dari uraian tersebut di atas mendorong penulis untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul “Perjanjian Jual Beli Antara PT. Sari Bumi Bakau Dengan Daewoo Logistic Indonesia”

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini penulis rumuskan sebagai berikut : 1.

Bagaimanakah Bentuk Perjanjian antara PT. Sari Bumi Bakau dengan Daewoo Logistic Indonesia ?

2.

Bagaimanakah Tanggung Jawab pihak Daewoo Logistic Indonesia Dalam Perjanjian Jual-beli dengan PT. Sari Bumi Bakau?

3.

Bagaimanakah Cara Penyelesaian Sengketa Antara PT. Sari Bumi Bakau Dengan Daewoo Logistic Indonesia ?


C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan.

I.

Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan utama penulisan ini adalah sebagai berikut : 1.

Untuk Mengetahui Bentuk Perjanjian antara PT. Sari Bumi Bakau dengan Daewoo Logistic Indonesia

2.

Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Pihak Daewoo Logistic Indonesia dalam Perjanjian Jual-beli dengan PT. Sari Bumi Bakau

3.

Untuk Mengetahui Cara Penyelesaian Sengketa Antara PT. Sari Bumi Bakau Dengan Daewoo Logistic Indonesia

II. Manfaat Penulisan 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan Perjanjian Kerjasama Jual Beli. 2. Secara praktis, bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, bagi praktisi hukum, terutama untuk warga negara ataupun Badan Hukum Indonesia maupun Pemerintah Negara Asing, penelitian ini diharapkan dapat berguna

sebagai dasar hukum bagi

pemerintah, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

D.

Keaslian Penulisan Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang di peroleh selama

masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, di angkatlah suatu


materi yaitu mengenai “PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PT. SARI BUMI BAKAU DENGAN DAEWOO LOGISTIC INDONESIA” . Dalam proses pengajuan judul skripsi ini harus di daftarkan terlebih dahulu kebagian hukum Perdata Dagang dan telah di periksa dan disahkan oleh Ketua Departemen Hukum Keperdataan atas dasar pemeriksaan tersebut di yakini bahwa judul yang di angkat termasuk pembahasan yang ada di dalamnya belum pernah ada penulisan sebelumnya dan merupakan karangan ilmiah yang memang benar atau dibuat tanpa menciplak dari skripsi lain, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sehingga dapat di pertanggung jawabkan keaslian penulisannya.

E.

Tinjauan kepustakaan Pengaturan tentang Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1457 KUH Perdata menggariskan bahwa pihak-pihak yang membentuk persetujuan jual beli masing-masing mengikatkan dirinya secara timbal-balik (wederkerig). Penjual mengikatkan dirinya kepada pembeli untuk menyerahkan obyek jual beli. Pembeli mengikatkan dirinya kepada penjual untuk membayar harga obyek jual beli. Asas konsensualisme yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata. (kalau dikehendaki : pasal 1320 KUH Perdata dihubungkan dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata), tampak jelas pula dari perumusan-perumusan berbagai macam perjanjian.


Kalau kita ambil perjanjian yang utama, yaitu jual-beli, maka konsensualisme itu menonjol sekali dan perumusannya dalam pasal 1458 KUH Perdata. yang berbunyi: "Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang barang tersebut dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar".

F.

Metode Penulisan. Sudah merupakan ketentuan dalam hal ini penyusunan serta penulisan suatu

karangan ilmiah atau skripsi haruslah berdasarkan pada data yang di peroleh secara objektif dan berarti pula harus di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian atau metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) atau disebut penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 7 Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tertier. 8 Bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan Perjanjian jual beli yang terdiri dari : a) peraturan dasar (UUD 1945) dan Tap MPR RI dan b) peraturan perundang-undangan berupa undang-undang, peraturan 7

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 13 – 14. 8 Bahan Hukum Primer yakni : 1) norma-norma dasar Pancasila; 2) peraturan dasar : Batang Tubuh UUD 1945 atau TAP MPR; 3) peraturan perundang-undangan; 4) bahan hukum yang tidak dikodifikasi misalnya Hukum Adat; 5) yurispridensi; dan 6) traktat Bahan Hukum Sekunder yakni : 1) Rancangan Undang-Undang; 2) hasil karya ilmiah para sarjana dan 3) hasil-hasil penelitian. Sedang Bahan Hukum Tertier hukum dan Yurimetri, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1988), Hal. 11.


pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah dan peraturan atau keputusan menteri. Bahan hukum sekunder seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dan hasil karya para ahli hukum. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum tidak saja yang ada dalam peraturan perundang-undangan ataupun keputusan-keputusan pengadilan, tetapi juga norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pengumpulan data ini merupakan landasan utama dalam menyusun skripsi, didasarkan atas sesuatu penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 1) Penelitian Kepustakaan (Library Research). Dengan hal ini penulis membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, koran serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian jual beli. 2) Penelitian Lapangan (Field Research). Dengan mengadakan wawancara pada pihak berwenang di PT. Sari Bumi Bakau Dan Daewoo Logistic Indonesia untuk memperoleh hasil yang akurat.


G.

Sistematika Penulisan. Dalam penulisan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, sistematika penulisan

merupakan suatu bagian yang sangat penting, karena dengan adanya sistematika penulisan ini maka pembahasannya akan dapat di arahkan untuk menjawab masalahmasalah dan membuktikan kebenaran hipotesanya. Kemudian agar memudahkan isi dari skripsi ini, maka sistematika penulis disusun secara menyeluruh mengikat kerangka dasarnya yang di bagi dalam beberapa bab serta sub bab secara berurutan, yang masing-masing bab itu akan menantang pemecahan permasalahan dalam pembahasannya dan kita lihat sebagai berikut. Pada Bab I sebagai pendahuluan, penulis menguraikan tentang hal-hal umum dari sekripsi ini seperti uraian singkat garis besar permasalahan yang digunakan sebagai dasar pemegang dalam penulisan skripsi ini. Secara sistematis Bab I ini di bagi dalam beberapa sub bab, yaitu tentang : A. Latar Belakang, B. Perumusan masalah, C. Tujuan dan manfaat penulisan, D. Keaslian penulisan, E. Tinjauan kepustakaan, F. Sistematika penulisan, Pada Bab II penulis membahas tentang pengertian umum Hukum Perjanjian yang dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu : A. Pengertian Perjanjian B. Syarat-syarat sah perjanjian,


C. Asas-Asas Perjanjian, D. Jenis-jenis Perjanjian E. Hapusnya suatu Perjanjian Pada Bab III penulis membahas tentang Jual Beli Pada Umumnya yang di bagi menjadi beberapa sub bab yaitu : A. Pengertian Jual Beli, B. Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli C. Kewajiban Penjual Pembeli, D. Ketentuan-ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli, E. Soal resiko Dalam Perjanjian Jual Beli, Pada Bab IV penulis membahas tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang di bagi menjadi beberapa sub bab yaitu : A. bentuk dan isi perjanjian kerjasama antara PT. Sari Bumi bakau dengan Daewoo Logistic Indonesia B. Syarat-syarat perjanjian pembiayaan antara PT. Sari Bumi bakau dengan Daewoo Logistic Indonesia C. Cara-cara penyelesian Sengketa antara PT. Sari Bakau Indonesia dengan Daewoo Logistic Indonesia Dan terakhir Bab V, pada bab ini penulis membicarakan tentang kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan tersebut menggambarkan secara singkat isi pokok dari skripsi ini, kemudian saran juga merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yang mana sangat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.


BAB 1 PENDAHULUAN. menuntut para pelaku bisnis melakukan banyak penyesuaian yang salah satu

Recommend Documents