BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Gambaran Umum Penelitian
1.1.1 Profil
Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat merupakan organisasi yang berdiri pada tanggal 9 Januari 2009 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan nomenklatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), yang dirubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (BP3APKKB) dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dan yang terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008. Terbentuknya BP3AKB Provinsi Jawa Barat lahir karena berbagai persoalan yang terkait dengan perempuan, antara lain masih rendahnya akses perempuan dalam pendidikan yang ditandai dengan masih rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan dibandingkan dengan laki-laki, akses perempuan dalam bidang ekonomi, kesehatan, rendahnya akses perempuan dalam politik dan hukum, serta perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. 1.1.2 Lokasi BP3AKB Jl. Soekarno Hatta no. 458 Bandung, Telp. 022.7513580, Fax. 022.7513581 1
1.1.3 Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat A.
Visi Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera
B.
Misi 1. Mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing. 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensial lokal. 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah. 4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. 5. Meningkatkan efektifitas Pemerintah Daerah dan kualitas demokrasi.
1.1.4 Visi, Misi dan Nilai-nilai Dasar BP3AKB Provinsi Jawa Barat A.
Visi BP3AKB 1.
Keluarga mandiri Sikap dan kondisi keluarga yang tahu, mau, mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kekuatan sendiri.
2.
Keluarga sehat Sikap dan kondisi keluarga dengan perilaku hidup sehat sehingga dapat menjadi keluarga yang sehat jasmani, rohani dan sosial.
3.
Keluarga sejahtera Sikap dan kondisi keluarga yang secara lahir dan bathin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.
B.
Misi BP3AKB 1.
Meningkatkan
Pelaksanaan
dan
Memperkuat
Kelembagaan
Pengarustamaan Gender (PUG). 2.
Meningkatkan
Kualitas
Hidup
Perempuan
dan
Meningkatkan
Produktifitas Ekonomi Perempuan, serta Fasilitasi Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak. 2
3.
Fasilitasi
Pelayanan
Program
KB,
Ketahanan
Keluarga
dan
Pengendalian Kependudukan. 4.
Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Kelembagaan.
1.1.5 Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat memiliki struktur organisasi yang terdiri dari empat bagian yaitu : 1.
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
2.
Pengarusutamaan gender dan kerja sama.
3.
Kesejahteraan dan perlindungan anak
4.
KKB dan kesejahteraan keluarga.
Adapun struktur organisasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada halaman lampiran struktur organisasi BP3AKB Provinsi Jawa Barat. 1.1.6 Nilai-nilai Dasar BP3AKB 1.
Iman dan Takwa Dalam melaksanakan kegiatan semua staf BP3AKB Provinsi Jawa Barat akan selalu mendasarinya dengan dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan menganggap pekerjaan sebagai ibadah.
2.
Profesionalisme Dalam melaksanakan kegiatan semua staf BP3AKB Provinsi Jawa Barat bersikap dan bertindak profesional, senantiasa melaksanakan perubahan untuk mencapai keterampilan dan kompetensi yang lebih baik, sesuai dengan standard yang ditetapkan
3.
Integritas Yang Tinggi Dalam melaksanakan kegiatan semua staf BP3AKB Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai visi dan misi 3
yang telah ditetapkan, dengan dasar ketulusan hati, kejujuran, kepribadian yang teguh dan moral yang tinggi 4.
Kerjasama Tim Dalam melaksanakan kegiatan semua staf BP3AKB Provinsi Jawa Barat akan membina kerjasama tim yang utuh dan kompak, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sirgenisme dalam upaya pencapaian visi dan misi.
1.1.7 Tugas
Pokok
dan
Fungsi
Badan
Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat A.
Tugas Pokok BP3AKB Provinsi Jawa Barat Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintah Daerah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana meliputi aspek peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.
B
Fungsi BP3AKB Provinsi Jawa Barat 1.
Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
2.
Penyelenggaraan
urusan
pemerintah
Daerah
Provinsi
bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. 3.
Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan
urusan
pemerintah
Daerah
Provinsi
di
bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. 4.
Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintah
daerah
Provinsi
di
bidang
perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. 4
pemberdayaan
1.1.7.1Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan A.
Tugas Pokok Menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta membantu Kepala Badan menyelenggarakan dan memfasilitasi bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
B.
Fungsi 1.
Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
2.
Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
3.
Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
4.
Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
1.1.7.2 Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama A.
Tugas Pokok Menyelenggarakan
pelayanan
publik
dan
administrasi
bidang
pengarusutamaan gender dan kerjasama, pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian di bidang pengarusutamaan gender dan kerjasama serta membantu Kepala Badan menyelenggarakan dan memfasilitasi bidang pengarusutamaan gender dan kerjasama. B.
Fungsi 1.
Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama. 5
2.
Penyelenggaraan
pelayanan
publik
dan
administrasi
Bidang
Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama. 3.
Penyelenggaraan dan fasilitasi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama.
4.
Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama.
1.1.7.3 Kesejahteraan dan Perlindungan Anak A.
Tugas Pokok Menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi bidang kesejahteraan dan perlindungan anak, pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak serta membantu Kepala Badan menyelenggarakan dan memfasilitasi bidang kesejahteraan dan perlindungan anak.
B.
Fungsi 1.
Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang kesejahteraan dan perlindungan anak;
2.
Penyelenggaraan
pelayanan
publik
dan
admninstrasi
bidang
kesejahteraan dan perlindungan anak; 3.
Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
4.
Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
1.1.7.4 Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga A.
Tugas Pokok Menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang keluarga berencana dan
6
kesejahteraan keluarga serta membantu Kepala Badan menyelenggarakan dan memfasilitasi bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga. B.
Fungsi 1.
Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
2.
Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
3.
Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga; dan
4.
Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
1.2
Latar Belakang Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah
organisasi dibandingkan dengan faktor lain yang ada dalam sebuah perusahaan. Sumber daya manusia dianggap sebagai modal penting dalam perusahaan, sehingga perusahaan harus bisa mempertahankan modal utama tersebut. SDM merupakan faktor penggerak dalam kelangsungan aktifitas sebuah organisasi atau perusahaan. Setiap organisasi mempunyai tujuan yang harus dicapai sebagai tolak ukur kesuksesan organisasi, sehingga SDM mempunyai peran yang penting dalam meraih tujuan tersebut. SDM selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor kesuksesan dalam sebuah organisasi. Kesuksesan sebuah organisasi akan lebih lengkap jika perusahaan mempunyai SDM yang handal. Keberadaan sumber daya manusia dalam perusahaan amat penting bagi perusahaan. Setiap individu melakukan kegiatan dan fungsi yang berbeda-beda dalam menjalankan roda organisasi. Perusahaan harus jeli melihat kemampuan
7
dari setiap karyawan, karena setiap karyawan mempunyai keahlian berbeda. Ini sangat penting untuk dilakukan untuk mencapai tujuan yang optimal. Dalam suatu organisasi yang melayani kepentingan publik seperti organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, menginginkan adanya pencapaian maksimal yang terkait dengan peningkatan hasil kerja demi tercapainya tujuan organisasi. Sebuah institusi pemerintahan atau swasta, selalu menginginkan hasil yang optimal dalam setiap program dan pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Sasaran yang menjadi objek penilaian kinerja adalah kecakapan, kemampuan karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur tertentu secara objektif dan dilakukan secara berkala. Tanggung jawab dari karyawan untuk meraih tujuan perusahaan akan lebih besar jika hak dari karyawan terpenuhi. Ini berkaitan dengan balas jasa dari perusahaan. Jika perusahaan memberikan hubungan timbal balik yang cukup maka tingkat loyalitas dan komitmen karyawan akan tinggi, begitupun sebaliknya jika perusahaan memberikan hubungan timbal balik yang rendah maka tingkat komitmen karyawan akan rendah. Ini bisa merugikan perusahaan karena tujuan perusahaan tidak tercapai dan tingkat prestasi karyawan rendah. Banyak keluhan dari masyarakat kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentang kinerja mereka terhadap pelayanan publik. Hal itu juga disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Yuddi menilai, kinerja PNS semakin memburuk meskipun anggarannya setiap tahun terus mengalami kenaikan, www.cnnindonesia.com Pelayanan publik harus dimaksimalkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pegawai negeri sipil. Yuddy Chrisnandi terus meminta aparatur sipil negara bekerja keras dalam melakukan reformasi birokrasi. Menurut Yuddy, reformasi birokrasi diwujudkan dalam kecepatan bekerja para PNS ketika mengimplementasikan segala macam kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), "Bagi yang lamban, nilai reformasi birokrasinya akan berkurang. Otomatis kenaikan tunjangan kinerjanya akan dievaluasi lagi," kata Yuddy, bisnis.liputan6.com. 8
Terbentuknya BP3AKB Provinsi Jawa Barat lahir karena berbagai persoalan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Dengan terbentuknya BP3AKB Provinsi Jawa Barat ini diharapkan semakin meningkatkan pelayanan publik dan menampilkan tanggapan yang positif oleh aparatur negara kepada masyarakat (Hasil wawancara dengan Kabbid Pengarusutamaan Gender dan Kerjasana, Reni Ambarsari ). Untuk menilai kinerja Pegawai Negeri Sipil, Badan Kekaryawanan Negara (BKN) mempunyai sebuah sistem yang dinamakan Sasaran kinerja Karyawan (SKP). SKP adalah Sasaran Kerja Karyawan yang ada dalam salah satu unsur didalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 diajabarkan pelaksanaannya dalam Peraturan Kepala Badan Kekaryawanan Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam melakukan birokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini kinerja para penyelenggara pelayanan publik. Dalam situs resmi Badan Kekaryawanan Negara (BKN) www.bkn.go.id karyawan yang bekerja secara maksimal akan mendapatkan pengangkatan jabatan, kenaikan pangkat, tunjangan, promosi dan diklat. Sebaliknya jika kinerja buruk akan mendapatkan sanksi dan mutasi. Ibu Reni Ambarsari (Kabbid Pengarustamaan Gender dan Kerja Sama) dalam wawancara mengatakan, nilai SKP yang makin baik akan berpengaruh terhadap kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat karyawan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 tahun. SKP akan menjadi pertimbangan utama oleh pejabat penilai. Pemberian kompensasi kepada karyawan sesuai pangkat dan golongan. Jika kenaikan pangkat dilakukan maka akan berpengaruh terhadap pemberian kompensasi, sehingga karyawan berusaha untuk bekerja maksimal agar tidak ada kinerja yang buruk yang digambarkan dalam SKP. Karyawan dengan kinerja buruk kenaikan pangkat akan ditunda dan tidak mendapatkan kompensasi lebih tinggi begitupun sebaliknya seandainya karyawan dengan kinerja baik kenaikan pangkat bisa dilaksanakan dan mendapatkan kompensasi lebih. 9
Perilaku kerja menjadi pertimbangan pejabat penilai untuk memutuskan kenaikan pangkat. Dalam penilaian perilaku kerja terdapat nilai minimum yang harus dicapai oleh karyawan BP3AKB Provinsi Jawa Barat. Karyawan harus mendapatkan nilai perilaku kerja melebihi nilai minimum yang ditetapkan agar tidak terjadi penundaan kenaikan pangkat yang akan berpengaruh terhadap kompensasi tersebut. Kompensasi pada BP3AKB Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Perbendaharaan Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Barat tahun 2011 adalah gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan khusus dan pembulatan gaji PNS. Berikut formula perhitungan gaji karyawan BP3AKB Provinsi Jawa Barat. A.
PENGHASILAN 1 Gaji Pokok 2 Tunjangan Istri/Suami 3 4 5 6 7 8
9
10 11 12 13 14
Sesuai Surat Keputusan 10,00% x Gaji Pokok 2,00% x Gaji Pokok x Jumlah Anak Tunjangan Anak Tanggungan Gaji Pokok + Tunjangan Suami/Istri + Gaji Kotor – 1 Tunjangan Anak Tunjangan Struktural Sesuai Surat Keputusan Tunjangan Fungsional Sesuai Surat Keputusan Tunjangan Beras 56.560 per jiwa Golongan I : 175,000 Golongan II : 180,000 Tunjangan Umum *) Golongan III : 185,000 Golongan IV : 190,000 Pertambahan Nilai Apabila Gaji Kotor + Tunjangan Beras + Tunjangan Tambahan Tunjangan Umum kurang dari 1.000.000 dengan rincian : Umum *) 1.000.000 - ( Gaji Kotor-1 + Tunjangan Beras + Tunjangan Umum) 4 + 5 + 6 + 7 +9 Gaji Kotor -2 Pertambahan Nilai Pembulatan (Gaji Kotor-2 - Jumlah Pemotongan sebelum PPh Pasal 21) agar menjadi kelipatan ratusan 10 +13 Gaji Kotor-3 Tunjangan Khusus Sebesar Potongan Pph Pasal 21 12 + 13 Gaji Bruto
(Bersambung) 10
(Sambungan) B. POTONGAN 1 Iuran Wajib Perumahan
10.00% x Gaji Kotor-1 Golongan I : 3,000 Golongan II : 5,000 Tabungan Wajib 2 Perumahan Golongan III : 7,000 Golongan IV : 10,000 Sebesar ketentuan dari yang berwenang a.1 : - Kendaraan 3 Lain-lain - Tanah - Sewa Rumah - Kelebihan Gaji 4 Pph Pasal 21 Formula Perhitungan Pph Pasal 21 5 Jumlah Potongan 1+2+3+4 C. GAJI BERSIH ( A - B) *) Khusus PNS bukan Pemangku jabatan (Pelaksana)
Tabel 1.2 Formula Perhitungan Gaji Karyawan Sumber : BP3AKB Provinsi Jawa Barat
Rusmana (Staff subbag kekaryawanan dan Umum) dalam wawancara mengatakan dalam penilaian perilaku kerja karyawan hendaknya mendapatkan nilai lebih dari 77. Ini adalah nilai minimal karyawan BP3AKB Provinsi Jawa Barat untuk menggambarkan perilaku kerja karyawan yang baik dalam periode 1 tahun. Berikut nilai perilaku kerja BP3AKB Provinsi Jawa Barat: Unsur yang Dinilai
Perilaku Kerja
2014 2015
1. Orientasi Pelayanan
26
0
2. Integritas
4
0
3. Komitmen
5
3
4. Disiplin
3
1
5. Kerjasama
12
3
6. Kepemimpinan
4
0
56
8
TOTAL
Perubahan Baik, karena tidak ada karyawan yang mendapat nilai kurang dari 77 Baik, karena tidak ada karyawan yang mendapat nilai kurang dari 77 Kurang baik, karena ada 3 karyawan yang mendapat nilai 77 Baik, karena hanya 1 karyawan yang mendapat nilai kurang dari 77 Kurang baik, karena ada 3 karyawan yang mendapat nilai kurang dari 77 Baik, karena tidak ada karyawan yang mendapat nilai kurang dari 77
Tabel 1.3 Jumlah karyawan dengan nilai perilaku kerja lebih kecil dari 77 (nilai minimum) tahun 2014 dan 2015 Sumber : BP3AKB Prov. Jabar 11
Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah karyawan yang mendapat 77 (nilai minimum) pada tahun 2015 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2014. Seperti Orientasi Pelayanan pada tahun 2014 terdapat 26 orang karyawan yang mendapatkan nilai kurang dari 77 sedangkan pada tahun 2015 tidak satupun karyawan yang mendapat nilai kurang dari 77, artinya semua karyawan pada tahun 2015 nilainya di atas 77 untuk orientasi pelayanan. Menurut salah satu karyawan Sekretaris Badan dalam wawancara mengatakan “Seandainya karyawan dengan kinerja buruk kenaikan pangkat akan ditunda dan tidak akan mendapatkan kompensasi lebih tinggi begitupun sebaliknya seandainya karyawan dengan kinerja baik kenaikan pangkat akan bisa dilaksanakan dan akan mendapat kompensasi lebih”. Menurut Antonio de Pora (2011:10-11) tujuan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan agar karyawan mendedikasikan tenaga dan pikirannya demi terwujudnya tujuan perusahaan, loyalitas pekerja akan semakin meningkat, terciptanya disiplin kerja yang tinggi pada diri pekerja dan secara organisiator stabilitas SDM dapat terwujud. Maka dari itu perusahaan harus mampu meningkatkan produktivitas karyawannya, agar memberi kontribusi optimal bagi perusahaan. Selain itu kompensasi bertujuan untuk mempertahankan karyawan. Sistem kompensasi yang tidak akan membuat karyawan betah sehingga akan mengurangi tingkat keluarnya karyawan. Di dalam tabel penilaian perilaku kerja tahun 2015 masih terdapat masalah seperti komitmen karyawan, disiplin dan kerja sama. Dari tabel tersebut, dapat dilihat kerja sama dan komitmen pada tahun 2015 masih terdapat 3 orang karyawan
yang mendapatkan nilai kurang dari 77. Komitmen dan disiplin
mengalami perubahan paling sedikit pada tahun yang sama dengan 2 perubahan karyawan yang mendapat nilai kurang dari 77. Komitmen berubah dari 5 orang menjadi 3 orang sedangkan disiplin karyawan berubah dari 3 orang menjadi 1 orang yang mendapatkan nilai kurang dari 77. Berarti dijelaskan komitmen mengalami perubahan yang paling sedikit, ini menunjukkan komitmen organisasi karyawan BP3AKB Provinsi Jawa Barat paling bermasalah dibandingkan indikator lain . 12
Sesuai dengan kondisi tersebut maka dijadikan dasar untuk melaksanakan penelitian tentang komitmen organisasi. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Kompensasi Terhadap Komitmen Organisasi Karyawan (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat)”. 1.3
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini
dapat dirumuskan 1.
Bagaimana pemberian kompensasi karyawan di Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat ?
2.
Bagaimana komitmen organisasi karyawan di Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat ?
3.
Seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasi di Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat ?
1.4
Tujuan Penelitian Terkait dengan rumusan masalah yang telah disimpulkan sebelumnya,
adapun tujuan dari penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kompensasi karyawan Badan Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan
Anak
dan
Keluarga
Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis komitmen organisasi karyawan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat. 3. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat.
13
1.5
Kegunaan Penelitian Adapun dari kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Kegunaan Teoritis Penelitian
ini
diharapkan
dapat
menjadi
salah
satu
upaya
pengembangan ilmu sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan kompensasi karyawan yang berpengaruh terhadap komitmen organisasi karyawan. 2.
Kegunaan praktis a.
Diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada manajemen terhadap pemberian kompensasi karyawan yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi karyawan.
b.
Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah literatur hasil penelitian dalam bidang kompensasi yang berpengaruh pada komitmen organisasi karyawan.
1.6
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum
tentang penelitian yang dilakukan yaitu: BAB I. PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN Bab ini berisi tentang kajian pustaka penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis pemikiran serta ruang lingkup penelitian. BAB III. METODOLOGI PENELITIAN Bab ini menjelaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang kemudian dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.
14
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang pembahasan yang berisi data-data yang telah dikumpulkan dan diolah, kemudian untuk mendapatkan solusi dari permasalahan penelitian. BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan, memberikan masukan atau saran yang bisa diimplementasikan oleh perusahaan.
15
