1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Perkembangan perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1985 sebagai
langkah dasar pembaharuan sistem penghitungan pajak dari sistem official assessment menjadi self assessment dimana wajib pajak diberikan wewenang kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam kaitannya dengan penerapan sistem tersebut, titik berat utama terletak pada kepatuhan dan kerelaan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak. Meskipun dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan negara (yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pembanguan) belum dapat seluruhnya dipenuhi oleh penerimaan pajak, akan tetapi sejak dimulainya reformasi perpajakan pada tahun 1984/1985, peranan penerimaan perpajakan yang menjadi tanggung jawab dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pembiayaan negara menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak adalah penerimaan dari pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditetapkan dengan Undang – undang nomor 8 tahun 1983 berbeda dengan pajak penjualan (PPN) yang digantikannya. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-
2
faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Sedangkan pajak penjualan dikenakan terhadap nilai jual setiap perpindahan/pertukaran barang dan jasa, sehingga menimbulkan adanya pajak berganda. Untuk barang yang tergolong mewah, pajak berganda ini masih diberlakukan dengan adanya pajak penjualan atas barang mewah. Dalam hal perhitungan pajak terutang, terdapat mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran dalam pajak pertambahan nilai yang menyebabkan keadaan kurang bayar, kelebihan bayar ataupun nihil oleh pengusaha kena pajak. Penerapannya dalam kehidupan nyata prakteknya terdapat cukup banyak kejadian dimana pengusaha kena pajak tidak membayar pajaknya dengan benar karena cara pencatatan dan perhitungan pajak yang dilakukan masih salah. Hal ini disebabkan oleh kurang pahamnya masyarakat tentang peraturan dan tata cara perhitungan dan dan pembayaran pajak. Akibatnya terdapat kemungkinan bahwa transaksi pajak pertambahan nilai yang terjadi dalam perusahaan tidak dicatat dengan benar dan lengkap dalam laporan keuangannya, yang kemudian menyebabkan perhitungan pajak yang salah. Fenomena yang lain juga cukup banyak terjadi adalah adanya golongan masyarakat yang enggan berurusan dengan peraturan perpajakan karena kurang cepatnya pihak kantor pelayanan pajak dalam menanggapi permohonan restitusi yang diminta oleh pengusaha kena pajak dalam hal pajak masukan lebih besar dari pajak keluarannya. Sehingga golongan masyarakat ini memilih untuk tidak melaporkan pajak masukan yang seharusnya dapat dikreditkan tersebut dari pada
3
mengikuti prosedur yang cukup rumit namun tidak memberikan hasil. Hal seperti ini menimbulkan perlakuan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai yang dapat diragukan kebenaran dan kejelasannya. Pencatatan yang dilakukan perusahaan harus mengacu pada perlakuan akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang benar dan tepat. Kejadian-kejadian semacam ini harus dihindari karena laporan keuangan perusahaan harus menyajikan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai secara lengkap dan benar untuk kepentingan semua pihak yang membutuhkan informasi dari laporan keuangan tersebut dalam hal pengambilan keputusan. Sedangkan meskipun transaksi pajak pertambahan nilainya telah dicatat dengan lengkap, banyak perusahaan yang masih salah dalam melakukan pencatatan terhadap transaksi pajak pertambahan nilai karena kurang paham mengenai perlakuan akuntansi yang benar terhadap pajak pertambahan nilai tersebut. Salah satu perusahaan yang diduga belum melakukan pencatatan dengan benar dan lengkap adalah CV. MULIA ABADI yang merupakan obyek penelitian skripsi ini. Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan, selama ini perusahaan belum melakukan mekanisme perhitungan pajak pertambahan nilai dengan benar karena kurang paham tentang cara perpajakan. Transaksi-transaksi yang melibatkan pajak pertambahan niali khususnya pajak masukan seringkali diabaikan. Selain itu perlakuan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai dalam pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan juga kurang benar.
4
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka menarik untuk diteliti beberapa msalah berikut ini : 1. Apakah semua transaksi pajak pertambahan nilai yang terjadi telah dicatat dalam laporan keuangan CV. MULIA ABADI? 2. Apakah perlakuan akuntansi terhadap transaksi pajak pertambahan nilai di CV. MULIA ABADI sudah benar?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu yang dapat diuraiakan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bahwa semua transaksi pajak pertambahan nilai yang terjadi telah dicatat dalam laporan keuangan CV. MULIA ABADI 2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang benar dan tepat terhadap transaksi pajak pertambahan nilai
5
1.4
Manfaat Penelitian Berbagai manfaat yang dapat diambil oleh berbagai macam pihak dari penyusunan skripsi ini adalah : 1. Manfaat teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peranan media masa cetak dalam proses pembangunan politik generasi muda. 2. Manfaat praktis : Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu masukan dan dipakai sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pada inovasi etika persurat kabaran media masa cetak atau pola pembangunan politik generasi muda.
6
BAB II TELAAH PUSTAKA 2.1
Landasan Teori 2.1.1 Akuntansi sebagai Suatu Sistem Informasi Akuntansi merupakan salah satu sistem informasi yang menyangkut data-
data ekonomi dan keuangan. Informasi akuntansi sangat diperluakan untuk dijadikan dasar pertimbangan keputusan. Sebagai sistem informasi, akuntansi diperlukan oleh berbagai pihak, baik dari kalangan intern maupun kalangan luar organisasi yang menyelenggarakan akuntasi tersebut. Dengan adanya informasi akuntansi, suatu badan usaha dapat mengetahui jumlah hasil usaha dan keadaan keuangannya, serta dapat juga sebagai alat pengawasan dan perencanaan. Menurut Weygandt, Kieso dan kimmel, Akuntansi ( accounting ) adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan (2007:4).
Jadi akuntansi sebagai suatu sistem informasi diperlukan oleh karena adanya masalah-masalah yang kompleks dalam perusahaan-perusahaan besar. Tujuan akuntansi adalah mencatat, melaporkan, dan menginterpretasikan data untuk digunakan oleh pembuat keputusan. Oleh karena itu, pencatatan akuntansi harus dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab sesuai PSAK.
7
2.2
Penelitian Terdahulu Pambudi (2006), dalam skripsinya yang berjudul “Evaluasi atas
Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. JMU”.Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada PT. JMU dapat diketahui bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.Terdapat penyerahan Barang Kena Pajak yang seharusnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun tidak dikenakan oleh PT. JMU. Perusahaan melakukan pembetulan kembali penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya atas kemauan sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN Desember 2005 Pembetulan II.
Karmita (2008), dalam skripsinya yang berjudul “Evaluasi Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional II”.Dari hasil penelitian terdapat Faktur Pajak Standar Keluaran yang dibuat lewat dari masa yang ditentukan, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-Cuma yang tidak disajikan dalam SPT Masa PPN.Selain itu juga ditemukan Faktur cacat dari Faktur Pajak Masukan, dan Faktur Pajak yang terlambat diterima dari perusahaan penjual.Berdasarkan temuan tersebut, mengakibatkan timbulnya Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Akibatnya, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divre II menjadi kurang bayar.
8
2.3
Kerangka Konseptual Dalam skripsi ini, penulis mencoba untuk memberikan suatu konsep
dimana konsep tersebut dapat diharapkan menjadi suatu pemikiran penulis dalam melakukan suatu tinjuan perlakuan akutansi terhadap transaksi Pajak Pertambahan Nilai, konsep tersebut dihasilkan dari beberapa fakta yang terjadi dilapangan terutama dalam suatu pemeriksaan pajak. Penulis juga mengumpulkan beberapa literatur dan informasi sebagai bahan kepustakaan serta pendapat-pendapat yang kemudian akan digunakan oleh penulis sebagai penunjang teori yang akan di hasilkan dalam bentuk suatu pendapat apakah setiap transaksi penjualan maupun pembelian merupakan penyerahan yang dikenakan PPN atau tidak, dengan melihat bukan dari Undang-Undang Perpajakannya tetapi melihat kedalam teori dasar dari PPN tersebut, yaitu sebagai berikut :
2.3.1
Pengertian Laporan Keuangan Laporan keuangan dapat diartikan sebagai suatu ringkasan dari
suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan padanya oleh para pemilik badan usaha. Selain itu, laporan keuangan digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan pada pihak eksternal yang berkepentingan dengan badan usaha, dan menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai bahan
9
pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta untuk menilai dan mengevaluasi posisi keuangan dan prestasi badan usaha.
Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, defenisi laporan keuangan adalah: “Laporan keuangan : Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi (PSAK No.1 revisi 2009).
Pencatatan akuntansi sebagai suatu perusahaan berakhir pada laporan keuangan, jadi sebelum pencatatan tersebut sampai pada laporan keuangan, terdapat alur pencatatan akuntansi yang perlu diperiksa kebenarannya dan kelengkapannya. Alur-alur tersebut dapat dimulai dari dokumen-dokumen dasar, jurnal pembelian, faktur pajak, jurnal penjualan, buku besar, jurnal penutup yang kemudian dilanjutkan ke laporan keuangan. 2.3.2
Pengertian Umum Pajak Pertambahan Nilai Penulis telah menyinggung sebelumnya bahwa pajak Pertambahan
nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan
dalam
menyiapkan,
menghasilkan,
menyalurkan
dan
memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.
10
Menurut Sukardji (2003) pengertian Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Tidak Langsung, dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut : a. Sudut pandang ekonomis, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. b. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Pajak pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, karena penanggung jawab pajak, penanggung pajak dan pemikul pajak, dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ditemukan terpisah-pisah. Hal ini berarti pihak yang memikul beban pajak berbeda dengan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara. Pajak Pertambahan nilai juga tergolong sebagai pajak obyektif, karena kondisi subyektif pajak tidak relevan, pengenaan pajak didasarkan pada obyek pajak, baik obyek pajak berupa benda ataupun obyek pajak lainnya. 2.3.3
Subyek dan obyek pajak pertambahan nilai Pembahasan skripsi ini terletak pada perlakuan akuntansi terhadap
pajak pertambahan nilai, yang berarti bahwa penulis harus menjelaskan tentang pajak Pertambahan Nilai tersebut dengan lebih detail. Elemen penting yang harus diketahui dalam pajak pertambahan nilai adalah subyek dan obyek pajak pertambahan nilai tersebut. Subyek pajak yang dimaksud adalah pengusaha kena pajak. Pengertian dari pengusaha kena
11
pajak (PKP) sendiri adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai (PPN), tidak termasuk Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil tersebut sendiri yang memilih atau meminta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. PERUBAHAN
TENTANG
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2009 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; b. impor Barang Kena Pajak; c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
12
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
(2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 2.3.4
Tarif Pajak Pertambahan Nilai Tarif pajak pertambahan nilai 10%. Sedangkan tarif pajak
pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak adalah 0%. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam daerah pabean. Oleh karena itu, barang kena pajak yang diekspor atau dikonsumsi diluar daerah pabean, dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif 0%. Penggunaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan. 2.3.5
Tarif Pengenaan Pajak (PPN) Dasar pengenaan pajak merupakan komponen yang penting dalam
perhitungan besarnya pajak pertambahan nilai yang benar yang kemudian dapat mempengaruhi lebih lanjut pada kebenaran pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Pajak pertambahan nilai yang terhutang
13
dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak (DPP)
PPN = Tarif x Dasar pengenaan Pajak
Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undangundang dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak yang dipakai sebagai dasar menghitung pajak yang terutang dengan mengalihkan dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan. Pajak yang terutang ini merupakan pajak keluaran, yang dipungut oleh pengusaha kena pajak. Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak. Sedangkan pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Mekanisme pajak pertambahan nilai diatur sebagai berikut : 1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
14
2. Dalam hal belum ada pajak keluaran dalam suatu masa pajak, pajak masukan tetap dapat dikreditkan. 3. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, selisihnya harus dibayar pengusaha kena pajak. 4. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak keluaran lebih kecil dari pada pajak masukan, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan kemasa pajak berikutnya. 5. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Bagi badan pemungut pajak pertambahan nilai, pajak yang telah dipungut disetor ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 30/31 pada bulan yang sama dengan dilakukan setoran.
2.3.6
Faktur pajak Untuk menghitung Pajak pertambahan nilai yang terutang maka
setiap penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak, pengusaha kena pajak yang bersangkutan wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di pihak lain, bagi pembeli, penerima jasa atau importir merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan faktur pajak ini
15
akan dihitung jumlah pajak yang terhutang dalam masa pajak yang wajib disetor kekas negara. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh
PKP
yang melakukan penyerahan BKP/JKP atau bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Terdapat tiga jenis faktur pajak berdasarkan UU PPN tahun 2009 :
Faktur penjualan a.
Faktur Pajak atau Faktur Penjualan Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ps. 13 ayat (5) UU PPN dan pengisiannya sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak.
16
b.
Faktur Pajak Khusus Jenis Faktur Pajak ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011 terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Toko Retail yang merupakan toko yang menjual Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, serta berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Faktur Pajak Khusus adalah Faktur Pajak yang dilampiri dengan cash register/struk pembayaran/invoice sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang diterbitkan oleh Toko Retail atas pembelian Barang Bawaan yang Pajak Pertambahan Nilainya akan diminta kembali oleh Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri. Faktur Pajak Khusus dapat berfungsi sebagai surat permohon
pengembalian
Pajak Pertambahan Nilai dengan membubuhi tanda pada kolom permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang dibubuhi tanda tangan Orang Pribadi, dan kasir Toko Retail yang diberi stempel Toko Retail. c.
Faktur Pajak Eks Sederhana Jenis Faktur Pajak ini terkait dengan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh PKP Pedagang Eceran sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor 58/PJ./2010.
17
PKP PE wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pedagang eceran yang membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2 UndangUndang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pedagang eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut: 1) Melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya; 2) Dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa
didahului dengan penawaran tertulis,
pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan 3) Pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan
secara
tunai
dan
penjual
atau
pembeli
langsung
menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya. Contoh tempat penjualan eceran yaitu toko dan kios. Termasuk dalam pengertian Pedagang eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:
18
1) Melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya; 2) Dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan 3) Pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai. Contoh: tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir yaitu gerai dan kios. Yang dimaksud dengan "konsumen akhir" adalah pembeli yang mengkonsumsi secara langsung barang tersebut, dan tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan produksi atau perdagangan.
Namun demikian Pengusaha Kena Pajak tetap diperkenankan untuk menerbitkan Faktur Pajak secara lengkap meskipun penyerahan Barang Kena Pajak dilakukan kepada konsumen akhir, misalnya dalam hal pembeli sebagai konsumen akhir adalah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya tidak melakukan usaha perdagangan secara eceran (pabrikan atau distributor) tetapi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak secara eceran, maka atas penyerahan Barang Kena Pajak secara eceran tersebut Pengusaha
Kena
Pajak
dapat
menerbitkan
Faktur
Pajak
tanpa
19
mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Faktur Pajak atas penyerahan oleh Pedagang Eceran berupa : 1)
bon kontan,
2)
faktur penjualan,
3)
segi cash register,
4)
karcis,
5)
kuitansi, atau
6)
tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.
Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP PE serta pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh PKP PE. Faktur pajak gabungan
Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender. Pengusaha Kena Pajak diperkenankan membuat Faktur Pajak gabungan paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya.
20
Dokumen
Tertentu
yang
Kedudukannya
Dipersamakan
dengan Faktur Pajak Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2011, diatur bahwa Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah : a.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
b.
Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
c.
Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
d.
Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi; e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
21
f.
Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
g.
Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;
h.
Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
i.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;
j.
Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
k.
Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Perusahaaan Air Minum;
22
l. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perusahaan perantara efek; dan m.
Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan.
Dokumen tertentu tersebut di atas selain huruf i dan j paling sedikit harus memuat : 1) Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan 2) Jumlah satuan barang apabila ada 3) Dasar Pengenaan Pajak, dan 4) Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor. 2.3.7
Perlakuan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai
Perlakuan akuntansi berisi tentang pengukuran, alokasi, klasifikasi, definisi, elemen, dan saat diakuinya elemen tersebut. Dalam pajak pertambahan nilai terdapat dua komponen penting yang harus dijelaskan lebih lanjut agar perlakuan akuntansinya dapat dimengerti dengan benar. Komponen tersebut adalah : 1. Pajak keluaran Pajak keluaran timbul karena adanya penjualan, dan dapat diukur nilainya menggunakan dasar pengenaan pajak yang dikalikan dengan tarif pajak pertambahan nilai. Pajak keluaran bukan merupakan bagian dari pendapatan penjualan perusahaan, melainkan diklasifikasi sebagai
23
kewajiban yaitu hutang, karena pajak keluaran merupakan pajak yang akan disetorkan kepada negara. Pajak keluaran mulai diakui sejak sejak dilakukan pembayaran atau penyerahan barang jasa/jasa. Pada akhirnya pajak keluaran akan dialokasikan atau diccatat pada neraca. 2. Pajak masukan timbul karena adanya pembelian dan dapat diukur nilainya dengan mengalikan dasar pengenaan pajak yang dikaliakan dengan tarif pajak pertambahan nilai. Pajak masukan ada yang dikreditkan dan ada yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian barang modal/barang persediaan yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya. Pajak masukan yang dapat dikreditkan akan disajikan pada neraca, pada sisi aktiva, karena pajak masukan bukan merupakan bagian dari harga perolehan pembelian yang harus dibayar, melainkan merupakan pajak yang nantinya akan dapat dikreditkan dan dikompenssasikan, atau dapat diminta kembali (direstitusikan) dari pemerintah. 2.3. 8 Pencatatan dan Pembukuan Pajak Pertambahan Nilai Setiap wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pencatatan akuntansi, yang dalam istilah perpajakan disebut sebagai pembukuan. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh menteri keuangan.
24
Teknik dalam pencatatan transaksi pajak pertambahan nilai akan diuraikan sebagai berikut : I.
Pajak Keluaran Untuk menggambarkan pencatatan pajak keluaran tersebut, maka akan dibuat contoh sebagai berikut : a. Penjualan secara kredit Pada tanggal 1 Mei 2009 dijual BKP secra kredit dengan harga jual sebesar Rp. 10.000.000. Ayat jurnal ini dicatat dalam buku jurnal harian dan dibuat pada saat transaksi penjualan tersebut, yaitu : Piutang Dagang
Rp. 11.000.000
Penjualan
Rp. 10.000.000
Pajak Keluaran
Rp. 1.000.000
b. Penjualan secara tunai Kas/bank
Rp. 11.000.000
Penjualan
Rp. 10.000.000
Pajak keluaran
Rp. 1.000.000
c. Jurnal atas transaksi perkiraan retur penjualan. Untuk menggambarkan pencatatan retur penjualan, maka akan dibuat contoh sebagai berikut :
25
Tanggal 30 Mei 2009 terjadi retur penjualan pada transaksi penjualan kredit pada tanggal 7 Mei sebesar Rp. 1.000.000, yang diretur adalah sebagi sebesar Rp. 400.000. ayat jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut : Retur penjualan
Rp. 400.000
Pajak keluaran
Rp. 40.000
Piutang dagang
Rp. 440.000
d. Penjualan dengan uang muka Pada tanggal 17 Juli 2009 PKP “A” menerima uang muka dari PKP “B” atas pembelian BKP kertas yaitu sebesar Rp. 10.000.000 ditambah PPN 10%. Pada tanggal 17 Mei 2009 yaitu pada saat penerimaan barang., diterima sisa pembayaran Rp. 20.000.000 dimana dalam pembayaran tersebut termasuk PPN. Karena itu, ada dua transaksi yang harus dicatat, yaitu pada saat :
Pembayaran uang muka Kas
Rp. 11.000.000
Uang muka pelanggan
Rp. 10.000.000
Pajak keluaran
Rp. 1.000.000
26
Penyerahan barang
Kas
Rp. 22.000.000
Uang muka pelangganRp. 10.000.000 Penjualan
Rp. 30.000.000
Pajak pengeluaran
Rp. 2.000.000
e. Penjualan dengan angsuran Dijual suatu barang dengan angsuran seharga Rp. 24.000.000. pembayaran dilakukan dengan 10 kali cicilan. Transaksi penjualan dan angsuran setiap bulan dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut.
Pada saat penyerahan barang Piutang penjualan angsuran
Rp. 26.400.000
Penjualan
Rp. 24.000.000
Pajak keluaran
Rp.
2.400.000
Pada saat pembayaran angsuran Kas Piutang penjualan angsuran
Rp. 2.640.000 Rp. 2.640.000
f. Jurnal atas transaksi pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Biaya promosi/lain-lain
Rp. 2.200.000
Pajak keluaran
Rp. 200.000
Persediaan
Rp. 2.000.000
27
II.
Pajak Masukan Dalam beberapa kasus penelitian Pajak Masukan, seringkali dalam
harga perolehan barang kena pajak tersebut sudah termasuk harga PPN di dalamnya. Jika hal ini terjadi, maka harus dihitung dasar pengenaan pajaknya terlebih dahulu untuk mengetahui harga perolehan yang sesungguhnya, sehingga pencatatan akuntansinya dapat dilakukan dengan benar. Beberapa contoh transaksi pajak masukan secara umum adalah : a) Pembelian secara kredit, yang PPN nya dapat dikreditkan. Tanggal 3 Mei 2009 dibeli BKP seharga Rp. 800.000 Persediaan/pembelian
Rp. 800.000
Pajak Masukan
Rp. 80.000
Utang Dagang
Rp. 880.000
b) Pembelian secara tunai, yang PPN nya dapat dikreditkan Persediaan/Pembelian
Rp. 800.000
Pajak Masukan
Rp. 80.000
Kas/Bank
Rp. 880.000
c) Pembelian yang PPN nya tidak dapat dikreditkan. Dibeli tunai alat-alat seharga Rp. 8.000.000 ditambah PPN 10%. Karena alat-alat tulis tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses
28
produksi, pajak masukannya tidak boleh dikreditkan. PPN yang tidak dapat dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya operasi. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut : Alat tulis menulis
Rp. 8.000.000
Biaya PPN
Rp.
Kas
800.000 Rp. 8.800.000
d) Apabila Pajak Masukan yang dibayarkan berada dalam kategori yang tidak dapat dikreditkan, maka pajak tersebut ditambahkan pada harga perolehan barang/jasa bersangkutan. Jadi, tidak dapat dibebankan sekaligus ditahun perolehannya, melainkan disusut sesuai dengan tarif penyusutannya. Contoh : Pada tanggal 1 Nopember 2009 dibeli mobil X seharga Rp. 10.000.000, maka ayat jurnal yang diperlukan dibuat sebagai berikut : Kendaraan
Rp. 11.000.000
Hutang Dagang
Rp. 11.000.000
e) Pembelian dengan potongan Dibeli barang seharga Rp. 12.000.000 dengan potongan pembelian Rp. 2.000.000 jika pembayaran dilakukan dalam periode yang ditentukan tarif PPN 10%. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut :
29
Pembelian
Rp. 12.000.000
Cadangan potongan pembelian
( Rp. 2.000.000 )
Utang
Rp. 11.000.000
Apabila perusahaan tidak membayar utang dalam jangka waktu yang ditentukan maka pembelian tidak berhak atas potongan. Pembayaran utang pembelian ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut : Utang
Rp. 11.000.000
Pajak Masukan
Rp.
Rugi karena pot. tdk diambil
Rp. 2.000.000
Kas
200.000
Rp. 13.200.000
f) Jurnal atas transaksi retur pembelian Karena tidak sesuai dengan spesifikasi barang, pembelian sebanyak Rp. 1.000.000 ditambah PPn 10% dikembalikan kepada penjual. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut : Utang
Rp. 1.100.000 Pembelian
Rp. 1.000.000
Pajak masukan
Rp.
100.000
Catatan : pengembalian tidak sesuai ini mengurangi pajak masukan, demikian pula penjual akan mengurangkan PPN terhutang. Kedua sisi Pajak Pertambahan Nilai tersebut (Pajak Masukan dan Pajak Keluaran) dibandingkan mana yang lebih kecil kemudian di offset ke salah satu akun, sehingga setiap masa pajak dan atau tahun buku dapat terjadi: 1. PPN kurang bayar (perkiraan Pajak Keluar lebih besar dari pajak masukan)
30
2. PPN Lebih bayar (perkiraan Pajak Masukan lebih besar dari perkiraan pajak keluaran) 3. PPN Nihil (perkiraan Pajak Keluaran = Pajak Masukan) Jurnal penutup untuk menutup perkiraan Pajak Pertambahan Nilai adalah :
Bila pada akhir masa terdapat pajak Masukan sebesar Rp. 3.000.000 dan pajak keluaran sebesar Rp. 3.500.000 maka jurnalnya adalah : Pajak keluaran
Rp. 3.500.000
Pajak Masukan
Rp. 3.000.000
PPN yang masih harus dibayar
Rp.
500.000
Rp.
500.000
PPN yang masih harus dibayar
Rp. 500.000
Kas
Apabila pada akhir masa terdapat Pajak Masukan sebesar Rp. 4.000.000 dan Pajak Keluaran Rp. 3.000.000 maka jurnal penutup adalah : Pajak Keluaran
Rp. 3.000.000
PPN lebih bayar
Rp. 1.000.000
Pajak Masukan
Rp. 4.000.000
31
BAB III METODE PENELITIAN
3.1
Jenis dan Rancangan Penelitian 3.1.1
Jenis Penelitian Setelah mengetahui permasalahan yang dibahas diatas, jenis yang
akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang bertujuan untuk membahas atau mengkaji suatu masalah/kasus tertentu secara mendalam. Dalam studi kasus, kesimpulan yang dapat ditarik hanya terbatas pada masalah/kasus yang diteliti saja dan tidak berlaku untuk masalah/kasus lain. 3.1.2 Rancangan Penelitian Penulisan skripsi ini mengambil topik Perlakuan Akuntansi terhadap PPN, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan desain studi kasus, penulis melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui perlakuan akuntansi terhadap PPN yang benar kaitannya dengan pencatatan PPN untuk transaksi tersebut dalam rangka penyajian laporan keuangan yang dilakukan perusahaan. Rancangan penelitian perlakuan akuntansi terhadap transaksi pajak pertambahan
nilai
(PPN)
dilaksanakan
dengan
cara
memeriksa
32
perhitungan pajak pertambahan nilai dan pencatatan akuntansinya. Peneliti akan mencari data-data yang diperlukan baik dari kepustakaan sebagai landasan teori maupun dengan cara mancari data-data primer pada perusahaan, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada metode pengumpulan data. Peneliti akan mempelajari data-data tersebut yang akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan dari penelitian ini. 3.2
Jenis dan Sumber Data 3.2.1 Jenis Data Dengan diambilnya dua unit analisis yang telah disebutkan diatas, maka jenis data sekunder yang diperlukan untuk dapat menunjang penulisan skripsi ini juga akan dideskripsikan dan dibagi menjadi dua bagian sehingga dapat dimengerti dengan jelas oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membaca penulisan skripsi ini. Jenis-jenis data tersebut adalah sebagai berikut : 1. Data kualitatif adalah data yang disajikan secara deskriptif atau
berbentuk uraian seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas dan struktur anak perusahaan dari CV. MULIA ABADI GRESIK. 2. Data kuantitatif merupakan data yang di sajikan dalam bentuk angka-angka yang terkait dengan objek Pajak Pertambahan Nilai. Data-data yang
diperlukan dimulai dari pencatatan yang dilakukan yaitu jurnal-jurnal
33
yang berhubungan dengan transaksi PPN, buku besar,dan laporan keuangan perusahaan.
3.2.2 Sumber Data Sumber data yang diperoleh dari sumber internal, yaitu dari tempat penelitian ini dilakukan. Sumber internal tersebut berupa data sekunder, yaitu data-data seperti yang telah disebutkan diatas dan penjelasanpenjelasan atau keterangan-keterangan yang secara langsung penulis dapatkan dari perusahaan, yaitu data dari pemilik perusahaan, bagian administrasi, bagian penjualan dan pembelian, serta bagian pembukuan perusahaan, tetapi oleh penulis kemudian diolah. 3.3
Definisi Operasional Variabel Judul penelitian adalah “Perlakuan Akuntansi Terhadap transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Mulia Abadi Gresik Beberapa definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Perlakuan akuntansi berisi tentang pengukuran, alokasi, klasifikasi, definisi, elemen, dan saat diakuinya elemen tersebut. 2. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP) oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean atau barang
34
yang diekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen) dan sebaliknya untuk impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Secara keseluruhan yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap transaksi dari Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Mulia Abadi dalam hal pemungutan pajak telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai 3.4
Teknik Pengumpulan Data 3.4.1
Teknik pungumpulan data Data yang dikumpulkan sebagai bahan acuan dalam penulisan
skripsi ini diperoleh dengan cara penelitian lapangan, yaitu system metode penelitian dimana cara mengumpulan data dilakukan dengan cara : a. Dokumentasi , mengambil data-data yang diperlukan dari perusahaan sesuai dengan bentuk asli pencatatan perusahaan tersebut. Data-data yang diperlukan bisa didapatkan dari bagian pembelian, bagian penjualan, bagian pembukuan perusahaan, bagian administrasi, data yang diperlukan bisa didapatkan dari bagian pembukuan dan administrasi perusahaan. b. Interview, melakukan wawancara atau tanya jawab langsung pada pemilik perusahaan, bagian administrasi, dan bagian-bagian lainnya seperti yang telah disebutkan diatas. Hal ini diperlukan untuk dilakukan sehingga dapat
35
memperoleh data-data yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis yang berguna bagi penulisan skripsi ini. 3.5
Teknik Analisis Data Penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, dan kuantitatif dengan data yang diperoleh dari perusahaan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian dengan mempelajari pencatatan akuntansinya. Teknik analisis data untuk unit analisis akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 3.5.1 Transaksi Pembelian 1) Memeriksa
keberadaan
surat
permintaan
pembelian
berdasarkan tanggal, nomor transfer, nomor surat pembelian, nama kabupaten, jumlah pupuk yang dibeli, dan nilai pembelian yang akan dilakukan oleh perusahaan yang tercantum dalam surat permintaan pembelian. 2) Memeriksa tanggal, nomor transfer, nama, alamat dan nomor rekening penerima transfer (pabrikan), nama, alamat dan nomor rekening pengirim
transfer (perusahaan), nama
kabupaten, jumlah pupuk yang dibeli, dan jumlah nominal kas yang keluar yang terdapat pada bukti kas keluar. 3) Memeriksa tanggal pembelian, nomor faktur pajak, nama pabrikan, nama kabupaten, nama pembeli, nomor surat
36
pembelian, nomor transfer, jumlah barang yang dibeli dalam kg, harga satuan, jumlah pembelian dalam rupiah, jumlah PPN, dan jumlah nominal kas yang dikeluarkan untuk pembelian setelah PPN yang terdapat dalam faktur pajak yang kemudian dicocokan dengan bukti kas keluar. 4) Memeriksa tanggal dan item lain yang terdapat pada Delivery Order, dimana Delivery Order adalah lembar ke-2 dari faktur pajak sehingga hanya perlu mencocokkan Delivery Order tersebut dengan faktur pajak dan kemudian menelusuri ke pencatatannya di jurnal pembelian. 5) Memeriksa keberadaan pencatatan transaksi pembelian sesuai dengan tanggal pembelian dan jumlah pembelian yang terdapat pada jurnal. 3.5.2 Transaksi Penjualan 1.
Memeriksa tanggal, nama pembeli, nama perusahaan sebagai penjual, jumlah barang yang dijual, dan jumlah nominal kas yang masuk akibat penjualan yang terdapat pada bukti kas masuk.
2.
Dalam melakukan pembelian pupuk, perusahaan mendapat Delivery Order dari pabrikan. Delivery Order tersebut akan diberikan
oleh
perusahaan
pada
perusahaan menjual pupuk tersebut.
konsumennya
ketika
37
3.
Memeriksa keberadaan pencatatan transaksi penjualan sesuai dengan tanggal penjualan yang terdapat pada jurnal.
38
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
4.1
Penyajian Data 4.1.1
Sejarah Singkat Perusahaan CV. MULIA ABADI yang menjadi subyek dalam penelitian ini
adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pupuk. Pada tahun 1999 perusahaan mengajukan permohonan pada Pupuk Petro kimia Gresik untuk menjadi distributor pupuk dimana perusahaan dapat membeli pupuk dari Pupuk Petro kimia Gresik dan menjual kembali pupuk tersebut pada daerah-daerah. Berdasarkan
aktivitas
yang dilakukan
perusahaan,
yaitu
sebagai
perusahaan distributor maka perusahaan terdaftar sebagai subyek pajak dan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 4.1.2
Struktur Organisasi Perusahaan CV. MULIA ABADI yang berlokasi di Gresik mempunyai struktur
organisasi yang diterapkan dalam perusahaan yaitu sebagai berikut :
39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan pada CV. MULIA ABADI
PEMILIK
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
PEMBELIAN
OPERASIONAL
PENJUALAN
PEMBUKUAN
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF
PEMBELIAN
OPERASIONAL
PENJUALAN
PEMBUKUAN
Sumber : olahan penulis Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab perencanaan
dan
pengendalian
kepada
unit-unit
yang
dibentuk
untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Saluran perintahnya mengalir dari pemilik langsung pada masing-masing karyawan, demikian juga sebaliknya dengan tanggung jawab masing-masing karyawan kembali kepada pemilik. Jumlah karyawan yang ada pada CV. MULIA ABADI adalah 7 orang yang terdiri dari : dua orang bagian penjualan, tiga orang bagian operasional, satu orang bagian keuangan, dan satu orang bagian administrasi. Uraian secara singkat dari tugas masing-masing fungsi atau bagian dalam organisasi adalah sebagai berikut :
40
Pemilik Pemilik dalam hal ini adalah pengelola perusahaan. Karena struktur organisasinya sangat sederhana maka yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan operasional sehai-hari langsung ditangani oleh pemilik sendiri. Tugas dan wewenangnya antara lain : a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan sehari-hari. b. Mengawasi aktivitas yang dilakukan masing-masing karyawan. c. Berhubungan
langsung dengan
produsen
(pabrikan)
untuk
melakukan negoisasi pembelian.
Bagian pembelian Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : a. Berhubungan langsung dengan pabrikan untuk melakukan konfirmasi pembelian. b. Membuat surat konfirmasi pembelian / surat permohonan pembelian untuk diserahkan kepada pabrikan.
Bagian Operasional Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : a. Melakukan setoran untuk pembelian ke bank.
41
b. Memberikan bukti transfer pembayaran kepada pupuk Petro Kimia Gresik untuk mendapatkan faktur pembelian. c. Mengirimkan surat delivery order (DO) kekosumen daerah.
Bagian Penjualan Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : a. Berhubungan
langsung
dengan
pembeli
untuk
melakukan
penjualan. b. Mencari peluang pasar baru agar perusahaan dapat tetap aksis dan berkembang.
Bagian Administrasi atau Pembukuan Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : a. Melakukan pencatatan trasnsaksi yang terjadi dalam perusahaan. b. Mengeluarkan uang kas untuk keperluan sehari-hari perusahaan dengan persetujuan dari pemilik. c. Menyusun laporan keuangan. 4.1.3 Prosedur Pembelian Perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian kepada pabrikan PETRO yang juga merupakan PKP berdasarakan pesanan yang dapat dilakukan melalui telepon atau dengan
42
cara dating ke pabrikan untuk melakukan konfirmasi pembelian melalui surat permohonan pembelian. Pembelian dilakukan secara tunai, yaitu dengan mentransfer jumlah uang yang harus dibayar oleh perusahaan atas pembelian pembelian yang dilakukan melalui bank. Surat konfirmasi pembelian dan bukti aplikasi transfer berdasarkan jumlah pembelian yang dilakukan oleh perusahaan diberikan kepada oleh perusahaan diberikan kepada pabrikan. Kemudian pabrikan akan memberikan faktur pajaknya pada perusahaan beserta dengan surat Delivery Order. Pupuk yang dibeli perusahaan tetap berada digudang pabrikan dan akan diambil sendiri oleh konsumen perusahaan dengan surat Delivery Order tersebut. 4.1.4
Prosedur Penjualan Perusahaan melakukan penjulan kepada konsumennya didaerah-
daerah secara tunai dimana perusahaan meminta konsumennya untuk mentransfer jumlah uang berdasarkan pembelian dengan harga yang telah disepakati antara perusahaan dengan konsumen. Kemudian perusahaan melakukan pengecekan dari rekening koran bank. Jika uang telah ditransfer, maka perusahaan mengirimkan surat Delivery Order pada konsumen. Selanjutnya konsumen dapat mengambil pupuk yang telah dibeli digudang pabrikan dengan surat Delivery Order tersebut. 4.2
Analisis data Dalam menguraikan deskripsi hasil penelitian akan dipisahkan dan
dijelaskan menjadi dua bagian sesuai dengan unit analisis yang telah
43
ditetapkan sebelumnya. Unit analisis satu adalah tentang kelengkapan pencatatan transaksi PPN yang terjadi dalam perusahaan. Unit analisis dua adalah perlakuan akuntansi yang benar terhadap PPN. 4.2.1
Kelengkapan Pencatatan Transaksi PPN Perusahaan melakukan pencatatan akuntansinya melalui bukti-
bukti atau dokumen-dokumen yang ada. Dalam penulisan skripsi ini hanya akan dibahas pencatatan akuntansi yang berkenaan dengan PPN. Dalam perusahaan ini, transaksi yang berkenaan dengan PPN adalah transaksi pembelian dan transaksi penjualan. 4.2.1.1 Transaksi Pembelian Untuk memudahkan pihak pembaca skripsi ini, maka sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut akan digambarkan terlebih dahulu aliran dokumen untuk transaksi pembelian yang terjadi di CV. MULIA ABADI.
44
Gambar 4.2 Flow Chart untuk Transaksi Pembelian Bag. Pembelian
Membuat surat permohonan pembelian
Bag. Operasional
Bag. Pembukuan
Mentrasnfer uang pembelian
Bukti kas keluar Surat Permohonan Pembelian
Kirim surat Pembelian dan bukti kas keluar Disimpan berdasarkan tanggal Faktur pajak dari pabrikan
Disimpan berdasarkan tanggal
Pencatatan jurnal
Pencatatan buku besar
Pencatatan laporan keuangan
Sumber : olahan penulis Dokumen-dokumen untuk transaksi pembelian di perusahaan dimulai dari surat permohonan pembelian yang diberikan oleh perusahaan (CV. MULIA ABADI) kepada pabrikan (PUSRI). Konfirmasi pembelian melalui surat
45
permohonan pembelian ini nantinya akan diberikan kepada pabrikan agar perusahaan dapat membeli pupuk melalui pabrikan. Dibawah ini adalah data surat permohonan pembelian yang dilakukan oleh perusahaan selama satu bulan yaitu bulan mei 2009. Dari data dibawah ini dapat dilihat komponen-komponen yang terdapat pada Surat Permohonan Pembelian. Data surat Permohonan Pembelian tersebut dapat dilihat pada tampilan table 4.1 dibawah ini. Tabel 4.1 Surat Permohonan Pembelian Pupuk – Mei 2009 TGL
NO.SRT NO. PEMB TRANSFER 2/5/2009 01/SP/V/2009 3853800500 9/5/2009 02/SP/V/2009 3853800501
12/5/2009 03/SP/V/2009 3853800502 17/5/2009 04/SP/V/2009 3853800503
23/5/2009 05/SP/V/2009 3853800504 26/5/2009 06/SP/V/2009 3853800505 29/5/2009 07/SP/V/2009 3853800506
30/5/2009 08/SP/V/2009 3853800507
NILAI (Rp)
KABUPATEN
25,750,000 Mojokerto 207,750,000 Nganjuk Bojonegoro Probolinggo 52,000,000 Tuban Tulungagung 103,750,000 Jombang Sampang Sumenep Pasuruan 50,750,000 Surabaya 50,750,000 Nganjuk 77,750,000 Pasuruan Jombang Probolinggo 103,500,000 Surabaya
JML (KG) 25,000 50,000 100,000 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 50,000
Sumber : olahan penulis Surat permohonan pembelian atas diberikan kepada pabrikan yang disertai dengan bukti kas keluar berupa aplikasi transfer bank dari perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat melakukan pembelian pada pabrikan. Bukti kas keluar dimaksudkan akan tampak dalam tabel 4.2 dibawah ini beserta dengan item-itemnya.
46
Tabel 4.2 Bukti Kas Keluar – bulan Mei 2009 TGL 2/5/2009 9/5/2009
NO. TRANSFER 3853800500 3853800501
12/5/2009
3853800502
17/5/2009
3853800503
23/5/2009 26/5/2009 29/5/2009
3853800504 3853800505 3853800506
30/5/2009
3853800507
NILAI (Rp)
NO. DO
25,750,000 53/01/05/1459 207,750,000 53/01/05/1554 53/01/05/1555 53/01/05/1556 52,000,000 53/01/05/1741 53/01/05/1742 103,750,000 53/01/05/1851 53/01/05/1852 53/01/05/1853 53/01/05/1893 50,750,000 53/01/05/1904 50,750,000 53/01/05/1926 77,750,000 53/01/05/1943 53/01/05/1944 53/01/05/1945 103,500,000 53/01/05/2001 53/01/05/2001
KABUPATEN
JML (KG)
Mojokerto Nganjuk Bojonegoro Probolinggo Tuban Tulungagung Jombang Sampang Sumenep Pasuruan Surabaya Nganjuk Pasuruan Jombang Probolinggo Surabaya Sumenep
Sumber : olahan penulis Ketika perusahaan menyerahkan bukti kas keluar yang berupa aplikasi transfer tersebut bersama dengan surat permohonan pembelian pupuk, maka pabrikan telah mendapatkan bukti bahwa pembelian yang dilakukan CV. MULIA ABADI telah dilunasi. Kemudian perusahaan mendapatkan Faktur Pajak dari pabrikan yaitu lembar ke-1 dari faktur yang menunjukkan bahwa perusahaan dipungut PPN oleh pabrikan yang lebih dikenal sebagai Pajak Masukan. PPN tersebut seharusnya dapat digunakan sebagai sarana pengkreditan PPN dan bukti pungutan PPN. Perusahaan juga mendapatkan lembar ke-2 dari faktur yang disebut sebagai surat Delivery Order yang setelah ini akan dibahas lebih lanjut. Adapun isi atau komponen-komponen yang terdapat dalam Faktur Pajak dari pabrikan
25,000 50,000 100,000 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 50,000 50,000
47
dapat dilihat pada tabel 4.3. Tabel ini menunjukkan komponen-komponen dari Faktur Pajak dari pabrikan yang terjadi dalam perusahaan selama satu bulan, yaitu bulan Mei 2009. Tabel 4.3 Faktur Pajak dari pabrikan – Mei 2009
TGL
NO. DO
NO. SRT PEMB
JML (KG)
HARGA SATUAN
JUMLAH
PPN
TOTAL
2
53/01/05/1459
23/SP/5/2001
25,000
936
23,409,090.91
2,340,909.09
25,750,000
10
53/01/05/1554
23/SP/5/2001
50,000
955
47,727,272.73
4,772,727,27
52,500,000
10
53/01/05/1555
23/SP/5/2002
100,000
941
94,090,909.09
9,409,090.91
103,500,000
10
53/01/05/1556
23/SP/5/2003
50,000
941
47,045,454.55
4,704,545.46
51,750,000
14
53/01/05/1741
23/SP/5/2001
25,000
941
23,522,727.72
2,352,272.73
25,875,000
14
53/01/05/1742
23/SP/5/2002
25,000
950
23,750,000
2,375,000
26,125,000
17
53/01/05/1851
23/SP/5/2001
25,000
936
23,409,090.91
2,340,909.09
25,750,000
17
53/01/05/1852
23/SP/5/2002
25,000
955
23,863,636.36
2,386,363.64
26,250,000
17
53/01/05/1853
23/SP/5/2003
25,000
941
23,522,727.27
2,352,272.73
25,875,000
17
53/01/05/1893
23/SP/5/2004
25,000
941
23,522,727.27
2,352,272.73
25,875,000
21
53/01/05/1904
23/SP/5/2001
50,000
922,73
46,136,363.64
4,613,636.36
50,750,000
25
53/01/05/1926
23/SP/5/2001
50,000
922,73
46,136,363.64
4,613,636.36
50,750,000
25
53/01/05/1943
23/SP/5/2001
25,000
936,36
23,409,090.91
2,340,909.09
25,750,000
25
53/01/05/1944
23/SP/5/2002
25,000
936,36
23,409,090.91
2,340,909.09
25,750,000
25
53/01/05/1945
23/SP/5/2003
25,000
955
23,863,636.36
2,386,363.64
26,250,000
28
53/01/05/2001
23/SP/5/2001
50,000
923
46,136,363.64
4,613,636.36
50,750,000
28
53/01/05/2001
23/SP/5/2002
50,000
959
47,954,545.45
4,795,454.55
52,750,000
610,909,090.91
61,090,909,10
672,000,000
TOTAL
Sumber : olahan penulis
48
Seperti yang telah dijelaskan diatas, ketika perusahaan juga mendapatkan Faktur Pajak dari pabrikan, perusahaan juga mendapatkan surat Delivery Order dari pabrikan sebagai bukti bahwa perusahaan telah membeli sejumlah pupuk dan telah melakukan pembayaran atas pembelian tersebut. Delivery Order yang dimaksud adalah merupakan lembar ke-2 dari faktur jadi item dan isinya sama dengan Faktur Pajak diatas yaitu tabel 4.3 kecuali bahwa dalam Delivery order tidak tercantum jumlah harga dalam rupiah. Kemudian perusahaan melakukan pencatatan akuntansinya yang dimulai dari pencatatan jurnal. Setelah ditelusuri dan dipelajari lebih lanjut, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pencatatannya terhadap semua transaksi yang berkaitan dengan PPN dengan lengkap tanpa adanya suatu transaksi pembeliannya dengan disertai bukti-bukti dokumen yang masih lengkap. Pencatatan perusahaan yang berkenaan dengan pembelian selama bulan Mei 2009 dicatat berdasarkan nomor transfer yang akan tampak pada tabel 4.4 sebagai berikut :
49
Tabel 4.4 Jurnal Pembelian – Mei 2009
TGL 2/5/2009 10/5/2009 14/5/2009 17/5/2009 21/5/2009 25/5/2009 25/5/2009 28/5/2009
TRANSAKSI Pembelian kas Pembelian kas Pembelian kas Pembelian kas Pembelian Kas Pembelian Kas Pembelian Kas Pembelian Kas
DEBET Rp.
KREDIT
25,750,000 Rp.
25,750,000
Rp. 207,750,000 Rp. 207,750,000 Rp.
52,000,000 Rp.
52,000,000
Rp. 103,750,000 Rp. 103,750,000 Rp.
50,750,000
Rp.
50,750,000
Rp.
77,750,000
Rp.
50,750,000
Rp.
50,750,000
Rp.
77,750,000
Rp. Rp
103,500,000 672,000,000
Rp. 103,500,000 Rp. 672,000,000
TOTAL
KETERANGAN NO. Transfer 3853800500 NO. Transfer 3853800501 NO. Transfer 3853800502 NO. Transfer 3853800503 NO. Transfer 3853800504 NO. Transfer 3853800505 NO. Transfer 3853800506 NO. Transfer 3853800507
Sumber : olahan penulis Pencatatan jurnal yang dilakukan oleh perusahaan dilanjutkan ke pencatatan buku besar pembelian, buku besar penjualan dan buku besar kas dipindahkan ke laporan keuangan perusahaan. Buku besar dan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan akan tampilkan pada sub bab berikutnya. Laporan keuangan perusahaan yang akan ditampilkan disini adalah laporan laba rugi dan neraca untuk satu bulan, yaitu bulan Mei 2009. 4.2.1.2
Transaksi Penjualan
Untuk memudahkan pihak pembaca skripsi ini, maka sebelumnya dilakukan pembahasan lebih lanjut akan digambarkan terlebih dahalu aliran dokumen dan proses-proses yang terjadi untuk transaksi penjualan di CV. MULIA
50
ABADI. Proses ini penting untuk diketahui agar dapat dimengerti dengan jelas tentang transaksi penjualan yang terjadi di CV. MULIA ABADI. Gambar 4.3 Flow Chart untuk Transaksi Penjualan Bag. Penjualan Melakukan penawaran penjualan
Bag. Operasional
Pengecekan kas masuk dibuku bank
Buat kwitansi untuk dikirim ke konsumen
Bag. Pembukuan
Pencatatan Jurnal
Pencatatan Buku Besar
Siapkan lembar ke-2 dari Faktur Pajak yaitu surat DO untuk dikirim ke konsumen Surat DO + kwitansi dikirim
Pencatatan Laporan keuangan
Sumber : olahan penulis Dokumen-dokumen perusahaan yang berkenaan dengan penjualan dimulai dengan bukti kas masuk yang berupa kwitansi yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumennya. Setelah perusahaan mendapatkan informasi dari konsumen bahwa konsumen telah mentransfer sejumlah uang berdasarkan pembelian yang dilakukan, maka perusahaan melakukan pemeriksaan pada buku bank perusahaan. Jika dalam buku bank telah menunjukkan adanya kas yang masuk akibat pembelian, maka perusahaan mengirimkan kwitansi kepada konsumennya. Bukti adanya kas masuk akibat penjualan yang berupa kwitansi tersebut adalah bukti
51
atas pembayaran dari konsumen yang telah diterima oleh perusahaan sehingga dapat dikatakan juga sebagai bukti kas masuk perusahaan. Bukti kas masuk tersebut adalah berdasarkan pembelian yang dilakukan oleh konsumen perusahaan. Kwitansi tersebut dibukukan berdasarkan nomor Delivery Order. Komponenkomponen yang terdapat dalam bukti kas masuk atau kwitansi tersebut dapat dilihat dalam table 4.5 dibawah ini yang merupakan aplikasi gambaran atas penjualan yang dilakukan perusahaan selama satu bulan, yaitu selama bulan Mei 2009.
52
Tabel 4.5 Bukti Kas Masuk-Mei 2009
TGL
NO. DO/FAKTUR
KABUPATEN
KONSUMEN
JML (KG)
HARGA SATUAN
JUMLAH
4/5/2009
53/01/05/1459
Mojokerto
Bpk. Rahmat
25.000
1,040,00
26,000,000
11/5/2009
53/01/05/1554
Nganjuk
Bpk. Fiqih
50.000
1,065
53,250,000
11/5/2009
53/01/05/1555
Bojonegoro
Bu. Dewi
100.000
1,050
105,000,000
14/5/2009
53/01/05/1556
Probolinggo
Bpk. Rahmat
50.000
1,055
52,750,000
17/5/2009
53/01/05/1741
Tuban
Bpk. Deni
25.000
1,057.50
26,437,500
17/5/2009
53/01/05/1742
Tulungagung
Bpk. Deni
25.000
1,057.50
26,437,500
20/5/2009
53/01/05/1851
Jombang
Bu. Dewi
25.000
1,060
26,500,000
21/5/2009
53/01/05/1852
Sampang
Bpk. Adi
25.000
1,075
26,875,000
21/5/2009
53/01/05/1853
Sumenep
Bu. Dewi
25.000
1,060
26,500,000
21/5/2009
53/01/05/1893
Pasuruan
Bpk. Rahmat
25.000
1,055
26,375,000
23/5/2009
53/01/05/1904
Surabaya
Bpk. Andry
50.000
1,070
53,500,000
26/5/2009
53/01/05/1926
Nganjuk
Bpk. Fiqih
50.000
1,085
54,250,000
28/5/2009
53/01/05/1943
Pasuruan
Bpk. Deni
25.000
1,070
26,750,000
28/5/2009
53/01/05/1944
Pasuruan
Bpk. Rahmat
25.000
1,065
26,625,000
28/5/2009
53/01/05/1945
Surabaya
Bpk. Adi
25.000
1,082
27,050,000
28/5/2009
53/01/05/2001
Nganjuk
Bpk. Andry
50.000
1,120
56,000,000
29/5/2009
53/01/05/2002
Pasuruan
Bpk. Adi
50.000
1,110
55,500,000 695,800,000
TOTAL
Sumber : olahan penulis Perusahaan mengirimkan kwitansi dan surat Delivery Order kepada konsumen agar konsumen dapat mengambil pupuk digudang pabrikan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa format dan isi surat Delivery Order adalah sama
53
dengan Faktur Pajak dari pabrikan, karena surat Delivery Order adalah merupakan lembar ke-2 dari Faktur Pajak dari pabrikan. Perbedaan yang terdapat dalam surat Delivery Order dengan Faktur Pajak hanyalah bahwa dalam surat Delivery Order tidak tercantumkan jumlah harga dalam rupiah sehingga tidak dibuatkan tabelnya. Pencatatan transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang berupa jurnal-jurnal berdasarkan nomor Delivery Order (DO) selama satu bulan, yaitu bulan Mei 2009 akan tambil dalam tabel 4.6 di bawah ini
54
Tabel 4.6 Jurnal Penjualan – Mei 2009
TGL 4/5/2009 11/5/2009 11/5/2009 14/5/2009 17/5/2009 17/5/2009 20/5/2009 21/5/2009 21/5/2009 21/5/2009 23/5/2009 26/5/2009 28/5/2009 28/5/2009 28/5/2009 28/5/2009 29/5/2009
TRANSAKSI
DEBET
Kas penjualan Kas penjualan Kas penjualan Kas penjualan Kas penjualan Kas penjualan Kas Penjualan Kas penjualan Kas penjualan Kas penjualan Kas penjualan Kas penjualan Kas penjualan Kas penjualan Kas penjualan Kas penjualan Kas Penjualan
Rp. 26,000,000
TOTAL
KREDIT Rp.
26,000,000
Rp.
53,250,000
Rp. 53,250,000 Rp. 105,000,000 Rp. 105,000,000 Rp. 52,750,000 Rp.
52,750,000
Rp.
26,437,500
Rp
26,437,500
Rp.
26,500,000
Rp.
26,875,000
Rp.
26,500,000
Rp.
26,375,000
Rp.
53,500,000
Rp.
54,250,000
Rp.
26,750,000
Rp.
26,625,000
Rp.
27,050,000
Rp.
56,000,000
Rp.
55,500,000
Rp. 26,437,500 Rp. 26,437,500 Rp. 26,500,000 Rp. 26,875,000 Rp. 26,500,000 Rp. 26,375,000 Rp. 53,500,000 Rp. 54,250,000 Rp. 26,750,000 Rp. 26,625,000 Rp. 27,050,000 Rp. 56,000,000 Rp. 55,500,000 Rp. 695,800,000
KETERANGAN No. DO 53/01/05/1459 No. DO 53/01/05/1554 No. DO 53/01/05/1555 No. DO 53/01/05/1556 No. DO 53/01/05/1741 No. DO 53/01/05/1742 No. DO 53/01/05/1851 No. DO 53/01/05/1852 No. DO 53/01/05/1853 No. DO 53/01/05/1893 No. DO 53/01/05/1904 No. DO 53/01/05/1926 No. DO 53/01/05/1943 No. DO 53/01/05/1944 No. DO 53/01/05/1945 No. DO 53/01/05/2001 No. DO 53/01/05/2001
Rp. 695,800,000
Sumber: olahan penulis Pencatatan jurnal pembelian dan jurnal penjualan yang telah dibuat dipindahkan ke buku besar perusahaan. Buku besar yang akan dibahas ini adalah buku besar pembelian, buku besar penjualan, dan buku besar kas.
55
Tabel 4.7 Buku Besar Pembelian – Mei 2009 TGL 2/5/2009 10/5/2009 14/5/2009 17/5/2009 21/5/2009 25/5/2009 25/5/2009 28/5/2009
KETERANGAN No. Transfer 3853800500 No. Transfer 3853800501 No. Transfer 3853800502 No. Transfer 3853800503 No. Transfer 3853800504 No. Transfer 3853800505 No. Transfer 3853800506 No. Transfer 3853800507
DEBET Rp 25,750,000 Rp 207,750,000 Rp 52,000,000 Rp 103,500,000 Rp 50,750,000 Rp 50,750,000 Rp 77,750,000 Rp 103,500,000
KREDIT -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
SALDO 25,750,000 233,500,000 285,500,000 389,250,000 440,000,000 490,750,000 568,500,000 672,000,000
Sumber : diolah oleh penulis Tabel 4.8 Buku Besar Penjualan – Mei 2009 TGL 4/5/2009 11/5/2009 11/5/2009 14/5/2009 17/5/2009 17/5/2009 20/5/2009 21/5/2009 21/5/2009 21/5/2009 23/5/2009 26/5/2009 28/5/2009 28/5/2009 28/5/2009 28/5/2009 29/5/2009
KETERANGAN Bpk. Rahmat Bpk. Fiqih Bu. Dewi Bpk. Rahmat Bpk. Deni Bpk. Deni Bu. Dewi Bpk. Adi Bu. Dewi Bpk. Rahmat Bpk. Andry Bpk. Fiqih Bpk. Deni Bpk. Rahmat Bpk. Adi Bpk. Andry Bpk. Adi
Sumber : diolah oleh penulis
DEBET -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
KREDIT 26,000,000 53,250,000 105,000,000 52,750,000 26,437,500 26,437,500 26,500,000 26,875,000 26,500,000 26,375,000 53,500,000 54,250,000 26,750,000 26,625,000 27,050,000 56,000,000 55,500,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
SALDO 25,750,000 79,250,000 184,250,000 237,000,000 263,437,500 289,875,000 316,375,000 343,250,000 369,750,000 369,125,000 449,625,000 503,875,000 530,625,000 557,250,000 584,300,000 640,300,000 695,800,000
56
Tabel 4.9 Buku Besar Kas – Mei 2009 TGL
KETERANGAN
DEBET
1/502009 2/5/2009 4/5/2009 4/5/2009 6/5/2009 10/5/2009 10/5/2009 11/5/2009 11/5/2009 11/5/2009 13/5/2009 14/5/2009 14/5/2009 17/5/2009 175/2009 17/5/2009 20/5/2009 21/5/2009 21/5/2009 21/5/2009 21/5/2009 21/5/2009 21/5/2009 23/5/2009 25/5/2009 25/5/2009 26/5/2009 26/5/2009 28/5/2009 28/5/2009 28/5/2009 28/5/2009 29/5/2009 29/5/2009
Saldo Pembelian Penjualan Biaya Administrasi Biaya Transportasi Pembelian Biaya Administrasi Penjualan Penjualan Biaya Transportasi Biaya Administrasi Penjualan Pembelian Penjualan Penjualan Pembelian Pembelian Penjualan Penjualan Penjualan Biaya Transportasi Biaya Administrasi Pembelian Penjualan Pembelian Pembelian Penjualan Penjualan Penjualan Penjualan Pembelian Penjualan Penjualan Biaya perawatan kantor Biaya tlp,listrik,air Biaya iuran RW Biaya gaji dan tunjangan Biaya makan karyawan
Rp 2,435,000 Rp Rp 26,000,000 Rp Rp Rp Rp Rp 53,250,000 Rp 105,000,000 Rp Rp Rp 52,750,000 Rp Rp 26,437,500 Rp 26,437,500 Rp Rp 26,500,000 Rp 26,875,000 Rp 26,500,000 Rp 26,375,000 Rp Rp Rp Rp 53,500,000 Rp Rp Rp 54,250,000 Rp 26,750,000 Rp 26,625,000 Rp 27,050,000 Rp Rp 56,000,000 Rp 55,500,000 Rp Rp Rp Rp Rp
29/5/2009 29/5/2009 29/5/2009 31/5/2009
KREDIT Rp Rp 25,750,000 Rp Rp 21,500 Rp 50,000 Rp 207,750,000 Rp 37,500 Rp Rp Rp 50,000 Rp 76,750 Rp Rp 52,000,000 Rp Rp Rp 103,750,000 Rp Rp Rp Rp Rp 50,000 Rp 20,250 Rp 50,750,000 Rp Rp 50,750,000 Rp 77,750,000 Rp Rp Rp Rp Rp 103,500,000 Rp Rp Rp 70,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
SALDO DEBET 2,435,000 2,685,000 2,663,500 2,613,000 5,699,000 6,574,250 9,074,250 9,024,250 9,004,000 11,754,000 17,929,000 25,929,000 25,859,000
SALDO KREDIT Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
Rp Rp Rp
736,000 20,000 2,800,000
Rp 25,123,000 Rp 25,103,000 Rp 22,303,000
Rp Rp Rp
-
-
Rp
637,000
Rp 21,666,000
Rp
-
23,315,000 205,136,500 205,174,000 151,924,000 46,924,000 46,975,000 47,050,000 46,300,750 46,300,750 97,175,750 70,675,750 43,800,750 17,300,750 41,746,000 38,996,000 116,746,000 62,496,000 35,746,000 9,121,000 85,571,000 29,571,000 -
Sumber : olahan penulis Pencatatan perusahaan diakhiri dengan membuat laporan keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, laporan keuangan yang ditampilan adalah laporan
57
laba rugi dan neraca untuk bulan Mei 2009 yang akan tampak dalam 4.10 dan 4.11 di bawah ini. Data-data transaksi yang terjadi selama bulan Mei – 2009 CV. Mulia Abadi : -
Kas
Rp.
21,666,000 (tabel 4.9)
-
Bank
Rp.
37,000
-
Perlengkapan
Rp.
292,000
-
Kendaraan
Rp.
8,345,000
-
Gedung
Rp.
177,882,000
-
Utang Bank
Rp.
150,000,000
-
Utang Bunga
Rp.
1,650,000
-
Modal Awal
Rp.
37,300,000
-
Penjualan
Rp.
695,800,000 (tabel 4.8)
-
Pembelian
Rp.
672,000,000 (tabel 4.7)
Biaya-biaya -
B. Gaji karyawan & tunjangan
Rp.
2,800,000
-
B. Makan & minum seluruh karyawan
Rp.
637,000
-
B. Transportasi
Rp.
150,000
-
B. Iuran RW
Rp.
20,000
-
B. Telp, listrik, dan air kantor
Rp.
736,000
-
B. Administrasi
Rp.
115,000
-
B. Perwatan kantor
Rp.
70,000
-
B. Lain-lain
Rp.
69,580,000
58
Tabel 4.10 Laporan Laba – Rugi Mei 2009 CV. MULIA ABADI LAPORAN LABA / RUGI PER, 31 MEI 2009
Pendapatan Usaha Penjualan pupuk 650,000 kg
Rp.
695,800,000
Pembelian pupuk 650,000 kg
Rp.
672,000,000
Rp.
23,800,000
B. gaji karyawan dan tunjangan
Rp.
2,800,000
B. makan dan minum seluruh karyawan
Rp.
637,000
B. transportasi
Rp.
150,000
B. iuran RW
Rp.
20,000
B. telp, listrik, dan air kantor
Rp.
736,000
B. admnistrasi
Rp.
115,000
B. perawatan kantor
Rp.
70,000
Rp.
4,528,000
Rp.
19,272,000
Pendapatan bruto Beban Usaha
Total beban usaha Laba bersih sebelum pajak
Sumber : olahan penulis
59
Tabel 4.11 Neraca – Mei 2009 CV. MULIA ABADI NERACA PERIODE,31 MEI 2009 AKTIVA
PASIVA
Aktiva Lancar
Kewajiban
Kas
Rp.
21,666,000
Bank
Rp.
37,000
Perlengkapan
Rp.
292,000
Jumlah Aktiva lancar Rp.
21,995,000
Aktiva Tetap
Utang bank
Rp. 150,000,000
Utang bunga
Rp.
Jumlah Kewajiban
Rp. 151,650,000
1,650,000
Modal
Kendaraan
Rp.
8,345,000
Modal awal
Rp.
Gedung
Rp.
Jumlah aktiva tetap Jumlah Total
37,300,000
177,882,000
Laba tahun berjalan
Rp. 19,272,000
Rp.
186,227,000
Jumlah Modal
Rp.
56,572,000
Rp.
208,222,000
Jumlah Total
Rp.
208,222,000
Sumber : olahan penulis 4.2.2
Perlakuan Akuntansi Terhadap PPN
Dari penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan, diketahui bahwa ternyata perusahaan, tidak memunggut Pajak Keluar dalam penjualannya dan juga tidak mengkreditkan
60
Pajak Masukan dalam pembeliannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan perusahaan terhadap hal perpajakan. Perusahaan beranggapan tidak perlu memungut Pajak Keluaran dalam penjualannya karena penjualan dilakukan pada non PKP. Bukti bahwa perusahaan tidak memunggut PPN dapat dilihat dengan jelas pada pencatatan jurnal yang tidak menyebutkan akun Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran. Dalam neraca pun tidak tampak adanya akun PPN. Perusahaan memperlakukan Pajak Masukan sebagai komponen harga perolehan BKP yang dapat dilihat dengan jelas di jurnal pembelian yaitu tabel 4.4. Sedangkan dalam hal ini Pajak Keluaran, perusahaan tidak menerapkan perlakuan akuntansi apapun karena memang perusahaan mengabaikan adanya Pajak Keluaran dengan tidak memunggut Pajak Keluaran tersebut dalam penjualannya. Hal ini dapat dilihat pada jurnal penjualannya, yaitu tabel 4.6. Sehingga pada laporan keuangannya pun tidak akan tampak adanya akun PPN. Padahal seharusnya Perusahaan tetap wajib memunggut Pajak Keluaran meskipun konsumennya yang non PKP tersebut tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya. Perusahaan merupakan PKP sehingga mempunyai kewajiban membayar pajak khusunya PPN, dimana pajak ini dikenakan atas pembeliannya BKP untuk dijual lagi oleh PKP. 4.3
Interprestasi Pada sub bab sebelumnya telah diuraikan hasil penelitian yang telah
dilakukan. Berdasarkan dua unit analisis yang diambil, maka penjelasan dalam
61
sub bab analisis dan pembahasan inipun akan dibagi menjadi dua poin unit analisis tersebut. 4.3.1
Kelengkapan Pencatatan Transaksi PPN Data-data pembelian dan penjualan yang ada telah ditelusuri
melalui
dokumen-dokumen
perusahaan
sehingga
dapat
diyakini
kebenarannya. Dokumen-dokumen tersebut adalah surat permohonan pembelian, bukti kas keluar yang berupa aplikasi transfer, Faktur Pajak dari pabrikan, Delivery Order untuk komsumen, bukti kas masuk, jurnal, buku besar dan laporan keuangan. Data-data tersebut ditelusuri dan diperiksa dengan cermat sehingga diperoleh keyakinan bahwa pencatatan yang dilakukan CV. MULIA ABADI untuk semua transaksi yang berhubungan dengan PPN dapat dikatakan lengkap. Dapat dikatakan lengkap karena tidak ada transaksi yang terlewatkan dan perusahaan telah melakukan pencatatan sesuai dengan langkah-langkah pencatatan akuntansi yang benar seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada bab III. 4.3.2
Perlakuan Akuntansi terhadap PPN Meskipun perusahaan telah memenuhi kriteria lengkap dalam
pencatatannya, namun dalam perlakuan akuntasinya masih ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Keadaannya yang selama ini terjadi dalam perusahaan tidak mengerti peraturan perpajakan yang benar sehingga perusahaan tidak mengkreditkan Pajak Masukannya dan tidak
62
memunggut Pajak Keluaran dalam melakukan penjualan. Oleh karena itu dalam pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan juga tidak ada akun PPN. Sebenarnya jika dilihat dari sudut pandang akuntansi, maka pencatatan akuntansi yang dilakukan perusahaan tidak salah karena memang pada kenyataannya perusahaan tidak mengkreditkan Pajak Masukan dan tidak memungut Pajak Keluaran. Namun situasi ini adalah salah jika dilihat dari sudut pandang perpajakan dan tidak dapat dibiarkan saja karena seharusnya perusahaan memunggut PPN dan melaksanakan kewajibannya sebagai WP untuk menghitung dan membayar PPN yang terjadi dan selanjutnya melakukan pencatatan yang benar dengan perlakuan akuntansinya yang benar. Untuk lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi terhadap PPN di CV. MULIA ABADI akan diuraikan dalam dua jenis transaksi, yaitu transaksi pembelian dan transaksi penjualan. 4.3.2.1 Transaksi Pembelian dalam Jurnal Dalam transaksi pembelian, perusahaan memasukkan akun Pajak Masukan sebagai komponen harga perolehan. Hal ini merupakan perlakuan akuntansi yang kurang benar, apalagi jika ditinjau dari perlakuan perpajakannya. Karena seharusnya Pajak Masukan tersebut tidak dimasukkan sebagai komponen harga perolehan, melainkan dicatat sebagai akun tersendiri dalam jurnal, yaitu akun Pajak Masukan yang nantinya akan disajikan pada neraca. Sebagai contoh penerapannya akan diambil satu transaksi pembelian ,yaitu transaksi pada tanggal 2 Mei
63
2009. Pembelian 25,000 kg pupuk dengan harga satuan Rp. 936.4 sehingga menjadi Rp. 23,410,000. Pabrikan mengenakan PPN sebesar 10% yaitu Rp. 2,341,000 sehingga total harga termasuk PPN adalah Rp. 25,751,000. Dalam kasus diatas, biasanya perusahaan akan memasukkan Pajak Masukan sebagai harga perolehan sehingga perusahaan mencatat pembelian dengan harga Rp. 25,750,000. Pencatatan yang dilakukan ini kurang tepat karena PPN yang dipungut oleh pabrikan seharusnya tidak dimasukkan sebagai harga perolehan, melainkan dicatat sendiri sebagai Pajak Masukan. Pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang sesuai dengan perlakuan perpajakan dan perlakuan akuntansi terhadap PPN yang benar sebagai berikut : Pembelian
Rp. 23,410,000
Pajak Masukan
Rp.
2,341,000
Kas
Rp. 25,751,000
Atas pencatatan yang kurang benar selama ini perusahaan lakukan, maka akan diberikan jurnal koreksi yang dapat dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2009 yaitu sebagai berikut : Pajak Masukan Pembelian
Rp. 2,341,000 Rp. 2,341,000
Selanjutnya akun Pajak Masukan selama satu bulan harus dijumlah dan dihitung untuk dikreditkan terhadap Pajak Keluran. Jika Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka PPN lebih bayar tersebut akan
64
disajikan di laporan keuangan yaitu neraca pada sisi aktiva yaitu Piutang PPN. Berdasarkan tabel 4.3 total Pajak Masukan selama satu bulan adalah Rp. 61,090,909.10 4.3.2.2
Transaksi Penjualan dalam Jurnal Dalam melakukan penjualannya, perusahaan tidak memungut
PPN terhadap konsumen. Sehingga perusahaan tidak menghitung dan mencantumkan akun Pajak Keluaran dalam pencatatan jurnalnya. Hal ini sebenarnya tidak salah jika ditinjau dari perlakuan akuntansinya. Kecuali jika sebenarnya perusahaan memungut Pajak keluaran melainkan memasukkannya dalam akun penjualan. Jika hal ini yang terjadi, maka perlakuan akuntansi yang diterapkan dapat dikatakan melakukan kesalahan dalam menerapkan peraturan akuntansi yang sedikit kurang tepat. Perusahaan menjual pupuk yang merupakan BKP sehingga perusahaan mempunyai kewajiban untuk memungut, menghitung dan membayar PPN. Untuk lebih jelasnya akan diambil contoh satu transaksi penjualan, yaitu pada tanggal 4 Mei 2009. Penjualan pupuk sebagai BKP sebanyak 25,00 kg dengan harga satuan Rp. 1,040 sehingga menjadi Rp. 26,000,000. Situasi yang selama ini terjadi di perusahaan adalah perusahaan tidak memunggut pajak keluaran sehingga perusahaan mencatat penjualan dengan harga Rp. 26,000,000. Hal ini tidak melanggar perlakuan akuntansi, namun melanggar peraturan perpajakan. Seharusnya perusahaan tidak
65
diperbolehkan untuk mencatat hanya akun kas pada penjualan, melainkan perusahaan harus menghitung terlebih dahulu Pajak keluarannya yaitu sebesar 10% dari Rp. 26,000,000. Pajak Keluarannya yaitu Rp. 2,600,000 sehingga nilai penjualan menjadi Rp. 28,000,000. Pencatatan jurnal yang seharusnya terjadi sebagai berikut : Kas
Rp. 28,600,000 Penjualan
Rp. 26,000,000
Pajak Keluaran
Rp. 2,600,000
Atas pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan selama ini yang dirasakan kurang tepat karena tidak memunggut PPN, maka diberikan jurnal koreksi yang dapat dilakukan pada tahun 2009 sebagai berikut : Biaya/rugi Penjualan Pajak keluaran
Rp. 2,600,000 Rp. 2,600,000
Pajak keluaran yang dipungut tersebut bukan dianggap sebagai penambah penghasilan, tetapi merupakan hutang PPN yang setelah dikurangkan dengan Pajak Masukan harus disetorkan ke negara karena PPN yang setelah dikurangkan dengan Pajak Masukan harus disetorkan ke negara karena PPN tersebut memang merupakan hak negara. Oleh karena itu Pajak Keluaran dicatat pada sisi kredit pada jurnal. Akun PPN tersebut tersebut akan disajikan dilaporan keuangan, tepatnya adalah di neraca. Penghitungan Pajak Keluaran atas penjualan yang dilakukan oleh
66
perusahaan selama bulan Mei 2009 adalah 10% dari total penjualan sebesar Rp. 695,800,000 yaitu Rp. 69,580,000. 4.3.2.3
Penentuan PPN Lebih bayar atau Kurang Bayar Selanjutnya perusahaan harus melakukan pengkreditan Pajak
Masukan terhadap Pajak Keluaran untuk menghitung PPN agar mengetahui apakah PPN tersebut Lebih Bayar atau Kurang Bayar. Berdasarkan pada tabel 4.3 total Pajak Masukan yang terjadi dalam perusahaan selama bulan Mei 2009 adalah sebesar Rp. 61,090,909.10. Sedangkan total Pajak Keluaran yang terjadi selama bulan Mei adalah 10% dari total penjualan sebesar Rp. 695,800,000 yaitu Rp. 69,580,000. Perhitungan untuk PPN lebih bayar atau kurang bayar adalah : Pajak Keluaran – Mei 2009
Rp. 69,580,000
Pajak Masukan – Mei 2009
Rp. 61,090,900
PPN Kurang Bayar
Rp.
8,489,100
Dari penghitungan diatas tampak bahwa PPN perusahaan adalah Kurang Bayar sebesar Rp. 8,489,100 (pembulatan). 4.3.2.4
Penyajian dalam Laporan Keuangan Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan sebelumnya,
telah diketahui bahwa PPN CV. MULIA ABADI adalah Kurang bayar sebesar Rp. 8,489,100. PPN Kurang Bayar ini akan disajikan dilaporan
67
keuangan perusahaan yaitu di neraca yaitu pada sisi kewajiban sebagai hutang PPN. Perusahaan sebelumnya tidak melakukan pencatatan PPN, maka dengan adanya penambahan akun PPN ini akan memberikan dampak dan perubahan-perubahan pada laporan keuangan perusahaan. Tabel 4.12 Laporan Laba Rugi setelah Penghitungan PPN – Mei 2009 CV. MULIA ABADI LAPORAN LABA / RUGI PER, 31 MEI 2009 Pendapatan Usaha Penjualan pupuk 650,000 kg
Rp. 695,800,000
Pembelian pupuk 650,000 kg
Rp. 610,909,100
Pendapatan bruto
Rp. 84,890,900
Beban Usaha B. gaji karyawan dan tunjangan
Rp.
2,800,000
B. makan dan minum seluruh karyawan
Rp.
637,000
B. transportasi
Rp.
150,000
B. iuran RW
Rp.
20,000
B. telp, listrik dan air kantor
Rp.
736,000
B. administrasi
Rp.
115,000
B. perawatan kantor
Rp.
70,000
B. rugi penjualan
Rp. 69,580,000
Total beban usaha
Laba bersih sebelum pajak
Sumber : olahan penulis
Rp. 74,108,000
Rp. 10,782,900
68
Dengan adanya penghitungan PPN, terdapat sedikit perubahan yang terjadi pada laporan laba rugi perusahaan. Perubahan yang terjadi seperti yang tampak diatas adalah bahwa pembelian yang dicatat adalah jumlah pembelian yang belum termasuk PPN. Hal ini menyebab laba perusahaan menjadi lebih kecil dari pada pencatatan sebelumnya. Tabel 4.13 Neraca setelah Perhitungan PPN – Mei 2009 CV. MULIA ABADI NERACA PERIODE,31 MEI 2009 AKTIVA
PASIVA
Aktiva Lancar
Kewajiban
Kas
Rp. 21,666,000
Utang bank
Rp. 150,000,000
Bank
Rp.
37,000
Utang bunga
Rp.
1,650,000
Perlengkapan
Rp.
292,000
Utang PPN
Rp.
8,489,100
Jumlah aktiva lancar
Rp. 21,995,000
Aktiva Tetap
Jumlah kewajban
Rp. 160,139,100
Modal
Kendaraan
Rp. 8,345,000
Modal awal
Rp. 37,300,000
Gedung
Rp.177,882,000
Laba tahun berjalan
Rp. 10,782,900
Jumlah aktiva tetap
Rp. 186,227,000
Jumlah modal
Rp. 48,082,900
Jumlah total
Rp. 208,222,000
Jumlah total
Rp. 208,222,000
Sumber : olahan penulis Dengan adanya penghitungan PPN, maka terdapat sedikit perubahan pada neraca perusahaan. Laba tahun berjalan menjadi lebih kecil dan terdapat penambahan akun baru yaitu utang PPN yang sebelumnya tidak ada.
69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
KESIMPULAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama ini terhadap CV.
MULIA ABADI sebagai obyek penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah awal. Kesimpulan ini dapat ditarik melalui proses yang panjang dengan mencari informasi langsung keperusahaan berdasarkan metode penelitian yang terdapat pada bab III. Kesimpulan ini mencakup dua hal utama, yaitu tentang kelengkapan pencatatan yang ada dan tentang perlakuan akuntansi. Setelah diperiksa dengan rinci, ternyata perusahaan belum melakukan pencatatan secara lengkap terhadap transaksi yang berkaitan dengan PPN. Hal ini dapat dibuktikan dengan proses pencatatan perusahaan yang telah dilakukan melalui tahapan-tahapan pencatatan yang transaksi seharusnya dicatat dan tidak terlewatkan. Mengenai tahapan pencatatan yang dilakukan dan kelengkapan dapat dlihat di uraikan bab IV. Perlakuan akuntansi yang diterapkan pada pencatatan CV. MULIA ABADI kurang tepat. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan perusahaan akan tata cara perpajakan yang benar yang mengakibatkan perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan menjadi kurang tepat.
70
Perlakuan akuntansi yang kurang tepat akibat pelanggaran peraturan perpajakan yang tercermin dalam pencatatan yang dilakukan adalah tidak menghitung dan tidak mencantumkan akun PPN sama sekali. Perusahaan memasukkan akun Pajak Masukan sebagai komponen harga perolehan juga tidak memungut Pajak Keluaran dalam melakukan penjualannya. Padahal perusahaan seharusnya berkewajiban untuk memungut Pajak Keluaran dalam melakukan penjualanya dan mencatatnya sesuai dengan perlakuan akuntansi yang benar. Dengan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakuakan oleh CV. MULIA ABADI, telah diberikan masukan tentang pencatatan yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan perlakuan akuntansi yang benar terhadap PPN. 5.2
SARAN-SARAN Sehubungan dengan kesimpulan yang telah diambil yang mengatakan
bahwa semua transaksi PPN yang terjadi belum dicatat dengan lengkap, maka diharapkan CV. MULIA ABADI tetap menjalankan prestasi yang telah dilakukan selama ini dengan baik. Untuk perlakukan akuntansinya yang masih kurang benar, diharapkan agar perusahaan memperdalam pengetahuannya tentang tata cara pepajakan yang benar agar dapat melaksanakannya dengan baik. Berdasarkan apa yang telah terjadi dalam perusahaan, dipandang perlu jika untuk selanjutnya perusahaan melakukan menghitung PPN yang terjadi dan melakukan pencatatan terhadap PPN sesuai dengan perlakuan akuntansinya yang benar. Agar dapat memberikan masukan tentang perlakuan akuntansi yang benar.
