BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Sebuah era baru di dalam dunia usaha dan berorganisasi muncul sejalan dengan diperkenalkannya istilah teknologi informasi dan sistem informasi. Kedua istilah yang sering dipertukarkan penggunaannya ini pada intinya memiliki nuansa arti yang sama, yaitu bagaimana sebuah organisasi baik berorientasi profit maupun nonprofit berusaha untuk menggunakan perangkat
komputer,
aplikasi,
dan
sarana
telekomunikasi
untuk
meningkatkan kinerjanya secara signifikan. (Indrajit, 2000:1) Saat ini tingkat penggunaan internet sebagai sarana pencarian informasi dan media komunikasi sudah sangat tinggi. Begitu pula pada pengembangan sistem pemerintahan saat ini, pemerintah diharapkan lebih memaksimalkan penggunaan teknologi informasi khususnya internet untuk menunjang kinerjanya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain faktor teknologi informasi, sumber daya manusia (SDM) juga merupakan faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik organisasi pemerintahan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik dapat ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan salah satunya dapat dilihat melalui kinerja yang diberikan kepada organisasi dalam memberikan
1
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sumber daya manusia dalam hal ini yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Instansi pemerintahan dituntut untuk menciptakan kinerja pegawai yang berkualitas khususnya dalam mengaplikasikan sumber daya teknologi guna
pengembangan
membangun
dan
pelayanan
publik.
Pemerintah
harus
meningkatkan
kinerja
di
lingkungannya.
dalam
mampu
Keberhasilan kinerja pemerintah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor penting adalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh pemerintah. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada dalam instansi pemerintah harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil kerja yang optimal. Berbagai pandangan masyarakat mengenai rendahnya kualitas kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah, mendorong pemerintah melakukan pengawasan yang tepat guna mengontrol kualitas kinerja pegawainya. Oleh karena itu, saat ini pemerintah mulai melakukan pembaruan dalam bidang ketatalaksanaan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi sebagai pelayan publik melalui konsep E-government. E- Government adalah aplikasi informasi dan teknologi komunikasi yang dibuat oleh institusi pemerintahan (United Nation Development Program dalam Indrajit, 2006:2).
2
Surabaya dibawah kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini menjadi salah satu kota yang maju dan modern dalam penerapan teknologi Internet Communication Technology (ICT). Bisa dikatakan Surabaya telah menjadi barometer kemajuan penerapan e-government di Indonesia. Kota ini telah memulai menerapkan teknologi internet dalam beragam bidang sejak tahun 2003. Kota Surabaya pada Oktober 2013 telah memperoleh penghargaan tingkat Asia-Pasifik yaitu Future Government Awards 2013 di 2 bidang sekaligus yaitu data center dan inklusi digital menyisihkan 800 kota di seluruh Asia-Pasifik dan belum lama ini di awal tahun 2014 menerima penghargaan "Innovative City of the Future" dari lembaga Europe Business Assembly (EBA) di London, Inggris. Secara umum, penerapan egovernment di Surabaya ditujukan untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah yang berujung pada perbaikan pelayanan ke masyarakat dan untuk pelayanan ke masyarakat langsung. (http://www.the-marketeers.com, diakses pada tanggal 18 Agustus 2014). Pemerintah Kota Surabaya menerapkan konsep e-government dalam berbagai hal, salah satunya yaitu dalam hal pengawasan kinerja dan penentuan besaran uang kinerja pegawai negeri sipilnya melalui penerapan sistem E-performance. E-performance adalah sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka penilaian prestasi kerja pegawai yang lebih obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, sehingga bisa terwujud pembinaan pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier kerja
3
pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang telah diterapkan sejak tahun 2011. Melalui penerapan e-peformance ini, pegawai negeri sipil diberi kewenangan untuk berpartisipasi dalam aplikasi e-performance dengan mengisi data beban kerja yang sesuai dan dibuktikan oleh lembar disposisi dan surat tugas dari atasan. Hal itu dilakukan agar pemerintah dapat mengukur beban kinerja pegawai negeri sipil dengan obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, serta pegawai negeri sipil dapat memperoleh haknya berupa uang kinerja sesuai beban kerja yang telah ditentukan. Seringkali muncul dugaan bahwa kinerja PNS tidak menunjukkan performa yang baik, sehingga korupsi menjadi sesuatu yang dapat menghambat kinerja mereka. Sebab dari perilaku korupsi sering dituduhkan pada jumlah gaji yang kurang. Padahal menurut Mohammad Ikhsan (Media Indonesia, 2 Juli 2011), salah satu sebab korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah tidak layaknya sistem insentif yang diberlakukan. Hal itu disebabkan adanya jurang perbedaan yang menyolok antara gaji pokok golongan tertinggi dan terendah membuat motivasi untuk bekerja dengan jujur dan profesional menjadi rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan pelayanan publik tidak sekedar persoalan kemampuan pegawai yang terlibat di dalamnya, melainkan juga menyangkut penerapan insentif yang berlaku di sebuah instansi.
4
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah (Gubernur) adalah pemberi wewenang dalam pelaksanaan kegiatan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 pasal 5 ayat 1 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi “Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.” Maka dari itu Kepala Daerah mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan atas kebijakankebijakan daerah. Salah satu kebijakan yang diambil dengan melihat penganggaran (APBD). Dalam
suatu
instansi,
pegawai
senantiasa
mengharapkan
penghasilan yang lebih memadai. Sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil sekarang ini masih di bawah sistem penggajian swasta, sehingga mempengaruhi kinerja pegawai. Dalam situasi yang demikian menyebabkan timbulnya keinginan untuk mencari kompensasi lain diluar gaji. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 telah diatur masalah penggajian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pangkat dan golongan, sedangkan untuk kompensasi lain seperti pemberian insentif diatur oleh masing-masing daerah dan instansi yang bersangkutan. Pemerintah
Kota
Surabaya
menciptakan
pembangunan
kepemerintahan dan perekonomian daerah yang lebih baik dengan pencapaian visi misinya, maka untuk memenuhi dan mencapai visi misi Kota Surabaya tersebut dibutuhkan kerjasama yang solid antara Pemerintah
5
Kota Surabaya dengan organisasi yang ada dibawahnya dengan melihat birokrasinya. Dalam (Mahmudi, 2007) disebutkan bahwa kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut (Otley, 1999). Kinerja merupakan suatu konstruk (construct) yang bersifat multidimensional, pengukurannya juga
bervariasai
tergantung
pada
kompleksitas
faktor-faktor
yang
membentuk kinerja. Beberapa pihak berpendapat bahwa kinerja mestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (outcome of work), karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi (Rogers, 1994). Dalam beberapa tahun belakangan ini, pegawai sektor publik dari berbagai instansi, salah satunya Pemerintah Kota Surabaya sedang menikmati konsep Tunjangan berbasis kinerja sebagai salah satu aspek dalam
agenda
reformasi
birokrasi
sebagai
bentuk
upaya
dalam
meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kota Surabaya. Tunjangan berbasis kinerja tersebut ingin memperbaiki mekanisme penghasilan dan pendapatan seorang pegawai dari berbagai golongan, mulai dari gologan IA hingga paling tinggi golongan IVE. Namun demikian, menurut perencanaan pemerintah, mekanisme ini tidak serta merta dapat diimplementasikan untuk seluruh pegawai pemerintah, karena harus menyesuaikan Anggaran Daerah.
6
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas dan KB) adalah salah satu instansi Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan sistem e-performance. Bapemas dan KB Kota Surabaya telah menerapkan e-performance sejak tahun 2011 namun belum ada penelitian yang mengkaji mengenai pengaruh sistem e-performance terhadap kinerja dan kompensasi PNS di dalamnya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengambil
judul
:
“PENGARUH
SISTEM
E-PERFORMANCE
TERHADAP KINERJA DAN KOMPENSASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BAPEMAS DAN KB KOTA SURABAYA”. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di muka, Penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 1. Apakah sistem E-Performance berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Bapemas dan KB Kota Surabaya? 2. Apakah sistem E-Performance berpengaruh terhadap kompensasi Pegawai Negeri Sipil di Bapemas dan KB Kota Surabaya?
7
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sistem e-performance terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Bapemas dan KB Kota Surabaya. 2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sistem e-performance terhadap kompensasi Pegawai Negeri Sipil di Bapemas dan KB Kota Surabaya.
1.4
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi : 1. Bagi penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu maupun wawasan tentang pengaruh sistem e-performance terhadap kinerja dan kompensasi Pegawai Negeri Sipil pada kantor Bapemas dan KB Kota Surabaya. 2. Bagi Perguruan Tinggi Secara teoritis/ akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung bagi akademisi untuk khasanah kepustakaan Ilmu ekonomi khususnya pada bidang kajian Akuntansi Sektor Publik, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalangan penulis lain yang ingin mengeksplor penelitian ini dengan metode dan responden yang lebih baik lagi. 3. Bagi Instansi Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan yang bermanfaat bagi pihak manajemen organisasi/ instansi untuk memberikan gambaran mengenai
8
pengaruh sistem e-performance terhadap kinerja pegawai, sehingga dapat dijadikan bahan masukan yang berarti bagi instansi dalam memberikan kompensasi kepada pegawai. 4. Bagi Pembaca Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sumber informasi yang bermanfaat bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang yang sama. 1.5
Ruang Lingkup Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pengaruh sistem e-performance terhadap kinerja dan kompensasi pegawai, sedangkan subjek penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Bapemas dan KB Kota Surabaya di Jl. Nginden Permata No. 1 Surabaya.
9
