BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Di Indonesia sejarah pengelola keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. Sebagai bagian dari suatu pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di dalam suatu negara untuk melakukan pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Peranan utama Kementerian Keuangan ialah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam mengelola keuangan serta kekayaan negara.
Kekayaan negara meliputi berbagai sumber daya berupa Barang Milik Negara yang dikategorikan menjadi aset dan non aset. Kementerian Keuangan membentuk sebuah institusi untuk mengelola aset dan non aset kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, institusi tersebut tentunya berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Tugas utama dari instansi DJKN ialah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang (PMK 170 Tahun 2012).
1
Selanjutnya pengelolaan Barang Milik Negara dikelola oleh organisasi diawah DJKN yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan sebuah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
Barang Milik Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi serangkaian kegiatan antara lain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (PMK 166 Tahun 2015).
Dalam mengelola Barang Milik Negara dapat dilakukan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penetapan status penggunaan, sehingga barang milik negara dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun instansi terkait. Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna. (PMK 170 Tahun 2012).
Dalam menentukan nilai sewa, nilai pinjam pakai, nilai kerjasama pemanfaatan, nilai bangun guna serah atau bangun serah guna suatu aset
2
barang milik negara diperlukan adanya organisasi penilai untuk menentukan nilai wajar suatu aset ataupun non aset yang akan dilakukan pemanfaatan, pemindahtangannan, dan penetapan status penggunaan. Maka dari itu di bentuklah susunan organisasi di Kantor Wilayah DJKN yaitu KPKNL dan terdapat didalamnya Seksi Pelayanan Penilaian, yang memiliki serangkaian tugas meliputi kegiatan seperti melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian (PMK 166 Tahun 2015). Serangkaian kegiatan tersebut merupakan suatu proses untuk memberikan opini nilai atas nilai wajar suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu.
Nilai wajar suatu aset negara diperlukan untuk menentukan seberapa besar kekayaan yang dimiliki, dan selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun di dalam instansi pemerintahan masih banyak aset milik negara yang belum diketahui nilai wajarnya seperti bangunan, tanah, kendaraan, dan peralatan. Selain itu permasalahan aset tetap lainnya yaitu mengenai pengadaan barang, aset yang tidak jelas suratnya, aset yang belum dinilai, penganggaran yang kurang tepat, dan inventarisasi yang kurang rapi, sehingga nilai aset di neraca pada laporan keuangan pemerintah pusat tidak sesuai dengan nilai aset sesungguhnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini tidak wajar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3
(LKPD) pada Satuan Kerja di wilayah Yogyakarta hampir disetiap tahunnya. Pada tahun 2004, 2005, 2006 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dinyatakan disclaimer atau tidak diberikan opini oleh BPK melalui surat kabar harian Kompas 13 Juni 2007. Laporan keuangan tersebut menjadi bahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena nilai wajar yang ditentukan pada suatu aset tertentu hanya dicatat sebesar Rp1,00 maka dari itu BPK mengeluarkan opini tidak wajar pada laporan keuangan pada Satuan Kerja di Yogyakarta.
Karakteristik Barang Milik Negara sangat beragam sehingga menimbulkan kendala yang bermacam macam dalam melakukan proses penilaian. Sedangkan disisi lain aset ataupun non aset yang dimiliki Satuan Kerja di lingkungan pemerintah tidak sembarangan diperjualbelikan di pasar bebas, sehingga untuk mencari data pembanding yang sama dengan objek yang dinilai menjadi sangat sulit hal ini menjadi tantangan bagi tim Penilai di KPKNL Yogyakarta dalam menentukan nilai wajar suatu aset. Selama ini banyak ditemui kasus data pembanding untuk jenis barang dengan karakteristik khusus yang digunakan tidak tersedia di pasar bebas, karena keterbatasan yang dimiliki maka tim penilai di KPKNL Yogyakarta menggunakan metode biaya untuk mencapai target output laporan penilaian, namun dengan metode biaya dirasa kurang mencerminkan nilai wajar yang sesungguhnya. Dengan kondisi pasar yang semakin dinamis dan berkembang cepat, metode ini dianggap tidak relevan dalam menentukan nilai wajar aset
4
karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya.
Untuk menentukan nilai wajar Barang Milik Negara memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada jumlah target semata, tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang menjadi kendala dan dapat mempengaruhi didalam penentuan suatu nilai wajar Barang Milik Negara. Oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor mana yang dapat menjadi kendala dan mempengaruhi nilai wajar BMN sehingga objek yang diteliti mencerminkan nilai wajar dan realistis sesuai dengan potensi
yang
dimiliki.
Sehingga
resiko
dimasa
mendatang
dapat
teridentifikasi dengan mudah dan dapat meminimalisir resiko yang ditimbulkan, selain itu arti penting adanya penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kesalahan dimasa lalu agar dimasa mendatang dapat memaksimalkan kinerja supaya mencapai target output laporan penilaian.
Hal tersebut menjadikan penulis bisa menggali lebih banyak informasi tentang kendala dalam proses penilaian Barang Milik Negara, selain itu penulis dapat memperdalam pengetahuan dan meningkatkan kompetensi khususnya dibidang penilaian aset. Dari berbagai permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam proses penilaian Barang Milik Negara tersebut. Oleh karena itu, penulis akan mengambil judul “DETERMINAN KENDALA PROSES
5
PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA “.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah “Kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan serangkaian proses penilaian Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ?”.
1.3 Pembatasan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tentunya topik yang dapat diambil menjadi sangat kompleks karena jenis Barang Milik Negara sangat beragam, selain itu karena keterbatasan waktu, tenaga, sumber data, biaya, dan kemampuan yang dimiliki penulis maka penelitian ini membatasi penelitiannya dengan menganalisis faktor-faktor kendala yang sering dihadapi dan umum terjadi di lapangan tentang proses penilaian Barang Milik Negara di KPKNL Yogyakarta. Analisis yang disajikan merupakan olahan hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan proses penilaian BMN. 1.4 Tujuan Penulisan Adapun tujuan utama dari penulisan laporan ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam efektifitas proses penilaian Barang Milik Negara oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
6
1.5 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya: E. Bagi Penulis Dapat lebih memahami proses penilaian dimulai dari permohonan penilaian sampai dengan pengeluaran opini terhadap nilai wajar aset ataupun non aset Barang Milik Negara. Dan penulis dapat mengambil materi magang sebagai bahan dalam pembuatan tugas akhir.
2. Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam proses penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan bangunan lebih baik menggunakan proses yang lebih efisien dan dapat menghemat pengeluaran negara. Sebagai alternatif pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan manajemen
pengelolaan
aset
khususnya
pada
KPKNL
sehingga
pelaksanaannya menjadi transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. 3. Bagi Universitas Dapat digunakan sebagai media informasi mengenai pelaksanaan proses penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan bangunan agar dapat menambah referensi dalam materi perkuliahan akuntansi mengenai nilai wajar dan depresiasi di lingkungan pemerintahan.
7
E. Bagi Pembaca Memberikan informasi mengenai peraturan yang berlaku dalam melaksanakan proses penilaian Barang Milik Negara, serta proses proses yang ada dalam menentukan opini nilai wajar aset ataupun non aset. 1.6 Skema Penelitian Kerangka penelitian berjudul “DETERMINAN KENDALA PROSES PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA “ terbagi menjadi empat bagian bab, adalah sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Masalah: bagian ini memuat informasi mengenai hal yang mendasari pengambilan topik tugas akhir. Hal ini mencakup alasan dipilihnya topik yang menjadi ide dasar penulisan serta batasan masalah dari penulisan tersebut. 1.2 Rumusan Masalah: bagian ini merupakan intisari dari rumusan masalah yang mendasari pengambilan topik tugas akhir. 1.3 Batasan Masalah: bagian ini berisi tentang pembatasan masalah yang terjadi dalam penulisan tugas akhir. 1.4 Tujuan Penulisan: bagian ini berisi tujuan mahasiswa melakukan penulisan yang mencakup hal-hal teknis penulisan tugas akhir.
8
1.5 Manfaat Penulisan: bagian ini berisi tentang manfaat dibuatnya suatu penulisan bagi penulis dan bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini. 1.6 Kerangka Penulisan: bagian ini menjelaskan kerangka pikir penulisan secara umum yang akan ditulis, dapat disertai dengan suatu bagan/skema alur pikir tugas akhir. Bab 2 Gambaran Umum Penulisan 2.1 Kondisi Umum/Deskripsi Topik Penulisan: bagian ini menjelaskan secara detail mengenai aktivitas umum dari topik penulisan. Termasuk di dalamnya adalah kondisi dahulu dan kondisi terkini topik penulisan. 2.2 Tinjauan Pustaka: bagian ini merangkum secara umum tentang tulisan ilmiah terkait dengan topik penulisan. 2.3 Metodologi: bagian ini menjelaskan secara detail mengenali cara yang akan digunakan oleh mahasiswa dalam menganalisis topik penulisan. Metodologi juga berisi tentang jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan kerangka penulisan. Bab 3 Analisis dan Pembahasan 3.1 Analisis: bagian ini berisi tentang seluruh analisis dalam tugas akhir, termasuk di dalam hasilnya berisi tabel dan grafik hasil analisis.
9
3.2 Analisis dan Pembahasan: bagian ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil analisis yang di dapatkan. Bab 4 Kesimpulan dan Saran 4.1 Kesimpulan dan saran: merupakan bab terakhir dari bagian inti tugas akhir. Bagian ini merangkum hal yang menjadi pokok bahasan, sedangkan saran bersifat tentative yaitu dapat dimunculkan apabila mahasiswa mampu memberikan saran ataupun rekomendasi berdasarkan kesimpulan penulisan. 1.7 Kerangka Penelitian Kerangka penelitian merupakan rancangan urutan kegiatan yang akan dilaksanakan penulis guna menyelesaikan Tugas Akhir. Adapun kerangka penulisan sebagai berikut: KPKNL YOGYAKARTA
Seksi Penilaian
Permasalahan Seputar Barang Milik Negara Yang Melakukan Permohnan Penilaian Kepada KPKNL
Wawancara,
Yogyakarta
Observasi dan
Studi Lapangan
Dokumentasi
Praktik Proses
Penilaian Barang
Mengamati Proses
Milik Negara
Penilaian Barang Milik
Analisis Kendala
Negara
Proses Penilaian Barang Milik
Kesimpulan Dan Saran
Negara
10
