BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Didirikannya sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas yang terdiri dari: a.
Untuk mencapai keuntungan yang maksimal atau laba yang sebesar-besarnya.
b.
Ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham.
c.
Memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Konsep Corporate Governance timbul karena adanya keterbatasan dari teori
keagenan dalam mengatasi masalah keagenan. Corporate Governance merupakan cara untuk memberikan keyakinan kepada para pemasok dana perusahaan akan diperolehnya pengembalian (return) atas investasi mereka. Selain itu corporate governance
juga merupakan suatu sistem untuk mengarahkan (direct) dan
mengendalikan (control) suatu perusahaan atau korporasi (Setyaningrum, 2012). Menurut Scott (2006), perbedaan kepentingan antara stakeholder dengan perusahaan tersebut dapat memunculkan asimetri informasi. Asimetri informasi adalah kondisi yang terjadi pada saat terdapat perbedaan informasi yang dimiliki perusahaan dengan informasi yang dimiliki oleh stakeholder. Oleh karena itu, stakeholder menghendaki adanya mekanisme Good Corporate Governance untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai perusahaan. Ciri utama dari lemahnya corporate governance adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak manajer perusahaan (Darmawati dkk, 2004).
Tumirin (2007), menyatakan adanya penerapan GCG akan mempengaruhi tercapainya nilai perusahaan. Penerapan GCG dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (ethical driven) datang dari kesadaran individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan stakeholder dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Sedangkan dorongan dari peraturan (regulatory driven) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, 2006). Penerapan mekanisme GCG dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dari suatu perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas harus mampu menyediakan informasi yang relevan dan berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun keputusan investasi bagi para investor, serta menganut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan bebas dari pemalsuan serta kecurangan. Peusahaan yang telah menerapkan good corporate governance, wajib memenuhi prinsip-prinsip GCG sebagaimana dimuat dalam Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2004) adalah “suatu tata kelola yang mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan
(transparency),
akuntabilitas
(accountability),
tanggung
jawab
(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness)”. Transparansi menurut Iman dan Amin (2002: 7) yaitu pengungkapan informasi kinerja perusahaan, baik ketepatan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses, decision making, control, fairness, quality, standardization, efficiency time
and cost). Kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Akuntabilitas merupakan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara board of commissioners, board of directors, shareholders dan auditor (pertanggungjawaban wewenang, traceable, reasonable). Pertanggungjawaban perusahaan artinya perusahaan sebagai bagian dari masyarakat, bertanggung jawab kepada stakeholder dan lingkungan dimana perusahaan berada. Kewajaran, dalam hal ini merupakan adanya suatu perlindungan kepentingan minority shareholders dari penipuan, kecurangan, perdagangan dan penyalahgunaan oleh orang dalam (self dealing atau insider trading). Kualitas penerapan corporate governance yang baik terbukti telah mampu meningkatkan kemajuan bagi perusahaan melalui kinerja yang selalu meningkat dan tingkat
kesehatan
perusahaan
yang
semakin
membaik
sehingga
mampu
menghilangkan kecurigaan dari pihak lain. Penerapan mekanisme Good Corporate Governance memberikan perlindungan efektif kepada pemegang saham atas investasinya dengan wajar sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan bagi investor. Di Indonesia, perlindungan investor mengenai praktek pengungkapan informasi perusahaan publik telah diatur melalui badan regulator pasar modal yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan keputusan ketua BAPEPAM KEP-134/BL/2006 tentang kewajban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik, dan melalui lembaga profesi akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan PSAK No.1 tentang penyajian laporan keuangan (Fitriani, 2001).
Corporate Governance (CG) merupakan suatu mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer (Dallas,
2004).
Herawati
(2008)
serta
Siallagan
dan
Machfoedz
(2006)
mengungkapkan bahwa mekanisme GCG biasanya ditandai dengan adanya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen. Sedangkan Guna dan Herawaty (2010) menambahkan kualitas audit sebagai proksi mekanisme GCG. Naik turunnya nilai perusahaan dan untuk mengurangi agency cost dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, diantaranya dengan kepemilikan saham oleh manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional. Kepemilikan manajemen berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, karena proporsi saham yang dimiliki manajer dan direksi mengindikasikan menurunnya kecenderungan adanya tindakan manipulasi oleh manajemen. Selain itu, manajemen yang memiliki kepemilikan atas perusahaan dapat merasakaan manfaatnya apabila keputusan yang diambil tepat, dan merasakan kerugian apabila keputusan yang diambil salah. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Faisal, 2005). Kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan. Semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional akan menyebabkan usaha
monitoring menjadi semakin efektif, sehingga perilaku manajer lebih terkontrol dengan baik oleh pemegang saham eksternal. Sesuai Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep./BEJ/07-2001 butir C mengenai board governance yang terdiri atas komisaris independen, komite audit dan sekretaris perusahaan bahwa untuk mencapai good corporate governance, jumlah komisaris independen yang harus terdapat dalam perusahaan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaan biasanya beranggotakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Komite audit bertugas membantu komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Anggota komite audit diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas eksekutif. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian ditujukan pada seluruh tanggung jawab corporate governance untuk menjamin kualitas, integritas, transparansi, dan keandalan laporan keuangan. Corporate governance melindungi minat investor, menjamin integritas, kualitas, transparansi, dan keandalan laporan keuangan, memantau kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal, dan memastikan kualitas fungsi audit. Kegiatan investasi terutama di pasar modal merupakan aktivitas yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Pasar modal merupakan tempat
bertemunya para emiten yang membutuhkan dana dengan menjual saham dengan investor yang memiliki dana untuk berinvestasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan fungsi keuangan pasar modal adalah menyediakan dana yang dibutuhkan oleh pihakpihak lainya tanpa harus terlibat secara langsung dalam kegiatan operasi perusahaan (Husnan, 2005:4). Seiring memberikan
dengan
meningkatnya
informasi
yang
lebih
aktivitas lengkap
perdagangan, kepada
kebutuhan
masyarakat
untuk
mengenai
perkembangan bursa juga semakin meningkat. Salah satu informasi yang diperlukan tersebut adalah indeks harga saham sebagai cerminan dari pergerakan harga saham. Sekarang ini PT Bursa Efek Indonesia memiliki 11 jenis indeks harga saham yang secara terus menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun elektronik, sebagai salah satu pedoman bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal. Kesebelas jenis indeks tersebut adalah (Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia, 2010:23) : 1.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
2.
Indeks Sektoral
3.
Indeks LQ45
4.
Jakarta Islamic Index
5.
Indeks Kompas 100
6.
Indeks BISNIS-27
7.
Indeks PEFINDO 25
8.
Indeks SRI-KEHATI
9.
Indeks Papan Utama
10. Indeks Papan Pengembangan 11. Indeks Individual Berdasarkan fakta yang terjadi di Indonesia, perusahaan yang menerapkan konsep GCG kebanyakan perusahaan yang bergerak di bidang industri yang tidak ramah lingkungan sehingga pihak selain perusahaan dan investor yang merasakan dampaknya. Manajemen hanya memperhatikan kepentingan perusahaan dan investor agar nilai perusahaan semakin meningkat dengan meningkatkan harga saham yang beredar dan meningkatkan laba sebesar-besarnya agar pemilik dana bersedia menginvestasikan modal di perusahaan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya polusi di Indonesia yang diakibatkan oleh aktivitas industri yang tidak ramah lingkungan. Sejak 8 Juni 2009, PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks SRI-KEHATI. SRI adalah kependekan dari Sustainable and Responsible Investment yang berarti investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Saham perusahaan yang terdaftar dalam Indeks SRIKEHATI adalah perusahaan go public yang mempunyai kinerja yang lebih baik dalam pertanggungjawaban sosial, lingkungan dan tata kelola perusahaan. Indeks SRI-KEHATI sangat bermanfaat untuk membangun citra perusahaan yang berwawasan masa depan dan dapat memenuhi keinginan pasar internasional.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang mengenai yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut : 1.
Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
2.
Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
3.
Apakah komposisi komisaris independen positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4.
Apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 1.
Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.
2.
Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.
3.
Untuk menguji pengaruh komposisi komisaris independen terhadap nilai perusahaan.
4.
Untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan.
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :
1.
Kontribusi Praktis Dapat memberikan dan menyediakan informasi yang tekait dengan kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, komposisi komisaris independen dan kualitas audit terhadap nilai perusahaan yang dapat digunakan para akademisi dalam bidang akuntansi di masa yang akan datang. Serta informasi mengenai kelayakan perusahaan untuk kegiatan investasi.
2.
Kontribusi Teoritis Sebagai
referensi
yang
dapat
memberikan
manfaat
kontribusi
dalam
pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan praktik Good Corporate Governance di Indonesia.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu corporate governance yang terdiri dari kepemilikan manajerial (KM), kepemilikan institusional (KI), proporsi komisaris independen (PKI) dan kualitas audit (KA) terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI-KEHATI periode Mei s.d. Oktober 2014. Kriteria khusus yang harus dimiliki perusahaan tersebut ialah perusahaan milik negara (BUMN) dan memiliki data mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan kualitas audit, serta membuat laporan keuangan dalam rupiah selama tahun 2011-2013.
