BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu dari sejak janin kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak maka Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas : 1. Nondiskriminasi Asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. 2. Kepentingan terbaik Asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang terkait dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
1
Perlindungan Hukum Terhadap…, Desi Wahyuningsih, Fakultas Hukum UMP, 2017
3. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir batin. 4. Menghargai partisipasi anak Asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi : a. Hak
untuk
berpendapat
dan
memperoleh
pertimbangan
atas
pendapatnya b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengeskpresikan c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung dan d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat (Saraswati, 2015: 25). Batasan tentang anak sangat penting dilakukan untuk melaksanakan kegiatan
perlindungan
anak
dengan
benar
dan
semata-mata
untuk
mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia. Batasan usia pada anak menurut perundang-undangan di Indonesia masih beragam, tetapi ada beberapa undang-undang yang menyatakan batas usia anak adalah 18 tahun. Undang-undang tersebut yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2
Perlindungan Hukum Terhadap…, Desi Wahyuningsih, Fakultas Hukum UMP, 2017
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 2 menjelaskan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014). Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan substansi di antaranya penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetep bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian, larangan memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan (Saraswati, 2015: 15). Pembukaan UUD 1945 telah diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang termuat dalam salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen).
3
Perlindungan Hukum Terhadap…, Desi Wahyuningsih, Fakultas Hukum UMP, 2017
Anak dalam usia remaja merupakan usia yang sangat produktif dan cepat tanggap dalam menerima hal-hal baru, karena pada usia-usia ini perkembangan otak anak sangatlah cepat. Hal-hal baru yang diterima oleh anak, terkadang tidak mampu dipahami secara baik oleh anak dan hal tersebut dapat menjadi masalah bagi anak-anak itu sendiri dan menyebabkan anak melakukan kejahatan (Kartini, 1986: 48). Faktor penyebab penelantaran atau kekerasan terhadap anak tidak semata-mata disebabkan oleh anak secara perorangan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat di mana anak itu berada seperti lingkungan terdekatnya yaitu keluarga. Selanjutnya juga lingkungan masyarakat beserta nilai sosial budaya yang hidup dan dianut serta pemerintah dengan segala aparat pelaksana kebijakannya (Blesky, 1980: 35). Kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia merupakan masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2016 tercatat dalam data statistik kriminal kepolisian kurang lebih terdapat 6300 anak yang di sangka menjadi pelaku tindak pidana dan ada 4.200 tahanan dan narapidana anak di temukan di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dewasa. Karena keterbatasan lembaga pembinaan khusus anak, hanya ada sekitar 2000 anak yang penempatannya di lembaga pembinaan khusus anak. Data tersebut belum termasuk anak-anak yang di tahan di kantor kepolisian (http://ariodhanang30.wordpress.com/kriminalitasyang-dilakukan-oleh-anak-anak-dibawah-umur/tanggal
7
desember
jam
17:05).
4
Perlindungan Hukum Terhadap…, Desi Wahyuningsih, Fakultas Hukum UMP, 2017
Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya (Dwidja, 2009: 200). Kehidupan didalam lembaga penahanan atau penjara memberi peluang besar bagi anak untuk belajar banyak hal, tak terkecuali pembelajaran yang negatif. Pola perilaku dan kebiasaan yang sudah melembaga menjadi sub kultur tersendiri. Kebiasaan tercipta dari perlahan-lahan dibangun dari interaksi sesama narapidana dengan narapidana lainnya atau narapidana dengan petugas. Wujudnya ada yang negatif seperti berkata kotor, kekerasan, bulling, atau kebiasaan yang positif seperti solidaritas, menghormati yang lebih tua (sasmita, 2015). Pidana penjara yang diberikan kepada anak-anak bukanlah solusi yang tepat guna mengurangi jumlah kejahatan atau pembinaan bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pemberian pidana tersebut justru memberikan dampak yang sangat besar terhadap seorang anak, sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara
5
Perlindungan Hukum Terhadap…, Desi Wahyuningsih, Fakultas Hukum UMP, 2017
mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan (Sumiarni, 2003: 61). Anak yang dinyatakan bersalah pembinaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Saat ini tidak semua anak yang bersalah ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, mereka ada yang di tempatkan di Lapas orang dewasa dan ada yang di tempatkan di RUMAH TAHANAN. Di tempatkannya anak yang bersalah kedalam LAPAS dan RUMAH TAHANAN karena jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia masih terbatas. Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia hanya ada 18 (delapan belas). Lembaga Pembinaan anak di Jawa Tengah hanya ada 1 (satu) yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo (KANWIL JAWA TENGAH) Tabel I Nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia No
Lembaga Pembinaan Khusus Anak
1.
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Gianyar (KANWIL BALI)
2.
Lapas Anak Pria Kelas IIA Tangerang (KANWIL BANTEN)
3.
Lapas Anak Wanita Kelas IIB Tangerang (KANWIL BANTEN)
4.
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Muara Bulian (KANWIL JAMBI) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Bandung (KANWIL JAWA BARAT)
5. 6.
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo (KANWIL JAWA TENGAH)
7.
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar (KANWIL JAWA TIMUR)
6
Perlindungan Hukum Terhadap…, Desi Wahyuningsih, Fakultas Hukum UMP, 2017
8.
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura (KANWIL KALIMANTAN SELATAN) 9. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam (KANWIL KEPULAUAN RIAU) 10. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar LAMPUNG (KANWIL LAMPUNG) 11. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram (KANWIL NUSA TENGGARA BARAT) 12. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang (KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR) 13. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru (KANWIL RIAU) 14. Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Pare-Pare (KANWIL SULAWESI SELATAN) 15. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon (KANWIL SULAWESI UTARA 16. Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Tanjung Pati (KANWIL SUMATERA BARAT) 17. Lembaga Pembinaan Khusus Anaka Kelas I Palembang (KANWIL SUMATERA SELATAN) 18. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (KANWIL SUMATERA UTARA) Sumber: www.mantannapi.com/2016/02/alamat-nama-penjara-diindonesia.html?m=1 Tabel II Jumlah Narapidana Anak di Seluruh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Desember 2016 Narapidana Anak Laki-laki 2266 Anak
Narapidana Anak Perempuan 47 Anak
Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga merupakan tempat untuk Tahanan Negara bukan merupakan Lembaga Pembinaan Khusus anak tetapi di dalamnya terdapat, Tahanan, Narapidana dan Narapidana Anak.
7
Perlindungan Hukum Terhadap…, Desi Wahyuningsih, Fakultas Hukum UMP, 2017
Tabel III Data Penghuni RUTAN Kelas IIB Purbalingga Desember 2016 TAHANAN Tahanan Dewasa LakiLaki
Tahanan Anak LakiLaki
Tahanan Dewasa Perempuan
Tahanan Anak Perempuan
27
0
8
0
NARAPIDANA Narapidana Dewasa LakiLaki
Narapidana Anak LakiLaki
Narapidana Dewasa Perempuan
Narapidana Anak Perempuan
115
2
8
0
Jumlah Tahanan
Narapidana
35
125
Sumber : Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga
Tabel IV Narapidana anak di Rumah Tahanan Kelas II B Purbalingga (Data Desember 2016)
No
No.Reg
Nama
1
BIIA.06/A/ 2016 BIIA.O5/A/ 2016
Andi Supriyanto Bin Jamali Faiz Fathurrohmah Bin Muhanto
2
Pasal Yang di Langgar
Lama Pidana
363KUHP
3Bulan
363KUHP
2Bulan 15Hari
Umur Ketika Divonis 16Tahun 18Tahun
Sumber: Rumah Tahanan Kelas II B Purbalingga
8
Perlindungan Hukum Terhadap…, Desi Wahyuningsih, Fakultas Hukum UMP, 2017
Terkait data di atas, bahwa RUMAH TAHANAN Kelas IIB Purbalingga bukan merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kiranya perlu dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak di Rutan Kelas IIB Purbalingga apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Hal ini menarik minat penulis untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak di Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana anak di Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi Rumah Tahanan Kelas II B Purbalingga dalam perlindungan hukum terhadap narapidana anak?
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap narapidana anak di Rumah Tahanan Kelas II B Purbalingga. 2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Rumah Tahanan Kelas II B Purbalingga dalam perlindungan hukum terhadap narapidana anak.
9
Perlindungan Hukum Terhadap…, Desi Wahyuningsih, Fakultas Hukum UMP, 2017
D. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan konstribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu: 1. Manfaat teoritis: a. Mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana b. Menjadi pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 2. Manfaat praktis: a. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana. b. Menambah wawasan serta pemahaman penulis selama menempuh kuliah guna mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. c. Memberi masukan bagi petugas Rumah Tahanan khususnya di Purbalingga dan petugas Rumah Tahanan di Indonesia pada umumnya.
10
Perlindungan Hukum Terhadap…, Desi Wahyuningsih, Fakultas Hukum UMP, 2017
