BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Permasalahan

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan Salah satu sumber utama penghasilan negara adalah pajak. Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan Negara. Pada beberapa tahun terakhir ini, penerimaan dari sektor fiskal mempunyai proporsi lebih dari 50% penerimaan dalam APBN.1 Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh Pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh kepada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik. Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bersifat politis karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama bagi Negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan

dan

pembangunan.2

Pajak

sangat

menentukan

bagi

kelangsungan eksistensi pembangunan untuk sekarang dan masa yang akan datang. Untuk itu perlu adanya pemahaman dari anggota masyarakat khususnya bagi wajib pajak mengenai seluk beluk perpajakan yang cukup rumit. Dengan memahami arti dan manfaat pajak untuk Negara akan timbul kesadaran masyarakat untuk secara sukarela memenuhi kewajibannya di bidang pajak.

1

Departemen Keuangan, , 23 September 2008. 2 H.Bohari, PengantarHukum Pajak, Cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal VII.

Universitas Indonesia Analisa yuridis..., Norman ibnuaji, FHUI, 2009

2

Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum positif di Indonesia yang paling tinggi dalam struktur hierarki perundang-undangan, dalam Pasal 23A UUD 1945 setelah amandemen keempat sebagai landasan konstitusional pajak menyatakan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. 3 Menurut Jimly Asshiddique, dalam bukunya Konsolidasi Naskah UUD 1945 Sesudah Amandemen Keempat, penjelasan Pasal 27A UUD 1945 setelah amandemen keempat adalah sebagai berikut: ”sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pemerintah tidak diperkenankan memaksakan berlakunya suatu ketentuan yang mengikat rakyat, yang bersifat mengurangi arti kebebasan atau membebani rakyat dengan kewajiban material tertentu yang mengurangi arti kebebasan hak milik, kecuali jika ketentuan tersebut disetujui oleh rakyat sendiri melalui wakilwakil mereka di parlemen sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan (representative democracy).” Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemungutan pajak merupakan hak negara. Jadi UUD 1945 telah memberikan jaminan setiap bentuk pemungutan pajak dan pungutan lain yang memaksa, harus berdasarkan undang-undang. Setiap pemungutan pajak yang tidak berdasarkan undang-undang adalah bukan merupakan pajak adalah merupakan pemerasan. Landasan konstitusional lainnya adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap pemungutan pajak harus ada Undang-undangnya terlebih dahulu dengan demikian tanpa ada Undang-undang pajak tidak dapat dilakukan pemungutan 3

Jimly Asshiddique, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Sesudah Amandemen Keempat, (Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 37.


3

pajak. Hal serupa juga berlaku di negara lain, misalnya di Inggris terdapat dalil yang menyatakan "No taxation without representation" dan di Amerika Serikat “Taxation Without Representation is Robbery”.4 Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut para ahli terdapat beberapa definisi pajak, akan tetapi ciri yang melekat pada pengertian pajak yang tersimpul dalam berbagai definisinya adalah:5 1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. 5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

4

Rukiah Handoko, Pengantar Hukum Pajak Buku A, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal 14-15. 5 R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), ed. 4, hal 6-7.


4

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:6 1. Menurut Golongan a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit. Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis dengan cara melihat ketiga unsur dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas: a. Penanggungjawab pajak, yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak. b. Penanggung pajak, yaitu orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya. c. Pemikul pajak, yaitu orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. 6

Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), ed.

4, hal 7.


5

2. Menurut Sifat a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: PPh. Pengenaan PPh untuk orang pribadi memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). b. Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya

kewajiban

membayar

pajak,

tanpa

memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak maupun domisili. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bagunan (PBB). 3. Menurut Lembaga Pemungut a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negarapada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.


6

Pemungutan dan pemotongan pajak adalah penerapan asas “pay as you earn dan ability to pay”7 dan asas sumber dalam pemungutan pajak berdasarkan

pertimbangan

pembayaran/gaji

ekonomi.

diasumsikan

mampu

Saat

wajib

membayar

pajak

pajak,

menerima

sehingga

ia

diharuskan membayar pajaknya. Hal ini merupakan pajak yang dibayar di muka. Penerapannya dalam pajak penghasilan, untuk transaksi tertentu pihak yang membayar imbalan jasa diwajibkan memotong pajak penghasilan dari jumlah pembayaran tersebut. Dalam hal ini harus dibedakan antara memotong pajak dengan memungut pajak. Memotong pajak berarti memotong dari bagian nilai transaksi. Sedangkan memungut pajak berarti menambahkan nilai pajak pada harga atau nilai transaksi. Tujuan

memungut

pajak

adalah

adanya

kebutuhan

keuangan

negara/pemerintah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan lain adalah adanya kebutuhan akan kondisi sosial ekonomi yang terkendali. Pembayaran pajak disebut kewajiban kenegaraan terkait dengan tujuan tersebut maka fungsi pajak menurut pendapat modern oleh Richard A. Musgrave dan R. Soetomo terdiri atas:8 1. Fungsi Budgeter disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. 2. Fungsi Regulerend disebut juga sebagai fungsi tambahan dari pajak yaitu pajak dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak sebagai alat kebijaksanaan. misalnya pemerintah ingin memberantas mabuk-mabukan di masyarakat, maka dengan cara pajak minuman keras yang tinggi. 3. Fungsi Distribution of Income 7

Sally M. Jones, Principles of Taxation, (Singapore: McGraw Hill Higher Education, 2002), hal 35. 8 Rukiah Handoko, Op. Cit., hal 17-19.


7

pajak yang dipungut pemerintah didistribusikan lagi dalam masyarakat, sehingga pendapatan nasional melalui pajak dapat merata di seluruh lapisan masyarakat. hal ini merupakan penjabaran dari tujuan ideal yaitu terciptanya full employment. 4. Fungsi Harmonization of Political Wants and Economy kepentingan pemerintah dalam memungut pajak harus serasi dengan masyarakat, tujuan pungutan pajak harus jelas dan peraturan pajak bisa diterapkan di lapangan. 5. Fungsi Stabilization of Economy pajak sebagai alat stabilisasi ekonomi, dianalisa bagaimana dampak pajak terhadap peredaran uang dalam masyarakat. Kondisi perekonomian indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini terbilang cukup stabil. Salah satu faktor yang mendukung hal ini adalah penerimaan pajak negara. pemerintah bermaksud mengoptimalkan lagi hal ini melalui kebijakan sunset policy. Yang dimaksud dengan sunset policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007).9 Latar belakang adanya sunset policy adalah karena Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak 9

Direktorat Jenderal Pajak, Buku Panduan Sunset Policy 2008, hal. 1.


8

melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar.10 Sunset policy berdasarkan ketentuan Pasal 37A ayat (1) berlaku dari 1 Januari 2008 sampai 28 Februari 2009, sedangkan dalam ketentuan Pasal 37A ayat (2) berlaku dari 1 Januari 2008 sampai 31 Maret 2009. Yang dapat memanfaatkan fasilitas sunset policy adalah:11 1. Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dalam tahun 2008 secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009. 2. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan lalu Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008, maka sunset policy berlaku efektif selama tahun pajak 10

Agus Kuncoro, “Sunset Policy dan Tidur Nyenyak,” www.guskun.com/pajak/16pajak/55-sunset-policy-dan-tidur-nyenyak.html, 18 September 2008. 11

Direktorat Jenderal Pajak, Op. Cit.., hal 2.


9

2008. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Perubahan tersebut juga ditujukan agar pelaksanaan di lapangan meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.12

1.2 Pokok Permasalahan Berdasarkan uraian di atas maka pokok permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan Sunset Policy berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007? 2. Bagaimanakah efektivitas penerapan Sunset Policy jika dihubungkan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan sampai dengan 31 Desember 2008?

1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan secara umum yaitu untuk memberikan gambaran secara garis besar kepada masyarakat, untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sunset policy, menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari sunset policy, serta memperoleh data mengenai hubungan antara gejala hukum di masyarakat dengan sunset policy. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 1. menjelaskan bagaimanakah pelaksanaan ketentuan sunset policy 12

Siti Resmi, Op. Cit.., hal 18.


BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Recommend Documents