BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan
pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara, dimana penerimaan tersebut didapat dari berbagai sumber, baik dari sektor migas dan sektor nonmigas. Namun seiring dengan menipisnya sumber-sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam maka penerimaan sektor migas semakin berkurang. Maka dari itu sumber penerimaan dari sektor nonmigas lebih besar dibanding migas karena penerimaan utama dari sektor nonmigas adalah penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai upaya peningkatan penerimaan pajak dilakukan oleh pemerintah, namun harapan tersebut sulit untuk dicapai karena kondisi krisis yang terjadi di Indonesia. Selain krisis yang terjadi di Indonesia, harapan untuk meningkatkan penerimaan negara pun tertunda karena masih adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari kelalaian masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tanpa mereka sadari sedikit kelalaian masyarakat dapat berakibat tidak baik untuk negara. Kondisi seperti ini memberikan harapan besar untuk pembangunan di masa yang akan datang memberikan kesadaran bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan efektivitas dalam penagihan pajak yang dilaksanakan. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut telah sampai pada jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Hutang pajak timbul karena ketetapan oleh fiskus. Dalam kondisi tertentu, hutang pajak yang ada menjadi tunggakan atau belum lunas secara administratif. Hal ini terjadi karena beberapa hal, diantaranya wajib pajak 1
2 mengajukan keberatan atau banding terhadap ketetapan pajak, wajib pajak mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak, wajib pajak sengaja tidak membayar hutang pajak karena beberapa alasan, misalnya karena likuiditas atau merasa diperlakukan tidak adil. Hutang pajak dalam hal ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perpajakan. Surat Teguran diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak melunasi hutang pajaknya. Apabila Penanggung Pajak atau Wajib Pajak tetap tidak melunasi hutangnya pajak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Paksa maka diterbitkanlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, hutang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersamasama dengan biaya iklan untuk mengumumkan lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan penagihan belum berjalan maksimal karena kegiatan penagihan pajak yang dilakukan pada umumnya tidak sampai dengan kegiatan pelelangan, tetapi hanya diterbitkannya Surat Paksa. Selain itu jangka waktu pelaksanaan penagihan pun pada terlalu lama dari tanggal jatuh temponya Surat Ketetapan Pajak, sehingga kondisi ini mengakibatkan penerimaan Negara menjadi tertunda dari yang seharusnya. Latar belakang masalah yang telah diuraikan tentunya mengharapkan terjadinya sebuah keselarasan yang membuat perbaikan dalam bidang perpajakan khususnya di bidang penagihan pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pancoran. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengamatan mengenai pelaksanaan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pancoran Jakarta Selatan melalui penyusunan skripsi dengan judul “ ANALISA
PELAKSANAAN
MENGOPTIMALKAN
PENAGIHAN
PENERIMAAN
NEGARA
PAJAK PADA
GUNA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANCORAN JAKARTA SELATAN”
3 1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang
diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah proses penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pancoran Jakarta Selatan telah sesuai dengan UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ? 2. Apakah hambatan yang dihadapi KPP Pancoran dalam melaksanakan penagihan pajak ? 3. Bagaimana upaya penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pancoran Jakarta Selatan agar dapat dilaksanakan secara efektif ?
1.3
Ruang Lingkup Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka dilakukan
pembatasan ruang lingkup masalah. Penelitian ini dibatasi hanya pada bagaimana proses dan upaya penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pancoran Jakarta Selatan tahun 2011, 2012 dan 2013.
1.4
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui apakah proses pelaksanaan penagihan pajak telah sesuai dengan UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pancoran Jakarta Selatan. 2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak; 3. Mengetahui bagaimana upaya penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pancoran Jakarta Selatan. 4. Memberikan rekomendasi pada KPP untuk perbaikan proses penagihan pajak.
4
1.4.2. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Bagi Peneliti
a) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pelaksanaan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. b) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penagihan pajak guna meningkatkan penerimaan pajak negara di Kantor Pelayanan Pajak. 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) a) Agar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pancoran Jakarta Selatan dapat ditingkatkan proses pelaksanaan penagihan Pajaknya. b) Membantu memberikan solusi agar penagihan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun. c) Agar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pancoran Jakarta Selatan dapat mengambil kebijakan yang lebih efektif dalam melaksanakan penagihan pajak sehingga dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. 3. Bagi Pembaca a) Memberikan kontribusi terhadap ilmu perpajakan, terutama mengenai penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. b) Penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang akuntansi dan perpajakan. c) Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
1.5
Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini,sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab
dengan urutan sebagai berikut : BAB 1: PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang penelitian, Identifikasi masalah, Ruang lingkup, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan skripsi yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai skripsi ini.
5
BAB 2 : LANDASAN TEORI Dalam bab ini berisi landasan teori yang dipakai sebagai dasar penelitian meliputi penjelasan mengenai pajak dan penagihan pajak berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku serta teori artikel atau kasus yang berhubungan dengan penulisan skripsi. BAB 3 : METODE PENELITIAN Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai gambaran umum dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pancoran Jakarta Selatan yang menjadi obyek penelitian serta metode penelitian yang digunakan untuk meneliti penagihan pajak di KPP guna mendapatkan data yang akurat. BAB 4 : PEMBAHASAN Pada bab ini merupakan inti dari keseluruhan penulisan skripsi. Penulis mencoba menganalisis data terkait dengan tunggakan dan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pancoran serta melakukan pembahasan dari analisis yang telah dibuat. BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan yang diperoleh dari data-data dalam pembahasan serta saran yang mungkin bermanfaat dan dapat dijadikan pengetahuan bagi pembaca.
6
