BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penelitian Proses dalam organisasi adalah salah satu faktor penentu dalam mencapai organisasi yang efektif. Salah satu proses yang akan selalu terjadi dalam organisasi apapun adalah proses komunikasi. Melalui organisasi terjadi pertukaran informasi, gagasan, dan pengalaman diantara anggota di dalam organisasi tersebut. Mengingat perannya yang sangat penting dalam menunjang kelancaran berorganisasi, maka perhatian yang cukup perlu dicurahkan untuk mengelola komunikasi dalam suatu organisasi, dalam hal ini khususnya dalam suatu Badan Pemerintahan. Proses komunikasi yang begitu dinamik dapat menimbulkan berbagai masalah, salah paham dan juga konflik dalam suatu organisasi. Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya manusia memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat di sekitarnya untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesamanya. Dalam kehidupannya manusia sering dipertemukan satu sama lainnya dalam suatu wadah baik formal maupun informal. Organisasi adalah sebuah kelompok individu yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah individu sangat beragam antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain (Wiryanto, 2008:52). Komunikasi memelihara kerjasama antar pegawai dengan memberikan penjelasan kepada para pegawai tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakannya dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika sedang berada di bawah standar. Aktivitas komunikasi di perkantoran senantiasa disertai dengan tujuan yang ingin dicapai sesama dalam kelompok dan masyarakat. Budaya komunikasi dalam konteks komunikasi organisasi harus dilihat dari berbagai sisi. Sisi pertama adalah komunikasi antara atasan kepada bawahan. Sisi kedua antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Sisi ketiga adalah antara pegawai kepada atasan. Masing – masing komunikasi tersebut mempunyai polanya masing – masing.
1
2 Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Bila organisasi semakin besar dan kompleks maka akan mengakibatkan semakin kompleks pula proses komunikasinya. Organisasi kecil, yang anggotanya hanya tiga orang, proses komunikasi yang berlangsung relatif sederhana. Tetapi organisasi yang anggotanya seribu orang menjadikan komunikasinya sangat kompleks (Wiryanto, 2008:54). Komunikasi yang berlangsung di dalam suatu Badan Pemerintahan haruslah merupakan bentuk komunikasi dua arah. Yakni dimana komunikasi yang berlangsung di dalam suatu Badan Pemerintahan harus memberikan timbal balik (feedback). Untuk itu diperlukan adanya komunikasi yang baik di dalam Badan Pemerintahan tersebut. Dimana komunikasi yang berjalan dengan baik dalam suatu Badan Pemerintahan dapat membentuk kerja sama antar pegawai. Dan dengan adanya kerjasama antar pegawai dapat membantu perusahaan untuk dapat mencapai cita – cita, baik cita – cita pribadi maupun kelompok di dalam Badan Pemerintahan itu, serta dapat mendukung proses pencapaian tujuan yang dimiliki oleh Badan Pemerintahan itu sendiri. Komunikasi merupakan sarana untuk mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam Badan Pemerintahan. Pesan yang disampaikan dalam kegiatan komunikasi suatu Badan Pemerintahan beragam. Namun, yang banyak disampaikan dalam kegiatan komunikasi organisasi ini adalah kegiatan komunikasi organisasi berupa penyampaian pesan yang berisi informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan di dalam Badan Pemerintahan tersebut. Baik itu mengenai pekerjaan apa yang harus dilakukan, pekerjaan apa yang telah dilakukan, hambatan dalam melakukan pekerjaan atau tugas yang diemban, solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas atau pekerjaan anggota di dalam Badan Pemerintahan, dan sebagainya. Informasi – informasi tersebut menjadi sangat penting untuk disampaikan kepada anggota di dalam Badan Pemerintahan terkait. Karena apabila tidak ada komunikasi yang berlangsung di dalam suatu Badan Pemerintahan untuk menyampaikan informasi – informasi tersebut, maka kegiatan di dalam suatu Badan Pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga di dalam Badan
3 Pemerintahan itu tidak dapat membentuk kerjasama antar pegawai di dalamnya. Dalam hal komunikasi yang terjadi antar pegawai, kompetensi komunikasi yang baik akan mampu memperoleh dan mengembangkan tugas yang diembannya. Untuk kemudian dapat menjalin kerjasama yang baik antar sesama pegawai dalam suatu Badan Pemerintahan dan dapat mencapai tujuan yang dimiliki oleh Badan Pemerintahan. Namun sebaliknya, apabila terjadi komunikasi yang buruk akibat tidak terjalinnya hubungan yang baik antar sesama pegawai, seperti sikap yang otoriter atau acuh, perbedaan pendapat atau konflik yang berkepanjangan, dan sebagainya, maka dapat berdampak pada hasil kerja yang tidak maksimal serta tidak memuaskan. Sehingga tidak akan bisa terbentuk kerjasama yang baik antar pegawai dan juga apa yang menjadi tujuan dari suatu Badan Pemerintahan akan sulit untuk dicapai. Dalam hal ini Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia
menyelenggarakan
fungsi
yaitu,
pengendalian,
pencarian,
pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data yang menyangkut kegiatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia; penyiapan rencana kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum serta Pembinaan Hukum masyarakat, penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja; penyiapan bahan – bahan, pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tugas – tugas tersebut merupakan tugas – tugas yang sangat penting baik bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga sangat diharapkan adanya kerjasama antar pegawai yang berada di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung
4 Republik Indonesia. Karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu hal yang harus ada di dalam suatu organisasi khususnya Badan Pemerintahan dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar fungsi pemerintahan Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Untuk membentuk dan mewujudkan suatu kerjasama yang baik antar pegawai dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia memang bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, karena kerjasama melibatkan beberapa pegawai di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dimana masing – masing pegawai pastilah memiliki kehendaknya masing – masing dan tidak jarang pula kehendak yang dimilikinya itu sangat berbeda dengan kehendak yang dimiliki oleh pegawai yang lainnya. Selain itu, di dalam suatu Badan Pemerintahan khususnya Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak terlepas dari yang namanya perbedaan pendapat dalam suatu diskusi mengenai pekerjaan. Apabila perbedaan tersebut tidak dapat diterima dan diatasi oleh para pegawai di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia maka dapat menimbulkan perpecahan diantara pegawai Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sehingga semakin sulit bagi para pegawai untuk membentuk kerjasama yang baik diantara mereka. Namun sebaliknya, apabila perbedaan yang ada dapat diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar untuk kemudian dicari jalan keluar atau solusi untuk mengatasi perbedaan yang ada, maka hal tersebut dapat mendukung terbentuknya kerjasama antar pegawai Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada
Bidang
Penerangan/Penyuluhan
Hukum
Kejaksaan
Agung
Republik Indonesia, terdapat batas ruangan antara atasan dengan para bawahan yang cukup tertutup. Pada Bidang Penerangan/Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, atasan hanya menggunakan bel yang berfungsi untuk memanggil para bawahannya agar dapat menghampiri atasan di ruangannya tersebut saat terdapat keperluan atau kebutuhan tertentu si atasan. Sedangkan untuk membentuk kerjasama antar pegawai, selain memerlukan
5 komunikasi yang efektif juga memerlukan adanya tatap muka untuk saling berunding ataupun membahas soal tugas dan pekerjaan. Namun karena adanya batasan ruangan, atasan dengan bawahan cukup jarang bertatap muka. Melihat pentingnya peran komunikasi organisasi yang terjadi dalam suatu organisasi dalam membentuk kerjasama pegawai, maka kegiatan penelitian kali ini berjudul “Arus Komunikasi Organisasi Pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dalam Membentuk Kerjasama Pegawai”. 1.2
Fokus Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan kepada : Proses Berlangsungnya Arus Komunikasi Organisasi Pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dalam Membentuk Kerjasama Pegawai.
1.3
Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimana arus komunikasi organisasi pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai? 2. Apa saja faktor pendukung arus komunikasi organisasi pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai? 3. Apa saja faktor penghambat arus komunikasi organisasi pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai?
1.4
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui
arus
komunikasi
organisasi
pada
Bidang
Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai; 2. Untuk mengetahui faktor pendukung arus komunikasi organisasi pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai;
6 3. Untuk mengetahui faktor penghambat arus komunikasi organisasi pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai.
1.4.2 Manfaat Penelitian • Manfaat akademis 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi di kemudian hari dan juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut; 2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas dan menambah pengetahuan, terutama dalam bidang Public Relations. • Manfaat praktis Secara praktis hasil
penelitian ini diharapkan akan dapat
memberikan masukan dan saran bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengenai arus komunikasi organisasi dalam membentuk kerjasama pegawai khususnya pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum. • Masyarakat / umum Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mereka mengenai arus komunikasi organisasi dalam membentuk kerjasama pegawai.
1.5
Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan Meliputi latar belakang penelitian yang berisi mengenai komunikasi organisasi, pentingnya komunikasi organisasi, dll yang berkaitan dengan alasan mengambil topik penelitian mengenai arus komunikasi organisasi. Kemudian di dalam Bab ini terdapat pula fokus penelitian yaitu proses berlangsungnya arus komunikasi organisasi pada Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai, terdapat tiga pertanyaan penelitian yaitu bagaimana arus komunikasi organisasi pada bidang penerangan dan penyuluhan hukum kejaksaan agung republik indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai? Apa saja
7 faktor pendukung arus komunikasi organisasi pada bidang penerangan dan penyuluhan hukum kejaksaan agung republik indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai? Apa saja faktor penghambat arus komunikasi organisasi pada bidang penerangan dan penyuluhan hukum kejaksaan agung republik indonesia dalam membentuk kerjasama pegawai? Selanjutnya di dalam Bab ini juga akan diuraikan tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Bab II Kajian Pustaka Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian sebelumnya, landasan konseptual yaitu Teori Informasi Organisasi, pengertian komunikasi organisasi, arus komunikasi organisasi, fungsi komunikasi organisasi, masalah dalam komunikasi organisasi, hambatan dalam komunikasi organisasi, pendekatan komunikasi organisasi dan juga mengenai konsep kerjasama, kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan rangkaian penalaran untuk menjelaskan alur pemikiran yang digunakan dalam penelitian.
Bab III Metode Penelitian Berisi pendekatan penelitian, tipe/jenis penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data. Pendekatan
penelitian
yaitu
pendekatan
kualitatif.
Tipe/jenis
penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode penelitian
yaitu
menggunakan
metode
studi
kasus.
Teknik
pengumpulan data yaitu data primer dengan menggunakan wawancara dan observasi, serta didukung dengan data sekunder yaitu berdasarkan buku – buku atau literatur – literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan/verifikasi. Teknik keabsahan
data
merupakan
teknik
yang
digunakan
untuk
memantapkan kredibilitas keabsahan penelitiannya dari data – data yang sudah didapatkan dan dianalisis. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah dengan triangulasi sumber.
8 Bab IV Hasil Penelitian Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran obyek penelitian yaitu gambaran mengenai sejarah berdirinya Kejaksaan Agung Republik Indonesia khususnya Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, hasil dari pelaksanaan penelitian ini yaitu arus komunikasi yang terdapat di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah komunikasi vertikal, horizontal serta komunikasi diagonal, di dalam Bidang tersebut, komunikasi organisasi diangap penting oleh pegawai yang berada di dalamnya, dan juga adanya kerjasama di dalam Bidang tersebut. Kemudian di dalam Bab ini, terdapat pula penyajian dan analisis data hingga pembahasan dari hasil penelitian yang ditemukan. Bab V Penutup Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian. Dimana kesimpulan yang didapat adalah arus komunikasi organisasi di dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia berjalan dengan cukup baik. Dalam proses berlangsungnya komunikasi organisasi di dalam Bidang tersebut terdapat adanya faktor pendukung yang dapat membantu jalannya arus komunikasi organisasi. Namun, adapula faktor penghambat yang menjadi kendala dalam keberlangsungan arus komunikasi organisasi dalam Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian saran yang berupa saran akademis, praktis dan kesosialan.
