Hamdani Sukarno Darmadi's

Hamdani Sukarno Darmadi's

BAB I PENDAHULUAN A. Analisis Situasi

BAB I PENDAHULUAN A. Analisis Situasi
Read more
BAB 1 PENDAHULUAN. tari, desain, televisi, film, cerita, puisi, lagu, lukisan, patung, dan foto merupakan

BAB 1 PENDAHULUAN. tari, desain, televisi, film, cerita, puisi, lagu, lukisan, patung, dan foto merupakan
Read more
2045: PSSI Menuju Organisasi Unggul

2045: PSSI Menuju Organisasi Unggul
Read more
METODE AGGREGATE COST PADA PREMI PENSIUN UNTUK KASUS MULTIPLE DECREMENT

METODE AGGREGATE COST PADA PREMI PENSIUN UNTUK KASUS MULTIPLE DECREMENT
Read more
Indikator Pencapaian. Jenis Tagihan. Kompetensi

Indikator Pencapaian. Jenis Tagihan. Kompetensi
Read more
PRO DAN KONTRA PENATAAN WILAYAH PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG

PRO DAN KONTRA PENATAAN WILAYAH PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG
Read more
II. TINJAUAN PUSTAKA. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang

II. TINJAUAN PUSTAKA. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang
Read more
Survei Upah Sektor Industri Pertambangan dan Perhotelan, 1997

Survei Upah Sektor Industri Pertambangan dan Perhotelan, 1997
Read more
BAB II KAJIAN PUSTAKA. kemampuan seseorang yang bervariasi. Menurut Singer (dalam Rustanti

BAB II KAJIAN PUSTAKA. kemampuan seseorang yang bervariasi. Menurut Singer (dalam Rustanti
Read more
The ForesQue TB Simatupang Jakarta Selatan

The ForesQue TB Simatupang Jakarta Selatan
Read more
E.D.K. Marhaen, C.S. Utama, B.I.M. Tampoebolon Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang

E.D.K. Marhaen, C.S. Utama, B.I.M. Tampoebolon Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang
Read more
Emalfida Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Biologi Universitas Syiah Kuala

Emalfida Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Biologi Universitas Syiah Kuala
Read more
PERTEMUAN VIII-IX SILOGISME KATEGORIS

PERTEMUAN VIII-IX SILOGISME KATEGORIS
Read more
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
Read more
ADOPSI TEKNOLOGI PENGENDALIAN PENYAKIT SURRA OLEH PETERNAK KUDA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR

ADOPSI TEKNOLOGI PENGENDALIAN PENYAKIT SURRA OLEH PETERNAK KUDA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR
Read more
BAB III METODE PENELITIAN AKSI PARTISIPATIF. Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR)

BAB III METODE PENELITIAN AKSI PARTISIPATIF. Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR)
Read more
EFEKTIFITAS LATIHAN SENAM AEROBIK UNTUK MEREDUKSI KONSENTRASI LEMAK TUBUH Asep Suryana Abdurrahmat Pengajar Universitas Negeri Gorontalo

EFEKTIFITAS LATIHAN SENAM AEROBIK UNTUK MEREDUKSI KONSENTRASI LEMAK TUBUH Asep Suryana Abdurrahmat Pengajar Universitas Negeri Gorontalo
Read more
NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG

NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG
Read more
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN IBU HAMIL BERESIKO DI PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN SEMARANG TAHUN 2015

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN IBU HAMIL BERESIKO DI PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN SEMARANG TAHUN 2015
Read more
PENINGKATAN EFEKTIVITAS INSPEKSI TERHADAP PENGGUNAAN ZAT RADIOAKTIF UNTUK KEGIATAN WELL LOGGING

PENINGKATAN EFEKTIVITAS INSPEKSI TERHADAP PENGGUNAAN ZAT RADIOAKTIF UNTUK KEGIATAN WELL LOGGING
Read more
BAB II LANDASAN KEPAILITAN DAN PENGADILAN NIAGA

BAB II LANDASAN KEPAILITAN DAN PENGADILAN NIAGA
Read more
BISAKAH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER MENJADI INSTRUMEN YANG EFEKTIF UNTUK STABILISASI EKONOMI PERTANIAN? Abdullah Usman 1, Netti Tinaprilla 2

BISAKAH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER MENJADI INSTRUMEN YANG EFEKTIF UNTUK STABILISASI EKONOMI PERTANIAN? Abdullah Usman 1, Netti Tinaprilla 2
Read more
SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam Prodi Tadris Kimia

SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam Prodi Tadris Kimia
Read more
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENATA ANESTESI

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENATA ANESTESI
Read more