ATAU MESIN

2013, No.92

14

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN PERALATAN DAN/ATAU MESIN

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN PERALATAN DAN/ATAU MESIN BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Perencanaan Pemberian Bantuan C. Serah Terima PPK atas Pengadaan Peralatan dan/atau Mesin

BAB II

MEKANISME

PENYERAHAN

BANTUAN

PERALATAN

DAN/ATAU

MESIN A. Mekanisme Penyerahan ke Pemda, BUMN, Perusahaan Industri yang Berbentuk Badan Hukum, dan Instansi Lain 1. Serah Terima Operasional 2. Penetapan Status Penggunaan BMN 3. Serah Terima Kepemilikan kepada Pemda, BUMN, Perusahaan Industri yang Berbentuk Badan Hukum, dan Instansi Lain B.

Prosedur Serah Terima Kepemilikan atas Bantuan Peralatan dan/atau Mesin 2. Penyerahan BMN ke Pemerintah Daerah a. BMN yang berasal dari Belanja Barang pada Anggaran 019/APBN-P b. BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan (TP) c. BMN yang berasal dari Dana Dekon/TP sebelum Tahun Anggaran 2011 d. BMN yang berasal dari Dana Dekon/TP setelah Tahun Anggaran 2011 e. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

www.djpp.depkumham.go.id

15

2013, No.92

3. Penyerahan ke BUMN dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Berasal dari Belanja Modal Anggaran 019/APBN-P 4. Penyerahan dalam rangka Dioperasionalkan oleh Pihak Lain dalam Menjalankan Pelayanan Umum Sesuai Tugas dan Fungsi Kementerian Perindustrian 5. Penyerahan ke Instansi Lain dalam rangka Alih Status

BAB III

PENATAUSAHAAN BANTUAN PERALATAN DAN/ATAU MESIN A.

Pencatatan Bantuan Peralatan dan/atau Mesin yang Diserahkan ke Pemda, BUMN, Perusahaan Industri yang Berbentuk Badan Hukum atau Instansi Lain 1. Bila berasal dari Belanja Barang Non Operasional/ Bagian Anggaran 19 2. Bila berasal dari MAK Belanja Modal Bagian Anggaran 19 3. Bila berasal dari PHLN 4. Bila berasal dari Dana Tugas Pembantuan

B.

Penghapusan Peralatan dan/atau Mesin

C.

Tabel Penatausahaan Bantuan Peralatan dan/atau Mesin

LAMPIRAN: Lampiran 1

Prosedur

Hibah

Pada

Pengguna

Barang

di

Lingkungan

Kementerian Perindustrian Dana APBN Anggaran 19/PHLN Lampiran 2

Prosedur

Hibah

Pada

Pengguna

Barang

di

Lingkungan

Kementerian Perindustrian Dana Dekon/TP Sebelum Tahun Anggaran 2011 Lampiran 3

Prosedur

Hibah

Pada

Pengguna

Barang/Eselon

I/Kuasa

Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Perindustrian


2013, No.92

16

Dana

Dekon/TP

Setelah

Tahun

Anggaran

2011

(BMN Dihasilkan dari Kegiatan Fisik Lain)

Lampiran 4

Prosedur

Hibah

Pada

Pengguna

Barang/Eselon

I/Kuasa

Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Perindustrian Dana

Dekon/TP

Setelah

Tahun

Anggaran

2011

(BMN Dihasilkan dari Kegiatan Fisik) Lampiran 5

Prosedur Pengajuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Pada Pengguna Barang

Lampiran 6

Prosedur

Peralatan

dan/atau

Mesin

(BMN)

yang

Dioperasionalkan Pihak Lain Pada Pengguna Barang/Eselon I/Kuasa

Pengguna

Barang

di

Lingkungan

Kementerian

Perindustrian Lampiran 7

Prosedur BMN yang Dialihstatuskan ke Instansi Lain oleh Pengguna

Barang/Eselon

I/Kuasa

Pengguna

Barang

di Lingkungan Kementerian Perindustrian

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT


17

2013, No.92

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Dalam rangka merangsang pertumbuhan rumpun industri yang sehat dan kuat

melalui pengembangan rantai pertambahan nilai, penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal, dan penyediaan sarana bagi peningkatan kapasitas produksi, perlu strategi pembangunan industri melalui Program Peningkatan Kemampuan Industri Lokal. Program tersebut dilaksanakan untuk mendukung program Industri Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster industri Prioritas 2010-2014. Dalam hal ini. Program

Peningkatan

Kemampuan

Industri

Lokal

dilaksanakan

melalui

pemberian bantuan peralatan dan atau mesin. Pemberian Bantuan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan industri nasional, oleh karena itu perlu dibuat pedoman pemberian

bantuan Barang Milik Negara (BMN) dari unit kerja di

lingkungan kementerian. Pedoman Pemberian Bantuan Peralatan dan/atau Mesin ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, kepastian, dan keamanan bagi Satuan Kerja (satker) pemberi bantuan maupun Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan industri yang berbentuk badan hukum, dan instansi lain. B. Perencanaan Pemberian Bantuan Rencana pengadaan peralatan dan/atau mesin yang akan diserahkan kepada Pemda, BUMN, perusahaan industri yang berbentuk badan hukum, dan instansi lain harus dimulai sejak penyusunan RKA-KL yang terdokumentasi dalam dokumen perencanaan. Dalam proses perencanaan pemberian Bantuan Mesin atau Peralatan, perlu diperhatikan hal berikut: 1. Dalam TOR perlu ditegaskan bahwa pengadaan peralatan dan/atau mesin tersebut tujuannya akan diserahkan ke pihak lain dan harus dicantumkan penyerahan peralatan dan/atau mesin diselesaikan dalam tahun berjalan.


2013, No.92

18

2. Peralatan dan atau Mesin yang diserahkan ke pihak lain tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) 3. Sumber dana dapat berasal dari bagian anggaran 019/ APBN (Kementerian Perindustrian), atau Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). 4. Akun yang digunakan adalah Belanja Barang (526) atau Belanja Modal (53). 5. BMN yang tujuan semula direncanakan akan diserahkan ke Pemda, maka menggunakan Akun Belanja Barang (526). 6. BMN yang tujuan semula direncanakan akan diserahkan ke BUMN, maka menggunakan Akun Belanja Modal (53) 7. BMN yang akan diserahkan kepada instansi lain menggunakan Akun Belanja Modal (53) 8. BMN yang dioperasikan kepada perusahaan industri yang berbentuk badan hukum (termasuk BUMN) menggunakan Akun Belanja Modal (53) C.

Serah Terima PPK atas Pengadaan Peralatan dan/atau Mesin 1. Peralatan dan/atau Mesin yang Diadakan oleh Satker Pusat Pejabat

Pembuat

pelaksanaan

Komitmen

pengadaan

Ditjen/Sekretaris

(PPK)

barang

Badan/Kepala

menyampaikan dan

jasa

Biro/Kepala

laporan

kepada Pusat

di

hasil

Sekretaris lingkungan

Sekretariat Jenderal dengan melampirkan dokumen berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak penyedia barang berikut dokumen kontrak/SPK dan lampiran kontrak/SPK, dengan tembusan kepada Sekretaris

Jenderal/Inspektur

Jenderal/

Direktur

Jenderal/Kepala

Badan. 2. Peralatan dan/atau Mesin

yang Diadakan oleh Unit Pelaksana Teknis

(UPT) dan Unit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Pejabat

Pembuat

Komitmen

(PPK)

menyampaikan

laporan

hasil

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya KPA menyampaikan laporan selesainya


19

2013, No.92

kegiatan pengadaan mesin peralatan kepada Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Kepala Biro/Direktur Teknis pada Ditjen/Kepala Pusat yang khusus menangani pengelolaan BMN dengan melampirkan dokumen berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak penyedia jasa berikut dokumen kontrak/SPK dan lampiran kontrak/SPK, dengan tembusan

kepada

Sekretaris

Jenderal/Inspektur

Jenderal/Direktur

Jenderal/Kepala Badan.


2013, No.92

20

BAB II MEKANISME PENYERAHAN BANTUAN PERALATAN DAN/ATAU MESIN A.

Mekanisme Penyerahan ke Pemda, BUMN, Perusahaan Industri yang Berbentuk Badan Hukum, dan Instansi Lain Mekanisme penyerahan bantuan peralatan dan/atau mesin kepada Pemda,

BUMN, perusahaan industri yang berbentuk badan hukum, dan Instansi Lain, terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu: 1. Serah Terima Operasional; 2. Penetapan Status Penggunaan; dan 3. Serah Terima Kepemilikan 1. Serah Terima Operasional Serah

terima

operasional

dari

Satker

kepada

Pemda,

BUMN,

perusahaan industri yang berbentuk badan hukum, dan Instansi lain, dilaksanakan dengan langkah kerja sebagai berikut: a. Sekretaris

Ditjen/Sekretaris

Badan

setelah

menerima

usulan

pemindahtanganan, segera melaksanakan koordinasi dengan Biro yang menangani pengelolaan BMN dan Pejabat Eselon II/Direktur Teknis pada Ditjen/Kepala Pusat pada Badan terkait untuk membentuk Tim Internal yang melakukan penelitian administrasi dan teknis dari hasil kegiatan belanja modal, belanja barang, atau PHLN dalam rangka pelaksanaan serah terima operasional dan persiapan pengusulan hibah, penyertaan modal pemerintah pusat, dioperasionalkan pihak lain dan alih status. b. Penelitian administrasi dan teknis tersebut dilakukan sebelum masa pemeliharaan/perawatan yang menjadi kewajiban penyedia barang/jasa berakhir.

Hal

ini

bertujuan

agar

apabila

ditemukan

adanya

kekurangan/kerusakan, perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan, dan masih bisa ditindaklanjuti oleh penyedia barang/jasa.


21

2013, No.92

c. Tugas Tim Internal penelitian administrasi dan teknis mengacu kepada Pasal 6 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/4/2011 atau perubahannya. d. Apabila berdasarkan berita acara hasil penelitian administrasi dan teknis tersebut ditemukan adanya kerusakan/kekurangan, maka penyedia barang/jasa wajib memperbaiki dan melengkapi kekurangan dimaksud. Sedangkan apabila tidak ditemukan adanya kerusakan/kekurangan, maka dapat dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) beserta daftar barang dari hasil kegiatan belanja modal, barang, atau PHLN. e. Penandatanganan BASTO dilakukan oleh Pihak Pertama sebagai pihak yang menyerahkan bantuan yaitu Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani berita acara tersebut seperti Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan dengan Pihak Kedua sebagai pihak yang menerima bantuan yaitu

Pemda, BUMN, perusahaan industri yang

berbentuk badan hukum atau Instansi lain. f.

Dalam waktu 1 (satu) minggu setelah serah terima operasional selesai dilaksanakan, Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan wajib melaporkan pelaksanaan serah terima hasil kegiatan kepada Menteri Perindustrian dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal/Kepala Badan, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Umum, Pejabat Eselon II, Direktur Teknis terkait, Pejabat Eselon III di lingkungan Ditjen/Badan/Biro yang khusus menangani BMN.

g. Setelah dilakukan serah terima operasional kepada Pemda, BUMN, perusahaan industri yang berbentuk badan hukum, atau Instansi lain, selanjutnya Direktur Teknis/Kepala Pusat menyimpan seluruh dokumen yang menyangkut hasil kegiatan belanja modal, belanja barang, atau PHLN dan BASTO. h. Atas dasar BASTO, dibuat usulan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen pendukung.


2013, No.92

22

2. Penetapan Status Penggunaan BMN a. Seluruh BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk diserahkan kepada pihak lain harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan), kecuali BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang pengadaannya setelah tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010. b. BMN yang diserahkan kepada pihak lain tersebut adalah dalam rangka penyertaan modal pemerintah pusat, dihibahkan, dioperasionalkan oleh pihak lain, serta dialihkan status penggunaannya kepada Instansi Lain. c. Batas nominal bantuan peralatan dan/atau mesin yang diajukan penetapan statusnya mengacu kepada Pasal 7 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/ PER/4/2011 atau perubahannya. d. Terhadap

BMN

yang

akan

diserahkan

melalui

Penyertaan

Modal

Pemerintah Pusat, terlebih dahulu diaudit oleh Aparat Pengawasan Fungsional sebelum diusulkan penetapan status penggunaannya Tata Cara Pengajuan Usul Penetapan Status Penggunaan BMN dalam rangka Hibah, penyertaan modal pemerintah pusat, pengalihan status, dan dioperasionalkan pihak lain, mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 dan

Peraturan

Menteri Perindustrian

Nomor 43/M-

IND/PER/4/2011 atau perubahannya. 3. Serah Terima Kepemilikan kepada Pemda, BUMN, Perusahaan Industri yang Berbentuk Badan Hukum, dan Instansi lain Serah terima operasional belum merupakan serah terima kepemilikan. Serah terima kepemilikan baru dapat dilaksanakan bila: a. Penetapan

status

penggunaan

sudah

disetujui

oleh

Kementerian

Keuangan.


23

2013, No.92

b. Setelah adanya persetujuan hibah dari Kementerian Keuangan

dan

Keputusan Penghapusan dari Menteri Perindustrian untuk hibah kepada Pemda. c. Setelah adanya Peraturan Pemerintah dan Keputusan Penghapusan dari Menteri Perindustrian untuk Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada BUMN. d. Setelah adanya Keputusan penetapan Status penggunaan BMN untuk dioperasionalkan

pihak

lain

untuk

menunjang

tugas

dan

fungsi

Kementerian Perindustrian dari Kementerian Keuangan dan Keputusan Penunjukan

Pengoperasian

dari

Menteri

Perindustrian

kepada

Perusahaan industri yang berbentuk badan hukum termasuk BUMN. e. Setelah adanya surat persetujuan Alih status dari Kementerian Keuangan dan Keputusan Penghapusan dari Menteri Perindustrian untuk alih status kepada Instansi lain. B.

Prosedur Serah Terima Kepemilikan atas Bantuan Peralatan dan/atau Mesin Dalam rangka serah terima kepemilikan kepada Pemda, BUMN, Perusahaan

industri yang berbentuk badan hukum, atau Instansi lain, prosedur penyerahan bantuan mesin atau peralatan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Penyerahan BMN ke Pemerintah Daerah a. BMN yang berasal dari Belanja Barang pada Anggaran 019/APBN-P Penyerahan BMN kepada Pemda yang berasal dari Anggaran 019/APBN-P dengan menggunakan Belanja Barang dilakukan melalui prosedur Hibah sesuai

Peraturan Menteri

Keuangan

Nomor

96/PMK.06/2007

dan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/4/2011 atau perubahannya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nilai BMN yang dihibahkan didasarkan pada realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran yang bersangkutan.


2013, No.92

24

2) Batasan nilai untuk pengusulan hibah BMN mengacu pada Pasal 7 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/ PER/4/2011 atau perubahannya. 3) Hibah atas BMN yang sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan, tidak memerlukan persetujuan DPR. 4) Tidak perlu dilakukan audit oleh Aparat Pengawasan Fungsional. 5) BMN yang dihibahkan harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, atau tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain. 6) BMN yang diserahkan ke Pemda tersebut dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST). Dokumen Pendukung untuk usulan Hibah kepada Pengelola Barang adalah : 1) Pertimbangan/alasan; 2) Bukti dokumen kepemilikan/Kartu Identitas Barang; 3) Penetapan Status Penggunaan; 4) SK Pembentukan Tim Internal dalam rangka Hibah; 5) Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari Penerima Hibah; dan 6) Hasil Kajian Tim Internal. b. BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Mekanisme Penyerahan ke Pemda yang berasal dari dana TP terdapat 2 (dua) perlakuan, yaitu : 1) Terhadap BMN yang berasal dari dana Dekon/TP sebelum tahun anggaran

2011,

berlaku

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

125/PMK.06/2011. 2) Terhadap BMN yang berasal dari dana Dekon/TP setelah tahun anggaran

2011,

berlaku

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

248/PMK.07/2010. c. BMN yang berasal dari Dana Dekon/TP sebelum Tahun Anggaran 2011


25

2013, No.92

Penyerahan BMN kepada Pemda yang berasal dari dana Dekon/TP sebelum tahun anggaran 2011, dilakukan melalui prosedur hibah yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Hibah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan. 2) Bila

BMN

yang

akan

dihibahkan

memililki

nilai

di

atas

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), persetujuan hibah diberikan oleh Kementerian Keuangan setelah mendapat persetujuan Presiden. 3) Usulan hibah BMN Dekon/TP harus disertai dengan data pendukung. 4) Tidak perlu diaudit oleh Aparat Pengawasan Fungsional. 5) Setelah

mendapat

surat

persetujuan

hibah

dari

Kementerian

Keuangan, menjadi dasar untuk melakukan serah terima barang dengan penerima hibah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan hibah diterbitkan, dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BAST). 6) Penandatanganan BAST dilakukan oleh Pihak Pertama sebagai pihak yang menyerahkan bantuan yaitu Kepala Satker atau PPK atau Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Berita Acara tersebut seperti Sekretaris Ditjen/Badan dengan Pihak Kedua sebagai pihak yang menerima bantuan yaitu Pemda. d. BMN yang berasal dari Dana Dekon/TP setelah Tahun Anggaran 2011 Penyerahan BMN yang berasal dari dana Dekon/TP setelah tahun anggaran 2011 kepada Pemda dilakukan melalui prosedur hibah yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) BMN yang dihasilkan dari kegiatan fisik lain a) BMN dihasilkan dari kegiatan fisik lain diserahkan oleh Satker yang menyerahkan kepada Pemerintahan Daerah c.q SKPD


2013, No.92

26

pelaksana tugas Pembantuan dengan Berita Acara Serah Terima paling lambat 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang. b) Berdasarkan BAST, SKPD penerima wajib menatausahakan dan melaporkan pada neraca Pemerintah Daerah. c) Kepala Satker melaporkan serah terima barang kepada Menteri Keuangan c.q DJKN dengan melampirkan BAST. d) Dalam hal Kementerian Perindustrian tidak menyerahkan, maka BMN tersebut direklasifikasi menjadi aset tetap pada Kementerian Perindustrian. 2) BMN yang berasal dari kegiatan fisik a) Aset Tetap berasal dari kegiatan fisik dihibahkan oleh Satker yang menyerahkan kepada Pemerintahan Daerah c.q SKPD pelaksana Tugas Pembantuan sepanjang pihak Kementerian Perindustrian bermaksud menyerahkan BMN yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan dan Pemerintah Daerah menyatakan kesediaannya untuk menerima aset tetap dimaksud yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah. b) Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan dan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah sebagaimana dimaksud diterbitkan sebelum

disampaikannya

surat

Keputusan

Menteri

tentang

penugasan atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah. c) Permohonan persetujuan hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus diajukan oleh menteri paling lama 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang. d) Satker yang menyerahkan melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan


27

2013, No.92

Direktorat Jenderal Anggaran dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima. e) Dalam hal SKPD tidak bersedia menerima BMN sebagaimana dimaksud maka BMN yang dimaksud tetap dicatat sebagai aset tetap pada Kementerian Perindustrian. Prosedur

Hibah

sesuai

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

96/PMK.06/2007 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/MIND/PER/4/2011 atau perubahannya. Dokumen Pendukung untuk pengusulan hibah kepada Pengelola Barang: 1) Rincian barang yang akan dihibahkan termasuk tahun perolehan, identitas/spesifikasi, nilai buku, lokasi, peruntukan barang; 2) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak tak bersyarat dari satker yang menyerahkan atas kebenaran materiil mengenai BMN Dekon/TP; 3) Data calon penerima hibah; 4) Surat pernyataan kesediaan menghibahkan BMN Dekon/TP dari satker yang menyerahkan; dan 5) Surat pernyataan kesediaan menerima hibah BMN Dekon/TP dari Pemda dan/atau berita acara serah terima barang dalam hal BMN Dekon/TP sudah diserahoperasikan kepada Pemda. e. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bantuan peralatan dan/atau mesin kepada Pemda tersebut dapat yang berasal

dari

PHLN

yang

menjadi

bagian

dari

DIPA

Kementerian

Perindustrian atau langsung diberikan oleh Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri kepada Pemda. BMN tersebut perlu pengesahan/diregistrasi ke Ditjen Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan dengan prosedur

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

191/PMK.05/2011. Bila peralatan dan mesin yang didanai dari PHLN yang menjadi bagian DIPA Kementerian Perindustrian maka berlaku ketentuan dan prosedur Hibah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 dan


2013, No.92

28

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/4/2011 atau perubahannya. Namun bila peralatan dan mesin yang diserahkan ke Pemda tersebut diterushibahkan

dari Pemberi Pinjaman/Hibah

Luar Negeri, maka

Kementerian Perindustrian perlu melakukan langkah sebagai berikut: 1) Satker terkait, melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, meminta seluruh dokumen pengadaan/ kepemilikan serta dokumen pendukung lainnya dari Kementerian Keuangan cq Ditjen PU dan surat penetapan penggunaan BMN tersebut. 2) Selanjutnya, melakukan prosedur hibah ke Pemda sebagaimana dimaksud

dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

96/PMK.06/2007 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/MIND/PER/4/2011 atau perubahannya.

2. Penyerahan ke BUMN dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Berasal dari Belanja Modal Anggaran 019/APBN-P Penyerahan

BMN

Anggaran

019/APBN-P/PHLN

ke

BUMN

dengan

menggunakan Belanja Modal dilakukan melalui prosedur penyertaan modal pemerintah pusat (PMN), sesuai Peraturan 96/PMK.06/2007 dan

Peraturan

Menteri Keuangan

Menteri Perindustrian

Nomor

Nomor 43/M-

IND/PER/4/2011 atau perubahannya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengajuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tersebut dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan status penggunaannya oleh Kementerian Keuangan. b. Batasan nilai untuk pengusulan Penyertaan Modal Pemerintah mengacu pada

Pasal

7

Peraturan

Menteri

Perindustrian

Nomor

43/M-

IND/PER/4/2011 atau perubahannya. c. Dalam hal pengajuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tersebut dilakukan setelah batas waktu tersebut, BUMN penerima/calon penerima


29

2013, No.92

penyertaan modal dimaksud dikenakan sewa penggunaan BMN terhitung sejak tanggal penetapan status penggunaannya. d. BMN yang disertakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dinilai berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran. e. Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah pusat atas BMN, terlebih dahulu harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional pemerintah untuk menentukan kewajaran BMN yang akan disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah pusat dibandingkan realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran. f.

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan penyertaan modal pemerintah pusat dibebankan pada penerima penyertaan modal pemerintah pusat.

g. Melakukan persiapan penyertaan modal pemerintah pusat yaitu: 1) Menyiapkan

kelengkapan

data administrasi

sekurang-kurangnya

meliputi KIB dan daftar barang yang diusulkan serta Surat penetapan status penggunaan BMN. 2) Menyiapkan Surat usulan penyertaan modal pemerintah pusat untuk diajukan oleh Menteri Perindustrian/ Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian kepada Menteri Keuangan, Kepala Kanwil KN/Kepala KPKNL sesuai batasan nilai sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/4/2011 atau perubahannya, dengan disertai dokumen pendukung. 3) Bila

usulan

Rancangan

disetujui, Peraturan

Kementerian Pemerintah

Keuangan

tentang

mengajukan

penyertaan

modal

pemerintah kepada Presiden untuk ditetapkan. h. Setelah Peraturan Pemerintah Penyertaan Modal Pemerintah Pusat ditetapkan, Kepala Satker melakukan serah terima barang dengan penerima penyertaan modal pemerintah pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).


2013, No.92

i.

30

Berdasarkan BAST, satker melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna

setelah

Pengguna

Barang

menerbitkan

keputusan

penghapusan BMN. j.

Kepala Satker menyampaikan laporan kepada Kementerian Keuangan disertai dengan BAST dan keputusan penghapusan.

k. Berdasarkan laporan tersebut, Kementerian Keuangan menghapuskan dari

Daftar

Barang

Milik

Negara

dengan

menerbitkan

keputusan

penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara. Dokumen Pendukung untuk pengusulan penyertaan modal pemerintah pusat:: a. Pertimbangan/alasan; b. Bukti dokumen kepemilikan/Kartu Identitas Barang; c. Daftar barang yang diusulkan dengan sekurang-kurangnya; memuat jenis, jumlah, kondisi, harga dan tahun perolehan; d. Hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional; e. Penetapan Status Penggunaan; f.

SK

Pembentukan

Tim

Internal

dalam

rangka

penyertaan

modal

pemerintah pusat; g. Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari Penerima penyertaan modal pemerintah pusat (pemegang saham atau instansi yg berkompeten mewakili pemegang saham); h. Laporan

Keuangan

Penerima

penyertaan

modal

pemerintah

pusat

(audited) selama 5 tahun terakhir; i.

Hasil Kajian Tim Internal; dan

j.

Perhitungan kuantitatif kontribusi melalui mekanisme penyertaan modal pemerintah pusat apabila dibandingkan dengan bentuk pemanfaatan lain.


31

3. Penyerahan

dalam

rangka

Dioperasionalkan

2013, No.92

oleh

Pihak

Lain

dalam

Menjalankan Pelayanan Umum Sesuai Tugas dan Fungsi Kementerian Perindustrian BMN dapat ditetapkan status penggunaanya untuk dioperasionalkan oleh pihak lain dalam menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Yang dimaksud pihak lain adalah koperasi, BUMN, dan Perusahaan industri yang berbentuk badan hukum. Dalam rangka penyerahan untuk dioperasionalkan pihak lain tersebut, BMN tersebut terlebih dahulu ditetapkan status penggunaannya di Kementerian Perindustrian. Setelah itu diusulkan penetapan status penggunaan untuk dioperasionalkan pihak lain. Setelah surat penetapan untuk dioperasionalkan terbit, Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Barang harus membuat Perjanjian Kerjasama Pengoperasian. Jangka waktu kerjasama pengoperasian dengan pihak lain selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Dalam perjanjian kerjasama operasi tersebut pihak lain dapat memungut biaya kepada pihak ketiga atas pelayanan umum yang diberikan sebesar biaya yang dibutuhkan untuk menutup biaya pemeliharaan BMN tersebut. Besaran uang yang dipungut dari pihak ketiga ditetapkan oleh Menteri Perindustrian selaku Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. Apabila terdapat margin yang berasal dari pendapatan pelayanan umum setelah dikurangi biaya pemeliharaan, maka margin tersebut harus disetorkan ke Kas Negara. Tata cara penetapan status penggunaan BMN yang dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian sebagai berikut: a.

Tahap Persiapan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyeselaikan dokumen kepemilikan atas BMN yang pengadaannya atas beban APBN atau perolehan lain yang sah.


2013, No.92

b.

32

Tahap Pengajuan Usul Pengguna Barang mengajukan permintaan status penggunaan BMN yang akan dioperasionalkan oleh pihak lain kepada Menteri Keuangan disertai penjelasan dan pertimbangan dengan melampirkan dokumen kepemilikan atau BAST.

c.

Tahap Penetapan Status Penggunaan Pengguna Barang menerima Keputusan Penetapan status penggunaan BMN yang akan dioperasikan oleh pihak lain dari Kementerian Keuangan

Dalam penetapan Status Penggunaan BMN yang dioperasonalkan pihak lain, Pengguna Barang perlu menindaklanjuti Surat Keputusan penetapan Status penggunaan BMN dari Kementerian Keuangan tersebut dengan membuat: a.

Keputusan Penunjukan Pengoperasian

b.

Berita acara Serah Terima Pengoperasian BMN

c.

Membuat Perjanjian Kerja Sama

Bila BMN yang telah ditetapkan status penggunaan untuk dioperasionalkan pihak lain, akan dioperasionalkan oleh pihak lainnya lagi, maka pelaksanaan pengalih-operasian tersebut harus dilaporkan dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Bila BMN yang telah ditetapkan status penggunaan untuk dioperasikan perusahaan industri yang berbentuk badan hukum, kemudiaan akan digunakan kembali oleh Kementerian Perindustrian, maka harus dimintakan persetujuan kembali untuk penetapan status penggunaan kepada Menteri Keuangan. Pengguna barang harus menyimpan asli/fotocopy dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya disatukan dengan asli keputusan penetapan status penggunaan. Dokumen

Pendukung

untuk

Pengusulan

status

penggunaan

untuk

dioperasionalkan pihak lain kepada Pengelola barang: a.

Penjelasan dan pertimbangan;

b.

Dokumen kepemilikan;

c.

BAST antara Penyedia Barang dengan PPK; dan


33

d.

2013, No.92

Keputusan Penetapan status Penggunaan BMN.

4. Penyerahan ke Instansi Lain dalam rangka Alih Status Dalam rangka optimalisasi BMN sesuai dengan tugas dan fungsi, Pengguna Barang dapat mengalihkan status penggunaan dari Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian kepada Instansi lain. Tata cara alih status BMN dari Satker Kementerian Perindustrian kepada Instansi lain, sebagai berikut: a. Tahap Pengajuan Usul: 1) Satker/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul alih status kepada Pengguna

Barang/Menteri

Perindustrian

disertai

penjelasan,

pertimbangan dan dokumen pendukung serta dokumen kepemilikan. 2) Pengguna Barang meneliti usulan alih status. 3) Pengguna Barang mengajukan usulan alih status tersebut kepada Pengelola

Barang/Menteri

Keuangan

disertai

penjelasan

dan

pertimbangan, keputusan penetapan status penggunaan serta surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan BMN dari Instansi lain sebagai calon Pengguna barang baru. b. Tahap Persetujuan Satker

Kementerian

Perindustrian

sebagai Pengguna Barang lama

menerima Surat Persetujuan Alih status dari Menteri Keuangan, setelah Kementerian Keuangan melakukan penelitian usulan pengalihan tersebut termasuk melakukan peninjauan lapangan bila diperlukan. Instansi lain sebagai

pengguna

barang

baru

mendapatkan

tembusan

Surat

Persetujuan Alih status tersebut. Atas

dasar

Surat

Persetujuan

Alih

status

tersebut,

Kementerian

Perindustrian sebagai pengguna barang lama membuat keputusan penghapusan BMN dari daftar barang pengguna. c. Tahap Serah Terima Satker

kementerian

Perindustrian

sebagai

Pengguna

barang

lama

melakukan serah terima kepada Instansi lain sebagai pengguna barang


2013, No.92

34

baru yang dituangkan dalam BAST, paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan diterbitkan dan dilaporkan kepada Pengelola Barang. Dokumen pendukung untuk pengajuan Alih Status Penggunaan kepada Pengelola Barang: a. Penjelasan dan pertimbangan; b. Dokumen kepemilikan; c. BAST antara Penyedia Barang dengan PPK; d. Keputusan penetapan status penggunaan; dan e. Surat

pernyataan

kesediaan

menerima

pengalihan

BMN

dari

Kementerian/Lembaga sebagai calon Pengguna barang baru.


35

2013, No.92

BAB III PENATAUSAHAAN BANTUAN PERALATAN DAN/ATAU MESIN A.

Pencatatan Bantuan Peralatan dan/atau Mesin yang Diserahkan ke Pemda, BUMN, Perusahaan Industri yang Berbentuk Badan Hukum atau Instansi Lain Pengadaan peralatan dan/atau mesin yang akan diserahkan ke pihak lain

harus

dicatat pada Satker yang mengelola DIPA bantuan tersebut, dengan

perlakuan akuntansi sebagai berikut: 1. Bila berasal dari Belanja Barang Non Operasional/ Bagian anggaran 19, maka: a. Mesin dan peralatan tersebut dicatat dalam akun Persediaan di Neraca sesuai BAST yang telah ditandatangani oleh Penyedia barang dan Satker yang mempunyai DIPA. b. Nilai persediaan berupa Mesin dan Peralatan tersebut dicatat sebesar: 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian sebesar nilai realisasi keuangan; 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan 3) Nilai wajar apabila diperoleh cara lain seperti donasi/rampasan. c. Pada akhir tahun buku, akun Persediaan tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan BAST dan Naskah Hibah yang telah dibuat. Bila seluruh bantuan tersebut telah dibuatkan BAST dan Naskah Hibahnya, maka nilai akun Persediaan di Neraca menjadi Nol. d. Kondisi ini harus diungkapkan secara lengkap dan jelas (Full Disclousure) dalam Catatan Atas Laporan Kuangan (CaLK). 2. Bila berasal dari MAK Belanja Modal Bagian Anggaran 19, maka: a. Peralatan dan atau mesin

tersebut dicatat dalam akun Aset Tetap

di

Neraca sesuai BAST yang telah ditandatangani oleh Penyedia barang dan


2013, No.92

36

Satker yang mempunyai DIPA, serta secara otomatis akan tercatat dalam Laporan BMN (setelah dilakukan rekonsiliasi). b. Nilai Aset Tetap dicatat sebesar nilai perolehan. Nilai perolehan adalah nilai realisasi keuangan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Proses pemindahtanganan melalui penyertaan modal pemerintah pusat, harus diungkapkan secara lengkap dan jelas (Full Disclousure) dalam Catatan Atas Laporan Kuangan (CaLK) dan catatan atas Laporan BMN. c. Bila Proses penyertaan modal pemerintah pusat telah selesai yaitu telah dibuat BAST dan SK Penghapusan, maka BMN tersebut dihapuskan dari Laporan BMN dan Neraca Satker. d. Untuk BMN yang dioperasionalkan pihak lain, BMN tetap tercatat di Satker Pemilik DIPA sebagai Aset Tetap namun didisclousure dalam CaLK dan Catatan atas Laporan BMN. e. Untuk BMN yang dialih statuskan ke Instansi lain tetap tercatat sebagai Aset tetap, dan dihapuskan dari Neraca dan Laporan BMN setelah terbit BAST Pengoperasian dan Surat Keputusan Penghapusan. 3. Bila berasal dari PHLN, maka: a. Peralatan

dan/atau

Mesin

pengesahan/diregistrasi

di

tersebut Ditjen

PU

dicatat

bila

sudah

Kementerian

mendapat

Keuangan

dan

mendapat status penggunaan oleh Kementerian Keuangan, maka Satker mencatat dalam Aset Tetap di Neraca sesuai dengan BAST atau cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. b. Proses

pemindahtanganan

dilakukan

melalui

proses

Hibah

atau

penyertaan modal pemerintah pusat, harus diungkapkan secara lengkap dan jelas (Full Disclousure) dalam Catatan Atas Laporan Kuangan (CaLK) dan catatan atas Laporan BMN


37

2013, No.92

c. Bila Proses Hibah atau penyertaan modal pemerintah pusat telah selesai, maka BMN tersebut dihapuskan dari catatan atau Neraca Satker (bila dicatat sebagai Aset tetap). 4. Bila berasal dari Dana Tugas Pembantuan, maka: a. BMN yang berasal dari kegiatan fisik dan menggunakan Belanja Modal, dicatat sebagai Aset tetap sebesar nilai realisasi anggaran. b. BMN yang dihasilkan dari kegiatan fisik lain yang berasal dari dana penunjang dan menggunakan Belanja Barang dicatat sebagai Persediaan sebesar nilai realisasi keuangan. c. Proses pemindahtanganan melalui proses Hibah,

harus diungkapkan

secara lengkap dan jelas (Full Disclousure) dalam Catatan Atas Laporan Kuangan

(CaLK) dan catatan atas Laporan BMN ( bila dicatat sebagai

aset tetap). d. Bila Proses Hibah telah selesai dengan diterbitkannya BAST dan naskah hibah maka BMN tersebut dihapuskan dari catatan atau Neraca Satker. B.

Penghapusan Peralatan dan/atau Mesin

1.

Berdasarkan persetujuan pemindahtanganan BMN dari Menteri Keuangan, Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan BMN

paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan

pemindahtanganan

BMN

ditandatangani

Menterian

Keuangan,

serta

melakukan penghapusan Peralatan dan/atau Mesin yang diserahkan ke pihak lain dimaksud dengan cara menghapuskannya dari Daftar Inventaris Barang. 2.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak serah terima disertai tembusan berita acara, naskah hibah dan keputusan penghapusan.

3.

Berdasarkan laporan tersebut, Kementerian Keuangan menghapuskan dari Daftar BMN, apabila barang tersebut ada dalam Daftar BMN.


2013, No.92

4.

38

Data kelengkapan usulan penghapusan, antara lain Surat Keputusan Panitia Penghapusan dan lampiran Surat Keputusan Panitia Penghapusan, Berita acara penelitian/penilaian barang, Daftar Barang terdiri dari No. urut,

No.

kode

barang,

pembuatan/perolehan,

Nama/jenis

jumlah/total,

barang,

kondisi

merek/tipe,

barang

(laporan

tahun kondisi

barang), No. KIB (fotocopy KIB), Foto asli barang serta Persetujuan Menteri Keuangan. C.

Tabel Penatausahaan Bantuan Peralatan dan/atau Mesin Berdasarkan uraian di atas, maka keterkaitan antara sumber dana,

penerima

bantuan,

mekanisme

penyerahan

bantuan

dan

perlakukan

akuntansinya pada Satker dapat dilihat pada tabel berikut: No. 1.

Sumber Dana

Penerima

Mekanisme

Bantuan

Penyerahan

Perlakuan Akuntansi

APBN (BA 019) Rupiah Murni - Belanja Modal

BUMN

PMN

Aset Tetap

Instansi lain

BAST Alih Status

Aset Tetap (transfer out)

Perusahaan

Dioperasionalkan

Aset tetap

industri yang

Pihak Ketiga

berbadan hukum/BUMN - Belanja Barang 2.

3.

Hibah

Persediaan

Tugas Pembantuan (TP) Mulai TA 2011 - Belanja Modal

Pemda

Hibah

Aset Tetap

- Belanja Barang

Pemda

BAST

Persediaan

BUMN

PMN

Aset Tetap

Pemda

Hibah

Aset Tetap

Pemda

Hibah

Aset Tetap/Calk

BUMN

PMN

AsetTetap/Calk

Pemda

Hibah

Aset Tetap/Calk

BUMN

PMN

Aset Tetap/Calk

Anggaran 99 Belanja Modal

4.

Pemda

PHLN - Pinjaman - Hibah


39

2013, No.92

Lampiran 1

Prosedur Hibah Pada Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Perindustrian Dana APBN Anggaran 19/PHLN


2013, No.92

40

Lampiran 2

Prosedur Hibah Pada Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Perindustrian Dana Dekon/TP Sebelum Tahun Anggaran 2011


41

2013, No.92

Lampiran 3

Prosedur Hibah Pada Pengguna Barang/Eselon I/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Perindustrian Dana Dekon/TP Setelah Tahun Anggaran 2011 (BMN Dihasilkan dari Kegiatan Fisik Lain)


2013, No.92

42

Lampiran 4

Prosedur Hibah Pada Pengguna Barang/Eselon I/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Perindustrian Dana Dekon/TP Setelah Tahun Anggaran 2011 (BMN Dihasilkan dari Kegiatan Fisik)


43

2013, No.92

Lampiran 5

Prosedur Pengajuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Pada Pengguna Barang


2013, No.92

44

Lampiran 6

Prosedur Peralatan dan/atau Mesin (BMN) yang Dioperasionalkan Pihak Lain Pada Pengguna Barang/

Eselon

I/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Perindustrian


45

2013, No.92

Lampiran 7

Prosedur BMN yang Dialihstatuskan ke Instansi Lain oleh Pengguna Barang/Eselon I/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Perindustrian


ATAU MESIN

Recommend Documents