GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2OI4 TENTANG TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka perwujudan sistem transportasi yang efektif, efisien, dan selaras dengan arahan pengembangan sektor transportasi di Provinsi Sumatera Utara, yang tertuang dalam dokumen Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), perlu disusun Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) sebagai pedoman rencana pengembangan sistem transportasi wilayah yang terpadu dengan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) yang disusun pada tingkat Kabupaten/Kota;
Mengingat
:
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tatar4n Transportasi Wilayah Provinsi Sumatera Utqt";
1.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repr.lblik Indonesia Nomor 11Og);
2.
Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasisnal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48441; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a+381;
-2Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaaa\ 6. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33,
5. Undang-Undang Nomor 38
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47AOl; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a722); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; 9. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2OO8 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA8 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a9l;
10.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Penerbangan {Lembaran Negara Reptlblik Indonesia Tahun 2OO9 Nsmor 1,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a9561;
Nomor 22 Tahun 2O09 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
11- U:rdang-Undang
Nornor 5O25);
t2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negq"ra Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l95O Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35271;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan lld,ara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2OOl tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOL Nomor L28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7461; t7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OO5 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik !4donesla Tahun 2095 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44891 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Atas Perafuran Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OO5 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5019); 15.
-318. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBTl;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2oo8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO8 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor aS33);
2A. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2AO9 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 50a8);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6L Tahun 2OOg tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Nomor 5070);
22. Feraturan
23.
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5086); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O1O tentang Kenavigasian (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5oe3);
24. Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OIO tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AlO Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OlI tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 2O Tahun 2O1O tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2All Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 52O8);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O11 tentang Angkutan
Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2071 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5199);
26. Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1 Nomor 6L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 522L); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OLl tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al1 Nomor 73, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 52291;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OI2 tentang Kendaraan {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 12O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5317);
-+29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2O|I-2A25;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31.
KM. 35 Tahun 2OO3 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 49 Tahun 2OO5 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
32. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan; 33. Peratur,an Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nornor
KM. 6 Tahun 2OIO tentang Cetak Biru
Pengembangan
Transportasi Penyeberang€rn Tahun 20 LO-2OSO;
34. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
35. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indsnesia Nomor KM. 15 Tahun 2OlO tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/ Multimoda Tahun
2O
1
O-2030;
36. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 43 Tahun 2OLL tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
37. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
38. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 68 Tahun 2O11 tentang Alur Pelayaran di Laut;
39. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 26 Tahun 2Ol2 tenta4g Penyelenggaraan A,ngkutan Penyeberangan;
4O. Peraturan Daerah Nomor L2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
4I. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
42.
2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AO8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6); Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
-5MEMUTUSKAN: MeNCtApKan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan eleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Sistem Transportasi Nasional yang selanjutnya disebut Sistranas adalah tatanan trasnportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi
melayani perpindahan orang dan/atau barang yang terus berkembang secara dinamis.
7. Tataran Transportasi Nasional yang selanjutnya disebut Tatranas adalah tatanan transportasi terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang antarsimpul atau kota nasional, dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya. 8. Tataran Transportasi Wilayah yang selanjutnya disebut Tatrawil adalah tatanan transportasi yang terorganisasi seeara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistern pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/ata.u barang antar simpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.
-69. Tataran Transportasi Lokal yang selanjutnya disebut Tatralok adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang antarsimpul atau kota lokal, dan dari simpul atau kota lokal ke simpul atau kota wilayah, dan simpul atau kota nasional terdekat atau sebaliknya, serta dalam kawasan perkotaan dan pedesaan.
BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Tatrawil meliputi pengaturan mengenai kebijakan, strategi dan program pengembangan prasarana dan sarana transportasi di wilayah.
BAB III TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH
Pasal 3 (1)
Tatrawil Provinsi Sumatera Utara merupakan panduan dalam penyelenggaraan transportasi di Provinsi Sumatera Utara bagi para pemangku kepentingan terkait.
(2)
Tatrawil Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari rencana pembangunan sektor perhubungan yang tertuang dalam Sistranas, yeilg terdiri dari : a. b. c. d.
Pendahuluan Pendekatan Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, dan Program Penutup
(3) Tatrawil Provinsi Sumatera Utara. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 4
Tatrauril Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berfungsi sebagai acuan bagr semua pihak terkait, dalam rangka penyusunan rencana kerja penyelenggaraan transportasi di wilayah provinsi, kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara.
-7
-
Pasal 5
Koordinasi pelaksanaan Tatrawil Provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Provinsi Sumatera Utara.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 2 Juli 2OL4 GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd. GATOT PUJO NUGROHO
Diundangkan di Medan pada tanggal 4 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ud. NURDIN LUBIS
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR?4
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2014 TANGGAL
2
JULT 2014
DAF"TAR ISI Hal
i
ISI.......... PENDAHULUAN... A. Latar Belakang B. Tujuan C. Pengertian....... D. SistemaLika...... BAB II. PENDEKATAN
DAFTAR BAB I.
1
1 1 1
4
A. Sistem Transportasi Nasional (sistranas) ......... B. Sistem Transportasi Nasional Pada Tataran Transportasi Nasional {Sistranas Pada Tatranas) ........... C. Sistem Transportasi Nasional Pada Tataran Transportasi Wilayah (sistranas Pada Tatrawil)
BAB
III.
VISI, MISI, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
IV.
8 9 10 10
Visi.... B. Misi.... C. Kebijakan........ D. Strategi E. Program
10 10 10
PENUTUP
38
A.
BAB
5 5
10
Gambar 1.
Interaksi Perwujudan Sistranas........
Lampiran I
Peta Provinsi Sumatera Utara Pada Pulau Sumatera
Lampiran II
Peta Jaringan Pelayanan Transportasi di Provinsi Utara (Jaringan Antar Provinsi dan Dalam Provinsi)
(2014, 2At9, 2025, dan 2030) ............
7 11
L2
Peta Jaringan Prasarana Transportasi di Provinsi Sumatera Utara {Jaringan Skala Nasional dql Skala P:ovinsi} (2014, 2ALg , 2025, dan 2O3O) ............
20
Lampiran IV
Tabel Pengemlratlgan Jaringan Pelayanan Transportasi Nasional di Provinsi Sumatera Utara (2AI4,2Ot9,2025, dan 2030) '."""""
28
Lampiran V
Tabel Pengemb arrgarr Janngan Prasarana Transportasi Nasional di Provinsi Sumatera Utara (2014,2OL9,2A25, dan 2O3O) ..."."""
29
Lampiran VI
Tabel Jaringan Pelayanan Transportasi Wilayah di Provinsi Sumatera Utara (2OI4,2AI9,2025, dan 2030) ........--..
31
Lampiran VII Tabel Jaringan Prasarana Transportasi Wilayah di Provinsi Sumatera Utara {2AI4,2019,2025, dan 203O) ...-...-....
34
Lampiran III
-t-
BAB
I
PEISDAHULUAN
A. LATAR BELAI{ANG Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanankeamanan. Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perwujudan sistem transportasi yang efektif dan efisien menghadapi berbagai tantangan, peluang dan kendala sehubungan dengan adanya perubahan dinamis seperti otonomi daerah, globalisasi ekonomi, lingkungan yang -p.t{trn perminlaan jasa transportasi, kondisi politik, p.i,rU.tiu.tt perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepedulian pada kelestarian
iingkungan hidup serta adanya keterbatasan sumber daya. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, sistem transportasi nasional perlu terus ditata dan disempurnakan dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga ierwujud keterpaduan antar dan intra moda transportasi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat serta p.tdrg.ngu.n nasional dan internasional dengan memperhatikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi.
Berdasarkan kondisi seperti yang disebutkan di atas dan dengan memperhatikan perkiraan perubahan pola aktivitas, pola pergerakan, serta p.r,rnt rk"n lahan, maka perlu disusun dokumen Tataran Transportasi Wilayah Provinsi sumatera Utara, berupa jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi wilayah jangka menengah dan paqjang sebagai salah satu perwujudan Sistranas dan menjadi pedoman atau acuan pembangunan transportasi di Provinsi Sumatera Utara.
B. TUJUAI$ Tfrjuan pen5rusllnan dokumen Sistem Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai acuan bagi pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraqn sektor transporta.si di Provinsi Srrmatera Utara. C. PENGERTIAN
1. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/itau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkdtan jalan.
-1-
-22.
3.
4.
5.
Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan s-ungai dan danau d4n/atau bandar udara. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung. Transportasi Antarmoda adalah transportasi penllrnpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan. Transportasi Multimoda adalah transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak yang menggunakan Dokumen Transportasi Multimoda dari suatu tempat barang diterima oleh operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut. Transportasi Jalan adalah lalu lintas angkutan jalan dan jaringan jalan. Transportasi Sungai dan Danau adalah pelayaran di sungai dan danau. Transportasi Kereta Api adalah perkeretaapian. Transportasi Sungai dan Danau adalah pelayaran di sungai dan danau. Transportasi Penyeberangan adalah pelayaran yang menghubungkan jaringan jalan danlatau kereta api yang terputus. Transportasi Laut adalah pelayaran di laut. Transportasi Udara adalah penerbangan. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagran atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga
15. Jaringan
merupakan satu sistem. 16. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. 17. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. 18. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yar,'g berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpa.ng dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 19. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal hrjuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan j angkauan pelayanan antarprovinsi.
-320. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam
negeri dalam jumlah menengeh, dqn sebaga.i tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan antarprovinsi. 2t. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 22. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan flasilitas r-rmum lainnya. 23. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan. 24. Kebandamdaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
25. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atav perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
26. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum. 27. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
28. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri. 29. Banda-r Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri. 30. Bandar Udara Pengumpul (tutbl adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi. 31. Bandar Udara Pengumpan (spoke) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas. 32. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 33. Wilayah Naslonal gdqlah seluryh wilayah Nqgara [esatu4n Republlk Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan rua.ng udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundangundangan.
-434. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai berikut: a. berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; b. berfr:ngsi atau berpotensi sebagai pusat kegtratan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. 35. Pusat Kegiatan Wilayah (PI{W} adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai berikut: a. berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa-jasa c.
ya4g melayq4.i beberapa kabupaten; b. berpotensi atau berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten; c, berpotensi atau berfungsi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor mendukung PKN.
D. SISTEMATIKA
Dokumen Tatrawil ini terdiri dari Pendahuluan, pendekatan tataran transportasi, visi, misi, kebijakan dan str.ategi serta program pengernbangan transportasi wilayah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program pengembangan transportasi wilayah meliputi program optimalisasi dan pembangunan, sebagai berikut: Bab
I.
Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang perlunya penjrusunarl
Dokumen Sistranas pada Tatrawil, T\rjuan, Pengertian serta
Sistematika penulisan. Bab II. Pendekatan berisi gambaran Sistranas, Sistranas pada Tatranas dan Sistranas pada Tatrawil. Bab III. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Pengembangan Transportasi di Provinsi Sumatera Utara. Bab
IV. Penutup.
BAB
II
PENDEI{ATAIT
a. srsTEM TRAJTSFORTAST
NASTONAL {STSTRAIASI
1. DTFINISI Sistranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara serta tra.nsportasi pipa, yqRg masing-me.sing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.
2. TAfARAN TRANSFORTASI Sistranas diwujudkan dalam tiga tataran, yaitu Sistranas pada Tataran Transportasi Nasional (Sistranas pada Tatranas), Sistranas pada Tataran Transportasi Wilayah (Sistranas pada Tatrawil) dan Sistranas pada Tataran Transportasi l,okal (Sistranas pada Tatralok).
3. ARAII PERWUJUDAI$ Pengembangan transportasi nasional diorientasikan pada upaya penyeimbangan antara permintaan jasa transportasi dengan penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan transportasi. Pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan dilakukan pada masing-masing tataran dengan memperhatikan aspek komersial dan aspek keperintisan, aspek keselamatan, keunggulan masing-masing moda transportasi sesuai dengan kondisi geografi, kependudukan, dan sumber daya alam, yang diarahkan untuk mengintegrasikan dan mengkombinasikan moda yang ada, baik transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, dan udara, maupun pipa, sesuai dengan potensi wilayah.
Perwujudan Sistranas berupa Tataran Transportasi Nasional (Tatranas), Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) dan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok). Tataran transportasi tersebut memuat tatanan mengenai pelayanan, jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi. Keterkaitan ke tiga tataran tersebut secara terintegrasi menjadi acuan bagi semua pihak terkait dalam penyelenggaraan dan pembangunan transportasi untuk perwujudan pelayanan transportasi yang efektif dan elisien baik pada tataran wilayah maupun lokal.
-5-
-6Di
dalam undang-undang bidang transportasi
diamanahkan penetapan rencana induk dan tatanan mengenai simpul transportasi. Dokumen-dokumen tersebut antara lain meliputi: a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 14 Tahun 20A6 tentang Manajemen dan Rekayasa LaIu Lintas di Jatan. b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 6 Tahun 2O1O tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan
Tahun 2O1O-2O3A. c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 11 Tahun 2010 Tatanan Kebandarudaraan Nasional. d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2OLO-2O3O. e. Pera.turan Menteri Perhubungan Nomsr PM. 43 Tahun 2A77 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. I Cetak Bi4l Angkutan Sq4gai dan Da4au {seda4g dalam proses penyelesaian). g. Tatanan Kepelabuhanan (sedang dalam proses penyelesaian).
Penyelarasan dokumen Sistranas sejalan dengan perkembangan dan dinamika nasional dan lingkungan strategis serta harmonisasi dengan $safuagai dokumen perencanaan lainn5ra seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta empat peraturan perundang-undangan transportasi, Sistem logistik Nasional, Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda mempunyai korelasi yang kuat dengan ekonomi. Kedudukan Sistranas, Sistranas pada Tatranas, Sistranas pada Tatrawil serta dokumen terkait di masing-masing moda transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Integrasi PenruJudan Sistranas
Slstranas Pada Tataran Transportasi Naslonal (Tatranas) Sistranas Pada Tataran TransnortaEl Wilavah Provinsi lTatrawil)
Sislrenas Pada Talrran Transnortasl Lokal ffatrelohl
UU 23/2007
tts
KA
Tatanan KA Nasional Rencana lnduk Perkeretaapian Naslonal
RENSTRA Kementerian PerhubunEan Rencana lnvestasi Sarana dan Prasarana perhubungan
Cetak Biru
Traneportasi Multimoda (KM 15'2010)
-8B. SISTEM TRAITSPORTASI NASIONAL PADA TATARAT{ TRANSPORTASI NASTOT{AL (STSTRAIIAS PADA TATRANASI
1. DEFIIIISI Sistranas pada Tatranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.
2.
FUITGSI SISTRAITAS PADA TATRAITAS
Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Nasional (Sistranas pada Tatranas) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan/atau barang antar simpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.
3. ARAII PENGEMBANGAN Arah pengembangan transportasi didekati dari tiga sisi, yaitu
geagraf1
demografi, dan sumber daya alam. Dari sisi geografi, Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, pengembangan transportasi diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dalam bentuk transportasi antar moda dalam pulau dan antar pulau. Dari sisi demograli, pengembangan transportasi antar moda diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan kepadatan populasi yang terbagi dalam dua kategori yaitu untuk kawasan perkotaan (urbantransportl dan perdesaan (ntrat transportl.
Dari sisi sumber daya alarn, pengembangan transportasi
harus mempertimbangkan moda transportasi yang lebih efektif dan efisien seperti transportasi pipa untuk mengangkut LNG, transportasi kereta api mengangkut hasil perkebunan dan hasil pertambangan.
-9
-
e. SISTEM TRASSPOfi!:TASI IIASICIIYAL PADA TATARAIT TRAITSPORTASI WTLAYAII (SISTRANAS PADA TATRAWTLI
1. DEFIITISI
Sistranas pada Tatrawil adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suafu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota witayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya
2. T'UI$GSI SISTRANAS! PAI)A TATRAWIL Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah {Sistranas pada Tatrawil) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana 6an jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang
dan atau barang antar simpul atau kota wilayah dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya'
BAB
vIsI,
III
DIIST, I(EBIJAKAN, STRATEIGI, DAN PR(XIRAM
A. VISI Mewujudkan Jaringan Transportasi wilayah yang bertumbuh secara merata dan terpadu, untuk kesejahteraaan masyarakat serta memberikan daya saing terhadap aktivitas wilayah serta berwawasan lingkungan.
B. MISI a. Meningkatkan jaringan pelayanan transportasi di wilayah Sumatera Utara. b. Meningkatkan jaringan prasarana transportasi di wilayah Sumatera Utara.
C. KEBIJAI{Ail 1. Mengurangi Kesenjangan aksesibilitas antara wilayah Timur dan Barat Provinsi Sumatera Utara. 2. Mewujudkan aksesibilitas yang baik terhadap lokasi strategis simpul transportasi baik pada skala nasional maupun provinsi. 3. Mewujudkan peningkatan konektifitas antar wilayah, yang akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas suatu wilayah. 4. Memajukan sistem transportasi massal dan barang.
D. STRATEGI 1. Pemantapan dan Pengembangan Sistem infrastruktur jaringan jalan yang menghubungkan kawasan di paqtai timur dengan pA4tai bqrat Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemantapan dan pengembangan sistem layanan transportasi yang rnenghubungkan kawasan di pantai timur dengan pantai barat Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemantapan dan pengembangan sistem infrastruktur pada Pelabuhan
Udara, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan Laut, dan Terminal Penumpang dan
Barang. 4. Pemantapan dan pengembangan sistim layanan pada Pelabuhan Udara, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan Laut, dan Terminal Penumpang dan Barang. 5. Pembuatan jalan tembus dan peningkatkan jalan yang ada antar kabupaten maupun antar provinsi untuk mengurangi waktu peryalanan antat daeralt. 6. Pembuatan jalur kereta api antar kota dan antar provinsi. 7. Pengembangan pelayanan jalur kereta api.
PR(XIRA}I Program dapat dilihat pada Lampiran Peta dan Tabel di bawah ini.
- 10-
- 11Lampiran
I Peta Provinsi Sumatera Utara Pada Fulau Sumatera $UMATf ftA 'IIII UTARA
PETA FRS\fl
.,1
s
I
/, /
I
''"\-
!
r ,, 50 im r't*-:r:r-.1
l
',.i ,t\t
,)
lto
t(F ,!0 -:jkili
o""ir.",'.
W-
",,,,,,!-*,i,-iui
:/
-.-
.: -. : i:,
'
:r
i i.*..
'{}
'ENAilNAKU FF6vrn$ llhu
ig!
aL .t
I
t"'r r,,,,,r
:,:r"
r!({.br}otr.
ii
,. **r,,"iit,
l
*r'$r4tra/poll6
t. r,f*
,:.. /
r
l:;
l'
:la/M\
.t-
1,.]
hOVWA JAM
!&'
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
flr !0,1. nrr',f,,r'r'fux.,,,.!*,r,r
STUDITINJAU ULANG TATRAWIL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1 r:nffi
r{(i 3d-. nnhtrrq'a .
tr,"j) h il^r();,r,r,i,,i rur. ru',;rr{ !tilr, r0rf rr10
!*hrr x$l
-L2_ Lampiran
II
Peta Jaring€rn Pelayanan Transportasi
di Provinsi Sumatera Utara (Jaringan Antar Provinsi dan Dalam Provinsi) (2ola, 21lg, 2O2S dan 2O3O)
STUDI TINJAU ULANG TATRAWIL PROVINSI SUMATERA UTARA
PrraJAts!0caa tf,L8AlrAfi TnN{sFonTAs[ DAn{T9t m
DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN DAN PERLUASAN KETERANGAN JuipTrqrniDua
E
lahnBSasHa$atan JalmKoldnor I Jahr,Arkri Prilrrt Jalan Kolektor2
---_ O
BahsiYila)'ah
@
0:0a
*fil lrlilm 4 fi s tu6,c
r
n
G erplru
hrsarKegiatarl-otat{PKl)
*:
kE EB lirniBi M. ir*; i4}*d*bkrrr!e& flsbdhftb,k$l & &bErSMbceSi:mW,
&,esuft&! ,mLeh.&Lw
Fr!r"dfir
-13-
Pnol'nistAcm
\}IiLATSIA
\
\
.-l:
,
.-.'\.1
:i
! .,-,"..*-'""..
mffiu.&,l
--\-._.
i
! !
'
ir, '-t+:
l
i<.
a
!
)
'-t\
'l t_ -r rsf r'I a I
'r..
il'
STUDI TINJAU ULANG TATRAWIL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENDUKUNG
PTTA
JAIING{T If,LAYA:{fu\'ITAISIONTASI ItAtATa*iTAA Pntrfi!$l D' SlrSt{Tf,SAIITAR4
PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI
KET[RANGAN &ftSslril(psdSri
@
JalanBebasllanbatan
ialurKolektu I
lahn,$siPrtuter lahn Kohttor2
_O
Batas Wilayah
s
*fll ! BA ffiIr
l.:!l0t
{
fi
E:.*!-:{.+
PusatKegiatar Lolal (PKLi
tstar-t:
I
:O
1jr
!#: t€h$trdshn50fi; j#khtr!Hlb* .mJbdln*irihSi ;m &ls.lS!n *rur:.lss: *q*;s'ft,rt:FF;@ -[ERtuei&g]lt
-L4Ptr(lvn\slAcf,H
t*'rt
t\", ! \
-41
\
.i
i,
,t/
t"{
/\-il
tl
ll
t\-.n
'$\,''
Eh
*
B \/\ .haD-V\
/
/ -
t, t'r { lr/
/
\
!-j
fRO\Tr$fiAU
^tt-"',,'*l'H.I."--l ""i: \\\ \tri' (!\
a; .r \-N \t\ \ Ul" *\_ -) b -*\ a_ \\{ -,*''
l\*i
.\\tl
i./ -\ \j. \i i t\\ t\ !-)
,,
\-"i'-'*"'*--l a\* i4
.--_
\
I
\i
t
i-^t
\\ \i
I t
ta-t /'\ !
-\r
',
IPnovfssrslaHnR{
BANAT
J i \
i\
{-'i.--,
'i
STUDI TINJAU ULANG TATRAWIL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENDUKUNG
L\
lf,IA JA*lliGAs{ ?[LAlhNAr Tnff{S?t(}RT,tSl uDakq
DilAil
PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Pn$ryni$ El SUbIATf,BAUTAIA
Pnsfli\5|
KITf,RANGAT{ ktryrXrrrrprri
@
Drrrt
Jalan&tasHambatan Jalor Kolehor t
@
BatmlYilayah
-O
JakrArrcriPrins Jalm Kolehor2
+ H
$
Elrff
Iill tilgtrn r0 6s u
n
PnsatKegialanLokal{PKL}
kkasiBoduUdra
!*k:
JalurPenertangar
-&hSffifd'&mqtrn& takahak#r!er!6 EmrE.ilrRiaim m -P,iSh.Fsk'tukhI &ffi
l*
.*h,e&r#efr6ffiidr .tri!€unAG:B
-15FETA JARI :\GAN P!:i,,AYANAT-. TNAN$PONJTASI
!DARA
AN.t{n Pn(rvtNnl nARr |rL('vtN$l SIJMATENA U'I'ARA U
ffi STATA
a 2t 9a LsGendE
I
100
I
trutot l,ornc' tsbiu Jdllr
.t PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA STUDITINJAU ULANG TATRAWIL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONCIMI
150
F&a*r. lbrbdil{
,,
Pdn b*di [upd 6un! hdoh!! r 5krl. 1::5O.@ d{kururlrdrl ldhun tgal |etn B.:hs Adhihbtrri provlni sudnt!rn trori. lopiFd! Pmviosi !trn1d*ro Utdd l@6 (dd!b,nJh lr,l, U.trJs H'dro Ournoriii rrhun ls/ Fuk SumdFrn ul6r.. 2010 - Iti0
-16liI''IA JAl
TEfi AN
Pt'LA}'ANA'\
lRAn$tson"tlsl UnARA l-tNTA5 NE(j,AFA lrARI rRtlvlNsl
l. .1 t..t 't' (' I N ...1 .\ t: t. ..4 7',4 N
HIJM^YBRA IJYANA
#
ALAVSIA
2\
|
;,,tl{i
l:a i {'--.
:l'
lW..ffi
100 lto -_Ktr
5A
ilr,[dl, *t
lco
i5g
Pr],vrh!,
P,d$h!, e!,lnrc.r'r'n!
\')
*, -."-",-- -L ',i;
F
-:I
.:,' l}
r,,'*,u.nu""
g
lDht f.{!rh,[!nn
tsKovrilsr x^LtilANfaH lAFAtf
i:us
,l \\,"' J.)
, 'j
.,i FisvRil eilAl5u
{'1
t trr^nff
I.
;-
i j::.
.
.- r\-.1
,l
/-cst{ARia- .,,-,.
"1 lll h-;.
jJ
.!
l
l
.
..
r
-n,
ptov,tgllmletat
'
A^Nbl)No
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA STUDITINJAU ULANG TATRAWIL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI
lNtd odsd' fiubs ausl l.donrlir 5ldk r , f,5o.4@ lrko\ul{rtrn nJ(h leal tsrii n.ri{! anhrA {rn,,i p Ufirn, sappedn trnihi' l! . (sdAldbdh L.ur, ornds I{tdrD.osbddoar.i ldhsn ioo? hUlR ikfuftd uurd,2b10 l6lb
-
ts(59sH$ilsffiinpl
STUDI TINJAU ULANG TATRAWIL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN DAN PTRLUASAN
DI PBCIffiFI SI,IIT,ITIRA
IMNT
PEMBANGUNAN EKONOMI
MTTSATiGAI{
RelKenhAp{ -
tB'r!&r 29.d8*irk asrt*&|* {HrFqB rergsf* tt*nHt** tSrhF
:hlita$ a1.s}rh6 *Slr* E*td BFcagbti **eFffl!. 6b88astt
BahsSihyah
abfflF &b** iag6hl*al'.*ra Aki*H* Bbffi rirfuH ES** lhtbd&ir&tr'htt'b a*trBq asil*r u&!i8rt8.
.| {S
"*. :-.
,,ri l:t.ulqf 6 s s
B
*:
'b&htu*6hk e;rn3@'fu5t#:k& bEtubh!!:w*I:&N, 6qh tltu&r6iw#{*.}4
-N&*&1diiE!ei6k6r 'm@kffi
-18"--
l
I \.-\_ t\-
1
i\.
,\"
I
'Pem'ri$-,!ffn
J
:
*t.{LArsl.{
l
\i
\
fxs'mi$Elrl,
i,,
il
i, I
j.."os --q
1
L.
PEMERINTAH PROVIITISI SUMATERA UTARA STUDITINJAU UTANG TATRAWIL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENDUKUNG P€RCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI
fSIA JnlH$4il rBrlTrtftA5.{lGXl3AlX . rt{YE*tnAfianl{ uNIAs iI[fi i{{ 0r
ar{}lar$ 5{3dff€n4
TTARA
KITURA]IGTil IJ
fsirgsTnspQttni $tnl
llltllrlllEg
hklKsk&tr1 .lalan
Artd himet
Jalan
Xsl€f{ffi2
tllH t:tl[S
^
#,on \.t/
JalanBebasHanhalgr
fr EI
rofrmf"*
f*
Dengffr Kerretangm
o n r
:n
fuat b:
't+}f,!ry lf,i14$ iFi!.
I
hslmi)ftrri.rh31 *ets!.r*:&S4 .&b{rl"rhr€!!&: kqr
5*ri
rlr
?d!
$ik
\ri! sFF6: rh
*"T5ffi&m.m
-19-
'\ -r
t\
\! I '1 ry'
, ':--.1
\:z
j !j,/
'ffAL.r13t.{
,1.
'1
L.
i,
J,:.' .i.i.l;
i:. ti
...
..\ l
.
fnol'tNst Bt,{ll
ri
i\ i \..i
a\
;
i !
moll[st
\ft
'-.- ,,
\ I
.:i.
1'**
i
.t* tii
f.i"
'l i
PEMERIT{TAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ffi
STUDI TINJAU ULANG TATRAWIL PROVINSISUMATERA UTARA DAIAM MENDUKUNG PERCEPATAN DAN PERLUASAN
P[IA.I{*Lr{GAI ltrl.atltli,{l\.r,jiGl(lTirr{ ?fril'flr.naircAni u51r5 uiopf$it &l
mlTist
$umcrlf,L{TTARA
PEMBANGUNAN EKONOMI
ruTNBA}iGAI{ &rtrgil?r6?nrsi
iwl!!tr
kd
Jalan
@
T
BdsW$alab
JalerBebosH$:rbdas
Kalckor
l
ffi
A}\ rDr \fi7 Wr_h
Xit li16&S
4 s s
H
Petah$an Laul Dengar Ketdenanga$ P$at
JzlmA*riPrimgr "lalsr
Kdeltml
516: ki *i bAn nril h*{, ,6rtsilh.r! Lrn?*;iS mtqrT5ffitfridi R! *tLnt4rIr ffi69i!i:iUnr *l-?a
h :eFtr; *T6!efi.
mwlLErnlsl
-20Lampiran
Peta Jaringan Prasarana Transportasi di Provinsi Sumatera
III
Utara (Jaringan Skala Nasional dan Skala
Provinsi)
(2A14, 2019, 2025 dan 2O3O)
{ frl
i!
*i
I .'
_t
F*{rtfaslA{:{lt .".".,
"x*
|,
F*
-J\:
*i{-&..* .=-r1'H
\ffa&ar st,{
l.t n\*.
S".
l' -l ,;-' A * l;I ai* ,r'*K t!:l
'\ i
\ \
.:...
i::
\
.'
:..
i)
,clii
't .:
J
!\'
l'r.
\l
g:ltelrR*&{R{T bti,Ilattf,a Eaffir
\I 1 a
I
l .!^
I
pEMERlt{tAH P8ovlt{sl su[tu{TERA
urfiill
STUDI TINJAU ULANG TATRAW|I PROVINSISUMATERA UTAM DATAM MENDUKUNG PERCEPATAN DAN PERLUASAN
}cTALOIIASITf,X}TINAL Et
!'*m1nsl statatxRA ltTA*s
PFMBANGIINAN FTONOMI
KETUNil{GAIi @GTrrrylnttu$ Bdoas
lldkyatt
r$
0 *d
!fi*l:l8$ 6 &
m
m
**#i*@iIe
tn fQ
TrminalTrpeA
f+vd+
IemmaI
TennMTrpcB
l[F
L
**: hhAlMbhbt @hldMgmMh& frf,dkek8.@ .@@tstuM&l:M -l*@hMw'fu#
wkk&&
-2tni rnffiFs[acfx 1
in n'J^:
I
,.,.:.
.
Vlt \'\ * TSIA \ .
\
l
ocr,
,L.
'\--J-\
',\ t{ \
rmfsiffmAu
t
ff!0TlNSl SUM{tXn/t
GAs*t
PEMERINTAH PROVII{SI SUMATERA TTTARA LSI(A$I BA'{EAR TIBAR{ 'UTA BI lfGl'nq$ StitATf*A UrA*.{
STUDI TINJAU ULANG TATRAWIT PROVINSI SUMATERA UTARA DATAM MTHDUKUNG PERCEPATAN DAN PERLUAqAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
KSIER.*FiGAF{ JrQroTrrrp*d
c tw @
grltL1,68
Drra
€
laklBe&*lladgtm
JakrKd*tsrl
O
hsalKegiatill.CIed{Hil.}
JatmfutcriPrinn€r
+
ra&asi$nt&'{J&ra
JalanKd*mr?
0&
q & n n
36h:
.keMtuti5{@ e..&rdb$ks@S .mMFeue$].& tubfFhbtukrl.SB .kqxMi'il@ro&ne ,w9@6lEM
-22-
t
P*ort\$lAt'ttl
\
(4
il*'"""'"'& itr,fi{
\i
t;
\ .ror!6 .*b
ir3 w r41!a1
\-/ {frir.l
1l
*".^" .,"^' i
,
\i
ruI
rr _,1
ERO1
z\-\.4t-,
i
iL\ I !r.
l\Sl
RIAI
l l
*\ l
i
il
lr u^r \
TI
11AT[B-\EIR{T
,
\:\li
,t,
ti
i
i
^1
li l'i
'.:
i
\
l!'l rl r:
)r-
:L
PEMERII{TAH PROVINSI SUMATERA UTARA STUDI TINJAU ULANG TATRAWIL PROVINSI SUMATEM UTARA DAIAM MENDUKUNG PERCEPATAN DAN PERLUASAN
ffi
PtrLA&T'I{I
il 'fTALOK{SI }}{ft:}Hll sll}lATf, BA tlfli.tA
PEMSANGUNAN EKONOMI
KETilNff{GAI{ JuirplxrryoreCEml
!E!!r!@
JalanB*asllsnbalin Jalm KohEsir
X
lakm&kdkiKx' Jalan
Ksl*tor2
s
Batas Wilayah
r?)
\7 +
tt
i:sl) rein
{t 4
l:
$nW fr &
aJ
Pelah*lsn Lai* Drngon Kamnanga* hnat
Peldnrhur l"ad Dengat
tdd:
Ker*mgan hovinsi
'i
,'i
Le bB tn.J@F,E i,* l.F,.hsrl* bJ&k;Ui
[email protected]"3 FiN 'kElsr*+bdrii*l .
*"iisi;t.Ys: m'ii*.{E?i)::}3
st iisi sr
-23-
!
i..,.i
\
;
i r'$".lrr
t
rtolli$til'il|
t'sALA{slt
$
tn$}t?r\lel{t .., , '. rt.
.:., f*l:..1, r. :.: :,'-,i l
\
i
li.li:i
:* 1r,,
.,l.it
.
'
,i /
',,1 -t. )t
., :
.,.
tl .'il" :;!
{
..
".-i::,rr!{t1
';-"i:;.:r:.{l
PEMEf, ITTAH PROVITTISI SIJMATEM UTARA SIUDI TINJAU UIANG TATRAWL PROVINSI SUMATERA UTARA DATAM MENDUKUNG PERCEPATAN DAI{ PERLUASAH
PETT
&ru kpn&rrya ll$$m 6 f$hf ?SEfif
SQMtl Ub€
@ ",**,l**r&Fs#shd l*'
.11'
,n*****tas{sro*a;
E rd.rrk relte ry* *i36r!Bdei@q;l
gnl l:l,&ota
@'
Kn
s
$
8)
/rr *p.ri hL' t
I
r*, a*"*1.r4.u,
'ul ;r,r
:dd,
*r. J(,
-24-
i\.1
m'S1ll*3ff*{f,B
4. i
{*\.,*
tgtltarrrt
I
ll.'rrti
Esvlr\
-"r q.
f"!:
t'. l. t--t.$,
ir
{
-l
PH}}.UiSl&ldu
"\'n" \fu' _.i -tr\
!"_.
-.-
r
i
.-".
'\\
\ Pnol'$l$ suBtdIEnA AAR{T
PEMER TTAH PROVII'ISI SI'MATERA UTAfiA STUDITINJAU ULANG TATRAWIL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PITA NgilCANA
PgNG[Id}{{Gd{
EAII{DAB UBANA CII FNS'IITTSI
SI}MAITNA UTAR,{ TAHU{ ffi ]E
KETURANGAN
JsipTnryl*{I**tt
r@
s
JakB*asltafirbdl't Jalan Kolehror
I
jalotAtryilrfuer lalail Ksk*f;lr 2
O
P$alKsgiahtLokaliltt)
+
LokasiBardrUdaraEtsising
+
ffill:l$m 0:00
60 &
ld
S*n: I ,'':i .. ,
Ld{siBanle'UdaraRtr}crna
&
"f
...:
tl
.,:.1
hh?turihnkft 6:.bs*hevrertu& ffiti:,i,tudr:;U*:ffi lU .tuJshEM ktu#hi $ifi *e@rlhEiR kdh!ffi**dSkt@ -ml@iBaef&
-25-
PEMERIITTAH PROWNSI SUMA1CRA UTABA STUDI TINJAU UIANG TAIRAWIL PRSVINSI SUMATERA UTARA DATAM MENDUKU..IG PERCEPATAN DAN PERLUASAN
Tf,fiTAIIAFf,ITGflII&4ITGAIT
'TTAT.O*'SI TMffiAL ASGMTTA{ !E5IJ*TP$F{C DN
s{lBlrllf,*A L'fAR{TAnIi$
Ft
PEMBANGUNAN EKONOMI
KMERANGAH J,rfoeFl'rySntrd Bda$lIitsyih
fi
re*iUrip.ARescm
fi fi
TemimlTiprA
$$
rurnr ntpcBRtncm
wF:-
fffinrnal
TtnninolliPB
I
@* il;::::
-
il
I'FL
''!... -';.
r
i
,
.
1
,, '.1
lull l:tmd
,{0 {0
fr
I
h: 'krkMt@j9r@ s&lsere!'@b& .m9MbhLhSl.& ebCpMiMSlrl$* -HFbffiWdi#* .mkkas$&
-26-
PEMERII{TAH PROVIT{SI SUMATERA UTARA
STUil nNJAU ULAN€ TATRAWIL PROVlllSl SUMATEM UTARA DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI
rf,f,{ uHsst lfl{f,a\A *FtEE}$Am{.s TCrufl !i,Sr. AHffitryAr ltRAi{C Ft $tiMlrnaA L|lAnATAlluli
zl]l
K[TSNAHCAIi{ Jalt$?rqlrrd Dstl BuarS.*{yah
n
#
Str* trl"g$,F
tplu
r..-.._t'."ffi
{
s
E, F
[email protected]
TffinkdAqkstdrBtr{srygmsffi ri*dii
i:i:]1:li]f:rii
'.l
,.. {
;t.
lBtu: I ,
r:tLri:i:;1,:l
kbMh@b6b& &&F4tuk#h$s -mtu\ffikn].m 'kktstui@*lrMm .6$€aefiardsqtffiffi .mffihm6K
-27
-
l
Ff,#*TSIA{:ril
l-, \---.r:)
"qAtAl $lA
)
tt.,'. )
:,) 'ln
/
.-.
\
!1' *r't
Li I
tw:fslf,lAu
I
iid {}vr*
;] 1
,\.*r",
{!t
PEMERI}ITAH PROVIil$ SUMATERA UTARA STUDI TINJAU UTANG
TATMWIL PROVINSI SUMATEM UTARA
DAI"AM MENDUKUNG PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANgUNAN EI(ONOMI
tE f.{ *3-rifr$iAff,rif,f,"ilf,*'\CA1t
lnl1lGui
an-{r flaqmrne$ b{&4I Dl }tl-4u n0l'llltl $|.1ff.{AnA U}A*rT4il,S ml
KSTMAIqSAH
rrQnl'ryrt*Dte
c w d
JcbsBskus&sE JnhnKole*,tsrl
O
BattsKahssfi$Kda
{$
0$$
e
s
E}
l&l
PusatKegiatanLo&'al{PKli
JalmAflEikirrpr
"krKde*tor:
rlll
Sttl l:lffiil
--_
JcirqnnJalau Rcncana
-& hd*h-rn'*{!ia{& 4t*ie:Lf,4eietr
Bft.
-28Lampiran IV Tabel Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Nasional di Provinsi Sunatera Utara (2014,2Ol9,2025 dan 2030) TAHAPAil PEI{GEIIfi BANGAIT NO
PROGRAM/KEGIATAI{
Travek antarmoda
SATUAN
2 3
AKAP
Travek Sunsai dan Danau
Rute Rute Rute
4
Lintas Penyeberangan
Rute
5
Lintas Koreta Api
1
6
7
Trayek Angkutan Laut
Rute Penerbangan
JUMLAH
3
2AL2
20t8
2014
1
2015
2016
20\7
2018
2019
2020. 202620/26 2080
I
1
PENAT{GGUNG
JAWAE
INSTAITSI TIRT{AIT
Kementerian Perhubungan, ASDP
Pemprov, Pemda, Swasta
Otoritas Pelabuhan, Pelindo
Kementerian Ferhubungan, Pemprov, Pemda, Swasta Kementerian Perhubungan, Femprov, Pemda, Swasta
Lintasan Trayek
Rute
16
18
Keterangan: 1 = 1 penambahan Rute dan Trayek per Tahun 5 = 5 atau lebih {Rute dan Trayek) per Tahun
5
5
Kementerian Perhubungan, Angkasapura,
-29 l,ampiran NO
1
2
V
-
Tabel Pengembangan Jaringar Prasarana Transportasi lllasional di Provinsi Sumatera Utara (20
PROGRAM/KTGIATAN Prasarana Antarmoda (Optimalisasi dan pembangunan) 1". Pembangunan prasarana di Bandar Udara 2. Optimalisasi operasional dan layanan
Jaringan Jalan dan Terminal (Optimalisasi dan pembangunan) 1. Pemantapan jaringan jalan arteri primer, Kolektor Primer, Strategis Nasional 2. Pengembangan jaringan jalan arteri primer, Kolektor Primer, Strategis Nasional 3. Pengembangan jalan bebas hambatan
Jalan Bebas Hambatan 5. Pembangaunan Terminal Barang 6. Optimalisasi layanan terminal
SATUAN
JTIMLAH
Unit
18
Kegiatan
17
20tz]
1
2()13
TAIIAPAN PENGEMBANGAN zfJl4 2()15 20L6 20L7 2()18 2019
L4
, 2Al9 , 2025 dan 2O3O)
2o.2o'-
20.26-
20.26
2030
1
1
I
1
1
I
1
5
5
1
1
I
1
1
1
1
5
5
PENAT{GC}UI{G
IilSTANSI
JAWAB
TPRI(AIT
Kementerian Perhubungan Dishub Provsu
Bappeda Provsu, DishubProvsu, Dishub Kab/ Kota, Damri, Swasta Kementerian Perhubungan, Bappeda Provsu, Jasa Marga, Swasta, Dinas PU Provsu, Dinas PU
Kementerian Ruas
36
Ruas
36
Unit
10
Unit Unit
28
Kegiatan
35
2
2
2
2
2
2
10
i0
2
2
2
10
10
2
2
2
2
2
2
2
10
10
5
5
5
5
5
2
2
2
2
I
2
2
2
1
PU,
Kementerian Perhubungan Dishub Provsu
Kab/Kota 2
5
4. Pemantapan
3
4
Baranp Jaringan sungai dan danau serta pelabuhan (Optimalisasi dan pembangunan) l.Optimalisasi layanan danau 2. Pensembangan Pelabuhan Terminal / Pelabuhan Penyeberangan (Optimalisasi dtm pembangunan) 1. Peningkatan Jam Operasional
2. Pembansunan
Kegiatan
13
Unit
t2
Kegiatan Unit,
25 26
2
1
I 2
I
1
1
I
2 2
2 2
2
5 5
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
5 5
5 5
5
5
Kementerian Perhubungan ASDP Kementerian Perhubungan ASDP
Bappeda Provsu, Dishub Provgu, PU Provsu Bappeda Provsu,Dishub Provsu, PU Provsu
-30-
5
6
Jaringan Jalan rel dan Stasiun Kereta Api (Optimalisasi dan pembangunan) 1. Pengembangan perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan yang tidak sebidang 2. Pengembangan Bandar TinggiPelabuhan Kuala Tanjung
Alur pelayaran dan Pelabuhan Laut (Optimalisasi dan pembangunan) 1. Pembangunan Kuala Tanjung
2. Pengembangan Pelayaran
Kuala
Bappeda Provsu,
Unit
t4
1
1
1
5
1
5
Dishub Provsu,
Lintasan
Kegiatan Lintasan
3
1
B
1
1
I
I
1
7
I
1
1
i
2
1
1
1
1 1
1
Kemeterian PU, Dirjen Perkereta apian Kementerian Perhubungan Otoritas Pelabuhan
Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Bappeda Provsu
Dishub Provsu, PU Provsu,
Swasta
Tanjung 7
Bandar udara (Optimalisasi dan pembangunan) - Pengembangan Kuala Namu
Kegiatan
6
Keterangan : L = 1 (Unit, Kegiatan dan Lintasan) per Tahun 2 = 2-4 (Unit, Ruas, Kegiatan dan Lintasan) per Tahun 3 = 5-9 (Unit dan l(egiatan) per Tahun 4 = 1O (Ruas dan Unit) per Tahun
I
1
1
1
1
I
Kementerian Perhubungan Angkasapura
Bappeda Provsu, Dishub Provsu
-31
-
Lampiran W Tabel Jaringan Pelayanan Tlansprortasi Wilayatr dl Provinsi sumatera Utara (2O14,2019; 2025ldan 2030)
1.
TRAIISFORTASIAITTARITODA TAIIAPAil PTITGEMBANGAN PROGRAM/KEGIATAN
NO
Trayek antarmoda
1
2.
PROGRAM/KEGIATAN Trayek AKDP
1
Rute
I
SATUAN
JUMLAH
2(JL2
2(}13
20t4
2()15
2016
2
2
2
2
20t7
2018
2019
2020,-
2026
PEI{AI{GGT'I{G JAWAB
INSTAI{SI
Bappeda Provsu, Dishub Provsu
Bappeda Provsu
PENAI|GGI'NG JAWAB
IIY8TAITSI
Bappeda Provsu, Dishub Provsu
Bappeda Provsu
20262030
TERITAIT
TATIAPAN PEIYGEM BAI{GAIII
Rute
24
SATUATI
JUMLAH
2012
2013
20L4
2()15
2f}16
20t7
2018
2019
2o/2o,-
20/26
2026203(}
2
2
2
2
2
2
2
5
5
TTRITAIT
TRAI{SFORTASI SUNGAI DAIV DANAU
NO
1
Pemadu Moda
JUMLAH
TRANSFORTASI JALITN
NO
3.
/
SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN Tfayek Sungai dan Danau
TAHAPAN PENGPMBANGAIT
Rute
6
2At2
2013
2014
2015
2
2
2
20t6
20L7
2018
20L9
20.20-
2024
20/26-
203()
PEfiAITGGITNG
INSTANSI
JAWAB
TERKAIT
Bappeda Provsu, Dishub Provsu
Bappeda Provsu
^324.
TRANSFORTASI PDI{YPBERAT{GAN TAHAPAII PET{GEMSAI{GAI{
NO
PROGRAIYT/KEGIATAIT
SATUAI{
JI'MLAII
2At2
2013
20L4
2015
2o.2o-
20/26-
2A25
2030
2
5
5
2020-
20.26-
20.25
2030
5
5
20.20'-
20'26. 2(}30
20t6
20tt
2018
2019
2
2
2
PEI{AI{GGIJNG
II'ISTANSI
JAWAB
TSRKAIT
Bappeda Lintasan penyeberangan
1
5.
Rute
2
20
TAHAPAil PETGEMBANGAT{
PROGRIIIU/KBGIATAN Lintas Kereta Api
1
SATUAN
Lintasan
JUMLAH
20t?.
2013
2014
18
2015
2016
20t?
2018
2019
2
2
2
2
PEITANGGI'T{G
INETAI{SI
JAWAS
TFRKAIT
Bappeda Provsu, Dishub Provsu
BUMD, Swasta, PT KAI
TRANSPORTASI LAUT
NO
PROGRAII/KTGIATAN
SATUAIT
JUMLAII
20t2
2(}13
20t4
TAHAPAN PENGDMBANGAN 2015 2016 20t7 2018 2019
20.25
PEIYANG(}I'NG
INETAIISI
JAWAB
TERI{AIT
Bappeda I
BUMD, Swasta
TRANSPORTASI KTREXI'A API
t{o
6.
Provsu, Dishub Provsu
Trayek pelayaran
Rute Pelayaran
Provsu, 18
2
2
2
2
5
5
Dishub Provsu Disperindag Provsu
BUMD, Swasta,
-337.
TRANSPORTTASI UDARA TAIIAPAN PENGEMBAI{GAN
NO
I
PROGRAIil/KBGIATAIT
SATUAN
Rute Penerbangan
Rute Penerbang an
JUMTAII
34
aI.J-t2
2(}13
2
2014
2
2015
2
2016
2
2()t7
2
2(}18
2
20t9
2
20.2020/25
10
20262030
10
PENANG{}IIITG
INSTANSI
JAWAB
TERNAIT
Bappedh Provsu, Dinas Kebudaya an dan Pariwisata Provsu
Keterangan: 2 = 2 (Rute dan Lintasan) per Tahun 5 = 5-9 (Rute pelayaran dan Lintasan) per Tahun 10 = 1O (Rute penerbangan dan Lintasan) per Tatrun
Swasta,
UPI, UPTD
-34I,AMPIRAN
r,
VII Tab€l Jaxingan Prasarana Transportasi Wilayah Di Provinsi Sumatera Utara (2014,2019 '2025 dan 2030)
?RAITSPORTASI AITTIIR ODA TAHAPAN PEI{GEMBAI{ GAIT
t{o
1
2.
PNOGRAM/KEGIATAN
Prasaran Antarmoda (Optimalisasi dan Pembangunan) 1" Pembangunan Termirral 2. Otimalisasi waktu layanan
SATUAN
JUMI.AH
20t2
i 2013
2019
20202026
20.26-
PENAI{GGUNG
INSTANSI
JAWAB
TERKAIT
2014
2015
2016
2017
2()18
I
1
I
1
1
Provsu;
1
1
1
1
1
PT KAIj Damri
203()
Dishub
Unit
6
Kegiatan
5
1
TRANSPORTASIJALAN TAIIAPAIII PENGEM BAT{GAN
NO
1
PROGNAM/KEGIATAN
Jaringan Jalan dan terminal (Optimalisasi dan Pembangunan) l. Pemantapan jaringan jalan Kolektor primer K-2/K-3 dan jalan strategis Provinsi 2. Pengembangan jaringan Kolektor primer K-2/K-3 dan jglan strategis Provinsi 3. Pemantapan dan pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis ialan {Bus Rapid Transit}
SATUAN
JUMI,AH
20t2
20r3
20t4
2015
2016
20L7
2018
20L9
2o.2o,-
20.26-
20.25
2030
2
2
2
2
2
2
2
10
10
2
2
Ruas
36
)
Ruas
36
2
Kegiatan
7
2
PENANGGUNG
INSTANSI
JAWAB
TERI{AIT
Dinas PU, Dishub 2
2
2
2
10
10
Provsu,
Bappeda 1
I
1
1
1
1
1
UPTD,
swasta
353.
TRANSPORTASI SUNGAI DAN DANAU TAHAPAN PENGEMBANGAN
NO
PROGRAM/KEGtrATAN
SATUAN JUMLAH
2012
2013
2014
2015
20t6
2019
2018
2A17
20/20-
2026
20262030
Jaringan sungai dan danau serta pelabuhan (Optimalisasi dan Pembangunan) 1. Pengembangan/Peningkatan angkutan sungai, danau lintas
1
Unit Lintasa n Rute
13
2
2
2
2
2
l
1
TRANSPIORTASI PENYEBERANGA$I
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
TAHAPAN PENGEMBAI{GAN SATUAIII
JUMLAH
2()t2
2013
2f)14
2015
20t6
2(Jt7
2018
20!9
20.202oi25
20.26-
I
TERI{AIjI
Unit
9
1
1
1
1
1
1
1
1
I
Unit
9
I
1
1
1
1
1
1
1
1
Unit
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
UPTD, swasta
PENAI{GGUNG
IilSTAIVSI
JAUTAB
TTRNAIT
2030
Terminal /Pelabuhan (Optimaiisasi dan Pembangunan) 1. Pengembangan/ Peningkatan bangunan angkutan penyeberangan lintas negara 2. Pengembangan/ Peningkatan bangunan angkutan penyeberangan lintas provinsi 3. Pengembangan/ Peningkatan bangunan angkutan penyeberangan lintas Kabupaten lkota
INSTAIISI
JAWAB
Dinas PU, Dlshub Provsu, Bappeda Provsu
kabupatenlKota
4.
PTNA}TGGUI{G
Bappeda Provsu, Dishub Provsu, Dinas Bina Marga Provsu, PT KAI, Kementerian PU,
Kementerian Perhubungan
UPT,
UPTP
-365.
TRANSPORTASI KERBTA API TAHAPAN
NO
1
PROGRAM/KEGIATAT{
Jaringan jalan rel dan stasiun (Optimalisasi dan Pembangunan) 1. Pemantapan dan Pengembangan Jalur Kereta Api Antar Kota dan Perkotaan 2: Pengembangan Jalur Kereta Api Antar Kota 3. Pengembangan Jalur Kereta Api menuju dan dari Bandar Udara/ Pelabuhan/ Kawasan
Industri
4" Pengembangan simpul kereta api di stasiun kereta api
5r Pengembangan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan yang tidak sebidang
SA?iIJAN
JUMLATI
20L2
2018
2014
2015
PEIIT
20t6
CEMBAIYGAI\I
2()tt
2()18
2(Jt9
2o.2o,-
2026
20262030
Lintasan
11
1
1
1
1
1
1
1
3
1
Lintasan
11
1
1
1
I
1
I
1
3
1
Lintasan
11
1
1
1
1
1
1
1
Simpul Unit
I
I
1
1
1
1
1
I
Perpotongan
7
1
1
1
1
I
1
1
1
1
I
PEITAN(X}I'NG JAWAB
INSTIINSI
Bappeda Provsu, Dishub Provsu, Dinas Bina Marga Provsu, BPBD Provsu, PT KAI, Kementerian
Angkasa pura, Otoritas Pelabuh an,UPTD
PU,
Kementerian Perhubungan
TERI(AIT
-37 6.
TRAI{SPORTASI LAUT
Ito
I
PROGRAM/KTGIATAN
Alur pelayaran dirn Pelabuhan (Optimalisasi dan Pembangunan) 1. Pengembangan dan peningkatan pelayanan pelabuhan pengumpul menuju pelabuhan utama/internasional 2. Pengembangan dan peningkatan pelayanan pelabuhan pengumpul
3.
regional Pengembangan dan peningkatan pelayanan pelabuhan pengumpul
lokal 4. Pengembangan/Peningkatan angkutan laut dengan waterbus 5. Pengembangan/peningkatan pelabuhan untuk mendukung angkutan laut di sepanjang pesisir oantai timur sumatera
7.
TAHAPAI{ PENGEMBAI{GAN SATUAN
JUML/UI
Kegiatan
2AL2
2013
20t4
2015
2016
20t7
2()18
1
1
1
t
I
1
1
1
I
I
1
1
1
5
2()t9
2020-
20.26-
20.25
2030
1
INSTANSI
JAWAB
TERI{AIT
l
Kegiatan
l1
5
l l
Ir
l
l
Kegiatan
5
l
l I
l
Unit
3
1
1
1
1
1
Unit
15
I
1
1
I
1
TRANSPIORTASI T'DARA TAIIAPAN PENGEMBANGAIT
NO
PENANGGT'NG
PROGRAM/KEGIATAN
Bandar Udara (Optimalisasi dan Pembangunan) 1.. Pengembangan/Peningkatan Bandar udara Pengumpan 2. Pengembangan/Peningkatan Bandar Udara Baru 3. Peningkatan fungsi Penanganan Bencana Bandara
SATUAI{
JUMLAH
20t2
2013
2014
Unit
6
1
1
Unit
2
1
1
Unit
3
1
1
2015
I
I
2016
1
20L7
1
2018
1
20L9
2ol2o,-
20.26
20262030
PENANGGUNG
IIYSTANSI
JAWAB
TERITAIT
Bappeda Pfovsu, UPT, UPTD
Bappeda Provsu, UPTD
BAB TV PENUTUP Sebagai perwujudan dari Sistranas, maka pengembangan Tatrawil diorientasikan
kepada upaya pengembangan keseimbangan anta.ra penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan dengan permintaan jasa transportasi (supplg dan demandl yang memperhatikan potential demand namun juga tetap memperhatikan kebutuhan jasa transportasi bagi masyarakat yang terisolir dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah'
Berhasilnya pelaksanaan Sistranas pada Tatra'*ril secara konsekuen dan penuh tanggung jawab, sangat tergantung kepada sumber daya manusia dan partisipasi seluruh masyarakat dan berbagai sektor terkait lainnya serta seluruh aparatur transportasi baik di provinsi, maupun kabupatenlkota. Dokumen Sistranas pada Tataran Transportasi Wilayah ini merupakan pedoman yang digunakan dalam pembangunan dan penyelenggara€Ln transportasi wilayah secara terintegrasi.
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd. GATOT PUJO NUGROHO
-38
