<strong>Pendahuluan
Beberapa waktu terakhir ini, pemerintah mulai tanggap untuk memberikan perhatian secara serius terhadap perkembangan industri kreatif di Indonesia. <span lang="SV">Bahkan dalam waktu dekat pemerintah akan segera mengeluarkan regulasi tentang industri kreatif guna memberi landasan yuridis terhadap eksistensi industri tersebut.
<span lang="SV"> {jcomments on}Terhadap fenomena tersebut, ada aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah <span> maupun para pelaku industri kreatif dalam rangka untuk mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia yaitu aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kita tidak ingin semangat dan jerih payah para kreator untuk eksis dalam dunianya menjadi patah di tengah jalan sebagai akibat hasil kreasinya tidak mendapat perlindungan hukum. Dalam banyak contoh, para musikus (pencipta lagu) kita selalu was-was karena ciptaannya telah beredar di pasaran dalam versi bajakan beberapa saat setelah <em>di-launching. Juga para kreator <em>software komputer yang kecewa karena demikian mudah ciptaannya di-<em>copy atau digandakan sehingga produk <em>software yang <em>original justru kalah laku dengan <em>software yang bajakan. Di sisi lain, kita juga sering menjumpai hasil kreatifitas para pelaku usaha industri kreatif justru melanggar hak kekayaan intelektual orang lain.
Kondisi carut marut seperti ini apabila tidak mendapatkan perhatian dan penyelesaian secara komprehensif akan menjadi kontra produktif bagi keinginan positif pemerintah yang mulai melirik dan mengakui eksistensi industri kreatif dalam rangka mendukung perekonomian bangsa Indonesia.
<strong>Pembahasan
Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta industri tersebut. Definisi industri kreatif tersebut merupakan terjemahan dari UK DCMS Task Force Tahun 1998 (Industri kreatif-depdag-blogspot.com, 21 Oktober 2007). <span lang="SV">Adapun yang termasuk dalam kelompok industri kreatif adalah periklanan, desain <em>fashion, kerajinan, desain, permainan interaktif (<em>game), musik, video-film dan fotografi, layanan komputer dan piranti lunak (<em>software), arsitektur, musik, seni pertunjukan, televisi dan radio, penerbitan dan percetakan serta riset dan pengembangan.
Dilihat dari bidang-bidang yang termasuk dalam kelompok industri kreatif tersebut, apabila ditinjau dari aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori <strong>Hak Cipta (<em>Copy <em>right) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, <strong>Hak Desain Industri sebagaimana diatur dalam Undang-undang 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta<span> sangat terkait dengan <strong>Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mendefinisikan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk
1/6
Aspek Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perkembangan Industri Kreatif di Indonesia Selasa, 12 Agustus 2008 16:26
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan <strong>ilmu pengetahuan, <strong>seni dan <strong>sastra. Ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta mencakup :
<span lang="SV"><span>a.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> <span lang="SV">buku, program komputer, pamflet, perwajahan (<em>lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
<span>b.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis untuk itu;
<span>c.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> alat peraga;
<span>d.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> lagu dan musik;
<span>e.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> drama dan drama musikal;
<span>f.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> seni rupa, arsitektur;
<span>g.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> peta;
<span>h.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> seni batik;
<span>i.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> fotografi;
<span>j.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal;
2/6
Aspek Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perkembangan Industri Kreatif di Indonesia Selasa, 12 Agustus 2008 16:26
font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> sinematografi;
<span lang="SV"><span>k.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> <span lang="SV">terjemahan, tafsir, saduran, bungai rampai, <em>database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
<span lang="SV">Sedangkan definisi desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Adapun hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
<span lang="SV">Berkaitan dengan masalah merek, Undang-undang Undang-undang 15 Tahun 2001 telah memberikan definisi merek sebagai � suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa�.
<span lang="SV">Merek terdiri atas merek dagang dan merek jasa. Merek dagang yaitu merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan, sedangkan merek jasa adalah merek yang dipergunakan pada jasa yang diperdagangkan. Kedua jenis merek tersebut dapat digunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang atau jasa-jasa sejenis lainnya.
<span lang="SV">Yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha industri kreatif di Indonesia adalah bagaimana agar karya ciptanya maupun hasil kreasinya mendapat perlindungan hukum menurut ketentuan Undang-undang tentang Hak Cipta, Undang-undang tentang Desain Industri dan Undang-undang tentang Merek. Di sisi lain, para pelaku industri kreatif dalam menjalankan aktifitasnya jangan sampai melanggar ketentuan ketiga undang-undang tersebut.
<span lang="SV">
<span lang="SV">
<span lang="SV">
Di dalam aturan mengenai hak cipta dianut stelsel otomatis yang artinya bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Pencipta <strong>tidak wajib untuk<strong> mendaftarkan karya ciptanya dalam rangka untuk mendapatkan legalitas atau perlindungan hukum terhadap karya ciptanya.
Namun demikian, mengingat tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia cukup tinggi maka aspek pendaftaran hak cipta patut dilakukan oleh para pencipta agar mempermudah dalam hal pembuktian manakala terjadi konflik hukum terkait ciptaannya. <span lang="SV">Berbeda dengan desain industri, di mana hak desain industri diberikan atas
3/6
Aspek Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perkembangan Industri Kreatif di Indonesia Selasa, 12 Agustus 2008 16:26
dasar permohonan. Dengan kata lain, untuk mendapatkan legalitas atas suatu desain <strong>harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Oleh sebab itu para desainer wajib untuk mendaftarkan desainnya agar terlindungi secara hukum manakala ada pihak lain yang menirunya.
<span lang="SV">Selain dari pada itu, apabila karya cipta maupun desain industri tersebut akan diproduksi dan dijual ke pasaran maka produk tersebut memerlukan merek sebagai pembeda terhadap barang atau jasa yang sejenis. Seperti halnya hak desain industri, hak atas merek baru timbul apabila sudah didaftarkan. Oleh sebab itu, agar mendapat perlindungan hukum maka harus terlebih dahulu mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.
<span lang="SV">Dalam menjalankan bisnisnya, para pelaku industri kreatif tidak boleh asal main �comot� karya cipta atau desain pihak lain atau memakai merek orang lain untuk melabeli produknya. Apabila hal-hal tersebut dilakukan akan berakibat pidana bagi pelakunya. Sebagai contoh, terhadap pelanggaran memakai merek orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan/atau jasa yang sejenis diancam dengan hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu) milyar rupiah.
<span lang="SV">Walaupun negara kita sudah mempunyai aturan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara lengkap, namun demikian dalam praktek, aturan tersebut belum mampu sepenuhnya untuk mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia.
<span lang="SV">Undang-undang tentang Hak Cipta telah mengatur adanya perlindungan otomatis, namun di lapangan ternyata hukum belum dapat melindungi para pencipta khususnya dalam hal penegakan hukum manakala terjadi pelanggaran hak cipta berupa pembajakan. Fakta yang ada, Indonesia masih merupakan salah satu negara pembajak di dunia walapun upaya aparat kepolisian untuk memberantas kejahatan tersebut tidak pernah berhenti. Apalagi pelanggaran hak cipta adalah delik biasa sehingga aparat penegak hukum seharusnya dapat lebih proaktif untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran hak cipta tanpa perlu menunggu adanya laporan pengaduan dari para pencipta.
<span lang="SV">Dalam bidang desain Industri, ada kesenjangan antara aturan yuridis dan kebutuhan praktis di masyarakat, sehingga aturan tentang desain industri belum efektif dalam mendukung perkembangan usaha industri kreatif di Indonesia. Undang-undang tentang Desain Industri telah mengatur bahwa untuk legalitas suatu desain industri wajib didaftarkan, sementara itu industri kreatif sangat terkait dengan <em>trend pasar yang sangat cepat atau mudah berubah sesuai keinginan konsumen (pasar). Dalam praktek, proses penyelesaian pendaftaran desain industri membutuhkan waktu cukup lama yaitu antara 1 s/d 1,5 tahun, sementara itu trend pasar hanya dalam hitungan bulan ( 6 � 12 bulan ). Kondisi tersebut menyebabkan fungsi perlindungan <span> hak <span> atas <span> desain <span> industri <span> menjadi <span> tidak <span> efektif <span> karena <span> pada <span> saat
<span lang="SV">
<span lang="SV">
<span
4/6
Aspek Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perkembangan Industri Kreatif di Indonesia Selasa, 12 Agustus 2008 16:26
lang="SV">
<span lang="SV">proses didaftarkan sudah rentan pembajakan, sementara itu setelah sertifikat keluar, desain tersebut sudah tidak <em>up <em>to <em>date lagi sehingga sudah tidak mempunyai nilai ekonomis untuk diproduksi. Hal seperti inilah yang menyebabkan para desainer malas untuk mendaftarkan desainnya.
<span lang="SV">Demikian pula dengan proses pendaftaran merek masih dirasakan terlalu lama oleh masyarakat. Dalam ketentuan Undang-undang tentang Merek telah diatur bahwa dalam proses pendaftaran merek memakan waktu 14 bulan, namun dalam prakteknya bisa memakan waktu antara 2 s/d 2,5 tahun. Kondisi ini tentunya sangat tidak kondusif bagi pelaku industri kreatif karena dapat menghambat kecepatan dalam menjalankan bisnisnya.
<span lang="SV">
<strong>Kesimpulan
Dilihat dari segi yuridis, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual telah cukup representatif untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha industri kreatif di Indonesia. Namun demikian, dalam implementasinya masih sering muncul persoalan-persoalan di lapangan yaitu terkait penegakan hukum dan waktu penyelesain pendaftaran yang cukup lama. <span lang="SV">Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
<span>a.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> <span lang="SV">Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus mampu mempercepat proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang semula dalam hitungan tahun menjadi minggu atau bulan agar para pencipta dan desainer dapat segera mendapat legalitas atas ciptaan atau desainnya. Untuk mempercepat proses pendaftaran tersebut perlu dilakukukan revisi terhadap Undang-undang di bidang HKI khususnya yang mengatur tentang jangka waktu proses pendaftaran. Selain itu juga perlu didukung IT untuk mendukung sistem pendaftaran secara <em>on line.
<span lang="SV"><span>b.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> <span lang="SV">Departemen Perdagangan dapat bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) perlu memetakan dan memberikan pelayanan khusus dalam proses pendaftaran hak cipta maupun desain industri bagi para pelaku industri<span> kreatif, sehingga para pencipta dan desainer mendapatkan kemudahan sebagaimana yang telah dilaksanakan dalam program pendaftaran merek bagi UKM-UKM.
<span lang="SV"><span>c.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> Pemerintah khususnya aparat penegak hukum harus benar-benar serius dalam memproses setiap pelanggaran hak cipta, merek maupun hak desain
5/6
Aspek Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perkembangan Industri Kreatif di Indonesia Selasa, 12 Agustus 2008 16:26
industri agar terwujud kepastian hukum bagi para pelaku industri kreatif. <span lang="SV">Tanpa adanya efek jera bagi para pembajak maka pelanggaran akan terus terjadi dan hal ini dengan sendirinya akan mematikan perkembangan industri kreatif.
<span lang="SV">
-----------------------------------
<strong><span lang="SV">Note<span lang="SV"> : Penulis adalah pegawai yang bertugas menangani pelayanan pendaftaran HKI, Fidusia dan
<span lang="SV"><span> Kewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY.
�