Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
ARTI PENTING PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PEMILIK DAN PENGGUNA KARYA SENI FOTOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PROMOSI KOMERSIAL Sujana Donandi S*, Etty Susilowati** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
[email protected] ABSTRAK Hasil karya seni fotografi merupakan salah satu ciptaan yang sering digunakan pada promosi komersial. Perjanjian berbentuk tertulis pada penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara pemilik dan pengguna hasil karya seni fotografi. Perlindungan hukum juga diperlukan dalam penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin guna mengembalikan hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh pemilik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arti penting perjanjian tertulis pada penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial dan mendalami mengenai penyelesaian penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin dari pemilik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Simpulan Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hasil karya seni untuk kepentingan promosi komersial perlu diperjanjikan secara tertulis karena beberapa alasan berikut: (a) Perjanjian tertulis dapat menjadi bukti untuk melaksanakan prestasi (b) Perjanjian tertulis dapat menjadi alat bukti yang kuat (c) Untuk menentukan siapa Pencipta karya seni fotografi dalam suatu hubungan kerja (d) Sebagai dasar untuk menentukan siapa Pemegang Cipta karya seni fotogtrafi (e) Perjanjian tertulis dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Penyelesaian penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin dapat ditempuh melalui beberapa cara sebagai berikut: (a) melalui alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan, seperti konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli (b) Arbitrase (c) melalui mekanisme pengadilan. Kata Kunci : Arti Penting; Karya Seni Fotografi; Pemilik dan Pengguna; Perjanjian Tertulis; Promosi Komersial
* **
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Penulis Kedua, Penulis Koresponden
43
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
A. Pendahuluan
mengurangi
1. Latar Belakang
perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta
pembatasan
menurut
peraturan
mengandung Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak
Aktivitas ekonomi terus berkembang dari
Ekonomi dikenal juga dengan istilah financial right,
waktu ke waktu. Kegiatan ekonomi yang dijalankan
yaitu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk
oleh pelaku usaha tidak dapat dilepaskan dari ilmu
mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak
pengetahuan dan teknolgi. Keberadaan ilmu
Moral merupakan hak yang khusus serta kekal
pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan usaha
yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan
menjadi tanda eksistensi Hak Kekayaan Intelektual
hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak
atau yang juga dikenal dengan HKI dalam kegiatan
moral ini memiliki tiga dasar, yaitu hak untuk
bisnis.
mengumumkan (the right of publication); hak
Bentuk HKI antara lain Hak Merek, Hak
paterniti (the right of paternity); dan hak integritas
Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit
(the right of intergrity).
Terpadu, Rahasia Dagang dan Hak Cipta. Hak
Salah satu permasalahan Hak Cipta di
Cipta kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28
bidang
Tahun 2014. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
seni
dalam
kegiatan
bisnis adalah
penggunaan hasil karya seni fotografi untuk
Nomor 28 Tahun 20014 Tentang Hak Cipta yang
kepentingan promosi komersial. Penggunaan foto
selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta
untuk kepentingan promosi komersial dapat dilihat
menyatakan bahwa:
pada produk-produk ataupun tempat-tempat usaha
“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta
yang menggunakan foto-foto public figure ataupun
yang timbul secara otomatis berdasarkan
foto milik fotografer tertentu untuk mempromosikan
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan
produk ataupun tempat usahanya. Karya seni
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
fotografi merupakan bagian dari Hak Cipta yang
mengurangi pembatasan sesuai dengan
dilindungi
ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf
peraturan
perundang-
undangan.” Hak
Ekslusif untuk
Undang-Undang
Hak
Cipta
k. Karya Seni fotografi juga diatur secara khusus dalam
Hak
dalam Bagian ketiga Paragfaf 2 Tentang Hak
Cipta
Ekonomi atas Potret Pasal 12-15 Undang-Undang
menunjukkan bahwa hak yang dimiliki oleh Pencipta
oleh
mengumumkan
Hak Cipta.
atau
Permasalahan penggunaan karya seni
memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara
fotografi bisa terjadi dalam beberapa kondisi.
otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 44
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Kondisi pertama adalah permasalahan antara
kepentingan promosi komersial sangat perlu diatur
pelaku usaha selaku pengguna hasil karya seni
dalam
fotografi dengan fotografer yang fotonya dipakai
penggunaan foto secara tidak tertulis sangat
untuk kepentingan promosi yang bersifat komersial.
memungkinkan terjadinya masalah antara pemilik
Permasalahan berikutnya yang sering terjadi
dan pengguna karya seni fotografi. Selain itu,
adalah antara pelaku usaha dengan orang ataupun
penggunaan foto untuk kepentingan promosi
tokoh yang wajahnya dimuat pada promosi yang
komersial tanpa izin pemiliknya juga dapat
dilakukan oleh pelaku usaha.
merugikan pemilik foto.
Pada realitanya, ketentuan pengunaan
suatu
perjanjian
tertulis.
Praktek
2. Metode Penelitian
hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial jarang dituangkan dalam
Metode yang digunakan dalam penelitian
perjanjian yang tertulis. Hal ini yang kemudian
ini adalah Metode Penelitian yuridis empiris.
menimbulkan konflik dan sengketa baik antara
Metode Penelitian Yuridis Empiris adalah Metode
pemakai dan pemanfaat hasil karya seni fotografi
penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai
dengan fotografer dan atau model yang digunakan
perilaku masyarakat. Penelitian ini secara spesifik
dalam foto.
merupakan penelitian yang bersifat deskriptif
Penggunaan hasil karya seni fotografi juga
analitis. Penelitian ini menggambarkan peraturan
sering dilakukan tanpa izin. Penggunaan tanpa izin
perundang-perundangan yang berlaku dikaitkan
juga
memungkinkan terjadi masalah
dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan
mengingat bahwa ada hak-hak pemilik karya seni
hukum positif yang menyangkut masalah tersebut.
fotografi yang harus dihormati atas ciptaan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah
tersebut. Salah satu kasus penggunaan hasil karya
data sekunder dan data primer. Data sekunder
seni fotografi tanpa ijin adalah antara Dinas
dalam penelitian ini akan diperoleh melalui
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
peraturan perundang-undangan serta buku-buku
melawan seorang fotografer bernama Nurhairin
hukum yang berhubungan dengan hubungan
yang
yang
hukum antara pemilik dan pengguna karya seni
digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
fotografi untuk kepentingan promosi komersial.
Provinsi Banten adalah miliknya dan digunakan
Pengumpulan data primer dilakukan dengan
tanpa meminta izin darinya selaku pemilik foto.
observasi disertai pencatatan di lokasi penelitian.
sangat
mengklaim
bahwa
foto-fotonya
Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara
Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa
kualitatif.
penggunaan suatu karya seni fotografi untuk
45
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Kerangka Teori
dianggap sebagai pihak yang memiliki hak eksklusif.
Kepemilikan hasil karya seni fotografi untuk
b. Sistem Konstitutif;
kepentingan promosi tentu tidak dapat dilepaskan
Sistem konstitutif menyandarkan perolehan hak
dari teori-teori khusunya teori kepemilikan. Ada
eksklusif dari pendaftaran objek HKI (first to
beberapa teori kepemilikan antara lain:
register).
a. Teori Domeinleer Hak seeorang untuk memiliki benda secara
Teori-teori tanggung jawab hukum yang
pribadi disebut hak dominium dan hak penguasa
dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain:
untuk mengatur penggunaan barang-barang
a. Teori Tanggung Jawab Tradisional
disebut dengan hak imperium. b. Teori Hak Milik Pribadi
Teori tanggung jawab tradisional mengatakan
Teori ini disebut juga accupation theory. Teori ini
bahwa tanggung jawab hukum terbagi ke dalam
menyatakan bahwa hak individu untuk memiliki
dua bentuk, yaitu berdasarkan kesalahan (based
dan mengalihkan benda miliknya adalah hak
on fault) dan pertanggungjawaban mutlak
alamiah/kodrati dari individu tersebut.
(absolute responsibility). b. Teori Tanggung Jawab Perbuatan Melawan
c. Teori Kepemilikan Sosial Dalam teori ini,
Hukum
Semua alat-alat produksi
Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai
ekonomi dikuasai oleh negara dan kepemilikan
suatu perbuatan atau kealpaan yang atau
individu tidak diakui.
bertentangan dengan hak orang lain, atau
Salah satu teori yang dapat membantu
bertentangan dengan kewajiban si pelaku atau
menentukan kepemilikan karya seni fotografi untuk
bertentangan,
kepentingan promosi adalah teori lahirnya Hak
baik
dengan
kesusilaan,
pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda,
Kekayaan Intelektual. Menurut Gatot Supramono,
sedang barang siapa karena salahnya sebagai
pada prinsipnya HKI lahir melalui dua sistem, yaitu:
akibat
dari
perbuatannya
itu
telah
mendatangkan kerugian pada orang lain,
a. Sistem deklaratif
berkewajiban membayar ganti kerugian.
Seseorang boleh mendaftarkan atau tidak mendaftarkan objek HKI, karena pendaftaran berakibat bahwa orang yang mendaftarkan
Beberapa teori perlindungan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain: 46
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
a. Teori Perlindungan Hukum Integratif dan
untuk mengetahui realita penggunaan hasil karya
Koordinatif
seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial.
Menurut
Fitzgerald,
bertujuan
Berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan
mengkoordinasikan
bahwa penggunaan karya seni fotografi untuk
berbagai kepentingan dalam masyarakat karena
kepentingan promosi di kota semarang masih
dalam
kepentingan,
dilakukan secara lisan khususnya dalam promosi
perlindungan terhadap kepentingan tertentu
lingkup kecil, seperti promosi restaurant ataupun
hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi
butik yang terbatas untuk wilayah di mana usaha
berbagai kepentingan di lain pihak.
tersebut berada.
mengintegrasikan suatu
hukum
dan lalu
lintas
b. Teori Perlindungan Hukum Prediktif dan
Perjanjian penggunaan suatu karya seni
Antisipatif
fotografi untuk kepentingan promosi komersial sangat penting dalam melindungi hak dan
Menurut lili rasjidi dan I.B Wysa Putra
kewajiban pemakai dan pengguna. Salah satu arti
berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan
penting perjanjian tertulis adalah sebagai bukti kuat
untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya
untuk menuntut hak dan kewajiban bagi pihak lain
tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan
yang terikat dalam perjanjian penggunaan hasil
juga prediktif dan antisipatif.
karya seni fotografi untuk kepentingan promosi
c. Teori Perlindungan Hukum Preventif dan
komersial.
Keberadaan
perjanjian
dalam
Represif
penggunaan karya seni fotografi untuk kepentingan
Perlindungan hukum yang preventif bertujuan
promosi komersial dapat meminimalisir terjadinya
untuk mencegah terjadinya sengketa, yang
penyangkalan oleh para pihak atas kewajiban yang
mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-
melekat pada dirinya.
hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi,
represif
diperjanjikan secara tertulis karena perjanjian
terjadinya
tertulis dapat menjadi bukti yang kuat di
sengketa, termasuk penangananya di lembaga
persidangan. Perjanjian penggunaan karya seni
peradilan.
fotografi yang tertulis juga dapat digunakan dalam
bertujuan
dan
perlindungan
untuk
yang
Penggunaan karya seni fotografi juga perlu
menyelesaikan
menentukan siapa yang berhak dinyatakan sebagai B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Penulis
melakukan
observasi
pencipta dan pemegang Hak Cipta suatu karya seni fotografi.
dan
Undang-Undang
telah
mengatur
mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai
wawancara di studio-studio foto dan para fotografer 47
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Pencipta. Akan tetapi, Undang-Undang juga
suatu upaya penyelesaian sengketa para
memberikan pengecualian apabila ada perjanjian
pihak tanpa melalui proses pengadilan
tertentu yang mengatur mengenai Pencipta atas
dengan
Ciptaan dalam suatu hubungan kerja.
bersama atas dasar kerja sama yang lebih
tujuan
mencapai
kesepakatan
harmonis dan kreatif;
Pemberian lisensi penggunaan karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial harus dilakukan secara tertulis karena perjanjian
c. Konsiliasi
tertulis dalam penggunaan karya seni fotografi
penyelesaian dengan menunjuk seorang
dapat menunjukkan siapa yang menjadi pemegang
konsiliator
Hak Cipta suatu karya seni fotografi karena hanya
yang
bertindak
menjadi
penengah bagi para pihak berdasarkan
pemegang Hak Cipta yang boleh memberikan
kesepakatan
lisensi penggunaan karya seni fotografi. Perjanjian
para
pihak
dengan
mengusahakan solusi yang dapat diterima;
tertulis dalam penggunaan karya seni fotografi
d. Penilaian ahli
untuk kepentingan promosi komersial juga dapat
Pendapat para ahli untuk suatu hal yang
berfungsi dalam hal berhadapan dengan pihak
bersifat teknis dan sesuai dengan bidang
ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83
keahliannya sesuai dengan sengketa yang
angka (3) Undang-Undang Hak Cipta.
terjadi antara para pihak.
Penyelesaian penggunaan karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial
2. Arbitrase;
tanpa izin pemilik karya seni fotografi dapat
Merupakan penyelesaian sengketa dengan
ditempuh dengan beberapa cara, antara lain:
menyerahkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama
1. Melalui Alternatif Penyelesaian sengketa;
dan terakhir kepada pihak ketiga yang netral dan
seperti:
independen yang disebut arbiter.
a. Mediasi
3. Melalui mekanisme pengadilan.
Merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara para pihak yang
Bentuk tanggung jawab atas penggunaan
bersengketa dengan bantuan pihak ketiga
karya seni komersial untuk kepentingan promosi
yang netral dan independen, yang disebut
komersial tanpa adanya izin dari pemilik yang harus
mediator yang dipilih sendiri oleh para pihak;
dipenuhi oleh pengguna terhadap pemilik adalah
b. Negosiasi 48
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
pengguna wajib membayar ganti kerugian. Ganti
e. Untuk menentukan siapa pemegang Hak
kerugian yang dapat dituntut oleh pemilik yang merasa
hasil
karya
seni
fotografi
Cipta karya Seni Fotografi;
miliknya
f.
Menimbulkan akibat hukum bagi pihak
digunakan tanpa izin memiliki dua bentuk, yaitu
ketiga.
materiil dan immaterill. Ganti kerugian merupakan
1.b.Penyelesaian dapat ditempuh melalui beberapa
akibat dari suatu sebab berupa perbuatan
mekanisme penyelesaian sengketa, antara lain:
penggunaan karya seni fotografi untuk kepentingan
a. Melalui Alternatif Penyelesaian sengketa,
promosi komersial. Pemberian ganti kerugian pada
seperti:
terbuktinya penggunaan hasil karya seni fotografi
1)Negosiasi;
untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin
2)Mediasi;
pemilik merupakan wujud perlindungan hukum bagi
3)Konsiliasi;
pemilik.
4)Pendapat ahli; b. Arbitrase,
dengan
menyerahkan
C. Simpulan dan Saran
penyelesaian kepada lembaga Arbitrase
1. Simpulan
dengan menggunakan arbiter selaku hakim
Berdasarkan
hasil
penelitian
untuk menyelesaikan perkara.
dan
c. Melalui mekanisme pengadilan, dengan
pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa: 1.a.
Arti
penting
penggunaan
perjanjian
karya
tertulis
memasukkan gugatan perbuatan melawan dalam
hukum secara perdata kepada Pengadilan
seni fotografi untuk
Niaga.
kepntingan promosi komersial antara lain: a. Sebagai Kewajiban
bukti
menuntut
dalam
Hak
dan
pembuatan
dan
penggunaan karya seni fotografi untuk
2. Saran
kepentingan promosi komersial;
Berdasarkan
b. Sebagai alat bukti di persidangan;
Kesimpulan
yang
telah
disampaikan, penulis memberikan saran sebagai
c. Untuk melindungi hak-hak yang melekat
berikut:
pada karya seni fotografi; d. Untuk menentukan siapa pencipta karya
a. Bagi para pemilik dan pengguna hasil karya
seni fotografi dalam hubungan kerja;
seni fotografi, penulis menyarankan untuk
49
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
mulai menerapkan perjanjian secara tertulis
Teknologi Indonesia, Bandung: Penerbit
ketika dalam kerjasama penggunaan hasil
Alumni.
karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial. Perjanjian yang tertulis
Boediono, Herlien. 2006. Asas Keseimbangan Bagi
akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk
Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum
melindungi hak dan kewajiban pemilik
Perjanjian
maupun pengguna hasil karya seni fotografi.
Wigati Indonesia. Bandung: citra Aditya
b. Bagi pemerintah, penulis menyarankan untuk
Berlandaskan
Asas-Asas
Bakti
meningkatkan sosialisasi mengenai eksitensi Undang-Undang hak Cipta yang sampai saat
Damian, Eddy. 2005. Hukum Hak Cipta. Bandung :
ini masih belum familiar bagi pelaku-pelaku
Alumni.
usaha di bidang seni, khususnya karya seni fotografi. Penulis juga menyarankan bagi
Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. 2014. Hak
pemerintah untuk membentuk suatu aturan
Milik Intelektual. Bandung: Citra Aditya
ataupun mekanisme uji kelayakan Hak Cipta
Bakti.
pada promosi yang bersifat komersial. Uji kelayakan ini dibentuk untuk memastikan
Etty Susilowati. 2013. Hak Kekayaan Intelektual
bahwa penggunaan hak-hak Cipta yang
dan Lisensi pada HKI. Semarang: Badan
terdapat pada suatu promosi komersial telah
Penerbit Universitas Diponegoro.
memenuhi
persyaratan-persyaratan
sah
secara hukum baik secara formil (keabsahan)
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme
maupun materiil (konten). Hal ini penting
Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
untuk memberikan perlindungan hukum yang
Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
preventif bagi pencipta maupun pemegang
Macpherson, C.B. 1989, Pemikiran Dasar Tentang
Hak Cipta.
Hak Milik, Jakarta: Yayasan LBH.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Margono, Suyud. 2010. Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual. Bandung: Nuansa Aulia.
Astutty, Mochtar Dewi. 2001.Perjanjian Lisensi Alih Teknologi
dalam
Pengembangan
50
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Marzuki, Peter Mahmud. 2003. Batas-Batas
Suryodiningrat, M. 1985. Azas-Azas Hukum
Kebebasan berkontrak. Yuridika.
Perikatan. Bandung: Tarsito. Syaifuddin, Muhammad. 2012. Hukum Kontrak.
Muhammad, Abdul Kadir. 1982. Hukum Perikatan.
Bandung: Mandar Maju.
Bandung: Alumni ____________________
2004.
Hukum
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus
dan
Bahasa
Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya.
Jakarta:
Indonesia.
Pusat
Bahasa.
Prodjodikoro, R. Wirjono. 1991. Hukum Perdata
Tjiptono,
tentang Persetujuan Tertentu, Bandung:
Fandy.
1999.
Strategi
pemasaran.
Yogyakarta: Andi.
Penerbit Sumur. Widjaja, I.G. Rai. 2004. Merancang Suatu Kontrak. Raharjo, Satijipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT.
Contract Drafting. Teori dan Praktek,
Citra Aditya Bakti.
Bekasi: Kesaint Blanc.
Ramli, Ahmad M. 2000. HAKI (Hak Atas
B. Undang-Undang
Kepemilikan Intelektual) Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang. Bandung:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20014 Tentang
Mandar Maju.
Hak Cipta
Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra. 1993. Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rusdakarya. S, Salim H. 2004. Perkembangan Hukum Kontrak
C. Internet
Innominant di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
www.dgip.go.id https://groups.yahoo.com/neo/groups/de95/convers
Subekti. 1996. Hukum Perjanjian. Jakarta :
ations/topics/1512,
Intermasa.
diakses
pada
September 2014 pukul 16.17 WIB.
51
Kamis,
11
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20801/ sriwijaya-berhak-menggunakan-foto-mantanpramugarinya, diakses pada Kamis, 11 September 2014 pukul 15.50. http://mediabanten.com/content/pasang-foto-tanpaizin-pemilik-disbudpar-disomasi,
diakses
pada
Kamis, 11 September 2014 pukul 14.29 WIB.
52