ARSIP SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
DR. Bambang Widjojanto Diskusi dengan Ikatan Arsiparis ANRI, Selasa, 23 Februari 2016
PENDAHULUAN
Kini Arsip kian penting tapi tak banyak yang menyadari ARSIP SANGAT PENTING.
Keteladanan JENDRAL SOEDIRMAN tidak tidak akan bisa diabadikan tanpa peran KEARSIPAN
Ada berbagai kasus dapat “dibuktikan” karena peristiwa dan fakta yang diduga sebagai tindak pidana tersimpan secara baik dalam Arsip
Ada potensi suatu peristiwa dan fakta tidak diarsipkan secara baik, ada rekayasa “menghilangkan” peristiwa atau memusnahkan dokumen sehingga akan menyulitkan pembuktian
TEKNOLOGI, INFORMASI & ARSIP Kini terjadi globalisasi informasi karena informasi dari manapun bisa didapatkan secara real time Ditopang oleh perkembangan komputerisasi hingga digitaliasi serta teknologi & sistem informasi; Ada shock of culture dan kita dikepung screen culture;
LANJUTAN ….
Informasi menjadi kian fungsional karena: Menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Ada rangkaian peristiwa menjadi suatu fakta dimana fakta itu dirumuskan dalam bentuk data; Mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan Meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna,
Arsip menjadi bagian tak terpisahkan dari informasi
Pasal 3 huruf b UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
Peristiwa dan fakta informasi diarsipkan Peran Arsip dapat menjadi: “sumber informasi” & sumber evidences atau alat bukti yg memuat barang bukti Sumber pertanggung-jawaban
Dalam perkembangannya, jenis informasi dan barang yang diarsipkan juga meliputi : media elektronik (rekaman suara, rekaman video, dll) maupun media cetak (kertas, Photo, dll).
TI dpt bantu Arsip agar jadi alat bukti & pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yg memiliki nilai pendidikan, riset, & sejarah; Selain, melindungi kepentingan negara & hak-hak keperdataan rakyat atas arsip yg autentik & terpercaya;
ARSIP DAN PEMBUKTIAN PIDANA: KASUS CENTURY
Ada peristiwa penting dlm Kasus Century agar dpt memahami secara utuh kasus tsb, misalnya: Rapat-rapat Dewan Gubernur yg pd akhirnya memutuskan kebijakan “Bail Out” Pertemuan dengan LPS, Bapepam, Menteri Keuangan & Wapres; Dokumen perhitungan kondisi keuangan BC pehrai/minggu/ bulan yg menjadi basis keputusan Bail Out; Seluruh minuta of meeting, dokumen yg dihasilkan & bukti penunjang “Mengenai daftar hadir di seluruh pertemuan, termasuk Rapat KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) pada tanggal 24 November 2009 dan 3 Desember 2009:
Ada perdebatan mengenai daftar hadir rapat KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang merestui untuk memberikan suntikan dana kepada Bank Century sebesar Rp. 6,7 Trilyun. Apa isi perdebatan dan dokumen-dokumen yg dijadikan dasar keputusan.
Kesemuruhan persitiwa & fakta dari seluruh hal di atas dapat menjadi dasar dan digunakan untuk mengetahui siapa saja yang terkait atau terlibat dan siapa yang bertanggung jawab terhadap dana sebesar Rp. 6,7 Trilyun guna menanggulangi dampak sistemik yang ditimbulkan oleh adanya fraud di Bank Century. Apakah ANRI sudah mempunyi semua informasi atas kasus BC ini?
ARBITRASE INTERNASIONAL KASUS SIPADAN-LIGITAN
Indonesia kalah, Pulau Sipadan-Ligitan lepas dari wilayah bangsa Indonesia; Salah satu alasannya, ketidak adanya arsip/dokumen pengelolaan kedua pulau tersebut; bukan sekadar dokumen perbatasan saja. Mahkamah Internasional dalam memenangkan Malaysia karena adanya arsip/dokumen penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an. Indonesia hanya bersandar pada Konvensi 1891 yg dinilai hanya mengatur perbatasan darat dari kedua negara di Kalimantan. Garis paralel 4º 10' Lintang Utara ditafsirkan hanya menjorok ke laut sejauh 3 mil dari titik pantai timur Pulau Sebatik sesuai ketentuan hukum laut internasional. Kala itu yang menetapkan laut wilayah sejauh 3 mil tanpa melakukan pencatatan kegiatan di kedua pulau tersebut shg tidak ada indikasi untuk menjaga kedaulatan Untuk itu misi untuk menjaga dan merawat arsip/dokumen yang berkaitan dengan kehidupan bernegara sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan juga alat bukti kepemilikan.
“KEGADUHAN” PELEMAHAN KPK MELALUI REVISI UU KPK Dalam 5 (lima) tahun ini, ada sekitar 3 (tiga) draf Usulan Perubahan. Apa perbedaan & persamaannya; Ada 18 kali proses Judicial Review yg menguji UU KPK di Mahkamah Konstitusi; Apakah ada Naskah Akademis atas Draf Revisi UU, siapa saja pengusulnya, apa alasan & argumentasinya; Siapa saja yg melakukan penolakan dan seberapa luas cakupannya; Apa pendapat & argumentasi publik atas penolakan itu dan berbagai bentuk sikap penolakan; Apakah kriminlaisiasi juga bagian dari pelemahan KPK dan upaya pemberantasan korupsi.
PERAN ARSIP DALAM PEMBUKTIAN
Di bidang Perdata soal alat bukti disebutkan di dalam Pasal 164 H.I.R. (Het Herziene Indonesisch Reglement)/ Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW menyatakan: Ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu:
1. alat bukti tertulis 2. alat bukti saksi 3. alat bukti persangkaaan 4. alat bukti pengakuan 5. alat bukti sumpah.
Bukti tertulis, pengakuan dan sumpah menjadi penting & berkaitan dengan peran pengarsipan. UU Kearispan sendiri menyatakan kerasipan menjamin perlindungan kepentingan Negara & hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
LANJUTAN ….
Dalam Tindak Pidana, pengaturan mengenai alat bukti tersebut di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP; Adapun alat bukti meliputi sesuai KUHAP dan uruturutan alat bukti adalah sebagai berikut: 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa. Bukti Surat menjadi sangat penting dan bisa jadi berkaitan dengan peran pengarsipan, khususnya yang berkaitan dengan pemilikan, peristiwa tertentu yg tersebut di dalam dokumen dan dokumen penting yang mengatur hak & kewajiban suatu jabatan tertentu sbg suatu penyelenggara negara; dan lainnya.
LANJUTAN ….
Dalam tindak pidana korupsi ada perluasan pengertian alat bukti yang sah seperti yg tersebut di dalam KUHAP berkaitan dengan perkembangan teknologi telah diatur dalam pasal 26 A UU No.31 Tahun 1999 yaitu: Alat bukti yg sah dalam bentuk PETUNJUK sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP juga dapat diperoleh dari: Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekan secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.
Kesemua perluasan bukti PETUNJUK itu juga berkaitan dengan peran pengarsipan.
TANTANGAN PERAN ARSIP DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Apakah semua lembaga negara yang punya potensi melakukan korupsi sudah melaporkan seluruh pengarsipannya? Sejauhmana kualitas pengarsipan yang sudah dilakukan tersebut? Apakah ada mekanisme “uji sahih” untuk memastikan seluruh dokumen yang diarsipkan tidak ada yang dihilangkan atau dimanipulasi? Bagaimana dengan berbagai “kegaduhan” yg terjadi di publik berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi?
Apakah “potret” resistensi publik dalam membangun upaya Pemberantasan korupsi sudah di cover? Apa saja keteladanan dari informal leaders atau public prominent persons dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi?
LANJUTAN …. Indonesia adalah laboratorium sosial yang luar biasa dalam membangun proses demokratisasi & mewujudkan upaya pemberantasan korupsi; Gerakan Civil Societies mempunyai peran strategis dalam membumikan kedaulatan rakyat u? mewujudkan kesejahteraan & keadilan sosial; ANRI menjadi elemen penting agar dapat menjadikan Indonesia sebegai Centre of Excelence & pusat pembelajaran demokratisasi dan pemberantasan korupsi;
