DAN KOPERASI Oleh: Willem Dagi,SP,MM (Alu'mni MMA-IPB, Angkatan Eksetkutif 3)
Kedua pokok pikiran tersebut yang seharusnya digunakan dalam berbagai perumusan kebijakan pengembangan pengusaha kecil dah koperasi, baik sebagai ketentuan normatif maupun ketentuan pelaksanaan. Prinsip "keadilan dan kemakmuran" tersebut dijadikan sebagai acuan utama, sebab data yang diungkapkan Sanim (1997a) memperlihatkan bahwa hampir scmua negara maju membuat struktur ekonominya yang melibatkan pengusaha kecil dan besar secara selmbang, bahkan pemerintah
rakyat lainnya; sebaliknya "beban ekonomi" semakin tinggi iliranggung rakyat akibat kemiskinannya sebab dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka meningkat juga harga-harga kebutuhan dasar manusia (sandang dan pangan) dimana rakyat miskin semakin sulit mendapatkan untuk pemenuhan hidupnya. I. Permasalahan Kesenjangan Jika kondisi tersebut memasukkan Sosial dan Ekonomi variabel "krisis ekonomi" yang Sasaran pembangunan "adil dan diakibatkan oleh kesalahan makmur" yang tertuang dalam sila menentukan arah kebijakan ekonomi, kelima, memberikan indikasi bahwa variabel yang maka kedua ada 2 pokok utama yang perlu ditanggung rakyat semakin berubah diperhatikan dala~n seluruh agenda I I yalru var~abel ' mantaat" aka11 din;im~knpemhangunnn ehononi~ b ~ a * t b ~ u l k a n kedskinan sernakin kec~l srdangknn Indonesia sehclgai h z r ~ k u ~ : ~truktural akan %makin meningkat dan vclr~abel "hehan ekonomi ' A n a , KcaJllan sosial herart, semakin sulit ditanggulmgiJika kebijakan scrnak~~r bcsar. Padal~slr d h ) ; t ~ scluruh nklltlras ckonorni ekOnomi tidak memberikm aksekonomi k c bukanlall l,cll~.~,~ rllclit,a[kan scluruh ringkarnn yallg adfl tefhada~rakyat kecil. Untuk kehijakan, rernpi mereka !:rng rliasyarnkat [anpa 111clihat pengusaha kccil akan srmakin sulit nunanggung cukbp bc>.rr l a m hel;tk,lngny;r sclalna berpartisipasi dnlam pembangunan akihar dart kezalalin~l rsr~cl)ur prliak-pillah [ e r x h u ~ dnlnm jika tidak diberikan akses pasar Secara [toritis ha1 In1 tll,ehul >r;~tusrakyat Indunes~a. 11~1 ekon~mi yang seimbang dengan para pelaku scbacni h~aya sosldl ~ . \ o ~ c c ~ l rni herarri hah\r,a akrif~las ekoll~mi 1ainny.a t@rutama swam besar cosrs, akibal dnr I kcsalalicn~ pcmhangunan ekonomi hnrus dan Bt,JMN arah keh~lnkantercebur. 1nenll)erikan peluclng ~kur Iwrparr~srpds~ bagi bcluruh I ncgara-ncgara nraju [crsebut rakyar dan lernbaga pelaku memperliharkan keberpihakan yang ekonomi yaitu pemerintah tinggi (erhadap pengusaha kecil. (BUMNIBUMD), swasta Saat ini, apalagi bila ditambah (pengusaha kccil dan besar), dan dengan krisis ekonomi, maka terlihat koperasi. kesulitan ekonomi yang ditanggung b. Seluruh aktifiras pembangunan rakyat Indonesia akibat tidak ekonomi Indonesia harus seilnbangnya variabel "manlaat" dan memberikan kemakmuran secara "beban ekonomi" ying ditanggung adil, artinya selur~rh rakyat rakyat Indonesia. Rakyal miskin mendapatkan akses yang sani;) semakin menghadapi kc~niskinan untuk ~nendapatkan kemakmuran strukturalnya akihat ridak dari akrifrtas ekonomi makro dan mendapatkan " manfaat" yang rnikro Indonesia. seimhang dengan sebagian kelompok Volume 4 No.2 Juni 1998
I
Ilapa~ d ~ s ~ ~ n p u l k hah\r.a an kemiskinan struktural akan semakin scniakin sulil meningkat dan ditanggulangi jika kebijakan ekonolni tidak memberikan akses ekonomi yang adil terhadap rakyat kccil. Untuk pengusaha kecil akan semakin sulit berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi jika tidak diberikan akses pasar yang seimbang dcngan para pelaku ekonomi laimya terutama swasta besar dan BUMN. Biaya sosial akan dapat diperkecil jika dilakukan reforrnasi ckonolni
ISSN: 0853-8468
melalui konsistensi implementasi kebijakan ekonomi serta membuat kebijakan ekonomi yang langsung membuka peluang usaha yang seimbang antara scluruh lapisan masyarakat. Program-program pengembangan dan pembinaan pengusaha kecil ini belum banyak selama memberikan manfaat pertumbuhan dan pemerataan "manfaat" ekonomi Hal ini yang didapatkamya. diakibatkan karena faktor kualitas produk, manajemen bisnis, dan akses pasar yang tidak seimbang dengan Sebagai pelaku bisnis lainnya. contoh kasus petani cabai di Brebes (Kompas, 30 dan 31 Agustus 1996). ketika produksi melimpah mereka sulit mencari akses pasar tcrhadap komoditi yang dihasilkannya, sebaliknya dengan produksi meningkat tersebut maka harga komoditi menurun. Kondisi harga tersebut diatas memperlihatkan bahwa harga komoditi usaha kecil (terutama disektor pertanian) bersifar lokal padahal seharusnya nasional. Jika jumlah scluruh hasil produksi cabai petani Brehes tcrsebut dikonversi kedalam skala nasional maka jumlah produksinya (diiamb dengall Lampung) tetap sangat ke dalam skala nasional, seharusnya harga mereka konlpetitif dan seimbang de masukan (input) produksiny pupuk dan obat-obatan. Jika arah kebijakan pemban ekonolni dilihat dcngan perspektif bisnis skala nasional (Itzdo ~ncorporared) maka kelebihan produksi (over ritpply) disuatu tempat tidak dapat diperhitungkan dengall kehijakan harga scrempat melainkan nasional Pandangan dari kasus Brcbcs terscbut memperlihatkan bahwa apapun yang dalan~ dilakukan pengembangan dan pembinaan pengusaha kecil, harus dilihat dalam pandangan nasional. Kenyataan pang Volume 4 No.2 Juni 1998
terlihat program pembmaan sangat besar porsinya dibandingkan dengan program pengembangan. Program belum banyak pengembangan melakukan usaha-usaha membuka akses pasar dan kestabilan harga komoditi yang dihasilkan olch pengusaha kecil. Sebaliknya, dengan adanya program pembinaan maka kemampuan pengusaha kecil semakin meningkat sehingga jumlah produksi meningkat, tetapi dengan keterbatasan jumlah produksi yang diserap oleh pasar maka pengusaha kecil selalu mengalami kelebihan persediaan (over stock) akibatnya beban biaya produksi semakin sulit tertanggulangi. Sehingga, walaupun program pengembangan dan
pcngc11lbanga11 dan pembinaan usaha kecil scrta potcnsi kcmiskinan struktural akibat praktek kehijakan ekonomi yang tidak seimbang memberikan variabel "manfaat" scrta variabcl "behan ekonomi" tersebut, maka sudah selayaknpa dibutuhkan transformasi struktur ekonomi yang memberikan "manfaat" dan "beban ekonomi" yang seimbang
golongan antara setiap masyarakat. b. Konglomerasi perusahaan-perusahaan besar Indonesia seharusnya melibatkan pengusaha kecil. Walaupun ada tantangan bahwa sulitnya melibatkan pengusaha kecil secara professional karena kurangnya kemampuan pengusaha melaksanakan kecil untuk manajemen bisnis modern, tetapi bila konglomerat menyadari kenyataan bahwa tidak ada satupun kekuatan ekonomi suatu perusahaan besar dapat bertahan jika tanpa adanya keterlibatan usaha kecil sehingga itu selayaknya kondisi ini dipertimbangkan. c. Semakin besar suatu inaka bcbari perusahaan ekonominya juga akan semakin besar, dengan melibatkan pengusaha kecil maka beban ekonomi akan menyebar merata sebaliknya pengusaha kecil mendapatkan "manfaat" ekonomi dari procluk-produk yang dibuatnya berintegrasi dengan proses produksi pengusaha bcsar. Perrow (1992) mengatakan bahwa konglomerasi yang kuat dan memberikan pengar1111 peningkatan ekonomi negara adalah konglorncrasi yalig strukturya terhentuk dari scjurnlah pengusaha kecil yang porcnsial. Uiltuk itu. konglomerat harus ikut bertanggung-jawab bagi pemberdayaan (empowerment) pengusaha kecil dalam ha1 akses informasi dan manajemen bisnis modern yang terdiri d a r ~ : manajemen kualitas, nianajelnen operasi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan, 'inanajemen organisasi. Sebaliknya pengusaha kecil juga harus ikut bertanggung jawah terhadap pengembangan dirinpa ISSN: 0853-8468
negara Indonesia harus hidupnya. Perbaikan lingkungan sendiri secara professional. memperhatikan hak orang Menyangkut tentang pengusaha hidup sekitarnya meliputi politik pemerintahan, bidang dan kecil, Perrow mengatakan bahwa banyak. b. Pemberdayaan (empowerment) pengusaha kecil harus mampu ekonomi dan kepemilikan sumber daya alam, serta bidang sosial, mengernbangkan jaringan kerja dibutuhkan agar partisipasi kebudayaan dan kelembagaan. masyarakat semakin meningkat (network) dengan pengusaha solusi pengentasan Berarti besar (konglomerat). untuk ikut menentukan perilaku kemiskinan harus dilakukan perumusan sistem kekuasaan (Sanim, e. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang 1997b). Pemberdayaan tidak secara holistik, multiaspek, dapat terlaksana dengan efektif multidimensi dan komprehensif terpadu antara setiap instansi (Sanim, 1997b). yang terkait, sebab kenyataan jika akses iniormasi tidak Menyangkut butir (a), (b) dan (c) bahwa masalah pengusaha kecil berlangsung dengan efektii tersebut diatas, berarti dibutuhkan (Minzberg, 1979; 1993). tidak hanya terdiri dari suatu masalah saja tetapi sangat rumit reformasi sosial ekonomi yang Mengacu pada pendapat kedua dilakukan oleh seluruh instansi pakar tersebut, maka usaha (kompleks) sehingga membutuhkan kerkaitan berbagai pemberdayaan hams diimbangi terkait, swasta, maupun pribadi yang instansi yang langsung terlibat dengan akses informasi yang merasa bertanggung jawab dengan memberikan jalan keluar secara kehidupan masyarakat dan negara seimbang antara pengusaha kecil operatif terhadap permasalahan dan pengusaha besar. Selama ini, :ecara ke seluruhan. Prakteknya, usaha kecil. Kenyataannya, selama ini keberpihakan tersebut pengusaha kecil mendapatkan masalah "ego sektoral" dan hanya terlihat dilingkup perbedaan persepsi antara perkotaan itupun dalam skala instansi terkait masih nyata Upaya pemerataan dan kesempatan sangat sempit sekali artinya tedadi dilapangan sehingga kerja bukanlah satu-satunya solusi, hanya jika terjadi masalah pengusaha kecil masih sulit tetapi dibutuhkan usaha-usaha memutus misalnya SEMBAKO saat ini, dicarikan jalan keluarnya tetapi ketika terjadi kelaparan di struktur rantai kerniskinan. yang langsung berdaya-guna. Hal ini dapat dilakukan dengan cara Irian Jaya hanya sebagian kecil Untuk mengatasi berbagai memperbaiki lingkungan hidup yang memperhatikannya dan masalah kemiskinan serta masyarakat miskin itu sendiri sehingga sebagian besar l a i ~ y a sangat pembinaan dan pengembangan sibuk dengan valuta asing dan mereka dapat melakukan perbaikan taraf hidupnya pengusaha kecil, maka usahasimpanan di bank yang usaha yang dapat dilakukan dilikuidasi. Padahal seharusnya adalah sebagai berikut : orang kota menyadari bahwa akses informasi yang tidak a. Pertama-lama harus dimulai dari mereka dapat hidup karena adanya seimbang dengan pengusaha besar mendorong keberpihakan masukan ( s u p p l ~ ) produksi dari dalam mencari peluang bisnis pengusaha besar kepada masyarakat pedesaan. dalam rangka mencari jalan pengusaha kecil secara nyata d. Menyangkut butir (c) tersebut keluar terhadap perbaikan status yang disertai dengan peraturan diatas, maka kunci utama hidup pengusaha kecil tersebut. yang jelas. Misalnya bagi pembangunan sosial ekonomi c . Masalab kemiskinan hanya konglomerat yang terbukti dapat yaitu kebijakan pemerintah dapat diatasi jika masyarakat melibatkan pcngusaha kecil dalam yang bersifat operatif Kebijakan miskin mendapatkan sarana struktur konglomerasinya, maka vang bersifat operatif berarti pendidikan dan perbaikan taraf perusahaan konglomerat tersebut kebijakan tersebut proaktif hidupnya. Upaya pemerataan dan akan senlakin mendapatkan akses terhadap aktifitas ekonomi yang kesempatan kerja bukanlah satumemberikan akses ekonomi yang informasi untuk pengembangan satunya solusi, tetapi dibutuhkan Tetapi tinggi kepada masyarakat. usahanya lebih lanjut. usaha-usaha memutus struktur rerbukti tidak dapar e. Kebijakan operatif (butir e) yang rantai kemiskinan. Hal ini dapat tersebut, bcrarti peran menyusun struktur dilakukan dengan cara pemerintah harus menjalarkan konglomerasinya dari pengusaha mernperbaiki lingkungan hidup fungsi "public services" yang kecil, maka peluang usahanya masyarakat miskin itu sendiri melakukan kegiatan informatif tidak akan diberikan lagi. Dasar dapat sehingga mereka terhadap rakyatnya. Untuk itu, peraturan tersebut didasari ole11 nlelakukan perbaikan taraf dibutuhkan keterbukaan politik UUD 1945 bahwa setiap warga Volume 4 No.2 /uni 1998
ISSN: 0853-8468
yang mernbantu perubahan sosialekonomi terutama pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Mungkin ha1 ini yang dimaksudkan reformasi politik dun ekonomi oleh kalangan pakar saat ini ? ).
pengusaha besarimenengah akan memperkuat ketangguhan ekonomi Indonesia. Pengusaha kecil dapat menyerap biaya tenaga kerja dan biaya produksi, sedangkan hasil produksin!.;! dikonsumsi oleh perusahaan besar yang diolah kembali menjadi suatu produk bernilai tambah uniuk pasar global. Pola kerjasama tersebut akan memperkuat struktur saling masyarakat. Masukan kontribusi dari masyarakat pengusaha kecil akan memperkuat struktur ekonomi masyarakat lapisan atas. Sebaliknya, jika pengusaha kecil semakin berkembang maka akan terjadi pergeseran struktur masyarakat dari lapisan bawah bergerak menjadi lapisan struktur masyarakat
111. Kemajuan Ekonomi Terhadap Gerakan Kewirausahaan Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan ekonomi Indonesia dicapai melalui kontribusi mayarakat kecil sebagai tenaga kerja atau yang menyediakan sumberdaya lainnya seperti tanah miliknya dan peluang yang bisa didapatkannya melalui tanah miliknya tersebut. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pengusaha kecil sangat adaptif dan fleksibel dalam rnenghadapi situasi krisis ekonomi. Berarti pengusaha kecil sangat berpotensi jika negara rnendapatkan kontribusi dikembangkan Itntuk ekonomi dari pengusaha kecil ketangguhan ekonomi. Tidak ada ketika situasi krisis terjadi. Hal satupun negara maju yang memiliki ini rnenunjukkan bahwa ketangguhan ekonomi tanpa adanya kontribusi pengusaha kecil, sebab sangat pengusaha kecil pengusaha kecil berpotensi menyerap berpotensi jika dike1nbangkan tenaga kerja dalam jumlah besar serta untuk mendukung ketangguhan menyerap sebagian beban ekonomi ekonomi. Tidak ada satupun (resiko ekonomi) yang ditanggung negara maju yang memiliki perusahaan besar ketangguhan ekonorni tanpa adanya kontribusi pengusaha menellgah. akibatnya struktur kecil, sebab pengusaha kecil masyarakat lapisan menengah akan berporensi menyerap tenaga kerja semakin dalam jurnlah besar serta menperap Jika rnasyarakat lapisan sebagian beban ekonomi (resiko menengah semakin kuat dan tangguh ekonomi) yang ditanggung maka potensi produktif untuk perusahaan besar, perusahaall besar meningkatkan skala ekonomi dapat menyebarkan sebagian beban nasional. Jika skala ekonomi biaya produksi kepada pengusaha nasional meningkat, berarti berbagai kecil, tetapi pengusaha kecil peluang dapat dicapai yaitu tingkat mendapatkan peluang pasar terhadap pendidikan dan pendapaian akan p r o ~ u ~ . p r o ~ u ~yang n y a dibeli oleh meningkat yang akan memperkuat pengusaha besar . kemam~uan mas~arakat untuk Kedua kenyataan tersebut harus nlengernbangkan teknologi, sehingga disikapi sebagai adanya potensi nlemberikan manfaat bagi ekonomi yang beesr dari kontribusi kesejahteraan masyarakat banyak dan para pengusaha kecil, prinsip meningkatkan devisa negara sebagai ekuitas (equ;v) dalam kebijakan jaminan bagi kestabilan ekonomi pembangunan sosial.ekollorni dengan ndonesia I . rnernperhatikan harmonisasi jaringan
kerja antara pengusaha kecil dan
Volume 4 No.2 1uni 1998
Persoalan yang masih meiqadi agenda ekonomi kita yaitu kemampuan alih teknologi dan menerapkan manajemen bisnis modem dari pengusaha kecil masih sangat ]emah. Untuk itu, program pengembangan dan pembinaan pengusaha kecil harus dilakukan secara holistik (Sanim, 1997b).
IV. Kewirausahaan dengan Daya Saing Nasional dalam Perdagangan Global Keberhasilan pengembangan pengusaha kecil akan dapat membantu kemaudirian dan daya saing nasional. Sehab jika peilgusaha kecil berhasil dikembangkan berorientasi ekspor maka Indonesia akan memiliki pertambahan cadangan devisa sehingga akan memperkuat struktur ekonomi yang mempakan jaminan kestabilan kekuatan lnata uang rupiah terhadap mata uang asing. Akibatnya akan mendorong stabilisasi aktifitas ekonomi yaitu impor dan ekspor, dimana akan mendorong ~roduktifitas industri Indonesia. Indonesia akan dapat bersaing ditingkat perdagangau global jika ekonomi domestiknya kuat, sehingga itu pengusaha kecil dikembangkan agar memberikan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini hanya d a ~ a t dicapai jika ~embinaan dan Pengemhangan pengusaha kccil diarahkan pads kemam~uan melakukan ekspor. Untuk itu, ~engusaha kecil hams meniiliki kemam~uan meningkatkan kualitas produknya serta melakukall Proses manajemen Yang efisien. Alasan pentingnya pengembangan Pengusaha kecil karena selnua forum AFTA, NAFTA, Pasar Bersarna E r O ~ a , APEC dan seba@in~a memasukkan Produk ~ertanian Sebagai Pusat perhatiannW Di Indonesia produk primer hasil olahamya perranian maupun
ISSN: 0853-8468
sebagian besar dilakukan oleh petani pengusaha kecil, sehiagga itu cukup beralasan jika Indonesia perlu memperhatikan pengembangan tersebut (Kompas, pengusaha kecil 14 September 1996). Disisi lain, bahwa Indonesia akan sernakin berdaya saing jika struktur ekonomi tidak menanggung beban ekonomi yang tinggi. Kurangnya kesempatan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, serta produktifitas yang rendah merupakan beban ekonomi yang mempengaruhi rendahnya efisiensi dan produktifitas Indonesia. Pengembangan pengusaha kecil merupakan salah satu cara untuk beban ekonorni menurunkan tersebut, sebab dengan meningkatnya pendapatan masyarakat kecil maka akan rneningkatkan tingkat pendidikan mereka, akibatnya produktifitas dan efisiensi makro ekonomi akan dapat tercapai. Kesemuanya ini akan mendorong kemampuan daya saing Indonesia dalam perdagangan Indonesia.
V.
KESIMPULAN FAKTORFAKTOR SINTESIS
Perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan pengusaha kecil dan koperasi perlu mempertimbangan faktor-faktor sebagai berikut : a. Arah kebijukan pembangunan ekonomi harus memperhatikan 2 variabel uta~na Y ang mempengaruhi perbaikan ekonomi masyarakat (terutama masyarakat miskin) yaitu variabel "manfaat" dan variabel "beban ekonomi". Masyarakat harus mendapatkan manfaat dari setiap aklifitas ekonomi bagi perbaikan taraf hidupny a, serta mendapatkan beban ekonomi yang rendah dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai. pengembangan dan b. Manfaat pembinaan pengusaha kecil dapat diperoleh 3 ha1 sebagai berikut :
Volume 4 No.2 Iuni 1998
1. Dapat
menekan jumlah masyarakat miskin sebab pengusaha kecil dapat rnenyerap jumlah tenaga keda sehingga dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga mendorong perbaikan taraf hidup masyarakat banyak. 2. Ekonomi Indonesia semakin efisien (orientasi ekonomi makro) sebab dengan semakin banyaknya jumlah masyarakat yang berpatisipasi dalam proses produksi (bisnis) maka arus masuk devisa akan semakin tinggi. Hal ini dapat terjadi jika pengusaha kecil diarahkan pada orientasi ekspor. 3. Struktur pelaku ekonomi semakin efisien dan produktif (orientasi ekonomi mikro) sebab jika struktur konglomerasi Indonesia disusun dengan memasukkan partisipasi pengusaha kecil dengan cara hasil produksi pengusaha kecil dikonsumsi oleh pengusaha besar, kemudian diolah kembali oleh pengusaha besar agar bernilai tambah untuk pasar lokal atau ekspor, maka cara ini akan membuat pengusaha besar menjadi semakin efisien dan beban produktif sebab ekonomi tenaga kerja dan bahan baku ditanggung oleh pengusaha kecil, sedangkan pengusaha kecil mendapatkan manfaat jaminan pemasaran hasil produk;nya. Hal ini dapat terjadi jika . pengusaha kecil mampu berorientasi kualitas, sedangkan pengusaha besar melakukan prinsip keadilan (fairness) dan keterbukaan (openness) terhadap kebijakan harga. Peran pemerintah harus berfungsi sebagai ''public services" artinya secara terbuka benar-benar
memfasilitasi akses pasar. informasi, teknologi, sumber modal, serta sumber bahan baku. Untuk itu, kebijakan pemerintah harus bernilai operatif yang langsung menjawab kebutuhan para pelaku ekonomi secara seimbang, kemudian dalam implementasi fungsi tersebut maka setiap instansi harus saling berintegrasi dengan satu visi. misi, dan sasaran yang sama. d. Kemampuan daya saing Indonesia dalam perdagangan global dapat dicapai jika butir (a) sampai (c) tersebut diatas dapat dicapai secara efektif
BAHAN BACAAN Kompas, 30 Agustus 1996. Krisis Harga Cabai di Brrbes : Petuni rak Buruh Janji, rapi Bukri, hal. 17.
3 1 Agustus 1996. Krisis Cahai Brrhes : KUD Cari Pegangun. Petani Terpaksa Juai ke Pedagang, hal. 17.
-- -------------- 14 September 1996. AFTA Bersabar Hadapi Indonesia, ha1 2 1. Mintzberg, Henry., 1979. Tlic Structuring of Organizations : A Synthesis of the Rrseurrh. Prentice-Hall, Inc., New Jel sey. USA. 1993. Structure iri Fives ; Desoning Effective Organizariotzs. Prent~ce-Hall Internationa!, Inc.. New Jersey, IJSA.
--............... . ..
Perrow. Charles., Smuil Firm Netwok. in Nitin Nohria and Robert G . Eccles, 1992. Networks and Organizatio~is : Structure, Fonn, and Action. Harvard Business School Press, Boston, USA. Sanim, Bunasor, 1997a. Kebijakan Prngembangun dun Pembinuim P e n g ~ ~ ~Krcil h a di It~donesio : Wujud Keberpihnkan Kepad(1 Ekonomi Kera@atan. lnst~tur Pertanian Bogor. 1997b. Makalah Bahasan Penrherdapan Masyorakar Juwa Barat. Inst~tut Pertanian Bogor.
ISSN: 0853-8468
.
