APLIKASI E-GOVERNMENT : EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA PAJAK BERBASIS WEB Hidayatulah Himawan Jurusan Teknik Informatika UPN "Veteran" Yogyakarta Jl. Babarsari no 2 Tambakbayan 55281 Yogyakarta Telp (0274)-485268 e-mail :
[email protected] website : http://himawan.himatif.ac.id
Abstrak Saat ini penggunaan website sebagai salah satu bentuk penyebaran informasi untuk melakukan komunikasi sudah menjadi hal yang biasa. Terutama di perusahaan-perusahaan swasta. Mereka (swasta) memperkenalkan perusahaan dan produknya melalui website. Begitupula di pemerintahan. Website menjadi suatu komunitas yang tak terlupakan. Namun website di sini lebih kepada penyebaran informasi dan tindakan penyebaran berita dan komunikasi melaluli sistem informasi e-government. Yang berakibat pada system yang lebih terbuka dan bias dilihat serta dinilai oleh khalayak masyarakat secara luas dan bebas. Hal ini memiliki tantangan tersendiri. E-government yang memiliki sifat terbuka dan bisa dinilai oleh siapa saja, membawa dampak kepada penilaian secara real dan berdasarkan data yang sebenarnya. Tanpa adanya penambahan terhadap penilaiaan untuk menjadikan suatu kinerja menjadi lebih baik. Maka hal ini menjadi tidak mudah. Banyak instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang mulai mengembangkan pelayanan publik melalui Teknologi komunikasi dan informasi. Namun bukan hal yang mudah untuk dibangun. Karena konsep pengembangan e-government bukan hanya dalam bentuk teknologi berupa website atau system informasi, namun yang lebih penting adalah perubahan perilaku tiap komponen (SDM) yang terlibat didalamnya untuk menghasilkan efektifitas dan efisiens knerja. Dalam hal ini pada Instansi Pajak. Untuk itu pentingnya e-government dibangun secara menyeluruh dengan melibatkan semua komponen yang ada. Agar tujuan penciptaan kinerja yang lebih efektif dan efisien serta mengahsilkan suatu produk pelayanan yang tepat dan akurat akan tercapai. Keywords : Pajak, e-government, Tantangan e-government, Perilaku manusia terhadap teknologi, 1. PENDAHULUAN Sistem pemerintahan yang terbuka menjadi impian bagi setiap orang. Namun tidak sepenuhnya sistem itu dapat dijalankan. E-government yang dimaksud adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan suatu kinerja yang lebih efektif dan efisien baik di tingkat swasta ataupun pemerintahan dalam melayani kebutuhan asyarakat. Ada beberapa hal yang dapat kita fungsikan pada IT di e-government yaitu penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu yang memudahkan, dan e-government itu sendiri yang dijalankan secara efektif dan efisien. Namun bukan hal yang mudah untuk dapat mengimplementasikan e-government sisem didalam suatu pemerintahan. Karena akan banyak hambatan dan tantangan yang akan dihadapi. Tapi bukan sesuatu hal yang mustahil bilasuatu saat, e-government ini akan menjadi ujung tombak dari keberhasilan pemerintah untuk menjalankan sistem yang lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan sistem e-government di Indonesia masih kalah dibandingkan oleh negaranegara maju. Hal ini karena tingkat kepedulian masyarakat yang masih rendah. Sedangkan untuk Asean, Indonesia masih dibawah Singapura dan Filipina. Data tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini :
109
Tabel 1. Pemanfaatan e-government di ASEAN No.
Negara
E-Governamce Readiness Ranking 2004 2005 1. Singapura 8 7 2. Filipina 47 41 3. Malaysia 42 43 4. Thailand 50 46 5. Indonesia 85 96 6. Brunei 63 73 7. Vietnam 112 105 8. Kamboja 129 128 9 Myanmar 123 129 10. Timor Leste 174 144 11. Laos 144 147 Sumber: International Communication Union (2006) Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (E-Government) harus mampu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah daerah harus melaksanakan proses transformasi menuju e-government, yaitu suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi dalam melaksanakan pengembangan e-government secara nyata. Yang bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet. Tabel 2. Web Pemerintah Provinsi Juml.
Situs Web
%
Bisa Dibuka
Tdk Bisa
Belum Punya situs
Pemprov 33 31 94 % 26 ( 84 %) 5 ( 16% ) 2 Dari data di atas maka dapat dilihat ternyata pemerintah daerah provinsi hampir semuannya memiliki situs web dan hampir seluruhnya dapat diakses secara mudah sementara 16 %-nya tidak dapat diakses. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa implementasi e-gov di Indonesia lebih banyak didominasi oleh situs milik pemprov, pemkab dan pemkot. Namun, situs-situs yang melayani masyarakat dalam urusan umum tersebut masih belum optimal dalam pelaksanaannya baik kuantitas mapun kualitasnya. Artinya ada kendala dan hambatan yang dialami oleh pihak pemda dalam hal mewujudkan implementasi e-gov yang ideal. Oleh karenanya di bawah ini diuraikan faktor-faktor penyebab beserta elemen penjelasnya yang menyebabkan “mandeg” dan kurang optimalnya impelementasi e-gov di Indonesia. Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam rangka mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan egovernment berorientasi pada kerangka arsitektur dibawah ini.
110
Gambar 1. Kerangka Arsitektur e-Government Ada empat lapisan struktur pada kerangka arsitektur e-government, yaitu : 1) Akses. Jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik. 2) Portal Pelayanan Publik. Situs web Pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait. 3) Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi. Organisasi pendukung (back office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik. 4) Infrastruktur dan Aplikasi Dasar. Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi, maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para Pemimpin telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemencaran kekuasaan yang menjadi pilihan di Indonesia menyebabkan ada dua tingkatan kekuasaan (Pusat dan Daerah), masing-masing tingkatan memiliki tugas dan kewajiban untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya sendiri. Untuk memenuhi keperluan tersebut setiap tingkatan kekuasaan mempunyai keharusan memiliki sumber pendapatan. Sumber pendapatan yang dimiliki oleh kedua tingkat kekuasaan tersebut berasal dari sektor pajak. Berkaitan dengan hal ini, maka pajak dibedakan menjadi dua golongan yaitu pajak Nasional (pusat) dan pajak Daerah (Mustaqiem, 2008). Pajak Nasional dibagi menjadi tujuh golongan, diantaranya adalah pajak sisa termasuk pajak pendapatan atas penduduk, pajak atas kekayaan, pajak langsung pemakaian, dan lain-lain. Sedangkan pengertian pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, Pasal 1 Ayat (1) adalah: “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah” (Mustaqiem, 2008). Pajak daerah timbul karena kekuasaan yang diberikan kepada dewan-dewan daerah seperti tercantum dalam Ordonansi Dewan-Dewan Lokal Pasal 49 Ayat (1) menentukan bahwa: “DewanDewan ini diberikan kekuasaan untuk dengan syarat memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, menetapkan peraturan-peraturan bagi daerahnya masing-masing tentang pemungutan pajak untuk memperkuat keadaan keuangannya dalam daerah-daerah itu”. Penggolongan pajak tersebut antara Pusat dan Daerah kesemuanya juga mempunyai sifat maupun fungsi. Sebab, dalam prakteknya penggolongan ini seringkali hanya dipakai untuk memudahkan pekerjaan. Secara teoritik, teknik yang dipergunakan untuk menetapkan bidang mana yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan empat cara yaitu: teori sisa (residu), sistem materiil, sistem formal, dan sistem otonomi riil. Dari empat sistem tersebut, ada dua sistem yaitu residu dan materiil yang dapat diadopsi untuk menetapkan pola pengaturan bidang perpajakan daerah. Pemerintah pusat dapat menetapkan macam-macam pajak pusat dan di luar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat merupakan pajak Daerah (residu). Pemerintah daerah dengan sistem ini akan leluasa dalam menetapkan dan mengatur macam-macam Pajak Daerah. Apabila timbul persoalan baru, pemerintah daerah akan cepat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tidak perlu menunggu keputusan dari pemerintah daerah. Kendala menggunakan sistem ini
111
adalah bahwa diwilayah Indonesia terdapat daerah tingkatan otonom yang masing-masing mempunyai kewenangan memungut pajak daerah. 2. ANALISIS SISTEM Sistem yang berjalan di banyak instansi pemerintahan sebagian besar masih berjalan manual. untuk itu peningkatan pelayanan sangat dibutuhkan. Usaha pemerintah daerah sangat tinggi. Salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan terhadap sistem informasi perpajakan di daerahnya. Salah satu instansi pemerintah daerah yang berhubungan dengan pajak memberikan kemudahan kepada para pengguna yang ingin mendaftarakan badan usaha yang dimilikinya tanpa harus datang ke Dipenda untuk mengajukan permohonan pendaftaran badan usaha. Kemudian wajib pajak mengisi formulir pendaftaran yang diberikan oleh petugas, kemudian formulir tersebut akan diserahkan kepada Dipenda untuk disahkan dan wajib pajak akan diberikan Nomor pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Sistem Informasi Wajib Pajak Online yang dibangun ini merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk membantu wajib pajak dalam melakukan kegitan perpajakan. Sistem wajib pajak online ini nantinya akan membantu para wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, melihat status pajak apakah sudah membayar atau belum, sistem juga dapat melakukan penghitungan, dan melakukan transaksi pajak. Disini wajib pajak hanya membutuhkan sebuah PC (Personal Computer) yang memiliki koneksi internet untuk dapat melakukan proses transaksi ini. Namun kelemahan masih terdapat pada sistem ini. Yaitu nasabah tidak dapat melakukan transaksi pembayaran secara langsung dan online. Hal ini karena keterbatasan yang dimiliki dalam melakukan pengembangan sistem informasi. Sistem ini memiliki dua kategori pengguna (user). Dimana wajib pajak yang pertama sebagai wajib pajak biasa yang hanya memiliki wewenang untuk melihat, mendaftar dan menghitung besaran pajak yang menjadi kewajiban baginya, dan yang kedua adalah admin dari dinas yang mempunyai wewenang dalam pengaturan sistem wajib pajak online ini. Pada proses pengelompokkan data-data yang akan dikelola oleh admin akan dikelompokkan dalam tabel-tabel yang terorganisir sehingga akan memudahkan admin dalam proses pengelolaan sistem wajib pajak online. Dan pada tiap tabel memiliki fungsi agar para pengguna dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang diperlukannya. 3. PERANCANGAN SISTEM DAD level 0 ini merepresentasikan seluruh elemen sistem dengan sebuah proses tunggal dengan data input dan output yang ditunjukkan oleh anak panah yang masuk dan keluar secara berurutan. Pada sistem yang dibangun ini terdapat dua entitas luar yaitu wajib pajak dan admin/petugas dinas. Admin mempunyai kemampuan atau kewengan untuk melakukan olah data, sedangkan wajib pajak hanya bisa memakai sistem dan tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan olah data. Wajib pajak akan memasukkan data ke dalam sistem, kemudian sistem akan memberikan keluaran (Output). Berikut adalah gambar DAD Level 0.
Gambar 1. DAD LEVEL 0. Sistem Informasi Pajak Pada layanan wajib pajak terdapat beberapa layanan, yaitu data pajak, data transaksi, data berita, dan data buku tamu. Pada proses ini ketika wajib pajak memilih data pajak maka akan disimpan dimasing-masing tabel pajak, setelah itu dilakukan pengecekan oleh admin. Untuk memperjelas layanan wajib pajak dapat dilihat pada gambar 2.
112
Gambar 2. DFD Level 1. Sistem Informasi Pajak Dari desain konseptual diatas, tabel-tabel yang akan digunakan dalam sistem dapat dirancang secara detail. Tabel tersebut menggambarkan menu-menu yangmenjadi bagian dari pengembangan sistem informasi pajak. Adapun tabel-tabel tersebut adalah sebagai berikut : 1. Tabel wajib_pajak. Tabel ini berisi data wajib pajak untuk setiap badan usaha. Struktur tabel wajib pajak dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 3. Struktur Tabel Wajib Pajak
2. Tabel jenis_badan_usaha. Tabel ini berisi data jenis badan usaha. Struktur tabel jenis badan usaha dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 4. Struktur Tabel Jenis Badan Usaha
3. Tabel galian. Tabel ini berisi data galian yang diperlukan oleh wajib pajak. Struktur tabel galian dapat dilihat pada tabel 3. 113
Tabel 5. Struktur Tabel Galian
4. Tabel hiburan. Tabel ini berisi data hiburan yang diperlukan oleh wajib pajak. Struktur tabel hiburan dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 6. Struktur Tabel Hiburan
Dalam pengembangan sistem informasi, juga terdapat penggunaan basis data sebagai bentuk implementasi dalam pengumpulan data-data yang dikembangkan. Dimana data-data atau file-file tersebut salng terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Pada data model relational, hubungan antar file direlasikan dengan kunci relasi (relation key). Dimana relation key ini merupakan kunci dari masing-masing file dalam menjalankan komunikasinya. Perancangan basis data yang tepat akan membuat paket program relasional akan bekerja secara optimal. Rancangan relasi antar tabelnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 3. Relasi Antar Tabel
114
Pada perancangan halaman interface, perlu dibuat beberapa link yang dapat menghubungkan antara halaman yang satu dengan halaman yang lainnya. Adapaun halaman-halaman tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Halaman muka. ini merupakan halaman depan untuk semua, baik wajib pajak maupun petugas Dipenda. Terdiri dari beberapa link untuk menuju ke sub menu yang digunakan untuk mengolah data. Pada halaman menu utama ini terdapat beberapa link yang dapat menghubungkan ke halaman lainnya. 2. Rancangan Menu Halaman Profil DIPENDA. Pada halaman ini berisi tentang profil DIPENDA. Menyangkut semua tentang apa yang terjadi di Dinas, baik fisik maupun non fisik. 3. Rancangan Menu Data Wajib Pajak Halaman ini adalah terdapat formulir yang harus diisi oleh wajib pajak untuk melakukan pendaftaran. Dari data tersebut akan dikirim ke halaman admin yang kemudian akan diolah oleh admin. Formulir pendaftaran pajak dapat dilihat pada gambar 4.
Gambar 4. Rancangan Data Wajib Pajak 4. IMPLEMENTASI SISTEM Tahap implementasi ini dilakukan setelah memulai tahapan perancangan dengan tujuan agar pada tahap ini dapat dengan mudah menjabarkan rancangan perangkat lunak. Tahap implementasi sistem informasi pajak ini membutuhkan perangkat lunak yang terdiri dari Microsoft Windows XP Professional, Apache web server, PHP, MySQL sebagai database Macromedia Dreamweaver MX . Tampilan halaman muka merupakan tampilan halaman web yang pertama kali dilihat oleh para pengguna. Adapun tampilan halaman web tersebut adalah sebagai berikut.
Gambar 5. Tampilan Halaman Muka 115
Dari gambar 5 dapat dijelaskan bahwa didalam halaman muka terdapat empat buah menu utama, yaitu halaman depan, profil Dipenda, buku tamu dan login. Sedangkan menu pajak terdiri dari pendaftaran wajib pajak, data wajib pajak, pendaftaran SPTPD, dan data pajak terhutang. Agar semua layanan dapat menampilkan informasi maka dibutuhkan link agar layanan yang disediakan oleh system dapat berjalan. Jika user menekan menu profile dinas, maka sistem akan menjalankan abouth.php yang menampilkan profil dari dinas pendapatan daerah. Halaman ini berisi tentang kedudukan, visi, misi, tujuan dan info lain sebagainya. Tampilan halaman profile dapat dilihat pada gambar 6.
Gambar 6. Tampilan Profile Dinas Jika wajib pajak ingin mendaftarkan badan usahanya, maka wajib pajak harus menekan menu pendaftaran wajib pajak untuk mengisi data-data pada formulir yang telah disediakan. Pada formulir ini belum terdapat NPWPD. Ketika proses penyi,panan dilakukan, maka nomor NPWPD akan muncul, karena tergenerate dengan sendirinya. Adapaun tampilan menu pendaftaran terdapat pada gambar 7.
Gambar 7. Tampilan Menu Pendaftaran Pajak
116
5. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan data diatas memberikan beberapa kesimpulan bahwa pengembangan aplikasi egoverment harus bisa membantu peningkatan kinerja dalam efektivitas dan efisiensi di dalam suatu perushaan. Selain itu ada beberapa saran yang bisa diperhatikan dalam implentasi e-gov di Indonesia yaitu bahwa implementasi e-gov di Indonesia masih separoh jalan dan masih jauh di bawah standar yang ideal dan yang diinginkan. Secara teknis, pihak pemerintah daerah sebagai penyelenggara e-gov tidak memiliki rencana untuk penyelenggaraan dan pengembangan e-govornment. Oleh karenanya diperlukan satu blue print a yang sejalan dengan arah pembangunan nasional baik untuk jangka panjang dan jangka pendek yang menghampiri aspek pemerintahan, politik, budaya, manajemen, ekonomi, antropologi, filsafat, agama, pertanian, industri, perdagangan, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya.
5. DAFTAR PUSTAKA Ancok, Djamaludin, 2000, Dampak Teknologi Internet Pada kehidupan Manusia dan Pengelolaan Institusi Pendidikan, makalah pada peringatan Lustrum ke tujuh Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 15 januari 2000 Dizard, Wilson, Old Media New Media, 1994, Longman Inc, New York Fathansyah. Ir, 2001, Buku Teks Ilmu Komputer Basis Data, Informatika, Bandung Kadir, Abdul, 2002, Pengenalan Sistem Informasi, Andi Offset, Yogyakarta. Mustaqiem, Dr, 2008, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, FH UII Press, Yogyakarta. Nuryani, Dewi, 2008, Sistem Informasi Wajib Pajak Online, UPN “Veteran” Yogyakarta, Yogyakarta. Strautbhaar, Joseph, Robert Larose, 1997, Communication in the Informations Society, Wadsworth Publishing, California, USA Wahyudi, JB, 1992, Teknologi Informasi dan Produksi Citra Bergerak, Gramedia, Jakarta Panduan Penyelenggaraan Situs Pemerintah Daerah, 2003, Kementerian Komunikasi dan Informasi
117
