PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN WARUNGKONDANG TERHADAP PERPOLISIAN MASYARAKAT (COMMUNITY POLICING) DI POLSEK WARUNGKONDANG DALAM WILAYAH HUKUM POLRES CIANJUR APIEK GANDAMANA Dosen Jurusan PPSD Prodi PGSD FIP UNIMED Surel :
[email protected]
ABSTRAK Dilatarbelakangi adanya suatu program Polri, yaitu program perpolisian masyarakat (Polmas) yang bertujuan untuk menciptakan kemitraan antara Polri dan masyarakat Kecamatan Warungkondang. Dasar hukum dari program Polmas tersebut adalah Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, angket, observasi, dan studi dokumentasi. Dengan mengambil subjek penelitian dua Desa, yaitu Desa Cikaroya dan Desa Jambudipa. Dari penelitian ini terungkap bahwa 1) Masyarakat Kecamatan Warungkondang sebagian besar mengetahui adanya program Polmas dengan hasil angket yaitu sebanyak 70%. 2) Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu pengalaman, adanya keinginan masyarakat untuk hidup aman, dan sosialisasi Polmas. 3) Kendala yang dihadapi Polri dalam program Polmas yaitu kurangnya personil, akses jalan, dan anggaran yang tidak mencukupi. 4) Upaya yang harus dilakukan yaitu menambah personil kepolisian, menambah anggaran, dan lebih membangun rasa kepercayaan masyarakat. Kata Kunci : Persepsi, Perpolisian Masyarakat (Community Policing), Polri PENDAHULUAN Polri bukanlah satu-satunya alat negara yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban, ada banyak pihak diantaranya adalah masyarakat yang memiliki peranan dan tanggungjawab memelihara ketertiban dan keamanan. Ketertiban bukan menjadi isu milik Polri saja, walaupun dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia diatur bahwa lembaga Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara untuk
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Setiap orang memiliki hak untuk merasa aman (tidak diganggu oleh bahaya atau rasa takut), akan tetapi hal tersebut sangat sulit untuk dijamin oleh kepolisian seluruhnya, mengingat banyaknya faktor yang terlibat dalam memberikan keamanan. Sebagaimana dalam pendapat Sadjijono (2008), faktorfaktor dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal polisi dapat
136
berupa minimnya anggaran untuk pemeliharaan ketertiban masyarakat secara keseluruhan, kuantitas personel polisi yang belum sebanding dengan pertumbuhan masyarakat, sistem gaji yang belum memadai anggota polisi sehingga berpengaruh pada motivasi kerja, maupun berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum polisi. Faktor eksternal antara lain ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum dan keberadaan pihak luar yang terlibat dalam penciptaan ketertiban masyarakat, namun bersikap mengacuhkan hukum. Kondisi demikian mengakibatkan polisi hanya bertindak menerima dan menyikapi laporan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ketika laporan dari masyarakat telah ditindaklanjuti, tugas polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat telah selesai. Padahal, esensi dari menjaga ketertiban adalah polisi dapat mencegah kejahatan agar dampak yang ditimbulkan akibat proses kejahatan itu tidak terjadi pada masyarakat yang belum mengalaminya. Paradigma baru Polri tersebut menjadi kerangka dalam mewujudkan jati diri, profesionalisme, dan modernisasi Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, berada dekat masyarakat dan membaur bersama masyarakat. Paradigma baru ini dikenal sebagai Community Policing atau Polmas. Polmas adalah
sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam mencegah masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan” (Sutanto et al. 2008: 25). Tujuan dari adanya perpolisian masyarakat (Polmas) adalah tercapainya kemitraan yang terjalin antara masyarakat dengan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Akan tetapi timbul permasalahan, kebijakan Polmas tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Keterangan yang peneliti dapat dari bagian Binamitra Polres Cianjur, mengenai kebijakan Polmas di wilayah hukum Polres Cianjur tidak begitu berjalan, meskipun ada beberapa wilayah yang sudah berjalan seperti di Polsek Pacet. Persepsi negatif masyarakat terhadap Polri menjadi bagian dari problematika implementasi perpolisian masyarakat. Selain dari persepsi negatif masyarakat terhadap Polri, Muradi (2009: 312) menyebutkan kendala perpolisian masyarakat adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang keamanan lingkungan, keragaman kondisi sosiologis masyarakat, ambiguitas sikap masyarakat, kesiapan sarana dan prasarana, Pemda dan instansi lain tidak merasa dilibatkan, dan interaksi polisimasyarakat masih police center. Dalam memandang sesuatu, setiap orang mempunyai persepsi
137
yang berbeda. Persepsi seseorang timbul dari dalam diri masingmasing. Menurut Moskovitz dan Orgel (Walgito, 1994: 53), persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Selanjutnya menurut Horovitz (2000), persepsi adalah anggapan yang muncul setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar atau melihat situasi yang terjadi untuk mendapatkan tentang sesuatu. Persepsi mencakup penilaian seseorang terhadap objek, baik itu yang terwujud maupun tidak berwujud. Persepsi mencakup penilaian seseorang terhadap objek, dimana penilaian tersebut berbeda antara satu orang dengan yang lain. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba meneliti persepsi masyarakat Kecamatan Warungkondang terhadap citra perpolisian masyarakat (community policing) di Polsek Warungkondang dalam wilayah hukum Polres Cianjur. METODE PENELITIAN Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena dengan menggunakan pendekatan ini akan mempermudah peneliti dalam mengungkap hal-hal yang menjadi tujuan penelitian ini. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti dapat mengumpulkan data atau informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap program Polmas dan peneliti dapat
mempelajari subjek penelitian secara mendalam sehingga informasi yang diperoleh lebih bersifat mendalam. Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu peneliti berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan kemitraan yang dijalin masyarakat dalam program Polmas selama penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Pembahasan Persepsi masyarakat Kecamatan Warungkondang terhadap perpolisian masyarakat (community policing) di Polsek Warungkondang dalam wilayah hukum Polres Cianjur Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Warungkondang mempunyai persepsi yang sama yaitu sebagian besar masyarakat Kecamatan Warungkondang mengetahui adanya program Polmas. Dari hasil angket sebagai data pendukung, bahwa 70% masyarakat mengetahui adanya program Polmas. Informasi yang diterima oleh masyarakat Warungkondang yaitu dengan adanya program Polmas maka akan lebih tercipta keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih meningkat. Seperti yang dikemukakan oleh R. Wernburg; William W. Wilmot; dalam Mulyana (2002) menyatakan bahwa persepsi
138
adalah proses menafsirkan hasil informasi. Sejalan dengan pendapat di atas, Mar’at (1982); Toha (1987); dan Walgito (2003) menyatakan bahwa persepsi terbentuk dari proses pengamatan dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, peranan, dan penciuman. Dalam mempersepsikan program Polmas, masyarakat Kecamatan Warungkondang tidak secara tiba-tiba mengetahui keberadaan program Polmas tersebut. Proses yang dilakukan yaitu dengan cara mengamati dan interaksi antara masyarakat dengan petugas Polmas. Bozeman (1979); Trojanowics (1994); dan Sutanto (2008), menyatakan bahwa teori pembentukan program Polmas yaitu teori sponsor normatif. Teori normatif percaya bahwa kebanyakan orang itu baik dan mau bekerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan wawancara dan angket sebagai data pendukung, maka peneliti dapat menjawab rumusan masalah mengenai persepsi masyarakat Kecamatan Warungkondang terhadap citra Perpolisian Masyarakat (community policing) di Polsek Warungkondang dalam wilayah hukum Polres Cianjur. Diketahui bahwa program Polmas sudah berjalan di wilayah Kecamatan Warungkondang. Tetapi ada sebagian masyarakat yang mengistilahkan perpolisian
masyarakat disamakan dengan Babinkamtibmas. Hal ini wajar terjadi, dikarenakan Babinkamtibmas merupakan petugas Polri tetapi dari kegiataanya berbeda. Babinkamtibmas merupakan anggota Polri yang bertugas untuk melindungi masyarakat sedangkan Polmas merupakan program Polri yang menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Warungkondang terhadap perpolisian masyarakat di Polsek Warungkondang dalam wilayah hukum Polres Cianjur. Berdasarkan hasil wawancara, faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Warungkondang terhadap program Polmas yaitu pertama, pengalaman masyarakat Warungkondang bahwa dengan adanya kemitraan yang baik antara Polri dan masyarakat maka akan tercipta suasana yang kondusif. Hal ini terasa oleh masyarakat pada saat adanya program Babinsa (TNI) dan Babinkamtibmas (Polri), tetapi masyarakat pada saat itu hanya dijadikan objek yang dilayani oleh aparat tersebut. Kedua, keinginan masyarakat untuk meningkatkan keamanan di wilayahnya. Dengan adanya program Polmas, maka masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungannya. Polri dan masyarakat menjadi mitra kerja dalam melaksanakan tugas kamtibmas. Jadi masyarakat mempunyai keberanian
139
dalam menindak pelaku kejahatan dengan catatan tidak main hakim sendiri. Ketiga, sosialisasi yang dilakukan jajaran Polsek Warungkondang dan aparatur Pemerintah Kecamatan Warungkondang, sangat membantu dalam mempengaruhi persepsi masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari sambutan masyarakat dengan adanya program Polmas tersebut. Pembahasan di atas sejalan dengan pendapat Mar'at (1998) dan Rahkmat (2005), menyebutkan ada empat macam yang mempengaruhi persepsi yaitu pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuannya. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat sedangkan pengetahuan dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologi. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Kecamatan Warungkondang mengetahui adanya program Polmas dari sosialisasi yang dilakukan oleh Polsek Warungkondang, Pemerintah Kecamatan Warungkondang, MUI, dan tokoh masyarakat. Hasil wawancara ini diperkuat dengan hasil angket yang menunjukkan angka sebanyak 50% dari jumlah responden menyatakan bahwa masyarakat mengetahui program Polmas dari sosialisasi. Dari hasil angket sebagai data pendukung, sosialisasi pihak kepolisian mengenai program Polmas kepada masyarakat
mengandalkan pendekatan persuasive dari pihak kepolisian dan kegiatan Polmas serta tokoh masyarakat yang berperan dalam lingkungan masyarakat. Akan tetapi, media elektronik dan media cetak belum digunakan oleh pihak kepolisian untuk mensosialisasikan keberadaan Polmas. Informasi mengenai sosialisasi keberadaan polmas didukung dengan data hasil pengolahan angket mengenai pendapat masyarakat terhadap sosialisasi informasi keberadaan Polmas. Sebanyak 25% dari jumlah responden menyatakan informasi tentang keberadaan Polmas sudah sangat memadai, sebanyak 35% menyatakan memadai, 10% menyatakan cukup memadai, dan sebanyak 30% menyatakan kurang memadai. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sebanyak 60% menyatakan bahwa informasi mengenai keberadaan polmas memadai. Persepsi masyarakat terhadap program perpolisian masyarakat (Polmas) tidak begitu saja terbentuk. Masyarakat Kecamatan Warungkondang memandang bahwa program Polmas sangat berguna bagi mereka, tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak peduli dan merasa terganggu dengan adanya program Polmas tersebut. Masyarakat Kecamatan Warungkondang sebagian besar dari hasil wawancara dan angket
140
sebagai data pendukung mengetahui adanya program Polmas. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tersebut yaitu didasari keinginannya masyarakat untuk hidup aman, tentram, dan damai. Program Polmas sangat membantu kedua belah pihak, baik pihak kepolisian maupun pihak masyarakat. Dengan adanya Polmas tersebut, maka akan terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan kepolisian dalam rangka menjaga kamtibmas. Menurut Muradi (2009); Sutanto (2008); dan Muhamad (2008), menyatakan bahwa keberadaan masyarakat dalam konteks perpolisian masyarakat memang sangat penting, karena masyarakat selain sebagai stake holder juga menjadi aktor dalam penciptaan rasa aman di lingkungannya. Tanpa ada masyarakat, niscaya perpolisian masyarakat tidak akan pernah ada, sebab urgensi dan keberhasilan dari program ini ada di masyarakat. Bagaimana masyarakat merasa aman dan nyaman serta merasa menjadi bagian dari subjek terciptanya rasa aman di lingkungan sekitarnya adalah tujuan dari program yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perpolisian modern. Sejalan dengan pendapat di atas Sulistyo (2008) dan Sutanto (2008), menyatakan bahwa kemitraan merupakan komponen utama dalam pengembangan kesejajaran antara polisi dengan berbagai kelompok yang ada untuk bekerjasama dan
membangun konsensus dalam memecahkan suatu masalah. Polmas mendorong kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi yang didasarkan pada prinsip saling menghargai, sopan-santun, persamaan, ketulusan, kesetaraan, dan memberi dukungan yang saling menguntungkan. Sebelum kemitraan dapat dicapai, terlebih dahulu perlu dibangun saling percaya (trust) antara warga dengan polisi. Sejalan dengan pendapat di atas maka dapat digambarkan hubungan polisi dan masyarakat menurut Friedmann (2008) dan Arianto (2008): Bagan 1 Hubungan Polisi dan Masyarakat
POLISI Dapat dijelaskan dari bagan
MASYARAKAT
tersebut bahwa merupakan suatu kondisi dimana terdapat kemanunggalan mutlak antara hubungan polisi dengan masyarakatnya, polisi menjadi masyarakat dan masyarakat menjadi polisi. Berdasarkan hasil wawancara dan angket sebagai data pendukung dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Warungkondang terhadap adanya program Polmas yaitu keinginan masyarakat untuk meningkatkan
141
keamanan wilayahnya agar tercipta suasana yang kondusif di wilayah Warungkondang. Kendala yang dihadapi oleh petugas perpolisian masyarakat (Polmas) dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat di Kecamatan Warungkondang. Berdasarkan hasil wawancara mengenai kendala yang dihadapi program perpolisian masyarakat didapatkan hasil bahwa kendala petugas Polmas yaitu kurangnya personil Polri sedangkan wilayah Kecamatan Warungkondang cukup luas yaitu 48,75 km2. Hasil wawancara didukung dengan hasil angket yang menunjukkan bahwa sebanyak 45% dari jumlah seluruh responden menyatakan kendala program Polmas yaitu berada di intern kepolisian itu sendiri. Salah satu permasalahan atau kendala yang dihadapi perpolisian masyarakat yaitu mengenai ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri dalam mendukung implementasi program perpolisian masyarakat. Dalam pandangan Bayley (2009) dan Muradi (2009), perpolisian masyarakat dapat dipraktikan pada rasio polisi dan masyarakat sebesar 1 : 350. Dengan bahasa yang berbeda, Goldstein (2009) menyebutkan, bahwa dalam seribu penduduk, setidaknya ada tiga petugas polisi. Menurut keterangan yang diperoleh dari pihak Polsek Warungkondang (Bapak AM) dan beberapa masyarakat yang
diwawancarai, kendala yang dihadapi oleh program polmas yaitu akses jalan yang tidak terjangkau atau penguasaan kewilayahan. Luasnya Kecamatan Warungkondang dan ada beberapa daerah yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2, menjadikan program Polmas ini menjadi terhambat. Hal ini sejalan dengan pendapat Muradi (2009) dan Arianto (2008) menyatakan, luasnya wilayah dan beragamnya suku bangsa di Indonesia menjadi permasalahan tersendiri bagi Polri dalam mengimplementasikan perpolisian masyarakat. Prasyarat utama dari perpolisian masyarakat adalah semakin kecil ruang lingkup wilayah perpolisian masyarakat, maka semakin efektif perpolisian masyarakat berjalan. Dengan luas yang begitu besar, penguasaan kewilayahan dapat dijalankan dengan pembagian daerah. Misalnya pembagian daerah konflik-nonkonflik, heterogenhomogen, daratan-kepulauan, daerah aman-rawan kriminalitas, dan sebagainya. Sehingga pada prakteknya, perpolisian masyarakat di Indonesia lebih memprioritaskan kewilayahan. Ini akan mempermudah Polri untuk mengimplementasikan perpolisian masyarakat. Dari hasil wawancara dan angket sebagai data pendukung, dapat ditarik kesimpulan, bahwa masyarakat Kecamatan Warungkondang sebagain besar menyatakan kendala yang dihadapi program perpolisian masyarakat
142
yaitu mengenai kurangnya personil aparat Polri, faktor kewilayahan yang luas dan sulit dilalui, dan adanya rangkap pekerjaan pada anggota Polri yang mengakibatkan tugas Polri tidak optimal. Upaya yang harus dilakukan kepolisian untuk meningkatkan perpolisian masyarakat (Polmas) di Polsek Warungkondang. Upaya yang harus dilakukan kepolisian untuk meningkatkan citra Polmas dari hasil wawancara, yaitu pertama, Polri harus konsisten dalam menjalankan program Polmas tersebut. Kedua, Polri harus membangun (trust) kepercayaan masyarakat untuk menjadi mitra Polri. Serta ketiga, Polri dalam melayani, melidungi dan mengoyomi masyarakat haruslah dengan pendekatan kemanusiaan (human approach) bukan dengan cara kekerasan. Dari hasil wawancara dan angket sebagai data pendukung, diketahui bahwa pencitraan program Polmas di Kecamatan Warungkondang sudah cukup baik diterima oleh masyarakat setempat. Dari hasil angket menunjukkan bahwa sebanyak 35% dari jumlah responden menyatakan bahwa kemitraan antara Polri dan masyarakat sudah sangat terjalin. Hal ini terjawab dari indikator yang disebutkan oleh beberapa responden yaitu: 1. Program Polmas sangat cocok dengan kondusi sekarang yang rawan kriminalitas dan teroris.
2.
Program Polmas menjadikan mitra Polri dan warga untuk bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Polri memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk membantu tugasnya, karena Polri tidak akan berjalan tanpa ada masyarakat. 4. Intensitas kedatangan anggota Polri dalam hal ini petugas perpolisian masyarakat sudah sangat baik, hanya saja terkendala kurangnya personil dan akses jalan yang sulit dilalui. 5. Sudah mulai dibentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) meskipun belum terlalu diketahui masyarakat hanya kalangan tertentu, seperti tokoh agama, masyarakat, aparat pemerintah, dan tokoh pemuda. Muradi (2009); Rahardjo (2008); dan Sadjijono (2008) menjelaskan, selama lebih dari delapan tahun reformasi Polri masih belum mampu menaklukan hati masyarakat untuk berpersepsi positif terhadap Polri. Ini karena semangat di dalam tubuh Polri sendiri untuk berubah dan membangun pencitraan baik Polri baru sebatas wacana. Kalaupun ada, semangat masih hanya ada di kalangan perwira. Sementara para anggota di lapangan lebih banyak tergerus oleh kebutuhan dan kultur organisasi yang mengekang karena faktor senioritas masih mengakar kuat. Tak heran apabila kemudian banyak dari para anggota tersebut tanpa basa basi
143
melakukan berbagai tindak penyimpangan seperti pungli, pemerasan, percaloan, dan sebagainya. Sementara masyarakat tak berdaya mengalami perlakuan yang sebenarnya melanggar hukum tersebut. Itu karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk menolak, sebab proses yang terjadi lebih banyak memosisikan masyarakat sebagai objek penyimpangan kinerja Polri tersebut. Masyarakat kemudian cenderung membangun sikapnya sendiri terhadap lembaga maupun anggota Polri. Persepsi negatif masyarakat ini kemudian mengarahkan ke sikap antipati dan penolakan terhadap berbagai program yang dibuat oleh Polri. Bahkan, berkenaan dengan kondisi itu, muncul adagium yang menegaskan bahwa “bila kehilangan kambing satu, tidak usah lapor polisi, karena bisa jadi kambing yang hilang menjadi dua atau malah lebih”. Adagium ini mesti perlahan memudar, tapi masih menjadi kecenderungan umum masyarakat bahwa masyarakat masih berpersepsi negatif terhadap kepolisian. Sutanto (2008) dan Sugiarso (2008) menyatakan, polisi harus dapat menjadi mitra masyarakat, dengan berusaha memahami atau cocok dengan masyarakat, serta menjadi figur yang dipercaya sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum. Tetapi persepsi negatif tersebut perlahan dapat hilang dengan adanya program perpolisian masyarakat.
Karena dengan perpolisian masyarakat, Polri menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat membutuhkan Polri yang dapat melayani tetapi juga menjadikan masyarakat atau kepercayaan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungannya. KESIMPULAN Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan pengolahan dan hasil analisis data mengenai persepsi masyarakat Kecamatan Warungkondang terhadap Polmas di Polsek Warungkondang. Secara keseluruhan, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Masyarakat Kecamatan Warungkondang mempunyai persepsi yang positif terhadap program Polmas. Masyarakat berpendapat dengan adanya program Polmas maka keamanan dan ketertiban semakin meningkat. 2. Faktor yang mempengaruhi persepsi positif masyarakat Kecamatan Warungkondang terhadap Polmas, (1) pengalaman masyarakat menjalin kemitraan yang baik dengan Polri; (2) keinginan masyarakat untuk meningkatkan keamanan di wilayahnya; dan (3) sosialisasi yang dilakukan jajaran Polsek Warungkondang serta aparatur Pemerintah Kecamatan Warungkondang.
144
3.
4.
Kendala yang dihadapi program Polmas yaitu, (1) mengenai kurangnya personel aparat Polri; (2) faktor kewilayahan yang luas dan sulit dijangkau; (3) anggaran untuk program Polmas yang masih kurang; dan (4) adanya rangkap jabatan pada struktur kerja anggota Polri yang mengakibatkan tugas Polri tidak optimal. Upaya yang harus dilakukan Kepolisian untuk meningkatkan citra Polmas, yaitu (1) Polri harus konsisten dalam menjalankan program polmas; (2) Polri harus membangun (trust) kepercayaan masyarakat untuk menjadi mitra Polri; dan (3) memiliki pendekatan humanistik dengan menjunjung tinggi prinsip anti kekerasan.
DAFTAR RUJUKAN Bayley, David. H. (1992). Police for The Future. Disadur oleh Koenarto , Jakarta: Cipta Manunggal Danim, Sudarwan. (2004). Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Perilaku. Jakarta: Bumi Aksara Finlay, Mark and Zvekic, Ugljesa. (1998). Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat, dan Tinjauan Lintas Budaya. Jakarta: Cipta Manunggal
Hamzah, Andi. (2007). KUHP & KUHAP. Jakarta : Rineka Cipta. Koenarto. (1997). Hak Asasi Manusia dan Polri. Jakarta : Cipta Manunggal Koenarto. (1997). Etika Kepolisian. Jakarta: Cipta Manunggal Kartono, Kartini. (2005). Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada Kalidjernih, Freddy K.(2010).Penulisan Akademik. Bandung: Widya Aksara Press Sekolah Kepolisian Negara Cisarua. (2008). Naskah Sekolah tentang Pemolisian Masyarakat. Jakarta: Polda Jabar Muradi. (2009). Penantian Panjang Reformasi Polri. Yogyakarta: Tiara Wacana Moleong, Lexy J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Oliver, Eric. dan Wilson, Jhon. (1988). Security Manual. Inggris: Gower Publishing Company Limited Sadjijono. (2008). Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance. Surabaya: Laksbang Mediatama Sarwono, Sarlito Wirawan. (1999). Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka
145
