APBA Jangan Copy-Paste ACEH HEBAT Program Unggulan Irwandi-Nova. Syariat Islam Harus Diterapkan dalam Tatakelola Pemerintah

03 Mendambakan

EDISI 65

Sistem Ekonomi Syariah di Aceh

JUNI 2017

ACEH HEBAT 2017-2022

04

Syariat Islam Harus Diterapkan dalam Tatakelola Pemerintah

SALAH satu penerapan syariat dalam perekonomian yang dilakukan pemerintah adalah terobosan konversi perbankan dari sistim konvensional menjadi perbankan syariah. Hal itu merupakan yang pertama dilakukan bank umum di Indonesia.

VISI PEMERINTAHAN Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.

05

Sistem E-Planning untuk Cegah Korupsi Dana Pembangunan

15 Program Unggulan Irwandi-Nova

ADA kabar baik di penghujung pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah, di mana Pemerintah Aceh meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

08

Praktik Ribawi di Negeri Syar’i

SELAMA lembaga keuangan syariah tidak hadir dan membimbing langsung pedagang di lapangan maka jangan pernah berharap kehidupan perekonomian Aceh akan terbebas dari praktik riba. Bahkan, riba yang diterapkan terhadap mereka berlipat-lipat ganda bunganya (adh’afan mudha’afa).

APBA 2018

Jangan Copy-Paste

2

OPINI

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 65 | JUNI 2017

Optimalisasi Peran Zakat Dalam Pembangunan Aceh Oleh : DR. IR. ZULKIFLI, M.Si

P

EMERINTAH Aceh saat ini sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Aceh Tahun 2018 yang merupakan tahun pertama dimulainya agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2018-2022. Secara teknokratik, permasalahan-permasalahan pembangunan berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan masih dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan belum mempunyai fundamen yang kuat sehingga berdampak kepada permasalahan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang relatif masih tinggi. Masalah kemiskinan merupakan suatu masalah yang akan menjadi prioritas dan fokus untuk ditangani mengingat kemiskinan di Provinsi Aceh saat ini masih jauh berada di atas rata-rata nasional. Bahkan penduduk miskin di Aceh sekitar 841.000 jiwa atau 16,43% dari total penduduk Aceh yang berjumlah sekitar 5,12 juta jiwa menempati urutan kedua termiskin di Sumatera. Jumlah ini belum lagi termasuk masyarakat Aceh yang berada dalam kategori rentan miskin atau dalam data TNP2K dimasukkan dalam kategori Desil 3 dan Desil 4. Dalam rangka percepatan penyelesaian masalah kemiskinan, Pemerintah Aceh harus mampu memanfaatkan segala sumber daya yang ada secara efektif, efesien dan terukur. Salah satu sumber daya yang mempunyai potensi yang sangat besar dan bersentuhan langsung dengan kemiskinan bersumber dari dana zakat. Jumlah pungutan zakat melalui Baitulmal Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat, tahun 2017 ini saja ditargetkan mencapai Rp. 35 milyar. Zakat yang dikelola oleh Baitulmal Aceh merupakan sumber pendapatan Aceh yang dapat dibelanjakan untuk sebesar-besarnya bagi keperluan menurunkan angka kemiskinan atau membiayai orang-

“Agar peran zakat dapat optimal terutama dalam merubah status mustahik kepada muzakki maka diperlukan database penerima zakat yang akurat sehingga kemungkinan tidak tepat sasarannya program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dihindari. Database penerima zakat (terutama penduduk miskin) mestilah bersifat satu data yang dijadikan pegangan oleh berbagai institusi yang terlibat dalam menangani kemiskinan”. orang yang memerlukan (8 asnaf penerima zakat). Di samping itu, zakat juga berperan untuk menjamin kerja sama dan menggerakkan aktivitas sosio ekonomi umat dan sebagai sistem jaminan sosial Islam yang dapat memperkuat nilai keadilan sosial. Secara terminologi, zakat merupakan suatu pembayaran yang diwajibkan oleh Islam kepada semua penganutnya yang mempunyai harta dalam berbagai bentuk sekiranya cukup syarat haul (tempoh) dan nisab atau satu jumlah minimum yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) selama tempoh yang dikenakan dengan maksud untuk pembersihan dan penyucian harta (QS. At-Taubah : 103), dan juga untuk menolong kaum dhuafa atau orang yang memerlukan (QS. At-Taubah : 60). Zakat juga merupakan suatu instrumen distribusi pendapatan dan kekayaan yang mempunyai dua peran penting sekaligus yaitu dari aspek sosial dan ekonomi. Dari aspek sosial, zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana umat yang berguna untuk menolong golongan-golongan yang memerlukan. Ini bermakna bahwa zakat akan mempererat hubungan sesama manusia dengan saling membantu dan bekerjasama. Sedangkan dari aspek ekonomi, zakat dapat me-

Salam Redaksi

ningkatkan daya beli masyarakat karena harta yang didistribusikan akan digunakan oleh penerimanya (asnaf ) untuk dibelanjakan. Di samping itu, zakat yang diwajibkan atas harta atau uang yang iddle juga berpengaruh pada peningkatan investasi yang akhirnya akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Aceh. Di sisi lain, penggunaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat miskin juga dapat mengurangi perbelanjaan daerah untuk kemiskinan dari sumber pendapatan lainnya, sehingga sumber pendapatan lain tersebut dapat difokuskan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi yang secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Banyak program pemberantasan kemiskinan yang dapat dibiayai dengan dana zakat. Selain untuk konsumtif seperti pembangunan rumah dhuafa dan bantuan untuk lansia miskin, zakat juga perlu didayagunakan untuk mengatasi persoalan kemandirian di kalangan masyarakat miskin seperti peningkatan kapasitas usaha melalui akses permodalan dari sumber zakat secara memadai (ekonomis) disertai dengan pendampingan yang kontinue, dan mendidik serta melatih masyarakat miskin untuk mempunyai life skill yang memungkinkan

mereka bekerja secara layak. Namun, untuk efektifitas dan tepat sasarannya program-program tersebut haruslah dikoordinasikan dengan baik antar Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pemberantasan kemiskinan, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih kegiatan untuk tujuan yang sama. Dengan demikian, perlu pengkoordinasian satu pintu terhadap program kegiatan pemberantasan kemiskinan dengan memaksimalkan peran dan fungsi Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh. Mengingat peran zakat dalam pembangunan Aceh di masa yang akan datang sangatlah strategis, maka Pemerintah Aceh perlu memberikan perhatian lebih dalam hal upaya peningkatan pendapatan daerah dari sumber zakat dengan memperkuat institusi zakat baik dari sistem administrasi, tata kelola yang efektif, efesien, profesional, maupun dari sisi pengelola agar dapat mendistribusikannya dengan amanah, adil, jujur dan bertanggungjawab. Karena walau bagaimanapun kepercayaan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat melalui institusi formal pungutan zakat (Baitulmal) merupakan hal yang sangat penting dalam meningkat-

kan pendapatan daerah dari sumber zakat. Kita akui bahwa, walaupun sudah adanya regulasi yang memadai dalam hal pengelolaan zakat di Aceh kita juga masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang perlu kita selesaikan terutama terhadap sumber-sumber zakat yang belum disepakati atau masih adanya perbedaan pendapat para ulama (ikhtilaf ). Kompleksitas masalah zakat tersebut dan di sisi lain potensinya yang sangat besar untuk berkontribusi dalam pembangunan Aceh mengharuskan Pemerintah Aceh untuk menyusun langkah-langkah optimalisasi peran zakat dalam pembangunan. Perlu adanya inovasi dalam pola distribusi dana zakat agar kesan bahwa zakat malah melanggengkan kemiskinan karena penerima zakat tidak pernah berubah statusnya sebagai mustahik dapat dihapuskan. Oleh karena itu, agar peran zakat dapat optimal terutama dalam merubah status mustahik kepada muzakki maka diperlukan database penerima zakat yang akurat sehingga kemungkinan tidak tepat sasarannya program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dihindari. Database penerima zakat (terutama penduduk miskin) mestilah bersifat satu data yang dijadikan pegangan oleh berbagai institusi yang terlibat dalam menangani kemiskinan. Disamping itu, juga diperlukan kesesuaian jenis intervensi program dengan kebutuhan dan karakteristik penerima zakat itu sendiri. Harapan kita, dengan terdistribusinya dana zakat yang tepat sasaran, tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan dengan institusi lain serta intervensi program yang sesuai kebutuhan, maka akan memberi pengaruh terhadap pembangunan Aceh di masa mendatang terutama dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Penulis adalah Plt. Kabid. PP Keistimewaan Aceh dan SDM

Redaksi menerima kiriman berita kegiatan pembangunan Aceh dan opini dari masyarakat luas. Tulisan diketik dengan spasi ganda dan disertai identitas dan foto penulis, dapat pula dikirim melalui pos atau e-mail

Gubernur Baru, Harapan Baru

RABU tanggal 5 Juli 2017 insya Allah Aceh memiliki pemimpin baru. Pada tanggal tersebut Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah akan dilantik menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Aceh untuk masa bakti 20172022. Rakyat Aceh menaruh harapan perubahan ke arah kemajuan di tangan nakhoda baru ini. Berbagai komitmen serta visi-misi Irwandi – Nova di masa kampanye akan dibubuhkan dalam dokumen RPJM Aceh. Saat ini Bappeda berpacu dengan waktu untuk menyelaraskan program-program yang sudah disusun dengan rancangan program gubernur baru. Secara keseluruhan dapat disimpulkan dalam 10 program prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan Aceh untuk 5 tahun mendatang, yaitu: Pertama, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Angka penganguran dan kemiskinan di Aceh masih tinggi (16,43 persen), di atas rata-rata nasional. Pada sisi lain, Aceh memiliki dana otonomi khusus yang seharusnya diprioritaskan untuk mengatasi pengurangan dan penurunan angka kemiskinan. Kemiskinan dan pengangguran menjadi isu utama dalam pembangunan ke depan. Kedua, kedaulatan pangan. ini menjadi masalah krusial bagi setiap daerah. Dengan kedaulatan pangan akan tercipta stabil dan terhindar dari gejolak sosial. Pemerintah Aceh menjadikan persoalan pangan terpolakan sesuai kebutuhan dan diarahkan upaya menuju ketersediaan pangan yang lebih mandiri. Ketiga, memperkecil disparitas atau gap antar kabupaten/kota di

Aceh. Pembangunan Aceh dirancang berkeadilan antar kabupaten yang satu dengan yang lain. Meski demikian pembangunan tetap diarahkan sesuai potensi dan cluster masing-masing daerah dan dengan anggaran yang proporsional. Keempat, Meningkatkan pertumbuhan industri di Aceh. Sesuai dengan RPJP yang sudah dirancang, pemerintah mendorong tumbuhnya produktifitas di semua daerah berdasarkan potensinya masing-masing. Ke depan diharapkan akan muncul sentra-sentra produksi di masingmasing wilayah dengan industrinya. Kelima, peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan adalah salah satu permasalahan utama bangsa. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Pemerintah Aceh diamanahkan untuk mengalokasikan anggaran 20 persen. Pendidikan berkualitas akan tercapai melalui peningkatan kapasitas guru, penyediaan beasiswa, penyediaan sarana dan prasarana yang baik. Keenam, peningkatan layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Karena itulah lahir program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Selain JKA Pemerintah juga bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang baik dan mudah dijaukau oleh warga. Ketujuh, peningkatan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang baik adalah yang berkesimbungan hingga memberi impact kepada masyarakat. Pemerintah akan merancang pembangunan yang berkesinambungan dan tidak terputus. Kedelapan, Dinul Islam. Pelaksanaan Dinul Islam adalah bentuk keis-

timewaan Aceh. Ini merupakan amanah konstitusi. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Aceh hampir semuanya penganut Islam dan sudah menjalankan syariat Islam secara turun-temurun sejak masa kerajaan tempo dulu. Untuk itu aspek Dinul Islam akan tetap menjadi prioritas pembangunan ke depan. Kesembilan, penataan reformasi birokrasi. Birokrasi adalah kunci dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pelaksanaan reformasi kita harus punya kepastian hukum untuk terlaksananya good governance dan clean government (tata pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih). Kesepuluh, penguatan perdamaian. Perdamaian yang diraih Aceh sejak tanggal 15 Agustus 2005 melalui penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki harus dipastikan terjaga sampai kapan pun. Caranya adalah dengan terus-menerus merawatnya. Dengan terjaminnya kesinambungan damai Aceh akan dapat mengejar ketimpangan yang muncul akibat konflik berkepanjangan pada masa lalu. Benih-benih konflik harus ditekan agar tidak muncul ke permukaan. Kita sangat optimis kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur baru akan mampu menghadirkan keadaan yang lebih baik dengan mengacu pada 10 program prioritas di atas. Apalagi, Irwandi Yusuf adalah sosok yang mempunyai pengalaman pada masa lalu dalam melayani rakyat melalui program-program pro-rakyat. Semoga! n Azhari Hasan

Redaksi PELINDUNG Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, SEKRETARIS Daerah Aceh | PENGARAH Kepala Bappeda Aceh | PENANGGUNG JAWAB Kapala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Sekretaris Bappeda Aceh| PEMIMPIN UMUM Kasubbag Umum Bappeda Aceh | PEMIMPIN REDAKSI Aswar Liam | REDAKTUR PELAKSANA Hasan Basri M. Nur | DEWAN REDAKSI M. Iskandar, Bulman, Fenny Yumiati | SEKRETARIAT Redaksi Mohd. Meidiansyah, Firman, Khairul Ridha, Farid Khalikul Reza | EDITOR Zamnur Usman | REPORTER Heri Hamzah, D Zamzami, Riyadi Syafruddin NB| REPORTASI DAN NOTULENSI Fauzi Umar| LAY OUT & EDITOR FOTO Irvan | ILUSTRASI KARTUN DAN GRAFIS Jalaluddin Ismail | FOTOGRAFER T. Andri Arbiansyah | IT Taufik Army | STAF LOGISTIK DAN LAYANAN UMUM Syamsul Bahari, Khairul Amar, Cut Indah Susilawati, Misbahul Munir

Alamat Redaksi

Bappeda Aceh Jl.Tgk. H. Muhammad Daud Beureueh No. 26 Banda Aceh

Telp.

(0651) 21440

Fax.

(0651) 33654 |

Web:

bappeda.acehprov.go.id

email:

[email protected]

Tabloid ini diterbitkan oleh Pemerintah Aceh melalui kerjasama Bappeda Aceh dengan Biro Humas Setda Pemerintah Aceh

CERMIN


Mendambakan

Sistem Ekonomi Syariah di Aceh AJIAN sistem ekononi syariah semakin subur di Indonesia, baik di tingkat akademisi, umum, ahli hukum hingga praktisi. Kajian-kajian tersebut mengkritisi sistem ekonomi yang digunakan sebelumnya, yang telah menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya ketimpangan distribusi pendapatan, monopoli, pengangguran, polusi, dan sebagainya. Sistem ekonomi yang digunakan saat ini lebih banyak mengusung sistem neo-liberalis kapitalisme, yang bagi sebagian orang dirasa tidak adil atau diskriminatif. Hal ini disebabkan keberpihakannya kepada kalangan pemilik modal saja. Kegiatan ekonomi yang dijalankan hanya semata-mata untuk meraih nilai-nilai materi, terlepas dari nilai-nilai yang bersifat transendental. Melihat kenyataan tersebut tidak salahnya bila kita mencoba menerapkan pelaksaanaan ekonomi syariah dalam kehidupan kita. Masyarakat sekarang sudah mulai dapat melihat kegagalan dalam bidang ekonomi dari pemberlakuan sistim ekonomi non syariah sebagai salah satu contoh nyatanya dimana sekarang sudah banyak masyarakat di Aceh khususnya yang mulai beralih dalam memilih bank. Akhir-akhir ini masyarakat mulai meninggalkan bank konvensional dan memilih bank syariah. Aalasannya, bank syariah dalam praktiknya menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan Islam, karena di dalamnya tidak mengenal bunga, melainkan bagi hasil. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, yang kadang sebagian orang Islam menganggapnya sebagai riba yang haram hukumnya. Dominasi pemikiran ekonomi konvensional menjadikan ekonomi Islam belum mampu berkembang sebagaimana diharapkan. Padahal ekonomi Syariah berisi tuntunan dan pedoman ideal yang mampu mengakomodir kebutuhan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Dengan jaminan mayoritas penduduk Aceh tentunya akan mampu menerima ekonomi Syariah. Semoga!

Cut Mazaya Meyosi

Mahasiswi asal Calang, Aceh Jaya, belajar Ilmu Politik pada FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: [email protected] BBM: D54EFF0C WA: 0821-6511-9077

3

OLEH:

Manfaluthi, ST, M.Si >>><<<

Berbekal untuk Kehidupan yang Abadi DALAM menjalani kehidupan di dunia ini manusia tentu membutuhkan persiapan sebagai bekal di masa yang akan datang. Semenjak kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua tentang bekal untuk mengarungi hidup di dunia ini. Satu persatu jenjang pendidikan kita jalani, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan hingga perguruan tinggi. Semuanya dilakukan untuk tercapainya hidup yang bahagia di dunia. Selesai sekolah kita pun mulai disibukkan dengan urusan-urusan pekerjaan lain, seperti menjadi pegawai, pedagang, petani, nelayan dan sebagainya. Sebagian kita meluangkan hampir seluruh waktu utuk bekerja keras demi mengejar kehidupan yang mapan di alam dunia yang sementara ini. Hari berganti hari, bulan dan tahun. Tanpa terasa usia terus bertambah, hingga tiba-tiba ajal pun datang menjemput. Berpisahlah kita dengan alam dunia menuju alam kubur. Ini merupakan awal dari kehidupan yang abadi. Di tahap ini tidak ada lagi kesempatan untuk mencari bekal. Sebab kita sudah memasuki fase menikmati hasil. Kalau di dunia kita menyiapkan bekal yang baik, maka itu adalah awal dari kebahagiaan yang abadi, selama-lamanya. Namun, jika di dunia kita lalai, maka ini merupakan awal dari kesengsaraan yang selama-lamanya. Allah SWT berfirman yang Artinya: “…..Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa, dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal”. (Q.S. Al-Baqarah:197). Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Ramadhan 1438 H. Di bulan mulia ini Allah masih anugerahkan kesempatan untuk menyiapkan bekal, karena tujuan akhir dari ibadah puasa Ramadhan adalah taqwa. Mumpung masih ada waktu mari gunakan sisasisa umur kita ini untuk menyiapkan bekal menuju kampung akhirat, sehingga jika tiba waktunya Allah akan memanggil kita dengan panggilan mesra: “Wahai jiwa yang tenang kembalilah kebada Rabb-mu dalam keadaan ridha dan diridhai, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaKu dan masuklah ke dalam syurga-Ku” (QS. Alfajr:27-30). Semoga Allah berkenan menjadikan kita salah satu diantaranya. Aamiin.

4

LAPORAN UTAMA


Syariat Islam Harus Diterapkan dalam Tatakelola Pemerintah “Harapan kita, dengan demikian masyarakat Aceh semakin sejahtera dan secara perlahan dapat menginggalkan sistim ekonomi ribawi, dengan mengoptimalkan dan memberdayakan institusi keuangan syariah.” -- dr. H Zaini Abdullah -Gubernur Aceh

G

UBERNUR Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, menyebutkan bahwa Aceh sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam harus pula menerapkan Syariat Islam dalam segala bentuk tatakelola pemerintah. “Tentu dalam segala aspek kehidupan kita harus menerapkan nilai-nilai Islam, termasuk dalam bidang ekonomi,” kata Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Setda Aceh, Syaiba

Ibrahim dalam Seminar Ekonomi Syariah dan Bedah Buku “Dinamika Produk dan Akad Keuangan”, di AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Kamis (15/06/2017). Salah satu penerapan syariat dalam perekonomian yang dilakukan pemerintah adalah terobosan konversi perbankan dari sistim konvensional menjadi perbankan syariah. Hal itu merupakan yang pertama dilakukan bank umum di

Indonesia. Sistim ekonomi Islam, ujar Gubernur, terbukti lebih unggul dari sistim kapitalis serta membawa manfaat bagi masyarakat. Pola interaksi ekonomi syariah juga sudah melembaga dan integral dengan keseharian masyarakat Aceh. “Harapan kita, dengan demikian masyarakat Aceh semakin sejahtera dan secara perlahan dapat menginggalkan sistim ekonomi ribawi, dengan mengoptimalkan dan

ACARA pembukaan tahfiz Al-Quran di Bappeda Aceh. |

memberdayakan institusi keuangan syariah,” ujar Gubernur. Gubernur berharap, lewat Seminar Ekonomi Syariah yang digelar oleh Bank Indonesia tersebut, dapat lahir pemikiran yang visioner bagi kemajuan pemban-

FOTO: ADEK

gunan ekonomi Aceh berbasis syariat Islam. “Kita berharap dalam 2 hingga 3 tahun Aceh bisa menjadi lokomotif ekonomi syariah tidak saja di Indonesia melainkan ASEAN dan dunia,” kata gubernur. (Humas-Aceh)

Bappeda Selaraskan Program Kerja dengan Visi Misi Irwandi-Nova

KEPALA Bappeda Aceh menyerahkan buku data pembangunan kepada ketua tim penyusunan RPJMA Irwandi-Nova di Bappeda Aceh. | FOTO: ADEK

B

ADAN Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh akan menyesuaikan program perencanaan Pembangunan Aceh 2018 dengan visi misi gubernur - wakil gubernur Aceh terpilih 2017-2022, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Dalam kaitan ini, Bappeda Aceh mengundang tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Irwandi-Nova untuk ikut memberi masukan dalam rangka finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2018. Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Aceh Azhari Hasan, SE, M.Si, di sela-sela pertemuan finalisasi RKPA 2018 di Kantor Bappeda Aceh, Senin (19/6/2017) siang. “Pertemuan ini adalah inisiasi Bappeda Aceh dalam rangka finalisasi RKPA tahun 2018,” terang Azhari. Kepala Bappeda Aceh menargetkan, finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2018 selesai tepat waktu, yaitu

akhir Juni 2017. Dokumen ini nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur tentang RKPA Aceh 2018, yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS 2018. “Sebelum RKPA tahun 2018 diPergub-kan, kita perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak terutama dari Tim Irwandi- Nova. Apakah program-program yang diusul pada tahun 2018 nanti sudah singkron dengan visi- misi nya gubernur dan wakil gubernur terpilih? Kita ingin dapat masukan apa yang sedang kita susun, apalagi tahun 2018 adalah tahun dimulainya murni pemerintahan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah,” jelas Azhari Hasan. Mantan Asisten II Setda Aceh ini menuturkan, penyusunan RKPA tahun 2018 masih melanjutkan program-program yang belum tuntas pada RPJMA tahun 20122017, RPJMN dan RPJP Aceh. “Karena RPJMA 2017-2022 belum tersusun, maka kita men-

gundang Tim Penyusunan RPJMA Irwandi-Nova, untuk mendapatkan berbagai masukan dan kritikan terhadap RKPA tersebut. Karena secara defacto tim tersebut adalah sebagai pengawal program-program pemerintahan Aceh 2017-20122. Sedangkan secara legalitas formal adalah kerjanya Bappeda dan Tim TAPA,” urainya. Kepala Bappeda Aceh menambahkan bahwa RKPA tahun 2018 mengusung 10 program prioritas, yaitu Kemiskinan dan Pengangguran, Kedaulatan Pangan, Industri dan Pariwisata, Disparitas Wilayah, Pendidikan, Kesehatan, Kebencanaan dan linkungan Hidup, Dinul Islam, Reformasi Birokrasi dan Penguatan Perdamaian. Sedangkan Program Irwandi- Nova mengusung 15 program unggulan. “Kita ingin memastikan bahwa 15 program unggulan tersebut dapat tertampung dalam 10 program prioritas yang dijabarkan dalam RKPA 2018,” ungkap Azhari. Lebih lanjut Kepala Bappeda Aceh menjelaskan bahwa penyusunan RKPA 2018 dilakukan dengan pendekatan money follow program, yaitu programlah yang menentukan alokasi anggaran. Kemudian setiap program yang diusul terukur output maupun indikatornya. Maka jangan heran jika nanti ada sebagian SKPA yang pagunya lebih besar atau turun dari tahun sebelumnya, semua tergantung pada program yang diusulkan. “Kita ingin APBA 2018 harus berkualitas secara perencanaan maupun implementasinya dengan pendekatan evidence base planning sebagaimana salah satu misi Pemerintah Aceh 2017-2022,” pungkasnya.

Pandangan umum Pertemuan antara Pimpinan Bappeda Aceh dengan tim penyusun RPJM Irwandi-Nova, dilaksanakan di Bappeda Aceh. Acara yang dimulai dari pukul 14.30 WIB sampai pukul 17.00 WIB ini diikuti oleh seluruh pejabat strutural Bappeda Aceh. Sedangkan Tim Irwandi-Nova diketuai oleh T Setia Budi dan turut didampingi oleh T Said Mustafa, Elly Sufriadi, Lukman AG, Bakhtiar Ishak, M Yani, Falevi Kirani, Wahdi Azmi, Nasrul Zaman, Asrizal M Nur, Muksin Umar, Muslahuddin, Syukri Abdullah, Abdul Jamal, Miswar Fuady, Afrizal Tjoetra, Teuku Faisal, Tarmizi, Ruslan Razali, dan lain-lain. Dalam pertemuan tersebut, tim Irwandi-Nova hanya menyampaikan beberapa pandangan umum dan mengkoreksi atas keabsahan data yang ditampilkan Bappeda Aceh dalam RKPA tahun 2018. “Mereka minta waktu untuk mempelajari dan mendalami programprogram yang diusulkan dalam RKPA tersebut, dan berjanji akan melakukan pertemuan lagi dengan Tim TAPA dalam waktu dekat, sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik,” kata Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan. Pada kesempatan itu juga Kepala Bappeda Aceh menyerahkan buku yang berisi data-data pembangunan Aceh, kepada tim penyusun RPJM Irwandi-Nova yang diterima oleh ketua tim, T Setia Budi. Kepala Bappeda menyebutkan, tujuan penyerahan Buku Data tersebut agar semua kita mempunyai persepsi yang sama dalam penggunaan data.(cekwat)

T Setia Budi:

Kami tak Ambil Alih Fungsi Bappeda

K

ETUA Tim penyusun RPJM Irwandi-Nova, Teuku Setia Budi menyampaikan apresiasi kepada Bappeda Aceh, yang telah mengundang pihaknya dalam rangka finalisasi RKPA 2018. Mantan Sekda Aceh pada masa Pemerintahan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar (2007-2012) ini juga meluruskan kabar yang beredar di beberapa media, terutama media sosial, terkait keberadaan tim penyusun RPJM Irwandi-Nova. Setia Budi menegaskan, pihaknya tidak akan mengambil alih fungsi Bappeda atau Pemerintah Aceh. “Tidak ada kewenangan kami ke arah tersebut secara hukum dan perundang-undangan, akan tetapi tugas kami hanya mengawal visi-Mmsi Irwandi-Nova tersebut betul-betul dapat dilaksanakan oleh Pemerintah terpilih,” tegas T Setia Budi. Ia memaparkan, RPJMA yang disusun oleh tim Irwandi-Nova adalah hanya memastikan atau memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh agar visi-misi maupun program unggulan, dapat tertampung dalam RPJMA 2017-2022. “Bukan menyusun RPJMA secara utuh dari Bab I sampai IX, itu adalah kerjanya Bappeda bukan Tim Irwandi-Nova. Kami ini adalah di luar pemerintahan dengan tugas mengawal visi dan misi Irwandi-Nova,” pungkasnya.(cekwat)

LAPORAN UTAMA


5

Sistem E-Planning untuk Cegah Korupsi Dana Pembangunan “Saat ini antusias pemerintah daerah sangat baik sekali untuk bisa melaksanakan aplikasi siste e-planning ini. Bahkan banyak pengelola keuangan daerah yang datang ke BPKP untuk mempelajari sistem aplikasi tersebut, dan tentu saja BPKP sangat menyambut baik akan hal ini.” -- Idra Andaya SE, Ak -Sekretaris Humas BPKP Aceh

A

DA kabar baik di penghujung pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah, di mana Pemerintah Aceh meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tersebut diserahkan Anggota V BPK RI Isma Yatun MT kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Banda Aceh, Senin (12/6/2017). Anggota V BPK RI Isma Yatun MT memberi apresiasi kepada Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif, karena bersama-

sama mampu mempertahankan opini WTP untuk kedua kalinya. Opini WTP, kata dia, merupakan pendapat profesional yang diberikan auditor atau pemeriksa laporan keuangan Pemerintah Aceh. Pendapat WTP, sebut dia, diberikan karena Pemerintah Aceh mampu menyajikan laporan keuangannya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Trend pelaporan keuangan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tepat waktu, memang sedang menaik di Provinsi Aceh. Tidak hanya pemerintahan provinsi, tapi pemerintahan kabupaten/kota pun kini berlomba-lomba untuk mendapat raihan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian. “Ini adalah sebuah perkemban-

gan yang baik tentunya, di mana transparansi dan efisisensi sebuah pelaporan pemerintah daerah terus membaik. Ini juga menunjukkan pertanggungjawaban pembangunan di wilayah masing-masing sudah semakin tinggi,” jelas Idra Andaya SE,Ak, Sekretaris Humas Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. BPKP sendiri, sebut Idra, bertugas membantu pengelola keuangan daerah agar bisa menyusun laporan keuangannya dengan baik dan tepat, sehingga saat audit, pemerintah daerah yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangannya. “Di sini fungsi BPKP lebih kepada consulting ke instansi. Audit hanya 30 persen saja. Audit keuan-

gan pastinya dilakukan oleh BPK. Jadi BPKP lebih memberi pelatihan dan training menggunakan sistem aplikasi, membantu bimbingan teknis dan review,” sebut Idra. Saat ini, lanjut Idra, ada sebuah aplikasi pelaporan keuangan yang sedang diperkenalkan dan disosialisasikan kepada setiap pemerintah daerah untukmembantu penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu. Aplikasi tersebut adalah system E-Planning. “Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun budget program, sehingga tata kelola pelaporan keuangan bisa menjadi lebih baik. Selain melakukan pelatihan program, sosialisasi BPKP Aceh juga menyediakan layanan help desk untuk membantu pemerintah di semua level, provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengenal sistem aplikasi ini,” jelas Idra. System E-Planning ini sebut Idra merupakan penyempurnaan dari dua system sebelumnya yang juga sudah diluncurkan BPKP, yaitu Sistem Informasi Management Keuangan Dareah (SIMDA) yang sudah berlaku sejak tahun 2003, dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yakni sebuah system yang membantu pelaporan keuangan dana desa, yang sudah diaplikasikan sejak tahun 2015.

“Aplikasi ini sangat membantu instansi pemerintah bahkan KPK dan BPK juga merekomendasikan agar pemerintah daerah bisa menggunakan aplikasi ini, dan keunggulan yang dirasakan dari sistem ini adalah laporan yang disusun, bisa lebih akurat, mudah akses dan cepat, sehingga percepatan laporan bisa didapat,” ujarnya. Dengan adanya pelaporan keuangan dan perencanaan keuangan yang dikelola dengan sistem yang baik, sebut Idra, setidaknya pemerintah atau pelaksana pembangunan sudah memiliki early warning system, sehingga bisa dengan cepat diketahui dan diperbaiki. “Saat ini antusias pemerintah daerah sangat baik sekali untuk bisa melaksanakan aplikasi siste e-planning ini. Bahkan banyak pengelola keuangan daerah yang datang ke BPKP untuk mempelajari sistem aplikasi tersebut, dan tentu saja BPKP sangat menyambut baik akan hal ini,” sebut Idra. Harapannya, tambah Idra, komitmen pengendalian internal dalam instansi pemerintah daerah itu harus kuat, sehingga penyimpangan bisa diminimalisir. “Dan ini adalah tindakan preventif yang efektif untuk pencegahan tindakan penyimpangan dan korupsi,” tegas Idra Andaya.(yayan)

WTP Kedua dalam Dua Tahun “Kami atas nama BPK RI mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Aceh dan jajarannya, pimpinan DPR Aceh atas kerja samanya untuk selalu mendukung penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.” -- Isma Yatun -Anggota V BPK-RI

P

EMERINTAH Aceh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2016. Perolehan opini WTP tersebut diumumkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam sidang paripurna istimewa DPR Aceh di gedung DPR Aceh, Senin 12 Juni 2017. Opini WTP ini merupakan yang kedua kalinya diraih Aceh secara berturut-turut sejak 2016. Anggota V BPK-RI, Isma Yatun setelah mengumumkan perolehan opini WTP Aceh selanjutnya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas laporan keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2016 yang diterima Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Ketua DPR Aceh Teungku Muharuddin. Isma Yatun dalam sambutan-

nya mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Aceh dalam meraih opini WTP. “Kami atas nama BPK RI mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Aceh dan jajarannya, pimpinan DPR Aceh atas kerja samanya untuk selalu mendukung penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” ujar Isma Yatun. Sementara Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada BPK RI yang telah bekerja secara profesional dalam mendukung penyelenggaraan keuangan negara. Gubernur juga berterima kasih kepada DPR Aceh yang selama ini telah mendukung kebijakannya. “Melalui sidang mulia ini atas nama Pemerintah Aceh, saya serah-

GUBERNUR Zaini Abdullah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2016 di Gedung Utama DPR Aceh, Banda Aceh, Senin 12 Juni 2017. Pemerintah Aceh meraih predikat opini WTP atas laporan keuangan tahun 2016. | FOTO: HUMAS ACEH

kan pula Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2016 yang telah diaudit kepada DPR Aceh sebagai materi utama rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA Tahun Anggaran 2016. Kami percaya seluruh anggota DPR Aceh yang terhormat dapat membahas dan menetapkannya menjadi Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2016,” ujar Gubernur. Gubernur Zaini juga menjelaskan bahwa Pembangunan Aceh

tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2016 tentang APBA dengan Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 12,5 trilyun, dan Anggaran Belanja sebesar Rp. 12,8 triliun. Sementara Realisasi Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 12,3 triliun atau 98.5% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 12,5 triliun dan Realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 12,1 triliun atau 94,1% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 12,8 triliun.

“Itu artinya, Perencanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Aceh tahun 2016 sudah lebih realistis atau semakin membaik. Untuk ini Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPR Aceh yang terhormat karena atas dukungan Saudara-saudara kinerja aparatur sipil Pemerintah Aceh semakin baik,” ujar Doto Zaini. Gubernur Aceh juga berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk terus meningkatkan kinerja.(humas aceh)

6


WAWANCARA

APBA 2018; Jangan Copy-Paste Tak terasa tahun 2017 sudah terlewati satu semester, artinya hanya ada setengah perjalanan lagi di tahun ini untuk merampungkan semua program-program pembangunan. Dan Aceh pun akan memasuki fase baru dengan pemerintahan yang baru, di bawah kepemimpinan gubernur baru yang terpilih dalam proses pemilihan kepala daerah langsung pada Februari 2017 lalu, yakni pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Gerak cepat diperlukan untuk bisa meningkatkan program-program pembangunan yang berbasiskan kebutuhan rakyat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh pun tak kalah sibuknya berpacu dengan waktu untuk menyelaraskan program-program yang sudah disusun dengan rancangan program dan kegitan dari gubernur yang baru. Demi merealisasikan program pembangunan yang berbasiskan kebutuhan ril masyarakat, penyusunan program pembangunan Aceh 2018 ini harus terukur indikator output maupun outcomenya dan tidak terkesan dicopypaste dari program sebelumnya yang tidak mempunyai manfaat maupun penyelesaiaan isu-isu pembangunan. Berikut wawancara Tabangun Aceh dengan Kepala Bappeda Provinsi Aceh Azhari Hasan, mengenai prioritas pembangunan 2018, Berikut petikannya: Aceh sudah berada di kepemimpinan pemerintahan yang baru, lalu seperti apa gambaran program prioritas 2018?, mengingat program sudah disusun sejak sebelum gubernur baru terpilih. Untuk penyusunan anggaran pembangunan harus disesuaikan dengan prioritasnya yang disusun. Prioritas ini bertujuan agar proses pembangunan lebih terarah. Prioritas pastinya berasal dari identifikasi beberapa permasalahan dan kendala yang sudah diketahui dalam suatu periode sebelumnya. Kendala inilah yang akan dijabarkan dalam prirotitas tersebut. Dengan demikian kita harapkan anggaran 2018 lebih fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang akan dihadapi sesuai dengan locus sasarannya. Untuk tahun 2018 ini kita sudah mengidentifikasi ada 10 prioritas yang akan kita berikan perhatian secara lebih besar dibandingkan yang regular. Apa saja 10 program prioritas tersebut? Pertama; upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Seperti kita ketahui, bahwa angka kemiskinan di Aceh masih sedikit lebih tinggi dari rata-rata angka nasional yakni masih berkisar pada angka 16,43 persen. Oleh karenanya kemiskinan ini dijadikan isu dalam program prioritas tahun 2018 bersamaan dengan pengangguran. Angka pengangguran di Aceh juga masih tinggi yakni 7,5 persen. Kedua; Kedaulatan pangan. Ketiga; Memperkecil disparitas atau gap antar kabupaten/kota di Aceh. Keempat; Meningkatkan pertumbuhan industri di Aceh. Sesuai dengan RPJP yang sudah dirancang. Di sini kita mendorong tumbuhnya produktifitas di semua daerah berdasarkan potensinya masing-masing. Sehingga nanti akan muncul sentra-sentra produksi di masing-masing wilayah dengan industrinya. Kelima; Peningkatan kualitas pendidikan. Ini lbih fokus kepada peningkatan mutu guru dan peserta didik. Keenam; Peningkatan layanan kesehatan, Ketujuh; Peningkatan pembangunan

yang berkelanjutan. Kedelapan; Pelaksanaan Dinul Islam. Kesembilan; Penataan reformasi birokrasi. Terakhir atau kesepuluh; Penguatan perdamaian. Perdamaian harus dijaga dan dirawat secara terus menerus, sehinga menjadikan aman dalam melaksanakan pembangunan maupun investasi luar. Jadi ini juga merupakan strategi kita untuk menjalankan pembangunan. Ini menjadi acuan bagi program pembangunan yang diajukan. Untuk program yang sangat relevan dengan tujuan dan prioritas tadi ini harus didukung dengan anggaran yang cukup. Dan ini filosofinya adalah money follow program. Tahun 2018 ini kita sudah berada dalam kepemimpinan yang baru dengan gubernur yang baru, seperti apa penyesuaian visi dan misi gubernur diselaraskan dengan program prioritas yang sudah disusun ini? Intinya visi dan misi gubernur adalah dasar utama untuk kita berpijak. Gubernur ke depan adalah pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Keduanya memiliki visi misi yang disatukan dalam 15 program unggulan. Dan 15 program unggulan itu dijabarkan kedalam prioritas pembangunan yang sudah kita susun, sehingga sesuai dengan visi misi gubernur baru. Prioritas tersebut lahir dari analisis permasalahan dan isu-isu strategis lapangan pada saat ini. Alhamdulillah prioritas ini dapat menjbarkan 15 program unggulan gubernur terpilih. Misalnya ada program unggulan Aceh Carong, ini tujuannya sama dengan peningkatan layanan pendidikan. Untuk program “Aceh Seujahtera, Aceh Kaya, ini erat kaitannya dengan upaya penurunan angka kemiskinan. Ketika nanti kita ajukan KUA-PPAS, maka kita sudah menggunakan formulasi yang sesuai dengan 15 program unggulan gubernur tersebut. Apa saja 15 program unggulan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah? 15 program unggulan itu adalah : Aceh Seujahtera, Aceh Sihat, Aceh Carong, Aceh Energi, Aceh Meugo dan Meulaot, Aceh Troe, Aceh Kreatif, Aceh Kaya, Aceh Peumulia, Aceh Damee, Aceh Meuadab, Aceh

Teuga, Aceh Green, Aceh Seuninya, pendidikan di dayah. Nah, memang sekarang kita ini sedang medan Aceh Seumeugot. lihat akar permasalahan pendidikan Apakah ada program lama di Aceh, fisik sudah memadai tapi yang kemudian dilanjutkan un- mengapa kualitas belum memadai. tuk kedepannya yang sesuai den- Setelah kita telusuri, ternyata saat gan program unggulan gubernur ini kita perlu memfokuskan pada peningkatan pendidikan vocational baru saat ini? Ada komitmen dari pasangan dan mutu pendidikan, sehingga ada gubernur-wakil gubernur terpilih perbaikan. Irwandi Yusuf dan Nova IrianApakah hal yang sama juga syah, bahwa kegiatan yang selama ini sudah berjalan dan melekat di dilakukan dalam dunia pendidimasyarakat, ini akan dilanjutkan kan dayah? Tentu saja. Selain memberikan dan disempurnakan. Misalnya, ada program jaminan kesehatan, pelatihan skill kepada masyarakat yang sebelumnya memang sudah putus sekolah, pendidikan keahlian menjadi ikon bagi Pak Irwandi Yu- juga diberikan kepada santri. Sesuf, tentunya program yang sudah hingga santri juga bisa siap bekerja melekat di masyarakat ini akan di- setelah usai pendidikan dari dayah. lanjutkan dan beberapa kelemahan Jika Aceh Carong dikaitkan dan kekurangan nantinya akan disdengan pelaksanaan Dinul Sslam, empurnakan. Pak Irwandi sendiri meng- kini ada tren untuk menciptakan inginkan ke depannya, pembangu- generasi tahfiz Quran, seperti apa nan di Aceh ini dapat menyelesaikan implementasi dari program pribeberapa permasalahan dari pem- oritas untuk hal-hal seperti ini? Memang, tahun ini yang menbangunan yang selama ini belum tuntas. Misalnya, sebelumnya ada jadi harapan gubernur baru adalah pembangunan infrastruktur yang pelaksanaan program yang menjadi sudah dibangun tapi belum tuntas, kebutuhan. Motto peneluran pronah beliau menginginkan ini harus gram yang tidak copy paste. Inilah dilanjutkan dan diselesaikan dengan yang dimaksud yaitu, merancang tuntas, sehingga uang rakyat yang program yang benar benar dibudigunakan untuk pembangunan tuhkan, bukan hanya sekedar mentersebut benar-benar digunakan un- ulis program saja. Dinas-dinas bisa tuk pembangunan dan tidak sia-sia melihat masalah yang ada dan apa dan bisa menghasilkan manfaat bagi solusinya. Saat ini animo masyarakat masyarakat itu sendiri. Selain itu, kedepannya gubernur agar anak-anak mereka bisa belajuga menginginkan anggaran tidak jar Alquran dengan baik, memang terkesan copy paste, tapi anggaran menjadi trend kebutuhan masyarabenar-benar disusun berdasarkan kat. Tahun ini kita mencoba memkebutuhan yang ada, untuk menye- buat beberapa indikator tentang lesaikan berbagai permasalahan yang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. ada. Makanya dalam 10 program Mana sih daerah yang memiliki inprioritas yang sudah kita susun ini dikator kehidupan islaminya yang sebenarnya menuju ke arah itu. Arah tinggi di Aceh. Bahkan di dunia pembangunannya disebut dengan saja trend kehidupan syar’i ini terus evidence based planning, dimana berkembang, seperti makanan haada suatu proses perencanaan yang lal, wisata halal, dan sebagainya. Dan kita memiliki potensi besar didasarkan data dan fakta. Salah satu program unggu- itu, makanya ini harus didorong lan Irwandi-Nova adalah Aceh dengan program pembangunan. Carong. Nah, dalam program Sebagai implementator visi prioritas juga disebutkan upaya peningkatan kualitas pendidi- dan misi gubernur, bagaimana kan. Seperti apa detilnya upaya Bappeda meng-korelasikannya ke peningkatan kualitas pendidikan seluruh daerah di Aceh? Secara dokumen semua daeini? Untuk Aceh Carong ini me- rah harus menyesuaikan dokumen mang terkait dengan pendidikan, perencanaannya dengan dokumen baik pendidikan umum maupun perencanaan provinsi. Oleh karena

itu daerah yang beberapa waktu lalu pilkadanya serentak dengan pilkada gubernur akan lebih mudah untuk menyamakan langkah. Tapi bagi daerah yang pilkadanya tidak serentak dengan pilkada gubernur kemarin, tentu harus segera menyesuaikan RPJM nya dengan RPJM yang sudah ada. Maksimal enam bulan setelah pelantikan kepala daerah baru, maka ini harus segera disesuaikan. Untuk Pemerintah Aceh sendiri dipastikan tiga bulan setelah gubernur baru dilantik, maka RPJM sudah harus diselesaikan. Apa imbauan untuk daerah sehingga langkah pembangunannya bisa serentak? Tentunya kita akan memberitahukan secara tertulis untuk menjadikan visi misi gubernur sebagai dasar untuk menyusun RPJM di daerah. Dimana posisi penyusunan RPJM Aceh saat ini? Saat ini Bappeda sudah menyelesaikan 4 dari 10 bab RPJM Aceh yang baru. Ini disebut RPJM Demokratik, artinya ini menyelesaikan kondisi eksisting sekarang yang harus dituangkan dalam RPJM. Dan pada bab selanjutnya -yang kini sudah mulai dikerjakan-, adalah gambaran kondisi sekarang dan program yang harus dilakukan untuk lima tahun yang akan datang. Bab V hingga bab X nanti adalah breakdown program yang ada dalam visi dan misi gubernur saat ini. Apa harapan Anda untuk pembangunan Aceh? Saat ini adalah waktu memfinalkan rencana kerja Pemerintah Aceh 2018. Di mana kita sedang melakukan upaya dengan SKPA untuk mempertajam APBA 2018 dan kemudian mempertajam program sesuai dengan visi misi gubernur baru. Karena gubernur secara tegas menyatakan jangan susun anggaran dengan copy paste. Jadi harapan kita semua SKPA memberi perhatian serius untuk mendesign dan mengusulkan anggaran 2018 betul betul sesuai visi dan misi gubernur dan diyakini bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Aceh.(yayan zamzami)

LAPORAN KHUSUS


7

ICI Tawarkan Pinjaman Gratis “Semuanya dilakukan secara online dan berbasis syariah yang tidak mengambil keuntungan sedikit pun,” -- Rahmat Saputra -Penggagas pinjaman gratis di Aceh Barat

R

AHMAT SAPUTRA (29) menawarkan program fantastis untuk memutus mata rantai riba kepada siapa saja yang berdomisili di Aceh Barat. Melalui lembaga Internet Cerdas Indonesia (ICI), Rahmat memberi bantuan pinjaman melalui situs bantusaudara.com. Pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp 100 ribu - 1 juta, dengan durasi masa pengembalian selama 1 bulan, tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi. “Semuanya dilakukan secara online dan berbasis syariah yang tidak mengambil keuntungan sedikit pun,” ujar Rahmat Saputra kepada Tabangun Aceh yang ditemui di Masjid Nurul Arifin Lapang, Meulaboh, Kamis (8/6). “Ini murni pengabdian kami

dari ICI. ICI mempunyai banyak kegiatan bisnis terutama dalam bidang software development dan website development. Tapi khusus bantusaudara.com adalah murni pengabdian. Kami memberikan uang pinjaman kepada masyarakat secara gratis, hanya mengembalikan sesuai angka waktu peminjaman,” lanjut Rahmat yang juga imam pengganti di Masjid Nurul Arifin. Pemuda yang sedang melanjutkan S-2 di University Sultan Zainal Abidin Terengganu Malaysia ini menambahkan, tujuan pihaknya membentuk lembaga ini adalah untuk memutus mata rantai praktik riba dan rentenir dalam masyarakat, terutama di akar rumput. “Selain itu, kegiatan ini adalah untuk mengikuti petuah guru saat di pesantren di Jawa Timur. Guru saya mengamanahkan kepada setiap

santri untuk membantu masyarakat. Ini adalah cara saya membantu masyarakat,” urai ayah tiga anak ini. Dikatakannya, siapa saja warga Aceh Barat boleh mengajukan pinjaman. Syaratnya dapat dilihat di www.bantusaudara.com, dan semua dokumen diserahkan secara virtual (non fisik). Foto KTP, SIM, foto rumah, foto buku nikah (bagi yang sudah berkeluarga), foto jaminan aset sebagai jaminan bahwa sanggup melunasi dikirim melalui email. “Setelah pengisian formulir dan semua syarat lengkap, maka admin akan melakukan proses transaksi paling lambat 3x24 jam. Antara kami dengan nasabah tidak bertemu fisik. Kami percaya pada dokumen-dokumen virtual yang dikirimkan secara online itu,” ungkap Rahmat. Bagaimana kalau ada nasabah yang berniat tidak mengembalikan pinjaman? “Pada dasarnya kalau nasabah sudah sudah mengikuti langkah-langkah di situs kami sudah lulus screening test. Kecil kemungkinan ada penipu yang mau mengorbankan data pribadi untuk uang Rp 1 juta. Di situ ada form yang berisi kesediaan calon nasabah untuk dipublikasi namanya kalau tidak melunasi pinjaman,” katanya. Modal yang digulirkan oleh ICI didapatkan dari sejumlah orang kaya di Aceh Barat yang memiliki komitmen membantu masyarakat.

Saat ini sudah beberapa donatur dengan nilai uang yang ditempatkan berkisar antara Rp 5-30 juta per orang. “Dengan donatur ini kami menandangani komitmen pengembalian dana mereka secara utuh dan tanpa bunga dalam tempo satu tahun,” lanjut Rahmat sembari menambahkan bahwa semangat membantu di kalangan orang kaya di Meulaboh sangat tinggi. Untuk calon donatur yang hendak membantu sesame saudara dapat menghungi langsung Ustaz Rahmat di kantor ICI Meulaboh. “Saat ini semua donatur semuanya warga Aceh Barat. Ke depan kalau donaturnya sudah banyak dan modalnya cukup akan kami buka ke seluruh Indonesia,” lajut Rahmat. Rahmat Saputra adalah putra Manggeng, Abdya, kuliah S1 pada Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Sambil kuliah di UIN dia mondok di Pesantren Salafiah Syafiiyah Jawa Timur. Usai tamat S1 dia pulang ke Aceh dan memilih menetap dan membuka usaha di Lapang, Meulaboh. Istrinya, Ummi Habibatul Islamiyah, M.Pd.I adalah alumnus Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Pesantren Salafiah Syafiiyah, saat ini tercatat sebagai dosen tetap pada STAIN Tgk Chik Di Rundeng Meulaboh. (hasan)

ANALISIS

Membumikan Ekonomi Syariah di Nanggroe Syariat Oleh: Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec

P

ENABALAN Aceh sebagai Nanggroe Syariat tidaklah berlebihan. Selain sebagai gerbang Islam ke Nusantara, syariat Islam telah dilaksanakan di Aceh sejak masa kesultanan Aceh pada awal abad ke 12 M. Hampir selama 55 tahun pasca kemerdekaan Indonesia, pelaksanaan syariat Islam di Aceh belum memiliki landasan legal formal yang jelas. Baru pada tahun 2002 Aceh memiliki payung hukum pelaksanaan syariat, yaitu Qanun No. 5 Tahun 2000 diundangkan, tepatnya pada tanggal 1 Muharram 1423 Hijriyah /15 Maret 2002. Pelaksanaan syariat Islam belum mampu menjadi rahmat bagi masyarakat Aceh, khususnya di bidang ekonomi. Syariat Islam belum mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Aceh. Indikator pembangunan ekonomi Aceh masih buruk. Aceh adalah provinsi ke-7 termiskin dan terbanyak penganggurannya. Padahal sejak tahun 2008, Aceh kecipratan triliunan rupiah dana Otsus. Pada 2015 dan 2016, APBA masing-masing mencapai Rp 12,749 dan Rp 12,874 T, sehingga Aceh menempati urutan ke tiga provinsi penerima dana pembangunan terbesar dari 34 provinsi di Indonesia. Namun, sungguh disayangkan, dana triliunan rupiah tersebut belum mampu mensejahterakan rakyat Aceh. Pemerintah Aceh kaya raya, tapi rakyatnya banyak yang miskin. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di Aceh yang meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi belum sepenuhnya berjalan seperti yang diinginkan syariah. Dalam sebuah FGD terkait penyusunan Roadmap Islamisasi Ekonomi Aceh tahun 2014, Prof. Dr. Nazaruddin AW (Dekan FEBI UIN Ar-Raniry), menyebutkan bahwa pelaksanaan sya-

Bank Aceh yang sudah dikonversi menjadi Bank Umum Syariah, operasionalnya harus benar-benar Islami, bukan hanya sekedar perubahan nama.” riat Islam Aceh di bidang ekonomi belum mencapai 30%. Transaksi di Aceh masih berbalut riba, gharar, dan maysir. Pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan swasta, pemerintah, dan importir-eksportir belum sepenuhnya melakukan bisnis mereka sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Penipuan, tindakan eksploitatif, diskriminatif, pemalsuan, dan berbagai tindakan moral hazard dan malpraktek ekonomi lainnya semakin marak terjadi di bumi Aceh. Kehadiran Qanun tentang Ekonomi Syariah di Aceh, sebagai payung hukum untuk mengatur pelaksanaan aktivitas ekonomi baik secara makro maupun mikro yang berbasis syariat sangat mendesak untuk diundangkan. Inisiasi Dinas Syariat Islam Aceh untuk menyusun draf Qanun tentang Ekonomi Syariah patut didukung oleh semua pihak. Diharapkan semua aktivitas ekonomi masyarakat Aceh dapat diatur dalam Qanun tentang Ekonomi Syariah, termasuk tiga aktivitas utama ekonomi, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Begitu juga den-

gan prilaku para pelaku ekonomi, mulai dari institusi rumah tangga, sektor swasta, pemerintah dan pelaku ekspor-impor juga harus diatur dalam Qanun tersebut, sehingga semua pelaku ekonomi akan menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk semua aktivitas transaksi jual-beli, simpan-pinjam, investasi, perdagangan valuta asing, sewa-menyewa, kerjasama bisnis, asuransi, koperasi, perdagangan surat-surat berharga, pegadaian, dan transaksi-transaksi lainnya mereka jalankan sesuai dengan syariah. Aktivitas ekonomi harus bebas dari riba, gharar, maysir, eksploitasi, penipuan, penimbunan, dan prilaku kezaliman lainnya. Demikian juga dengan pengelolaan dana pembangunan Aceh juga harus diatur dalam Qanun, sehingga dana pembangunan ini dapat digunakan untuk kemaslahatan optimal rakyat Aceh. Agar dana pembangunan Aceh menjadi rahmat bagi semua rakyat Aceh, maka dana pembangunan Aceh harus dikelola dengan transparan, amanah dan profesional demi kemaslahatan masyarakat Aceh. Alokasi dana pembangunan

harus mengikuti skala prioritas berdasarkan prinsip Daruriyyah, Hajiyyah, Tahsiniyyah/ Kamaliyyah. Untuk menjamin penggunaan dana pembangunan agar bermanfaat bagi semua masyarakat Aceh, perlu diaudit oleh auditor profesional yang independen dan laporannya disampaikan kepada masyarakat melalui media masa dan media-media resmi pemerintah. Pendistribusian dana pembangunan harus dilakukan secepatnya di setiap tahun anggaran. Selanjutnya, operasional semua lembaga perbankan dan keuangan non-perbankan harus sepenuhnya berbasis syariah. Jika tidak, maka lembaga tersebut harus dilarang beroperasi di Aceh. Jika Mantan Plt Gubernur Aceh Dr. Mustafa Abubakar bisa menetapkan aturan bagi calon bupati dan gubernur di Aceh harus lulus tes baca Alquran, padahal aturan ini tidak berlaku di provinsi lainnya, maka bukanlah sesuatu yang mustahil bila pemerintah Aceh juga mewajibkan semua lembaga keuangan di Aceh harus bebas riba, gharar, dan maysir. Semua ini sangat bergantung pada “political will” dan keberanian pemerintah Aceh. Begitu juga dengan Bank Aceh yang sudah dikonversi menjadi Bank Umum Syariah, operasionalnya harus benar-benar Islami, dan bukan hanya sekedar perubahan nama, “cashing”, atau hanya “memakai baju modern di kerangka yang lama (old skelaton with a modern dress). Jika ini semuanya dapat diatur dalam Qanun dan ekonomi syariah sepenuhnya dibumikan di Aceh, Insyaa Allah rakyat Aceh akan lebih sejahtera. Penulis adalah Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Banda Aceh, e-mail: [email protected]

8

LAPORAN KHUSUS


Praktik Ribawi di Negeri Syar’i “Kalau menunggak akan dikenakan denda berupa bunga tambahan. Kalau menunggak 1 bulan akan diwajibkan membayar menjadi Rp. 1,4 juta dari nilai pinjaman Rp. 1 juta. Begitu seterusnya,” -- Zulbaidah -Pedagang sayur di Pasar Pagi Meulaboh

S

EJUMLAH kaum ibu sibuk melayani pembeli di Pasar Pagi Meulaboh, Aceh Barat. Lalu lalang manusia dan suara riuh membuat suasana pasar semakin semarak. Tabangun Aceh berhenti di depan seorang pedagang sayur yang terlihat kelelahan di pagi menjelang siang nan terik. “Talas ini berapa harganya satu ikat nyak?”, sapa Tabangun Aceh. “Satu ikat Rp 8 ribu, kalau ambil dua ikat 15 ribu,” jawab pedagang lanjut usia bernama Zulbaidah. Usai membeli dua ikat talas, Tabangun Aceh berbicang-bincang secara mendalam mengenai kondisi ekonomi pedagang di Pasar Pagi Meulaboh. Zulbaidah sudah 5 tahun berjualan di pasar itu, sejak suaminya menderita sakit keropos tulang. “Kampung saya di Manggeng, Abdya. Sekarang tinggal dekat PLTU Nagan. Berjualan di sini sejak 5 tahun lalu, karena kondisi suami sakit, tidak dapat mencari nafkah lagi,” ujar Zulbaidah (59) memulai pembicaraan pada Jumat (9/6/2017). Modal awal memulai usahanya dibawa dari kampung. “Tapi

kadang-kadang kalau butuh modal tambahan saya juga meminjam pada mereka. Kalau pinjam Rp 1 juta, maka pengembaliannya Rp. 1,2 juta dalam tempo 30 hari. Ada 5 orang yang sering menawarkan jasa pinjaman di sini,” papar ibu lima anak ini dengan nada suara agak berat. Zulbaidah melanjutkan, proses pinjaman itu sangat cepat dan tanpa agunan. “Yang penting waktu bayarnya harus ada lebihnya. Pembayarannya juga secara cicilan harian. Peminjam akan melakukan pengutipan setiap hari sebesar Rp 40 ribu selama 30 hari,” sambungnya. “Kalau menunggak akan dikenakan denda berupa bunga tambahan. Kalau menunggak 1 bulan akan diwajibkan membayar menjadi Rp. 1,4 juta dari nilai pinjaman Rp. 1 juta. Begitu seterusnya,” katanya. Menurut Zulbaidah, banyak pedagang kecil yang memakai jasa pinjaman gaya “Bank 88” ini. Keberadaan “Bank 88” di pasar juga diakui sangat “membantu” pedagang kecil yang sedang butuh modal. “Kalau kita mau pinjam, lang-

sung diantar uangnya, tanpa syarat ini itu, selain bunga,” katanya. Zulbaidah mengaku dalam satu hari mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 50 ribu. Angka ini sudah termasuk ongkos becak dari Nagan ke pasar pulang pergi sebesar Rp. 40 ribu per hari. Dengan pendapatan sebesar ini, dia harus sanggup mengasapi dapur untuk keluarganya. Berharap Pinjaman Syariah Zulbaidah sangat berharap ada lembaga yang mau memberi pinjaman tanpa bunga kepadanya. Selama ini dia hanya mendengar saja ada lembaga keuangan syariah untuk membantu pedangang kecil, tapi wujudnya tak pernah hadir bersama pedagang di pasar. “Kami sangat berharap ada yang memberi pinjaman tanpa bunga. Kalau ada dari Bapak yang tanpa bunga kami sangat senang,” katanya sambil tersenyum. Selama lembaga keuangan syariah tidak hadir dan membimbing langsung pedagang di lapangan maka jangan pernah berharap kehidupan perekonomian Aceh akan terbebas dari praktik riba. Bahkan, riba yang diterapkan terhadap mer-

Lepaskan Rakyat dari Cengkraman Rentenir “Masyarakat terpaksa meminjam uang pada rentenir, karena tak ada pilihan lain. Makanya, lembaga ekonomi syariah harus terjun langsung ke lapangan,”

TIM Tabangun Aceh sedang mewawancarai pedagang yang terlilit praktek rentenir di pasar Bina Usaha Meulaboh. | FOTO: HASAN BASRI M NUR

eka berlipat-lipat ganda bunganya (adh’afan mudha’afa). Aneka lebel islami untuk Aceh terasa hampa sebelum instansi terkait mau membumikan Syariat Islam ke fondasinya pada setiap akar masalah. Aceh boleh saja memiliki segudang penjulukan syariah, seperti Tanah Aulia, Negeri Syariat Is-

Bappeda Sediakan Space Iklan Produk Unggulan di Baliho " Intinya silahkan dimanfatkan space ini untuk mengekpos produkproduk unggulan."

--Dr. Tgk. H. Syamsuar, M.Ag-Ketua STAIN Meulaboh

D

R. Tgk. H. Syamsuar, M.Ag, Ketua STAIN Teungku Chik di Rundeng Meulaboh, mengahapkan agar pemerintah lebih serius dalam memberlakukan Syariat Islam di Aceh. Menurutnya, Syariat Islam bukan hanya sebatas pidana cambuk bagi pelaku khalwat, khamar dan maisir. “Aceh dengan regulasi Syariat Islamnya wajib menerapkan kehidupan dengan konsep ekonomi syariah. Kita mengapresiasi keputusan Gubernur Aceh yang telah mengonversi Bank Aceh ke sistem syariah,” kata Syamsuar kepada Tabangun Aceh, Jumat (9/6) di ruang kerjanya. Syamsuar yang akrab disapa Abi berharap lembaga keuangan syariah memperhatikan kondisi pedagangpedagang kecil yang ada di pasarpasar. Praktik pinjam-meminjam di pasar-pasar itu adalah riba yang berlipat ganda (adh’afan mudha’afa)

dan nyata-naya haram. “Praktik riba melalui rentenir terjadi dimana-mana, termasuk di Meulaboh. Masyarakat terpaksa meminjam uang pada rentenir, karena tak ada pilihan lain. Makanya, lembaga ekonomi syariah harus terjun langsung ke lapangan,” katanya. Abi menambahkan, bukan hanya pedagang kecil di pasar saja, sekarang masyarakat sudah ketergantungan dengan kredit berbunga. Penyedia kredit mendatangi rumah-rumah warga dengan sistem jemput bola, sementara lembagalembaga keuangan syariah tidak bergerak seperti itu. Apresiasi ICI Dalam kesempatan itu, Syamsuar juga memberi apresiasi kepada sekumpulan anak muda Aceh Barat yang bernaung di bawah Internet Cerdas Indonesia (ICI) yang dikomandoi Ustaz Rahmat Saputra,

S.Sos.I. Pada 30 Mei ICI meluncurkan program kredit gratis alias tanpa bunga dan tanpa syarat kepada siapa saja yang membutuhkan dalam wilayah domisili Aceh Barat. “Konsep saling percaya antara pemberi pinjaman dan peminjam yang diterapkan oleh ICI adalah bagian dari asas ekonomi syariah. Dalam berbisnis memang harus saling percaya, kalau tidak saling percaya lebih baik jangan dilanjutkan,” katanya. “Yang dilakukan oleh ICI adalah kegiatan membantu masyarakat dengan tidak mengambil untung, dalam istilah syar’i disebut qardhul hasan. Saya mengenal baik Rahmat Saputra, sang penggagas pinjaman online tanpa bunga itu. Aksinya sangat mulia. Tapi ke depan perlu dipikirkan bagaimana caranya agar menyentuh pedagang kecil di pasar yang tidak mengerti dunia digital,” pinta Abi. (hasan)

lam Kaffah, Seramoe Mekkah hingga Bumi Tauhid-Tasawuf (pernah mendapat julukan khusus untuk Meulaboh), tapi ketahuilah labellabel itu hanyalah sebuah kedustaan belaka selama Zulbaidah dkk belum bisa dilepaskan dari cengkraman kehidupan ribawi melalui jasa rentenir. (hasan, aswar)

-- Aswar -Kasubbid Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi Bappeda Aceh

D

ALAM rangka mendukung percepatan pengembangan produk unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)/ Industri Kecil Menengah (IKM) Aceh yang berdaya saing, Bappeda Aceh membuka peluang untuk memanfaatkan Baliho yang ada di pelataran Kantor Bappeda Aceh sebagai sarana promosi produk-produk tersebut pada waktu-waktu tertentu. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Aceh melalui Kasubbid Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi Bappeda Aceh, Aswar, MAP, di banda Aceh, Selasa (20/7/2017).

“Intinya silahkan dimanfatkan space ini untuk mengekpos produk-produk unggulan,” ungkap Aswar. Adapun produk-produk yang dipromosikan tersebut hendaknya produk yang telah mendapat standarisasi produk, seperti SNI, PIRT, Sertifikat halal dan lain sebagainya. Aswar juga meminta, keberadaan billboard digital (videotron) yang berada di sejumlah titik di Banda Aceh milik Pemerintah Aceh, agar di manfaatkan untuk kepentingan publik yang lebih luas seperti promosi produk -produk unggulan Aceh, sehingga tidak terkesan monoton atau tidak update. (ridha)

LAPORAN KHUSUS


9

SEMPURNAKAN

SYARAT HALAL “Halal tidak hanya dilihat dari bahan baku pembuatan roti saja, tapi juga dari semua porses pengerjaan roti, peralatan hingga lokasi pembuatan. Ini semua menjadi penilaian penting bagi tim sertifikasi halal.” -- Yasirli -Manager Toko Roti BreadBoy

I

NGIN menikmati bakery dan pastry halal di Banda Aceh? Kini anda tidak lagi perlu khawatir. Datang saja ke gerai bakry dan pastry Breadboy, anda bisa menikmati roti dan aneka kue tanpa ragu akan kehalalannya. Jajanan halal kini memang menjadi kebutuhan bagi warga, apalagi wisatawan. Hal inilah yang kemudian memicu Breadboy Bakery and Pastry kemudian memutuskan untuk menjadi gerai jajanan roti dan kue halal. Manager Toko Roti BreadBoy, Yasirli, mengaku permintaan pasar akan jajanan halal kemudian memicu gerai roti yang berdiri sejak tahun 2010 ini kemudian menyempurnakan syarat halal bagi sebuah usaha roti. “Halal tidak hanya dilihat dari bahan baku pembuatan roti saja, tapi juga dari semua porses pengerjaan roti, peralatan hingga lokasi pembuatan. Ini semua menjadi penilaian penting bagi tim sertifikasi halal,” jelas Yasirli. Awalnya pengajuan sertifikasi, sebut Yasirli, gerai roti miliknya sempat ditolak oleh tim sertifikasi dengan alasan ruang dapur, peralatan bahkan tempat cuci peralatan masak belum memenuhi syarat. “Namun kami tidak berkecil hati, kemudian di lokasi toko yang baru kami mendesign tempat usaha seperti persyaratan yang diajukan dan Alhamdulillah pengajuan sertifikasi diterima dan gerai sudah dinilai oleh tim, kini hanya tinggal menunggu penerbitan sertifikat saja, karena memang banyak sekali pengajuan yang dilakukan pengusaha terutama pengusaha makanan dan kuliner yang mengajukan sertifikasi di Banda Aceh,” jelas Yasirli. Yasirli mengaku antusias pengusaha makanan terutama gerai roti, jajanan oleh-oleh bahkan produk kopi pun, kini semakin meningkat untuk mengajukan sertifikasi halal ke Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. “Hal ini tidak lain karena selain tuntutan, ini juga sebagai sebuah bentuk jaminan kenyamanan untuk konsumen, sehingga jika konsumen nyaman, makan pengusaha pun akan meningkat kesejahteraannya,” katanya. Gerai roti dan kue BreadBoy sendiri, kini memiliki 4 unit usa-

ha, tiga unit diantaranya berlokasi di Banda Aceh, yakni di Beurawe, Seutui dan Darussalam, sedangkan satu unit lainnya berlokasi di Kota Langsa. Aneka kue dan roti serta cake diproduksi di Breadboy, di antaranya brownies, cake keju, aneka roti dengan aneka toping. “Bahkan kalau mendekati hari raya seperti ini gerai juga menyediakan aneka kue kering yang bisa dinikmati untuk hari raya nanti, dan halal,” ujar

Yasirli. Harapannya, tambah Yasirli, keberadaan gerai jajanan hal terutama gerai roti, bisa mendukung program pemerintah yang kini menjadikan Provinsi Aceh sebagai destinasi wisata halal di Indonesia. “Dengan majunya dunia pariwisata, maka lapangan kerja pun akan semakin terbuka lebar untuk masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Yasirli.(yayan)

SUASANA melayani pelanggan di Toko Roti BreadBoy. |

FOTO: YAYAN

Hunian Hotel Meningkat Berkat Layanan Halal “Kini hotel semakin mendapat kepercayaan dari para pengunjung dan wisatawan, terutama para wisatawan asal Malaysia. Mereka mengaku merasa lebih terjamin dengan layanan hotel halal.” -- Nurhadi -Manager Rasamala Hotel

K

EBERADAAN hotel halal merupakan satu dari empat fasilitas pilihan yang mendukung wisata halal. Hotel halal menjadi hal penting bagi wisatawan yang memang mencari kenyamanan dalam berwisata terutama wisatawan yang melirik daerah-daerah wisata halal. Wisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim. Pelayan-

an wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Salah satu hotel yang sudah memberi layanan halal adalah Hotel Rasamala Banda Aceh. Manager

Rasamala Hotel, Nurhadi mengatakan hingga saat ini tidak ada kendala apapun dalam layanan hotel yang diberikan setelah menyandang sertifikasi halal. “Justru kini hotel semakin mendapat kepercayaan dari para pengunjung dan wisatawan, terutama para wisatawan asal Malaysia. Mereka mengaku merasa lebih terjamin dengan layanan hotel halal,” jelas Nurhadi.

Saat ini Rasamala Hotel sudah mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk katagori restoran halal sejak September 2016. “Sedangkan untuk sertifikasi hotel halal pengajuannya ditujukan ke DSN, dan kita sudah ajukan permohonan sertifikasi sejak November 2016, dan kini masih dalam proses pengeluaran sertifikat,” ujar Nurhadi. Keberadaan penunjang wisata halal di Aceh, sebut Nurhadi, seperti restoran, hotel dan tempat jajanan, akan bisa menunjang perekonomian masyarakat, di mana jumlah kunjungan wisatawan yang menginginkan destinasi wisata halal, akan meningkat. Ditunjuknya Aceh sebagai satu dari tiga destinasi wisata halal di Indonesia, membuat para pengelola hotel mau tidak mau harus membenahi lagi keberadaan hotel mereka dan menyesuaikan dengan

aturan wisata halal yang ada. Terutama bagaimana hotel mendeklarasikan diri mereka sebagai hotel halal dengan menyertakan sertifikasi. “Harapannya pariwisata di Aceh akan bisa lebih maju dan bisa lebih banyak mendatangkan tamu dengan mendapatkan layanan yang menyenangkan, mendatangkan berkah,” ujar pria berkulit sawo matang ini. Dan yang tak kalah penting juga, tambah Nurhadi, semakin banyak keterlibatan masyarakat di Aceh untuk mendukung wisata halal, maka akan semakin meningkat pula kesejahteraan warga lokal. Menjadi destinasi wisata halal bagi Aceh merupakan keuntungan tersendiri. Setidaknya, sebut Nurhadi, para wisatawan bisa memastikan diri mereka akan lebih aman dan nyaman berwisata di Aceh. “Apalagi sebelumnya Aceh juga sudah terkenal dengan penerapan syariat Islam,” katanya.(yayan)

10

LAPORAN KHUSUS


Sistem Ekonomi Syariah Wajib Dijalankan SUMBER: acehimage.com

“Sistem Ekonomi Syariah Islam itu, membawa berkah dan kedamaian bagi semua ummat manusia dalam kebahagian dunia dan akhirat.” -- Muharuddin -Ketua DPRA

S

ISTEM pemerintahan yang dijalankan Pemerintah Aceh sekarang ini adalah Syariat Islam, yaitu yang berlandaskan kepada ajaran Alquran dan Sunnah Nabi. Menindaklanjuti kebijakan ini, DPR Aceh telah mengesahkan sejumlah qanun yang mengatur regulasi tentang pelaksanaan ekonomi syariah di Aceh. “Di antaranya qanun ekonomi syariah yang telah kita sahkan adalah Qanun Konversi Bank Aceh dari sistem konvensional ke sistem syariah, pada tahun lalu,” sebut Ketua DPRA Muharuddin kepada Tabangun Aceh, Sabtu (17/6/2017), di Banda Aceh. Untuk mengimplementasi Qanun Konversi Bank Aceh tersebut, kata Muharuddin, bukan lagi tugasnya DPRA, melainkan sudah menjadi kewajiban gubernur bersama perangkatnya dan Komisaris mau-

pun Direksi PT Bank Aceh. “Kita harapkan sistem perbankan yang dijalankan murni syariah, dan tidak lagi menjalankan praktek-praktek sistem riba (bunga),” ujarnya. Ia memberikan contoh, jika seseorang ingin mengambil kredit modal usaha ke Bank Aceh, maka pihak bagian kreditnya harus melayaninya dengan sistem syariah, yaitu bagi hasil. Bukan dengan sistem yang berlaku sebelumnya,yaitu menetapkan dan mengenakan bunga pinjaman secara sepihak, antara 8-10 persen atau lebih per tahun, serta meminta borok atau agunan yang nilainya di atas nilai kredit. Muharuddin mengingatkan, jika ada nasabah yang mau menutup pinjamannya yang masa kreditnya belum tiba, maka bank tidak boleh mewajibkan nasabahnya harus membayar bunga pinjaman beberapa bulan ke depan. “Cara-

cara seperti itu sangat diharamkan, karena tidak ada dalam Alquran dan Hadist. Rasulullah Muhammad SAW, tidak pernah mempraktekkannya,” ujar Muharuddin. Bagi hasil atau uang jasa yang ditetapkan oleh bank, lanjut Muharuddin, harus disepakati lebih dulu dengan nasabahnya. Jika ada nasabah tidak sanggup mengembalikan pinjamannya karena bencana alam dan sejenisnya, maka bank tidak boleh memaksaka untuk mengembalikan pinjaman. “Jadi, perbankan juga harus siap menanggung resiko bersama, yang dialami nasabahnya,” kata Muhar. Ketua DPRA juga mengatakan, sistem ekonomi syariah harus dijalankan ke semua sektor kegiatan ekonomi, bukan hanya pada lembaga keuangan perbankan yang dimiliki Pemerintah Aceh dan swasta. Tapi dalam kegiatan usaha lainnya,

harus mengacu kepada sistem syariat Islam yang berpedoman kepada Alquran dan Hadist. Misalnya lembaga keuangan nonbank seperti Pegadaian. Dalam menjalankan usahanya harus benarbenar menerapkan syariat Islam. “Jangan sistem yang dijalankan, seperti praktek bank kovensional, menetapakan bunga yang tinggi di atas bunga bulanan perbankan,” ujarnya. Muharuddin berpendapat, praktek pegadaian yang bersyariah sangat mudah dijalankan dan sudah dipraktekkan oleh masyarakat Aceh sejak lama. Misalnya jika ada seorang ingin meminjam sejumlah uang dan dia menggadaikan tanah sawah atau kebunnya kepada seseorang sebagai jaminan uang yang dipinjamnya. Di dalam tanah yang digadaikannya itu banyak terdapat tanaman pohon yang menghasilkan. Jika pemilik kebun belum bisa menebus pinjamannya sampai batas waktu tertentu, maka selama itu hasil tanaman di kebun itu bole kita petik dan jual. Hingga jika hasil tanaman yang dijual nilainya sudah mencapai pinjaman uang si pemilik tanah atau lebih, maka pemilik uang wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya, meski dia belum mampu membayar pinjamannya. “Begitu juga dalam sektor

perdagangan. Dalam transaksi jual beli, harus ada ijab kabulnya,” ujar Muharuddin. Sistem ekonomi syariah, lanjut dia, juga harus diterapkan oleh penjual makanan dan minuman. Dalam menghasilkan makanan dan minuman, harus dilakukan dengan campuran bahan-bahan yang halal, begitu juga cara pembuatannya. Tidak boleh ada bahan baku yang berstatus haram dimasukkan ke dalam kue yang akan diproduksi dan perdagangan kepada masyarakat. Ketua DPRA juga berharap pemilik restoran, café, rumah makan, hotel dan lainnya, turut serta menciptakan suasana islami, mulai dari menu sampai kepada pelayanannya. “Sediakan tempat shalat, tempat wudhu yang bersih dan ingatkan pelanggan jika sudah tiba waktu shalat untuk menunaikan shalat lima waktu berjamaah atau perseorangan secara bergantian,” ujarnya. Jadi, kata Muharuddin, prinsipprinsip sistem ekonomi Islam itu harus berjalan dan dijalankan sesuai apa yang diajarkan dalam isi kitab suci Alquran dan Sunnah Nabi. “Sistem Ekonomi Syariah Islam itu, membawa berkah dan kedamaian bagi semua ummat manusia dalam kebahagian dunia dan akhirat,” tutup Ketua DPR Aceh, Tgk Muharuddin.(heri hamzah)

Pelaksanaan Syariat Islam Tanggung Jawab Bersama “Untuk menyukseskan pelaksanaan Islam butuh kerja sama semua pihak, bukan hanya tanggung jawab Dinas Syariat Islam.” -- Dr. Munawar A Djalil, MA -Kepala Dinas Syariat Islam

F

UNGSI dari Dinas Syariat Islam sesuai dengan Undangundang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh adalah sebagai regulator, fasilitator dan koordinator untuk mendukung pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh di bumi Aceh. Dalam kontek regulator, Dinas Syariat Islam Aceh telah menyiapkan beberapa qanun yang menjadi prolega pada tahun ini seperti Qanun Lembaga Keuangan Syariah. “Qanun ini akan menjadi payung hukum pelaksanaan ekonomi syariah di Aceh,” kata Kepala Dinas Syariat Islam Dr. Munawar A Djalil MA ketika menerima wawancara Tabangun Aceh, di ruang kerjanya, Senin (5/6/2017) Pengajuan qanun ini menurut Munawar telah diajukan sejak tahun 2014, namun baru tahun 2017 ini qanun tersebut mendapat prioritas pembahasan dari legislatif. Pihak tim legislatif dalam waktu dekat akan memanggil pihak eksekutif untuk membahas qanun ini. Selain itu terkait dengan ekonomi syariah Aceh juga sudah memiliki Qanun No.8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal. Dinas Syariat Islam Aceh telah melakukan sosialisasi pelaksanaan Qanun ini

kepada Satuan Perangkat Pemerintah Aceh (SKPA) dan pengusahapengusaha makanan di Kota Banda Aceh. Diharapkan, ke depan qanun ini dapat disosialisasikan kepada semua pemerintah kabupaten/kota se-Aceh. Menurut Munawar, pihaknya akan memanggil semua SKPA terkait, termasuk kabupaten/kota dan pengusaha-pengusaha, untuk hadir di Banda Aceh dalam rangka Sosialisasi Qanun No.8 tahun 2016. Karena dalam qanun ini telah mewajibkan Pemerintah Aceh menjamin tata cara dan proses kehalalan terhadap barang dan jasa yang beredar di Aceh. Dalam qanun ini diatur tentang jaminan makanan halal, apalagi dalam mendukung Aceh sebagai destinasi wisata halal. Untuk mendukung sumber dan proses pembuatan makanan halal, pengusaha di Aceh diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Pengkajian Pangan Obatobatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi Aceh karena beberapa negara yang telah maju pariwisatanya justru telah menempatkan

kehalalalan produk, sebagai strategi merebut pangsa pasar wisatawan muslim. Seperti di Thailand, Jepang dan Korea Selatan. Sebenarnya, dengan Aceh telah meraih predikat Wisata Halal Terbaik Dunia (The Best Tourism Halal Global), akan membuat dan menjamin kehalalalan semua aspek di Aceh, namun kenyataannya tidak demikian. “Inilah yang menjadi tantangan semua stakeholder di Aceh,” ungkap Munawar A Djalil. Menurut Munawar, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh pada saat ini masih dalam dimensi yang sangat sempit. Hal ini bisa dilihat dari sisi perilaku masyarakat Aceh, dalam turut menjaga kebersihan pada beberapa fasilitas umum. Demikian ketataatan masyarakat terhadap lalulintas di jalan raya. “Memang butuh waktu dan proses untuk memastikan masyarakat Aceh menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Karena itu untuk menyukseskan pelaksanaan Islam butuh kerja sama semua pihak, bukan hanya tanggung jawab Dinas Syariat Islam,” kata Munawar. Sebagai contoh, lanjutnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh, harus memastikan terwujudkan wisata Islami yang rahmatan li-

lalamin bagi semua pengunjung di Aceh. Begitu juga rumah sakit di Aceh harus memastikan pelayanan yang Islami dan ramah bagi semua pasien. Seperti dalam hal kebersihan dan kenyamanan yang merupakan unsur yang paling utama dalam ajaran Islam. “Demikian juga instansi pemerintah lainnya, harus menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan Islami dalam melayani masyarakat,” ungkap Munawar. Munawar menambahkan, pihaknya secara kelembagaan telah mengimbau dan bahkan menyurati secara resmi semua Satuan Perangkat Pemerintah Aceh (SKPA), agar dalam menyusun dan melaksanakan program harus berbasis pada nilainilai Islami dan syariat yang berlaku di Aceh. Secara pribadi muslim semua pihak bertanggung jawab dan memastikan Syariat Islam terlaksana dengan baik dan benar di Aceh. Menurut Munawar, hal ini belum maksimal dilakukan sejak Syariat Islam dideklarasikan dan diberlakukan di Aceh. Namun upaya dan koordinasi terus dilakukan untuk mencapai hasil maksimal yang diharapkan masyarakat. Suatu saat pihaknya mengharapkan semua SKPA, legislatif dan yudikatif, memiliki common sense dan responsibility yang sama dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. “Selama ini pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dicitrakan terkesan negatif dengan membesar-besarkan berita hukum cambuk, padahal tidak demikian. Pelaksanaan hukum cambuk dilakukan sangat humanis untuk memberikan pembelajaran

bagi si pelaku dan masyarakat lainnya, dan itu bukan tujuan utama dari pelaksanaan Syariat Islam,” katanya. Dari beberapa penelitian yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh dalam beberapa tahun terakhir, telah menunjukkan ada perubahan signifikan perilaku masyarakat Aceh dengan adanya peningkatan kesadaran untuk menjalankan Syariat Islam. Dari sejumlah datadata yang disajikan menunjukkan setiap tahun terjadinya penurunan pelanggaran Syariat Islam di Aceh. Karena itu pihaknya sangat menekankan untuk mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, harus diawali dengan pembentukan karakter pribadi muslim. Melalui pendidikan yang menekankan pada kejujuran dan kerja keras untuk memperbaiki dan membangun ekonomi ummat. Munawar mencontohkan kiprah Prof. Muhammad Yunus dari Bangladesh yang mendirikan Grameen Bank untuk membantu ekonomi masyarakat miskin. Kiprah sang guru besar ini mendapat pengakuan dunia dengan diperolehnya hadiah Nobel. Muhammad Yunus membangun ekonomi ummat melalui kelompok-kelompok masyarakat yang menekankan pada nilai-nilai kejujuran dan kerjasama. “Monitoring dan evaluasi program dilakukan secara berkala dan terus-menerus hingga programnya berhasil. Pola kerja ini dapat diterapkan di Aceh untuk memperbaiki ekonomi ummat di tengah sulitnya mencari masyarakat Aceh yang jujur,” demikian Kadis Syariat Islam Aceh, Munawar A Djalil.(fzu)

LAPORAN KHUSUS


11

Sejarah Baru dalam Dunia Perbankan S

“Gubernur berprinsip, sistem keuangan Islam merupakan solusi atas berbagai persoalan ummat dewasa ini, dan ini juga selaras dengan status Aceh sebagai bumi syariat Islam.” -- Mulyadi Nurdin -Karo Humas dan Protokol Setda Aceh

OFT launching konversi (peralihan) Bank Aceh, dari sistem konvensional ke syariah, telah terlaksana bertepatan dengan ulang tahun ke-43 Bank Aceh, tanggal 6 Agustus 2016. Konversi ini tentu membuka jalan bagi bank milik Pemerintah Aceh ini, untuk mengembangkan pengelolaan bisnis berbasis syariah. Pemerintah Aceh melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, H. Mulyadi Nurdin, Lc, MH menyebut langkah konversi yang menganut sistem keuangan syariah ini adalah impian semua masyarakat Aceh dan sejalan dengan berbagai qanun syariah yang telah diterapkan di Aceh. Selain itu, lahirnya Bank Aceh Syariah juga merupakan terobosan baru di Indonesia sekaligus pintu gerbang baru bagi sistem perbankan di tanah air. Dan ini menjadi catatan sejarah baru dalam dunia perbankan, mengingat Bank Aceh merupakan bank milik pemerintah daerah pertama di Indonesia yang melakukan konversi secara total. “Langkah konversi ini merupakan sejarah baru dalam dunia perbankan Indonesia, sebab Bank Aceh merupakan bank umum pertama yang melakukan konversi secara total dari sistem konvensional ke usaha syariah,” kata Mulyadi, di

Soft Launching konversi Bank Aceh, dari sistem konvensional ke syariah, berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu (6/8/2016). | FOTO: HUMAS ACEH

Banda Aceh, Kamis (16/6/2017). Alumnus Al-Azhar Kairo Mesir ini mengungkap kilas balik proses peralihan Bank Aceh dari sistem konvensional menuju syariah. Ia menuturkan, dua tahun lalu atau tepatnya pada 25 Mei 2015, dalam

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Aceh, Gubernur Zaini Abdullah selaku pemegang saham pengendali (PSP) PT Bank Aceh, secara resmi telah memutuskan konversi PT Bank Aceh secara total ke sistem per-

Diminati Kalangan Lintas Keyakinan

Ekonomi Syariah Pilihan Utama “Ekonomi Syariah tidak sebatas tambahan kata ‘Syariah’, namun lebih kepada bentuk transaksi yang sesuai dengan standar syariah,”

“Konsep bisnis ekonomi Islam sangat diminati kalangan lintas keyakinan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergerak cepat, dalam menopang ekonomi rakyat.”

-- Masrul Aidi Lc -Pimpinan Dayah Babul Maghfirah

-- Ghazali Abbas Adan -Anggota DPD RI asal Aceh

A

NGGOTA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, H. Ghazali Abbas Adan menyambut baik upaya Pemerintah Aceh dalam melakukan konversi Bank Aceh menjadi bank syariah. Ghazali mengatakan proses penerapan konsep bank syariah sepenuhnya tidak mudah, karena harus mengubah sejumlah kontrak-kontrak konvensional ke syariah. “Proses ini merupakan perjuangan kita bersama dan itu tidak mudah, makanya saya sangat mendukung implementasi ekonomi Islam dalam seluruh sendi-sendi kehidupan rakyat Aceh,” kata Ghazali, di sela-sela acara Buka Puasa Bersama Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Banda Aceh, Sabtu (17/6/2017). “Bank Aceh adalah satu-satunya bank daerah yang sudah beralih ke sistem syariat, maka tak heran kalau ada provinsi di Indonesia yang merasa ‘iri’, seperti provinsi Banten dan NTB,” sambungnya.

Senator asal Pidie ini mengemukakan sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional mulai melirik sistem syariah, di antaranya adalah pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia Muslim. Juga aspek muamalah atau bisnis yang diterapkan secara islami. Bahkan, sambungnya, kalangan perbankan di Eropa pun sudah melirik potensi perbankan syariah. Misalnya UBS group, sebuah kelompok perbankan terbesar yang berbasis di Swiss, telah mendirikan anak perusahaan yang diberi nama Noriba Bank yang juga beroperasi penuh dengan sistem syariah. Demikian halnya dengan Chase Manhattan Bank yang juga membuka window Syariah. Bahkan kini di Inggris, tengah dikembangkan konsep pembiayaan real estate dengan skema Syariah. “Ini membuktikan bahwa konsep bisnis ekonomi Islam sangat diminati kalangan lintas keyakinan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita

untuk tidak bergerak cepat, dalam menopang ekonomi rakyat,” kata Ghazali Abbas. Untuk itu, ia mengharapkan PT Bank Aceh semakin maksimal dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah, untuk kebangkitan ekonomi masyarakat Serambi Mekkah. “Ya salah satunya penyaluran KUR, misalnya, masyarakat diberi bantuan 25 juta ke bawah tanpa angunan. Saya kira ini bisa diupayakan dan bisa dicari formatnya nanti. Yang penting ini harus dihidupkan karena dampaknya besar dalam pengembangan sektor riil masyarakat,”sebut mantan anggota DPR RI itu. “Kita juga harapkan masyarakat ikut mendukung menghidupkannya, bahwa kita tahu Bank ini kan perlu provit, nah ini kita sadari, akan tetapi kita harus cari kiat supaya ada KUR untuk pengusaha kecil dan pedagang-pedagang kecil. yang ambil dana kredit kita minta harus amanah juga,” pinta Ghazali Abbas.(ridha)

bankan syari’ah. “Gubernur berprinsip, sistem keuangan Islam merupakan solusi atas berbagai persoalan ummat dewasa ini, dan ini juga selaras dengan status Aceh sebagai bumi syariat Islam,” kata Mulyadi Nurdin.(ridha)

E

KONOMI Syariah selain merupakan kewajiban syariat, juga sebagai amanat dari Undang-Undang Keistimewaan Aceh. Aplikasinya terlihat dari lahirnya Unit Usaha Syariah pada lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh. Demikian disampaikan Ustaz Masrul Aidi Lc, Pimpinan dayah Babul Maghfirah Cot Keu’eung Aceh Besar, kepada Tabangun Aceh, di Banda Aceh, Sabtu (17/6/2017). Alumnus Al-Azhar Kairo Mesin ini mengatakan bahwa sektor ekonomi syariah sudah memiliki pijakan kuat, baik dari sisi regulasi, bisnis, maupun fatwa terkait produk. “Namun selama ini masih jauh panggang dari api. Sebab praktik leasing masih marak, iklan riba yang merajalela, sampai penggunaan istilah transaksi yang bukan pada tempatnya, seperti penggunaan kata ‘pinjam’ pada akad utang piutang,” ungkapnya. Masrul Aidi juga menegaskan, ekonomi syariah yang dibangun di atas pondasi yang bersumber dari

ajaran Islam dapat menjadi pilihan utama dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena mampu menjawab sisi kebutuhan spiritualnya. “Artinya, ekonomi syariah tidak sebatas tambahan kata ‘Syariah’, namun lebih kepada bentuk transaksi yang sesuai dengan standar syariah. Mulai dari penggunaan kata untuk akad muamalah tertentu, sampai kepada maqasid atau tujuan tertinggi yaitu bergeraknya roda ekonomi yang berkeadilan dan bebas riba,” kata Masrul Aidi Penceramah kondang ini pun berharap agar kehidupan ekonomi bebas dari unsur riba. “Untuk jangka menengah kita berharap adanya peningkatan pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap akad-akad islami dan implikasinya. Sedangkan untuk jangka panjang kita mengharapkan terwujudnya kesejahteraan yang merata dan memudahkan setiap warga untuk fokus beribadah tanpa direpotkan oleh beban ekonomi,” pungkasnya. (ridha)

12

HABA BAPPEDA


Workshop Pengarusutamaan SDGs-RPJMA (2017-2022) Beberapa agenda MDGs yang berakhir pada tahun 2015 lalu belum semuanya tercapai, sebagai tindak lanjutnya maka lahirlah SDGs atau yang dikenal dengan TPB.” -- Azhari Hasan, SE, M.Si -Kepala Bappeda Aceh

B

APPEDA Aceh kembali melakukan terobosan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan melalui upaya pengintegrasian Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022. Sebagai informasi, agenda SDGs atau yang lazim dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah diratifikasi oleh Bappeda Aceh pada tahun 2016 lalu. Upaya ratifikasi ini menghasilkan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Aceh. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 30 sampai 31 Mei 2017 bertempat di Ruang Rapat II Lantai 2 Kantor Bappeda Aceh, diselenggarakanlah Workshop Pengarusutamaan SDGs dalam RPJMA 2017-2022. Workshop ini tidak hanya melibatkan seluruh unsur SKPA, namun juga pihak Perguruan Tinggi, LSM, dan Bappeda kabupaten/kota

se-Aceh. Kegiatan ini menargetkan isian matriks pengintegrasian program kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan relevansinya dengan agenda TPB. Kepala Bappeda Aceh, Azhari, SE, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa agenda SDGs ini merupakan lanjutan dari MDGs yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Beberapa agenda MDGs yang berakhir pada tahun 2015 lalu belum semuanya tercapai. Sebagai tindaklanjutnya maka lahirlah SDGs atau yang dikenal dengan TPB,” katanya. Lebih lanjut, agenda TPB ini sendiri terdiri atas 17 tujuan, 169 target, dan 240 indikator sebagai landasan pembangunan global yang telah disetujui berdasarkan hasil kesepakatan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) di New York pada 25-27 September 2015. Terhadap semua tujuan, target dan indikator global tersebut, Pemerintah Indonesia mengklasifi-

ACARA workshop SDGs di Bappeda Aceh. |

kasikan agenda TPB Indonesia ke dalam 4 pilar; Pembangunan Sosial, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Lingkungan dan Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. “Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun dan menyesuaikan RAD TPB daerah mengikuti 4 pilar ini. Tentu saja butuh diskusi dan kajian lebih lanjut terhadap indikator yang sesuai dengan karakteristik permasalahan daerah masing-masing,” tambahnya. Antusias Sementara itu, Kepala Bi-

FOTO: BAPPEDA ACEH

dang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK) Bappeda Aceh, Marthunis Muhammad, ST, DEA, selaku koordinator acara menyatakan pentingnya workshop ini melibatkan banyak stakeholders. “Kami mengundang Perguruan Tinggi, LSM, pihak swasta, dan pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama mendukung pengarusutamaan dalam dokumen perencanaan pembangunan, dalam hal ini RPJMA 2017-2022,” ujar Marthunis.

Workshop yang diselenggarakan selama 2 hari ini sendiri dihadiri oleh 36 SKPA, 10 LSM, 8 Bappeda Kabupaten/Kota. Dalam diskusi, peserta workshop terlihat antusias menyampaikan program kegiatan yang relevan dengan agenda TPB Indonesia, RAD TPB Aceh dan visi misi gubernur terpilih. “Peserta yang merupakan perwakilan dari SKPA ini kami harapkan dapat memberikan feedback kepada kami berupa isian matriks pengarusutamaan SDGs-RPJMA 2017-2022,” ujarnya.(med)

Bappeda Aceh Gelar Lokakarya Program Magang Jepang “Calon peserta magang wajib menyusun proposal dengan memilih salah satu tema tersebut. Misalnya saja untuk tahun lalu salah seorang staf Bappeda Aceh yang berkesempatan mendapatkan diklat tersebut mengangkat topik pengelolaan sampah berbasis aplikasi handphone.” -- Rita Miranda -- Kabid P2JFP Bappenas

KUNJUNGAN Pejabat Pusbindiklatren Bappenas.|

FOTO: BAPPEDA ACEH

P

ejabat dari Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan kunjungan ke kantor Bappeda Aceh pada hari Selasa (30/5/2017). Kunjungan tersebut dalam rangka menghadiri lokakarya program staff enhancement (program magang di Jepang) dengan topik waste management yang dilaksanakan di ruang rapat bidang P2SP Bappeda Aceh. Adapun mereka yang hadir adalah Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (P2JFP) Bappenas, Rita Miranda, S.Sos, MAP, dan Perencana Utama Bappenas, Ir. Tommy Hermawan, MA. Lokakarya tersebut adalah bentuk tanggung jawab peserta magang yang sudah ditugaskan oleh Pusbindiklatren Bappenas untuk mengikuti diklat magang di Jepang pada tahun 2016 lalu. “Setiap peserta magang yang terpilih diwajibkan untuk melakukan lokakarya posttraining guna memantau progress kegiatannya,” ujar Tommy. Pusbindiklatren Bappenas melalui program staff enhancement menawarkan beberapa pilihan tema,

yaitu waste management (pengelolaan sampah), urban and regional planning (perencanaan wilayah dan perkotaan), local economic resource development (pengembangan sumberdaya ekonomi lokal) dan public private partnership (kerjasama pemerintah swasta). “Calon peserta magang wajib menyusun proposal dengan memilih salah satu tema tersebut. Misalnya saja untuk tahun lalu salah seorang staf Bappeda Aceh yang berkesempatan mendapatkan diklat tersebut mengangkat topik pengelolaan sampah berbasis aplikasi handphone,” tambah Rita. Sementara itu, Kasubid Prasarana Wilayah dan Perumahan Bappeda Aceh, Eka Fristina Putri, ST yang hadir dalam lokakarya tersebut menyampaikan dukungannya terhadap upaya pembenahan pengelolaan sampah terutama di kawasan perkotaan Banda Aceh melalui penggunaan aplikasi handphone. “Penggunaan aplikasi handphone dalam pengelolaan persampahan ini cukup menarik dan butuh kajian lebih lanjut dari semua stakeholders terhadap upaya implementasinya,” ujar Eka.

Fungsional perencana Dalam kesempatan tersebut mereka juga memanfaatkan waktu untuk berdiskusi dengan Sekretaris Bappeda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si terkait dengan alih status beberapa staf Bappeda Aceh dari jabatan struktural menjadi fungsional perencana. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberikan kesempatan kepada beberapa staf Bappeda Aceh atas alih statusnya menjadi Jabatan Fungsional Perencana (JFP),” ujar Zulkifli. Dengan berlakunya UU ASN maka nantinya setiap abdi negara diarahkan untuk menjadi ASN fungsional dimana pemegang jabatan fungsional ini akan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian atau keterampilan yang sifatnya mandiri sesuai tupoksi suatu profesi. “Kami berharap akan lebih banyak lagi ASN di Bappeda Aceh yang berminat menjadi JFP,” ujar Rita. Jika butuh informasi lebih lanjut baik mengenai program diklat magang Jepang, JFP dan tawarantawaran diklat lainnya dari Pusbindiklatren Bappenas dapat mengunjungi situs http://pusbindiklatren. bappenas.go.id.(med)

HABA BAPPEDA


13

Bappeda Aceh Gelar Lokakarya Penyusunan RPJM Aceh 2017-2022 “Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan gubernur terpilih dalam menjalankan pemerintahan untuk periode lima tahunan.” -- Dr. Zulkifli, M.Si -Sekretaris Bappeda Aceh

B

ADAN Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh menggelar lokakarya penyusunan RPJMA 2017 sd 2022. Ini adalah lokakarya RPJMA pertama yang dilakukan Bappeda Aceh setelah terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh hasil Pilkada 2017. Acara yang difasilitasi oleh Kompak ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu Rabu-Kamis tanggal 14 dan 15 Juni 2017. Dihadiri berbagai stekholder yang terlibat terlibat dalam penyusunan RPJMA 2017-2022, termasuk kabupaten-kota yang juga menyusun RPJMK pada periode yang sama

S

seperti Provinsi Aceh. Sedangkan narasumber dihadirkan juga dari Kemendagri, Bappenas, Bappeda Aceh, dan perwakilan Kompak. Lokakarya ini bertujuan untuk membangun persamaan persepsi dan pemahaman terkait dengan kerangka hukum, tahapan, dan tata cara penyusunan rancangan RPJMA dan rancangan RPJMK. Kepala Bappeda Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Bappeda, Dr. Zulkifli, MSi dalam sambutannya berharap, dengan adanya kegiatan ini setidak-tidaknya terbangun persamaan persepsi para pihak yang akan bersama-sama menyiapkan

AGENDA penyelarasan prioritas pembangunan 2018 dengan tim penyusunan RPJMA Irwandi-Nova. |

rancangan RPJMA dan RPJMK. Zulkifli mengatakan, lokakarya RPJMA ini merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. “Dengan telah terpilihnya Bapak Irwandi Yusuf dan Bapak Nova Iriansyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti

2017-2022, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan gubernur terpilih dalam menjalankan pemerintahan untuk periode lima tahunan,” ujarnya. Secara detil, Zulkifli menyebutkan, pelaksanaan lokakarya ini bertujuan untuk: Penyelarasan arah kebijakan nasional kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD); Mendalami sistematika penyusunan dokumen RPJM Aceh dan

FOTO: ADEK

RPJM kabupaten/kota 2018-2022 berdasarkan tahapan, tatacara penyusunan, dan evaluasi pengendalian kebijakan; Mendapatkan masukan tentang skenario pembangunan Aceh ke depan. Zulkifli, berharap agar lokakarya dalam rangka penyusunan RPJM Aceh dan kabupaten tahun 2018-2022 dapat berjalan dengan baik dan lancer. Sehingga target untuk menetapkan RPJMD paling lambat enam bulan sejak pelantikan kepala daerah terpilih, akan dapat dicapai.(cekwat)

Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

EKRETARIS Bappeda, Dr. Zulkifli, MSi menjelaskan, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Penyusunan RPJMD ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara

arif tentang visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan. Pasal 141 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menetapkan bahwa: “Perencanaan pembangunan Aceh disusun secara

komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan memperhatikan; nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan, berwawasan, berkeadilan dan pemerataan serta sesuai kebutuhan”. Selanjutnya pada ayat (2) menetapkan bahwa: “Perencanaan pembangunan Aceh disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan”. Oleh karena itu, dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022 harus dapat menggambarkan strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan, indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan. “Selain itu, hendaknya kita benar-benar dapat memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip penyusunan perencanaan yang bersifat teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottom up,” kata Zulkifli. Ditambahkan, permasalahan ke-

miskinan dan pengangguran masih menjadi isu utama dalam pembangunan Aceh ke depan. Selain ketimpangan antar wilayah, rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang masih bersifat sektoral. Demikian juga permasalahan yang menyangkut dengan kesehatan, kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain dukungan infrastruktur dasar untuk mengatasi permasalahan tersebut masih perlu untuk terus ditingkatkan.(cekwat)

Isi Ramadhan, Bappeda Gelar kegiatan Menghafal Qur’an B

KEGIATAN tahfiz Al-Quran di Bappeda Aceh. |

FOTO: ADEK

ADAN Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh mengadakan sejumlah kegiatan untuk mengisi Bulan Ramadhan, tahun ini. Salah satunya, menggelar kegiatan menghafal Alquran bagi anak karyawan dan karyawati kantor tersebut. Kepala Bappeda Aceh Azhari Hasan, SE, M.Si menjelaskan, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan syiar di bulan suci Ramadhan. Selain itu, sebut Azhari, kegitan yang berlangsung selama 20 hari ini, juga dalam rangka mendukung program Pemerintah Aceh, yaitu memotivasi sekaligus melahirkan hafizhafiz quran di Serambi Mekkah. “Apalagi saat ini juga masih banyak juga warga Aceh yang belum mampu membaca Alquran den-

gan baik. Maka melalui kegiatan ini kita harapkan semangat belajar Alquran tumbuh sejak usia dini,” terangnya. Kegiatan yang diprakarsai Bappeda Aceh ini bekerjasama dengan Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Pagar Air, Aceh Besar. Kepala Bappeda Azhari Hasan mengingatkan peserta yang terdiri dari anak-anak tersebut, agar giat mempelajari isi alquran sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. “Karena alquran adalah pedoman hidup kita, dan bagi yang mampu menghafal alquran akan memberikan syafaat kepada orang tuanya dihari kiamat, kelak,” kata Azhari. Karena itu, Ia mengajak anak-anak untuk senantiasa mengamalkan isi alquran, baik dalam bulan Ramadhan maupun diluar

bulan Ramadhan. “Kalau kalian hafal Alquran nanti kalian akan menyematkan mahkota kepada orang tua kalian dihadapan Allah SWT, mahkota yang tidak ada bandingannya di dunia ini,” sebut Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Zulkifli Daud menuturkan bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama 20 hari, dimulai sejak tanggal 23 Mei dan berakhir pada 20 Juni 2017, diikuti oleh 34 anak, yang akan diasuh oleh ustadz/ustadzah hafidz dan hafidzah dari MUQ Pagar air. “Jam belajarnya dalam satu hari kita ambil dua jam full. kita berharap melalui kegiatan ini akan semakin banyak anak-anak yang mampu menghafal Alquran di Aceh ini,” ujar Zulkifli, menjelaskan. [khairul]

14

VISI MISI ACEH HEBAT


Aceh Hebat 2017-2022

n Penjabaran Visi Misi dan 15 Program Unggulan Irwandi-Nova

Tiga Kata Kunci Visi Pemerintahan Irwandi – Nova Visi di atas akan dicapai dengan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

Aceh yang damai bermakna perdamaian

berlangsung secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan;

Aceh yang sejahtera bermakna rakyat

Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak;

Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani bermakna tata kelola

pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas, dan merata.

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan; 2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain; 3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki; 4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah, dan pendidikan umum; 5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan

6.

7.

8.

9.

akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas, dan terintegrasi; Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian, dan kelautan; Menyediakan sumber energi bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi; Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan; Revitalisasi fungsi perencanaan dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efesien dan berkelanjutan (ridha)

15 Program Unggulan Aceh Hebat dibagi dalam 6 Cluster 1. Cluster Kesejahteraan Sosial (Social welfare) • Aceh Sejahtera (JKA plus) • Aceh Dame • Aceh Seuninya

2. Cluster Pendidikan (Education) • Aceh Carong • Aceh Meuadab • Aceh Teuga

3. Cluster Pertanian dan Kemaritiman • Aceh Troe • Aceh Meugoe dan Meulaot

4. Cluster Pembangunan Berkelanjutan • Aceh Green • Aceh Energi • Aceh Seumeugot

5. Cluster Reformasi Birokrasi dan Sistem Informasi • Aceh Peumulia • Aceh Siat

6. Cluster Pertumbuhan Ekonomi • Aceh Kaya • Aceh Kreatif

Penjabaran 15 Program Unggulan Pemerintahan Irwandi-Nova 1. Aceh Seujahtra (JKA Plus)

JKA Plus merupakan singkatan dari Jaminan Kesejahteraan Aceh yang meliputi pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat, pemberian santunan untuk kalangan masyarakat usia lanjut, pembangunan Rumah Sakit Regional tanpa menggunakan hutang luar negeri (Loan), serta mengembalikan ruh JKA yang pernah dirasakan oleh rakyat Aceh.

2. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)

SIAT merupakan pengembangan sistem informasi dan database Aceh yang terpadu yang akan digunakan untuk semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan program SIAT, seluruh informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan akan terupdate dengan cepat, dapat diakses oleh semua stakeholder melalui satu pintu, serta menjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap tingkat pemerintahan. Sistem ini perlu dibangun untuk menghindari perencanaan pembangunan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran akibat dari ketiadaan data yang valid dan terintegrasi.

3. Aceh Caròng

Anak Aceh cerdas (caròng) yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat nasional dan regional dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas. Program-program yang akan dijalankan untuk tujuan tersebut antara lain: • Penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan vokasional baik formal dan nonformal; • Penyediaan fasilitas pendidikan dan pemberian keterampilan bagi peserta didik di dayah-dayah; • Pemerataan rasio guru untuk seluruh bidang studi di seluruh penjuru Aceh khususnya daerah terpencil; • Peningkatan kompetensi guru dalam bidang studi yang diajarkan secara merata di seluruh Aceh; • Penyediaan beasiswa bagi anak yatim dan anak orang miskin mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri; • Pengiriman putra-putri terbaik Aceh untuk mendapatkan pendidikan di universitas-universitas yang bergengsi di tingkat international dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ke depan saat kembali ke Aceh.

4. Aceh Energi

Pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal dari energi bersih-terbarukan. Agenda-agenda strategis yang akan dilakukan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut: • Penyiapan Master Plan Energi Aceh yang komprehensif dan terintegrasi (validasi data primer dan rencana pengembangan); • Penerapan Public Private Partnership untuk utilisasi sumber daya energi skala menengah dan besar khususnya panas bumi dan tenaga air tanpa menggunakan hutang luar negeri; • Memastikan komitmen PLN untuk memperbaiki sistem transmisi sehingga tidak sering terjadi pemadaman listrik di Aceh; • Percepatan realisasi pembangkit listrik Geothermal Seulawah dan pembangkit listrik tenaga air (mini dan mikrohidro) dengan kapasitas menengah; • Pemberian kemudahan perizinan bagi pihak swasta yang berminat berinvestasi dalam sektor energi bersih dan terbarukan. • Memperkuat eksistensi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai

perwujudan amanat yang telah ditetapkan dalam UUPA.

5. Aceh Meugoë dan Meulaôt

Pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Yaitu; • Penuntasan penyediaan irigasi yang dapat mengaliri seluruh lahan pertanian rakyat dan pencetakan sawah baru; • Modernisasi teknologi bagi sektor pertanian termasuk teknologi pengolahan pasca panen; • Memperbaiki fasilitas dan teknologi perikanan serta jaringan pemasarannya; • Kemandirian rantai pasok (supply chain) di berbagai tingkatan dalam sektor peternakan rakyat; • Penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas terhadap produk pertanian, peternakan dan perikanan.

6. Acèh Troë

Pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri melalui: Peningkatan produktifitas pertanian dan kemudahan akses terhadap bahan pangan, penertiban distribusi bibit, pupuk dan obat di bagi pertanian rakyat. Selain itu juga membangun kemandirian pangan melalui penurunan ketergantungan terhadap provinsi tetangga serta peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian.

7. Acèh Kreatif

Mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdaya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya. Program ini dilaksanakan melalui: • Penyediaan sentra produksi yang berbasis potensi sumber daya lokal dan berorientasi pada pasar lokal • Perlindungan produk-produk yang dihasilkan oleh industri lokal agar dapat bersaing dengan produk dari luar Aceh; • Merangsang lahirnya industri-industri kreatif yang potensial di sektor jasa

konsisten dan komprehensif; • Menjadikan seluruh program pembangunan Aceh berbasis pengarusutamaan damai; • Penuntasan aturan turunan UUPA sehingga dapat diimplementasikan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat; • Penguatan kapasitas Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh; • Memasukkan pendidikan damai (peace education) dalam kurikulum sekolah.

11. Acèh Meuadab

Mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari; • Penguatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap tingkatan pendidikan; • Melakukan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepada peningkatan kepekaan sosial; • Penguatan eksistensi kelembagaan institusi keislaman dalam menyebarluaskan nilai-nilai keislaman; • Mendorong sifat ketauladanan yang positif dari pimpinan masyarakat di setiap tingkatan.

12. Acèh Teuga

Mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga Aceh di tingkat nasional dan regional; • Membangun kerjasama bidang sepak bola dengan klub-klub/pelatih ternama luar negeri untuk membina bibit-bibit pesepak bola dari Aceh; • Peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan olahraga bagi usia dini; • Penyediaan sarana dan prasarana olah raga serta insentif yang mendukung peningkatan prestasi olahragawan; • Meningkatkan frekuensi event kompetisi olahraga untuk menjaring bibit-bibit unggul.

13. Acèh Green

8. Acèh Kaya

Menegaskan kembali pembangunan aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam; • Mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (Green growth plan) sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalam pembangunan Aceh; • Melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; • Menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat; • Membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah; • Membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (wood polymer composite) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan.

9. Acèh Peumulia

Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan pasangan muda. Pendekatan program ini dilakukan melalui: pembangunan rumah gratis untuk masyarakat miskin secara bertahap serta penyediaan skema perumahan murah bagi pasangan muda yang kurang mampu.

Merangsang tumbuhnya entrepreneur (wirausaha) yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar. Program ini dilaksanakan melalui: • Peningkatan peran serta lembaga keuangan dan pembiayan lokal untuk terlibat aktif dalam pembinaan dan dukungan modal usaha bagi wirausahawan muda; • Memastikan partisipasi sektor swasta dan BUMN untuk menggunakan dana CSR secara terkoordinir dan satu pintu untuk meningkatkan sumber pembiayaan bagi entrepreneur; • Pelibatan perguruan tinggi dalam pembinaan manajemen bagi wirausaha muda. Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) akan dijalankan dengan; pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e-kinerja, penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan, serta penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan

10. Acèh Damê.

Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara

14. Acèh Seuninya

15. Acèh Seumeugot

Memastikan tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara cerdas dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan semua program unggulan terutama yang menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi. (ridha yuadi)

Edisi 65

Nama

:

........................................................................

Alamat Rumah

:

........................................................................

Sekolah / Alamat

:

........................................................................

Kelas

........................................................................

:

........................................................................

MENDATAR : 1.Pertanyaan, masalah 3.Diulang; organ tubuh untuk bernafas 5.Berjalan (Bhs. Inggris) 6.Hari raya umat Islam setelah Ramadhan 10.Jumpa, sua 11.Danau di tepi laut 13.Lurus, timbang (Bhs. Aceh) 15. Sekolah Teknik Menengah (singkat) 16.Ruang besar yang biasanya untuk pertemuan 18.Penutup do’a 20.Warung Internet (singkat) 23.Tujuan, lokasi suatu tempat 27.Tenggelam 28.Nama buah 29.Partai Lokal (singkat) 30.Poros, as 33.Kabar 36.Mengunjungi makam atau kuburan 38.Tidak sama 39.Membuat (Bhs. Inggris) 40.Ganjaran bagi amal baik 42.Unggas, hewan bersayap 45.Perlengkapan mandi 47.Seperti, ibarat 48.Nama belakang Presiden Amerika Serikat sekarang 49.Gula (Bhs. Aceh) 50.Tidak murah 51.Sungai. MENURUN : 1.Nama salah satu bulan dalam kalender Hijriyah 2.Ibukota Aceh Utara sekarang 3.Perusahaan pemerintah yang mengurus minyak 4.Lawan rugi 6.Umpama 7.Kelengkapan kamera 8.Tinggi rendah nada 12.Nama benua 14.Identitas sebuah benda 17.Bergegas, cepat 19.Sanggup, bisa 20.Status hukum ibadah yang tidak boleh ditinggalkan 21.Buku catatan yang berisi daftar nilai 22.Salah satu bilangan 24.Alpa, menyia-nyiakan waktu 25.Bunga yang mengembang 26.Sabar dan rendah hati 31.Pemikir dalam Islam 32.Tumbuhan sejenis buluh 34.Membaca huruf demi huruf 35.Panggilan untuk saudara laki-laki yang lebih tua 36.Hewan sejenis kuda dan berwarna belang 37.Mata (Bhs. Arab) 40.Nama ikan besar 41.Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (singkat) 43.Ombak kecil 44.Upah, imbalan 45.Surat Izin Mengemudi (singkat) 46.Angka tak bernilai. Jawaban TTS Tabloid Tabangun Aceh Edisi 64:

NAMA – NAMA PEMENANG TTS TABLOID TABANGUN ACEH EDISI 64

MENDATAR : 1.Sehat 4.Enak 6.Bila 8.Entah 11.UIN 12.Abi 13.Nur 14.Gaun 15.Must 16.Puasa 19.Magma 22Asia 23.Amin 24.Delapan 26.Nun 27.Gembira 30.KG 31.Go 33.Kata 35.Lupa 36.Busa 37.Rapi 39.Lumba 41.Mentari 44.Tangkas 47.RSU 49.All 51.Mujarab 52.Perangai 55.Akuarium 59.Tunggal 62.SKPA 63.Kemarin 66.Dara 67.Resep 68.Tinta 69.Lusa 70.Kerabat 71.Hama MENURUN : 1.Stop 2.Haba 3.Tuna 4.Enggan 5.Kandang 6.Bimbang 7.Anting 8.Eram 9.Tang 10.HUDA 17.Use 18.Suara 20.Akbar 21.Mur 24.Dokter 25.Atlit 28.Elang 29.Animal 30.Kali 32.Obat 34.Temu 38.Aqsa 40.Matang 42.Neon 43.Rumit 45.Ambal 46.Kita 48.See 50.LPU 52.Pinsil 53.Antara 54.Galus 56.Ujian 57.Rendah 58.Malaka 60.Use 61.Api 63.KPK 64.Asa 65.NTT.

1.ZIA ULHAQ ARINUR, MIN Tangse Koramil 16 Tangse Kab.Pidie – Kls I/A 2.FAZLILLAH, SDN Unggul Lampeuneurut Darul Imarah Aceh Besar – Kls VI, 3.M.FAHREL AKBAR, MIN Model Lr.Delima Dusun Diwaimekar Jambo Tape Banda Aceh – Kls IV, 4.KHALILA ALIFAH NASYITA, SDN Cot Neuraja Gp.Cot Kareng Kec.Blang Bintang A.Besar – Kls II, 5.MUJI BULHALIM, MIN Lhoknga Jl.B.Aceh – Meulaboh – Kls II/1, 6.RAIHAL MISKA, SD 71 Jl.Mesjid Al-Qurban MIbo Lam Ara Banda Aceh – Kls IV, 7.MUNA SHADIGA, MIN Lambaro 21 Lubuk Batee A.Besar – Kls VI/A, 8.M.SYAWAL, SD Negeri Pandan Sari Kec.Manyak Payed Kab. A.Tamiang – Kls IV, 9.IRMA YANTI, SDN 1 Jaya Lamno Aceh Jaya – Kls V, 10. AHMAD BILAL, MIN Bukit Baro I, Lamme Garot Montasik. Aceh Besar – Kls III.

00- ini diperuntukkan bagi siswa-siswi SD/MI. Kirimkan jawaban ke alamat redaksi, d/a Bappeda Aceh, Jl.Muhammad Daud Beureueh Banda Aceh, dengan menyertai potongan TTS dan menulis identitas diri (Nama, TTL, Alamat Sekolah). Di sudut kiri amplop ditulis TTS Anak. Redaksi menyediakan bingkisan sekolah dan akan dikirim ke alamat sekolah masing-masing.

................................................................

: Kelas

................................................................

: Alamat Sekolah

................................................................

: Nama Sekolah

Nama Siswa

:

................................................................

Edisi 65

NAMA – NAMA PEMENANG MEWARNAI TABLOID TABANGUN ACEH EDISI 64 1.GHITA FIQRATUL JANNAH, TK Seulanga Dara Dsn.Jabie Desa Lhok Timon Kec.Setia Bakti Aceh Jaya – Kls B, 2.SUNDARI IRIYANI, SDN Panda Sari Kec.Manyak Payed Kab. A.Tamiang – Kls II, 3.IQAZUL HIMAN, SDN 1 Bukit Baro Jl.Cotgoh Montasik A.Besar – Kls IV, 4.POCUT ZAFIA, MIN Kota Sigli Jl. Waki Ibrahim No.1 Sigli – Kls IV/B, 5.IYAKI, SD Teu Dayah Samahani A.Besar – Kls II, 6.FAHIMUI HAQ, MIN Lambaro 27, Jl.Rel Kereta Api Lama Lambaro – Kls I/I, 7.FAZILATUL AURA, TK Cot Katang Tebang full Baro Montasik A.Besar. 8.DURRATUI MAZAYA, MIN Miruk Lambaro angan– Kls I/A, 9.SALWATUL AHSARI, SDN 68 Alue Naga Deah Raya Kec.Syiah Kuala– Kls I, 10.RUMAISHA RADHI, PAUD Bait Qurani, Gampong Lamme Garot Montasik Aceh Besar – Kls O Kecil.

Gambar mewarnai di atas diperuntukkan bagi siswa-siswi TK/SD/MI. Warnailah, lebih baik menggunakan PASTEL/KRAYON. Gunting (boleh difoto copy) dan kirimkan ke alamat redaksi d/a Bappeda Aceh Jl.Muhammad Daud Beureueh Banda Aceh, dengan mengisi identitas diri. Di sudut kiri amplop ditulis “MEWARNAI”. Redaksi menyediakan bingkisan sekolah kepada masing-masing karya terbaik. Hadiah akan dikirim ke alamat sekolah masing-masing.

16

SPIRIT


Bank Islam Sediakan Biaya untuk Kuliah “Jumlah yang diberikan pihak bank sesuai kebutuhan. Macam saya diberikan RM 26.000 (Rp 80.600.000, red) untuk 4 tahun masa pendidikan,”

Rahmat Ali Kerja Sampingan Demi Kuliah “Saya harus menanggung biaya kuliah sendiri. Orangtua saya adalah petani kurang mampu. Saya harus kerja sambil kuliah demi tercapai cita-cita,”

-- Mimi Azlina Binti A Wahab -Mahasiswi COB UUM Malaysia

M

IMI Azlina Binti A Wahab adalah anak buruh deres gatah di perkebunan karet milik swasta di Negeri Perak, Malaysia. Mimi tak ingin mewariskan pekerjaan seperti kedua orangtuanya. Dia berhasrat memperbaiki masa depannya melalui pendidikan. Orangtua Mimi tak sanggup menyekolahkannya ke Perguruan Tinggi, apalagi ke tempat yang jauh dari kampungnya yang membutuhkan biaya besar. Beruntung, Mimi tinggal di negeri yang pemerintahnya berpihak kepada penduduk pribumi. Usai tamat SLTA di Perak, Mimi diterima di College of Business (COB) University Utara Malaysia (UUM) yang terletak di Negeri Kedah. Untuk biaya pendidikan, Mimi mengajukan permohonan kredit ke Bank Islam Malaysia. Permohonan kredit Mimi disetujui pihak bank. Tak tanggung-tanggung, bank menyetujui pembiayaan pendidikan Mimi selama 4 tahun, hingga selesai S1. “Jumlah yang diberikan pihak bank sesuai kebutuhan. Macam

saya diberikan RM 26.000 untuk 4 tahun masa pendidikan. Setiap semester dicairkan RM 3.000. Setelah bayar iuran sekolah sebanyak RM 1.500, ada sisa untuk biaya hidup saya RM 1.500,” ungkap Mimi kepada Tabangun Aceh, beberapa waktu lalu di Kedah. 1 Ringgit Malaysia setara Rp 3.100. Artinya pihak bank menyediakan uang untuk keperluan kuliah Mimi dengan total Rp 80.600.000,-. Uang sebesar itu cu-

kup untuk membiayai kuliah Mimi selama 4 tahun, termasuk SPP, biaya hidup dan lain-lain. Mimi menambahkan, dia harus melunasi pinjaman itu setelah menyelesaikan studi. Dia berkewajiban mencicil dari pendapatannya setelah bekerja nanti. “Lepas habis belajar nanti kena start bayar. Tapi nak bayar tu bukan RM 26.000. Ada keuntungan bank yang telah membiayai saya,” cerita Mimi. (hasan basri m.nur)

KAMPUS College of Business UUM, tempat Mimi melanjutkan kuliah dengan uang pinjaman dari Bank Islam Malaysia.

-- Rahmat Ali -Mahasiswa yang bekerja sampingan di Banda Aceh

B

ERBEDA dengan Mimi Azlina Binti A Wahab yang kuliah dengan biaya bank, Rahmat Ali harus bekerja sampingan agar dapat melanjutkan kuliah. Sambil kuliah di Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Rahmat berperan sebagai cleaning service (petugas kebersihan) pada kantor Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh di Jalan Tgk Chik di Pineung Raya Banda Aceh. “Saya harus menanggung sendiri biaya kuliah. Orangtua saya adalah petani kurang mampu. Saya harus bekerja sambil kuliah demi tercapai cita-cita,” kata Rahmat Ali kepada Tabangun Aceh beberapa waktu lalu. “Orangtua saya kadang-kadang ada mengirim beras, kadangkadang tidak. Jadi saya harus pandai-pandai mengatur di sini,” sambungnya.

Menjadi cleaning service di JKMA telah membantu meringankan beban biaya pendidikan Rahmat Ali. Selain mendapat upah dari pekerjaannya, JKMA juga mengizikan Rahmat tinggal di kantor, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya sewa kamar kos. Pagi-pagi Rahmat Ali harus bangun lebih cepat dari mahasiswa lainnya. Dia bertanggungjawab menjaga kebersihan kantor beserta kebutuhan lainnya sebelum karyawan datang. Usai merapikan kantor, Rahmat pergi ke kampus untuk belajar. Nyaris tidak ada waktu senggang untuk berleha-leha baginya. “Saya tak bisa pulang kampung walaupun di kampus sudah libur. Saya terikat pekerjaan di sini,” kata pemuda tampan asal Gayo Lues ini. Rahmat Ali bersedia berbagi pengalaman dengan pembaca melalui nomor WA 082276807497. (hasan basri m.nur)

APBA Jangan Copy-Paste ACEH HEBAT Program Unggulan Irwandi-Nova. Syariat Islam Harus Diterapkan dalam Tatakelola Pemerintah

Recommend Documents