APAKAH TERJADI FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR?

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2014)

APAKAH TERJADI FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR ? Suci Chusnul Hidayani [email protected]

Akhmad Riduwan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The main purpose of this research is to analyze (a) the influence of the local own-source revenue to the local government expenditure of cities / districts of East Java province, (b) the influence of general allocation funds to the local government expenditure of cities / districts of East Java province, (c) to analyze whether the flypaper effect phenomena is exist or not at the local government expenditure of cities / districts of East Java province. Quantitative method is used in this research as the research method. The samples are 33 cities / districts in East Java province. The data is the secondary data from the local government budget realization of cities / districts of East Java Province which is obtained from the Central Bureau of Statistics of East Java province and from the website of Directorate-General of Center and Regional Fiscal Balance. The hypothesis test is carried out by using multiple linear regressions analysis in order to test the influence of local own source with local government expenditure. The result of the research has proved that the local own-source revenue and general allocation funds of cities / districts of East Java province have positive influence to the local government expenditure. This research also has proved that the flypaper effect does not occur which means that the utilization of local ownsource revenue on the local government expenditure is bigger than the utilization of general allocation funds Keywords: local government expenditure, flypaper effect, local own-source revenue ABSTRAK Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis (a) Pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, (b) Pengaruh antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur, (c) Menganalisis ada atau tidaknya fenomena flypaper effect pada belanja daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari 33 Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan website Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda unuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Penelitian ini juga membuktikan bahwa tidak terjadi flypaper effect yang berarti bahwa penggunaan pendapatan asli daerah pada belanja daerah lebih besar daripada penggunaan dana alokasi umum Kata kunci: belanja daerah, flypaper effect, pendapatan asli daerah


2

PENDAHULUAN Indonesia mulai memasuki babak baru dalam kehidupan bermasyarakatnya. Setelah lengsernya Presiden Soeharto dan rezim orde barunya yang bersifat otoriter pada 21 Mei 1998, masyarakat menuntut diadakannya demokrasi di negeri ini. Melalui Presiden BJ Habibie yang mana saat itu sebagai pengganti Presiden Soeharto, beliau mengeluarkan dua produk hukum fenomenal pada tahun 1999 yaitu UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dua produk hukun ini mendorong adanya otonomi daerah dan sistem pemerintahan yang lebih demokratis (Iskandar, 2012). Otonomi daerah merupakan pelimpahan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada masing-masing daerah baik tingkat I maupun tingkat II untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001. Tujuan dari otonomi daerah menurut UU No 32 tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Menurut Brojonegoro dan Vazquez (dalam Iskandar, 2012) sejak tahun anggaran 2001, pemerintah telah menerapkan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut membawa Indonesia memasuki era baru dalam desentralisasi di bidang fiskal (fiscal decentralization atau fiscal federalism). Dampaknya terjadi perubahan struktural, di mana pada era sebelumnya pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara sentralistik kemudian berubah menjadi desentralisasi. Tujuan umum dari perubahan tersebut adalah untuk membentuk dan membangun sistem publik yang dapat menyediakan barang dan jasa publik lokal yang semakin efektif dan efisien, dengan tetap menjaga stabilitas makro ekonomi. Hal ini akan berwujud dalam bentuk pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada daerah. Seiring dengan proses pembaruan terhadap isu otonomi dan desentralisasi, pemerintah telah melakukan revisi atas UU No. 25 Tahun1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 33 Tahun 2004. Menurut undang-undang tersebut, sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) digolongkan ke dalam bentuk unconditional grants atau biasa disebut dengan bantuan tak bersyarat, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) digolongkan ke dalam bentuk conditional grants atau biasa disebut dengan bantuan bersyarat.


3

Saragih (dalam Kusumadewi dan Rahman, 2007) menyatakan ketiga jenis dana tersebut bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. Setiap jenis dana perimbangan memiliki fungsinya masing-masing. Dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagi hasilkan. Dana alokasi umum berperan sebagai pemerata fiskal antar daerah (fiscal equalization) di Indonesia. Dan dana alokasi khusus berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Di luar dari ketiga fungsi tersebut, untuk secara detailnya, penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Pendapatan asli daerah seharusnya menjadi salah satu sumber pokok penerimaan daerah. Selain itu pemerintah daerah seharusnya mengoptimalkan pendapatannya dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dan efisiensinya. Namun dalam kenyataannya transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari yang dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Mentayani et al.,2012). Beberapa peneliti menemukan bahwa perilaku pemerintah daerah akan berbeda dalam menggunakan dana dari hasil pendapatan asli daerah mereka sendiri dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Stimulus belanja dari dana transfer akan lebih besar daripada stimulus belanja dari pendapatan asli daerahnya terutama dari pajak daerah Oates (dalam Mentayani et al., 2012). Penelitian sebelumnya telah banyak yang mengangkat permasalahan transfer ini, di Amerika Serikat, persentase transfer dari seluruh pendapatan mencapai 50% untuk pemerintah federal dan 60% untuk pemerintah daerah Fischer (dalam Maimunah, 2006). Khusunya di daerah Winconsin di AS sebasar 47% pendapatan Pemda berasal dari transfer Pempus Deller et al (dalam Maimunah, 2006). Di negara-negara lain, persentase transfer atas pengeluaran Pemda adalah 85% di Afrika selatan, 67%-95% di Nigeria, dan 70%-90% di Meksiko. Di Indonesia, pada masa sekarang ini, sesuai dengan UU No. 33/2004, transfer yang dalam hal ini disamakan istilahnya dengan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Fenomena lebih dominannya penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat yang dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum terhadap belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah sering disebut dengan flypaper effect. Penelitian Maimunah (2006) ini dikuatkan oleh hasil penelitian Kusumadewi dan Rahman (2007) yang menyatakan jika terjadi flypaper effect pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Dari hasil penelitian kedua peneliti tersebut tercermin jika sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia belum mengoptimalkan potensi daerahnya sendiri sebagai sumber pembiaayaan bagi daerahnya. Citra pemerintah daerah yang belum dapat mandiri, yang tercermin dari hasil penelitian Kusumadewi dan Rahman (2007), Maimunah (2006) dapat ditepis seiring dengan berjalannya waktu. Terdapat hasil penelitian dengan tema yang sama seperti yang dilakukan oleh dua peneliti diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2012) dengan judul Flypaper Effect pada Uncoditional Grants pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan hasilnya adalah tidak terjadi flypaper effect pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap belanja daerah di Jawa Barat. Hasil yang sejalan pun terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Mentayani et al.,(2012) yang mengambil sample penelitian di Kabupaten/Kota di


4

Kalimantan Selatan.Hasil penelitian yang beraneka ragam inilah yang mendorong peneliti

untuk melakukan penelitian apakah terjadi flypaper effect pada belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur terhadap belanja daerahnya dan menganalisis pengaruh lebih besarnya dana alokasi umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dibanding pendapatan asli daerah Kabupayen/Kota Provinsi Jawa Timur terhadap belanja daerahnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal tahun penelitian dan sampel penelitian yang mana tujuannya adalah untuk mengembangkan penelitian dengan tema yang sama dan hasilnya dapat menambah khasanah pengetahuan. TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS Otonomi Daerah Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratisasi dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya (Maimunah, 2006). Otonomi daerah berarti pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur semua urusan “rumah tangganya” sendiri sehingga dapat menjadi daerah yang mandiri. Tujuan dari otonomi daerah menurut UU No 32 tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa tujuan otonomi daerah dibagi menjadi dua yaitu tujuan bagi pemerintah pusat dan tujuan bagi pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan, politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara itu, dari sisi kepentingan pemerintah daerah mempunyai tiga tujuan yaitu (1) Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah (2) Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat (3) Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah Menurut Shah (dalam Mardiasmo, 2007) secara teoritis otonomi daerah diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu (1) Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. (2) Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap


5

Komponen Pendapatan Pemerintah Daerah Menurut SAP (PP 71/2010) komponen pendapatan pemerintah daerah terdiri dari: Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, hibah. Pengertian pendapatan asli daerah menurut UU no 32 tahun 2004 adalah semua hak pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Di dalam UU no 32 tahun 2004 pasal 157 Pendapatan Asli Daerah Terdiri dari (1) Pajak daerah, hasil pajak daerah terdiri dari jenis pajak yang dipungut pemerintah propinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan. (2) Retribusi daerah adalah hasil pungutsn daerah sebagai pembayaran atas jasa atau ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada tiga jenis retribusi yaitu retribusi umum, retribusi usaha dan retribusi atas perijinan tertentu (3) Hasil perusahaan daerah dan pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang termasuk dalam pendapatan ini adalah dividen yang dibagikan BUMD kepada pemegang saham dalam hal ini merupakan pendapatn bagi pemerintah daerah (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, termasuk dalam pendapatan ini adalah pendapatan bunga, jasa giro, hasil penjualan surat berharga, pendapatan dari ganti rugi atau kerugian/kehilangan kekayaan daerah, denda, penggantian biaya. Pendapatan transfer Iskandar (2012) menyatakan bahwa transfer merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi memang pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya pun ikut terdesentralisasi. Implikasinya pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri pembangunannya. Pada dasarnya, transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (revenue sharing) dan bantuan (grants). Banyak literatur mengenai ekonomi publik dan keuangan publik diterangkan beberapa alasan mengapa transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sangat diperlukan. Paling tidak ada lima alasan yang mendukung diselenggarakannya transfer dari pusat ke daerah. Kelima alasan tersebut, menurut Mulyana et. al. (dalam Iskandar, 2012) yaitu menjaga tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. Seperti ditegaskan dalam UU No. 33 tahun 2004, bentuk transfer di Indonesia adalah DAU, DAK, DBH dan yang paling penting adalah DAU. Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No.33 tahun 2004 berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Mengacu PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan bahwa tujuan DAU terutama adalah untuk (1) Horizontal equity, tujuan horizontal equity merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah (2) Sufficiency, Sementara itu yang menjadi kepentingan daerah kecukupan (sufficiency), terutama adalah untuk menutup fiscal gap. sufficiency dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kewenangan, beban, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).


6

Pratiwi (dalam Indraningrum, 2011) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk grant kepada pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (geographical equity), Untuk meningkatkan akuntabilitas (promote accountability), Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, untuk meningkatkan keberterimaan (acceptability) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah. Pada dasarnya terdapat dua jenis grant yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu block grant (Dana Alokasi Umum), dan specific grant (Dana Alokasi Khusus). Dalam rangka meningkatkan local discretion, grant yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih banyak bersifat block grant, bukan specific grant. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Indraningrum, 2011) bahwa penghitungan DAU didasarkan pada dua faktor, yaitu: (a) faktor murni, dan (b) faktor penyeimbang. Faktor murni adalah penghitungan DAU berdasarkan formula. Faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah. Dimasukkannya faktor penyeimbang dalam penghitungan DAU adalah karena adanya kelemahan dalam faktor murni. Perhitungan DAU dengan menggunakan formula murni menunjukkan bahwa banyak daerah yang mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara beberapa daerah mengalami lonjakan penerimaan yang luar biasa. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut Halim (dalam Indraningrum, 2011) (1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurangkurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN (2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas (3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (a) Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia (b) Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah provinsi, kabupaten, dan kota menurut UU no 47 tahun 2009 ditetapkan sebagai berikut (1) Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (2) Untuk daerah Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiscal gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada Dana alokasi khusus, menurut Mardiasmo (2007) Dana Alokasi Khusus (DAK)adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus


7

yang dimaksud adalah kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer. Dana bagi hasil Menurut Mardiasmo (2007) Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah.Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, dana bagi hasil yang berasal dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21. Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi. Hibah Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah pendapatan, hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian/lembaga, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Belanja Daerah Terdapat beberapa pengertian tentang belanja daerah, beberapa pengertian tersebut adalah (1) Belanja daerah menurut Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada pasal 1 (ayat 13) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 pada pasal (huruf q) menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. (2) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (3) Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Klasifikasi belanja daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Menurut kelompok belanja terdiri dari (1) Belanja tidak langsung, belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga (2) Belanja langsung, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan progran dan kegiatan. kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, belanja barang dan jasa, dan belanja modal


8

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari (1) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan. Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. (2) Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, pendidikan, perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja tidak terduga. Flypaper Effect Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (unconditional grants) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah. Hal tersebut merupakan fenomena utama dalam penelitian ini Aragon (dalam Iskandar, 2012) menyatakan bahwa flypaper effect merupakan stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan unconditional grants lebih besar daripada pendapatan daerah. Atau definisi yang lain menyatakan bahwa flypaper effect adalah respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon pemerintah daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerahnya sendiri maka disebut flypaper effect (Abdullah dan Halim, 2004). Pengembangan Hipotesis Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerahnya sendiri sangat tergantung pada kemampuan untuk mengubah potensi ekonomi menjadi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan yang diwujudkan dalam pendapatan asli daerah (UU no 32 tahun 2004). Hipotesis dalam penelitian ini adalah: H1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah Pengaruh dana alokasi umum tergadap belanja daerah Transfer yang diterima dari pemerintah pusat juga turut mempengaruhi anggaran belanja daerah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Legrensi dan Milans (dalam Kusumadewi dan Rahman, 2007) melakukan penelitian dengan mengambil sampel munacipalities di Italia dan memperoleh hasil jika dalam jangka panjang transfer akan mempengaruhi belanja daerah. Hipotesis untuk penelitian ini adalah: H2 : Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah Flypaper effect pada belanja daerah Pada penelitian Kusumadewi dan Rahman (2007) menyatakan telah terjadi flypaper effect pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Maka hipotesis untuk menguji flypaper effect di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur adalah:


9

H3 : Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: (1) Pemerintahan Kabupaten/Kota provinsi Jawa Timur yang telah menyerahkan laporan realisasi anggarannya kepada Badan Pusat Statistik Jawa Timur atau melalui situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk.depkeu.go.id), (2) Pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur yang memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan yaitu informasi tentang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja daerah dari tahun 2009-2012. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Independen Pendapatan asli daerah Menurut Bastian (dalam Indraningrum, 2011) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: 6iii6PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah Dana alokasi umum Adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Halim, 2009). Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapat DAU dalam jumlah yang kecil (Indraningrum, 2011). Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diukur dengan jumlah Rupiah (Rp) yang diterima oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran. Dana Alokasi Umum dalam penelitian ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Menurut Kusumadewi dan Rahman (2007) rumus perhitungan DAU untuk kabupaten/kota atas dasar alokasi adalah, sebagai berikut: DAU = jumlah DAU bagi seluruh daerah x bobot daerah yang dimaksud Jumlah bobot seluruh daerah di Indonesia


10

Variabel Dependen Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah (Y) yaitu semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran (Mentayani et al.,2012) Pengujian Hipotesis Analisis Regresi Berganda Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 2006). Persamaan regresi adalah: BD= α+b1PAD+b2DAU+e Dimana : BD = Belanja Daerah α = Intercept persamaan Regresi PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum b = koefisien regresi untuk masing-masing variabel Independen e = koefisien eror Koefisien determinasi Digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Santoso, 2012). Pengujian Hipotesis 1,2 dan 3 menggunakan (1) Uji signifikansi parameter individual (uji Statistik t) (2) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Santoso, 2012) (3) Uji flypaper effect Untuk menguji adanya pengaruh flypaper effect dengan cara membandingkan antara nilai koefisien thitung PAD terhadap BD dengan hasil nilai koefisien t-hitung DAU terhadap BD dengan indikator sebagai berikut (a) Apabila nilai koefisien t-hitung DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada nilai koefisien t-hitung PAD terhadap belanja daerah dan keduanya sama-sama signifikan, atau (b) Apabila pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah tidak sigifikan. Jika salah satu dari indikator diatas terjadi maka dapat dikatakan terjadi flypaper effect (Maimunah, 2006) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum


11 Tabel 1 Statistik deskriptif (dalam jutaan rupiah) Variabel

N

Min

PAD

132

17.387

DAU

132

20.504

BD

132

272.914

Max

Mean

Std deviation

1.662.309

114.480,3

211.625,4

1.068.011

535.600,6

187.239,6

877.850,8

621.238,4

5.195.502

Tabel 1 menunjukkan bahwa (1) Nilai minimum dari variabel PAD adalah sebesar Rp 17.387.000.000, nilai maximumnya sebesar Rp 1.662.309.000.000, mean sebesar Rp 114.480.000.000,3 dan standar deviasi sebesar Rp 211.625.000.000,4 (2) Nilai minimum untuk variabel DAU sebesar Rp 20.504.000.000, nilai maximumnya sebesar Rp 1.068.011.0000.000, mean sebesar Rp 535.600.000.000,6 dan standar deviasi sebsar Rp 187.239.000.000,6 (3) Nilai minimum untuk variabel BD sebesar Rp 272.914.000.000, nilai maximum sebesar Rp 5.195.502.000.000, mean sebesar Rp 877.850.000.000,8 dan standar deviasi sebesar Rp 621.238.000.000,4. Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas. Nilai tolerance semua variabel bebas lebih besar dari 0,10, demikian pula nilai VIF semuanya kurang dari 10 yaitu sebesar 1,479. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas. Uji Autokorelasi Kriteria ada tidaknya autokorelasi adalah (1) angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi (2) Bila angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif (3) Bila angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negative. Nilai Durbin-Watson dari penelitian ini sebesar 1,618. hal ini berarti nilai Durbin-Watson berada diantara -2 sampai +2 dan tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola grafik scatterplot. Hasil dari grafik scatterplot menunjukkan adanya pola-pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdapat heteroskedastisitas. Uji Normalitas Dari hasil uji normal probably plot dan uji kolmogrov smirnov menunjukkan jika data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. Namaun setelah dilakukan transformasi data hasil uji normal probability plot menunjukkan jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan berdasar hasil uji kolmogrov-smirnov menunjukkan jika semua nilai Asymp sig 2-tailed dari variabel PAD, DAU dan BD menunjukkan angka diatas 0,05 hal ini berarti data berdistribusi normal. Uji Hipotesis Analisis Regresi Berganda Pada tabel 2 dibawah ini disajikan hasil dari analisis regresi berganda


12

Tabel 2 Analisis Regresi Berganda Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Collinearity Statistics

Coefficients B

Std. Error

(Constant)

4,093

,177

1PAD

,326

,040 ,000

DAU a.

.0000003936 Dependent variable : BD

Beta

Tolerance

VIF

23,133

,000

,531

8,067

,000

,676

1,479

,354

5,372

,000

,676

1,479

Berdasarkan hasil dari pengolahan data di tabel Coefficients diatas, maka dapat dibuat model regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut: BD = 4,093 + 0,326 PAD + 0,0000003936 DAU + e Dari model regresi linier tersebut memberikan gambaran bahwa jika kedua variabel independen yaitu PAD dan DAU memiliki pengaruh positif dan berbanding lurus terhadap variabel dependen yaitu BD Koefisien Determinasi Dengan menggunakan koefisien determinasi dapat diketahui seberapa besar variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Pada tabel 2 akan disajikan nilai dari koefisien determinasi atau adjusted R square Tabel 3 Hasil pengukuran koefisien determinasi Model

R

R square

Adjusted R square

Std Error of the estimate

1

,788

,622

,616

,12911

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar ,616 atau 61,6 % belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan DAU sisanya sebesar 34,8 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pengujian Hipotesis 1, 2 dan 3 Uji t akan digunakan untuk menjawab hipotesis 1, 2 dan 3 . Pada tabel 4 disajikan hasil dari uji t Tabel 4 Uji t-hitung Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Collinearity Statistics

Coefficients B

Std. Error

(Constant)

4,093

,177

PAD

,326

,040

1

Beta

Tolerance

VIF

23,133

,000

,531

8,067

,000

,676

1,479

,354

5,372

,000

,676

1,479

,000

DAU a.

.0000003936 Dependent variable : BD


13

Berdasarkan hasil uji t diatas dapat disimpulkan jika variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap BD karena signifikansinya < 0,05 sehingga H1 yang menyatakan PAD berpengaruh positif terhadap BD dapat diterima. Begitu juga H2 yang menyatakan jika DAU berpengaruh positif terhadap BD dapat diterima karena hasil signifikansi variabel DAU < 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Maimunah (2006), Kusumadewi dan Rahman (2007), Iskandar (2012). PAD dan DAU secara parsial berpengaruh terhadap BD karena kedua variabel tersebut merupakan komponen yang paling dominan dalam pendapatan suatu daerah. Uji Flypaper Effect Untuk menguji adanya pengaruh flypaper effect dengan cara membandingkan antara nilai koefisien t-hitung PAD terhadap BD dengan hasil nilai koefisien t-hitung DAU terhadap BD dengan indikator sebagai berikut (a) Apabila nilai koefisien t-hitung DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada nilai koefisien t-hitung PAD terhadap belanja daerah dan keduanya sama-sama signifikan, atau (b) Apabila pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah tidak sigifikan Jika salah satu dari indikator diatas terjadi maka dapat dikatakan terjadi flypaper effect (Maimunah, 2006). Dari hasil uji t-hitung pada tabel 4 diatas diketahui jika hasil uji t-hitung PAD sebesar 8,067 dan hasil uji t-hitung variabel DAU sebesar 5,372 ini berarti PAD > DAU. Mengacu pada kriteria diatas maka H3 yang menyatakan jika pengaruh DAU lebih besar dari PAD ditolak atau yang berarti juga tidak terjadi flypaper effect pada belanja daerah Provinsi Jawa Timur. Hal yang menyebabkan tidak terjadinya flypaper effect pada belanja daerah Provinsi Jawa Timur adalah karena Provinsi Jawa Timur mampu memenuhi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Salah satu buktinya adalah hasil dari Sensus Pajak Nasional tahun 2012 Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua atas pendapatan pajak daerah terbesar, karena penyelenggaraan otonomi daerahnya telah berhasil maka Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan telah menjadi Daerah Provinsi yang mandiri sehingga tidak terjadi flypaper effect di dalamnya. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Kusumadewi dan Rahman (2007) yang menyatakan jika terjadi flypaper effect pada belanja daerah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. SIMPULAN DAN KETERBATASAN Simpulan Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Variabel PAD memiliki pengaruh terhadap variabel BD, karena PAD merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang dapat diandalkan untuk memnuhi belanja suatu pemerintah daerah. (2) Variabel DAU secara parsial juga berpengaruh terhadap variabl BD, karena DAU juga merupakan komponen pendapatan daerah setelah pendapatan asli daerah yang diandalkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya (3) Dalam hasil pengujian ada tidaknya fenomena flypaper effect pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Timur hasilnya adalah tidak ada fenomena flypaper effect pada penelitian ini. Alasan yang dapat diungkapkan mengapa tidak terjadi flypaper effect pada penelitian ini adalah karena karena Provinsi Jawa Timur mampu memenuhi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Salah satu buktinya adalah hasil dari Sensus Pajak nasional tahun 2012 Provinsi Jawa Timur menduduki


14

peringkat kedua atas pendapatan pajak daerah terbesar, karena penyelenggaraan otonomi daerahnya telah berhasil maka Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan telah menjadi Daerah Provinsi yang mandiri sehingga tidak terjadi flypaper effect di dalamnya Keterbatasam Keterbatasan utama yang terdapat dalam penelitian ini adalah bahwa (1) Belum dapat tergambarnya perilaku aparatur daerah dalam pengalokasian sumber daya, ini dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan realisasi anggaran. Sehingga pada penelitian berikutnya dibutuhkan pendekatan yang berbeda seperti pendekatan field research dengan subjek eksekutif dan legislative daerah (2) Tidak menganalis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Misalnya tidak mempertimbangkan jumlah, struktur, usia, dan tingkat pendidikan pegawai dan penduduk, sehingga tidak dapat memberikan inferensi mengenai faktor-faktor pemoderasi dan kontijensi (3) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (4) Sampel penelitian ini hanya mencakup Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel dari daerah di luar Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui daerah mana saja yang telah mampu mandiri dan menyelenggarakan otonomi daerahnya dengan efektif. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, S. dan A. Halim. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI Volume 13(2) : 90-109. Badan Pusat Statistik. 2012. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Januari. BPS Jawa Timur Surabaya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. 2009. Laporan Realisasi Anggaran. www.djpk.depkeu.go.id. 15 Desember 2013 (15:20). Ghozali, I. 2009. Analisis Statistik Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Revisi. Badan Penerbit Universitas Dipenegoro. Semarang Halim, A. 2012. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Salemba 4. Jakarta. Indraningrum, T. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung studi : Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Dipenogoro. Semarang. Iskandar, I. 2012. Flypaper Effect pada Uncoditional Grants. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 13 (1): 113-131 Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Jakarta Kusumadewi, D. A. dan A. Rahman. 2007. Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. JAAI Volume 11(1): 67-80 Maimunah, M. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang. 23-26 Agustus 2006: 1-27 Mardiasmo. 2007. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta


15

Mentayani, I., N. Hayati., dan Rusmanto. 2012. Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Jurnal Spread Volume 2(1): 55-64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 Dana Perimbangan. Jakarta Nomor 105 Tahun 2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta Nomor 58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2005 Mekanisme Pengelolaan Hibah Pendapatan. Jakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta Santoso. S. 2012. Aplikasi Penggunaan SPSS Pada Statistik Non Parametrik. Edisi Revisi . Elex Media Komputindo. Jakarta Sekaran. U. 2006. Research Methods for Bussiness. Buku 2. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta. Standar Akuntansi Pemerintahan. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Fokusmedia. Bandung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Jakarta . Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.Jakarta ●●●

APAKAH TERJADI FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR?

Recommend Documents