Analisis Flypaper Effect Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Papua Robert Marbun, Ida Ayu Purbariani, Charley Bisai Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen
ABSTRACT The purpose of this research to analyze the effect of General Allocation Fund Transfer (DAU) and Local Income (PAD) to local government expenditure (BD) in Papua Province. To determine and analyze how flypaper effect happen to the local government expenditure in Papua Province. This research using panel data in the 26 (twenty six) out of 29 local government in Papua Province in the year of 2010-2013 period. The data gathered from the Regency Expenditure Realization Report on the Fund report of local government that already get into final audit from BPK RI and submitted to the DJPK Ministry of Finance of The Republic of Indonesia and Papua in Figures that published by Central Bureau Of Statistics. This research results show that PAD and DAU at the same time positively affect the local government expenditure (BD) in Papua Province; but only DAU coefficient affects significantly and having a positive relation to the regency expenditure, while PAD statisticaly not significant to the local government expenditure in Papua Province. Coefficient value of DAU is higher than the PAD even though only the DAU is signifficant, this thing shows flypaper effect has detected happen on the local government expenditure in Papua Province. Keywords: Flypaper Effect, General Allocation Fund, DAU, PAD.
1
1. Latar Belakang Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menjadi fondasi lahirnya otonomi daerah yang di dalamnya terkandung hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur (mengorganisir), serta mengurus sendiri (mengelola) kegiatan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun istilah dekonsentrasi dan desentralisasi tidak tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi the founding father negara ini tampaknya menginginkan kedua azas tersebut digunakan sebagai jembatan untuk mempertemukan antara kepentingan pemerintahan pusat dan daerah (Sarundajang, 2011). Sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi daerah, pemerintah pusat tidak dapat sertamerta melepaskan tanggung jawab secara menyeluruh kepada pemerintah daerah. Ini berarti, pemerintah daerah tidak langsung bisa untuk mandiri. Dengan demikian diperlukan bantuan dana pemerintah pusat bagi pemerintah daerah. UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat menyalurkan dana pemerimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain itu, sebagai daerah yang telah otonom, daerah memiliki sumber dana lain dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapat lain-lain yang sah.
Gambar 1. Rata-Rata Total Belanja Daerah Provinsi di Indonesia, 2005-2008 (dalam Juta Rupiah); Sasana (2010)
2
Untuk membangun kemandirian suatu daerah maka perlu adanya pengeluaran-pengeluaran yang kita sebut sebagai Belanja Daerah (BD). Belanja daerah secara umum diatur dalam APBD terdapat dua yakni, Belanja Operasional dan Belanja Modal. Kecenderungan saat ini dalam prakteknya, DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Daerah, baik belanja operasional maupun belanja modal. Akan tetapi, terdapat kekhawatiran bahwa pemerintah daerah lebih banyak memanfaatkan DAU untuk belanja operasional ketimbang belanja modal. Hal ini dapat dilihat juga dalam penelitian Zao, 1994 di Amerika Serikat, dimana pemerintah pusat telah meningkatkan dana transfernya ke daerah akan tetapi, infrastruktur di daerah justru kian memburuk.
Gambar 2. Rata-Rata Total DAU Provinsi di Indonesia, 2005-2008 (dalam Juta Rupiah); Sasana (2010)
Dalam UU No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal (fiscal gap) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah dana perimbangan merupakan salah satu pos pendapatan yang sangat signifikan, hal ini nampak pada prakteknya bahwa transfer dari pusat merupakan sumber dana utama bagi beberapa pemerintah daerah untuk membiayai keperluan operasional dan wajib dilaporkan dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer dari pemerintah pusat, maka stimulus yang ditimbulkan berbeda dengan stimulus yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Saat respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatan asli daerahnya sendiri, maka disebut flypaper effect (Hines, 1995). Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia menemukan respon pemda berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri seperti pajak. Ketika penerimaan daerah berasal dari
3
transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari PAD terutama pajak daerah. Oates dalam Halim (2002) menyatakan ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut flypaper effect. Istilah flypaper effect pertama kali dikemukakan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) dalam Kuncoro (2007), untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan “money sticks where it hits”. Sejauh ini, belum ada padanan kata “flypaper effect” dalam bahasa Indonesia, sehingga kata ini dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan. Dalam terjemahan bebas menurut Wordpress.com flypaper effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika pemda merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat (unconditional grants) daripada PAD-nya tersebut sehingga akan mengakibatkan “pemborosan“ dalam belanja daerah. Ditemukannya fenomena flypaper effect mengidentifikasikan bahwa pemda dalam memenuhi kebutuhan publik senantiasa cenderung lebih merespon atas pengeluaran belanja daerahnya dari transfer, dan lebih “berhemat” dalam optimalisasi pengeluaran yang berasal dari PAD-nya yang merupakan hasil dari kenaikan pendapatan domestik bruto, sehingga akan menciptakan kencenderungan pemborosan belanja daerah. Flypaper effect juga mempengaruhi kecenderungan belanja pemda pada periode selanjutnya, sehingga efek tersebut akan berakibat jangka panjang (Santoso, 2015).
Gambar 3. Rata-Rata Tren PAD Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008 (dalam persen); Sasana (2010)
Realita dari fenomena ini mengakibatkan pemda menjadi kurang termotivasi dalam memaksimalkan potensi PAD-nya. Selain itu DAU dengan sifatnya yang tidak bersyarat
4
mengakibatkan tekanan fiskal pada basis pajak lokal akan menurun, yang kemudian menyebabkan penerimaan pajak juga mengalami penurunan, sementara pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan publik tetap meningkat. Abdul Halim dan Sukriy Abdullah melakukan pengujian adanya flypaper effect pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Kesimpulan yang diperoleh adalah flypaper effect terjadi pada DAU periode t-1 terhadap Belanja Daerah periode t. Menanggapi hal ini, Mutiara Maimunah melakukan penelitian yang sama pada pemerintah kabupaten/kota di pulau Sumatera pada tahun 2003 dan 2004. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian Abdul Halim dan Sukriy Abdullah yaitu DAU periode t-1 memiliki pengaruh lebih besar dari pada PAD periode t-1 terhadap Belanja Daerah periode t. Namun ketika diuji pengaruh DAUt dan PADt secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah t, hasilnya PAD tidak signifikan dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Diah Ayu Kusumadewi (2007) yang melakukan penelitian tentang flypaper effect pada DAU dan PAD terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia, menyimpulkan bahwa pemda dalam menetapkan kebijakan belanjanya lebih distimulus oleh jumlah DAU yang diterima tahun berjalan daripada PAD-nya sendiri, sehingga membuktikan adanya flypaper effect dalam respon pemeda terhadap DAU dan PAD. Hernawan Bayu Purnomo (2011) pada hasil penelitian tentang flypaper effect pada pengaruh transfer tidak bersyarat dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Kalimantan tahun 2007-2010 menyimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan cenderung sangat reaktif dan begitu mengharapkan dana dari pemerintah pusat daripada mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada di daerah seluasluasnya guna meningkatkan PAD-nya. Penelitian Afrizawati (2012) tentang analisis flypaper effect pada belanja daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan menyimpulkan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa prilaku pemda yang cenderung memanipulasi pengeluaran pemerintah setinggi mungkin dengan tidak mengupayakan maksimalisasi PAD agar nantinya memperoleh bantuan transfer dari pemerintah pusat, sehingga pemda merasa lebih mudah untuk memaksimalkan belanja daerah daripada menempuh cara untuk memaksimalkan PAD. Junaidi (2012) pada penelitiannya tentang asimetri pada flypaper effect; bukti empiris pemanfaatan DAU pada pemda di Indonesia menyimpulkan bahwa terjadi perilaku asimetri
5
pemda dalam penggantian fiskal, ketika DAU meningkat pemda membelanjakan tambahan pendapatan, namun ketika jumlah DAU berkurang maka belanja daerah tidak berkurang dan pemda mengkompensasi pengeluaran tersebut melalui tambahan pungutan pajak. Haryo Kuncoro (2007) yang melakukan penelitian tentang fenomena flypaper effect pada kinerja keuangan pemda kabupaten/kota di Indonesia, menyimpulkan bahwa peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalian PAD lebih tinggi. Simpulan ini mengindikasikan sikap overaktif pemda terhadap arti pentingnya transfer. Bagi pemerintah pusat, transfer memang diharapkan menjadi pendorong agar pemda secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan daerah sesuai kewenangannya. Namun penggalian PAD yang hanya didasarkan pada faktor inkremental akan berakibat negatif pada perekonomian daerah. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut di atas penulis memutuskan untuk mengangkat judul, “Analisis Flypaper Effect Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua” yang tidak hanya menggunakan data kuantitaf melainkan, juga menggunakan data kualitatif agar memberi nilai tambah bagi penelitian- penelitian yang sudah lebih dahulu ada. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apakah terjadi flypaper effect pada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua?
2. Bagaimana implikasi flypaper effect pada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua? 3. Tujuan Penelitian Berdasar pada rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada: 1. Terjadinya flypaper effect pada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua.
2. Implikasi flypaper effect pada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua. 4. Tinjauan Pustaka 4.1. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No.33 Tahun 2004 berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
6
Cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut: 1). Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. 2). Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan di atas. 3). Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 4). Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Pemendagri No. 59 tahun 2007). 4.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asil Daerah secara jelas diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB V tentang Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 79 Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta PP Mendagri No. 13 tahun 2006 mengenai pengelolaan keuangan daerah, direvisi menjadi PP Mendagri No. 59 tahun 2007 bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari: A) Pendapatan Asli Daerah, berupa 1) Hasil Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. B) Dana Perimbangan, C) Pinjaman Daerah, D) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 4.3. Belanja Daerah (BD) Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan PP Kepmendagri No. 13/2006 dan revisinya Kepmendagri No. 59 tahun 2007 disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
7
pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. 4.4. Teori Transfer Berdasarkan pendapat Rosen (1999:497-500) dan Boex (2001:7) bahwa bantuan (grants transfer) dikelompokan dalam tiga jenis , yaitu: 1). Bantuan bersyarat (conditional grants), bantuan ini sering disebut juga catagorical grants atau specific grants yang terdiri atas bantuan penyeimbang (matching grants) dan bantuan bukan penyeimbang (non- matching grants). Bantuan penyeimbang terdiri atas bantuan penyeimbang tidak terbatas (open-ended matching grants) dan bantuan penyeimbang terbatas (closed ended matching grants); 2) Bantuan tidak bersyarat (unconditional grants) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa ada syarat tertentu, artinya pemerintah daerah dapat menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan kepentingan daerah yang bersangkutan tanpa ada batasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bantuan tanpa syarat ini biasanya ditentukan berdasarkan formula pemerataan (equalization formula) yang mengukur kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal; dan 3) Bantuan bagi hasil (revenue sharing). 4.5. Flypaper Effect Wilde (1968) dalam Kuncoro (2007) mempelopori analisis transfer ke dalam format kendala anggaran dan kurva indiferensi. Pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui teori perilaku konsumen. Transfer ini bertujuan, mewujudkan terjadinya peningkatan pembangunan daerah yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatannya. Analisis Wilde dapat diringkas ke dalam Gambar 4 yang menghubungkan pengeluaran konsumsi barang privat dan barang publik. Seperti halnya seorang individu, masyarakat mempunyai preferensi sebagaimana ditunjukkan oleh kurva indiferens (Uo, U1, U2) dengan kendala anggaran (garis Y dan Y+G (grants)). Masyarakat dianggap berperilaku rasional yang memaksimumkan utilitas dengan kendala pendapatannya. Transfer bersyarat (conditional grants) berpengaruh pada
8
konsumsi barang privat melalui efek harga. Bantuan bersyarat, misalnya transfer penyeimbang tidak terbatas (open-ended matching grants), akan menurunkan harga barang publik. Dalam konteks ini, pemerintah memberikan subsidi untuk setiap unit barang publik.
Gambar 4. Pengaruh Transfer Bersyarat
(Sumber : Haryo Kuncoro,Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.2007)
Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4, bantuan bersyarat berasosiasi dengan pergeseran garis anggaran berputar ke kanan sehingga garis anggaran yang baru lebih datar. Akibatnya, konsumsi barang publik mengalami peningkatan dari semula Zo menjadi sebesar Z1. Besarnya pengaruh transfer bersyarat pada konsumsi barang privat tergantung pada sensitivitas silangnya (elastisitasnya). Harga barang publik yang lebih rendah akan meningkatkan konsumsi barang privat apabila pemerintah daerah telah menurunkan tarif pajak. Sebelum ada penurunan tarif pajak, konsumsi barang privat adalah sebesar X1, setelah penurunan tarif pajak, konsumsi barang privat meningkat menjadi sebesar X2. Dengan demikian, kenaikan transfer sebagian berakibat pada kenaikan konsumsi barang publik dan sebagian lagi pada konsumsi barang privat secara tidak langsung melalui penurunan tarif pajak. Dalam kasus bantuan tak bersyarat (unconditional grants), transfer sebesar G mendorong kenaikan garis anggaran dari Y ke Y+G pada Gambar 5. Mengikuti Bradford dan Oates (1971), Borcherding dan Deacon (1972), dan Bergstrom dan Goodman (1973), barang publik diasumsikan sebagai barang normal.
9
Dengan asumsi tersebut maka transfer yang bersifat umum (lump-sum) akan menggeser keseimbangan konsumen dari titik Eo ke Em. Pada posisi keseimbangan yang baru tersebut, konsumsi barang publik dan barang privat masing-masing menjadi sebesar Z1 dan X1.
Gambar 5. Pengaruh Transfer Tak Bersyarat
(Sumber : Haryo Kuncoro, Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.2007)
Dengan sifatnya yang tidak bersyarat, maka tekanan fiskal pada basis pajak lokal akan menurun yang kemudian mengakibatkan penerimaan pajak juga mengalami penurunan, yaitu sebesar –ΔTR, sementara pengeluaran konsumsi barang publik tetap meningkat. Ini berarti transfer akan mengurangi beban pajak masyarakat, sehingga pemerintah daerah tidak perlu menaikkan pajak guna membiayai penyediaan barang publik. Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam penyediaan barang publik tidak akan berbeda sebagai akibat dari penurunan pajak daerah atau kenaikan transfer. Dalam hal bantuan tak bersyarat ini, para peneliti menemukan keseimbangan masyarakat setelah menerima transfer berada pada titik Efp (bukannya pada Em) yang menunjukkan kenaikan penerimaan pajak daerah (+ΔTR) dan juga kenaikan konsumsi barang publik (dari Z1 menjadi Z2). Ini berarti transfer meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi tidak menjadi substitusi bagi pajak daerah. Fenomena tersebut dalam banyak literatur disebut flypaper effect. Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998). Fenomena flypaper effect dapat terjadi dalam dua versi (Gorodnichenko, 2001). Pertama, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan
10
pajak daerah. Dalam ilmu ekonomi, untuk mengukur kepekaan (sensitive) permintaan terhadap perubahan-perubahan harga dan terhadap perubahan-perubahan pendapatan digunakan konsepsi elastisitas, yaitu suatu ukuran perbandingan dalam mana perubahanperubahan baik dalam pembilang maupun penyebut dinyatakan dalam bentuk perbandingan atau persentase (Hirshleifer, 1985). 4.6. Model Regresi Data Panel Observasi yang menggunakan gabungan data cross section dan time series disebut data panel (panel-pooled data). Regresi dengan menggunakan data panel disebut regresi data panel. Beberapa keuntungan menggunakan data panel antara lain (1) data panel mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedon yang lebih besar, (2) dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel, (Widarjono, 2013). Regresi dengan menggunakan data panel akan menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda setiap pengamatan cross section dan setiap periode waktu. Oleh karena itu dalam mengestimasi suatu persamaan regresi data panel, akan sangat tergantung dari asumsi yang dibuat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya. Beberapa kemungkinan yang muncul, (1) diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu, dan perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan, (2) diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu, (3) diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu, (4) diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu, dan (5) diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu. Namun demikian ada tiga metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu pendekatan Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Tehnik atau metode Ordinary Least Square (OLS) adalah tehnik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross section, yaitu dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. (Widarjono, 2013). Selanjutnya, salah satu cara untuk mengetahui adanya perbedaan intesep antar individu adalah dengan mengasumsikan bahwa intersep berbeda sedangkan slopenya tetap sama antar individu. Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep
11
di dalam persamaan regresinya dikenal dengan model regresi Fixed Effect. Tehnik model Fixed Effect adalah tehnik mengestimasi data panel dengan menggunakan dummy variabel untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian Fixed Effect didasarkan adanya perbedaan intersep antara individu namun intersepnya sama antar waktu (time invariant). Disamping itu model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar individu dan antar waktu. Karena menggunakan metode tehnik variabel dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut, maka model ini seringkali disebut dengan tehnik Least Squares Dummy Variables (LSDV). Dimasukkannya variabel dummy di dalam model fixed effect bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Namun ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (error terms), dikenal sebagai metode random effect. Metode random effect berasal dari pengertian bahwa gangguan vit terdiri dari dua komponen yaitu variabel gangguan secara menyeluruh eit yaitu kombinasi time series dan cross section dan variabel gangguan secara individu eit. Dalam hal ini variabel gangguan μit adalah berbeda-beda antar individu tetapi tetap antar waktu. Karena itu model random effect juga sering disebut dengan Error Component Model (ECM). Karena adanya korelasi antara variabel gangguan di dalam persamaan, maka teknik OLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien. Metode yang tepat digunakan untuk mengestimasi model random effect adalah Generalized Least Squares (GLS). Pemilihan Tehnik Estimasi Regresi Data Panel Untuk menentukan tehnik yang paling tepat guna mengestimasi regresi data panel, ada tiga uji yang digunakan, yaitu (1) Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode OLS tanpa dummy atau fixed effect, (2) Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara OLS tanpa variabel dummy atau random effect, dan (3) untuk memilih antara fixed effect atau random effect digunakan uji yang dikemukakan oleh Hausman. (1) Uji Signifikansi Fixed Effect, keputusan apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar individu dengan metode fixed effect dapat diuji dengan uji F statistik. Uji signifikansi Fixed Effect (Uji F) merupakan uji perbedaan dua regresi sebagaimana uji Chow, yaitu untuk mengetahui apakah tehnik regresi data panel
12
dengan fixed effect lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy atau OLS, (2) Uji Signifikansi Random Effect, untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik dari metode OLS digunakan uji Lagrange Multiplier. Uji signifikansi random effect dikembangkan oleh Breusch-Pagan (Widarjono, 2013). Uji signifikani random effect didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Uji LM didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika LM statistik lebih besar nilai kritis statistik chi-squares maka hipotesis nol ditolak. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode random effect dari metode OLS. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka hipotesis nol diterima. Estimasi random effect dengan demikian tidak bisa digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode OLS, (3) Uji Signifikansi Fixed Effect atau Random Effect, untuk memilih apakah menggunakan model fixed effect atau random effect yang paling baik digunakan dilakukan Uji Hausman. Uji ini didasarkan pada ide bahwa LSDV di dalam metode fixed effect dan Generalized Least Squares (GLS) adalah efisien, sedangkan metode OLS tidak efisien. Di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu uji hipotesis nolnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda, sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree of freedom sebanyak k , di mana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model fixed effect, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman kebih kecil dari nilai kritisnya, maka model yang tepat adalah model random effect. 5. Kerangka Konseptual Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris mengenai flypaper effect pada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua. Untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan suatu uji statistik berupa regresi berganda (multiple regression) dengan cara mengkalkulasi hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja DAERAH (BD) untuk mengetahui apakah terjadi flypaper effect atau tidak. Pemikiran ini dapat digambarkan ke dalam kerangka pikir sebagai berikut:
13
Sumber Data: Data Diolah
6. Metode Penelitian 6.1. Jenis, Sumber, dan Tehnik Pengumpulan Data Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan penerimaan untuk masing-masing variabel yang diteliti yang diperoleh baik dari publikasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah provinsi Papua maupun kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua. Namun tidak menutup kemungkinan data dapat juga diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan keuangan lembaga negara yaitu BPK dan/atau BPKP, serta studi kepustakaan lain yang dianggap perlu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kuantitatif yang menggambarkan fenomena flypaper effect pada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dalam Tahun Anggaran 2010 – 2013 yakni melalui uji statistik regresi berganda. Hasil uji statistik tersebut akan memperkuat hasil dan menentukan apakah terjadi atau tidak fenomena flypaper effect. Selanjutnya untuk menyelesaikan rumusan masalah kedua digunakan jenis data kualitatif dengan cara memperoleh data melalui teknik studi literatur. 6.2. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua. Jumlah pemerintah daerah hingga tahun 2015 adalah sebanyak 29 pemerintah daerah yaitu 28 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah kota.
14
Dalam penelitian ini tidak semua pemerintahan kabupaten/kota diambil menjadi obyek penelitian sehingga perlu pengambilan sampel. Sedangkan tehnik yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (purposive sampling) dimana kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Selama kurun waktu 2010 – 2013 kabupaten dan kota yang menjadi sampel adalah yang memiliki ketersediaan data yang diperlukan yakni data PAD, DAU, dan BD. b. Selain itu terdapat pemisahan yang disengaja antara pemerintah daerah provinsi dengan kabupaten/ kota yang diakibatkan oleh perbedaan bobot daerah antara kedua jenis administrasi pemerintahan tersebut.
Dengan melihat bahwa penelitian ini tidak menggunakan sensus dan untuk memenuhi kriteria di atas maka pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terpilih selanjutnya akan disebut sebagai sampel penelitian. Setelah dilakukan tabulasi maka didapati hampir semua kabupaten di provinsi Papua bisa dimasukkan sebagai sampel dalam penelitian ini, kecuali kabupaten Deiyai, Intan Jaya, dan kota Jayapura. Hal ini mungkin bukan karena data tersebut tidak ada namun disebabkan oleh penulis tidak dapat memperolehnya selama kurun waktu penelitian. Adapun kabupatenkabupaten yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kabupaten kabupaten asmat kabupaten biak numfor kabupaten boven digoel kabupaten dogiyai kabupaten jayapura kabupaten jayawijaya kabupaten keerom kabupaten kepulauan yapen kabupaten lanny jaya kabupaten mamberamo raya kabupaten mamberamo tengah kabupaten mappi kabupaten merauke
No 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Kabupaten kabupaten mimika kabupaten nabire kabupaten nduga kabupten paniai kabupaten pegunungan bintang kabupaten puncak kabupaten puncak jaya kabupaten sarmi kabupaten supiori kabupaten tolikara kabupaten waropen kabupaten yahukimo kabupaten yalimo
Sumber: Data diolah
15
6.3. Tehnik Analisis Data Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu regresi berganda (multiple regression) yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian dalam membuktikan secara empiris mengenai fenomena flypaper effect. Berikut persamaan-persamaan yang digunakan dalam pengujian.
Persamaan umum yang digunakan adalah: Y = α + β X + β X + e 1 1 2 2 Dan kemudian dijabarkan sebagai berikut:
Untuk menilai flypaper effect Y = α + β DAU + β PAD + e i 1 1i 2 2i Menggunakan lag 1 tahun Y = α + β DAU + β PAD + e
i 1 1t-1 2 2t-1 dimana : jumlah Belanja Daerah (BD)
•
Y i α β β 1 2 DAU 1i PAD 2i PAD1t-1
•
DAU1t-1
: DAU tahun sebelumnya, dan
• • • • •
: konstanta : koefsien regresi : jumlah DAU tahun berjalan : jumlah PAD tahun berjalan : PAD tahun sebelumnya
• e : error term. Untuk menentukan apakah terjadi flypaper effect, maka efek DAU terhadap BD dibandingkan dengan efek PAD terhadap BD. Dalam regresi berganda, dibandingkan koefisien regresi untuk masing- masing variabel. Syarat terjadinya flypaper effect adalah (1) apabila efek (nilai koefisien) DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya samasama signifikan, atau (2) PAD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi flypaper effect. Atau dapat dijelaskan sebagai berikut: jika koefisien DAU > Koefisien PAD maka terjadi flypaper Effect, atau dapat difungsikan jika b1 > b2 berarti !" >1 maka terjadi flypaper Effect !# (Tresch, 2002:924).
16
7. Hasil Analisis dan Pembahasan 7.1.
Analisis Ekonometrika
7.1.1. Pemilihan Metode Analisis Data Setelah dilakukan perhitungan maka hasil perhitungan regresi data panel dengan menggunakan pendekatan Common Effect, pendekatan Fixed Effect, dan pendekatan Random Effect masing-masing sebagai berikut: Metode Common Effect: Dependent Variable: BD? Method: Pooled Least Squares Date: 12/16/15 Time: 07:45 Sample: 2010 2013 Included observations: 4 Cross-sections included: 26 Total pool (balanced) observations: 104 Cross sections without valid observations dropped Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
PAD? DAU?
2.494270 1.419182
1.255547 0.122258
1.986600 11.60810
0.0496 0.0000
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
0.106821 0.098065 5.05E+11 2.60E+25 -2949.153 1.314234
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter.
7.10E+11 5.32E+11 56.75294 56.80379 56.77354
Metode Fixed Effect: Dependent Variable: BD? Method: Pooled Least Squares Date: 12/16/15 Time: 07:46 Sample: 2010 2013 Included observations: 4 Cross-sections included: 26 Total pool (balanced) observations: 104 Cross sections without valid observations dropped
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C PAD? DAU? Fixed Effects (Cross) ASM--C BIK--C BOV--C DGY--C JPR--C JYW--C KEE--C YAP--C
1.66E+11 0.158202 1.207208
2.73E+11 2.521949 0.597703
0.606335 0.062730 2.019746
0.5461 0.9501 0.0469
-7.37E+10 -5.70E+10 -4.19E+10 -1.06E+11 -4.06E+10 -4.64E+10 -1.52E+11 -7.06E+10
17
LAN--C MMR--C MMT--C MAP--C MER--C MIM--C NAB--C NDU--C PAN--C PGB--C PCK--C PJY--C SAR--C SUP--C TOL--C WAR--C YAH--C YAL--C
-3.67E+09 -1.02E+11 -1.76E+11 -5.64E+10 2.99E+10 6.14E+11 -1.86E+11 -5.30E+10 5.86E+08 -2.59E+10 -1.11E+11 -3.81E+09 -1.87E+11 -9.13E+10 -1.22E+11 1.11E+12 -4.32E+09 -4.03E+10 Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
0.339178 0.104412 5.03E+11 1.93E+25 -2933.485 1.444749 0.108013
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat
7.10E+11 5.32E+11 56.95164 57.66359 57.24007 1.765060
Metode Random Effect: Dependent Variable: BD? Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/16/15 Time: 07:47 Sample: 2010 2013 Included observations: 4 Cross-sections included: 26 Total pool (balanced) observations: 104 Swamy and Arora estimator of component variances Cross sections without valid observations dropped
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C PAD? DAU? Random Effects (Cross) ASM--C BIK--C BOV--C DGY--C JPR--C JYW--C KEE--C YAP--C LAN--C MMR--C MMT--C
2.61E+11 2.753818 0.876967
1.66E+11 1.262052 0.367057
1.565962 2.182015 2.389183
0.1205 0.0314 0.0187
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
18
MAP--C MER--C MIM--C NAB--C NDU--C PAN--C PGB--C PCK--C PJY--C SAR--C SUP--C TOL--C WAR--C YAH--C YAL--C
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Effects Specification S.D.
Cross-section random Idiosyncratic random
0.000000 5.03E+11
Rho 0.0000 1.0000
Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression F-statistic Prob(F-statistic)
0.128144 0.110879 5.01E+11 7.422384 0.000983
Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat
7.10E+11 5.32E+11 2.54E+25 1.352432
Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid
0.128144 2.54E+25
Mean dependent var Durbin-Watson stat
7.10E+11 1.352432
Setelah dilakukan uji Chow (uji F) untuk menentukan metode Common atau Fixed yang tepat dengan membandingkan Sum squared resid kedua metode tersebut diperoleh hasil bahwa metode Fixed yang lebih tepat. Selanjutnya dengan uji Hausman (uji Chi square) untuk menentukan apakah metode Fixed atau Random yang paling tepat dalam analisis penelitian ini didapati bahwa metode Fixed tetap yang paling tepat dipakai. 7.1.2. Pengujian Hipotesis Koefisien Determinasi (R2) Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
0.339178 0.104412 5.03E+11 1.93E+25 -2933.485 1.444749 0.108013
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat
7.10E+11 5.32E+11 56.95164 57.66359 57.24007 1.765060
19
Hasil analisis data pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah keseluruhan pemda 2 sampel di Provinsi Papua diperoleh nilai koefisien determinasi atau R sebesar 0,3392
menunjukkan bahwa variabel DAU dan PAD memberikan kontribusi sebesar 33,93 persen dalam mempengaruhi Belanja Daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua. Sedangkan sisanya sebesar 66,07 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang tidak diikut-sertakan dalam studi ini. Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C PAD? DAU?
1.66E+11 0.158202 1.207208
2.73E+11 2.521949 0.597703
0.606335 0.062730 2.019746
0.5461 0.9501 0.0469
Dari hasil ini dapat dituliskan persamaan/model regresi berganda menjadi BD = 1,66E11 + 0,1582 PAD + 1,2072 DAU + e (0,6063) (0,0627) (2,0197) 7.1.3. Pengujian Secara Parsial (Uji t) Nilai t hitung variabel bebas DAU sebesar 2,0197 dengan probabilitas sebesar 0,046 berarti probabilitas yang diperoleh lebih kecil daripada Alpha 0,05 (0,046 < 0,05) sehingga dapat menyimpulkan secara statistik DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Tanda positif pada koefisien regresi menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif antara DAU dengan Belanja Daerah (BD). Jika DAU bertambah maka Belanja Daerah juga bertambah, ceteris paribus. Sedangkan nilai t hitung variabel bebas PAD sebesar 0,0627 dengan probabilitas sebesar 0,9501 berarti probabilitas yang diperoleh lebih besar daripada Alpha 0,05 (0,9501 > 0,05) sehingga dapat menyimpulkan secara statistik PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Tanda positif pada koefisien regresi menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif antara DAU dengan Belanja Daerah. Jika DAU bertambah maka Belanja Daerah juga bertambah, ceteris paribus.
20
7.2.
Pembahasan
7.2.1. Analisis Flypaper Effect pada Provinsi Papua Flypaper effect adalah suatu kondisi dimana respon (tanggapan) terhadap pengeluaran daerah (belanja daerah, BD) yang disebabkan oleh terjadinya perubahan jumlah transfer DAU dari pemerintah pusat lebih besar daripada yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (PAD). Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas desentralisasi dan prinsip otonomi, di mana pemda dituntut untuk lebih mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Penentuan terjadinya flypaper effect dapat dilakukan dengan membandingkan dua koefisien variabel bebas yaitu dana transfer (DAU) dengan PAD, dimana nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD dan kedua-duanya signifikan, atau PAD tidak signifikan (Khairani, 2008; Maimunah, 2006 serta Sagbas dan Saruc, 2004). BD = 1,66E11 + 0,1582 PAD + 1,2072 DAU + e (0,6063) (0,0627) (2,0197) Nilai koefisien regresi DAU sebesar 1,2072 dengan t hitung 2,0197 dan probabilitas 0,046 (alpha 0,05) secara statistik DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (BD), sedangkan nilai koefisien PAD sebesar 0,1582 dengan t hitung 0,0627 dan probabilitas 0,9501 (alpha 0,05) secara statistik PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (BD). Hasil uji signifikansi kedua koefisien regresi tersebut diatas sudah menunjukkan terpenuhinya salah satu syarat terdeteksinya Flypaper Effect pada pemerintahan daerah di provinsi Papua. Hasil penelitian ini mendukung studi yang telah dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003), Sagbas dan Saruc (2004), Widarjono (2005), Maimunah (2006), Khairani (2008), Bayu (2011) dan Iskandar (2012). 7.2.2. Implikasi Flypaper Effect Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua belum mandiri dari segi keuangan, karena belum mampu bertumpu pada kemampuan keuangan daerahnya sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan. Flypaper effect membawa implikasi dimana salah satunya akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar dari pada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998:18) serta kecenderungan untuk menanti bantuan dari pusat di banding mengelola sumber daya daerah yang ada di Papua. Secara implisit terdapat beberapa implikasi dari terjadinya flypaper effect pada belanja daerah kabupaten/kota seperti:
21
a. Menyebabkan celah kepincangan fiskal (Fiscal gap) akan tetap ada. Fiscal gap merupakan kerangka kebijakan Pemerintah pusat dalam memberikan DAU kepada daerah, maka jika terjadi flypaper effect artinya pencapaian pemberian dana transfer kurang optimal. Ini terlihat pada analisis perkembangan DAU dan belanja daerah. b. Menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD, seperti peningkatan penerimaan pajak daerah, serta sumber
daya alam lainnya. c. Menyebabkan unsur ketergantungan daerah kepada Pemerintah pusat tetap ada, karena secara langsung pemberian DAU kepada daerah yang berarti Pemerintah Pusat mensubsidi pengeluaran daerah untuk mengurangi beban pembiayaan, sehingga akan melemahkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri.
d. Adanya respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer dimana seharusnya pemerintah pusat membuat kinerja monitoring dan evaluasi pada pemerintah daerah dalam rangka memonitor, mengontrol dan mengevaluasi penggunaan dana DAU, hal ini diperlukan untuk mencegah respon yang berlebihan dalam menyingkapi penerimaan DAU di daerah.
e. Mengakibatkan kurangnya kemampuan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota yang bersangkutan (Walidi, 2009: 35).
Implikasi yang penting dari Flypaper Effect ini adalah Pemerintah daerah memperlihatkan perilaku yang tidak seperti biasanya, sehingga adanya cenderung melakukan manipulasi pengeluaran pemerintah setinggi mungkin dengan tidak mengupayakan maksimalisasi PAD agar nantinya dapat dapat memperoleh bantuan berupa transfer dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah merasa lebih mudah untuk memaksimalkan belanja daerah daripada menempuh cara untuk memaksimalkan PAD, seharusnya pemerintah daerah mulai untuk mengupayakan dan mencari cara memaksimalkan potensi daerahnya yang akan berdampak pada meningkatnya PAD. Cara ini harus dilakukan karena tidak mungkin selamanya pemerintah daerah akan selalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.
22
8. Kesimpulan dan Saran 8.1.
Kesimpulan
1. Hasil pengujian dengan regresi berganda menunjukkan pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah (BD) lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah (BD), yang artinya ada indikasi terjadi flypaper effect pada Provinsi Papua. 2. Flypaper effect membawa implikasi dimana salah satunya akan cenderung meningkatkan belanja pemerintah daerah di Provinsi Papua lebih besar dari pada penerimaan transfer itu sendiri serta kecenderungan untuk menanti bantuan dari pusat di banding mengelola sumber daya daerah yang ada di Papua. 8.2.
Saran
1. Pemerintah Provinsi, kabupaten, serta kota di Papua harus mulai mengusahakan intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber penerimaan dari dalam daerah sendiri guna mewujudkan kemandirian secara keuangan, dimana sumber-sumber yang selama ini sudah dikelola dapat ditingkatkan penerimaannya melalui penertiban pungutan serta personal pemungut yang bertanggung jawab, serta potensi-potensi yang sudah diteliti bisa mulai dijalankan. 2. Dalam penelitian berikut perlu diperhatikan sumber-sumber penerimaan lain yang berasal dari pemerintah pusat, serta turut memperhitungkan unsur demografi (jumlah penduduk) sebagai salah satu faktor penentuan besaran DAU. 3. Perlu diperhatikan akuntabilitas pengelolaan dan pemungutan dana-dana yang dipungut dari perekonomian guna menunjang peningkatan PAD dari setiap daerah pemerintahan. 4. Prosedur untuk memperoleh data yang lebih terbuka terutama data laporan keuangan tahun terkini, terutama yang sudah berupa realisasi, dan juga hasil pemeriksaan BPK.
23
Daftar Pustaka
Abdullah, Sukriy dan Halim, Abdul. 2003. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali”. Simposium Nasional Akuntansi VI, Yogyakarta, Hal 1140-1159. Choi, Luibson, & Madrian. Mental Accounting in Portofolio Choice: Evidence From a Flypaper Effect. American Economic Review. 2009. Dahlberg M, Mork, Rattso, & Agren. Local Taxes and Spending: Estimating the Flypaper Effect Using a Discontinous Grants Rule. 2007. Deller S, Maher, Lledo. Winconsin Local Government, State Shared Revenues And The Illusive Flypaper Effect. Staff Paper No. 451. 2002. Ekonomi Pembangunan Vol. 9 No. 1, Juni 2004. Hal : 47-63. Hirshleifer, Jack. 1985. Teori Harga dan Penerapannya. Terjemahan Kusnedi. Erlangga, Jakarta. Gorodnichenko, Yuriy. Effects of Intergovernmental Aid on Fiscal Behavior of Local Governments: The Case of Ukraine. Thesis. The National University of Kyiv-Mohyla Academy. 2001. Grossman J. Phillip. The Impact of Federal and State Grants on Local Government Spending: A Test of The Fiscal Illusion Hypothesis. Discussion Paper. 1988.
Greene, H. William. 1997. Econometric Analysis, Third Edition. New Jersey: Prentice Hall. Gujarati, Damodar. 2003. Basic Econometric. The McGrow Hill Companies Inc. New York. Guritno Mangkoesoebroto,. 1994. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE.
Haryo Kuncoro, 2004. “Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia”, Jurnal Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta. http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/ Hines R. James, & Thaler H. Richard. Anomalies: The Flypaper Effect. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4. J Stor. 1995.
Inman P. Robert. The Flypaper Effect. NBer Working Paper. 2008.
Irham Iskandar. 2012. “Flypaper Effect Pada Unconditional Grant”. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2012, hal. 113- 131.
24
Kuncoro, Haryo. Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 10. 2007. Makassar.
Kusumadewi A. Diah, & Rahman. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. JAAI Vol. 11, No. 1, 67-80. 2007.
Maimunah, Mutiara. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra. Simposium Nasional Akuntansi 9. 2006. Padang.
Prakosa B. Kesit. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). JAAI Vol. 8, No. 2. 2004. Rosen. 1999. “ The “Flypaper” Effect is not An Anomaly”. Yale University and University at California. Cowless Foundation Paper No.1113. Tresch, Richard. 2002. “ Finance Public Anormative Theory”. Department of Economic , Boston College Chestnut Hill, Massachusetts. Turnbull, G.K. 1998. “ The Overspending and Flypaper Effect of Fiscal Illusion: theory and Empirical Evidence”, Journal of Urban Economics, 44(1), Juli: 1-26. Walidi. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal Sebagai V ariabel Intervening, T esis (tidak dipublikasikan). Medan. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2009. __________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sarundajang, S.H. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Ed 3. Kata Hasta Pustaka. 2011. Jakarta.
25
